Kajian Disabilitas - Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek Sosioekonomi dan Yuridis

Dalam hal akses terhadap teknologi yang dicerminkan dari dua indikator yakni kepemilikan telepon genggam (handphone) dan penggunaan internet, persentase penyandang disabilitas yang menggunakan kedua indikator tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan nondisabilitas. Grafik 22 memperlihatkan tren penggunaan handphone yang naik di tahun 2019 lalu turun kembali di tahun 2020. Penggunaan handphone di tahun 2020 pada kelompok nondisabilitas mencapai 59,4% dan kelompok disabilitas sebesar 36,7%. Angka-angka ini adalah yang terendah selama 3 tahun terakhir mengingat penggunaan di tahun 2018 sebesar 65,3% (nondisabilitas) dan 42,4% (disabilitas). Turunnya penggunaan handphone ini ditenggarai oleh adanya krisis pandemi Covid-19. Dalam diskusi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) Provinsi Bali terdapat konsen terkait tanda t a n g a n d i b u k u r e k e n i n g b a g i penyandang disabilitas netra. Sejauh ini metode yang digunakan oleh perbankan adalah TTD garis. Lantas apakah metode tersebut aman bagi penyandang disabilitas Netra dalam menjaga keamanan data mereka? Kemudian, penyediaan ATM saat ini tidak semuanya sudah ramah dengan disabilitas. Ke depan, perlu memperbanyak ATM yang ramah disabilitas dan pelayanan perbankan yang menghormati hak-hak penyandang Kotak 4. Penyandang Disabilitas Berhak Mendapatkan Layanan Keuangan yang Aman Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 41

Grafik 23 menunjukkan tren positif penggunaan internet selama tiga tahun terakhir baik pada kelompok disabilitas maupun nondisabilitas. Di tahun 2020, kelompok disabilitas yang menggunakan internet mencapai 18,9%, sementara kelompok nondisabilitas sudah 52,7% yang menggunakan internet. Penambahan pengguna internet bagi penyandang disabilitas relatif lebih kecil dibandingkan dengan nondisabilitas yakni 3%, sementara pengguna internet pada nondisabilitas bertambah 9,3%. Timpangnya jumlah pengguna dan penambahan pengguna menjadi pekerjaan besar untuk membuat kelompok disabilitas lebih terinklusi dengan dunia digital dan Kep Babel Lampung Maluku Utara Bengkulu Gorontalo Papua Barat Grafik 24. Tingkat Kepemilikan Rekening, Kepemilikan Telepon Genggam, dan Akses Internet Penyandang Disabilitas per Total PD Provinsi, 2020 (dalam persen) (b) Presentase PD Tidak Memilik Telepon Genggam ( c) Presentase PD Tidak Memilik Akses Internet (a) Presentase PD Tidak Memilik Rekening NTT Sulbar NTB Maluku Maluku Utara Bengkulu Sumut Sulteng Aceh Jateng Sultra Gorontalo Sulsel Sumbar Bali Sulut Lampung Kalsel Jatim Sumsel Kalbar Papua Kep Babel Jambi Nasional Riau Kalteng Jabar DIY Kalut Banten Kaltim Papua Barat Kepri DKI Jateng Jatim NTT NTB Bali Jabar DIY Sulbar Nasional Lampung Kalbar Banten Kalsel Papua Aceh Sulsel Sulteng Maluku Utara Sumsel Bengkulu Gorontalo Kep Babel Maluku Sultra Sulut Sumut Jambi Sumbar Kalteng Riau DKI Papua Barat Kalut Kaltim Kepri Jatim Jateng Sumsel Kalsel Banten NTB Jabar Nasional Sulut Sulteng Sulbar Sumut Kalbar Kalteng Riau NTT Sulsel Aceh Jambi Bali Sumbar Sultra DIY Maluku Kaltim Papua Kalut DKI Kepri Sumber : Susenas (2020), diolah 75,3 75,2 73,8 72,1 69,2 53,6 77,6 77,3 76,7 76,7 76,6 76,4 76,4 73,2 73,0 72,1 71,7 71,4 71,3 70,7 70,6 70,5 70,3 70,2 70,1 69,9 68,4 66,5 65,7 64,1 61,4 58,8 55,6 54,8 73,8 63,9 63,3 62,2 60,1 55,5 34,9 73,5 70,6 70,5 68,8 68,2 65,7 65,5 61,8 60,9 60,4 60,1 59,9 58,1 57,9 57,9 57,7 56,2 55,9 55,8 55,5 55,0 52,0 50,1 48,2 45,1 43,6 42,5 41,0 62,0 85,3 85,3 85,2 83,7 79,9 54,7 90,6 88,0 86,9 86,8 86,8 86,0 85,4 84,4 84,0 83,9 83,5 83,4 83,1 83,0 82,8 82,7 82,1 81,9 81,9 81,1 79,4 77,8 76,0 73,5 73,0 72,9 71,6 59,5 84,8 Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 42

perkembangan informasi dunia. Selain itu, akses pada internet juga membuat berbagai peluang pekerjaan seperti jual beli online, pekerjaan jarak jauh, dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan pengusaan teknologi. Pada grafik 24 ditunjukkan persentase PD di setiap provinsi yang tidak memiliki rekening perbankan, gawai, dan akses pada internet. Secara umum provinsi di Jawa khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah provinsi tertinggi yang tidak mempunyai akses terhadap rekening perbankan dan gawai yakni di atas 70%. Artinya, hanya 3 dari 10 orang di provinsi tersebut yang mempunyai akses terhadap perbankan dan memiliki alat komunikasi gawai. Sementara untuk akses terhadap internet, provinsi-provinsi di kawasan timur masih mendominasi ketidakadaan akses ini. Di Provinsi NTT, secara ratarata hanya 1 dari 10 PD yang memiliki akses terhadap internet, dikuti oleh Provinsi Sulbar, NTB, dan Maluku. Ketidakadaan akses ini juga dipengaruhi oleh infrastruktur daerah yang mana di kawasan Indonesia timur, infrakstruktur terkait internet tidak semasif seperti di Jawa. Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 43

44

45 Bab 4 KONDISI DAN CAPAIAN PELAKSAAN ASPEK YURIDIS TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

4.1 Pemetaan Regulasi Penyandang Disabilitas Lahirnya UU 8/2016 membuka lembaran baru dalam upaya menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. UU ini membawa perspektif baru dibandingkan UU terdahulu, yaitu UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Disabilitas ditempatkan sebagai isu multisektor, yang terkait dengan berbagai urusan pemerintahan, tidak hanya terkait dengan aspek jaminan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, UU 8/2016 lebih banyak menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia dalam perumusan pasal-pasalnya. Dalam lima tahun keberlakuannya, UU 8/2016 telah memberikan warna tersendiri dalam materi muatan berabagai peraturan perundangundangan, baik yang menjadi delegasi langsung ataupun hanya yang terkait dengan aspek disabilitas. Pada bagian ini akan membahas terkait pemetaan regulasi penyandang disabilitas pasca disahkannya UU 8/2016. Pemetaan itu akan ditinjau dari beberapa aspek, yakni p e m e ta a n t e r h a d a p p e ra tu ra n pelaksana UU 8/2016, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos); pemetaan peraturan perundangundangan terkait dengan disabilitas di luar peraturan pelaksanaan UU 8/2016, baik dalam bentuk UU, PP, atau Perpres; pemetaan rancangan undang-undang (RUU) prioritas 2021 yang substansinya terkait dengan isu disabilitas; dan pemetaan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas di berbagai daerah. Penjabaran data dan analisa mengenai pemetaan peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyandang disabilitas ini bertujuan untuk menunjukan sudah sejauh mana isu disabilitas terkait dengan berbagai urusan pemerintahan. Selain itu, pemetaan regulasi ini dapat digunakan sebagai data atau informasi dasar untuk dijadikan penelitian, analisa, dan evaluasi terhadap implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pemetaan Perda, hasil analisanya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mendorong daerah-daerah yang belum membentuk Perda serupa, agar upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan baik di semua daerah di Indonesia. Sedangkan pemetaan Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 46

terhadap RUU prioritas untuk menunjukan urgensi adanya pelibatan penyandang disabilitas dalam proses legislasi di Indonesia. 4.1.1 Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 Secara umum, terdapat 18 ketentuan dalam UU 8/2016 yang mengatur perihal pembentukan peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 15 ketentuan memerintahkan pembentukan PP, 2 ketentuan memerintahkan pembentukan Perpres, dan 1 ketentuan memerintahkan pembentukan Permensos. Adapun ketentuan-ketentuan itu adalah sebagai berikut. Dalam perjalanannya, pada 2017, dari 15 ketentuan yang memerintahkan pembentukan PP dalam UU 8/2016, Pemerintah berencana hanya akan membentuk 1 PP dengan judul “PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”. Perencanaan itu sudah tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Namun, rencana tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat penyandang disabilitas, Tabel 5. Ketentuan-ketentuan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan dalam UU 8/2016 No Judul Peraturan Peraturan Daerah Pasal 27 ayat (3) Pasal 36 ayat (2) Pasal 42 ayat (8) Pasal 43 ayat (2) Pasal 43 ayat (4) Pasal 54 ayat (2) Pasal 55 ayat (4) Pasal 86 ayat (2) Pasal 96 Pasal 104 ayat (4) Pasal 108 Pasal 109 ayat (4) Pasal 113 Pasal 114 ayat (2) Pasal 116 ayat (2) Peraturan Presiden Pasal 134 Pasal 141 Peraturan Menteri Sosial Pasal 121 ayat (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi Akomodasi yang layak dalam peradilan Mekanisme sanksi administratif pendidikan Akomodasi yang layak dalam pelaksanaan pendidikan Mekanisme sanksi administratif pendidikan Pemberian insentif Unit layanan disabilitas Ketenagakerjaan Pemberian insentif Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial Pemukiman yang mudah diakses Pelayanan publik yang mudah diakses Penanganan bencana Layanan habilitasi dan rehabilitasi Besar dan jenis konsesi Pemberian insentif Komisi Nasional Disabilitas Pemberian Penghargaan Kartu Penyandang Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 47

yang mendesak pemerintah agar 18 ketentuan pembentukan PP itu disebar kepada beberapa PP sesuai sektor atau urusan pemerintahan, dan setiap PP dibentuk oleh Kementerian yang berbeda. Alasan penolakan adalah agar pelaksanaan dari UU 8/2016 tetap dilakukan secara multisektor, dan tidak hanya bertumpu kepada Kementerian Sosial sebagai pemrakrasa dari pembentukan PP. Setelah melalui rangkaian pertemuan yang melibatkan perwakilan dari Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas, Kementerian terkait, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai inisiator pertemuan, maka diputuskan bahwa dari 15 ketentuan delegasi tersebut akan dibentuk menjadi 8 PP terpisah, yang masing-masing PP akan diprakarsai oleh Kementerian berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah 2018 dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2018. Namun begitu, dari 8 RPP yang akan dibentuk, baru ada 4 RPP yang masuk dalam perencanaan tahun 2018 tersebut. Adapun keempat RPP itu adalah sebagai berikut. 1. RPP tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (melaksanakan Pasal 43 ayat (2) UU 8/2016); 2. RPP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (melaksanakan pasal 27 ayat (3) UU 8/2016); 3. RPP tentang Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (melaksanakan pasal 96 UU 8/2016); dan 4. RPP tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Rehabilitasi (melaksanakan pasal 113 UU 8/2016). Proses perencanaan pembentukan RPP delegasi dari UU 8/2016 berlanjut pada tahun 2020. Dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2020, tercantum satu RPP yang melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU 8/2016, yaitu tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Setelah itu praktis tidak ada lagi RPP yang masuk dalam perencanaan pembentukan Peraturan Pemerintah. Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 48

Berbeda dengan RPP, proses pembentukan Perpres dan Permensos delegasi dari UU 8/2016 tidak menghadapi hambatan. Hal itu terjadi karena dua RPerpres dan satu Permensos diprakarsai oleh Kementerian Sosial. Peraturan pelaksanaan dari UU 8/2016 pertama yang dibentuk adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas. Namun, begitu Permensos itu mendapatkan penolakan dari Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas karena materi muatan yang terlalu sentralistik di Kementerian Sosial, padahal penerbitan kartu penyandang disabilitas yang diharapkan dapat terkait dan menggunakan jalur dari administrasi kependudukan, sehingga kartu tersebut dapat bersifat lebih inklusif. Setelah 4 tahun berjalan, akhirnya Permensos itu direvisi melalui Permensos Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas. Secara keseluruhan, sampai Desember 2021, sudah ada 7 PP, 2 Perpes, dan 1 Permensos yang sudah dibentuk sebagai peraturan pelaksana dari UU 8/2016. Hanya 1 RPP yang belum dituntaskan, yaitu RPP tentang Konsesi dan Insentif, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) dan 86 ayat (2) UU 8/2016. Adapun keseluruhan peraturan pelaksanaan yang sudah dibentuk adalah sebagai berikut. No Judul Peraturan Pelaksana Kementerian Sosial 1 Tabel 6. Peraturan Pelaksanaan UU 8/2016 yang Sudah Dibentuk Sampai Desember 2021 PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas PP Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan PP Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas Perpres Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perpres Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Permensos Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (menggantikan Permensos 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas) Kementerian Sosial Kementerian Sosial Kementerian Sosial Kementerian Sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Ketenagakerjaan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 49

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 6 kementerian berbeda yang menjadi pemrakarsa pembentukan 6 peratuan pelaksanaan UU 8/2016. Hal itu menunjukan bahwa disabilitas adalah isu multisektor. Selain itu, pembahasan masing-masing peraturan pelaksanaan, khususnya PP dan Perpres juga melibatkan kementerian lain. Contohnya pembentukan PP Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, Kemenkumham membahasnya dengan melibatkan lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian RI, Kejaksanaan RI, dan Mahkamah Agung; sedangkan PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dibahas dengan melibatkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berikut penjelasan singkat dari kesepuluh peraturan pelaksanaan tersebut. a. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Be rda s a r kan Pa s a l 9 6 UU 8 / 2 0 1 6 , P e m e r i n t a h d i a m a n a t k a n u n t u k membentuk PP yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Peraturan ini disahkan pada tanggal 26 Juli 2019 dengan menjadikan Kementerian Sosial sebagai leading actor pelaksanaan peraturan ini. PP 52/2019 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi penyandang disabilitas, dan mewujudkan masyarakat inklusi. Lalu peraturan ini mengatur prihal rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta yang terakhir adalah pendanaan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas PP ini dibentuk berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU 8/2016. PP yang disahkan pada 2 Oktober 2019 ini menjadikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai leading actor. PP 70/2019 memuat tentang skema perencanaan terhadap penghormatan, Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 50

pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan membuat Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). Sedangkan penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut dari PP 70/2019, Kementerian PPN per 17 Juni 2021 sudah mengesahkan Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan dari PP 70/2019. Permen itu dilengkapi empat lampiran, yaitu Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2021-2024 (Lampiran I); Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provins (Lampiran II); Tata Cara Penyusunan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lampiran III); dan Tata Cara Evaluasi Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi (Lampiran IV). SDGs, UNCRPD, dan RIPD adalah agenda yang saling berkaitan karena RIPD adalah implementasi dari pelaksaan SDGs dan UNCRPD. Kotak 5 menunjukkan 7 sasaran statagis RIPD yang sesuai dengan 17 tujuan SGDs. Terdapat tujuh sasaran stategis RIPD yang diantaranya adalah (1) pendataan dan perencanaan yang inklusif (2) penyediaan lingkungan tanpa hambatan (3) perlindungan hak dan akses politik dan keadilan (4) pemberdayaan dan kemandirian (5) perwujudan ekonomi inklusif (6) pendidikan dan keterampilan (7) akses dan pemerataan layanan kesehatan. Kotak 5. Keterkaitan SDGs, UNCRPD, dan RIPD Sumber : Memantau Pemenuhan Hak PD, JPODI Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 51

c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Di samping itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (4) UU 8/2016 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PP 13/2020) yang ditetapkan pada 20 Februari 2020. PP ini menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana. PP 13/2020 bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan ini mengatur tentang fasilitas akomodasi yang layak, unit layanan disabilitas bidang pendidikan, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif serta pendanaannya. d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Berkaitan dengan penyediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU 8/2016 Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (PP 39/2020) yang ditetapkan pada 20 Juli 2020 dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan yakni Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan standar akomodasi jika ada penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses peradilan. PP 39/2020 memuat ketentuan akomodasi yang layak di peradilan, peran masyarakat, pendanaan. e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas Sedangkan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (4), Pasal 108 dan Pasal 109 ayat (4) UU 8/2016 Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 52

Bencana bagi Penyandang Disabilitas (PP 42/2020) yang ditetapkan pada 24 Juli 2020 dan menjadikan pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah sebagai pihak yang menjamin pelaksanaaan pelayanan publik dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertugas untuk menjamin pelindungan kebencanaan terhadap penyandang disabilitas. PP 42/2020 bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera dan mandiri dalam bentuk kemudahan akses terhadap permukiman, pelayanan publik, dan pelindungan dari bencana. Peraturan ini mengatur tentang permukiman yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas, pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas, pelindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas, pembinaan, pendanaan dan pelaporan. f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 55 ayat (4) UU 8/2016 Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (PP 60/2020) yang ditetapkan pada 13 Oktober 2020 dan menjadikan dinas ketenagakerjaan di tiap daerah untuk menjadi pelaksananya. PP 60/2020 bertujuan untuk membentuk suatu unit yang melayani kebutuhan penyandang disbailitas dalam bidang ketenagakerjaan. Nantinya unit layanan disabilitas ini akan bertugas untuk merencanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas, pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, menyediakan pendampingan kepada pemberikerja yang menerima penyandang disabilitas. Aturan ini meliputi sumber daya beserta tugas unit layanan disabilitas, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan yang terakhir ialah pendanaan. g. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas Selanjutnya, untuk menjalankan Pasal 113 UU 8 /2016 dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas (PP 75/2020) yang ditetapkan pada 15 Desember 2020 dan menjadikan Kementerian Sosial Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 53

sebagai leading sector dalam penyelenggaraannya. PP 75/2020 ini bertujuan untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. PP 75/2020 juga memuat mengenai penanganan habilitasi dan rehabilitasi, kelembagaan habiltasi dan rehabilitasi, standar pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, pengaduan, dan pendanaan. h. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pembentukan Perpres 67/2020 merupakan amanat dari Pasal 141 UU 8/2016. Peraturan ini ditetapkan pada 8 Juni 2020 dan menjadikan Kementerian Sosial sebagai leading sector dari pelaksanaan Perpres tersebut. Pemberian penghargaan yang dimaksud dalam Perpres 67/2020 bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fas i l itas publ i k dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Perpres ini juga mengatur kriteria dan tata cara pemberian penghargaan, sistem evaluasi dan pendanaannya. i. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas Dalam Pasal 134 UU 8/2016 Pemerintah diharuskan membentuk Komisi Nasional Disabilitas. Perihal hal tersebut telah diatur dalam Perpres 69/2020 yang ditetapkan pada 8 Juni 2020 dan yang memimpin dalam pembentukan Komisi Nasional Disabilitas adalah Kementerian Sosial. Perpres 68/2020 menjadi dasar hukum dalam pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang nantinya Komisi akan bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Perpres ini juga mengatur mengenai struktur organisasi Komisi, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, mekanisme kerja, pertanggungjawaban dan pendanaan. Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 54

j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas Sedangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 UU 8/2016 mengenai kartu penyandang disabilitas dibuat Permensos 2/2021. Peraturan ini ditetapkan pada 15 April 2021 dengan Kementerian Sosial sebagai instansi penyelenggara. Penerbitan kartu penyandang disabilitas bertujuan untuk memberikan identitas bagi penyandang disabilitas yang telah masuk dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan termasuk k o n s e s i d a l a m p e n g h o r m a t a n , pemajuan, dan pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. A t u r a n i n i m e n g a t u r m e n g e n a i mekanisme penetapan, penerbitan, dan pendistribusian kartu penyandang disabilitas, format kartu penyandang d i s a b i l it a s , p e n g awa s a n , s e rt e pembiayaannya. 4.1.2 Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Isu Disabilitas Pasca Pembentukan UU 8/2016 Dalam bidang pendidikan, ada dua UU yang mendukung pelindungan hak penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU 3/2017) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU 12/2018). Dalam Pasal 9 UU 3/2017 menyatakan bahwa, “Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca buku sesuai dengan kebutuhannya”. Pasal itu menjadi dasar pelindungan hak disabilitas atas akses terhadap buku. Pasal itu pula yang dapat digunakan untuk mewujudkan berbagai bahan bacaan yang aksesibel, baik bagi penyandang disabilitas dengan hambatan penglihatan atau pendengaran. Apa yang sudah diatur dalam UU 3/2017 itu kemudian diperkuat dalam aspek lebih teknis, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU 12/2018 yang menyatakan bahwa, “Dalam hal Perpustakaan Nasional memerlukan salinan digital atas Karya Cetak untuk kepentingan disabilitas, penerbit wajib menyerahkan salinan digital kepada Perpustakaan Nasional.” Ketentuan ini menjadikan jaminan atas buku yang akses tidak hanya berada dalam tataran prinsip, tetapi juga dalam tataran teknis. Jaminan akan tersedianay bahan bacaan Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 55

yang aksesibel diperkuat kebali dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (PP 27/2019). PP ini menjamin akses penyandang disabilitas terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam Pasal 2 PP 27/2019 disebutkan bahwa “Manfaat Fasilitasi Akses diperuntukkan bagi Penyandang Disabilitas”. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang mengecualikan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya PP yang terkait dengan disabilitas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan (PP 44/2019). PP, yang ditetapkan pada 23 Mei 2019 ini, menjadi dasar hukum bagi perlindungan data pribadi penduduk. Pada Pasal 54 PP 44/2019 mengatur bahwa data tentang keterangan cacat fisik dan/atau mental termasuk dalam data pribadi penduduk yang harus dilindungi. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 82/2019) dinyatakan dalam Pasal 25 bahwa setiap peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan kerja berupa santunan berupa uang yang meliputi santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja(PP 88/2019). PP 88/2019 memiliki hubungan erat dengan PP 82/2019, karena dalam Pasal 6 ayat (6) PP 88/2019 dijelaskan jika dalam diagnosis dan tata laksana penyakit akibat kerja ditemukan kecacatan, dilakukan penilaian kecacatan. Lalu pada Pasal 6 ayat (7) PP 88/2019 dinyatakan bahwa hasil penilaian kecacatan digunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting bagi setiap tenaga kerja apabila terjadi kecelakaan kerja. Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 56

Hak Penyandang Disabilitas juga dijamin dalam sebuah dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Perpres 53/2021) dijelaskan bahwa RANHAM memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran salah satunya ialah penyandang disabilitas. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres 18/2020) dimuat berbagai perencanaan terhadap penyandang disabilitas yakni meningkatkan presentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang menerima rehabilitasi sosial, pengadaan literasi khusus bagi penyandang disabilitas, melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas, dan melakikan akreditasi terhadap lembaga yang menyelenggarakan layanan terhadap penyandang disabilitas. Terakhir, ada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres 59/2017) yang mengatur tentang pelaksanaan program SDGs di Indonesia. Dalam SDGs salah satu yang menjadi sasaran global adalah pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. 4.1.3 Pemetaan Rancangan Undang-Undang dalam Prolegnas 2021 yang Terkait dengan Isu Disabilitas Selain undang-undang yang telah disahkan, Rancang Undang-Undang juga memiliki keterkaitan dengan isu disabilitas. Pemetaan terhadap RUU prioritas 2021 ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para pembentuk UU untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam pembahasannya. Adapun RUU Prioritas 2021 yang terkait dengan isu disabilitas adalah sebagai berikut. 1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 57

5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 6. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan 7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 8. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 10. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 12. RUU tentang Profesi Psikologi 13. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi 14. RUU tentang tentang Ibu Kota Negara 15. RUU tentang Hukum Acara Perdata 16. RUU tentang Wabah 17. RUU tentang Daerah Kepulauan. 18. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa 19. RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 20. RUU Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) memiliki hubungan yang erat dengan penyandang disabilitas mengingat penyiaran adalah salah satu medium untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, perlu ada jaminan dalam UU ini terkait dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk menikmati informasi yang disebarluaskan. Contoh jaminan yang dimaksud antara lain adalah penyediaan juru bahasa isyarat dalam siaran televisi atau bentuk aksesibilitas visual lainnya. Selanjunya, ada Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hal ini, RUU Pemilu menjadi instrumen yang dapat menegaskan hak penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 58

penyelenggara, pemilih, atau c a l o n . J a m i n a n h a k y a n g dimaksud dapat terkait dengan persyaratan, aksesibilitas pada saat pengambilan suara, atau aksesibilitas informasi terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (RUU Jalan) terkait dengan hak mendapat aksesibilitas untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas. RUU Jalan mengatur perihal fasilitas di sekitar ruas jalan yang seharusnya menjadi fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti ketersediaan lantai pemandu, bidang miring, atau rambu-rambu dalam bentuk audio dan visual. Dalam sektor BUMN, terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) salah satu pengaturannya terkait dengan syarat untuk menjadi direktur, komisaris, atau dewan pengawas BUMN yang harus sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat merugikan penyandang disabilitas yang kerap dikategorikan tidak sehat jasmani dan rohani. Selain itu, dalam RUU BUMN ini terkait dengan upaya pemenuhan kuota 2% mempekerjakan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dalam RUU BUMN harus ada jaminan serupa untuk direalisasikan dalam waktu tertentu, sehingga implementasinya dapat lebih kuat terjamin. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (RUU Penanggulangan Bencana) memiliki pengaruh terhadap penanganan penyandang disabilitas dalam proses penanggulangan bencana dimulai pada saat pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana. penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang mendapatkan prioritas tindakan ketika terjadi bencana. Selain itu, RUU ini perlu untuk membuka lebar peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam penanganannya, karena tidak selamanya penyandang disabilitas adalah korban dalam bencana alam. Selain itu, penyandang disabilitas punya kemampuan lebih untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas lain, sehingga upaya penanggulangan bencana dapat lebih tepat sasaran. Selanjunya, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) perlu untuk mengakomodasi olahraga bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya penguatan Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 59

jaminan penyediaan akses fasilitas olahraga, maka penyandang disabilitas dapat lebih berprestasi. Selain itu, kegiatan olahraga juga dapat berdampak positif bagi para penyandang disabilitas, baik dari aspek kesehatan atau hiburan. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (RUU Pendidikan Kedokteran) memuat asas kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan. Asas itu berarti bahwa pendidikan kedokteran dilakukan secara adil, tidak memihak, ketepatan kelompok sasaran afirmatif, berimbang mutu dan jumlah lulusan antar fakultas dan antar daerah, serta antar perguruan tinggi negeri dengan antar perguruan tinggi swasta. Dengan adanya jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan kedokteran, maka akan membuka peluang penyandang disabilitas untuk menjadi peserta didik dalam pendidikan kedokteran atau bahkan menjadi seorang Dokter. Tidak kalah penting, ada Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dapat melindungi penyandang disabilitas dari tindak kekerasan seksual. Dalam RUU disebutkan bahwa apabila terjadi kekerasan terhadap penyandang disabilitas maka dapat diberlakukan pemberatan tindak pidana. Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas juga dapat dilakukan pengaduan oleh korban ataupun orang lain. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang menjamin penerapan merit system. Penerapan merit system ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, a s a l usul , j eni s ke l amin, s t s tus pe rni kahan, umur, a tau kondi s i disabilitas. Selain itu, RUU ASN juga harus m e m a s u k a n k u o t a 2 % u n t u k mempekerjakan penyandang disabilitas dari total keseluruhan ASN. Dalam upaya pemenuhannya, RUU ASN perlu untuk mengatur pintu masuk penyandang disabilitas untuk menjadi ASN, apakah melalui tes atau seleksi atau ada jalur pencarian bakat yang khusus merekrut penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan prestasi baik. Pada bidang profesi, terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 60

Psikologi (RUU Profesi Psikologi) memberikan dasar hukum dalam praktik psikoterapi yang bertujuan membantu klien dengan berbagai gangguan mental dan/atau kesulitas emosional agar hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif. Di samping itu, terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU Perlindungan Data Pribadi) yang mengatur bahwa salah satu jenis data pribadi yang bersifat spesifik adalah informasi kesehatan, termasuk kesehatan fisik dan mental. Sebagai catatan dalam RUU ini masih mencantumkan ketidakcakapan jasmani sebagai keadaan dimana seseorang dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Pada ranah proses peradilan, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (RUU Hukum Acara Perdata) mengatur mengenai keberadaan saksi dalam beracara pada sengketa perdata yang bersinggungan dengan penyandang disabilitas. Dalam kesaksian perdata disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dijadikan saksi apabila sedang dalam kondisi sakit pikirannya walaupun hal itu berjalan secara periodik. Hal itu jelas keliru dan diskriminatif, karena kondisi seseorang tidak dapat menghilangkan haknya. Mekanisme hukum acara perdata seharusnya mampu untuk mendukung setiap orang, termasuk penyandang disabilitas mental, untuk tetap menggunakan haknya dalam bersaksi. Selain itu, ada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang mengatur tentang cara penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang merupakan penyandang disabilitas. Selain itu, memberikan ketentuan terkait dengan pemberian rehabilitasi. RUU KUHP juga memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas atas tindak penghinaan. Selanjutnya, ada Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan (RUU Daerah Kepulauan) memuat materi tentang pembangunan kelautan yang salah satu pasalnya membicarakan tentang pembangunan infrastruktur kelautan dan sarana pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah. Dalam proses pembangunan infrastruktur di daerah perlu memperhatikan prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terakhir, ada Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentag Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) yang masih mencantumkan syarat sehat jasmani dan rohani untuk menjadi seorang Jaksa atau Jaksa Agung. Syarat itu dalam pelaksanaannya kerap mendiskriminasi penyandang disabilitas, dan menjadi batu ganjalan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja atau menemapati suatu jabatan. 4.1.4 Pemetaan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas UU 8/2016 pada dasarnya tidak mendelegasikan secara langsung untuk pemerintah daerah membentuk Perda tentang penyandang disabilitas. Namun, dalam UU 8/2016 ada Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 61

95 ketentuan yang mengatur perihal tugas dan fungsi pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu untuk diatur lebih lanjut dalam Perda, agar kemudian dapat dilaksanakan, khususnya untuk masuk dalam perencanaan dan penggaran daerah. Pemetaan Perda dalam bagian ini akan menunjukan sejauh mana pembentukan Perda tentang penyandang disabilitas sudah dilakukan di wilayah-wilayah Indonesia. Dengan data dan informasi dari pemetaan ini akan mempermudah untuk menentukan langkah-langkah lanjutan dalam upaya mendorong pembentukan dasar hukum yang leboh operasional dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sampai Desember 2021, Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas sudah dibentuk di 109 dari 548 (19,8%) daerah di Indonesia. Dari 109 daerah tersebut, 21 diantaranya adalah Provinsi (61,7%); 25 Kota (26,8%); dan 63 Kabupaten (15,1%). Berikut adalah rincian 109 Perda tentang penyandang disabilitas di Indonesia (lihat lampiran 1 dan 2). Grafik 25. Persentase Kabupaten/Kota per Provinsi yang Memiliki Perda Disabilitas DIY Bali Jateng Kalbar Kaltim NTB Jabar Kep Babel NTT Jambi Sulsel Banten Jatim Kalsel Riau Sumbar Kepri Lampung Papua Barat Aceh Sumut DKI Papua Maluku Utara Maluku Sulbar Gorontalo Sultara Sulteng Sulut Kalut Kalteng Bengkulu Sumsel 100% 55,50% 51,40% 42,80% 30% 30% 29,60% 28,50% 27,20% 27,20% 25% 25% 23,60% 23% 16,60% 15,70% 14,20% 13,30% 7,60% 4% 3% Sumber : Pemetaan dan Pengolahan data oleh peneliti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Catatan : persentase menunjukkan rasio kabupaten kota yang memiliki p e r a t u r a n d a e r a h t e n t a n g disabilitas per total kabupaten kota di suatu provinsi Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 62 100%

Dari Grafik 25 diatas dapat diketahui bahwa masih ada 13 Provinsi yang kabupaten/kota di wilayahnya belum ada yang memiliki Perda tentang penyandang disabilitas. Provinsi yang kabupaten/kotanya sudah mencapai 100% memiliki Perda tentang penyandang disabilitas baru D.I. Yogyakarta dan DKI Jakarta, sedangkan yang capaiannya lebih dari 50% baru kabupaten/kota di Provinsi Bali dan Jawa Tengah. Selebihnya masih di bawah 50%. Angka tersebut menunjukan bahwa upaya mendorong pembentukan Perda tentang penyandang disabilitas masih perlu diperkuat. Catatan untuk DKI Jakarta, capaian 100% didapat karena Perda DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas mencakup lingkup urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Temuan lain yang dapat dilihat dari Tabel adalah jumlah Perda yang dibentuk pasca 2016 lebih dominan dari Perda yang dibentuk sebelum 2016. Hal itu menunjukan bahwa pembentukan Perda tentang penyandang disabilitas dipicu karena pembentukan UU 8/2016. Namu, perlu untuk diteliti lebih dalam, bagaimana materi muatan dari PerdaPerda tersebut. Apakah sudah sesuai dengan UU 8/2016 atau tidak, dan apakah substansinya berhasil mendorong penyelesaian permasalahan daerah, atau hanya menyalin dari UU 8/2016. Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 63

4.2 Capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas 2020-2021 Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang terlampir dalam PP 70/2019 pada dasarnya memuat tiga kategori target capaian, yaitu Ketersediaan Dasar Hukum Pelaksanaan, Pelaksanaan Program atau Penyediaan Fasilitas; dan Peningkatan Manfaat yang Diterima Penyandang Disabilitas. Dalam kategori yang pertama, yaitu “Ketersediaan Dasar Hukum Pelaksanaan” dapat diambil contoh seperti, tersedianya Peraturan Menteri tentang pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah pertahun; dan tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sedangkan, untuk kategori kedua, yaitu “Pelaksanaan Program atau Penyediaan Fasilitas”, contohnya adalah tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas; dan Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. Kategori ketiga adalah peningkatan manfaat yang diterima Penyandang Disabilitas, contohnya adalah terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga. Dalam laporan ini, capaian RIPD selama 1 tahun yang akan dijabarkan dan dianalisa adalah untuk kategori yang pertama, yaitu “Ketersediaan Dasar Hukum Pelaksanaan”. Kategori ini dipilih karena basis analisa yang akan dilakukan adalah secara kualitatif normatif. Selain itu, kategori pertama adalah aspek dasar untuk melaksanakan dengan baik kategori 2 dan 3. Secara umum ada 21 target capaian dalam kategori yang pertama tersebut, yang dijabarkan dalam Tabel di bawah ini. Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 64

Rekomendasi Yuridis : Target RIPD 1 :Tersedianya Peraturan Menteri tentang pedoman penyelenggaraan sistem data terpilah Penyandang Disabilitas bagi setiap sektor di tingkat pusat dan daerah pertahun. Kondisi saat ini :Belum tersedia Rekomendasi :Peraturan Menteri segera dibentuk Target RIPD 2 :Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kondisi saat ini :· Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas belum tersedia di semua daerah. Berikut data Perda tentang Penyandang Disabilitas yang sudah tersedia. · Sampai Desember 2021 : • Sudah ada 113 dari 548 (20,6%) daerah di Indonesia yang memiliki Perda tentang penyandang disabilitas • 20 diantaranya adalah Provinsi (59%); • 27 Kota (27,5%); dan • 66 Kabupaten (15,8%) Rekomendasi :Perda segera dibentuk di setiap daerah. Rekomendasi Yuridis : Target RIPD 1 :Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal. Kondisi saat ini :· Belum tersedia · Catatan : Saat ini sudah ada Peraturan Kepala BNPB Nomor 14/2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana, tetapi substansinya belum dapat dikatakan sebagai pedoman dan sudah harus disesuaikan dengan UU 8/2016 dan PP Sasaran 1 : Pendataan dan Perencanaan Inklusif Sasaran 2 : Penyediaan Lingkungan tanpa Hambatan Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 65

42/2020 Rekomendasi :Perlu revisi Peraturan Kepala BNPB Nomor 14/2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Target RIPD 2 :Tersedianya instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik yang memasukkan variable disabilitas. Kondisi saat ini :· Belum tersedia · sedang dikembangkan oleh Ombudsman Rekomendasi :Instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik untuk segera dibentuk Target RIPD 3 :Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan Gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kondisi saat ini : · Belum tersedia di Peda Bangunan Gedung seluruh daerah · Baseline data : sudah ada 76 daerah yang memiliki Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rekomendasi :· Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang mengatur bangunan Gedung di daerah · Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang mengatur bangunan Gedung di daerah. Segera membentuk peraturan daerah terkait pada daerah yang belum memiliki peraturan daerah tersebut. Target RIPD 4 :Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas. Kondisi saat ini :· Sudah tersedia · Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Trasnportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus Rekomendasi :- Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 66

Target RIPD 5 :Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadapkebutuhan Penyandang Disabilitas. Kondisi saat ini :Belum tersedia Rekomendasi :Kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik untuk segera dibentuk Rekomendasi Yuridis : Target RIPD 1 :Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum). Kondisi saat ini :· Sudah tersedia · Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum. Karena dalam penjelasan pasal 21 huruf h UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota salah satunya adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Lalu dalam penjelasannya disebutkan bahwa cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan. · Lalu dalam pasal 72 diatur mengenai syarat menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN yang salah satunya adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dalam penjelasan pasal 72 dijelaskan bahwa cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak mampu secara jasmani dan rohani. · Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum diatur juga mengenai jaminan hak untuk penyandang disabilitas. Yakni dalam pasal 8 (1) Pemilih yang terda ar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terda ar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau Sasaran 3 : Perlindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 67

TPSLN. Sedangkan dalam ayat (2) Keadaan tertentu yang dimaksud ialah salah satunya penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi. · Selain itu, dalam pasal 13 diatur mengenai formulir model C6- KPU harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS. · Adapun hak-hak lain bagi penyandang disabilitas dalam proses pemilihan adalah hak untuk didahulukan pasal 38; dan hak untuk dibantu Pendamping dalam pasal 43. Rekomendasi :- Target RIPD 2 :Tersusunnya standar pemeriksaan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas Kondisi saat ini :· Belum tersedia · Secara umum perintah yang sama sudah diatur dalam PP 39/2020, dan kemudian harus diatur lebih lanjut oleh aparat penegak hukum · Di kepolisian belum ada pengaturan, baru ada Perjanjian Kerjasama dengan HWDI · Di kejaksaan sedang proses penyusunan · Di pengadilan baru ada pedoman di Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama, tetapi belum secara umum tertuang dalam SK KMA atau Perma · Di lapas sedang dalam proses penyusunan, baru ada terkait dengan pembentukan ULD · Di advokat/paralegal belum tersedia, sudah ada Permenkumham 4/2021 tentang standar layanan bantuan hukum, tapi tidak sampai kepada standar pemeriksaan bagi disabilitas. Rekomendasi :Setiap lembaga yang terkait dengan system peradilan segera membuat standar pemeriksaan di lingkup tugas dan fungsinya Target RIPD 3 :Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat. (bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum). Kondisi saat ini :· Belum tersedia pedoman mekanisme yang aksesibel · Pengaduan masyarakat selama ini dilayangkan ke Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 68

Ombudsman, Yankomas Kemenkumham, kepolisian, pengadilan, atau KY Rekomendasi :Perlu didiskusikan apakah perlu mekanisme baru dan tersendiri atau memaksimalkan jalur yang sudah ada. Target RIPD 4 :Tersedianya mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan. (bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum). Kondisi saat ini :Belum tersedia Rekomendasi :Perlu didiskusikan apakah perlu mekanisme baru dan tersendiri atau memaksimalkan jalur yang sudah ada. Rekomendasi Yuridis : Target RIPD 1 :Tersedianya pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas. Kondisi saat ini :· Sudah tersedia · Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi pada Penyandang Disabilitas. Rekomendasi :- Target RIPD 2 :Tersedianya kurikulum dan pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat di seluruh provinsi. Kondisi saat ini :Kurikulum dan pedoman layanan habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat sudah tersedia yang berbentuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi pada Penyandang Disabilitas. Rekomendasi :- Rekomendasi Yuridis : Target RIPD 1 :Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir. Sasaran 4 : Pemberdayaan dan Kemandirian Sasaran 5 : Perwujudan Ekonomi Inklusif Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 69

Kondisi saat ini :· Belum tersedia/disahkan · Pada tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia bekerjasama dengan USAID membuat sebuah buku yang berjudul Panduan Kesetaraan dan Inklusifitas di Tempat Kerja. Buku ini memuat konsep kesetaraan dan inklusivitas di perusahaan agar lebih aksesible terhadap Penyandang Disabilitas. Rekomendasi :Panduan Kesetaraan dan Inklusivitas di tempat kerja yang sedang dibahas diharapkan untuk segera disahkan. Target RIPD 2 :Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas. Kondisi saat ini :Standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas masih belum tersedia. Namun, pada tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia bekerjasama dengan USAID membuat sebuah buku yang berjudul Panduan Kesetaraan dan Inklusivitas di Tempat Kerja. Buku ini memuat konsep kesetaraan dan inklusivitas di perusahaan agar lebih aksesible terhadap Penyandang Disabilitas. Rekomendasi :Standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas yang sedang dibahas diharapkan untuk segera disahkan. Target RIPD 3 :Tersedianya standar operasional tentang penyediaan layanan keuangan inklusif yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Kondisi saat ini :· Belum tersedia · Yang sudah tersedia adalah terkait keuangan inklusif secara umum melalui Perpres 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, tetapi belum ada yang konkrit terkait penyediaan akses bagi penyandang disabilitas. Rekomendasi :Standar operasional tentang penyediaan layanan keuangan inklusif untuk segera dibentuk Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 70

Rekomendasi Yuridis : Target RIPD 1 :Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Kondisi saat ini :· Belum terlaksana · Baseline data : • Sudah ada 29 daerah dari 548 daerah (5,3%) yang memiliki peraturan (Perda atau Peraturan Kepala Daerah) terkait dengan Pendidikan inklusif • 2 Perda, 6 Peraturan Gubernur, 16 Peraturan Bupati, dan 5 Peraturan Walikota • 5 peraturan diantaranya dibentuk sebelum UU 8/2016 disahkan. Rekomendasi :Perda untuk segera dibentuk di setiap daerah, dengan opsi berdiri sendiri dalam satu peraturan atau digabung dengan Perda yang lebih umum. Target RIPD 2 :Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal. Kondisi saat ini :Standar lembaga pendidikan inklusif sudah tersedia melalui Permendiknas 70/2009 tentang Pendidikan Inklusif. Namun, belum sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Perlu pembaruan Permendikbud. Target RIPD 3 :Tersedianya kebijakan tentang Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Kondisi saat ini :· Sudah tersedia · Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disbailitas yakni Pendidik khusus untuk penyandang disabilitas mental (pasal 14), Penyediaan juru bahasa isyarat Sasaran 6 : Pendidikan dan Keterampilan Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 71

(pasal 15). · Perlu disesuaikan dengan Permendikbud 70/2009 yang menjadi rujukan pelaksanaan di lapangan Rekomendasi :Sesuaikan Permendiknas 70/2009 tentang Pendidikan Inklusif dengan PP 13/2020. Target RIPD 4 :Tersedianya pedoman supervise yang memasukkan variable nondiskriminasi dan inklusivitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan. Kondisi saat ini :Belum tersedia Rekomendasi :Pedoman supervise untuk segera dibentuk Rekomendasi Yuridis : Target RIPD 1 :Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Kondisi saat ini :· Masa Pandemi Covid-19. Pedoman ini didalamnya juga mengatur tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas. · Pedoman Perlindungan Kesehatan dan Dukungan Psikososial Terhadap Penyandang Disabilitas Sehubungan dengan Terjadinya Wabah Covid-19 di Lingkungan Balai Besar/Balai/Loka Disabilitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas, dan Lembaga lainnya. · Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Rekomendasi :- Sasaran 7 : Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 72

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sudah ada 5 (24%) target capaian yang sudah terealisasikan, yaitu dalam bidang Pemilu, Rehabilitas dan Habilitasi, Transportasi, dan Kesehatan. Sedangkan 6 target capaian lain masih perlu revisi atau penyempurnaan terhadap produk hukum tertentu. Sedangkan masih ada 10 target capaian yang memerlukan pembentukan baru suatu produk hukum. Dari pemetaan dan analisa itu, maka dapat dijadikan penentuan strategi dan prioritas untuk mencapai dalam tahuntahun berikutnya. Pencapaian target capaian dalam kategori pertama ini akan menentukan seberapa cepat target capaian dalam kategori kedua dan ketiga dapat terlaksana. Grafik 26. Capaian 1 Tahun RIPD dalam Aspek Yuridis 48% 24% 28% Sudah Tersedia Perlu Pembentukan Baru Perlu Revisi atau Penyempurnaan Sumber : Perhitungan pribadi peneliti Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 73

74

75 Bab 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan Komitmen Indonesia dalam memperbaiki taraf hidup penyandang disabilitas telah tertuang pada UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian diterjemahkan secara teknis di level nasional melalui RIPD pada PP Nomor 70 Tahun 2019. Hal ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target CRPD dan SDGs. Dalam perjalanannya, usaha terhadap penghormatan hak-hak penyandang disabilitas telah menghasilkan berbagai capaian dan juga tantangan yang dapat dibagi menjadi dua yakni aspek sosio-ekonomi dan aspek yuridis. Berdasarkan aspek sosioekonomi, terdapat hasil yang beragam ketika mendiskusikan indikator-indikator capaian perbaikan taraf hidup penyandang disabilitas. Mengacu pada data Susenas, terdapat tren positif ketika berdiskusi terkait kemiskinan dan pendidikan. Namun, tren yang kurang baik masih terlihat dari pola konsumsi pangan dan aspek kesehatannya. Sedangkan, capaian akses keuangan dan teknologi sempat mengalami perbaikan namun sedikit melambat di tahun 2020 yang mungkin juga akibat dari pandemi Covid-19. Secara yuridis, terdapat catatan-catatan dari segi definisi dan pemetaan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, perspektif atas definisi penyandang disabilitas sudah menuju ke arah yang lebih baik. Adanya penggunaan istilah selain “Penyandang Disabilitas” mengakibatkan tidak tercapainya asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu juga menimbulkan perdebatan dan ketidaksepahaman mulai dari konsep sampai ruang lingkup “penyandang disabiltias”, yang berdampak kepada terhambatnya implementasi di lapangan. Perbedaan istilah dalam peraturan perundang-undangan juga berdampak kepada terhambatnya perwujudan anggaran yang inklusif atau proses penandaan pada APBN/APBD; dan menyulitkan penyusunan data terpilah, sehingga menghambat proses pemantauan dan evaluasi regulasi terkait. Selanjutnya, dari pemetaan perundang-undangan, dari sebelas peraturan perundang-undangan delegasi dari UU 8/2016, sepuluh diantaranya sudah dibentuk, tinggal menyisakan satu PP, yaitu RPP tentang Konsesi dan Insentif. Selain peraturan pelaksanaan dari UU 8/2016, lahir berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur isu disabilitas, walaupun belum merata untuk semua urusan pemerintahan. Hal itu menunjukan bahwa isu disabilitas sudah semakin diakui menjadi isu multisektor, walaupun belum semua peraturan perundang-undangan terkait sudah menggunakan perspektif yang dibawa dalam CRPD, salah satu penyebabnya karena pelibatan penyandang disabilitas dalam pembentukannya yang minim. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif yuridis terhadap isu disabilitas adalah belum adanya upaya untuk melakukan pemantauan dan penilaian terhadap UU 8/2016, khususnya Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 76

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya di lapangan, dan hasilnya dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Khusus untuk peraturan di tingkat daerah, sampai Desember 2021, Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas sudah dibentuk di 109 dari 548 (19,8%) daerah di Indonesia. Dari 109 daerah tersebut, 21 diantaranya adalah Provinsi (61,7%); 25 Kota (26,8%); dan 63 Kabupaten (15,1%). Secara spesifik masih ada 13 Provinsi yang kabupaten/kota di wilayahnya belum memiliki Perda tentang penyandang disabilitas. Selain itu, baru satu Provinsi yang kabupaten/kotanya sudah 100% memiliki Perda tentang penyandang disabilitas, yaitu D.I. Yogyakarta. Sedangkan, yang capaiannya lebih dari 50% baru kabupaten/kota di Provinsi Bali dan Jawa Tengah, dan selebihnya masih di bawah 50%. Diterbitkannya Undang-Undang dan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan sejak tahun 2016 dan sebelum tahun 2016 menjadi acuan untuk mengevaluasi jalannya Rencana Induk Penyandang Disabilitas khususnya pada aspek yuridis. Studi ini menunjukkan bahwa sejauh ini capaian aspek yuridis RIPD terbagi menjadi 3 yakni sudah tersedia (24%), perlu pembentukan baru (48%), dan perlu revisi atau penyempurnaan (28%). Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dituntaskan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Temuan ini dapat menjadi landasan awal untuk mengevaluasi pemenuhan aspek yuridis RIPD ke depannya. Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 77

5.2 Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, studi ini memberikan rekomendasi kebijakan baik dari aspek praktis (mencakup sosio-ekonomi) maupun aspek yuridis. Terkhusus untuk rekomendasi aspek yuridis yang lebih detail dapat dilihat pada Bab 4 dalam bahasan capaian RIPD. Rekomendasi kebijakan ini mengacu pada tujuh sasaran strategis Rencana Induk Penyandang Disabiitas (RIPD) yang telah disusun pada tahun 2019. • Mengoptimalkan peran data sekunder dalam perencanaan dan evaluasi RIPD dan SDGs di daerah seperti data pilah Susenas yang telah dihasilkan BPS khususnya terkait data disabilitas tahun 2018-2020. • Melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penyandang Disabilitas yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah pusat dan daerah dapat mengadakan forum diskusi tahunan dengan OPD dan menyediakan platform khusus untuk menampung aspirasi dan juga berkomunikasi. • Meningkatkan peran Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) untuk pendataan dan akses terhadap program-program pemerintah seperti, kemudahan dalam mengakses transportasi umum dan layanan perbankan. Pembentukan regulasi dan instrumen perencanaan serta penganggaran perlu menggunakan istilah yang sama, dalam hal ini perlu konsisten dengan UU 8/2016, yaitu “Penyandang Disabilitas”. Penyediaan data yang mengarah pada pemantauan dan penilaian implementasi dari UU 8/2016 dan undang-undang terkait lainnya. Sasaran 1 : Pendataan dan Perencanaan Inklusif Relevansi SDGs : Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 78

· Menyediakan infrastruktur layanan dasar digital yang ramah disabilitas, termasuk infrastruktur digital yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan PD. Sebagai contoh, kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah dapat menyediakan website yang ramah disabilitas dengan adanya konversi tulisan menjadi suara. Selain itu, ATM yang ramah disabilitas perlu ditingkatkan dengan melibatkan peran serta institusi perbankan dan regulasi yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan. · Mendorong riset-riset berbasis bukti dalam skala lokal yang dapat membantu aksesibilitas PD terhadap fasilitas publik (terutama terkait layanan dasar). Riset riset dapat dipimpin langsung oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan lembaga lain seperti BRIN dan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi yang mempunyai pusat kajian disabilitas. Dalam jangka pendek, riset-riset yang perlu diprioritaskan adalah terkait pemetaan disabilitas menggunakan metodologi khusus kajian disabilitas. · Memasifkan peran serta disabilitas dalam pemilu dengan adanya mekanisme khusus pencoblosan khusus PD misalnya door to door. Sekarang ini sudah ada sistem tersebut, tetapi perlu ditingkatkan terutama di daerah daerah pelosok dan pedesaaan. · Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk tahu kondisi pemilihan umum yang sedang berlangsung. Misalnya, ketika sedang adanya kampanye, PD mendapatkan informasi yang sama dengan pemilih lainnya dengan cara sosialisasi masif di forum-forum disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas. Memastikan pelibatan penyandang disabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya terkait dengan isu penyandang disabilitas. Sasaran 2 : Penyediaan Lingkungan tanpa Hambatan Relevansi SDGs : Sasaran 3 : Perlindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Relevansi SDGs : Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 79

Memastikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Mendorong pengarusutamaan isu penyandang disabilitas dalam berbagai undang-undang sektoral, sehingga perubahan perspektif terkait penyandang disabilitas tidak hanya diatur dalam UU 8/2016 tetapi juga masuk dalam undang-undang sektoral lainnya. Mempercepat pembantukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Konsesi dan Insentif. Mendorong pembentukan Perda Penyandang Disabilitas di semua daerah di Indonesia, hal tersebut dimaksudkan guna memastikan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah. · Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi penyandang disabilitas · Menambah Unit Pelaksana Teknis Badan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD) berdasarkan kebutuhan daerah · Memperkuat fungsi pendamping pembangunan di daerah untuk keluarga dengan penyandang disabilitas · Menyusun sasaran pengentasan kemiskinan khusus penyandang disabilitas di daerah. · Mendorong akses layanan keuangan bagi penyandang disabilitas (ATM, buku rekening, dll) · Mewajibkan adanya layanan juru bahasa isyarat (JBI) untuk tiap publikasi atau pidato kenegaraan. · Meratakan akses teknologi informasi bagi penyandang disabilitas di daerah. Sasaran 4 : Pemberdayaan dan Kemandirian Relevansi SDGs : Sasaran 5 : Perwujudan Ekonomi Inklusif Relevansi SDGs : Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 80

Perlu memperbanyak edukasi dan sosialisasi yang menjelaskan penggunaan istilah “Penyandang Disabilitas” dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan dan penganggaran. Secara jangka panjang, perlu melakukan riset dan pendalaman mengenai istilah yang tepat digunakan dan dapat disepakati bersama untuk menggantikan istilah “Penyandang Cacat”. Menyediakan la[pangan pekerjaan yang inklusif, termasuk membuat persyaratan kerja yang tidak multi tafsir seperti syarat “sehat jasmani rohani” yang bisa diinterpretasikan sebagai tidak boleh disabilitas · Memberikan kuota khusus dan mempermudah beasiswa bagi penyandang disabilitas daerah · Standarisasi sekolah inklusif percontohan minimal satu per kabupaten-kota · Mendorong penyediaan layanan edutech ramah disabilitas · Menyusun kurikulum dan menyediakan perangkat pembelajaran bagi PD di sekolah umum · Meningkatkan kepemilikan asuransi atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penyandang disabilitas Memperbaiki pola konsumsi pangan pada keluarga penyandang disabilitas yang menunjukkan konsumsi rokok yang masih tinggi. Desain bantuan pangan untuk pemenuhan konsumsi yang lebih sehat perlu diperkuat agar tidak menimbulkan masalah kesehatan lainnya. · Memperluas komponen claim asuransi ke alat bantu yang dibutuhkan PD Sasaran 6 : Pendidikan dan Keterampilan Relevansi SDGs : Sasaran 7 : Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Relevansi SDGs : Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 81

Lampiran 1. Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyandang Disabilitas No Peraturan Daerah No Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nompr 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 12 13 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas 14 15 16 17 18 19 20 21 Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 82

Lampiran 2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas 1 1 2 3 4 1 2 4 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Dsabilitas 5 6 2 5 6 7 8 Provinsi Banten (2 dari 8 kabupaten/kota (25%)) Provinsi DKI Jakarta (6 dari 6 kabupaten/kota (100%)) Provinsi Jawa Barat (8 dari 27 kabupaten/kota (29,6%)) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah (18 dari 35 kabupaten/kota (51,4%)) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas 3 11 12 13 14 15 Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 83

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 Penyelenggaraan Hak-hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas 7 9 1 2 3 4 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2016 Penyelenggaraan Perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas 2 3 16 18 6 7 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Timur (9 dari 38 kabupaten/kota (23,6%)) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas 5 9 4 5 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 8 17 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (5 dari 5 kabupaten/kota (100%)) Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 84

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2021 Peneyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 1 1 2 1 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas 3 2 Provinsi Aceh (1 dari 23 kabupaten/kota (4%)) Provinsi Sumatra Barat (3 dari 19 kabupaten/kota (15,7%)) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyadang Disabilitas Provinsi Bengkulu (0%) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Peneyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Metro Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatra Utara (1 dari 33 kabupaten/kota (3%)) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 1 Provinsi Sumatra Selatan (0%) Provinsi Riau (2 dari 12 kabupaten/kota (16,6%) Provinsi Kepulauan Riau (1 dari 7 kabupaten/kota (14,2%) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Bangka Belitung (2 dari 7 kabupaten/kota (28,5%) 1 1 Provinsi Lampung (2 dari 15 kabupaten/kota (13,3%) 1 2 Provinsi Lampung (2 dari 11 kabupaten/kota (27,2%) 1 2 Provinsi Kalimantan Utara (0%) Provinsi Kalimantan Selatan (3 dari 10 kabupaten/kota (30%) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 1 3 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 85

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemnuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2 1 3 1 2 3 2 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 1 2 6 4 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghormatan, T Hak Penyandang Disabilitas 3 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Barat (3 dari 10 kabupaten/kota (30%)) Provinsi Kalimantan Barat (6 dari 14 kabupaten/kota (42,8%)) Provinsi Bali (5 dari 9 kabupaten/kota (55,5%)) 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur (6 dari 22 kabupaten/kota (27,2%)) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 3 6 5 2 4 5 Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 86

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 1 2 4 Provinsi Sumatra Barat (3 dari 19 kabupaten/kota (15,7%)) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Barat (0%) Provinsi Sulawesi Selatan (0%) Provinsi Sulawesi Tengah (0%) Provinsi Sulawesi Tenggara (0%) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Provinsi Gorontalo (0%) Provinsi Maluku (0%) Provinsi Maluku Utara (0%) Provinsi Papua Barat (1 dari 13 kabupaten/kota (7,6%)) Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Papua (0%) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 5 3 6 1 Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis 87

GLOSARIUM ASN ATM Bappenas BNPB BPS BRIN BRSPD BUMN DPT HWDI JBI JKN KPD KPPS KPPSLN KPU KUHP KUR KY LKS PMD Non-PD OOP OPD PBB PD Perda Permen Permenkumham Permensos Perpres PKPU PMD Aparatur Sipil Negara Anjungan Tunai Mandiri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Pusat Statistik Badan Riset dan Inovasi Nasional Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Badan Usaha Milik Negara Da ar Pemilih Tetap Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Juru Bahasa Isyarat Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Penyandang Disabilitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Komisi Pemilihan Umum Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Kredit Usaha Rakyat Komisi Yudisial Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Multi-Disabilitas Non-Penyandang Disabilitas Out-of-Pocket Organisasi Penyandang Disabilitas Persatuan Bangsa-Bangsa Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Peraturan Mentri Peraturan Menteri Hukum dan HAM Peraturan Menteri Sosial Peraturan Presiden Peraturan Komisi Pemilihan Umum Penyandang Multi-Disabilitas (lebih dari satu jenis disabilitas) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

PP PPK PPLN PPS PT RAD PD RANHAM RIPD RPJMN RPP RUU SDGs / TPB s SE Sidiknas SK SK KMA / Perma SKN Susenas TPS TPSLN TTD ULD UNCRPD USAID UU Yankomas Kemenkumham Peraturan Pemerintah Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemilihan Luar Negeri Panitia Pemungutan Suara Perguruan Tinggi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Rancangan Induk Penyandang Disabilitas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Undang-Undang Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Surat Edaran Sistem Pendidikan Nasional Surat Keputusan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Sistem Keolahragaan Nasional Survei Sosial Ekonomi Nasional Tempat Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Tertanda Unit Layanan Disabiltas The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities United States Agency for International Development Undang-undang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM : : : : : : : : : : : :11 1 : : : : : : : : : : : : : :

Copyright © Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2021 Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310 Telp. - (021) 3193 6207, Fax - (021) 3145 374