A. PENDAHULUAN 1. SEJARAH SYAHBANDAR Syahbandar adalah jabatan atau gelar dalam dunia kelautan yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasan pelabuhan, kapal dan kegiatan pelayaran di wilayah tertentu. Istilah "syahbandar" sendiri berasal dari bahasa Persia "shahbandar" yang berarti "pemegang kunci raja" atau "penjaga pelabuhan". Sejarah syahbandar di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman kolonial Belanda, di mana syahbandar berperan sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan pelabuhan dan pelayaran di wilayah Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sistem syahbandar diwariskan dari pemerintah kolonial Belanda dan diteruskan oleh pemerintah Indonesia. Dalam perkembangannya, tugas dan tanggung jawab syahbandar semakin berkembang dan diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1965 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Keamanan dan Keselamatan Pelayaran, yang mengatur tentang pengawasan dan pengaturan pelayaran di Indonesia, termasuk tugas dan tanggung jawab syahbandar. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengawasan dan Pengaturan Pelayaran (BPPP) yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan mengatur kegiatan pelayaran di seluruh Indonesia. BPPP kemudian diubah menjadi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) pada tahun 1998, yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pelayaran di seluruh Indonesia, termasuk pengawasan syahbandar. Syahbandar di Indonesia menjadi bagian integral dari sistem pengawasan dan pengaturan pelayaran, dan berperan penting dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran pelayaran dan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Tugas utama syahbandar meliputi pengawasan pelabuhan dan aktivitas pelayaran, termasuk pengamanan kapal, barang dan penumpang yang masuk atau keluar dari pelabuhan serta penegakan aturan dan peraturan di pelabuhan. Syahbandar juga bertanggung jawab atas penanganan bencana alam di pelabuhan seperti gempa
2 bumi, banjir, atau gelombang pasang. Selain itu, syahbandar juga berperan sebagai perwakilan pemerintah di pelabuhan dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan Badan Pengawas Transportasi Laut untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan dan pelayaran di pelabuhan berjalan dengan lancar, efisien dan aman. Tugas dan tanggung jawab syahbandar diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keselamatan Pelayaran. Pada tahun 2014 terbentuk Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi pelabuhan di Indonesia. Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas kapal di perairan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi pelabuhan di Indonesia. Sebelumnya, di pelabuhan Tanjung Priok terdapat dua lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas kapal, yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) dan Syahbandar Tanjung Priok. Namun, setelah adanya kebijakan restrukturisasi pelabuhan oleh pemerintah Indonesia, kedua lembaga tersebut digabungkan menjadi Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. Tujuan dari pembentukan Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok adalah untuk memperkuat pengawasan dan pengaturan lalu lintas kapal di perairan pelabuhan Tanjung Priok, serta meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa pelabuhan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan pelabuhan yang aman, efisien, dan efektif. Tugas Kesyahbandaran Utama diatur dalam Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran utama, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok memiliki tugas-tugas yang sama dengan lembaga Syahbandar sebelumnya yaitu mengatur dan mengawasi lalu lintas kapal di perairan pelabuhan Tanjung Priok, memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa pelabuhan, serta melakukan penegakan hukum dan keamanan di pelabuhan. Namun, Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok juga memiliki tugas tambahan, seperti mengembangkan sistem pengaturan lalu lintas kapal yang lebih
3 modern dan efektif, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihakpihak terkait lainnya, seperti pihak keamanan, pihak pelabuhan, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK a. Tugas Pokok Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 pasal 2 menyebutkan bahwa Kantor Kesyahbandaran Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan 8 keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. b. Fungsi Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 pasal 2 menyebutkan bahwa Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok mempunyai fungsi yaitu : 1) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. 2) Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran. 3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal. 4) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasillitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi. 5) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue) pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman
4 kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. 6) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal 7) Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. 9) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat. 3. PEMERIKSAAN KELAIKLAUTAN KAPAL Pemeriksaan Keselamatan kapal dan keamanan pelayaran adalah dua hal mutlak yang harus diperhatikan oleh perusahaan pelayaran. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meminimalisir adanya kecelakaan kapal, diperlukan adanya pemeriksaan kapal oleh pihak terkait. Pemeriksaan dirancang untuk mengkonfirmasi bahwa kapal beroperasi sesuai dengan praktik yang wajar untuk menilai dan menanggulangi risiko kesehatan di kapal. Pemeriksaan memberikan gambaran tentang operasi kapal dan bagaimana sistemnya diimplementasikan dan dijaga. Petugas pemeriksa harus mengetahui risiko yang muncul dari berbagai macam aktivitas di kapal dan keefektivan penaksiran risiko dan tindakan penanggulangan di kapal. Kualitas prosedur operasional dan implementasinya harus dievaluasi. Pemeriksaan harus menentukan apakah operator kapal dan atau nahkoda telah mengidentifikasi bahaya yang relevan, risiko kesehatan yang dinilai dan tindakan penanggulangan yang sesuai untuk menangani risiko tersebut secara efektif (Organization, 2011). Pemeriksaan kelaiklautan kapal adalah proses pemeriksaan dan penilaian terhadap keselamatan dan keamanan kapal serta kesiapan operasionalnya untuk berlayar. Pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas keamanan laut atau surveyor yang terlatih dan diakui oleh badan pengawas pelayaran. Pemeriksaan kelaiklautan kapal meliputi pemeriksaan terhadap kondisi fisik kapal seperti keadaan lambung, dek, struktur,
5 mesin, peralatan navigasi, komunikasi, keamanan dan keselamatan, serta dokumen dan sertifikat kapal yang harus lengkap sesuai dengan peraturan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kapal aman dan dapat digunakan untuk berlayar dengan selamat. Ada beberapa jenis pemeriksaan kelaiklautan kapal yang umum dilakukan, di antaranya: a. Pemeriksaan prapenyeberangan (pre-departure inspection), yaitu pemeriksaan yang dilakukan sebelum kapal berangkat dari pelabuhan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal siap berlayar dengan kondisi dan kelengkapan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan. b. Pemeriksaan berkala (periodic inspection), yaitu pemeriksaan rutin yang dilakukan pada interval tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kapal masih memenuhi standar keselamatan dan keamanan dan mampu beroperasi dengan efisien. c. Pemeriksaan khusus (special survey), yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada interval tertentu untuk memeriksa kondisi struktural dan mesin kapal secara menyeluruh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal masih dapat digunakan untuk berlayar dengan selamat. Proses pemeriksaan kelaiklautan kapal melibatkan beberapa aspek teknis dan administratif, di antaranya: a. Pemeriksaan fisik kapal, yaitu pemeriksaan terhadap kondisi lambung kapal, struktur, mesin, peralatan navigasi, komunikasi, keamanan dan keselamatan, serta persyaratan lain yang ditetapkan. b. Pemeriksaan dokumen dan sertifikat, yaitu pemeriksaan terhadap dokumen dan sertifikat kapal yang harus lengkap dan up-to-date sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. c. Pemeriksaan terhadap sistem manajemen keamanan (ISM), yaitu pemeriksaan terhadap sistem manajemen keamanan kapal yang harus memenuhi standar keselamatan internasional.
6 Pemeriksaan kelaiklautan kapal dilakukan secara berkala sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Jika kapal tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka kapal harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum diizinkan berlayar. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran dan mencegah terjadinya kecelakaan laut. 4. MARINE INSPECTOR Marine mempunyai arti yaitu berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan dunia pelayaran sedangkan menurut pengetahuan umum, marine lebih didefinisikan kepada laut atau lautan yang merupakan kumpulan air asin di permukaan bumi yang memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua, seperti laut Jawa dan laut merah sedangkan lautan merupakan laut yang sangat luas, seperti lautan hindia, laut atlantik dan lautan pasifik. Pengertian laut ini sama dengan pengertian laut menurut kamus lain, yaitu bahwa laut merupakan kumpulan air asin yang berkaitan satu sama lain dilihat dari aspek suatu wilayah kedaulatan negara (yuridis) sebagai pemersatu bangsa. Sedangkan inspektor dalam definisi umumya yaitu orang atau pejabat yang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu objek yang memiliki wewenang dan kompetensi dalam hal ini dikaitkan dengan segala sesuatu yang menyangkut dengan laut, kelautan atau perkapalan. Marine inspector atau inspektur maritim adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan keamanan kapal, serta memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan kapal peran marine inspector sangat penting. Marine Inspector dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertugas untuk mengawasi, memeriksa, menguji agar kapal laik laut yang berkaitan dengan aspek keselamatan kapal dan keselamatan jiwa dilaut (Safety of Life at Sea) untuk diberikan sertifikat-sertifikatnya setelah dilakukan pemeriksaan serta pengujian. (Saribanon & Sakti, 2016). Selain itu, Marine Inspector mempunyai peran dan tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi, sertifikasi,
7 dan pelaporan di bidang rancang bangun, pengukuran, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis, dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamtan kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal bagi kapal berbendera kebangasaan indonesia yang berlayar di perairan Indonesia maupun Internasional untuk semua jenis kapal dan semua ukuran. Tugas-tugas utama seorang marine inspector adalah memastikan bahwa kapalkapal yang beroperasi di perairan tertentu memenuhi persyaratan keselamatan dan kepatuhan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab seorang marine inspector secara lebih lengkap: a. Memeriksa Keselamatan Kapal, Marine inspector bertanggung jawab untuk memeriksa keselamatan kapal, yang mencakup memastikan bahwa peralatan keselamatan kapal seperti lifeboat, lifejacket, dan alat-alat penyelamatan lainnya dalam kondisi yang baik dan siap digunakan pada saat dibutuhkan. b. Memeriksa Kelaikan Kapal, Marine inspector memeriksa kelaikan kapal dengan memastikan bahwa mesin dan peralatan navigasi berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini juga termasuk memeriksa kondisi fisik kapal dan bahan bakar yang digunakan. c. Memeriksa Dokumen dan Sertifikasi Kapal, Marine inspector memeriksa dokumen kapal seperti sertifikat keselamatan, sertifikat pendaftaran, dan dokumen lainnya untuk memastikan bahwa kapal memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. d. Memeriksa Kepatuhan Terhadap Standar Lingkungan dan Kebersihan, Marine inspector memeriksa kepatuhan kapal terhadap standar lingkungan dan kebersihan yang telah ditetapkan, termasuk pemrosesan limbah, pengelolaan limbah, dan kondisi sanitasi kapal. e. Melakukan Inspeksi Rutin, Marine inspector melakukan inspeksi rutin pada kapalkapal yang beroperasi di perairan tertentu untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut memenuhi standar keselamatan dan kelaikan yang telah ditetapkan.
8 f. Menyusun Laporan, Marine inspector menyusun laporan hasil inspeksi yang mencakup temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan hukum yang berlaku. Marine inspector dapat bekerja di berbagai lembaga seperti badan pemerintah, lembaga klasifikasi, atau perusahaan swasta yang terkait dengan industri perkapalan dan transportasi laut. Keterlibatan marine inspector sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kepatuhan hukum kapal serta memastikan transportasi laut yang aman dan efisien. 5. REGULASI DAN PERATURAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN KAPAL Peraturan dan regulasi terkait pemeriksaan kapal yang menjadi acuan bagi marine inspector dalam melakukan tugasnya: a. International Maritime Organization (IMO) IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengembangkan standar internasional untuk keselamatan dan keamanan maritim. Tujuan utama IMO adalah memastikan keamanan maritim, mencegah polusi laut, meningkatkan efisiensi transportasi laut, dan melindungi kepentingan semua negara anggota. IMO mengembangkan peraturan dan standar internasional yang mengatur berbagai aspek kegiatan maritim, termasuk keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, keamanan pelayaran, pelatihan dan sertifikasi awak kapal, serta efisiensi energi. Organisasi ini juga bekerja sama dengan negaranegara anggota dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan pengembangan teknologi maritim yang berkelanjutan. b. International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) SOLAS adalah konvensi internasional yang ditetapkan oleh IMO untuk memastikan keselamatan kapal dan pencegahan kecelakaan laut. Konvensi ini mencakup standar keselamatan kapal, peralatan keselamatan, dan prosedur operasi, dan memerlukan sertifikat kelaikan kapal yang dikeluarkan oleh pihak
9 berwenang sebagai persyaratan untuk kapal beroperasi. SOLAS mengatur berbagai aspek keselamatan maritim, termasuk konstruksi dan desain kapal, peralatan keselamatan seperti lifeboat, life jacket, sistem pemadam kebakaran, sistem komunikasi, tata letak kapal, prosedur evakuasi, keamanan pelayaran, dan pelatihan awak kapal. c. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) adalah perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Konvensi ini bertujuan untuk memastikan standar pelatihan, sertifikasi, dan tugas pengawasan (watchkeeping) bagi para pelaut di seluruh dunia. Konvensi ini mengatur persyaratan pelatihan dan sertifikasi bagi awak kapal di berbagai tingkatan, termasuk nakhoda, perwira, personel teknis, dan personel keselamatan. STCW mencakup berbagai bidang, termasuk pengetahuan dan keterampilan navigasi, manajemen keamanan, pertolongan dan keselamatan, komunikasi, perawatan kesehatan di kapal, tanggap darurat, serta aspek hukum dan etika maritim. Konvensi ini juga mengatur durasi dan struktur program pelatihan, serta persyaratan untuk mendapatkan sertifikat keahlian yang diakui secara internasional. Tujuan utama STCW adalah untuk memastikan bahwa awak kapal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif. Hal ini penting untuk keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam industri maritim. d. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) adalah perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Konvensi ini mengatur berbagai jenis polusi yang mungkin
10 dihasilkan oleh kapal, termasuk pencemaran minyak, pencemaran oleh bahan kimia berbahaya, pencemaran oleh sampah, pencemaran udara, dan polusi air ballast. Konvensi ini mencakup persyaratan untuk instalasi perlindungan lingkungan seperti pemisahan minyak, pengolahan limbah, sistem pengendalian emisi gas buang, serta aturan tentang pembuangan limbah, sampah, dan air ballast. MARPOL juga mengatur persyaratan bagi kapal-kapal terkait penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan, penggunaan peralatan pengolahan limbah yang memadai, dan pelaporan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. e. Classification Society Kapal yang dioperasikan untuk tujuan komersial biasanya akan mendaftar dengan masyarakat klasifikasi untuk mendapatkan sertifikat kelas. Masyarakat klasifikasi melakukan pemeriksaan secara rutin pada kapal untuk memastikan bahwa kapal memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang ditetapkan. Undang-undang Indonesia terkait pemeriksaan kapal antara lain adalah: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggaraan pelayaran dan keamanan pelayaran, termasuk persyaratan pemeriksaan kapal, sertifikasi kapal, dan sertifikasi pelaut. b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Laut, Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan keselamatan kapal, peralatan keselamatan, prosedur operasi, dan tata cara pemeriksaan kapal. c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Kapal di Pelabuhan, Peraturan ini mengatur tata cara pemeriksaan kapal oleh marine inspector di pelabuhan, termasuk persyaratan dokumen dan peralatan kapal, serta tata cara inspeksi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan Kapal, Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pemeliharaan kapal, termasuk inspeksi dan perawatan kapal untuk memastikan bahwa kapal tetap dalam kondisi yang baik dan aman untuk beroperasi.
11 e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan Teknis dan Prosedur Pemeriksaan Kapal, Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan teknis dan prosedur pemeriksaan kapal oleh marine inspector, termasuk persyaratan dokumen, inspeksi fisik, dan pengujian peralatan kapal. Marine inspector harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut dalam melakukan pemeriksaan kapal di Indonesia. Mereka harus menjamin bahwa kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kepatuhan hukum, serta memastikan bahwa kapal dapat beroperasi dengan aman dan efisien di perairan Indonesia. B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Standar Operasional Prosedur adalah dokumen tertulis yang menjelaskan langkahlangkah sistematis yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu tugas atau proses dalam sebuah organisasi. Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tugas atau proses memiliki pemahaman yang sama tentang cara melakukannya dengan konsisten dan efisien. Standar Operasional Prosedur mencakup detail tentang tugas atau proses yang akan dilaksanakan, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti, peran dan tanggung jawab individu yang terlibat, peraturan dan kebijakan yang berlaku, dan metode pengendalian dan pengawasan. Standar Operasional Prosedur juga dapat mencakup informasi tambahan seperti definisi istilah, alat atau peralatan yang digunakan, pedoman troubleshooting, dan referensi yang relevan.
12 1. PERLENGKAPAN KESELAMATAN Standar Operasional Prosedur pemeriksaan kapal bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan kapal sudah dilakukan dengan baik dan efisien. Adapun perlengkapanperlengkapan yang harus digunakan sebelum melalukan pemeriksaan kapal, sebagai berikut: a. Jaket Pelampung (Life jacket) Life jacket dirancang untuk memberikan bantuan apung kepada individu dalam keadaan darurat di perairan, seperti kecelakaan kapal atau kejadian darurat lainnya. Fungsi utama life jacket adalah untuk menjaga agar pemakainya tetap mengapung di atas permukaan air dengan memanfaatkan daya apung yang dimiliki. Life jacket biasanya terbuat dari bahan yang ringan dan tahan air, serta dilengkapi dengan bahan pengapung seperti busa atau tabung udara yang membantu menjaga pemakainya mengapung. Life jacket umumnya dilengkapi dengan tali pengikat atau pengait untuk memastikan jaket tetap terpasang dengan aman pada tubuh pemakai. Beberapa life jacket juga dilengkapi dengan peluit darurat yang digunakan untuk memberikan tanda atau sinyal dalam situasi darurat. Dalam pemeriksaan kapal, penting untuk memastikan bahwa life jacket
13 tersedia dalam jumlah yang memadai dan dalam kondisi baik. Hal ini termasuk memeriksa keutuhan bahan, kelayakan penggunaan, dan ketersediaan life jacket dalam area yang mudah diakses dan dapat ditemukan dengan cepat saat dibutuhkan. Pemeriksaan life jacket juga meliputi periksa tanggal kedaluwarsa, periksa apakah ada kerusakan fisik seperti sobekan atau retakan pada material, periksa kebersihan dan kekeringan life jacket, serta pastikan semua pengait dan penjepitnya berfungsi dengan baik. b. Topi Keselamatan (Safety Helmet) Helm keselamatan dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap benturan atau jatuhnya benda berat yang dapat menyebabkan cedera serius pada kepala. Fungsi utama safety helmet adalah untuk menyerap dan menyebar energi kinetik dari benturan, sehingga mengurangi risiko cedera pada kepala. Helm keselamatan umumnya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap tekanan, seperti polikarbonat atau ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene). c. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Jenis sepatu khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan pada kaki dan kaki bagian bawah dari potensi bahaya di lingkungan kerja, termasuk saat melakukan pemeriksaan kapal. Sepatu keselamatan memiliki fitur dan konstruksi khusus yang dapat melindungi pemakainya dari berbagai risiko cedera, seperti benturan, tekanan, tumpahan bahan kimia, kelembaban, atau bahaya lainnya. Berikut adalah beberapa fitur umum yang dimiliki oleh sepatu keselamatan: 1) Pelindung Baja di Ujung Kaki 2) Sol Anti-Tusuk 3) Tali Penyangga 4) Bahan Tahan Air dan Anti-Slip 5) Bahan Tahan Kimia 6) Perlindungan pada Bagian Sisi dan Tumit
14 d. Sarung Tangan Keselamatan (Safety Gloves) Perlengkapan penting dalam pemeriksaan kapal untuk melindungi tangan dari berbagai bahaya fisik dan kimia yang mungkin terjadi. Sarung tangan keselamatan dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi cedera, kontaminasi, atau iritasi pada tangan. Berikut adalah beberapa jenis sarung tangan keselamatan yang umum digunakan dalam pemeriksaan kapal: 1) Sarung Tangan Berbahan Nitril 2) Sarung Tangan Berbahan Lateks 3) Sarung Tangan Berbahan Karet Neoprene 4) Sarung Tangan Berbahan Vinil 5) Sarung Tangan Berbahan Kevlar e. Kacamata Keselamatan (Safety Glasses) Kacamata keselamatan dirancang khusus untuk memberikan perlindungan terhadap pecahan, partikel terbang, bahan kimia, atau bahaya lainnya yang dapat mengenai mata. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang kacamata keselamatan: 1) Lensa Tahan Pecah 2) Lensa Anti-Gores 3) Bingkai dan Pelindung Samping 4) Kacamata Ventilasi 5) Kacamata Tambahan f. Masker Pelindung (Protective Mask) Masker yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko cedera atau bahaya di lingkungan kerja. Masker keselamatan dapat melindungi pengguna dari partikel udara, bahan kimia, debu, gas berbahaya, asap, atau kontaminan lainnya yang dapat membahayakan sistem pernapasan. Berikut adalah beberapa jenis masker keselamatan yang umum digunakan:
15 1) Particulate Respirators 2) Gas Masks 3) Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) 4) Combination Respirators g. Penutup telinga (Earplug) Perangkat yang digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan atau suara berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan pendengaran atau ketidaknyamanan. Earplug sering digunakan di lingkungan kerja yang bising, termasuk dalam pemeriksaan kapal di mana terdapat suara mesin, alat berat, atau proses industri yang berisik. Berikut adalah beberapa jenis earplug yang umum digunakan: 1) Foam Earplugs 2) Pre-Molded Earplugs 3) Custom-Molded Earplugs 4) Electronic Earplugs h. Wearpack adalah jenis pakaian kerja atau seragam yang dirancang khusus untuk digunakan dalam situasi kerja tertentu. Biasanya, wearpack terbuat dari bahan yang tahan lama dan kuat, yang mampu memberikan perlindungan fisik dan kenyamanan bagi pekerja. Wearpack umumnya terbuat dari bahan yang tahan terhadap keausan, goresan, dan bahan kimia. Beberapa bahan yang sering digunakan meliputi katun, polyester, atau kombinasi keduanya. Wearpack juga memiliki strip reflektif atau warna cerah untuk meningkatkan visibilitas pekerja, terutama dalam kondisi cahaya rendah atau saat bekerja di sekitar lalu lintas kendaraan. 2. PEMERIKSAAN KESELAMATAN KAPAL Pemeriksaan keselamatan kapal dilakukan untuk memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan hukum.
16 a. Dasar Hukum Dasar hukum pemeriksaan keselamatan kapal merujuk pada landasan hukum yang mengatur dan memungkinkan dilakukannya pemeriksaan terhadap kapal. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan harus memahami dasar hukum yang berlaku dan memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada umumnya, beberapa dasar hukum yang mengatur pemeriksaan keselamatan kapal antara lain: 1) Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 200 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi 9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia 10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran
17 11) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan 12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan 13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan 14) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjul Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal 16) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2021 tentang Stabilitas Kapal 17) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2021 tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal 18) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal dan Komponen kapal 19) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan 20) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/19/DJPL-12 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Kode Perlengkapan Keselamatan Jiwa (LSA Code) 21) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/19/DJPL-12 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Kode International Untuk Sistem Keselamatan Kebakaran (FSS Code) 22) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/3/DJPL-17 tentang Prosedur Pengedokan (Perlimbungan) Kapal
18 23) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 24) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/16/DJPL-17 Tentang Lambung Timbul Tongkang Geladak 25) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/8/DJPL-17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang 26) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/9/20/DJPL2012 Tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 27) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/43/4/DJPL14 tentang Pemberlakuan Kode Maritim International Barang Berbahaya (IMDG Code) 28) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/1/15/DJPL12 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Kode International Maritim Muatan Padat Curah (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) 29) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/2/DJPL-12 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Kode Konstruksi dan Peralatan Kapalkapal yang Mengangkut Muatan Kimia Berbahaya Curah (IBC Code) 30) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/3/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Kode International Konstruksi Dan Peralatan KapalKapal Yang Mengangkut Muatan Gas Cair (IGC Code) 31) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PK.202/1/7/DJPL-15 Tahun 2015 tentang Kode Keselamatan Kapal Fungsi Khusus, 2008 (Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008) 32) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PY.66/1/2-02 Tahun 2002 tentang Persyaratan Keselamatan bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT.500 33) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PK.67/1/13/DJPL-07 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Uji Coba Berlayar Kapal (Sea Trial)
19 34) Surat Edaran Direktur Perkapalan Dan Kepelautan Nomor SE.64/PK/DK/2019 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penimbalan Pedoman (Compasseren) 35) Surat Edaran Direktur Perkapalan Dan Kepelautan Nomor UM.003/18/5/DK18 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pengesahan Gambar Sebagai Dasar Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal 36) Surat Edaran Direktur Perkapalan Dan Kepelautan Nomor SE.89/PK/DK/2020 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Kewajiban Kapal untuk Menggunakan Satelit EPIRB 37) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut SE.1 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 38) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/4/3/DJPL16 Tahun 2016 tentang Kewajiban Menggunakan Sistem Informasi dan Tampilan Elektronik (ECDIS) dan Penyamaan Penafsiran terhadap Lampiran Konvensi SOLAS Mengenai Catatan Peralatan terkait Peta Nautik dan ECDIS 39) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/14/20/DJPL-12 Tahun 2012 tentang Penanganan Muatan Batu Bara dalam Pengankutan Melalui Laut 40) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut SE.7 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Daerah Pelayaran Pada Sertifikat Keselamatan 41) Surat Edaran Direktur Perkapalan Dan Kepelautan Nomor 8/PK/DK/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ships) 42) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 9/PK/DK2019 Tahun 2019 tentang Kapal Layar Motor (KLM) Pengangkut Wisatawan
20 43) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/72/2/DJPL-17 Tahun 2017 tentang Format Sertifikat Kapal Tradisional Pengangkutan Barang dengan Tonase Kotor <GT.500 44) Safety Of Life At Sea 19174 45) International Life Saving Appliance Code (LSA Code) 46) International Code For Fire Safety System (FSS Code) 47) International Maritime Dangerous Goods (IMDG Code) 48) International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code) 49) International Code for the Construction and Equipment of Ships Carriying Dangerous Chemical in Bilk (IBC Code) 50) International Code Of The Construction And Equipment Of Ships Carriying Liquefied Gases In Bulk (IGC Code) 51) Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008 pada Resolution MSC.266(84) 52) KUHD Pasal 348,349,351 dan 352 53) ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Pelayanan Jasa. b. Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal Sertifikat pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal terdiri dari: 1) Penerbitan Surat Pengantar Pengesahan Gambar Kapal Bangunan Baru 2) Pengukuhan Sertifikat Service Peralatan Keselamatan Pelayaran 3) Penerbitan Surat Pengantar Sertifikat Sementara Menjadi Permanen 4) Penerbitan Surat Pengantar Pengesahan Gambar Dalam Rangka Perombakan 5) Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara 6) Penerbitan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal 7) Penerbitan Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal 8) Penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio Kapal 9) Penerbitan Pembaharuan Sertifikat Keselamatan Kapal Atau Pengawasan Docking
21 10) Penerbitan Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods) 11) Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Muatan Padat Secara Curah (IMSBC) 12) Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Muatan Kimia Berbahaya Secara Curah (Dangerous Chemical In Bulk) 13) Penerbitan Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah (Liquefied Gases In Bulk) 14) Penerbitan Sertifikat Kapal Dengan Fungsi Khusus (Ship Safety Special Purpose) 15) Penerbitan Pembaharuan Atau Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang 16) Penerbitan Pembaharuan Atau Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang <GT500 17) Sea Trial Dan Compasseren 18) Pengukuhan Jurnal Kapal 19) Pengarsipan c. Keterkaitan Keterkaitan antara konsep, proses, entitas dan peraturan persyaratan dalam pemeriksaan keselamatan yang sudah ditetapkan dengan pemeriksaan keselamatan kapal. 1) Pedoman Mutu Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok 2) Standar Operasional Prosedur Surat Masuk 3) Standar Operasional Prosedur Surat Keluar 4) Standar Operasional Prosedur Kearsipan 5) Standar Operasional Prosedur Pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan (PUP)
22 d. Perlengkapan Perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses pemeriksaan keselamatan kapal, sebagai berikut: 1) Komputer atau Laptop 2) Alat Tulis Kantor 3) Printer 4) Alat Keselamatan Kerja 5) Kamera e. Alur Pemeriksaan Keselamatan Kapal Alur pemeriksaan keselamatan kapal mengacu pada langkah-langkah sistematis yang diikuti dalam melakukan pemeriksaan terhadap keselamatan kapal. Alur ini dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek penting terkait keselamatan kapal diperiksa secara menyeluruh dan terdokumentasi dengan baik.alur pemeriksaan keselamatan kapal, sebagai berikut: 1) Alur pemeriksaan keselamatan kapal untuk sertifikat: a) Penerbitan Surat Pengantar Pengesahan Gambar Kapal Bangunan Baru b) Penerbitan Surat Pengantar Sertifikat Sementara Menjadi Permanen c) Penerbitan Surat Pengantar Pengesahan Gambar Dalam Rangka Perombakan
23
24 2) Alur pemeriksaan keselamatan kapal untuk pengukuhan Sertifikat Service Peralatan Keselamatan Pelayaran 3) Alur pemeriksaan keselamatan kapal untuk sertifikat: a) Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara b) Penerbitan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal c) Penerbitan Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal d) Penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio Kapal e) Penerbitan Pembaharuan Sertifikat Keselamatan Kapal Atau Pengawasan Docking f) Penerbitan Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods) g) Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Muatan Padat Secara Curah (IMSBC)
25 h) Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Persyaratan Muatan Kimia Berbahaya Secara Curah (Dangerous Chemical In Bulk) i) Penerbitan Sertifikat Internasional Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah (Liquefied Gases In Bulk) j) Penerbitan Sertifikat Kapal Dengan Fungsi Khusus (Ship Safety Special Purpose) k) Penerbitan Pembaharuan Atau Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang l) Penerbitan Pembaharuan Atau Perpanjangan Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang <GT500
26 4) Alur pemeriksaan keselamatan kapal untuk Sea Trial Dan Compasseren 5) Alur pengukuhan jurnal kapal
27 3. KONSEP PEMERIKSAAN KESELAMATAN KAPAL Konsep Persyaratan Khusus Untuk Kapal Mengangkut Barang Berbahaya
28 Konsep Sertifikat Internasional Kelayakan Untuk Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah
29 Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Barang Dengan Tonase Kotor GT35 S.D < GT500
30 Konsep Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan
31
32 Konsep Sertifikat Keselamatan Kapal Dengan Fungsi Khusus
33 Konsep Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
34 Konsep Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang
35 Konsep Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
36
37 Konsep Perlengkapan Perlatan Keselamatan Kapal (Lifeboat, Rescue Boat, CO2 System, ILR, PMK)
38
39 “Tak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi kau harus memulai untuk bisa jadi hebat." - Zig Ziglar “EVERYDAY IS SAFETY DAY, SAFETY HAS NO HOLIDAY LIFE IS RARE, LIVE WITH CARE”