Buku Pintar Taktis dan Praktis Sakter KPPN Jakarta 1

TAKTIS
dan

PRAKTIS

Untuk satker Mitra Kerja
KPPN Jakarta I

Tim Penyusun

Chief Editor : Amin Zuhri
Editor : Agus Imam Santoso

Reviewer Ahmad Munir
Taufik
Kontributor Sugeng Prastowo
Percetakan R. Erwin Budi Setiawan
: Darmanto
Juli Kurniawati
Nurhidayati
Oni Pakpahan
Tyo Widyanto
Eko Handoyo
: Nur Syamsudin
Dona Eliza
Sri Utami
Ira Melati
: Bayu Wicaksono
Andrian Maulana

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ijinNya,

Buku Pintar Satker KPPN Jakarta I dapat tersusun.

Bukuinimerupakanpanduanringkasdalambentukbukusakutentang pelaksanaanpengelolaankeuangan
NegaradiKPPNJakartaI yang diterbitkan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab kami untuk
memberikan pelayananterbaiksekaligus pembinaan
kepada mitra kerja KPPN Jakarta 1 di bidang perbendaharaan Negara.

Buku Pintar Satker KPPN Jakarta I akan sangat membantu bagi petugas satker yang terlibat pada kegiatan
pengelolaan keuangan negara dalam memahami peraturan perbendaharaan yang berlaku saat ini, tanpa harus

membuka semua peraturan yang ada.
Buku ini dibuat praktis dan sederhana agar lebih mudah dipahami

namuntidak mengurangi substansinya.
Dalam perjalanannya, buku ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan revisi mengingat peraturan keuangan

Negara selalu berubah mengikuti peraturan yang baru atau melengkapi peraturan yang lama.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan sehingga perlu
penyempurnaan, baik dalam substansi, tata naskah, desain dan hal lainnya.

Olehkarenaitukamimembutuhkankritikdansaran yangkonstruktifdaripembaca, untuk perbaikan
penerbitan buku kami edisi selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan penghargaan
kepada para penggagas dan penyusun serta semua pihak yang berpartisipasi aktif hingga terbitnya buku ini.

Semoga Buku Pintar ini bermanfaat dan menjadi
panduan mandiri bagi pelaksanaan tugas dalam pengelolaan dana APBN demi terciptanya good governance.

Sukses untuk kita semua...

Wassalamualaikum warohmatullahi Wabarokatuh

Kepala KPPN Jakarta I

Amin Zuhri

DAFTAR ISI

Tim Penyusun..................................................................................................................................................2
Kata Pengantar ...................................................................................................................................3
DAFTAR ISI.......................................................................................................................................................4
SEJARAH KPPN JAKARTA I ...............................................................................................................................5
STRUKTUR ORGANISASI ..................................................................................................................................6
Sarana dan Prasarana KPPN Jakarta 1.............................................................................................................7
Inovasi KPPN Jakarta 1 ....................................................................................................................................9
Prestasi KPPN Jakarta 1.................................................................................................................................11
Norma Waktu Pelayanan di KPPN Jakarta I...................................................................................................12
Persyaratan Untuk Pelayanan Pada KPPN Jakarta I ......................................................................................13

SEKSI PENCAIRAN DANA .............................................................................................................. 13
SEKSI BANK.................................................................................................................................. 13
SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI............................................................................................... 13
SEKSI MSKI................................................................................................................................... 13
Alur Pelayanan Pada KPPN Jakarta I..............................................................................................................13
Sanksi dan Serba-Serbi ..................................................................................................................................13

SEJARAH KPPN JAKARTA I

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I adalah instansi vertikal di
lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dalam wilayah kerja
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. KPPN Jakarta I
merupakan salah satu unit Satuan Kerja yang menjadi lini terdepan dalam pelaksanaan
tugas di bidang pelayanan perbendaharaan kepada masyarakat yang berada diJalan Ir.
H. Juanda No. 19, Gambir Jakarta Pusat.

Sebagai kantor pelayanan publik KPPN Jakarta I mempunyai sejarah yang panjang. Dari
semenjak masih menjalankan fungsi ordonansering (Kantor Pusat Perbendaharaan
Negara) pada zaman Belanda, fungsi comptabel / Bendahara Umum Negara (Kantor
Kas Negara) serta fungsi verifikasi dan penatausahaan pengeluaran Negara (Kantor
PengawasdanTataUsaha Kas Negara (KPTUKN)) setelah Proklamasi Kemerdekaan RI,
sampai dengan lahirnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal yang bertindak sebagai Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan
oleh KPPN.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
172/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007, KPPN Jakarta I ditunjuk sebagai KPPN Percontohan
Tahap I bersama dengan 18 KPPN lainnya di seluruh Indonesia. Pembentukan KPPN
Percontohan ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik oleh KPPN
Jakarta I, khususnya terkait dengan pencairan dana APBN yang akan dapat diproses
secara cepat, tepat, transparan, akuntabel, serta tanpa biaya. KPPN percontohan
sebagai icon reformasi perbendaharaan telah menjadi pemicu tumbuhnya semangat
perbaikan pada berbagai bidang di Ditjen Perbendaharaan.

STRUKTUR ORGANISASI

Sarana dan Prasarana KPPN Jakarta 1

RUANG TUNGGU PELAYANAN

FASILITAS LITERASI KORAN
LAYANAN CUSTOMER SERVICE



Inovasi KPPN Jakarta 1

1. KOMBES ( Komitmen Bersama Satker )
Nota Kesepakatan dengan Pihak Minimarket dan Kantin Koperasi untuk melarang
pegawai menerima gratifikasi

2. SIRKA ( Sistem Informasi Kekayaan Pegawai )
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dari seluruh pegawai melalui email kepala KPPN
Jakarta I sehingga profil kekayaan pegawai dapat diketahui dan juga knowing your
employee pimpinan terhadap para pegawai KPPN Jakarta I

3. LoPe ( Loke Pengaduan )
KPPN Jakarta I membuka loket khusus untuk stakeholder mengadukan keluhan atas
layanan KPPN Jakarta I, selain itu keluhan juga dapat disampaikan secara online melalui
sipandu, aplikasi wise, telpon,

4. La Kinan ( Laporan Kinerja Bulanan )
kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam
memberikan kepastian dan pengendalian ketercapaian indikator kinerja utama

5. MON DILAN ( Monitorin dan Evaluasi Diklat Bulanan )
Adanya monitoring dan evaluasi diklat bulanan ini dapat tergambar kebutuhan sumber
daya manusia dan mempermudah perencanaan Diklat.

Serta diharapkan Diklat yang telah di jalani dapat membantu pegawai dalam
peningkatan dan pengembangan pribadi serta tentunya kemampuan untuk melayani
stakeholder semakin baik

6. BUKPAKER ( Buku Pintar Satker )
Buku yang berisi tentang jenis layanan yang diberikan KPPN Jakarta I serta syarat-syarat
yang harus dipenuhi terkait layanan tersebut,

7. STARLA ( Standar Layanan )
Publikasi Standar layanan KPPN Jakarta I dengan membuat Buku Standar Layanan Bagi
satuan kerja dan Banner.

8. G-Walker ( Grup Whatsapp Satker )
Layanan yang disediakan oleh KPPN Jakarta I kepada satuan kerja mitra dengan
memanfaatkan teknologi informasi guna mempermudah komunikasi dan diskusi dalam
satu wadah. Grup dikelompokkan sesuai layanan yang diberikan dan jenis satker yaitu
grup rekonsiliasi, grup lingkup satker TNI, dan Satker Biasa

9. ROTISUS ( Rekon Anti Suspen )
Layanan Rekon dengan menelaah data-data yang masuk agar saat rekonsiliasi , data
yang dihasilkan sama dan valid

10. BERES ( Bersama Selesai )
Beres adalah layanan yang disediakan oleh KPPN Jakarta I dengan menambah jumlah
petugas layanan front office untuk mengurai penumpukan antrian yang terjadi sehingga
pekerjaan dapat diproses ke tahap selanjutnya lebih cepat

11. WAS VAS ( Pengawasan Valuta Asing )
Pemanfaatan TI yang tersedia pada Span dan OM SPAN diolah lebih lanjut dengan
kertas kerja excel dan disampaikan kepada stakeholder perwakilan RI sebagai bentuk
early warning system terhadap pagu dan realisasinya sehingga mencegah terjadinua
pagu minus

12. SIAR & Link in Park ( Sistem Informasi Antisipasi Risiko )
Inovasi monitoring agar Risiko dapat dikelola dengan baik sesuai timeframe yang
direncanakan

Lingkungan pengendalian dan Penilaian Risiko Yaitu Rapat Berkala dalam rangka
monitoring dan penilaian risiko

13. Share & Care ( berbagi dan peduli )

Prestasi KPPN Jakarta 1

1. Peringkat pertama atas sertifikasi bendahara terbanyak tahun 2018
2. Unit kerja yang memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 Tahun 2018
3. Unit kerja yang masuk peringkat sepuluh besar penilaian unit kerja yang memenuhi

kriteria pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan DJPb tahun
2018
4. Unit kerja dengan nilai IKPA terbaik periode TA 2019 Kategori satker dengan pagu
kecil lingkup mitra kerja KPPN Jakarta I

Norma Waktu Pelayanan di KPPN Jakarta I

Seksi Pencairan Dana

Penerbitan SP2D Belanja Pegawai
Setiap awal bulan berikutnya sudah masuk ke rekening masing-masing pegawai
Penerbitan SP2D Non Belanja Pegawai/ Pencairan Dana PNBP/ Koreksi
1 hari kerja setelah ADK berhasil diunggah hingga disetujui Kepala Seksi Bank
Pengesahan SKPP
1 hari kerja setelah data SKPP yang diterima telah lengkap dan benar

Seksi Bank

Persetujuan/Penolakan Ijin Pembukaan Rekening
5 hari kerja setelah berkas sudah lengkap dan benar
Penyelesaian Retur SP2D
2 hari kerja sejak laporan ralat diterima dan dinyatakan lengkap dan benar
Konfirmasi Penerimaan Negara
1-5 hari kerja setelah dokumen yang diterima telah lengkap dan benar

Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Rekonsiliasi UAKPA
Pembukuan & Pertanggungjawaban Bendahara
Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Atas Setoran Pengembalian Belanja Satker
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara
(menyesuaikan keadaan)

Seksi MSKI

Persetujuan/Penolakan TUP
1 kerja setelah dokumen pendukung yang diterima telah lengkap dan benar
Pembuatan Surat Dispensasi Kontrak
1 kerja setelah dokumen yang diterima telah lengkap dan benar
Layanan Konsultasi (CSO)
Setiap Hari Kerja
Layanan Bimtek
Saat tertentu

Persyaratan Untuk
Pelayanan Pada KPPN
Jakarta I

SEKSI PENCAIRAN DANA

Penerbitan SP2D Belanja Pegawai

Kelengkapan Pengajuan SPM untuk Pembayaran langsung (LS) Belanja Pegawai:
A. GAJI INDUK:

1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK);
2. DaftarPerubahan DataPegawai beserta ADK Perubahan DataPegawai (.prb);
3. ADK Gaji (.gpp);
4. Surat Setoran Pajak (SSP);
5. Daftar Rekeni ng Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);
6. ADK kirim pegawai baru(.krm)jikaada pegawai baruataupindahan masuk

B. KEKURANGAN GAJI DAN GAJI BULAN KE-13:
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK);
2. DaftarPerubahan DataPegawai beserta ADK Perubahan DataPegawai (.prb);
3. ADK Gaji (.gpp);
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);

C. GAJI SUSULAN:
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK);
2. DaftarPerubahan DataPegawaibeserta ADK Perubahan DataPegawai (.prb);
3. ADK Gaji (.gpp);
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);
6. ADK kirimpegawaipindahan(.krm)jika adapegawaibaruataupindahanmasuk

D. UANG DUKA WAFAT/TEWAS:
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraiandalam SPM
mencantumkan nama almarhum dan tanggal meninggal;
2. DaftarPerubahan DataPegawaibeserta ADK Perubahan DataPegawai (.prb);
3. ADK Gaji (.gpp);
4. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);

SEKSI PENCAIRAN DANA

E. GAJI TERUSAN:
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraian dalam SPM
mencantumkan gaji terusan ke-berapa dan bulan gaji terusan dimaksud;
2. Daftar Perubahan Data Pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai (.prb);
3. ADK Gaji (.gpp);
4. Surat Setoran Pajak (SSP)
5. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);

F. UANG MUKA GAJI:
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK);
2. Daftar Perubahan Data Pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai (.prb);
3. ADK Gaji (.gpp);
4. Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai);

G. UANG LEMBUR
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraian dalam SPM menyebutkan
bulan pelaksanaan lembur beserta nomor dan tanggal SPK Lembur;
2. Surat Setoran Pajak (SSP)

H. UANG MAKAN
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraian dalam SPM menyebutkan
bulan uang makan yang dimintakan;
2. Surat Setoran Pajak (SSP)

I. HONORARIUM TETAP (HONOR 51)/VAKASI/TUNJANGAN PROFESI/ TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN NON SERTIFIKASI/ UANG KEHORMATAN, DSB:
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraian dalam SPM menyebutkan
dasar penetapan keputusan;
2. Surat Setoran Pajak (SSP)

KETENTUAN LAIN-LAIN :

 Pengangkatan dalam jabatan tidak boleh berlaku surut (terutama dalam jabatan pertama);
 Untuk pejabat struktural, bulan pertama tugas belajar tunjangan jabatan hilang;
 Tanggal pertama SK pengangkatan menjadi PNS tidak boleh melebihi tanggal TMT SK;
 Anak dinyatakan dewasa umur 21 tahun apabila tidak kuliah, dan 25 tahun apabila sekolah dengan ketentuan

harus melampirkan Surat Keterangan Masih Kuliah setiap tahun;
 Bila anak telah menyelesaikan sekolah/telah bekerja maka segera diubah statusnya dari daftar tanggungan gaji

menjadi tidak dapat walaupun tanpa ijazah. Hal ini untuk menghindari kelebihan tunjangan anak beserta
berasnya;
 Anggota keluarga yang sudah tidak berhak mendapatkan tunjangan keluarga agar segera dihapus.

SEKSI PENCAIRAN DANA

Penerbitan SP2D Non Belanja Pegawai/ Pencairan Dana PNBP/Koreksi

Kelengkapan Pengajuan SPM untuk Pembayaran langsung (LS) Non Belanja Pegawai:

A. SPM Pembayaran Langsung (LS) Non Belanja Pegawai:
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK);
2. Surat Setoran Pajak (SSP);
3. Untuk Belanja Modal/Barang secara kontraktual ke rekening pihak ketiga, ADK
4. Kontrak terlebih dahulu disampaikan ke KPPN paling lambat 5(lima) hari kerja
5. setelah kontrak ditandatangani;
6. Ringkasan Kontrak, Karwas Kontrak, dan Realisasi Kontrak;
Untuk Jenis SPM-PNBP, SPM Pinjaman/Hibah Luar Negeri (P/HLN) diatur sesuai dengan SE
yang masih berlaku.

B. SPM Pembayaran Uang Muka Kontrak: Syarat- Syarat jaminan jaminan uang muka
1. SPM 2 lembar beserta arsip data;
2. Jaminan uang muka asli; 1. Masa berlaku jaminan ≥masa pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat Pernyataan Keabsahan; 2. Masa klaim jaminan ≥ 30 hari;
4. Surat Kuasa;
5. Surat Setoran Pajak (SSP); 3. Nilai Jaminan ≥ Nilai uang muka yang dicairkan;
4. Memuat ketentuan bahwa: “Kepala KPPN yang
menerbitkanSP2D uang muka berdasarka n surat kuasa
pemegang jaminan/obligee dapat mengajukan klaim
penagihan kepada penjamin sampai berakhirnya masa klaim

jaminan".

Catatan : Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN, jika terjadi kesalahan data maka untuk
memperbaiki data kontrak tersebut harus melalui menu perekaman addendum data kontrak (
bukan menu ubah data kontrak) dan disampaikan ke KPPN

C. SPM untuk Belanja yang bersumber PNBP:
1. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)yang sudah dilegalisasi oleh KPPN (Khusus
satker yang penerimaannya terpusat tidak melampirkan SSBP);
2. Perhitungan maksimum pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku.

D. SPM Pengembalian/Restitusi Pajak/Bea dan Cukai/PBB/ BPHTB/ Imbalan Bunga (IB):
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK);
2. SuratKeputusan Pengembalian/Restitusi Pajak/Imbalan Bunga(IB) dari Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai (KPP/KPBC).

SEKSI PENCAIRAN DANA

E. SPM UP Rupiah Murni
1. SPM 2 rangkap dan ADK SPM;
2. Surat Pernyataan UP dari KPA; dan
3. Copy persetujuan rekening dariKPPN.

F. SPM-UP DANA PNBP:
1. Surat Pernyataan UP dari KPA;
2. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN;
3. DaftarPerhitungan Jumlah Maksimum Pencairan(MP)dibuat sesuai format dalam Lampiran XVII PMK-
190/PMK.02/2012; dan
4. Copy persetujuan rekening dari KPPN.

G. SPM TUP
1. SPM 2 rangkap dan ADKSPM;
2. Surat Persetujuan Pemberian TUP dari Kepala KPPN;
3. Maksimum Pencairan Dana (MP) khusus untuk dana PNBP.

H. SPM-GUP/GUP Nihil/PTUP ke KPPN:
1. SPM 2 lembar beserta Arsip Data Komputer (ADK)nya dan Uraian dalam SPM menyebutkan bulan uang
makan yang dimintakan;
2. Surat Setoran Pajak (SSP)SPM dalam rangkap 2 (dua);
3. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;
Bukti setor pengembalian UP/TUP yang telah dikonfirmasi KPPN (dalam hal potongan GUP Nihil/PTUP
kurang dari UP/TUP)

I. Koreksi Data Transaksi Pengeluaran
Dilakukan berdasarkan surat permintaan koreksi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I PER-16/PB/2014 dengan dilampiri:
1. Copy SPM dan Daftar SP2D sebelum koreksi;
2. Detil Permintaan Koreksi;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
4. SPM setelah koreksi;
5. ADK Koreksi SPM.

SEKSI PENCAIRAN DANA

Pengesahan SKPP

Kelengkapan Pengesahan SKPP:

A. SKPP Pegawai Pindah:
1. Rinciandatapegawai danperhitungan gaji terakhir yang tercantum dalam SKPP harus sama dengan data
pembayaran gaji terakhir yang ada dalam database GPP
2. KPPN;
3. Melampirkan 1(satu) lembar copySK Pindahyang telahdilegalisasi pejabat berwenang;
4. SuratPermintaanPenonaktifan SupplierTipePegawaisesuaidenganformatpada Lampiran XI PER-
58/PB/2013;
SKPP sebanyak 4 (empat) rangkap dengan peruntukan:
- Lembarpertama untuk pegawai bersangkutan yang wajib dilampirkan saat pengajuan gaji pertama kali oleh
satker baru kepada KPPN setempat;
- Lembar kedua untuksatker yang baru dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah;
- Lembar ketigauntukKPPN asal (yang mengesahkan) sebagai arsip/pertinggal;
- Lembar keempat untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.

B. SKPP Pegawai Pensiun:
1. Rinciandatapegawai danperhitungangajiterakhiryangtercantumdalamSKPP
harussamadengandatapembayaran gaji terakhir yangadadalam database GPP KPPN;
2. Melampirkan 1(satu) lembar copySKPensiunatauSK Pemberhentianyang telah dilegalisasi pejabat
berwenang.
3. Surat Permintaan Penonaktifan Supplier Tipe Pegawai sesuai dengan format pada Lampiran XI PER-58/PB/2013;
4. SKPP sebanyak 5 (lima) rangkap dengan peruntukan:
- Lembar pertama dan kedua untuk PT. Taspen (Persero);
- Lembar ketiga untuk pegawai/PNS bersangkutan;
- Lembarkeempat untukKPPNyang mengesahkansebagaiarsip/pertinggal;
- Lembar kelima untuk pertinggal Satker semula/penerbit SKPP.

SEKSI BANK

Pembukaan Rekening Satker pada Kementerian Negara/Lembaga

Pengajuan dan persyaratnya sebagai berikut:
1. Suratpermohonan persetujuanpembukaanrekeningpemerintahsesuaiformat lampiran PMK No :

182/PMK.05/2017
2. Surat Kuasa KPA/Pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah sesuai format lampiran PMK No :

182/PMK.05/2017
Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah (KPPN) berlaku selama 15
(lima belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan

Penyelesaian Retur SP2D

Pengajuan dan persyaratnya sebagai berikut:
1. Surat Ralat/Perbaikan Rekening sesuai format dalam Lampiran III PER-30/PB/2014 (paling lambat 7 hari setelah

Surat Pemberitahuan Retur SP2D diterima)
2. Surat Pernyataan Tanggung jawabMutlak;
3. ADK SPM Dummy untuk pendaftaran supplier (apabila supplier belum pernah didaftarkan ke SPAN dan/atau

Data supplier yang telah didaftarkan memerlukan perubahan pada nama bank dan/atau nomor rekening).
4. Surat Permintaan Perubahan Datasupplier (apabila memerlukan perubahan hanya pada nama rekening)
5. ADK perubahan data kontrak apabila perubahan data supplier mengakibatkan perubahan data kontrak yang

telah didaftarkan di SPAN

Konfirmasi kebenaran setoran penerimaan negara ke KPPN

Pengajuan dan persyaratnya sebagai berikut:
1. Rekam surat setoran penerimaan negara yang telah disetor ke Bank/Pos persepsi dengan menggunakan Aplikasi

SAS atauAplikasi Konfirmasi Satker(K2PN);
2. Pastikan perekaman data yang meliputi NTPN, NTB/NTP, Akun, dan nilai setor
3. Sesuai dengan dokumen sumber (SSBP, SSPB, dan/atau SSP);
4. Setelah dilakukan perekaman maka satker mencetak daftar surat setoran penerimaan negara yang akan di

konfirmasi dan mentransfer ADK (Arsip Data Komputer) ke dalam flashdisk;
5. Kemudian ADK, cetakan daftar surat setoran penerimaan negara, dan fotocopy surat setoran atau struk

pembayaran setoran secara elektronik sesuai daftar diajukan ke petugas konfirmasi KPPN untuk mendapatkan
daftar hasil konfirmasi setoran penerimaan negara;
6. Pengajuankonfirmasi kepadaKPPN dilaksanakanH+1setelahsatkermelakukan penyetoran penerimaan
negara di Bank/Pos persepsi.

SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

Rekonsiliasi UAKPA

Pengajuan dan persyaratnya sebagai berikut:
1. Aplikasi e-Rekon-LK dapat diakses pada alamat

http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id melalui jaringan internet;
2. Satker menggunggah data kiriman dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK menggunakan

user e-Rekon-LK masing-masing;
3. Proses rekonsiliasi akan berjalan secara otomatis kemudian satker dapat mengunduh

laporan hasil rekonsiliasi => data sama atau tidak;
4. Dari hasil rekon, apabila menurut ketentuan bisa diterbitkan BAR, sistem akan memberikan

status bahwa BAR siap untuk ditandatangani oleh KPA. Tanda tangan dimaksud disini
adalah tanda tangan elektronik, dengan mengisikan PIN;
5. Apabila diperlukan perbaikan, satker dapat melakukan perbaikan data dan mengunggah
ulang data SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK. Setiap perubahan data yang diunggah ke e-Rekon-
LK memerlukan approval dari KPPN;
6. Setelah BAR ditandatangani oleh KPA, sistem akan memberikan status bahwa BAR siap untuk
ditandatangani oleh KPPN (tanda tangan elektronik dengan mengisikan PIN);
7. Rekon selesai. Apabila BAR dicetak, tanda tangan yang tertera pada BAR untuk KPA maupun
KPPN tersaji dalam bentuk barcode.

Pembukuan & Pertanggungjawaban Bendahara

Dokumen yang disyaratkan pada waktu penyampaian LPJ yaitu :
1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sesuai format PER-03/PB/2014. LPJ

Penerimaan hanya dibuat oleh Satuan Kerja yang memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sesuai format PER-03/PB/2014. LPJ
Pengeluran dibuat oleh Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN. Pengeluaran yang dilaporkan
dalam LPJ merupakan Realisasi Belanja atas beban APBN
3. Rekening Koran/Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/ Lainnya Satuan
Kerja untuk setiap akhir semester.

Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Atas Setoran Pengembalian Belanja Satker

Dokumen yang disyaratkan pada waktu Penyesuaian DIPA yaitu :
1. Form SSPB dan ADK
2. PPK membuat surat pernyataan pengurangan (koreksi) atas realisasi anggaran belanja sesuai

format pada lampiran II PER-21/PB/2014
3. Nota Konfirmasi Penerimaan Negara

suai ngan PER-21 PB 2 1 t ntang p ny suaian sisa pagu

D P pa a P N, pa a pasa is but an bah a s toran

p ng mba ian b anja m ngurangi r a isasi anggaran b anja

dan dapat menyesuaikan sisa pagu DIP satker yang bersangkutan.

Penyesuaian sisa pagu DIP dilakukan dengan cara menambah sisa

pagu DIPA sebesar setoran pengembalian.

SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara
Kelengkapan dokumen pelaporan kerugian negara:
1. SK pengangkatan sebagai bendahara
2. Berita acara pemeriksaan kas/fisik barang
3. Register penutupan buku kas/barang
4. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggung- jawabkan dari KPA
5. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank
6. Fotocopy BKU bulan bersangkutan yang menunjukan adanya kerugian negara
7. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana
8. Laporan hasil pemeriksaan berdasarkan BAP
9. Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kasus

SEKSI MSKI

Persetujuan/ Penolakan Tup

Dokumen yang diperlukan untuk persetujuan/penolakan Tup:
1. Surat Permohonan TUP dari KPA;
2. Surat Pernyataan TUP dari KPA;
3. Rincian Rencana Penggunaan TUP;
4. surat yang memuat syarat penggunaan TUP (sesuai format)

Pembuatan Surat Dispensasi Kontrak

Dokumen yang diperlukan untuk pembuatan Surat Dispensasi Kontrak:
1. Surat Permohonan Dispensasi Pengajuan Kontrak dari KPA;
2. Surat Pernyataan Dispensasi Pengajuan Kontrak dari KPA

Layanan Konsultasi (Cso)

Alur Pelayanan Pada
KPPN Jakarta I

Proses Penyelesaian SPM FO KONVERSI SEKSI PD
PERSURATAN
Anda SPM SEKSI BANK

Monitoring
melalui
OM SAN

PENERIMA BANK
OPERASIONAL

Kami memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPM beserta dokumen pendukungnya secara
teliti dan berulang kali sesuai proses bisnis mulai dari front office konversi, validasi dan reviu
SPM, hingga tingkat Kepala Seksi PD untuk disetujui demi menghindari kerugian negara yang
mungkin terjadi. SPM yang telah selesai diproses dapat Anda ambil di bagian persuratan KPPN
Jakarta I.

Proses Penyelesaian SKPP

Anda

SKPP

PERSURATAN SEKSI PD

Kami memeriksa kebenaran dan kelengkapan SKPP beserta dokumen pendukungnya lalu
mengesahkan SKPP dengan memberikan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Seksi
PD, dibubuhi cap basah, dan distempel timbul yang dapat diambil di bagian Persuratan untuk
kemudian Anda, selaku satker penerbit, mengirimkannya kepada pihak-pihak sesuai
peruntukannya.

Proses Penyelesaian Retur SP2D

KPPN

21
65
76

1. SPM + ADK +Dokumen Pendukung lainnya
2. SP2D Hardcopy/softcopy
3. SP2D ditolak Bank, dana dibukukan ke rekeningrr
4. Surat Pemberitahuan retur SP2D olehBank
5. Surat Pemberitahuan retur SP2D olehKPPN
6. Satker/KPA menyampaikan ralat/perbaikan (7 hari) jika tidak menyampaikan,tetap kirim surat

alasan kenapa tidak bisa menyampaikanralat
7. KPPN menerbitkansurat ralat (2 hari)
8. Rek rr mendebit dana ke rekeningtujuan

Proses Pembukaan Rekening

KPPN Surat
Permohonan

Surat
Persetujuan

1. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening (memuat: tujuan, sumber dana,
mekanisme penyaluran dana, perlakuan terhadap bunga, surat permohonan persetujuan
pembukaan rekening disampaikan ke KPPN dengan melampirkan Surat kuasa KPA/Kepala
Satuan Kerja/Pemimpin BLU)

2. KPPN memeriksa kelengkapan dokumen dan menilai kelayakan pemberian persetujuan, jika
dokumen kurang lengkap, maka KPPN akan menerbitkan surat penolakan pembukaan
rekening. Jika lengkap dan penilaian menyatakan bahwa layak, maka Surat Persetujuan
Pembukaan Rekening diterbitkan.

3. KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU dapat membuka rekening pada bank umum dengan
membawa surat persetujuan pembukaan rekening. Pihak perbankan akan memberikan
nama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan nomor rekening

Laporan setelah membuka rekening

KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU harus menyampaikan Laporan Pembukaan
Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat:
a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya Surat Persetujuan

Pembukaan Rekening; dan
b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk

deposito .
Apabila sewaktu-waktu terjadi Perubahan Nama Rekening dan Perubahan Bank tempat
rekening dibuka, KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU dapat mengajukan
permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada KPPN.

Pelaporan Saldo Rekening ke KPPN

KPA/ Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU wajib melaporkan saldo seluruh rekening yang
dikelolanya setiap bulan kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, penyampaian
Laporan Saldo Rekening dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Laporan Saldo
Rekening harus dipisahkan antara rekening yang dibuka atas permohonan dari:

a. KPA/Pimpinan BLU; dan
b. Kepala Satuan Kerja.

Proses Rekonsiliasi

DOKUMEN UNTUK REKONSILIASI
1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
3. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
5. Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan
6. Neraca SAKPA
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas

Proses Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Atas Setoran Pengembalian Belanja
Satker

1. Pengembalian belanja dimaksud adalah disebabkan karena kelebihan pembayaran belanja atas
beban APBN termasuk kelebihan pembayaran berdasarkan temuan aparat pemeriksa;

2. Disetorkan ke Kas Negara dalam tahun anggaran berjalan menggunakan SSPB yang dihasilkan
dari Aplikasi SAS. (Saat ini penyetorannya sudah harus menggunakan Aplikasi Simponi untuk
mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai pengganti SSBP);

3. Setelah dilakukan penyetoran ke Kas Negara, Satker melakukan konfirmasi ke KPPN
untuk memastikan setoran dimaksud telah dibukukan pada Kas Negara dengan membawa
Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan ADK Konfirmasi yang dihasilkan oleh Aplikasi SAS Modul
PPK.

4. Setelah melakukan konfirmasi setoran ke KPPN, PPK membuat surat pernyataan mengenai
pengurangan realisasi anggaran belanja negara sesuai Format Lampiran II PER-21/PB/2014
kemudian menyampaikannya ke KPPN.

5. Surat Pernyataan disampaikan dengan melampirkan SSBP/Bukti
Penerimaan Negara (BPN) dan bukti konfirmasi dari KPPN (Cetakan dihasilkan dari
Aplikasi SAS Modul PPK, lihat point 3).

6. Atas dasar surat pernyataan dari PPK, maka KPPN akan melakukan
penyesuaian pagu DIPA satker berkenaan, kemudian menyampaikan surat pemberitahuan
kepada satker bahwa pagu telah disesuaikan. Setelah itu, temen-temen satker harus
melakukan penyesuaian pagu pada Aplikasi SAS.

Berikut ini cara penyesuaian sisa pagu DIPA pada aplikasi SPM agar mata anggaran tersebut
dapat diajukan (dicairkan) kembali dengan syarat pembuatan SSPB menggunakan
aplikasi SAS.
1. Setelah membuat SSPB dengan aplikasi SAS 2015, maka selanjutnya adalah

membayarkan kepada negara lewat bank pos/persepsi. Setelah mendapatkan NTPN
maka akan kita input di RUH SSPB
2. Selanjutnya membuat surat pernyataan dengan mengisi
nomor surat, tanggal surat, memilih pejabat (PPK) dan mengisi pertimbangan SSPB
tersebut dilakukan
3. Cetak dan kirim surat tersebut sesuai PER-21/PB/2014 dilampiri
dengan copy SSPB dan nota konfirmasi penerimaan negara
4. Setelah mendapat surat pemberitahuan KPPN beserta berita acara penyesuaian pagu,
maka satker akan memasukan nomor surat dari KPPN beserta tanggal suratnya.
5. Pagu akan kembali seperti semula
6. Selanjutnya sisa pagu hasil penyesuaian dapat digunakan kembali

Proses Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara Setoran melalui SSBP, akun setoran
SSBP 423922 pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk
TP/TGR Bendahara); Pemotongan langsung melalui gaji (potongan SPM) dan Potongan hak
pensiun melalui PT. Taspen

Sumber Informsi Kerugian Negara
1. Hasil pemeriksaan BPK
2. Hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional
3. Hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara

atau Kepala Kantor
4. Hasil perhitungan ex - officio

Ketentuan lain yang harus diperhatikan :
1. Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan atau menyerahkan

uang atau surat berharga atau barang- barang negara adalah bendahara yang wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK.
2. Setiap Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang
berada dalam pengurusannya.
3. Selama proses penelitian bendahara dibebaskan dari penugasannya sebagai bendahara
4. Pembebanan kerugian negara diterbitkan oleh BPK.
5. Surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTM) yang telah ditandatangani oleh bendahara
tidak dapat ditarik kembali
6. SK pembebanan mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan sita eksekusi dan memiliki hak
mendahului
7. Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang
bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak
bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Proses Persetujuan/ Penolakan Tup dan Pembuatan Surat Dispensasi Kontrak

Anda

CSO (TUP) DAN Kepala
PERSURATAN Kantor
melalui
(DISPEN SEKSI MSKI
KONTRAK)

Atas dasar permintaan Tambahan UP dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja,
KPPN melakukan penilaian terhadap:
1. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP, bahwa pengeluaran tersebut bukan

merupakan pengeluaran yang harus dilakukandengan pembayaran Ls
2. Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam

DIPA

3. TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya

4. TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke KasNegara

Sanksi dan Serba-Serbi

Berikut adalah sanksi-sanksi apabila satker tidak mematuhi ketentuan yang berlaku:

Untuk layanan pengelolaan rekening pemerintah

1. Kuasa BUN di Daerah (KPPN) dapat mengenakan sanksi blokir rekening dalam hal
KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU tidak menyampaikan Laporan Saldo
Rekening

2. Kuasa BUN di daerah berwenang menutup rekening milik Satuan Kerja lingkup
Kementerian Negara/Lembaga paling lambat 1 (satu) tahun sejak rekening
dikategorikan sebagai rekening pasif.

Untuk layanan penyampaian Laporan LPJ dan Rekonsiliasi UAKPA

Sanksi bagi yang belum menyampaikan LPJ sama dengan sanksi pada Rekonsiliasi
UAKPA yaitu Penundaan Penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP/GUP dan LS
Bendahara yang diajukan.

KOREKSI SPM/SP2D

Koreksi data merupakan proses perbaikan data transaksi tanpa mengubah data awal,
dimana data tersebut membentuk data histori. Data Transaksi Keuangan yang dapat
dikoreksi adalah data koreksi yang telah diproses dengan aplikasi SPANmeliputi: (Koreksi
Data Transaksi Pengeluaran)

1. BAS (Bagan Akun Standar)
- Dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang atau sisa
pagu anggaran DIPA menjadi minus
- Semua segmen BAS dapat diubah kecuali segmen satker dan segmen KPPN
- Dalam hal terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi
penerimaan dapat diubah sepanjang tidak mengubah jumlah uang

2. Pembebanan rekening khusus
3. Deskripsi pengeluaran, dilakukan terhadap semua uraian keperluan pembayaran

sesuai jenis tagihan di SPM

Pengendalian UP/TUP

Sehubungan dengan telah dimulainya tahun anggaran 2018, guna mendukung
peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga, berikut adalah langkah-langkah strategis dalam pengendalian
UP/TUP :
1. Dalam rangka mengoptimalkan kas pemerintah, Satker diharapkan untuk

menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sebagai alat pembayaran dengan
mekanisme UP
2. Untuk keperluan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah, Satker mengajukan
permohonan ikut serta dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah kepada Kanwil
DJPb berkenaan.

3. Melaksanaan pengelolaan UP/TUP sebagai berikut:
a. Mengajukan UP dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Satker
dalam 1 (satu) bulan
b. Melakukan revolving (penggantian) UP jika penggunaannya telah mencapai
minimal 50%
c. Dalam hal terdapat rencana kegiatan satker yang memerlukan dana lebih besar
dari UP yang dimiliki, maka satker agar segera:
- Mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP)
- Mengajukan TUP sesuai norma
- Mempertanggungjawabkan TUP sesuai dengan rencana penggunaan TUP

4. Dalam hal penggunaan TUP tidak sesuai dengan rencana, maka KPA harus
memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN saat mengajukan SPM-PTUP
sesuai dengan format.

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
JAKARTA 1
Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta - 10120