Buku Profil KPKNL Padang

Profil
Profil






Kantor
Kantor











KANTOR PELAYANAN 20
KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG PADANG 17

KPKNL PADANG
KPKNL PADANG


—merupakan kantor operasional dari Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), salah satu unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
yang bertugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan
lelang.
Latar belakang didirikannya DJKN berawal
dari masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika Diakibatkan tugas dan fungsinya yang
pemerintah mulai mengeluarkan program penting, BUPLN mengalami ekspansi sebagai

pinjaman dan kredit bagi pengusaha kecil guna Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat (DJPLN) pada tahun 2000. KP3N dan KLN pun
usai kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda digabung menjadi Kantor Pengurusan Piutang dan
dan Jepang. Namun, dalam perkembangannya, Lelang Negara (KP2LN).

terjadi beberapa hambatan seperti banyaknya Struktur ini bertahan selama enam tahun,
kredit macet dan peraturan yang belum sebelum akhirnya kembali diubah pada tahun
sepenuhnya mampu mengatasi hal tersebut. 2006 akibat perombakan organisasi di lingkungan
Dengan dasar tersebut, pemerintah mem- Departemen Keuangan. Sekat antara pengurusan
bentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) piutang negara dan pelayanan lelang dihapuskan,

pada tahun 1976, yang lantas berubah menjadi sehingga DJPLN lantas beralih menjadi Direktorat
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dengan kantor
(BUPLN) pada tahun 1991. Kegiatan operasional operasional bernama Kantor Pelayanan Kekayaan
BUPLN diselenggarakan oleh dua jenis kantor Negara dan Lelang (KPKNL) yang lokasinya

pelayanan yang mengurus masing-masing piutang tersebar di sepanjang nusantara.
negara dan lelang, yaitu Kantor Pelayanan Pengu- Sebagai unit perwakilan DJKN di Sumatera
rusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Barat untuk wilayah kota Padang dan sebelas
Negara (KLN). kota/kabupaten di sekitarnya, KPKNL Padang
terus berupaya memberikan pelayanan prima di
bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian,

piutang negara, dan lelang kepada seluruh penggu-
na jasa guna tercapainya kepuasan masyarakat serta
penerimaan negara yang optimal.

—merupakan kantor operasional dari Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), salah satu unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
yang bertugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Diakibatkan tugas dan fungsinya yang

kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan penting, BUPLN mengalami ekspansi sebagai
lelang. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
Latar belakang didirikannya DJKN berawal (DJPLN) pada tahun 2000. KP3N dan KLN pun
dari masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika digabung menjadi Kantor Pengurusan Piutang dan
pemerintah mulai mengeluarkan program Lelang Negara (KP2LN).

pinjaman dan kredit bagi pengusaha kecil guna Struktur ini bertahan selama enam tahun,
mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat sebelum akhirnya kembali diubah pada tahun
usai kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda 2006 akibat perombakan organisasi di lingkungan
dan Jepang. Namun, dalam perkembangannya, Departemen Keuangan. Sekat antara pengurusan

terjadi beberapa hambatan seperti banyaknya piutang negara dan pelayanan lelang dihapuskan,
kredit macet dan peraturan yang belum sehingga DJPLN lantas beralih menjadi Direktorat
sepenuhnya mampu mengatasi hal tersebut. Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dengan kantor
Dengan dasar tersebut, pemerintah mem- operasional bernama Kantor Pelayanan Kekayaan
bentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) Negara dan Lelang (KPKNL) yang lokasinya

pada tahun 1976, yang lantas berubah menjadi tersebar di sepanjang nusantara.
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Sebagai unit perwakilan DJKN di Sumatera
(BUPLN) pada tahun 1991. Kegiatan operasional Barat untuk wilayah kota Padang dan sebelas
BUPLN diselenggarakan oleh dua jenis kantor kota/kabupaten di sekitarnya, KPKNL Padang

pelayanan yang mengurus masing-masing piutang terus berupaya memberikan pelayanan prima di
negara dan lelang, yaitu Kantor Pelayanan Pengu- bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian,
rusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang piutang negara, dan lelang kepada seluruh penggu-
Negara (KLN). na jasa guna tercapainya kepuasan masyarakat serta

penerimaan negara yang optimal.

SEJARAH
SEJARAH
KPKNL PADANG
KPKNL PADANG

—dimulai pada tahun 2002. Ketika itu, KPKNL KP2LN Padang pun berubah menjadi KPKNL

Padang bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Padang yang dikenal hingga sekarang ini.
Lelang Negara (KP2LN) Padang dan berada di KPKNL Padang mulanya beralamat di Jl.
bawah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Nipah, Pondok, Padang Selatan. Akan tetapi, gempa
Negara (DJPLN) berdasarkan Keputusan Menteri yang mengguncang Sumatera Barat di akhir tahun

Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang 2009 menyebabkan kerusakan parah terhadap
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direk- gedung KPKNL Padang, sehingga KPKNL Padang
torat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan kemudian pindah ke lantai dua gedung Kantor
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Pada Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
tahun 2006, mengikuti perubahan nomenklatur Padang. Sejak tahun 2011, KPKNL Padang mene-

DJPLN menjadi DJKN pada Peraturan Menteri mpati gedung baru yang telah dibangun di sebelah
Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang gedung KPPN Padang, Jl. Perintis Kemerdekaan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, No. 79, Jati, Padang Timur.

“Menjadi Pengelola Kekayaan
“Menjadi Pengelola Kekayaan

Negara yang Profesional dan
Negara yang Profesional dan

Akuntabel untuk Sebesar-besar
Akuntabel untuk Sebesar-besar
Kemakmuran Rakyat.”
Kemakmuran Rakyat.”





Visi KPKNL Padang













Misi KPKNL Padang




a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi
pengeluaran, dan efektifivas pengelolaan kekayaan negara;
b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi,

dan hukum;
c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan
investasi pemerintah;
d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat

dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel;
f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, efisien,
akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli
yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.











Motto KPKNL Padang: RANCAK



Ramah, Aman, Nyaman,Cerdas,
Akurat, dan Kesempurnaan.

TUGAS DAN FUNGSI c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik
TUGAS DAN FUNGSI
KPKNL PADANG pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta
KPKNL PADANG
harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin kekayaan lain;
hutang; j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang
170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, jaminan;
Oganisasi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
usul pencegahan dan penyanderaan penanggung l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan
KPKNL Padang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di
hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan
data usul penghapusan piutang negara; m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran
lelang dengan fungsi yang meliputi:
e. pelaksanaan pelayanan penilaian; piutang negara dan hasil lelang;
f. pelaksanaan pelayanan lelang; n. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan
a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan,
g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, Negara dan Lelang.
pengamanan kekayaan negara;
penilaian, piutang negara dan lelang;
b. registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan
h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara
permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan
serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang
negara;
atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

c. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, i. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik
Pengelolaan
pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta
Kekayaan Negara
harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin kekayaan lain;
hutang; j. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan k. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang
keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, jaminan;
Pelayanan Penilaian
usul pencegahan dan penyanderaan penanggung l. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan
hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
data usul penghapusan piutang negara; m. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran
Rp
e. pelaksanaan pelayanan penilaian; piutang negara dan hasil lelang; Rp
Piutang Negara
f. pelaksanaan pelayanan lelang; n. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan
a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan,
g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, Negara dan Lelang.
pengamanan kekayaan negara;
penilaian, piutang negara dan lelang;
b. registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan
h. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara
permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan
serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang Pelayanan Lelang
negara;
atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
KPKNL PADANG
KPKNL PADANG



KPKNL Padang saat ini dipimpin oleh Ali Mahmud sebagai Kepala Kantor (Eselon III), dan

dibantu oleh tujuh Eselon IV yang tersusun dari Kepala Subbagian Umum Warnelis, Kepala Seksi
Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Yudiandra Satya Budhi, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Arie
Susanto, Kepala Seksi Piutang Negara (PN) Rismaleni, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Agus Kurni-
awan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi (HI) Zainal Abidin Roza, dan Kepala Seksi Kepatuhan
Internal (KI) Engkus Kusumah Permana.







KEPALA
KANTOR






Subbagian
Umum


Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi
Lelang PN Penilaian PKN HI KI

WILAYAH KERJA DAN KOMPLEKSITAS
WILAYAH KERJA DAN KOMPLEKSITAS
KPKNL PADANG
KPKNL PADANG



Wilayah kerja KPKNL Padang mencakup sebelas kota/
kabupaten di sekitar kota Padang, Sumatera Barat, yaitu:
1. Kota Padang
2. Kota Pariaman
3. Kota Solok

4. Kota Sawahlunto
5. Kabupaten Padang Pariaman
6. Kabupaten Solok
7. Kabupaten Solok Selatan

8. Kabupaten Sijunjung
9. Kabupaten Dharmasraya
10. Kabupaten Pesisir Selatan
11. Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Potensi penerimaan negara di wilayah kerja KPKNL Padang secara umum cukup baik. Namun, terdapat
beberapa kompleksitas seperti potensi pelaksanaan lelang tidak ada peminat (TAP) yang masih cukup tinggi
diakibatkan masyarakat di luar Padang cenderung enggan berinvestasi di kota Padang dan sekitarnya karena
dianggap rawan bencana, penerimaan biaya administrasi piutang negara yang tidak terlalu besar disebabkan
piutang negara di wilayah kerja KPKNL Padang didominasi oleh penyerahan baru, serta permasalahan objek

penilaian akibat sengketa tanah adat.

JUMLAH PENGGUNA JASA
JUMLAH PENGGUNA JASA
KPKNL PADANG
KPKNL PADANG




1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
Sampai dengan Semester I 2017, terdapat 550 pengguna jasa dari satuan kerja Kementeri-
41
an/Lembaga serta satuan kerja perangkat daerah penerima dana dekonsentrasi dan tugas

perbantuan (s.d. Juli 2017).


Tahun Jumlah Satker

SMT I 2017 550

2016 580


2. Seksi Pelayanan Lelang
Sampai dengan Semester I 2017, terdapat 149 pemohon lelang dari satuan kerja Kementeri-
an/Lembaga, Perbankan, , Pemerintah Kota/Kabupaten, BUMN/D dan masyarakat umum,

dengan lebih kurang 500 peserta lelang. (s.d Juli 2017)

Pemohon Peserta
Tahun
Lelang Lelang
SMT I 2017 149 500

2016 77 300


3. Seksi Pelayanan Penilaian

Sampai dengan Semester I 2017, terdapat 51 pemohon penilaian dari satuan kerja perangkat
daerah penerima dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan, satuan kerja Kementerian/Lemba-
ga, dan BUMN yang akan menerima penyertaan modal. (s.d. Juli 2017).


Pemohon
Tahun
Penilaian
SMT I 2017 51
2016 38



4. Seksi Piutang Negara
Sampai dengan Semester I 2017, terdapat 10 penyerah piutang yang terdiri dari BPPN, PT.
PPA, Bank Dalam Likuidasi, BPJS Ketenagakerjaan, Departemen Kehutanan, RSUP Dr. M.
Djamil, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pengelola Dana Bergulir,
Politeknik Negeri Padang, dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat,

serta 319 penanggung hutang (debitur).


Penyerah Penanggung
Tahun
Piutang Hutang
SMT I 2017 10 319

2016 9 321

SUMBER DAYA MANUSIA
SUMBER DAYA MANUSIA
KPKNL PADANG
KPKNL PADANG




Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2017 KPKNL Padang didukung oleh 29
orang pegawai, yang terdiri dari 20 pegawai laki-laki dan 9 pegawai perempuan. Sebagian
besar pegawai KPKNL Padang berada pada golongan ruang III, dengan jumlah 16 pegawai.

Sedangkan untuk golongan ruang II berjumlah 11 pegawai dan golongan ruang IV berjum-
lah 2 pegawai.
Komposisi pegawai KPKNL Padang didominasi oleh pegawai berpendidikan Sarjana
Muda (S1), dengan jumlah 10 orang,. Sejumlah 11 orang pegawai merupakan lulusan SMA,

sementara lulusan DIII berjumlah 10 orang dan S2 berjumlah 2 orang.










20 Laki-laki 9 Perempuan


10 8 9 2


SMA D3 S1 S2



Gol. IV 2 pegawai

Gol. III 16 pegawai
Gol. II 11 pegawai








PRESTASI
PRESTASI
KPKNL PADANG
KPKNL PADANG









1. Juara Umum Lomba Olahraga Hari Oeang Kementerian Keuangan wilayah Sumatera
Barat Tahun 2012
2. Juara Kantor Percontohan Kementerian Keuangan Tahun 2013

3. Juara Lomba Video Kartini DJKN Tahun 2016
4. Peringkat Pertama Kepatuhan Waktu Pelaporan Kep-157 DJKN selama 2016
5. Penghargaan Satuan Kerja Teladan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tahun
2015 dan 2016.

Minang
Minang









(MINI APLIKASI KPKNL PADANG)
(MINI APLIKASI KPKNL PADANG)

Minang
Minang

























































INOVASI KPKNL PADANG
INOVASI KPKNL PADANG


Untuk mempermudah proses kerja, KPKNL Padang membuat sebuah aplikasi sederhana yang diberi nama MINANG (Mini
Aplikasi KPKNL Padang). MINANG dapat digambarkan sebagai pintu gerbang bagi aplikasi-aplikasi internal DJKN seperti
Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), Sistem Informasi Penilaian, Focus PN, dan e-Auction. Fungsi tersebut
dapat digunakan oleh satuan kerja, sementara fungsi pemantauan administrasi persuratan KPNL Padang hanya dapat diakses
oleh pegawai KPKNL Padang yang memiliki kata kunci.

SARANA DAN PRASARANA
SARANA DAN PRASARANA
KPKNL PADANG
KPKNL PADANG

SARANA DAN PRASARANA
SARANA DAN PRASARANA
KPKNL PADANG
KPKNL PADANG

























































1, 2. Parkir Khusus Wanita
3. Jalur DIsabilitas
4. Assembly Point
5. Tong Sampah Ramah Lingkungan
6. Lobi Depan
7. Area Pelayanan Terpadu
8. Kiosk
9. Kotak Layanan Pengaduan
10. Pojok Informasi
11. Kotak Kepuasan Layanan

SARANA DAN PRASARANA
SARANA DAN PRASARANA
KPKNL PADANG
KPKNL PADANG







12. Free Charging
13, 14. Toilet Khusus Disabilitas
15. Televisi Informatif
16. Ruang Menyusui
17. Coffee Corner
18. Ruang Rapat
19, 20. Area Pelayanan Bersama
21, 22. e-Auction Corner

SARANA DAN PRASARANA
SARANA DAN PRASARANA
KPKNL PADANG
KPKNL PADANG

PENUTUP
PENUTUP






Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang (KPKNL) Padang merupakan Berbagai permasalahan yang dihadapi menjadi pembelajaran yang berharga bagi seluruh
organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang meliputi barang jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya KPKNL Padang. Hambatan eksternal

milik negara, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, supervisi atas pelaksanaan lelang dan maupun internal diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas pegawai KPKNL Padang
lain sebagainya. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2012 yang sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
menyatakan bahwa PUPN tidak berwenang lagi menagih piutang BUMN karena pengelolaan KPKNL Padang juga akan terus berkomitmen dalam menjaga integritas dan memberi-
harta dan kekayaan BUMN harus didasarkan pada praktik korporasi yang sehat sesuai UU kan pelayanan prima kepada para pengguna layanan yang terdiri dari berbagai lapisan

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam masyarakat. Semangat melayani yang tulus dan berasas nilai-nilai Kementerian Keuangan akan
luas lingkup tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan. terus dipegang teguh oleh seluruh pegawai KPKNL Padang.

PENUTUP
PENUTUP






Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang (KPKNL) Padang merupakan Berbagai permasalahan yang dihadapi menjadi pembelajaran yang berharga bagi seluruh
organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang meliputi barang jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya KPKNL Padang. Hambatan eksternal

milik negara, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, supervisi atas pelaksanaan lelang dan maupun internal diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas pegawai KPKNL Padang
lain sebagainya. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2012 yang sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
menyatakan bahwa PUPN tidak berwenang lagi menagih piutang BUMN karena pengelolaan KPKNL Padang juga akan terus berkomitmen dalam menjaga integritas dan memberi-
harta dan kekayaan BUMN harus didasarkan pada praktik korporasi yang sehat sesuai UU kan pelayanan prima kepada para pengguna layanan yang terdiri dari berbagai lapisan

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam masyarakat. Semangat melayani yang tulus dan berasas nilai-nilai Kementerian Keuangan akan
luas lingkup tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan. terus dipegang teguh oleh seluruh pegawai KPKNL Padang.