BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG NOMOR : 030/ /2021 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022 BUPATI SEMARANG, * Menimbang: a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9); 17. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 87); 18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 105); 19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022.
KESATU KEDUA : Menunjuk Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. : Wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. KETIGA* : Wewenang dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah; c. meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu; d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; e. mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
KEEMPAT h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan; i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun; j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah; dan k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. Wewenang dan tanggung jawab Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah; b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah; c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah; d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
KELIMA h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. memberi label Barang Milik Daerah; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; o. melakukan stock opname barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. Wewenang dan tanggung jawab Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah; b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah; d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang; e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah; h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang; k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; m. memberi label Barang Milik Daerah; n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang; o. melakukan stock opname barang persediaan; p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik Daerah; dan r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna. KEENAM : Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang. KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Ditetapkan di Ungaran Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang; 2. Asisten Administrasi Umum SEKDA Kabupaten Semarang; 3. Inspektur Kabupaten Semarang; 4. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; dan 5. Arsip.
DAFTAR PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAA PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DA TAHUN ANGGARAN 202 NO PERANGKAT DAERAH PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PEJABAT PENATAU PENGGUNA BAR MILIK DAERA 1 2 3 4 5 1 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Kepala Subbagian Tat SEKRETARIAT DPRD 2 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Kepala Subbagian Tat SEKRETARIAT DAERA a Bagian Tata Pemerintahan Kepala Bagian Tata Pemerintahan b Bagian Hukum Kepala Bagian Hukum C Bagian Administrasi Pembangunan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan d Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa e Bagian Perekonomian dam Sumber Daya Alam Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam f Bagian Kesejahteraan Rakyat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat g Bagian Organisasi Kepala Bagian Organisasi h Bagian Umum Kepala Bagian Umum
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG NOMOR: 030/ OS2-3 /2021 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA % DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022 AN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN AERAH KABUPATEN SEMARANG 2 USAHAAN RANG AH PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH KETERANGAN 6 7 8 ta Usaha Himawan Nugroho NIP. 19680611 199603 1 003 Kisworo NIP. 19741103 200903 1 004 ta Usaha AH Herry Surtiawan NIP. 19790207 201001 1 001 Surya Nugroho Tri Cahyo.SH NIP. 19890704 201502 1 003 Ayub Isnanto, SE NIP. 19761007 200501 1 015 Eko Fajar Prasetyo, A.Md NIP. 19870623 201502 1 003 Hartini, SE NIP. 19651106 200003 2 001 Triardi Agus Riyanto NIP. 19810804 200501 1 006 Yogi Widyatmoko, SE NIP. 19810626 200801 1 006 Wasis S ugiarto NIP. 19760709 201001 1 003 Nurul Huda NIP. 19770812 200901 1 006 Bend. Barang Sekretariat Daerah Kab. Semarang Slamet Rahatjo NIP. 19821225 201001 1 001 Bagian Umum, R. Bupati, Wakil Bupati, R. Sekda Loby atas bawah, R. Rapat I & II Gd. A Gedung Dharma Satya Lt. II, Lobi Lantai 1,2,3 Gd. C, R. Ass 1, 2,3 dan Garasi Sekretariat H a p r a V i Joko Sriyono NIP. 19760821 201001 1 002 Rumah Dinas Bupati Semarang dan Rumdin Sekda Kab. Semarang________________ Nurcholis NIP. 19810404 201001 1 001 Rumah Dinas Wakil Bupati Semarang
NO PERANGKAT DAERAH PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PEJABAT PENATAUS PENGGUNA BAR MILIK DAERAH 3 Dinas Pekeijaan Umum Kabupaten Semarang Kepala Dinas Pekeijaan Umum Kepada Subbagian Um Dinas Pekerjaan Umu 4 Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang Kepala Dinas Kesehatan Kepala Subbagian Um Dinas Kesehatan a RSUD dr. Gondo Suwamo Direktur RSUD dr. Gondo Suwamo Kepala Subbagian Um RSUD Ungaran b RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Direktur RSUD dr. Gunawan M angunkusumo Kepala Subbagian Um RSUD Ambarawa 5 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kepala Subbagian Um Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemu dan Olahraga 6 Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kepala Subbagian Um Dinas Pertanian, Perik dan Pangan 7 Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang Kepala Dinas Perhubungan Kepala Subbagian Um Dinas Perhubungan 8 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Subbagian Um Dinas Komunikasi da Informatika 9 Dinas Koperasi, UM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Keparla Subbagian Um Dinas Koperasi, UM, Perindustrian dan Perdagangan 10 Dinas Tenaga Keija Kabupaten Semarang Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepala Subbagian Um Dinas Tenaga Keria 11 Dinas Sosial Kabupaten Semarang Kepala Dinas Sosial Kepala Subbagian Um Dinas Sosial 12 Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Kepala Dinas Pariwisata Kepala Subbagian Um Dinas Pariwisata 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepala Subbagian Um Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa 14 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Subbagian Um Dinas Lingkungan Hid 15 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kepala Subbagian Um Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindun Anak dan Keluarga Be 16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Subbagian Um Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kepala Subbagian Um Dinas Penanaman Mo Satu Pintu Pelayanan Terpadu Sa
SAHAAN ANG H PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH KETERANGAN mum um Suhaijito NIP. 19751107 200701 1 003 Subur NIP. 19720909 200801 1 005 mum Dian Ristanti, Amd NIP. 19790423 200604 2 000 Simon Agus B S NIP. 19701028 199312 1 001 mum Umi Faridah NIP. 19670414 198603 2 001 Agung Setyo Nugroho, SE NIP. 19760209 201001 1 006 mum Zaenal NIP. 19650403 198903 1 018 Nuriyana Latifah NIP. 19750312 200701 2 000 mum daan Suripto NIP. 19671006 198903 1 008 Subekan Yuliadi NIP. 19780712 201001 1 010 Dinas Pendidikan Yohanes Ismadi Daiyono NIP. 19710326 200701 1 009 Dinas Pendidikan mum kanan Mukminin. A. M d NIP. 19760321 200901 1 005 VikiTejo Utomo, A.Md, Kom. NIP. 19950930 202012 1 008 mum Aznar Hamid NIP. 19810908 201001 1 001 Teguh Budi Santoso NIP. 19690405 201001 1 002 mum n Suyatno NIP. 19800905 201212 1 001 Yusriatun NIP. 19660601 198603 2 010 mum Sutami NIP. 19680419 199003 2 004 Samsidi NIP. 19710420 200901 1 001 mum Wahana, SH NIP. 19690701 200701 1 018 Donatus Budiono NIP. 19670509 199303 1 005 mum Wahyudi NIP. 19660816 200701 1 021 Marga Nurlatif NIP. 19771031 200901 1 002 mum Feiy Supriyanto NIP. 19770505 200801 1 009 Nur Jaelani NIP. 19730311 200801 1 007 mum a Hermawanto NIP. 19661013 198603 1 005 Baedlowi NIP. 19750410 200901 1 002 mum dup Eko Pujiyono NIP. 19800605 201001 1 000 Sih Mintono NIP. 19780616 200901 1 004 mum ngan erencana Rr. Dewi Kartika K. E, SH NIP. 19800421 200902 2 003 Rohanti Kolimi NIP. 19640616 198603 2 014 mum n dan Oni Novi Ardiyanto, A.Md, Akt. NIP. 19771123 200901 1 004 Nastain NIP. 19760620 200501 1 007 mum odal dan Jatu Cynthia Restu, S E Endah Tri U tam i, A.Md Kom atu Pintu NIP. 19921106 202012 2 015 NIP. 19940907 202012 2 011
NO PERANGKAT DAERAH PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PEJABAT PENATAU PENGGUNA BAR MILIK DAERA 18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan % Kepala Subbagian Tat Dinas Kearsipan dam Perpustakaan 19 Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang Inspektur Kepala Subbagian Administrasi dan Um Inspektorat Daerah 20 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Kepala Badan Keuangan Daerah Kepala Subbagian Um Kepegawaian Badan K Daerah 21 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kepala Subbagian Um Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengem Daerah 22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala Subbagian Um Badan Kepegawaian d Pengembangan Sumb Manusia 23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepala Subbagian Tat Badan Penanggulanga Bencana Daerah 24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Subbagian Tat Badan Kesatuan Ban Politik 25 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kepala Subbagian Tat Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebaka 26 Kecamatan Ambarawa Camat Ambarawa Sekretaris Kecamatan Ambarawa 27 Kecamatan Bancak Camat Bancak Sekretaris Kecamatan 28 Kecamatan Bandungan Camat Bandungan Sekretaris Kecamatan Bandungan 29 Kecamatan Banyubiru Camat Banyubiru Sekretaris Kecamatan Banyubiru 30 Kecamatan Bawen Camat Bawen Sekretaris Kecamatan 31 Kecamatan Bergas Camat Bergas Sekretaris Kecamatan 32 Kecamatan Bringin Camat Bringin Sekretaris Kecamatan 33 Kecamatan Getasan Camat Getasan Sekretaris Kecamatan 34 Kecamatan Jambu Camat Jambu Sekretaris Kecamatan 35 ,, Sekretaris Kecamatan Camat Kaliwungu Kaliwungu
USAHAAN RANG AH PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH KETERANGAN ta Usaha Suharsana NIP. 19660705 199103 1 012 Suharsana NIP. 19660705 199103 1 012 um M. Ade Hemoyo, S. E, NIP. 19900709 201902 1 002 Widikdo, A.Md.Kom NIP. 19860605 202012 1 002 mum dan Keuangan Triyanto NIP. 19780411 200801 1 007 Neni Irma Susanti NIP. 19720802 199308 2 003 Budiyanto NIP. 19770826 199803 1 004 Cahyono NIP. 19760927 201001 1 001 Pemerintah Kabupaten Semarang mum mbangan Wahyuning Dyah Raharjanti, ST.,MM. NIP. 19810328 200903 2 007 Yus Indra Gunawan NIP. 19760816 200901 1 004 mum dan ber Daya Ine Nurinsani, S.STP NIP. 19961117 201808 2 001 Ana Rochmawati, S.Mn, M.Ak NIP. 19830311 200501 2 012 ta Usaha an Yuniyanto NIP. 19800629 200701 1 004 Charmia Erianthi, S.Ak. NIP. 19840904 201101 2 014 ta Usaha gsa dan Bayu Mas Setyawan, A.Md.Kom NIP. 19880608 202012 1 006 Sutarto, SE NIP. 19770527 201001 1 001 ta Usaha g Praja aran Munadi NIP. 19680712 199203 1 001 Munadi NIP. 19680712 199203 1 001 n Bayu Winardi, A.Md. NIP. 19870909 202012 1 006 Bayu Winardi, A.Md. NIP. 19870909 202012 1 006 n Bancak Muhamad Hamim NIP. 19820905 201001 1 010 Eko Yuliyanto NIP. 19760709 200801 1 007 n Dian Novita Sari, SE NIP. 19791107 201001 2 006 Febriana A Sulistyawan, A.Md NIP. 19850219 202012 1 002 n Apriliyanto, A.Md. Kom NIP. 19890419 202012 1 009 Apriliyanto, A.Md. Kom NIP. 19890419 202012 1 009 n Bawen A. Choirudin. M NIP. 19711027 200906 1 001 Sri Rahayu Handayani NIP. 19661231 199203 2 038 n Bergas Aiy Pomiawan NIP. 19680229 199003 1 005 Farid Hidayat, A.MD. Kom. NIP. 19910813 202012 1 008 n Bringin Aji Retmoko, A.Md NIP. 19870322 202012 1 005 Zulaekah, S.S NIP. 19710714 199003 2 001 n Getasan Rohmad NIP. 19731201 201001 1 003 Khoirul Azizah Dwi K, A.Md NIP. 19861205 202012 2 006 n Jambu Dadi Estu Putro, A.Md.Kom NIP. 19970707 202012 1 006 Susatya NIP. 19650513 200701 1 019 n Dwi Prastiwi W, A.Md.Kom Iin Sismiyantiwi NIP. 19990611 202012 2 001 NIP. 19700112 199303 2 007
NO PERANGKAT DAERAH PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PEJABAT PENATAU PENGGUNA BAR MILIK DAERA 36 Kecamatan Pabelan Camat Pabelan Sekretaris Kecamata 37 % Kecamatan Pringapus Camat Pringapus Sekretaris Kecamata Pringapus 38 Kecamatan Sumowono Camat Sumowono Sekretaris Kecamata Sumowono 39 Kecamatan Suruh Camat Suruh Sekretaris Kecamata 40 Kecamatan Susukan Camat Susukan Sekretaris Kecamata Susukan 41 Kecamatan Tengaran Camat Tengaran Sekretaris Kecamata Tengaran 42 Kecamatan Tuntang Camat Tuntang Sekretaris Kecamata 43 Kecamatan Ungaran Barat Camat Ungaran Barat Sekretaris Kecamata Ungaran Barat 44 Kecamatan Ungaran Timur Camat Ungaran Timur Sekretaris Kecamata Ungaran Timur
USAHAAN RANG AH PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH KETERANGAN an Pabelan Sekar A Andharini, A.Md.Kom NIP. 19961031 202012 2 021 Sriyanti NIP. 19660613 199403 2 003 n Muklis NIP. 19721017 200906 1 001 Mahfud Afidin NIP. 19660609 199303 1 006 % n Doni Arifandi, A.Md NIP. 19851128 202012 1 002 Giyono NIP. 19670911 200701 1 027 an Suruh Ahmad Budiyono NIP. 19710617 200906 1 002 Indah Sulistyawati, A.Md NIP. 19880521 202012 2 009 n Adhi Bagus May Maulana NIP. 19930509 202012 1 009 Muhammad Mulyono NIP. 19811223 201001 1 001 n Nyoto Susilo. S.H. NIP. 19640927 198903 1 011 Ja'farin NIP. 19650803 200701 1 026 an Tuntang Setiyawan, SE NIP. 19721006 200906 1 001 Layinatun Fidiyah, A.Md.Kom NIP. 19970105 202012 2 010 n Bakdiyanto NIP. 19721030 200801 1 006 . Bakdiyanto «T P rW S W aO 200801 1 006 n Qhoirul Chasana NIP. 19890902 201101 2V09 ‘ pKoirui Ojasirja, M f5.' 1939O902 201.101 2 009 BUPA ING, 'V/