EDISI SEMESTER I BBUUKKUU PPIINNTTAARR IIKKPPAA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT Untuk Pegawai Kemenkumham RI
Daftar Isi Pendahuluan 3 Gambaran Umum Aspek dan Indikator Nilai dan Pengelompokan Formula IKPA Revisi DIPA Deviasi Hal III DIPA Penyerapan Anggaran Belanja Kontraktual Penyelesaian Tagihan Dispensasi SPM Capaian Output Evaluasi IKPA Semester I Strategi Peningkatan Nilai IKPA 4 5 6 7 10 11 12 13 16 Pengelolaan UP dan TUP 14 17 19-24 26-28 Tujuan dan Pengunaan IKPA 8 15 Penutup 28
Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Dalam mengawal tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran yang baik, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IKPA Satker. E-book ini dibuat sebagai media penyampaian informasi terkait hasil Monev IKPA kepada satuan kerja. Informasi mengenai hasil monev IKPA pada e-book ini akan dikemas secara lebih menarik dan mudah untuk diterima, salah satunya adalah penyampaian data menggunakan infografis. Selain itu juga akan memuat informasi terkait data IKPA dan simulasi perhitungannya. E-book ini juga akan mengangkat isu terkini di bidang pelaksanaan anggaran. Harapan kami E-book ini dapat memberikan informasi terkini terkait pelaksanaan anggaran tinggat satker sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Pendahuluan 3
GAMBARAN UMUM IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L Peratuean Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Apa itu IKPA? Dasar Hukum 4
1 2 3 Kualitas Pelaksanaan Anggaran Penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran ASPEK DAN INDIKATOR IKPA 2022 Kualitas Perencanaan Anggaran Penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA Revisi DIPA Deviasi Halaman III DIPA Penyerapan Anggaran Data Kontrak Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP dan TUP Dispensasi SPM Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran Capaian Output 5
1 2 3 Nilai dan Pengelompokan IKPA Kategori Nilai IKPA ≥ 95 SANGAT BAIK 89 ≤ x < 95 BAIK 89 ≤ x < 95 CUKUP < 70 KURANG Pengelompokan IKPA IKPA Satker Hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker IKPA Kanwil Hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Satker dalam lingkup Kanwil IKPA K/L Hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Unit Eselon I dalam lingkup K/L 6
Formula IKPA 7
Latar Belakang Reformulasi IKPA Tujuan IKPA Digunakan Dalam Rangka Tujuan dan Penggunaan IKPA Mendukung belanja berkualitas Penguatan Value for Money dalam penilaian kinerja Penetapan derajat kewajaran (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L. 1. 2. 3. Kelancaran Pelaksanaan Anggaran Mendukung Manajemen Kas Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan 1. 2. 3. Monitoring dan evaluasi belanja K/L sesuai PMK mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L Pemberian penghargaan 1. 2. 8
PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
Ketentuan Perhitungan : ILUSTRASI REVISI DIPA 1 Bobot Indikator Revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan rata-rata rasio revisi DIPA triwulanan. Revisi yang termasuk dalam objek perhitungan adalah revisi yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di tingkat Satker Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif Nilai IKPA Revisi DIPA untuk level unit Eselon I dan K/L (agregasi) merupakan nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya 10
DEVIASI HAL III DIPA 2 Ketentuan Perhitungan : ILUSTRASI Bobot Indikator Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan Dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara nilai deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci setiap awal triwulan Batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja pertama bulan Februari. Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai deviasi bulanan maksimum sebesar 100,00% Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100,00) adalah 5,00%. Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November. RASIO NILAI IKPA 11
Ketentuan Perhitungan : ILUSTRASI Bobot 20% 3 PENYERAPAN ANGGARAN Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran K/L/ unit Eselon I/Satker berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja, sebagai berikut: Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target penyerapan anggaran adalah Pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan. Terhadap K/L/unit Eselon 1/ Satker dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan anggaran triwulanan, maka diberikan nilai kinerja sebesar 100 12
BELANJA KONTRAKTUAL 4 Ketentuan Perhitungan : Jumlah poin yang diperoleh dari ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/ kontrak dibagi dengan jumlah data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN Data kontrak yang didaftarkan ke KPPN adalah Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos dengan nilai di atas Rp50 juta Poin yang diberikan untuk data perjanjian/kontrak yang didaftarkan tepat waktu ke KPPN adalah sebesar 100 sementara untuk data terlambat sebesar 0 (nol) Komponen Ketepatan Waktu : 1. 2. 3. Formula Bobot Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual pada K/ L/unit Eselon I/Satker. Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 40%) (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 30%) dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 30%) Rata-rata nilai kinerja yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sampai dengan triwulan I dan didaftarkan ke KPPN Data kontrak yang diterbitkan sampai dengan triwulan I kontrak Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos dengan nilai di atas Rp50 juta Poin yang diberikan tanggal penandatanganan kontraknya sebelum 1 Januari tahun anggaran berkenaan (Kontrak Dini) adalah sebesar 120 (seratus dua puluh) Poin yang diberikan tanggal penandatanganan kontraknya antara 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan (Non Kontrak Dini) adalah sebesar 100 (seratus). Komponen Akselerasi Kontrak Dini : 1. 2. 3. 4. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN Penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal dengan nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta Penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada poin b mengacu pada tanggal SP2D Komponen Akselerasi Belanja Modal 1. 2. 3. 13
PENYELESAIAN TAGIHAN Ketentuan Perhitungan : Formula ILUSTRASI 5 Bobot Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/ jasa) telah diserahterimakan seluruhnya. Tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap atau pembayaran berdasarkan termin. Nilai IKPA Penyelesaian Tagihan = SPM LS Kontraktual Tepat Waktu/Jumlah SPM LS Kontraktual)*100 = 13/ 15*100 = 86,67 14
6 PENGELOLAAN UP DAN TUP Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang dananya bersumber dari Rupiah Murni Ketentuan Perhitungan : Formula Dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP Ketepatan pertanggungjawaban dihitung berdasarkan: Tanggal SP2D UP ke tanggal SP2D GUP Isi dan/ atau SP2D GUP Nihil; Tanggal SP2D TUP ke tanggal SP2D TUP Nihil; dan/ atau Tanggal SP2D GUP Isi ke tanggal SP2D GUP Isi berikutnya. Mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja Poin pertanggungjawaban UP dan TUP yang tepat waktu yaitu 100 Poin pertanggungjawaban UP dan TUP yang terlambat yaitu 0 Ketepatan Waktu 1. 2. 3. Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP) serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola. Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (bobot 50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%). Nilai disebulankan IKPA Pengelolaan UP TUP: Dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja yang diperoleh dari Persentase GUP Disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN. Persentase GUP Disebulankan adalah persentase GUP yang disetarakan dalam sebulan Persentase GUP Disebulankan dihitung berdasarkan persentase GUP dikalikan dengan faktor hari yang disebulankan. Persentase GUP Bobot 15
Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV Ketentuan Perhitungan : Formula ILUSTRASI 7 DISPENSASI SPM Bobot Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan K/ L/unit Eselon I/Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM di akhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori Rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut: *Permil: rasio Dispensasi SPM per 1.000 SPM yang diterbitkan SP2D-nya Sepanjang triwulan IV TA 2022, diterbitkan sebanyak 5.512 SP2D atas SPM yang disampaikan Satker ABC, di mana sebanyak 26 SPM disampaikan dengan terlebih dahulu mendapatkan dispensasi SPM dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perhitungan nilai kinerja indikator Dispensasi SPM Satker Z adalah sebagai berikut: Rasio Dispensasi SPM = (SPM Dispensasi/SPM Tw IV) x 1.000 = (26/5.512) x 1.000 = 4,71 Nilai IKPA Dispensasi SPM = 85 (Kategori 4) 16
Formula Ketentuan Perhitungan : Batas penyampaian 5 Hari Kerja bulan berikutnya Data capaian output dapat diisi dari mulai bulan berjalan Output tepat waktu bernilai 100 Output terlambat bernilai 0 Ketepatan Waktu ILUSTRASI 8 CAPAIAN OUTPUT 17 Bobot Capaian Output merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada K/L/unit Eselon I/Satker. A. Nilai Kinerja Komponen Ketepatan Waktu: B. Nilai Kinerja Komponen Capaian RO: Capa C. Nilai IKPA Capaian Output ian Output dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan (2) Komponen Capaian RO (70%). Status ADK harus terkonfirmasi Target triwulan I s.d. III: sebesar target penyerapan Target triwulan IV: PCRO 100%, RVRO sesuai target DIPA Nilai Kinerja masing-masing RO dihitung berdasarkan realisasi RO dibagi denganTarget RO Capaian RO Terdapat 2 RO yang terlambat dilaporkan Terdapat 1 RO yang tidak terkonfirmasi Seluruh RO dilaporkan dengan PCRO 100% dan RVRO mencapai target RO dalam DIPA Satker X mengelola 5 Rincian Output. Untuk periode bulan desember 2022, kondisi pelaporan data capaian output satker sebagaimana berikut : Tepat Waktu = 3 x 100 = 300 Terlambat = 2 x 0 = 0 Jumlah poin = 300 Nilai Kinerja KW = 300/5 = 60,00 Perhitungan (NK-ROKW)
EVALUASI IKPA SEMESTER I
IKPASKU | SEMESTER I EVALUASI IKPA SEMESTER I APBN sebagai alat untuk mendukung strategi pembangunan nasional diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan APBN yang efektif perlu didukung dengan pelaksanaan belanja pemerintah yang berkualitas, lebih baik (spending better) dan sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance). Pengukuran efektifitas pelaksanaan APBN tersebut diwujudkan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2022, terdapat beberapa perubahan terkait penilaian IKPA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2022 19
NNIILLAAII RRAATTAA--RRAATTAA IIKKPPAA DDAARRII SSEELLUURRUUHH SSAATTUUAANN KKEERRJJAA PPEERR SSEEMMEESSTTEERR II 22002222 Sampai dengan Semester I Tahun 2022, rata-rata capaian IKPA pada Satker di Wilayah Kantor Wilayah Kemekumham Jawa Barat mencapai 96,71 dari skala 100. Nilai tersebut apabila berpedoman pada PER-5/PB/2022 termasuk dalam kategori Sangat Baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa satker yang masih perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan capaian nilai IKPA. 20 *Data diambil pada Aplikasi OM-SPAN per tanggal 28 Juli 2022 pukul 12.00
NNIILLAAII IINNDDIIKKAATTOORR KKIINNEERRJJAA PPEELLAAKKSSAANNAAAANN AANNGGGGAARRAANN SSEEMMEESSTTEERR II 22002222 ((DDIIAAMMBBIILL PPEERR 2288 JJUULLII 22002222)) 21 *Data diambil pada Aplikasi OM-SPAN per tanggal 28 Juli 2022 pukul 12.00
NNIILLAAII IINNDDIIKKAATTOORR KKIINNEERRJJAA PPEELLAAKKSSAANNAAAANN AANNGGGGAARRAANN SSEEMMEESSTTEERR II 22002222 ((DDIIAAMMBBIILL PPEERR 2288 JJUULLII 22002222)) 22 *Data diambil pada Aplikasi OM-SPAN per tanggal 28 Juli 2022 pukul 12.00
KATEGORI CAPAIAN NILAI IKPA BERDASARKAN PERDIRJEN PB NOMOR 5/PB/2022 Target Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran(IKPA)KementerianHukumdanHAMRIdi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan MenteriHukumdanHakAsasiManusiadalamrangka Nomor: M.HH- 1.PR.01:03 Tahun 2022 adalah sebesar95 23
EVALUASI IKPA TA 2022 SUMBER: APLIKASI OMSPAN BULAN JUNI (DIAMBIL PER 28 JULI 2022) *Data diambil pada Aplikasi OM-SPAN per tanggal 28 Juli 2022 pukul 12.00
STRATEGI PENINGKATAN NILAI IKPA
STRATEGI PENINGKATAN NILAI IKPA 26 Masing-masing Satuan Kerja agar memperhatikan Kalender Kerja dan Anggaran yang telah disusun sebelumnya dan menggunakan RPD (Rencana Penarikan Dana) sebagai dasar pencairan serta mengantisipasi agar deviasi RPD dengan pencairan tidak lebih/kurang dari 5% Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran Triwulanan III & IV; Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran di Triwulan IV pada akhir triwulan III, serta menyusun rencana penarikan dana masingmasing jenis belanja; Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA. Deviasi Hal III DIPA 1 Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I. Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah. Revisi DIPA 2
Penyelesaian Tagihan Agar Satuan Kerja Tepat Waktu dalam Penyampaian SPM-LS Kontraktual paling lambat Tujuh Belas (17) Hari Kerja dari Tanggal BAST atau BAPP. STRATEGI PENINGKATAN NILAI IKPA 3 6 Penyerapan Anggaran Agar Satuan Kerja Melakukan Percepatan Realisasi Anggaran sesuai dengan Target Penyerapan Anggaran per Triwulan per Jenis Belanja. 4 Penyampaian Data Kontrak Paling Lambat 5 Hari Kerja setelah Kontrak Ditandatangani; dan Agar Satuan Kerja Melakukan Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Tender & Pengadaan Langsung). Belanja Kontraktual 5 27 Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran; dan Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. Dispensasi SPM
STRATEGI PENINGKATAN NILAI IKPA 7 8 Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 50% dalam satu bulan Dalam mengajukan TUP, agar menyusun rencana penggunaan secara efektif dan tepat waktu (tidak lebih dalam satu bulan) serta menghindari pengajuan dispensasi perpanjangan pertanggungjawaban TUP Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP). Pengelolaan UP & TUP 28 Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open period reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir). Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi. Capaian Output
Penutup E-book ini dibuat sebagai media penyampaian informasi terkait hasil Monev IKPA kepada satuan kerja. Informasi mengenai hasil monev IKPA pada ebook ini dikemas secara lebih menarik dan mudah untuk diterima, salah satunya adalah penyampaian data menggunakan infografis. Selain itu juga akan memuat informasi terkait data IKPA dan simulasi perhitungannya. E-book ini juga akan mengangkat isu terkini di bidang pelaksanaan anggaran. Harapan kami e-book ini dapat memberikan informasi terkini terkait pelaksanaan anggaran tinggat satker sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Jl. Jakarta No 27, Batununggal, Bandung, Jawa Barat https://jabar.kemenkumham.go.id kemenkumham jabar @kemenkumham_jbr kemenkumhamjabar kemenkumham jabar Kritik dan saran mengenai layanan informasi ini dapat menghubungi : Tim Pengelola Keuangan Kanwil Kumham Jabar 088980801723 CP : Jihan