PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PERUBAHAN KERANGKA LOGIS DALAM REGULASI BARU

PERMENPAN 10/2019 PERMENPAN 90/2021

Sub komponen pemenuhan
untuk menggambarkan

upaya per area perubahan

Sub komponen reform untuk
mengukur keberhasilan atau

upaya yang lebih strategis
per area perubahan

PERMENPAN 90 TAHUN 2021

PERUBAHAN SYARAT
PENGUSULAN

PERMENPAN 10 TAHUN 2019

PERUBAHAN KRITERIA PERMENPAN 90 TAHUN 2021
PENETAPAN WBK/WBBM

PERMENPAN 10/2019













STRATEGI PEMBANGUNAN ZI

Membangun Menciptakan Menetapkan strategi
komitmen nyata dan komunikasi publik
semangat perubahan program-program terbaik untuk
yang besar dari level yang menyentuh, memastikan bahwa
yaitu program yang setiap perubahan
pimpinan tertinggi mampu menjawab
hingga seluruh kebutuhan dan yang dilakukan,
jajaran; mendekatkan unit telah diketahui dan
kerja kepada delivered kepada
Menciptakan masyarakat/ masyarakat.
pengguna layanan;
kemudahan, Melaksanakan
kecepatan, dan monitoring dan
transparansi evaluasi secara
pelayanan bagi
masyarakat atau konsisten dan
berkelanjutan
pengguna layanan; terhadap
pelaksanaan ZI;

PENYIAPAN DATA HASIL KINERJA PEMBANGUNAN ZI

• Data jumlah pemohon langsung dan yang menggunakan kuasa (sebelum ZI/Awal Tahun dan Posisi
sampai dengan saat ini)

• Data Jumlah Tanah yang sudah terpetakan
• Data jumlah pemohon yang data langsung dan menggunakan layanan digital (sebelum ZI/Awal

Tahun dan Posisi sampai dengan saat ini)
• Jumlah capaian target-target prioritas
• Zero Tunggakan
• Presentase penyelesaian Pengaduan
• Data hasil survei IKM dan IPAK (sebelum ZI/Awal Tahun dan Posisi sd saat ini)
• Data BPHTB (sebelum ZI/Awal Tahun dan Posisi sd saat ini)
• Prestasi/reward yang diterima
• Dsb

Strategi peningkatan Nilai survei

1. Lakukan Survei & Pengolahan data hasil survei secara berkala;
2. Perbaiki dan Tindaklanjuti pertanyaan yang belum mendapatkan nilai

persepsi sangat baik;
3. Mind Setting Pengguna Layanan ( Loket & Media Sosial ) untuk tidak ragu

memberikan penilaian sangat baik;
4. Meminta Feedback atau masukan dari pengguna layanan;
5. Memantau dan merespon Google Review;
6. Menyusun data Customer List pengguna layanan yang mendapat pelayanan,

sesuai SOP/Inovasi Layanan.

VALIDASI HASIL SURVEI RB-ZI

TUJUAN VALIDASI Jenis dan Bobot Validasi:
SURVEI
A.Validasi Responden Pernah Mengisi Angket Online SHPRB-ZI
a. Memastikan bahwa responden [BoBoT 20]
SHPRBZI adalah benar pengguna
layanan pada unit kerja yang B. Validasi Responden adalah Pengguna Layanan[BoBoT 20]
disurvei dan pada jangka waktu yang
telah ditetapkan. C. Validasi Responden Mengisi Angket Online Tanpa Intervensi
[BoBoT 25]
b. Memastikan bahwa responden SHPRBZI
telah disurvei sesuai dengan ketentuan D. Validasi Hasil Skor Angket Online SHPRB-ZI [Bobot 35]
survei.

c. Memastikan bahwa responden
SHPRBZI tidak mengalami intervensi
dalam proses pelaksanaan survei.

d. Memastikan bahwa responden
SHPRBZI mendapatkan pelayanan
sesuai prosedur dan standar
pelayanan,

PERTANYAAN VALIDASI SURVEI ZI RB

Pertanyaan

PERTANYAAN VALIDASI SURVEI ZI RB - LANJUTAN

CONTOH HASIL VALIDASI SURVEI ZI

Nama Satker Validasi Validasi Validasi Validasi Hasil Total Skor Interpretasi
Responden Responden Responden Skor Angket Validasi
Pernah Mengisi SHPRB-ZI
adalah Mengisi
• Pengadilan Tinggi Bengkulu Angket Pengguna Angket Online 100,00 96,88 Unit Layanan Tervalidasi Sangat Tinggi
• Pengadilan Negeri Wonosari Layanan 100,00 90,00 Unit Layanan Tervalidasi Cukup Tinggi
• Kelompok Kerja Pengawasan Bidang 100,00 Tanpa 100,00 100,00 Unit Layanan Tervalidasi Sangat Tinggi
50,00 100,00 Intervensi
100,00 100,00
87,50
100,00 100,00

100,00

Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, Kode

• Perilaku, Dan Netralitas Asn 71,25 100,00 100,00 100,00 94,25 Unit Layanan Tervalidasi Cukup Tinggi
• Pengadilan Agama Masamba 65,00 100,00 100,00 100,00 93,00 Unit Layanan Tervalidasi Cukup Tinggi
• Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Unit Layanan Tervalidasi Sangat Tinggi
• Pengadilan Agama Ngawi 100,00 100,00 89,17 100,00 97,29 Unit Layanan Tervalidasi Sangat Tinggi
• Pengadilan Tinggi Maluku Utara 50,00 100,00 66,67 100,00 81,67 Unit Layanan Tervalidasi Cukup Tinggi
• Pengadilan Agama Padang Panjang 100,00 95,00 100,00 100,00 99,00 Unit Layanan Tervalidasi Sangat Tinggi
Biro Umum

Kategori

• ≤ 60 Unit Layanan Tidak Dapat Tervalidasi
• > 60 ≤ 80 Unit Layanan Kurang Dapat Tervalidasi
• > 80 ≤ 95 Unit Layanan Tervalidasi Cukup Tinggi
• > 95 Unit Layanan Tervalidasi Sangat Tinggi

III. Hal-hal Yang Menjadi Perhatian Pada Tahapan Desk Evaluasi

1. Bagaimana agen perubahan dibentuk dan apa saja peran/program/aksi perubahan yang dilakukan

2. Bagaimana strategi untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan

3. Kompensasi Layanan, Satuan kerja agar mulai merumuskan bentuk-bentuk kompensasi yang dapat
diberikan terhadap layanan yang melebihi SOP

4. Pada saat desk evaluasi, terkadang evaluator melalui TPI meminta penjelasan terhadap kasus-kasus yang
masuk dalam pemberitaan di internet. Satuan kerja agar mulai melakukan inventarisasi, lakukan langkah
tindak lanjut, publikasikan!

5. Terobosan-terobosan dan Prestasi

• Gali prestasi yang sekiranya bisa ‘dijual’, misal persentase tanah terdaftar,

penghargaan yang diraih, persentase kualitas data, kota/kabupaten lengkap,

zero tunggakan dsb

III. Hal-hal Yang Menjadi Perhatian Pada Tahapan Desk Evaluasi

7. Layanan-layanan elektronik

• Tingkat cakupan layanan, makin banyak pelayanan yang dapat dilakukan secara elektronik oleh pemohon tanpa harus ke Kantah, kans
akan semakin besar

• Tingkat variasi. Semakin banyak variasi inovasi dalam penggunaan teknologi informasi selain program yang diluncurkan pusat, akan
memperbesar kans

• Salah satu letak jatuhnya salah satu Satuan kerja adalah pada saat desk evaluasi Satuan kerja tersebut menyampaikan beberapa aplikasi
terobosan tapi ternyata baru tahap pemrograman

8. Aplikasi yang disarankan :

• Variasi aplikasi untuk memberitahukan proses berkas atau kendala berkas, misalnya NOWA di Kantah Klaten, aplikasi berbasis android di
Kantah Surakarta

• Command Centre : Aplikasi terintegrasi di suatu ruangan khusus untuk memantau segala hal penting terkait layanan (Contoh di Kantah
Surabaya I)

• Aplikasi untuk memantau lokasi petugas ukur (aplikasi di Kantah Kab Gresik)

• Aplikasi Penanganan Pengaduan dan WBS

• Aplikasi lainnya : misalnya aplikasi untuk plotting di Kantah Kabupaten Klaten, aplikasi untuk investor (Kab Gresik)

IV. Hal-hal Yang Menjadi Perhatian Pada Tahapan
Verifikasi lapangan

a.) Ketersedian Sarana dan Prasarana Kantor

• Tempat Parkir;
• Penunjuk Arah/tempat;
• Jalur Difabel;
• Toilet Umum;
• Tempat Ibadah;

b )Ruangan Loket

• Security yang mengerti proses layanan dan mampu membantu pengguna layanan
• Duta Layanan
• Kompetensi/pemahaman Petugas Loket
• Ruangan Pengaduan
• Mesin Antrian
• Sistim Loket yang memudahkan pengguna layanan
• Maklumat layanan dan Informasi Layanan yang memadai (bisa dilihat dengan jelas

oleh pengguna layanan)
• Panel Informasi penyelesaian Progres Layanan
• Mesin atau Sarana Survei
• Ruang loket yang rapi, tidak panas, teratur
• Ruang Laktasi, Ruang Pengaduan dan Ruang Bermain Anak
• Banner terkait ZI dan Pengendalian Gratifikasi
• Dsb

c.) Ruang Kerja

• Akses terbatas untuk pemohon ke back office
• Rapi (tidak ada tumpukan-tumpukan berkas)
• Ornamen/pernik-pernik slogan atau kreasi lainnya
• Tidak ada lalu lalang pemohon di ruang kerja, khususnya pada saat verlap
• Ruang Mediasi sebisa mungkin dibuat protokol pemisahan dengan area back

office
• Banner terkait ZI dan Pengendalian Gratifikasi

d.) Ruang Warkah

• Mekanisme pengamanan arsip
• Ruang Arsip rapi dan tidak mengesankan kondisi yang berantakan
• Jika dimungkinkan penggunaan perangkat teknologi

seperti Cardex akan lebih bagus

e.) Mystery Shopper

Antisipasi penilaian melalui Mstery Shopper dengan mengoptimalkan
pelaksanaan layanan dari mulai pelaksanaan survei sampai dengan
Penggumuman Satuan kerja WBK/WBBM.











-- PENCANANGAN -- IMPLEMENTASI TAHUN III

• tanggal 17 Juni 2016 oleh • Usulan Masuk : 70 Satker • WBK : 7 Satker
Menteri ATR/KBPN • Diusulkan kpd TPN (38 satker) :

-- IMPLEMENTASI TAHUN I • 12 Satker Mandatory
• 26 Satker Mandiri
• Pilot Project : 12 Satker
• Diusulkan kpd TPN : 4 Satker -- IMPLEMENTASI TAHUN IV
• WBK/WBBM : Nihil
• Usulan Masuk : 161 Satker • WBK : 11 Satker
-- IMPLEMENTASI TAHUN II • Diusulkan kpd TPN (63 satker) : • WBBM : 1 Satker

• Usulan Masuk : 77 Satker • 6 Satker WBBM
• Diusulkan kpd TPN : 14 Satker • 57 Satker WBK
• WBK : 3 Satker
-- IMPLEMENTASI TAHUN V

• Usulan Masuk : 175 Satker • WBK : 10 Satker
• Diusulkan kpd TPN (84 satker) : • WBBM : 3 Satker
• 10 Satker WBBM
• 74 Satker WBK

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Melayani, Profesional, Terpercaya 48

Perkembangan Pembangunan ZI

Perkembangan Nilai RB dari Tahun Ke Tahun SATKER PERAIH PREDIKAT WBK/WBBM TAHUN 2018-2021

75,01 WBBM 11. Kota Surakarta
1. Kota Surabaya I 12. Kota Yogyakarta
72,32 2. Kota Pekanbaru 13. Kab. Bantul
3. Kab. Gresik 14. Kota Surabaya II
64,25 68,25 4. Kota Bandung 15. Kota Samarinda
16. Kota Makassar
64,65 WBK 17. Kota Mataram
1. Kota Langsa 18. Kota Magelang
64,13 2. Kota Pontianak 19. Kota Jakarta Barat
3. Kab. Semarang 20. Kota Medan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 4. Kota Jakarta Utara 21. Kota Denpasar
5. Kota Metro 22. Kota Bogor
Capaian 2018 3 satker WBK 6. Kab. Aceh Timur 23. Kab. Badung
Capaian 2019 7. Kota Batam 24. Kab. Sumba Timur
Capaian 2020 7 Satker WBK 8. Kota Cirebon 25. Kab. Pekalongan
9. Kota Semarang 26. Kota Bandar Lampung
1 satker WBBM 10. Kab. Klaten 27. Kota Tangerang
11 satker WBK

Capaian 2021 3 Satker WBBM
10 Satker WBK

EVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN ZI

RUMUS PERHITUNGAN KINERJA YANG DIGUNAKAN

SEMESTER I : KINERJA PROSES (Bobot 60)

1. Pembangunan ZI Kanwil (B/A) x 15 :
2. Penilaian ZI Kanwil (C/A) x 15
3. Penilaian TPI (D/A) x 30

SEMESTER II : KINERJA HASIL (Bobot 40)

1. Desk Evaluasi (E/C) x 10
2. Jumlah WBK/WBBM Th Berjalan (WBK/WBBM Tahun Berjalan/Jml Satker) x 20
3. Jumlah Akumulatif (Jml WBK/WBBM Akum/Jml Satker) x 100

:

Varibel
A Jumlah seluruh satker
B Jumlah satker yang dibangun ZI
C Jumlah satker yang diusulkan ke TPI
D Jumlah satker lolos TPI
E Jumlah Satker Desk Evaluasi



PERUBAHAN KERANGKA LOGIS BERDASARKAN PERMENPAN 90/2021

TUJUAN MANAJEMEN PERUBAHAN

Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN
organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset
(cara kerja) individu ASN ❑ Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
❑ Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap
PEMENUHAN
perubahan.
Tim Kerja ZI ❑ Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak
Rencana Pembangunan ZI
Pemantauan dan Evaluasi ZI REFORM
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Komitmen Dalam Perubahan
Komitmen Pimpinan
Membangun Budaya Kerja

MANAJEMEN PERUBAHAN
i. Komitmen dalam perubahan

a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi

Instansi (dalam 1 tahun) dalam sistem manajemen

Jumlah Perubahan yang . Jumlah Perubahan yang telah
dibuat
diintegrasikan dalam system
Jumlah Agen Perubahan
dibagi manajemen dibagi

Jumlah Perubahan yang dibuat

Implementasi

MANAJEMEN PERUBAHAN

ii. Komitmen pimpinan

Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya
target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan.

3 Komitmen Pimpinan 80%Di atas

Target capaian zona integritas sudah ada di
dokumen perencanaan unit kerja dan
sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai

MANAJEMEN PERUBAHAN

iii. Membangun Budaya Kerja
Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari.

a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh
anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional

pelaksanaan kegiatan/tugas

Nilai – Nilai Kementerian ATR/BPN

Perilaku Utama Melayani :

a) Melayani dengan kejelasan prosedur, biaya dan ketepatan waktu;
1. Papan Informasi;
2. Rekapitulasi Penyelesaian Laporan;
3. Publikasi Terhadap Prosedur;
4. Inovasi.

b) Bersikap sopan, ramah, cermat dan teliti serta peduli terhadap lingkungan pelayanan;
1. Diklat Pelayanan Excellent Service;
2. Kenyamanan & Kebersihan Loket;
3. Kerapian & Kelengkapan Atrribute Petugas Loket;

Nilai – Nilai Kementerian ATR/BPN

Perilaku Utama Profesionalisme :
a) Bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, dan memberikan nilai tambah;

1. Dokumentasi Bekerja Bersama
2. Perubahan – Perubahan yang dibuat
b) Senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi dan Pendidikan.
1. Rekapitulasi Diklat

Nilai – Nilai Kementerian ATR/BPN

Perilaku Utama Melayani :
a) Bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak
melakukan hal tercela:

1. Pakta Integritas;
2. Nilai IKM dan IPAK;
3. Laporan UPG, WBS, serta Pengaduan.
b) Patuh dan taat pada peraturan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang
diberikan;
1. Rekap Hukuman Disiplin ( Hukdis )

TUJUAN PENATAAN TATA LAKSANA

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN
proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, dan terukur ❑ Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam
manajemen pemerintahan;
PEMENUHAN
❑ Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
SOP Kegiatan Utama pemerintahan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Keterbukaan Informasi Publik. ❑ Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

REFORM

Pengaruh penyederhanaan birokrasi terhadap peta
proses bisnis
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang
Terintegrasi

Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat.

PENATAAN TATALAKSANA

i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi

Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan

Sebelum 9 14 17

3

Proses Sub Proses CFM SOP Makro

4 5 7 13

PENYEDERHANAAN Sesudah

a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh
jabatan

PENATAAN TATALAKSANA

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan
mampu mendorong pelaksanaan pelayanan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan
publik yang lebih cepat dan efisien internal organisasi yang lebih cepat dan efisien

Publik Internal

PENATAAN TATALAKSANA Proses Bisnis

iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat Administrasi
Pemerintahan
Transformasi digital
terimplementasikan dan Pelayanan Publik
berdampak serta dilakukan
evaluasi dan tindak lanjut

secara berkelanjutan

PENATAAN MANAJEMEN SDM

TUJUAN KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur ❑ Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM
aparatur;

❑ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
SDM aparatur;

❑ Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
❑ Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
❑ Meningkatnya profesionalisme SDM.

PEMENUHAN REFORM

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan Kinerja Individu
kebutuhan organisasi

Pola Mutasi Internal Assesment Pegawai

Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi Pelanggaran Disiplin Pegawai

Penetapan Kinerja Individu

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SDM APARATUR

i.Kinerja Individu

a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya

LEVEL
LEVEL
LEVEL

11 Kinerja Individu Berorientasi Outcome