LAPORAN PEKERJAAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022 “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”
BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Pemerintah Kabupaten Blora berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dilakukan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program), pendekatan berorientasi proses, maupun pendekatan berorientasi substansi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.
Pendekatan penganggaran berbasis program didahului dengan perencanaan berbasis kinerja. Pendekatan tersebut merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Selanjtunya, pendekatan berorientasi pada substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora meliputi pendekatan Holistik- Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Pendekatan tersebut merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Merujuk serangkaian proses aktivitas perencanaan yang telah dilakukan, pada tahun 2021-2026 secara umum RPJMD Kabupaten Blora diarahkan pada pencapaian visi: “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”. Pencapaian visi tersebut ditempuh dengan lima misi pembangunan daerah yaitu: (1) Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; (2) Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan; (3) Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel; (4) Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif; dan (5) Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blora menyadari, aktivitas perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan. Perencanaan program yang telah disusun harus dapat menjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Blora. Sehubungan dengan hal tersebut, BAPPEDA Kabupaten Blora menilai penting untuk mengetahui tingkat kualitas dokumen perencanaan yang telah disusun. Proses penilaian tersebut dapat mengacu pada aspek proses dan isi dari dokumen perencanaan yang telah disusun. Sehingga berdasarkan hal tersebut, diadakanlah pekerjaan untuk mengukur Indeks Kualitas Perencanaan Pemetintah Kabupaten Blora.
2. TUJUAN Tujuan kegiatan Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Blora Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 1. Merumsukan konsep pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blora 2. Mengukur skor Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Blora 3. Menganalisis dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Blora 4. Menyusun rekomendasi strategi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, baik pada aspek proses dan substansi. 3. SASARAN Adapun sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah: a. Identifikasi skor Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blora b. Informasi dan data terkait faktor-faktor yang berpengaruh kualitas perencanaan pembangunan c. Strategi atau kebijakan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Blora 4. DASAR HUKUM Dalam pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2022 ini didasarkan pada: a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerjapemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); f. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7); g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110); h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91); i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); j. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36); k. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 - 2026
BAB II PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. RUANG LINGKUP WILAYAH/ LOKASI KEGIATAN Pelaksanaan pekerjaan pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blora dilakukan dilingkungan pemerintah Kabupaten Blora. Dianataranya melibatkan stakeholder paling dasar hingga tertinggi pada proses perumusan perencanaan pembangunan. 2. RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup kegiatan Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2022 sebagai berikut: A. FGD Pertama Pelaksanaan pada tahap awal adalah untuk menyamakan persepsi terkait proses atau skema pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan yang saat ini telah dilakukan. Pada pelaksanaan FGD ini melibatkan tim penyusun RPJMD, OPD terkait, berikut dengan tim peneliti. FGD awal menjadi sangat penting, terutama untuk membangun kesepemahaman konsep dan instrument pengukuran skor Indeks Kualitas Perencanaan. B. Pengumpulan Data dan Pengukuran Skor Indeks Kualitas Perencanaan Proese pengumpulan data dilakukan secara dua model, yaitu melalui pengumpulan data secara persepsi yang berdasarkan pengalaman serta pengumpulan data berbasis bukti. Skema pengumpulan data pertama adalah untuk mendalami perencanaan dari aspek proses, sementara pengumupulan data kedua adalah untuk mengetahui secara susbtansi. Selanjutnya dilakukan pengukuran dan menganalisis skor Indeks Perencanaan berikut dengan faktorfaktor yang memengaruhinya. Sehingga hasil dapat dijadikan dasar pada proses perumusan rekomendasi strategi. C. Laporan hasil sementara Tahap laporan sementara berfokus pada penyampaian hasil kajian sementara yang telah dilakukan oleh tim peneliti, untuk selanjutnya mendapatkan respon dari para stakeholder terkait. Sehingga menghasilkan hasil kajian yang komprehensif.
D. Penyempurnaan Hasil Kajian Tahap menyempurnakan hasil kajian yang berdasar dari proses paparan sebelumnya. Tahap ini adalah berfokus pada penyusunan hasil akhir pekerjaan. E. Diseminasi hasil pengukuran Skor Indeks Kualitas Perencanaan Tahap melakukan sosialisasi, publikasi tekait hasil kajian yang berupa data, informasi skor Indeks Kualitas Perencanaan, berikut dengan rekomendasi pembangunan kedepan.
BAB II KONSEP PENGUKURAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. Dimensi dan Indikator Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, pasal 1 ayat 1 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 ayat 20. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 20. Terdapat 4 pendekatan proses penyusunan perencanaan pembangunan Sehubungan dengan hall tersebut, maka proses pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan dilakukan dengan dimensi teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekata atas bawah. Bawah atas. A. Pendekatan Teknokratik Pendekatan teknokratik adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah (Pasal 28). Pendekatan teknokratik menjadi salah satu aktivitas persiapan penyusunan RPJMD, hasil pendekatan ini dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan rancangan RPJMD (pasal 41). Hasil dari pendekatan teknokratik antara lain (Pasal 44): 1. Pendahuluan; 2. Gambaran umum kondisi Daerah; 3. Gambaran keuangan Daerah; dan 4. Permasalahan dan isu strategis Daerah. Merujuk pada uraian diatas, terdapat 2 hal utama yaitu metode dan kerangka pikir ilmiah serta hasil pendekatan teknokratik. Kedua hal tersebutlah yang menjadi sumber perumusan indikator pada Dimensi teknokratik. Berikut merupakan rincian dimensi dan
indikator pada pengukuran dimensi pendekatan teknokratik Hasil penghitungan pada dimensi teknokratis : B. Dimensi Partisipatif Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Merujuk pada tatacara penyusunan dokumen perencanaan, terdapat 2 proses pelibatan pemangku kepentingan, yaitu pada forum konsultasi publik serta musrenbang. Berikut merupakan rincian aktivitas partisipatif pada pemendagri 86 tahun 2017,
Selanjutnya, pelibatan masyarakat dalam rangka pendekatan partisipatif tersebut digamabarkan pada ilustrasi sebagai berikut: Merujuk pada uraian diatas, maka pengukuran dimensi partisipatif dilakukan pada tahapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan mengukur tingkat pelibatan pemangku kepentingan, serta tindaklanjut hasil kesepakatan pada dokumen perencanaan. Berikut merupakan rincian lebih lanjut subdimensi dan indikator pengukuran dimensi partisipatif : Hasil penghitungan pada dimensi partisipatif :
C. Dimensi Atas Bawah-Bawah Atas Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Merujuk pada definisi tersebut, kata selaras atau linear menjadi kunci utama. Tingkat keselarasan atau linearitas tersebut dinilai terhadap sejauh mana dokumendokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah mempunyai sifat linear, terkait dan sinergis dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat structural diatas (tingkat nasional dan provinsi) atau di tingkat horizontal (dengan dokumen perencanaan di OPD lain). Adapun dalam hal penilaian linieritas program pembangunan, dalam linieritas program dilakukan penilaian berdasarkan kriteria sebagai berikut. Tabel Kriteria Penilaian Dimensi Linieritas Program Pembangunan Indeks linearitas Indikator Kriteria Panilaian Vertikal RPJPD Kab. Blora Berpedoman terhadap RPJPN Jika RPJPD Kab. Blora Memuat satu visi misi RPJPN, maka nilai 5, jika tidak ada maka skor 0 Kesesuaian RPJPD Kab. Blora dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Jika RPJPD Kab. Blora memuat ≥ 1 misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah, maka skor 5, jika tidak ada, maka skor 0 RPJPD Kab. Blora berpedoman pada RTRW Jika ada gambaran RTRW dalam dokumen RPJPD, maka skor 5. Jika tidak ada gambaran RTRW dalam dokumen RPJPD maka skor 0
RPJMD Kab. Blora berpedoman terhadap RPJMN Jika RPJMD Kab. Memuat 1 misi RPJMN maka nilai 5, jika tidak ada, maka skor 0 Kesesuaian RPJMD Kab. Blora dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Jika RPJMD Kab. Memuat ≥ 1 misi RPJPD Provinsi, maka nilai 5, jika tidak ada maka nilai 0 RPJMD Kab.Blora berpedoman pada RTRW Jika ada gambaran RTRW dalam dokumen RPJMD, maka skor 5. Jika tidak ada gambaran RTRW dalam dokumen RPJMD maka skor 0 RPJPD Kab. Blora Berpedoman terhadap RPJPN Jika RPJPD Kab. Blora Memuat satu visi misi RPJPN, maka nilai 5, jika tidak ada maka skor 0 Horizontal Renstra berpedoman pada RPJMD Jika strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selaras dengan tujuan & sasaran dalam RPJM maka skor 5, jika tidak selaras maka skor 0 RKPD menjabarkan RPJMD Jika Indikator Kinerja Utama & Indikator kinerja daerah sesuai dengan tujuan & sasaran RPJMD maka nilai 5, jika tidak maka nilai 0 Renja berpedoman pada renstra perangkat daerah & RKPD Jika program, kegiatan, lokasi, & sasaran dalam Renja sesuai dengan Renstra dan RKPD maka nilai 5, jika tidak sesuai maka nilai 0 Berikut merupakan hasil analisis pada dimensi atas bawah-bawah atas : 1. Linearitas RPJPN, RPJP provinsi dan RPJP Kabupaten Blora Indikator Linieritas RPJPN RPJP Provinsi Jawa Tengah RPJP Kabupaten Blora Visi Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari. Terwujudnya Masyarakat Blora yang Maju, Sejahtera, Adil, Damai dan Demokratis. Misi 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, 1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Mewujudkan kualitas kehidupan
Indikator Linieritas RPJPN RPJP Provinsi Jawa Tengah RPJP Kabupaten Blora berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya. 2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik ekonomi masyarakat. 3. Mewujudkan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. 5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis. 6. Mewujudkan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan yang tentram, tertib dan aman.
Indikator Linieritas RPJPN RPJP Provinsi Jawa Tengah RPJP Kabupaten Blora yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring. 4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan. 5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang
Indikator Linieritas RPJPN RPJP Provinsi Jawa Tengah RPJP Kabupaten Blora sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender. 3. Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJPD No RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 VISI 1 Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari. Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi MISI 1 Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya Misi1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan 2 Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan
No RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 berorientasi pada ekonomi kerakyatan pengangguran 3 Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jaringan Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota 4 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan 5 Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 6 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender Misi1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota 4. RPJMD JAWA TENGAH DENGAN RPJMN RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015-2019 yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Keselarasan RPJMN dan RPJMD adalah pada misi daerah yang mendukung nawacita sebagaimana tertuang dalam tabel berikut. No RPJMN tahun 2015-2019 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 VISI 1 Terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri, dan Menuju jawa tengah sejahtera dan berdikari, tetep mboten korupsi, mboten ngapusi.
No RPJMN tahun 2015-2019 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 berkepribadian berlandaskan gotong royong. MISI 1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan. Misi1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga nkri 2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Misi 4. Menjadikan masyarakat jawa tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Misi 4. Menjadikan masyarakat jawa tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan 6 Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Misi 4. Menjadikan masyarakat jawa tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan
RPJMD KABUPATEN BLORA 2021-2026 Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Blora tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Blora. Keterkaitan antar dokumen tersebut menggambarkan hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional, hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan di tingkat kabupaten yang memiliki periode perencanaan berbeda dan hubungan selaras dengan dokumen perencanaan multi sektor. Gambar 1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Blora dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Penjelasan keterkaitan RPJMD Kabupaten Blora dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora. Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025, terutama terkait dengan isu strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD tahap ke-4 dalam dokumen RPJPD. Gambar 2 Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Blora 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blora Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Blora tahun 2011-2031, terutama terkait dengan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang tahun 2021-2026. 3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Blora, terutama memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memastikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan
yang telah ditetapkan Nasional telah terakomodir dalam target dan indikator RPJMD. 4. RPJMN Tahun 2020-2024 Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RPJMN tahun 2020-2024 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok 7 agenda pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN. Gambar 3 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Blora dengan RPJMN 5. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Banglor (Rembang dan Blora) dan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
Gambar 4 Keselarasan Dokumen RPJMD Kab Blora dengan RPJMD Prov Jawa Tengah 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Ngawi) khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Blora yang kemungkinan berpengaruh pada wilayah Kabupaten Blora. 7. Dokumen Perencanaan Multi Sektor Penyusunan RPJMD Kabupaten Blora memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), RAD Pangan dan Gizi, Kajian Penguatan Pangan dan Pengurangan Kerentanan Pangan, dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan. 8. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora tahun 2021- 2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora tahun 2021- 2026 setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Blora tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Berdasarkan seluruh uraian linieritas dan sinkronisasi antar dokumen rencana pembangunan, maka skor dimensi linieritas dalam indeks perencanaan Kabupaten Blora dapat disajikan dalam tabel berikut: Kode Indikator Kode Sub-Indikator Skor 2.1 Aspek Linieritas 2.1.1 RPJPD Kabupaten Berpedoman terhadap RPJPN 5 2.1.2 Kesesuaian RPJPD Kabupaten dengan RPJPD Provinsi 5 2.1.3 RPJPD Blora berpedoman pada RTRW 5 2.1.4 RPJMD Kabupaten berpedoman terhadap RPJMN 5 2.1.5 Kesesuaian RPJMD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi 5 2.1.6 RPJMD Kabupaten berpedoman pada RTRW 5 2.1.7 Renstra berpedoman pada RPJMD 0 2.1.8 RKPD menjabarkan RPJMD 5 2.1.9 Renja berpedoman pada renstra perangkat daerah & RKPD 0 Total Skor 35 Nilai Indeks 0.78 Mutu B Keterangan Baik
Kesimpulan Penghitungan nilai indeks Perencanaan pembangunan Kabupaten Blora dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil skor dimensi penyusun kemudian membaginya dengan jumlah dimensi penyusun. Hasil perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut : Dimensi Skor Dimensi Teknokratik 1,10 Dimensi Partisipatif 0,87 Dimensi Linearitas 0,78 Total Skor 2,75 Nilai Indeks 0,80 Mutu B