- 12 jdih.menpan.go.id 2. CONTOH 2 TABE CONTOH PERBEDAAN KATEGORI, AK UNTUK PERNYATAAN R Melatih tenaga kesehatan Layanan Antenatal Care Ibu hamil terlayani sesuai standar Hubungan masyarakat Diagnosa yang tepat Layanan persalinan Melakukan pendampingan terhadap ibu hamil yang dirujuk Menulis resep Ibu hamil mendapat paket nutrisi sesuai kebutuhan Mengembangkan aplikasi untuk pendaftaran ibu hamil secara online Ide dan inovasi untuk memberikan layanan jemput bola kepada ibu ham Menata dokumen rekam medis ibu hamil Menulis surat rujukan Peralatan medis tersedia dan siap digunakan Pengawasan Tidak terjadi malpraktek terhadap ibu hamil Kepuasan ibu hamil Menjawab panggilan untuk konsultasi Memberikan bimbingan kepada bidan pemula
22 - EL 2 KTIVITAS, DAN PENCAPAIAN (HASIL) RENCANA HASIL KERJA PENCAPAIAN AKTIVITAS KATEGORI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ mil ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
- 12 jdih.menpan.go.id CONTOH PERENC (PENETAPAN DAN KLARIFIKASI EK Contoh berikut adalah ilustrasi perencanaan kinerja pada Instansi Pemerintah sepanjang tetap memperhatikan ketentuan dalam pedoman in Contoh perencanaan kinerja pada Instansi Pusat menggunakan contoh Direktur II, Kepala Subdirektorat II selaku ketua tim kerja serta salah sat Sebelum melakukan perencanaan kinerja, seluruh Pegawai harus mema kerjanya. Gambaran keseluruhan kinerja tersebut dapat dilihat pada poh
23 - ANAK LAMPIRAN 2 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA CANAAN KINERJA KSPEKTASI) PADA INSTANSI PUSAT Pusat namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi Instansi ni. penetapan dan klarifikasi ekspektasi untuk SKP Direktur Jenderal III, tu Pejabat Fungsional yang berada pada tim kerja Subdirektorat II. hami apa yang ingin dicapai pada tingkat organisasi, unit kerja, dan tim hon kinerja atau piramida kinerja berikut:
- 12 jdih.menpan.go.id DIAGR CONTOH POHON KINERJ Meningkatn kontribusi peme akses sanita Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi Meningkatnya Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak Persentase BUMN/BUMD penyelenggara SPAM dengan kinerja sehat Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman Persentase ru tangga dengan sampah yang te di perkotaa Respons yang cepat dan akurat a layanan penerbitan PBG/IMB d 1.Persentase penyelesaian penga PBG/IMB dan SLF 2.Persentase penyelesaian penga operasionalisasi aplikasi SIMBG 3.Rata-rata waktu yang dibutuhk pengaduan masyarakat 4.Rata-rata waktu yang dibutuhk pengaduan pengelola SIMBG Tersedianya aplikasi SIMBG yang Reliable dan User Friendly 1. Tingkat kesesuaian fitur aplikasi dengan NSPK 2. Persentase penyelesaian aplikasi SIMBG yang siap digunakan 3. Ketepatan waktu penyelesaian aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Meningkatnya penyediaan aks permukiman yang laya Presentase peningkatan penyediaan pemukiman yang laya SO MENTERI Meningkatnya pelayanan infrastruktur perum 1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemuk 2. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur P 3. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni S1 DIRJEN Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK 1.Tingkat kesesuaian proses bisnis aplikasi SIMBG dengan NSPK 2.Persentase penyelesaian dokumen arsitektur aplikasi SIMBG sesuai NSPK 3.Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen arsitektur aplikasi untuk diserahkan ke tim IT Pengguna dan Pengelola Layanan SIMB lanjut pengaduannya secara up- 1. Tingkat aksesibilitas pengguna dan terhadap updating progres pengadu 2. Tingkat ketepatan waktu updating pada aplikasi SIMBG S2 DIREKTUR S3 KASUBDIT S4 JAFUNG TEKNIS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA
24 - RAM 1 JA PADA INSTANSI PUSAT Meningkatnya kualitas sarana prasarana strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan nya enuhan asi Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya Presentase kab/kota yang Nilai Indeks Penyelenggaraan Bangunan Gedung minimal Baik Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya umah akses erkelola an Persentase inisiasi penerapan bangunan Gedung hijau atas pengaduan masyarakat terkait dan SLF melalui aplikasi SIMBG aduan masyarakat atas layanan aduan pengelola SIMBG atas G kan untuk memproses layanan kan untuk memproses layanan Meningkatnya jumlah pegawai dinas pu dan ptsp pemda kab/kota yang dapat memberikan layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG 1.Persentase kesalahan dokumen PBG/IMB dan SLF yang diterbitkan melalui aplikasi SIMBG 2.Persentase Pemda yang memiliki pegawai dalam jumlah yang ideal yang bisa mengoperasikan aplikasi SIMBG ses perumahan dan infrastruktur ak, aman, dan terjangkau n akses perumahan dan infrastruktur ak, aman dan terjangkau mahan dan permukiman yang layak dan aman kiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living Perumahan dan Permukiman BG dapat mengetahui progres/tindak -to-date melalui aplikasi SIMBG n pengelola layanan aplikasi SIMBG uan di aplikasi SIMBG progres/tindak lanjut pengaduan Modul materi peningkatan kapasitas pengelola layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG tersusun secara lengkap dan sesuai standar penyusunan modul 1.Jumlah modul materi peningkatan kapasitas yang 2.Tingkat ketepatan waktu penyelesaian semua modul materi peningkatan kapasitas diselesaikan
- 12 jdih.menpan.go.id DIAGR CONTOH PIRAMIDA KINER (JF Te Bang OUTCOME/ OUTPUT KENDALI RENDAH Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya (melalui penerbitan PBG/IMB dan SLF) OUTCOME Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman OUTPUT KENDALI SEDANG Aplikasi SIMBG yang reliable dan user friendly untuk menjamin penerbitan PBG/ IMB dan SLF sesuai NSPK Layanan konsultasi dan pengaduan atas penerbitan PBG/OMB dan SLF yang responsif dan akurat OUTPUT KENDALI TINGGI • Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK • Telaahan jawaban atas pengaduan masyarakat tersusun secara cepat dan akurat (berdasarkan objek atau jenis masalah atau berdasarkan wilayah) • Data pengaduan masyarakat terdokumentasi secara akurat, mutakhir, dan dilaporkan dengan cepat.
25 - RAM 2 RJA PADA INSTANSI PUSAT INSTANSI DITJEN III UNIT KERJA (DIREKTORAT II) PEGAWAI eknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda, JF Teknik Tata gunan Dan Perumahan Pertama, Pengelola Data, Pengelola Monev) TIM KERJA PADA UNIT KERJA (SUBDIREKTORAT II) Hasil Kerja Utama bagi pejabat pimpinan tinggi, pimpinan unit kerja mandiri Hasl Kerja Utama bagi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
- 12 jdih.menpan.go.id 1. TAHAP PERTAMA: MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGAN DAN PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA TA SASARAN STRATEGIS, INDIK RENCANA STRATEGIS IN YANG TERKAIT DENGAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET BASELINE (2019) Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau (Sasaran Strategis #3) Presentase peningkatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur pemukiman yang layak, aman dan terjangkau 61,95% 35,91% I m 2 3 I i 3 Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman (Sasaran Program #3) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart-living 61,95% P y k
26 - ISASI PADA DOKUMEN RENCANA STRATEGIS INSTANSI/UNIT KERJA BEL 1 KATOR KINERJA, DAN TARGET NSTANSI PUSAT 2020-2024 DIREKTORAT JENDERAL III METODE PERHITUNGAN SUMBER DATA Indikator Kinerja dihitung dari jumlah bobot kontribusi masing-masing indikator: 1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart-living (Sasaran Program Ditjen III) 2. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (Sasaran Program Ditjen IV) 3. Tingkat ketersediaan investasi infrastruktur perumahan dan permukiman (Sasaran Program Ditjen VI) Indikator Kinerja SS adalah kontribusi Kinerja indikator 1: indikator 2: indikator 3 = 40% (DITJEN III): 30% (DITJEN IV): 30% (DITJEN VI) Internal Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living adalah komposit dari 8 indikator: 1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak 2. Persentase BUMN/BUMD penyelenggara SPAM dengan Kinerja sehat 3. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestic layak dan aman 4. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan Internal
- 12 jdih.menpan.go.id SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET BASELINE (2019)
27 - METODE PERHITUNGAN SUMBER DATA 5. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya 6. Presentase kab/kota yang Nilai Indeks Penyelenggaraaan Bangunan Gedung minimal Baik 7. Persentase inisiasi penerapan bangunan Gedung hijau 8. Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya
- 12 jdih.menpan.go.id TA CONTOH KERANGKA P RENCANA STRATEGIS IN YANG TERKAIT DENGAN REGULASI PENANGGUNG Revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Direktorat Jender Revisi PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Direktorat Jender RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek Direktorat Jender
28 - BEL 2 PENYELESAIAN REGULASI NSTANSI PUSAT 2020-2024 DIREKTORAT JENDERAL III GJAWAB UNIT KERJA TERKAIT TARGET PENYELESAIAN ral III 1. Direktorat II 2. Direktorat VII 3. Setditjen 2021 ral III 1. Direktorat II 2. Direktorat VII 3. Setditjen 2022 ral III 1. Direktorat II 2. Direktorat VII 3. Setditjen 2021
- 12 jdih.menpan.go.id TABE CONTOH PERJANJIAN KINERJ TAHUN SASARAN PROGRAM Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman 1. …… 2. Pers perm sma Program Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
29 - EL 3 JA DIREKTORAT JENDERAL III N 2021 INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET ….. ……….. entase peningkatan pelayanan infrastruktur dasar mukiman yang layak dan aman melalui pendekatan rt-living 61,95% Anggaran Rp.22.009.951.244
- 13 jdih.menpan.go.id TABE CONTOH PERJANJIAN K TAHUN SASARAN KEGIATAN Mendukung Peningkatan Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian dan Permukiman Yang Layak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kegiatan Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
30 - EL 4 KINERJA DIREKTORAT II N 2021 INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET ……….. ………… ……….. ……….. ……….. ……….. Persentase Pemda Kabupaten/Kota yang Nilai Indeks Penyelenggaraaan Bangunan Gedung minimal Baik 30% ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. Anggaran Rp.22.009.951.244
- 13 jdih.menpan.go.id 2. TAHAP KEDUA: MENETAPKAN DAN MENGKLARIFIKASI EKSPEKT DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI SERTA MENUANGKAN DALA TABE CONTOH SASARAN DIREKTUR J PENDEKATAN HASIL (NAMA INSTANSI) P NO PEGAWAI YANG DINILAI N 1 NAMA 2 NIP 3 PANGKAT/GOL RUANG 4 JABATAN DIREKTUR JENDERAL III 5 UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL III HASIL KERJA NO. RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR K (1) (2) A. UTAMA 1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman (penugasan dari Menteri) Persentase peningkatan pela yang layak dan aman melalu 2 Meningkatkan kualitas layanan Direktorat Jenderal III (penugasan dari Menteri) Indeks kualitas layanan ya lingkup Direktorat Jenderal I 3 Tersusunnya revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (penugasan dari Menteri) Indeks penyelesaian revi Indonesia No. 28 Tahun 2002 4 Tersusunnya RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Indeks penyelesaian RPP ten No. 6 Tahun 2017 tentang Ar
31 - TASI HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI AM FORMAT SKP EL 5 KINERJA PEGAWAI ENDERAL III KERJA KUANTITATIF PERIODE PENILAIAN: ….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN …. NO PEJABAT PENILAI KINERJA 1 NAMA 2 NIP (*opsional) 3 PANGKAT/GOL RUANG 4 JABATAN MENTERI 5 INSTANSI KEMENTERIAN X KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF (3) (4) (5) ayanan infrastruktur pemukiman ui pendekatan smart living 61,95% Penerima Layanan ang dihasilkan oleh unit kerja III 3,5 dari skala 5 Penerima Layanan isi Undang-Undang Republik 2 tentang Bangunan Gedung 90 Proses Bisnis ntang Peraturan Pelaksanaan UU rsitek 90 Proses Bisnis
- 13 jdih.menpan.go.id HASIL KERJA NO. RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR K (1) (2) Tahun 2017 tentang Arsitek (penugasan dari Menteri) 5 Terwujudnya Direktorat Jenderal III yang reform dan akuntabel (penugasan dari Menteri) Nilai pelaksanaan Reformasi Nilai Akuntabilitas Kinerja D 6 Pengelolaan anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang optimal (penugasan dari Menteri) Nilai Indikator Kinerja Pel Jenderal III 7 Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan (penugasan dari Pimpinan) Persentase penyelesaian pen target waktu yang ditetapkan B. TAMBAHAN 8 Terlaksananya rencana aksi/inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator Kinerja utama organisasi dalam perjanjian kerja (penugasan dari Menteri) Persentase penyelesaian ren berkontribusi langsung te Perjanjian Kinerja Direktorat yang ditetapkan PERILAKU KERJA* 1 Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 2 Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cerm disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efe dan efisien
32 - KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF (3) (4) (5) Birokrasi Direktorat Jenderal III 85 Penguatan Internal irektorat Jenderal III 85 Penguatan Internal laksanaan Anggaran Direktorat 95 Anggaran nugasan/direktif pimpinan sesuai n 80% Proses Bisnis cana aksi/inisiatif strategis yang erhadap pencapaian indikator t Jenderal III sesuai target waktu 80% Proses Bisnis Ekspektasi Khusus Pimpinan: mat ktif Ekspektasi Khusus Pimpinan: - Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya
- 13 jdih.menpan.go.id PERILAKU KERJA* - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 3 Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan ya selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 4 Harmonis -Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya -Suka menolong orang lain -Membangun lingkungan kerja yang kondusif 5 Loyal -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Neg Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI se pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 6 Adaptif -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 7 Kolaboratif -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tuju bersama Pegawai yang Dinilai (Nama) (NIP) * Pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus Pegawai terhadap satu a
33 - ang Ekspektasi Khusus Pimpinan: - Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki kepada orang lain - Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standar kualitas yang ditetapkan Ekspektasi Khusus Pimpinan: - Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder gara erta Ekspektasi Khusus Pimpinan: - Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan negara Ekspektasi Khusus Pimpinan: uan Ekspektasi Khusus Pimpinan: - Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama - Memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan ide atau gagasan yang produktif (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja (Nama) (NIP) atau lebih aspek perilaku kerja
- 13 jdih.menpan.go.id TABE CONTOH SASARAN DIREK PENDEKATAN HASIL (NAMA INSTANSI) P NO PEGAWAI YANG DINILAI N 1 NAMA 2 NIP 3 PANGKAT/GOL RUANG 4 JABATAN DIREKTUR II 5 UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL III HASIL KERJA NO. RENCANA HASIL KERJA INDIKATO (1) (2) A. UTAMA 1. Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya (penugasan dari Direktur Jenderal III) Persentase Pemda Ka Penyelenggaraaan Bang 2. Percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara terpadu dan sarana prasarana penunjang kawasan perbatasan. (penugasan dari Direktur Jenderal III) Jumlah Pos Lintas B prasarana penunjang k laik fungsi, dan telah di Tingkat kepuasan peng Negara terhadap fasilita 3. Meningkatnya kualitas layanan Direktorat II (penugasan dari Direktur Jenderal III) Indeks kualitas layanan
34 - EL 6 KINERJA PEGAWAI KTUR II KERJA KUANTITATIF PERIODE PENILAIAN: ….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN …. NO PEJABAT PENILAI KINERJA 1 NAMA 2 NIP (*opsional) 3 PANGKAT/GOL RUANG 4 JABATAN DIREKTUR JENDERAL III 5 INSTANSI DIREKTORAT JENDERAL III OR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF (3) (4) (5) abupaten/Kota yang Nilai Indeks gunan Gedung minimal Baik 30% Penerima Layanan Batas Negara Terpadu dan sarana kawasan perbatasan yang terbangun, iserahterimakan. 3 unit Penerima Layanan gguna dan operator Pos Lintas Batas as Pos Lintas Batas 3,5 dari skala 5 Penerima Layanan n internal Direktorat II 4 Penerima Layanan
- 13 jdih.menpan.go.id HASIL KERJA NO. RENCANA HASIL KERJA INDIKATO (1) (2) 4. Tersusunnya RUU Revisi UndangUndang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (penugasan dari Direktur Jenderal III) Indeks Penyelesaian Indonesia No. 28 Tahun 5. Tersusunnya RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (penugasan dari Direktur Jenderal III) Indeks penyelesaian RP No. 6 Tahun 2017 tenta 6. Terwujudnya Direktorat II yang akuntabel (penugasan dari Direktur Jenderal III) Nilai Akuntabilitas Kine 7. Meningkatnya kualitas pengelolaan BMN (penugasan dari Direktur Jenderal III) Tingkat kualitas pengelo 8. Pengelolaan anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang optimal (penugasan dari Direktur Jenderal III) Presentase pengelolaan dari temuan material 9. Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan (penugasan dari Pimpinan) Persentase penyelesai pimpinan sesuai target B. TAMBAHAN 10. Terlaksananya rencana aksi/inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator Kinerja utama organisasi dalam perjanjian Kinerja (penugasan dari Direktur Jenderal III) Persentase penyelesaia yang berkontribusi lang Perjanjian Kinerja Dire ditetapkan
35 - OR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF (3) (4) (5) Revisi Undang Undang Republik n 2002 tentang Bangunan Gedung 80 Proses Bisnis PP tentang Peraturan Pelaksanaan UU ang Arsitek 80 Proses Bisnis erja Direktorat II 85 Penguatan Internal olaan BMN lingkup Direktorat II 95% Penguatan Internal n keuangan (anggaran) yang bebas 100% Anggaran ian penugasan pimpinan/direktif waktu yang ditetapkan 80% Proses Bisnis an rencana aksi/ inisiatif strategis gsung terhadap pencapaian indikator ektorat II sesuai target waktu yang 80% Proses Bisnis
- 13 jdih.menpan.go.id PERILAKU KERJA* 1 Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 2 Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cerm disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efek dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 3 Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yan selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 4 Harmonis -Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya -Suka menolong orang lain -Membangun lingkungan kerja yang kondusif 5 Loyal -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Nega Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI ser pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 6 Adaptif -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
36 - Ekspektasi Khusus Pimpinan: mat ktif Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/ panutan dalam menjunjung antikorupsi bagi pegawai di lingkungan kerjanya. ng Ekspektasi Khusus Pimpinan: Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan kesempatan yang sama serta bersikap adil kepada setiap pegawai untuk mendapat pengembangan kompetensi ara rta Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan instruksi atau tugas dari atasan dengan sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mempercepat monitoring dan analisa data guna mendukung
- 13 jdih.menpan.go.id PERILAKU KERJA* -Bertindak proaktif 7 Kolaboratif -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujua bersama Pegawai yang Dinilai (Nama) (NIP) * Pimpinan dapat memberikan ekspektasi khusus Pegawai terhadap satu a
37 - peningkatan kualitas dan kinerja unit kerja an Ekspektasi Khusus Pimpinan: -Mampu mengelola dan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama -Memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan ide atau gagasan yang produktif (tempat), (tanggal, bulan, tahun) Pejabat Penilai Kinerja (Nama) (NIP) atau lebih aspek perilaku kerja
- 13 jdih.menpan.go.id 3. TAHAP KETIGA: MENYUSUN MANUAL INDIKATOR KINERJA UN MANDIRI TABE CONTOH MANUAL INDIKATOR KINE (NAMA INSTANSI) PERI RENCANA HASIL KERJA Tersusunnya revisi Undang Undang Republik Indones UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA DAN TARGET Indeks Penyelesaian Revisi Undang Undang Republik TUJUAN Menghitung tingkat penyelesaian suatu peraturan per DESKRIPSI Definisi Indeks Penyelesaian peraturan perundang-undanga Pegawai mampu menyelesaikan peraturan perundang Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualita Indeks penyelesaian Revisi Undang Undang Republik tahapan (staging) suatu peraturan perundang-undang 100: Rancangan PUU selesai/ sudah ditetapkan 90: Rancangan PUU selesai harmonisasi 80: Rancangan PUU sudah disampaikan ke Dit. Harmonisasi 70: Rancangan PUU telah memuat substansi kunci da 50: Rancangan PUU dalam proses uji publik 30: Rancangan PUU masih dalam bentuk draft dan be 20: Rancangan PUU masih dalam bentuk Naskah Aka 10: Rancangan PUU masih dalam bentuk telaahan/re SATUAN PENGUKURAN (opsional bagi pendeka tan hasil kerja kualitatif) Nilai KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI ( ) Outcome ( ) Outcome Antara SUMBER DATA Laporan Pemantauan Inspektorat PERIODE PELAPORAN ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semeste
38 - NTUK SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA EL 7 ERJA SKP DIREKTUR JENDERAL III IODE PENILAIAN: ….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN …. sia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung rundang-undangan/ produk kebijakan an/ produk kebijakan merupakan indikator yang mengukur sejauh mana g-undangan/ produk kebijakan dilihat dari tahapan penyusunannya. atif) k Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diukur berdasarkan gan (PUU) sebagai berikut: Perancangan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM untuk an telah melalui proses uji publik elum memuat substansi kunci ademik ekomendasi kebijakan (X) Output kendali rendah eran (X) Tahunan
- 13 jdih.menpan.go.id TABE CONTOH MANUAL INDIKATO (NAMA INSTANSI) PE RENCANA HASIL KERJA Meningkatnya kualitas bangunan Gedung yang penggunanya UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA DAN TARGET Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ya TUJUAN Untuk mengetahui penerapan peraturan tentan pemerintah daerah kabupaten/ kota DESKRIPSI Definisi Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daera beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pem Indeks penyelenggaraan Bangunan Gedung mengu dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai ber Variabel Pengungkit: 1. Persetujuan bangunan Gedung, SLF, Surat Buk 2. Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SIMB 3. Pemerintah Daerah memiliki data bangunan G SKBKG yang akurat, terupdate, dan terintegrasi 4. Pemerintah Daerah memiliki tim profesi ahli ses 5. Pemerintah Daerah memiliki rencana aksi imple Variabel Hasil: 1. Kepuasan masyarakat atas layanan persetujuan 2. Kesesuaian persetujuan bangunan Gedung deng 3. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat Formula (opsional bagi pendekatan hasil kerja kuali Indeks penyelenggaraan bangunan Gedung = [ …. …. (VH3)] Kategori nilai indeks: 1 > 4 = kurang; 4 > 7 = cukup *) Keterangan:
39 - EL 8 R KINERJA SKP DIREKTUR II ERIODE PENILAIAN: ….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN …. menjamin keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi ang Nilai Indeks Penyelenggaraan Bangunan Gedung minimal Baik ng bangunan Gedung dalam penyelenggaraan bangunan Gedung oleh ah menerapkan peraturan perundang-undangan tentang Bangunan Gedung erintah dan Peraturan Menteri), maka diperlukan suatu alat penilai: ukur penerapan peraturan perundangan tersebut secara kuantitatif, yang rikut: kti Kepemilikan Gedung diterbitkan melalui SIMBG BG sebagai media pembinaan penyelenggaraan bangunan Gedung Gedung yang memiliki persetujuan bangunan Gedung, SLF, dan dokumen i dengan SIMBG uai NSPK ementasi NSPK penyelenggaraan bangunan Gedung n bangunan Gedung dan SLF gan Peraturan Daerah RTRW t atas layanan persetujuan bangunan Gedung dan SLF itatif) (VP1) + …. (VP2) + …. (VP3) + …. (VP4) + …. (VP5) + ….. (VH1) + …. (VH2) + p; 7 > 10 = baik
- 14 jdih.menpan.go.id 1. …. = bobot dengan total nilai 10 2. VP = variable pengungkit 3. VH = variable hasil Persentase pemda kabupaten/ kota yang nilai inde Jumlah pemda yang memiliki indeks baik x 10 Jumlah pemda seluruhnya SATUAN PENGUKURAN (opsional bagi pendeka tan hasil kerja kualitatif) Persen KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI (X) Outcome ( ) Outcome Antar SUMBER DATA Aplikasi SIMBG dan hasil evaluasi penyelenggaraan PERIODE PELAPORAN ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Sem
40 - ks penyelenggaraan bangunan Gedung minimal baik = 00% ra ( ) Output kendali rendah n bangunan Gedung pada Pemda Kabupaten/ Kota mesteran ( X ) Tahunan
- 14 jdih.menpan.go.id 4. TAHAP KEEMPAT: MENYUSUN STRATEGI PENCAPAIAN HASIL KER a) CONTOH MENGGUNAKAN METODE CASCADING TIDAK LANGS BAGA MENYUSUN STRATEGI PE DENGAN PENDEK (OPS MASYAR PEGAWAI PADA TIM KERJA DAN PENGELOLA LAYANAN SIMBG PADA PEMDA KAB/KOTA Aplikasi SIMBG menjalankan bisn agreement) sesuai NSPK yan SUBDIREK Peningkatan kapasitas pengelola layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG
41 - RJA SUNG (NON-DIRECT CASCADING) AN 1 ENCAPAIAN HASIL KERJA KATAN LAYANAN SI 1) RAKAT MASYARAKAT DAN PENGELOLA LAYANAN SIMBG PADA PEMDA KAB/KOTA nis proses dan SLA (service level ng reliable dan user-friendly Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan permohonan konsultasi terkait layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui aplikasi SIMBG KTORAT II
- 14 jdih.menpan.go.id BAGA MENYUSUN STRATEGI PE DENGAN PENDEK (OPS Memberi jawaban kangsung melalui praktek di aplikasi SIMBG (Jafung TBP Muda, Pratama & Jafung Pengelola Data) Membuat konsep jawaban tertulis (Jafung TBP Muda, Pratama ) P Penerimaan Permohonan (Online) PU.GO.ID Membuat konsep jawaban tertulis (Jafung TBP Muda, Pratama ) Surat Langsung ke Direktur (1 hari) (jumlah hari tergantung kesepakatan dengan konsumen) (4 hari) (4 hari) Pemeriksaan permasalahan yang akan dikonsultasikan (Jafung TBP Muda) Teknis Aplikasi Substansi NSPK
42 - AN 2 ENCAPAIAN HASIL KERJA KATAN LAYANAN SI 2) Pengiriman Surat Jawaban ke Setditjen Pemeriksaan Konsep Jawaban (Jafung TBP Muda) Pengiriman Surat Jawaban melalui Biro Kumpu Kasubdit (Persetujuan paraf) Persetujuan (Direktur) g n (1 hari) (1 hari) (1 hari) Jafung TBP Muda, Pertama & Jafung Pengelola Data memberikan laporan bahwa pelayanan selesai (1 hari) Secara informal pemohon sudah bisa mendapatkan jawaban atas persoalan Pemohon mendapatkan pelayanan konsultansi dengan cepat dan memuaskan
- 14 jdih.menpan.go.id b) MENUANGKAN DALAM WORKBLOCK TAB WORKBLOCK UNTUK IDENTIFIKASI S JUDUL INISIATIF STRATEGI PENCAPAIAN IKU Pemanfaataan teknologi informasi (Aplikasi SIMBG) dalam rangka peningkatan layanan Penerbitan PBG/IMB (Persetujuan Bangunan Gedung/ Ijin Mendirikan Bangunan) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) PEMILIK STRATEGI Direktur II WAKTU PENYELESAIAN 12 Bulan TUJUAN Untuk mengetahui penerapan peraturan tentang bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. STRATEGI (KEY A. RUTIN 1 Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan PBG/IMB dan SLF Gedung dan SIMBG. B. TRANSFORMATIF 2 Meningkatkan jumlah Bangunan Gedung yang memiliki PBG/IMB menggunakan aplikasi SIMBG sebagai media pembinaan penyelenggara 3 Meningkatkan jumlah PBG/ IMB dan SLF yang diterbitkan sesuai NSPK PBG/ IMB secara akurat melalui aplikasi SIMBG 4 Meningkatkan keakuratan dan kemutakhiran data Bangunan Gedu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pembaharuan/ updati KELUARAN KUNCI A. RUTIN 1 Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan permoh B. TRANSFORMATIF 2 Tersedianya aplikasi SIMBG yang Reliable dan User Friendly. 3 Semakin banyak pegawai Dinas PU dan PTSP Pemda kab/kota yang bis akurat.
43 - BEL 9 STRATEGI PENCAPAIAN HASIL KERJA m B n INTERVENSI TERHADAP UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DAN TARGET 30% Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang nilai indeks penyelenggaraan bangunan gedung minimal baik PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT Kementerian Kominfo, BSSN PENERIMA MANFAAT Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota g n ANGGARAN 00000000000000 Y ACTIVITIES) dengan membuka layanan pengaduan atau konsultasi terkait Bangunan B dan SLF dengan memastikan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota aan Bangunan Gedung. K dengan memastikan SDM di Pemerintah Daerah dapat mereviu dokumen ung yang memiliki (PBG/IMB), SLF dan dokumen SBKBG memastikan ing data Bangunan Gedung melalui SIMBG. (KEY MILESTONE) honan konsultasi penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui aplikasi SIMBG. a melayani penerbitan PBG/ IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat dan
- 14 jdih.menpan.go.id 4 Data Bangunan Gedung yang memiliki (PBG/IMB), SLF dan dokumen SB 5. TAHAP KELIMA: MEMBAGI PERAN PEGAWAI BERDASARKAN STRA Matriks Pembagian Peran dan Hasil digunakan untuk membagi pe melalui dialog kinerja Pimpinan dan Pegawai sehingga akan terident Contoh matriks pembagian peran dan hasil yang disajikan adalah kepada Ketua Tim Subdirektorat II (project manager) yang telah diharapkan dari Ketua Tim yaitu produk aplikasi SIMBG yang reli masyarakat dan permohonan konsultasi penerbitan PBG/ IMB dan dan PTSP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bisa melayani (lihat Tahap 4: Menyusun Strategi Pencapaian Hasil Kerja). Tercapainya peran dan hasil Ketua Tim tersebut diharapkan dapat bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyam Subdirektorat II akan diselaraskan kepada anggota tim yang terdiri Pranata Komputer, Pengelola Data, dan Pengelola Monev dengan Ket TABE CONTOH MATRIKS PEMBA DIREK NAMA JABATAN INTER NAMA PEGAWAI DIREKTUR II PERSENTASE KABUPATEN/KOT GEDUNG MINIMAL BAIK NAMA PEGAWAI KASUBDIT II • Aplikasi SIMBG menjalankan reliable dan user-friendly • Respons yang cepat dan akura PBG/IMB dan SLF melalui apli • Semakin banyak pegawai Dina IMB dan SLF melalui SIMBG se
44 - BKBG akurat dan terupdate secara berkala ATEGI PENCAPAIAN HASIL KERJA eran berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja yang telah disepakati tifikasi “siapa melakukan apa”. h Matriks Pembagian Peran dan Hasil dari Direktur II (product owner) h diidentifikasi melalui Workblock sehingga diperoleh hasil kerja yang iable dan user friendly, respons yang cepat dan akurat atas pengaduan n SLF melalui aplikasi SIMBG serta semakin banyak pegawai Dinas PU penerbitan PBG/ IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat dan akurat t mendukung Outcome di tingkat unit kerja yaitu meningkatnya kualitas manan, dan kemudahan bagi penggunanya. Peran dan Hasil Ketua Tim i atas 4 anggota yaitu JF Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Muda, tua Tim Kerja adalah Kepala Subdirektorat II. EL 10 AGIAN PERAN DAN HASIL KTUR II RMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TA MEMILIKI NILAI INDEKS PENYELENGGARAAAN BANGUNAN bisnis proses dan SLA (service level agreement) sesuai NSPK yang at atas pengaduan masyarakat dan permohonan konsultasi penerbitan ikasi SIMBG as PU dan PTSP Pemda kab/kota yang bisa melayani penerbitan PBG/ ecara cepat dan akurat.
- 14 jdih.menpan.go.id TABE CONTOH MATRIKS PEMBA TIM KERJA SUB NAMA JABATAN INTERMEDIATE OUTC NAMA PEGAWAI KASUBDIT II APLIKASI SIMBG MENJALANKAN BISNIS PROSES DAN SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) SESUAI NSPK YANG RELIABLE DAN USER-FRIENDLY R A M K P A NAMA PEGAWAI JF TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA • Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK ▪ ▪ NAMA PEGAWAI PRANATA KOMPUTER • Aplikasi SIMBG dapat dioperasikan pada saat soft launching aplikasi SIMBG kepada pemerintah daerah terpilih • Manual book dan simulasi penggunaan aplikasi SIMBG memuat informasi yang jelas, lengkap, mutakhir dan ▪ ▪
45 - EL 11 AGIAN PERAN DAN HASIL BDIREKTORAT II COME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA RESPONS YANG CEPAT DAN AKURAT ATAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN PERMOHONAN KONSULTASI PENERBITAN BG/IMB DAN SLF MELALUI APLIKASI SIMBG SEMAKIN BANYAK PEGAWAI DINAS PU DAN PTSP PEMDA KAB/KOTA YANG BISA MELAYANI PENERBITAN PBG/ IMB DAN SLF MELALUI SIMBG SECARA CEPAT DAN AKURAT ▪ Pengguna dan Pengelola Layanan SIMBG dapat mengetahui progres/tindak lanjut pengaduannya secara upto-date melalui aplikasi SIMBG ▪ Telaahan jawaban atas pengaduan masyarakat tersusun secara cepat dan akurat (berdasarkan objek atau jenis masalah atau berdasarkan wilayah) ▪ Peserta peningkatan kapasitas pada Pemda Kab/Kota yang menjadi tanggung jawabnya memahami dan dapat mempraktekan materi yang disampaikan dan peserta puas atas pelaksanaan peningkatan kapasitas ▪ Perbaikan aplikasi berdasarkan hasil survey, masukan, dan saran pengguna aplikasi serta berdasarkan data permasalahan teknis aplikasi. ▪ Jawaban atas pertanyaan terkait teknis aplikasi dari pengelola aplikasi di daerah disampaikan dengan respon cepat dan akurat ▪ Peserta peningkatan kapasitas pada Pemda Kab/Kota yang menjadi tanggung jawabnya memahami dan dapat mempraktekan materi yang disampaikan dan peserta puas atas pelaksanaan peningkatan kapasitas
- 14 jdih.menpan.go.id NAMA JABATAN INTERMEDIATE OUTC NAMA PEGAWAI KASUBDIT II APLIKASI SIMBG MENJALANKAN BISNIS PROSES DAN SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) SESUAI NSPK YANG RELIABLE DAN USER-FRIENDLY R A M K P A mudah dipahami • Telaahan berdasarkan hasil simulasi fitur-fitur aplikasi SIMBG agar dapat dioperasikan pada saat soft launching • Pengguna mendapatkan akses username dan password sesuai prosedur, mudah, dan cepat NAMA PEGAWAI PENGELOLA DATA • Data pengguna aplikasi SIMBG terdokumentasi secara akurat, reliable, dan dimutakhirkan secara berkala • Data monitoring penggunaan aplikasi tersedia secara akurat, reliable, mutakhir, dan disajikan secara informatif • Data permasalahan teknis aplikasi tersedia secara akurat, mutakhir, dan dilaporkan secara berkala ▪
46 - COME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA RESPONS YANG CEPAT DAN AKURAT ATAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN PERMOHONAN KONSULTASI PENERBITAN BG/IMB DAN SLF MELALUI APLIKASI SIMBG SEMAKIN BANYAK PEGAWAI DINAS PU DAN PTSP PEMDA KAB/KOTA YANG BISA MELAYANI PENERBITAN PBG/ IMB DAN SLF MELALUI SIMBG SECARA CEPAT DAN AKURAT ▪ Data pengaduan masyarakat terdokumentasi secara akurat, mutakhir, dan dilaporkan dengan cepat.