Demo

ASOSIASI PENGUSAHA SUPLEMEN KESEHATAN INDONESIA
News Letter
Alamat Kantor APSKI
Office 8 Lt. 18 A, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, Jakarta 12190 Indonesia
Phone: 021 294 90448, Fax: 021 579 80801 [email protected]
Update Regulatory
Info Kegiatan APSKI
EDISI XXIII/APSKI/APRIL 2021
Ikuti kami terus di Digital Media untuk mengetahui perkembangan terbaru dari APSKI di:
www.apski.org
APSKI asosiasi


Daftar Pengurus
Aswan
Ketua Dewan Pengawas
Verheyen
Kalona
Taurhesia
Yao
Koen
Patrick A.
Shelly
Decky
Dewan Pengawas
Ketua Umum
Ayu
Puspita Lena
Ketua Bidang Teknis
Agus Setio Joewono
Ketua Bidang Komunikasi
Wakil Ketua Umum
Wakil Ketua Umum
Evanie Noer Putri
Anggota Bidang Hubungan Pemerintah
Lingke
Arif
Alva
Tirtakencana
Mustolih
Paloma
Bendahara
Adi Sulaiman
Sekretaris Jendral Bidang Acara & Anggota
Sekretaris Jendral Hub.Pemerintah & Teknis
Ketua Bidang Hubungan Kemenkes
Hanna Subintoro
Ketua Bidang Acara
Yulita
Yuni
Irwan
Prasetiyani
Ketua Bidang Anggota
Sekretaris
Kata Sambutan
Yth. Members APSKI
Members APSKI yang saya hargai dan hormati, saat ini kita masih di awal tahun 2021, dimana di era pandemi kemarin industri suplemen secara pasti menjadi salah satu pilihan produk konsumsi masyarakat Indonesia. Di masa pandemi kemarin kami melihat umumnya trend produk kesehatan meningkat lebih dari 10% dan ini sebuah hal yang baik jika dibandingkan dengan industri lainnya. Peningkatan ini menjadi suatu prestasi bagi kategori produk suplemen kesehatan yang sekarang secara luas bisa di terima sebagai produk yang membantu kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan adanya peningkatan ini tentu pengurus APSKI akan terus bekerja keras bersama lembaga regulator untuk memudahkan proses registrasi, produksi dan distribusi suplemen kesehatan. Di masa pandemi itu juga berkat inovasi BPOM bisa menelurkan peraturan terkait dosis Vitamin D3 sebagai suplemen dan juga melakukan pelayanan secara daring yang di percepat.
Di masa awal tahun 2021 ini, kami sangat mendukung program vaksinasi yang dijalankan pemerintah Indonesia, yang pada saat newsletter ini diterbitkan sudah mendekati
10 juta dosis vaksin. Kami juga sangat bangga Indonesia bisa masuk ke dalam negara 10 besar dalam pemberian vaksin dan ini merupakan suatu pencapaian baik sebagai negara berkembang. Selain itu APSKI akan terus berkoordinasi dengan rekan-rekan KADIN untuk mempercepat program vaksinasi mandiri atau vaksin gotong royong demi keperluan masyarakat Indonesia.
Di dalam news letter kali ini sudah kami ikut sertakan list kegiatan pengurus yang terus bekerja untuk kepentingan industri dan members dalam masa pandemi ini. Singkat kata kamiterusmengharapkanpemulihanekonomibisaberlanjut dan agar bisa segera kembali masuk ke era new normal.
Terima kasih Salam sehat
Patrick A Kalona, ACA Ketua Umum APSKI
2 APSKI Newsletter


Info Kegiatan APSKI
Meeting Member APSKI tanggal
14 Januari 2021 dihadiri 95 peserta
Meeting Pengurus APSKI tanggal 10 Maret 2021
Meeting Member APSKI tanggal 14 Januari 2021 dihadiri oleh Ibu Reri Indriani (Deputi 2 BPOM)
Bapak Patrick A Kalona (Ketua APSKI) pada acara The role of multimicronutrient supplementation IGI 20 Maret 2021
Ibu Ayu Puspitalena (Ketua Tim Teknis APSKI) pada acara Sosialisasi Keputusan BPOM untuk Vit D 1000 IU & Melatonin tanggal 11 Februari 2021
Ibu Shelly Taurhesia (Wakil Ketua APSKI) memberikan tanggapan pada acara Sosialisasi PP5 tanggal 23 Maret 2021
Rapat Evaluasi Ketersediaan Suplemen Kesehatan Dalam Negeri tanggal 4 Maret 2021
Bapak Patrick A Kalona hadir luring pada acara Forum Komunikasi Jejaring Informasi dan Promosi OT SK tanggal 23 Maret 2021
Daftar Kegiatan APSKI Bulan Januari – Maret 2021
Tanggal
Kegiatan
Penyelenggara
Peserta
14 Januari 2021
Meeting Member APSKI (Daring)
APSKI
Pengurus dan anggota APSKI
27 Januari 2021
Brainstorming Peraturan BPOM di Bidang OT, SK & Kosmetik Tahun 2021 (Daring & Luring)
BPOM
BPOM, Asosiasi & Pelaku Usaha
11 Februari 2021
Sosialisasi Keputusan BPOM untuk Vitamin D 1000 IU dan Melatonin (Daring)
BPOM
BPOM, Asosiasi & Pelaku Usaha
4 Maret 2021
Rapat Evaluasi Ketersediaan Suplemen Kesehatan Dalam Negeri (Daring)
BPOM
BPOM & Asosiasi
10 Maret 2021
Meeting Pengurus APSKI (Daring)
APSKI
Pengurus APSKI
17 Maret 2021
Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan Air Terpadu (Daring & Luring)
BPOM
BPOM, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan Asosiasi
17 Maret 2021
Rapat Lintas Sektor dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Sidang ASEAN The 33rd TMHS PWG Meeting(Daring)
BPOM
BPOM, KEMENLU, KEMENDAG, KEMENKES, BSN & Asosiasi Pelaku usaha
19 Maret 2021
Sosialisasi Per BPOM No 4 Tahun 2021 Tentang Mekanisme MESOTSK (Daring)
BPOM
BPOM, Kementerian/Lembaga dan Asosiasi Pelaku Usaha
20 Maret 2021
Micronutrient as a strategic tandem of covid-19 vaccination and acceleration of stunting reduction. The role of multimicro- nutrient supplementation. (Daring)
IGI & KFI
IGI, KFI, BPOM, KEMENKES dan Pakar dibidangnya
23 Maret 2021
Sosialisasi Publik PP 5 dan PerBPOM Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor (Daring & Luring)
BPOM
BPOM, Asosiasi dan Pelaku Usaha
23 Maret 2021
Forum Komunikasi Jejaring Informasi dan Promosi OT SK (Daring & Luring)
BPOM
BPOM, Asosiasi dan Pelaku Usaha
APSKI Newsletter 3


Update Regulatory
UPDATE URPEDGAUTLEARTEO
R
YLA
T
O
R
Y
Dari mulai awal tahun sampai dengan 3 bulan berjalan di tahun 2021, sudah banyak kegiatan yang dilakukan Badan POM yang melibatkan APSKI sebagai salah satu stake holdernya. Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021, yaitu :
1. Brainstorming Rencana Penyusunan Regulasi di Bidang Obat Tradisional (OT), Suplemen Kesehatan (SK) dan Kosmetika tahun 2021
Pada awal tahun 2021, diskusi dengan Badan POM diawali dengan Brainstorming Rencana Penyusunan Regulasi di Bidang Obat Tradisional , Suplemen Kesehatan dan Kosmetika tahun 2021 yang dilakukan sebanyak dua kali pada hari Rabu, 27 Jan 2021 dan Kamis, 11 Februari 2021 (jilid 2).
Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Dra. Reri Indriani, Apt, MSi selaku Deputi Bidang Pengawasan Obat tradisional , Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika. Tujuan kegiatan brainstorming ini adalah untuk menjaring masukan dari stakeholder terkait peraturan-peraturan yang akan disusun oleh Badan POM dan untuk memastikan bahwa penyusunan peraturan di Kedeputian 2 tetap mengacu pada kaidah-kaidah Indeks Kualitas Kebijaan (IKK). Salah satu aspek IKK tersebut yaitu peraturan yang disusun harus tepat guna, bermanfaat dan dapat diterapkan oleh semua pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha.
Selanjutnya paparan dari Bpk. Drs. Tepy Usia, M.Phil, PhD selaku Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetika. Beliau menyampaikan target dan capaian kinerja tahun 2020, regulasi yang telah disusun pada tahun 2020, kajian yang telah diselesaikan pada tahun 2020, serta progress penyusunan regulasi tahun 2020-2021.
Regulasi Suplemen Kesehatan dan statusnya sampai tahun 2020 yang masih dalam proses pembahasan, pengajuan harmoninasi ke kemetrian hukum dan HAM, ataupun telah dilakukan konsultasi publik adalah berikut ini :
1. Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Periklanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, yang saat ini telah diundangkan pada tanggal 3 Februari 2021
3. Pedoman Klaim Suplemen Kesehatan
4. Pedoman Stabilitas Obat Tradisional dan Suplemen
Kesehatan
5. Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan
Mengandung Probiotik
6. Peraturan Badan POM tentang Penandaan Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan
7. Pedoman Clustering Jalur Hijau Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
8. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
Rencana regulasi suplemen Kesehatan tahun 2021 :
4 APSKI Newsletter
GU


No.
Standar
Hal yang Diatur
1.
Revisi PerBPOM no 11 Tahun 2020 tetang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan
• Pengaturan tentang produk dengan sertifikat merek • Perubahan pada Lampiran positif list SK
• Perubahan pada Lampiran Layanan Prioritas
2.
Perban POM Pengawasan Obat Kuasi
• Tata cara registrasi
• Persyaratan keamanan dan mutu
o Batasan bahan yang digunakan o Klaim yang diperbolehkan
o Penandaan dan iklan obat kuasi
3.
Pedoman Uji Klinik Suplemen Kesehatan
• Klaim dan metode pembuktian
• Pelaksanaan uji klinik suplemen Kesehatan • Time line
Diskusi berjalan dengan lancar terkait dengan masukan dan pertanyaan yang diaujukan Asosiasi dan peserta dari perusahaan lainnya. Terima kasih kepada Badan POM yang selalu melibatkan APSKI dari awal terkait dengan pembuatan regulasi Suplemen Kesehatan. Semoga Peraturan yang diterbitkan dapat diaplikasikan dengan baik.
2. Sosialiasi Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2021 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (OT) dan Suplemen Kesehatan (SK)
Kegiatan sosialiasi Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2021 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (MESOTSK) diselenggarakan pada hari Jumat 19 Maret 2021. Peraturan ini diundangkan tanggal 3 Februari 2021.
Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional , Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika yaitu Ibu Dra. Reri Indriani, Apt, MSi. Selanjutnya penyampaian paparan oleh 2 orang Direktur yaitu Bpk. Irwan, S.SI., Apt, M.KM selaku Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baru saja dilantik pada bulan Februari 2021, yaitu Ibu Drh. Rachmi Setyorini, MKM.
Sifat pelaporan efek samping untuk pemilik izin edar/pelaku usaha adalah bersifat wajib, seperti yang tercantum pada PERBPOM NO 4 tahun 2021 Pasal 2 ayat 2 menyatakan Pemegang Izin Edar yang mengedarkan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di wilayah Indonesia wajib melaporkan kasus efek yang tidak diinginkan kepada Kepala Badan melalui mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan ada batas waktu/ periode pelaporannya. Adapun bagi Tenaga Kesehatan dan Masyarakat, pelaporan ini bersifat sukarela, dimana periode pelaporan tidak ditentukan (jika ada kasus saja).
Jenis pelaporan yang diwajibkan ada 4 macam, yaitu : 1. Pelaporan Spontan :
Efek samping /kejadian yang tidak diinginkan (KTD)
serius dan non-serius
2. Pelaporan tindak lanjut regulatori Badan Otoritas
negara lain :
Jika badan pengawas negara lain (contoh FDA, TGA, HSA, dan lain-lain) melakukan tindak lanjut (contoh penarikan, pembatasan penggunaan) terhadap produk Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan dimana produk tersebut juga beredar di Indonesia, maka wajib juga melaporkan tindak lanjut tersebut ke Badan POM.
3. Pelaporan tindak lanjut pemegang izin edar di negara lain: Untuk produk Impor. Apabila produsen di Negara asal melakukan penarikan atau tindak lanjut lain yang terkait keamanan, maka importer wajib melaporkan ke BPOM.
4. Pelaporan keamanan pasca pemasaran berdasarkan hasil kajian risiko (PSUR)
• OT SK dengan bahan aktif baru;
• OT SK dengan kombinasi bahan aktif baru; dan/atau • OT SK yang berdasarkan kajian risiko telah
ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk dalam pelaporan keamanan pasca pemasaran
Berdasarkan pasal 7, waktu pelaporan untuk KTD adalah sebagai berikut :
• KTD Serius : paling lambat 15 hari
• KTD Non-serius : laporan disampaikan 2 kali dalam waktu
setiap 6 bulan (masing masing disampaikan pada Januari
dan Juli)
• Laporan NIHIL : laporan disampaikan 2 kali dalam waktu
setiap 6 bulan (masing masing disampaikan pada Januari
dan Juli)
• Pelaporan tindak lanjut regulatori Badan Otoritas negara
lain dan/atau pelaporan tindak lanjut Pemegang Izin Edar
APSKI Newsletter 5


di negara lain : paling lambat 5 hari setelah info diterima • Pelaporan tindak lanjut pemegang izin edar di negara
lain: sebanyak 4 (empat) kali selama 24 (dua puluh empat) bulan yang masing-masing disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali
• Pelaporan keamanan pasca pemasaran (Periodic Safety Update Report/PSUR) : sebanyak 4 (empat) kali selama 24 (dua puluh empat) bulan yang masing-masing disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali
Cara pelaporan efek samping/KTD ke Badan POM dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti e-reporting, Mobile Apps, surat elektronik, telepon, Halo BPOM ataupun melalui surat ke Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Badan POM.
Adapun implementasi bagi pelaku usaha adalah berikut ini: • Pemegang izin edar produk wajib melaporkan hasil
monitoring efek samping .
• Implementasi MESOTSK bagi pelaku usaha dapat
dilakukan melalui berbagai aktivitas sebagai berikut:
a. Membentuk unit / fungsi farmakovigilans OT SK
b. Menunjuk Penanggung Jawab Farmakovigilans
c. Melakukan pemantauan, pengumpulan dan evaluasi
semua informasi terkait aspek keamanan OT SK
yang diedarkan
d. Melakukan monitoring efek samping OT SK dan
melaporkan hasilnya ke Badan POM
e. Dokumentasi farmakovigilans yang baik dengan
memperhatikan kerahasiaan dokumen
Selanjutnya untuk memudahkan implementasi peraturan tersebut, Badan POM akan membuatkan tools untuk pelaksanaan mandatory pharmacovigilance.
3. Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Konsultai Publik Rancangan Peraturan Badan POM tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika
Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik ini dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021. Terdapat beberapa pembicara pada acara ini, yaitu : Asisten Deputi Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan POM, Bpk. Reghi Perdana, S.H., LL.M. dan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Ibu Drh. Rachmi Setyorini, MKM.
PP 5 tahun 2021 merupakan amanat dari UU No. 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi 18 Sektor, termasuk di bidang obat dan makanan. Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini mengatur beberapa hal yang tercantum dalam lampirannya yaitu :
6 APSKI Newsletter


• Kode KBLI/KBLI acuan, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, durasi, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha per sektor (Lampiran I).
• Kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha per sektor (Lampiran II).
• Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lampiran III)
Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga setelah persetujuan Presiden. Prinsip dasar adalah closed list, artinya seluruh Perizinan Berusaha yang diberlakukan harus mengacu kepada PP, tidak dimungkinkan untuk menambah jenis Perizinan Berusaha yang baru.
Sebagai amanat dari PP tersebut, saat ini Badan POM sedang menyusun Rancangan Peraturan Badan POM tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan yang rencananya akan diundang di bulan April 2021 .
Tujuan dari rancangan peraturan Badan POM ini adalah untuk menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan yang tercantum dalam lampirannya.
Terdapat 16 Standar Dan Persyaratan Terkait Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan, yaitu :
1. Izin Edar Obat Tradisional
2. Izin Edar Obat Kuasi
3. Izin Edar Suplemen Kesehatan
4. Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat
Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetika
5. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat
Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetika
6. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
7. Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat
Tradisional yang Baik Secara Bertahap
8. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi dan/atau
Pengujian Obat Tradisional Bersama dengan Obat
Kuasi, Kosmetika dan Pangan Olahan
9. Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di
Fasilitas Pangan
10. Rekomendasi Importir Obat Tradisional/Suplemen
Kesehatan dan Badan Usaha di Bidang Pemasaran Suplemen Kesehatan Sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia
11. Persetujuan Iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan
12. Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan
13. Surat Keterangan Impor Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, serta Bahan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan
14. Pemasukan Melalui Mekanisme Jalur Khusus atau Special Access Scheme Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan
15. Rekomendasi Persetujuan Impor Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai Barang Komplementer
16. Rekomendasi untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Importir Produsen Bahan Berbahaya untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan
Isi standar dan persyaratan meliputi 6 hal, yaitu Ruang Lingkup, Istilah dan Definisi, Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, Sarana, serta Penilaian kesesuaian dan pengawasan. Terkait dengan Standar dan Persyaratan Izin Edar Suplemen Kesehatan, penilaian kesesuaian dan pengawasan meliputi :
Penilaian kesesuaian :
1.
2.
Tingkat risiko:
• Tinggi untuk pra registrasi, registrasi baru, registrasi
variasi mayor, dan registrasi ulang
• Menengah tinggi untuk Registrasi baru ekspor dan
registrasi variasi minor dengan persetujuan
• Menengah rendah untuk Registrasi variasi minor
dengan notifikasi.
Evaluasi kesesuaian dokumen permohonan dengan persyaratan dilakukan melalui proses evaluasi sesuai dengan timeline.
Pengawasan:
• Pengawasan dilakukan oleh Badan POM secara rutin
atau incidental
• Pengawasan dilakukan dengan : pemeriksaan pada
fasilitas produksi dan distribusi suplemen kesehatan; pengawasan peredaran suplemen kesehatan secara daring (online); pengawasan terhadap mutu suplemen kesehatan; pengawasan terhadap penandaan, promosi,v dan iklan suplemen kesehatan; monitoring efek samping suplemen kesehatan.
• Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan produksi dan importasi kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Untuk mengetahui rancangan peraturan ini secara lebih lengkap dapat diakses pada www.jdih.pom.go.id.
Disusun oleh :
apt. Dra. Ayu Puspitalena RTR, MP
Ketua Team Teknis
APSKI Newsletter 7


Daftar Anggota
PT. ACG Indonesia
PT Brands Suntory Indonesia
PT Deltomed Laboratories
PT Harmoni Dinamik Indonesia (High Desert)
PT Kalbe Blackmores Nutrition
PT Megasetia Agung Kimia
PT Nu Skin Distribution Ind
PT Phytochemindo Reksa
PT Sanghiang Perkasa
PT. Sinergiplasindo
PT Tempo Scan Pacific
PT Amindoway Jaya
PT Brenntag
PT Dexa Medica
PT Herbalife Indonesia
PT Kalbe Farma
PT. Midix Graha Farma
PT Nutrigizindo Nusantara
PT Procter & Gamble Home Products Indonesia
PT Sanofi- Aventis Indonesia
PT Soho Industri Pharmasi
PT. Trias Sukses Dinamika
PT Aimfood Manufacturing Indonesia
PT Capsugel Indonesia
PT DSM Nutritional Products Ind
PT Imedco Djaja
PT KK Indonesia
PT Morinda Independen
PHAROS GROUP
PT Nutrindo Jaya Abadi
PT Radiant Sentra Nutrindo
PT Sari Enesis
PT. Sri Aman Corporindo
PT Ultra Sakti
PT Bayer Indonesia
PT Citra Nusa Insan Cemerlang
PT Fathonah Amanah Shidiq Tabligh (FAST)
PT Indosehat Lestari
PT Kompak Indopola
PT Nano Herbaltama Internasional
PT Oriflame
PT. Razedo Grup Sukses
PT. Setia Kawan Abadi
PT Sterling Product Indonesia (Glaxosmith)
PT Unicity Indonesia
PT Berjaya Cosway Indonesia
PT Combiphar
PT. Galenium Pharmasia Lab
PT Indocare Citrapasific
PT Konimex
PT. New Image
PT Perfect Resources Indonesia
PT Reckitt Beckinser Indonesia
PT Shaklee Indonesia
PT Sunhope Nutrisi
PT Universal Health Network
PT Bintang Toedjoe
PT Darya-Varia Laboratoria, TBK
PT Gema Manggala Chemindo
PT Jeunesse Global
PT Lapi Laboratories
PT Nova Chemie Utama
PT. Pertiwi Agung
PT Saka Farma
PT Signa Husada
PT Suryaprana Nutrisindo
PT USANA Health Sciences Indonesia
PT Bio Organik Nusantara
PT Daxen Indonesia
PT. H&E Dermatech Indonesia
PT K-LINK Indonesia
PT Lipwih Synergylab Estetika
PT Novell Pharmaceutical Laboratories
PT PM - International Indonesia
PT Sanbe Farma
PT Sintesa Duta Sejahtera
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
PT Wirasindo Utama Sejati
* Untuk perusahaan yang tidak terdaftar di dalam list anggota mohon hubungi [email protected] untuk informasi lebih lanjut.
8 APSKI Newsletter