MODUL UTS PANCASILA

PAPER 8 MODUL UTS PENDIDIKAN PANCASILA Oleh : AGUS SETIAWAN NIM. 2334021136 KLS : SRJ 309 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA JAKARTA 2023

URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI Begitu banyak permasalahan yang sedang bangsa kita hadapi, mulai dari yang sepele sampai ke persoalan yang vital. Salah satunya adalah masalah pendidikan dan substansi dalam pendidikan tersebut. Sudah jelas bagi kita bahwa pendidikan yang murah masih sulit didapatkan bagi masyarakat yang dalam taraf kesejahteraan yang masih sulit. Pada bagian pengantar ini, Kita akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan Pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut penting untuk diketahui, karena berlakunya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi tidak serta merta diimplementasikan baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun di Perguruan Tinggi Swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya Pendidikan Pancasila menjelaskan tujuan dan fungsi Pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya Pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. Ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student centered learning, untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masin dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (guiding principle), sehingga menjadi warga negara yang baik (good citizenship). 1. Pengertian Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Mata Kuliah Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studi masing- masing, sehingga mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student centered learning, untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa

profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilainilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (guiding principle)sehingga menjadi warga negara yang baik (good citizenship). 2. Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Urgensi Pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (leitmotive) dan bintang penunjuk jalan (leitstar) bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong mahasiswa untuk tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila. Pentingnya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya, yang menjunjung tinggi Nilai-nilai Pancasila. A. Menelusuri Urgensi Pendidikan Pancasila Anda tentu sudah mempelajari Pendidikan Pancasila. Apa saja materi Pendidikan Pancasila yang sudah anda pelajari? Kita suda pernah mengenal Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PPKn), dan lain-lain. Namun demikian, apakah Anda sudah benar-benar memahami nilainilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Apa kesan Anda setelah memperoleh pelajaran-pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut di atas? Jawaban yang Anda ajukan mungkin berbeda satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Diketahui Urgensi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa. Pasalnya, mahasiswa merupakan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan yang tidak mudah terpengaruh oleh siapapun. Termasuk oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilainilai pancasila itu sendiri. Selain itu, Urgensi Pendidikan Pancasila di perguruan tingggi adalah upaya menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga Negara yang mempunyai pengetahuan. Selain itu mempunyai pemahaman, penghargaan, penghayatan,

komitmen dan pola pengamalan Pancasila. Maka itu dengan kehadiran mata kuliah umum Pancasila di perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa bagaimana pentingnya mempertahankan ideologi Pancasila. B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Yuridis dan Politik Pendidikan Pancasila Dilihat dari segi objek materil, pengayaan materi atau substansi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilainilai Pancasila oleh mahasiswa. Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa dalam turut serta memecahkan permasalahan-permasalahan sosial akan berkembang melalui Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Pada gilirannya mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa Mata Kuliah Pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air. 1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila Presiden Soekarno pernah mengatakan”jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.” Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filusuf yunani yang bernama

Cicero (106-43 SM) yang mengungkapkan “Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, “Sejarah memberikan kearifan”. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum (common-sense), adalah “sejarah merupakan guru kehidupan.” Implikasinya pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini kita dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi Anda, dalam berbagai kehidupan bangsa, secara arif dan dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa kesalahan sejarah. Dalam peristiwa sejarah nasional banyak hikmah yang dapat dipetik misalnya mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan itu bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) termasuk IPTEKS dalam bidang persenjataan. Ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan

meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai Ipteks sesuai dengan prodi masing-masing. 2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Didalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Menurut Soekanto (1982:19) “Sosiologi dapat menetapkan bahwa suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu…” Melalui pendekatan sosiologis Anda diharapkan mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13). Menurut Bung Karno, nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak meragukan karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun Beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan Beliau dalam paparan sebagai berikut: Aktivitas: Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dipersilkan mencari fakta-fakta historis dan pelajaran yang menginspirasi Anda dari berbagai sumber, guna memberikan kontribusi yang konstruktif bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Kemudian Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis kepada dosen.

Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung- agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya… Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wataala (Latif, 2011: 21) Makna penting lainnya dari kata-kata Bung Karno tersebut adalah bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) Bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hal ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945. Sebagai makhluk Tuhan, seyogyanya kita mensyukuri segala pemberian Tuhan termasuk kemerdekaan Bangsa kita. Salah satu bentuk mensyukuri atas karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, Anda juga diharapkan berpartisipasi meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial (agent of social control) dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. 3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila Negara RI adalah negara hukum (rechtsstaat) dan salah satu cirinya atauistilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law). Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang (law enforcement) yang merupakan Aktivitas: Dalam rangka mensyukuri karunia kemerdekaan, Anda diminta untuk mengidentifikasi sekurang-kurangnya 3 fenomena permasalahan sosial yang menurut Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Anda diminta untuk membuat ringkasan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakkan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formil dan sekaligus negara hukum materil, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial (social order) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. 4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila Salah satu sumber pengayaan materi Pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa kita. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran mengenai bagaimana mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardjo (1998:32) yakni: Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ideologi, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik fokus telaahan melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), dan Aktivitas: Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda tentang faktor penghambat dan penunjang diberlakukannya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Kemudian membuat laporan tertulis untuk diserahkan kepada dosen

pembagian (distribution) sumber daya Negara, baik di pusat maupun daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. PERISTIWA DAN FENOMENA SOSIAL YANG AKTUAL YANG BERKAITAN DENGAN PANCASILA Bangsa dan negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan dan fungsi Pancasila ini bersifat hakiki sehingga berbagai kedudukan dan fungsi Pancasila yang lain, seperti jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian luhur, tujuan bangsa, kepribadian manusia Indonesia, dapat dikembalikan pada sifat hakiki. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penghayatanyang mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan memperkuat identitas, jati diri, dan karakter masyarakat Indonesia yang berkepribadian Pancasila. Kedudukan formal Pncasila yang sangat kuat sering tampak tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalm kehidupan sehari-hari. Pancasila belum menjadi etos bangsa. Bahkan hasil penelitian badan pengkajian MPR menyimpulkan bahwa lebih dari 50% produk undang-undang yang dikeluarkan pasca Reformasi tidak merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti nilai-nilai Pancasila diabaikan dan belum ditaati sebagaimana mestinya. Mereka telah lupa memiliki dasar negara dan pedoman hidup Pancasila. Fenomena lain juga menunjukkan bahwa cara pandang pada sebagian masyarakat yang berwawasan Nusantara dan menjunjung tinggi kebinekaan mulai luntur dan hampir berada pada titik rendah. Kita bisa dengan mudah menyaksikan berbagai komponen bangsa terlibat dalam konflik dn terpecah-belah. Melemahnya kekuatan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa juga terjadi kepada sekelompok masyarakat atau generasi muda. Meskipun tidak seluruhnya benar, sebagian besar menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang melupakan isi harfiah pancasila, apalagi mengaerti Pancasila secara maknawi. Seperti : TERORISME Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil dari pada perang. Mengapa Terorisme masih tetap berlanjut di Indonesia, padahal

Indonesia memiliki Pncasila sebagai ideologi. Kehadiran terorisme seakan menggerus ideologi Pancasila yang selama ini dijadikan landasan hidup bagi masyarakat indonesia dalam berbangsa dan bernegara. GLOBALISASI Pengaruh Globalisasi di Indonesia yang sudah didominasi oleh gaya kapitalis dan pmikiran liberalis secara perlahan sudah berusaha menggrogoti nilai-nilai Ideologi Pancasila yang memiliki arti kemasiaan yang adil dan beradap dengan menimbulkan banyak perubahan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap kepada nilai pemikiran liberalis dan memberikan dampak kemerosotan moral menjadi tidak beradap yaitu dengan marakya pornografi dan pornoaksi yang mengatasnamakan seni dan menjungkirbalikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dengan adat ketimurannya yang dahulu selalu menjaga nilai kemasuiaan yang beradap, namun kini pegaruh kapitalis. DISENTEGRASI BANGSA Integrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. Keuntuhan wilayan negara amat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin dan masyarakat warga negara memlihara komitmen kebersamaan sebagai suatu bangsa. Karena itu, secara teoretik dipahami bahwa ancaman paling serius integrasi bangsa adalah disharmoni sosial, sedangkan ancaman paling nyata terhadap eksistensi wilayah negara adalah gerakan separatisme. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa Pancasila dibentuk dari proses yang tidak mudah. Sejarah mengatakan bahwa pahlawan-pahlawan ideologi kita terdahulu mengadakan musyawarah/rapat untuk merumuskan sebuah fondasi negara yang nantinya diharapkan akan diterapkan dan ditanamkan di dalam sanubari tiap warga negara dalam menjalankan kehidupannya. Jika kita mengetahui bahwa hal tersebut diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah, harusnya kita dapat menghargai perjuangan tersebut. Bukan dengan meninggalkannya, mengabaikannya, mengabaikannya dan akhirnya ke lima dasar Negara tersebut hanya menjadi kenangan atau onggokan yang tak berharga. Terutama untuk para generasi penerus bangsa. Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengajarkan pada kita bahwa sebagai manusia, kita meyakini adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kita sebagai manusia yang termasuk makhluk ciptaannya pun harus menyakini adanya Tuhan, dan sebagai makhluk yang beragama kita harus menjalankan ibadah degan baik. Tidak hanya harus beribadah, karena di Indonesia banyak sekali agama dan keyakinan yang berbeda-beda

seharusnya saling menghargai perbedaan tersebut. Fenomena yang terjadi malah jauh dari idealisme tersebut. Bahkan oknum yang seagamapun tidak akur dan bahkan membuat keruuhan yang mengatasnamakan agama. Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap” menjelaskan bahwa manusia memiliki harga diri yang harus dihormati oleh manusia yang lainnya dalam berkehidupan di masyarakat. Sila ini berdampingan maknanya dengan sila ke tiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” hal ini dimaksudkan bahwa setiap wagra negara Indonesia harus menjalin persatuan yang baik walaupun terdapat sangat banyak perbedaan. Untuk bersatu, diperlukan toleransi yang besar kepada sesama dalam berkehidupan sosial agar dapat berjalan harmonis. Sila ke empat berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan” Hal Ini menyatakan bahwa dalam kehidupan sebagai warga negara membutuhkan sebuah hasil atau keputusan yang bulat dari setiap pemecahan masalah. Dalam musyawarah, ditanamkan banyak nilai-nilai bertoleransi yang nantinya menciptakan hubungan bermasyarakat yang harmonis. Sila ke lima berbunyi “Keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Hal ini mengandung aspek keadilan. Bahwa semua manusia ingin diperlukan secara adil tanpa adanya pembeda-bedaan dalam perlakuan di masyarakat. Yang tentunya sikap adil ini pun akan menciptakan hubungan yang harmonis sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam perlakuan sosial di masyarakat. Tidak terjadi lagi diskriminasi yang mengucilkan kelompok-kelompok minoritas. Walaupun dalam fenomena di kehidupan masyarakat nilai-nilai ini masih sangat minim sekali bahkan cenderung hilang, sudah seharusnya para generasi muda selalu menanamkan nilai-nilai ini, membangkitkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ketinggalan pula aspek moral yang harus dipahami dengan sangat baik dan ditingkatkan. PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA DALAM PRA KEMERDEKAAN Indonesia merupakan Negara yang memiliki bentuk Negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal pancasila sebagai

dasar Negara, pedoman, dan pandangan hidup,yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar Negara, dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada Negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila pancasila itu tidak terlepas satu sama lain melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar Negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata “kesatuan bulat” dari pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Lantas perumusan pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah diketahui bahwa pancasila itu juga merupakan dasar Negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan Naskah Proklamasi Indonesia. Untuk itu sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi pancasila, karena seperti pemaparan di atas telah disebutkan bahwa pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar Negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila pancasila tidak memihak kepada satu orang saja melainkan keseluruh warga Negara Indonesia. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia 1. Periode Pengusulan Pancasila Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan Indonesia. Dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpoenan indonesia. Perhimpoenan Indonesia bertujuan agar bangsa indonesia bersatu teguh menghadapi tantangan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928 merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia.

Lalu dibuatkan BPUPKI oleh Jepang pada 29 April 1945. Tetapi dalam sidang tidak sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang, dengan rasa nasionalisme sidang BPUPKI berlangsung bertahap dan semangat untuk melengkapi goresan sejarah hingga masa sekarang ini. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 dengan jumlah anggota 60 orang, dengan struktur keanggotaan: 1) Ketua : Dr. Radjiman Wedyodiningrat 2) Ketua Muda : Raden Panji Soeroso 3) Ketua Muda : Ichibangase (Anggota Luar Biasa – Orang Jepang) 4) Anggota : 60 Orang (tidak termasuk ketua dan ketua muda) BPUPKI dilantik oleh Letjen kumakici Harada seorang panglima tentara ke-16 Jepang di Indonesia, pada tanggal 8 Mei 1945. Dalam sidang pertama 4 tokoh menyampaikan usulan isi dasar negara yaitu Ir.Soekarno, Mr Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr Supomo. Dari berbagai usulan hanya satu yang diambil yakni usulan dari Ir. Soekarno yang berisi : a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia, b. Internasionalisme atau Peri b. Kemanusiaan, c. Mufakat dan Demokrasi, c. Kesejahteraan Sosial, e. Ketuhanan yang Berkebudayaan. Dari kelima gagasan itu diberi nama Pancasila, jika ada yang tidak menyukai angka 5 Soekarno mengusulkan angka tiga yang dinamakan Trisila terdiri atas Sosio nasionalisme, Sosio demokratis, dan ketuhanan yang maha esa. Soekarno juga mengusulkan angka satu yaitu ekasila berisi asas gotong royong. Kemudian dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang yakni Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Muh Yamin, Sutarjo, AA Maramis, Otto Iskandardinata, dan Moh Hatta. Mereka bertugas untuk menampung usul-usul calon dasar negara. 2. Periode Perumusan Pancasila Pada tanggal 22 juni 1945, diadakan rapat gabungan antara panitia kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta yang berhasil merumuskan calon Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta atau

Djakarta Charter” Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea Ke- Empat Piagam Jakarta Itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1) Ketuhan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk – pemeluknya. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia. 4) Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat hadir dalam permusyawaratan perwakilan. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945 : Kota Hiroshima dibom sekutu. Tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi : 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI). 2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. 3. Direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia di merdekakan. Dan pada waktu itu BPUPKI dibubarkan kemudian dibentuk PPKI. Dilanjut pada tanggal 9 Agustus 1945 Kota Nagasaki dibom sekutu. Sedangkan tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 3. Periode Pengesahan Pancasila Pancasila Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat terpisahkan baik dalam proses perumusan dan pengesahan. Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945 secara kronologis : Tanggal 15 Agustus 1945 Ir.Soekarno, Moh Hatta, Dr. Radjiman widyodiningrat kembali ke Indonesia, setelah dari Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 karena dipanggil penguasa militer Jepang di Dalat (Vietnam) untuk membahas hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Terjadi peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok oleh para pemuda karena mereka para pemuda tanggap akan situasi politik dunia pada saat itu Mak mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya.

Tanggal 16 Agustus 1945 Teks kemerdekaan didektekan oleh Moh Hatta dan ditulis oleh Ir. Soekarno, lalu hasil akhir diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 Dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Ir. Soekarno. Tanggal 18 Agustus 1945 Diadakan sidang PPKI, putusan-putusan yang dihasilkan sebagai berikut : 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945), yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan, komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Selain itu momen pancasila resmi disahkan oleh PPKI dengan berbagai perubahan. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia 1. Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. 2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Yang artinya nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan.Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas. Dan Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa (Bakry, 1994: 157). 3. Pancasila sebagai pandagan hidup bangsa Indonesia

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Bakry, 1994: 158). Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Perumusan Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis-rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Dalam hal ini Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila, nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itulah Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat (philosophische grondslag), merupakan jiwa bangsa (volksgeist) atau jati diri bangsa (innerself of nation), dan menjadi cara hidup (way of life) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara (political consensus) sebagai dasar negara Indonesia (Bakry, 1994: 161). Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. C. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan I. Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (Philosofische Grondslag) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut : Alasan filosofis berdirinya suatu negara Alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi

suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. • Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung) mengandung unsur nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. II. Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa A. Hasil Survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 Juni 2008: o 48, 4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan silaisila Pancasila secara benar dan lengkap. o 42, 7% salah menyebut sila-sila Pancasila. o 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. B. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: o Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. o Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. o Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia dewasa ini: o Banyak generasi muda yang menerapkan budaya barat o Kurangnya pengajaran karakter bangsa berlandaskan Pancasila o Adanya sikap apatisme o Adanya kesenjangan sosial. PANCASILA SEBGAI IDENTITAS JIWA BANGSA DAN PERJAJIAN LUHUR Pancasila merupakan landasan negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai itulah yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila

juga yang menjadi pedoman masyarakat untuk dapat hidup berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya Pancasila, kerukunan, ketenteraman, dan keharmonisan tidak akan tercipta di negara ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi dan peranan Pancasila sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Apa maksudnya? Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia memiliki arti bahwa Pancasila berfungsi membimbing bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. Mengutip buku Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tulisan Hamid Darmadi, bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, Pancasila lahir sebagai jiwa bangsa. Oleh sebab itu, nilainilai yang terkandung dalam Pancasila pun menjadi cerminan jiwa bangsa Indonesia sejak dulu kala. Meski baru disahkan saat kemerdekaan, butir-butir Pancasila sejatinya sudah ada jauh sebelum itu. Nilai-nilai Pancasila yang tertanam pada diri bangsa Indonesia sejak lama itu harus tetap dilestarikan sampai sekarang. Selain jiwa bangsa, Pancasila memiliki fungsi dan peran lain bagi indonesia. 1. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia Artinya, Pancasila dapat menjadi senjata untuk menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Misalnya, sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan bangsa Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila. 2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan Negara . Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia dilaksanakan dengan mengikuti asas-asas yang telah ditetapkan. 3. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara Pancasila merupakan sumber segala hukum negara.” Pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 2 UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui pasal tersebut, Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Pancasila sebagai perjanjian luhur mengandung arti bahwa Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia secara konstitusional melalui Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Seluruh rakyat Indonesia wajib meyakini itu. 5. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Pancasila berfungsi sebagai petunjuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan tenteram. 6. Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Pancasila adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, setiap rakyat Indonesia harus menjadikannya sebagai acuan dalam mengarahkan tujuan juga cita-cita bangsa dan negara. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Perjanjian luhur adalah suatu perjanjian yang dianggap penting dan mencakup banyak hal, banyak individu dan banyak pembahasan. Selain itu, perjanjian luhur dapat diartikan bahwa perjanjian itu memiliki nilai yang dianggap penting oleh para pihak yang terlibat. Perjanjian luhur biasanya bersifat universal, abadi, dan mengikat seluruh pihak yang terkait. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena Pancasila digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu: • Ketuhanan Yang Maha Esa • Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

• Persatuan Indonesia • Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan • Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pancasila sebagai perjanjian luhur terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Pancasila juga telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara atau Proklamasi 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia belummempunyai Undang-undang Dasar Negara yang tertulis. 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 oleh PPKI (Panitia PersiapanKemerdekaan Indonesia). PPKI merupakan penjelmaan atau wakilwakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur itu untuk membela Pancasila untuk selama-lamanya. Dilihat dari sejarah sebelumnya bangsa indonesia mempunyai 3 fase sumpah perjanjian luhur yang diawali : 1. Fase zaman kerajaan, Pada masa kerajaan majapahit yang mempunyai patih bernamagajah mada yang bersumpah janji, “Sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidakakan memakan buah Maja ”.Di antaranya mengenal sejarah nama-nama tanah air kitaJawa Dwipa, DwiPantara, Nusantara, Insulindi, Indionesia. 2. Fase zaman pergerakan kemerdekaan, seluruh pemuda-pemudi bersumpah janji yang dikenal “Sumpah Pemuda 3. Fase kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaanya dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Terbentuknya negara kesatuan dimulai dari: Negara Keprabuan Sriwijaya, Negara Keprabuan Majapahit, Negara keatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai perjaian luhur bangsa Indonesia di rumuskan sebagai dasar negara sebagai hasil perjanjian luhur para pendiri negara yaitu PPKI. Suatu perjanijian yang di dasarkan atas tujuan demi keselamatan kehidupan bangsa dan negara. Dasar pokok sumber dari segala sumber bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan mendirikan negara. Fungsi Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

Pancasila sebagai perjanjian luhur memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah: • Sebagai identitas bangsa, yaitu menunjukkan ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. • Sebagai cita-cita bangsa, yaitu menunjukkan tujuan dan arah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan. • Sebagai sumber tertib hukum, yaitu menunjukkan landasan normatif dan filosofis bagi penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia. • Sebagai filsafat pemersatu bangsa, yaitu menunjukkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang mampu menyatukan berbagai keragaman etnis, agama, budaya, dan wilayah di Indonesia. • Sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga pertahanan keamanan. PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA PASCA KEMERDEKAAN Sejarah Pancasila Pasca Kemerdekaan Pada tanggal 6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul 02.00-04.00 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda tepatnya di jalan Imam Bonjol No 1. Konsepnya sendiri ditulis oleh Ir. Soekarno. Sukarni (dari golongan muda) mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang

tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme serta memuat dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu ialah sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (Yamin, 1954: 16). Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945, setelah terlebih dahulu dihapus 7 (tujuh) kata dari kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya”, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tahun 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam dua kubu. Pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik melainkan sebuah filsafat sosial atau weltanschauung bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral agama (Sidik Djojosukarto dan Sutan takdir Alisyahbana dkk) dan nasionalis Islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara. 1. Era Kemerdekaan Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, Pancasila mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati periode-periode percobaan demokrasi. Pada kala itu, Indonesia masuk ke dalam kurun percobaan demokrasi multi-partai dengan sistem lembaga parlementer. Partai-partai politik zaman itu tumbuh sangat subur, dan taktik politik yang ada cenderung selalu berhasil bagian dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara (Somantri, 2006). Pancasila saat masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, akhir tahun 1959, Pancasila melewati era kelamnya dimana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada zaman itu, presiden dalam rangka tetap memegang kendali kebijakan terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik (Somantri, 2006). Pada akhirnya, tata ini seakan menyimpang ideal-ideal yang ada dalam Pancasila itu sendiri, salah satunya

adalah sila permusyawaratan. Kemudian, pada 1965 terjadi sebuah kejadian bersejarah di Indonesia dimana partai komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan kewenangan untuk Jenderal Suharto atas Indonesia. Ini menemukan kurun awal orde baru dimana kelak Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada zaman itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa negeri presiden Soeharto kemudia menjadicore-values (Somantri, 2006), akhirnya kembali menodai ideal-ideal dasar yang sesungguhnya tertera dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1998, pemerintahan presiden Suharto berhenti dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru yaitu era demokrasi (Kasbal 2017) 2. Era Orde Lama Pada periode ini, Pancasila dipahami berdasarkan ideal yang berkembang pada situasi dunia yang waktu itu diliputi oleh kerusuhan dan kondisi sosial-budaya berpusat di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk pengamalan Pancasila, terutama bagian dalam tata kenegaraan. Maka dari itu, Pada periode tahun 1945 sampai pakai 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mengamankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai memperoleh tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mementingkan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden semata-mata berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sistem ini mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Pancasila diimplementasikan dalam struktur yang berbeda-beda. Padahal dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang presidensil, namun bagian dalam praktiknya sistem ini tidak dapat terwujud. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan pakai munculnya upaya-cara untuk mengganti Pancasila. 1948. Selain itu, terdapat juga DI/TII yang ingin mendirikan negara berlandasan ajaran Islam. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan seperti ideologi liberal, yang dekat kenyataannya tidak dapat menjamin kestabilan pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih mementingkan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang

berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pada periode tahun 1956 kait tambah 1965, dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berpusat pada kekuasaan rakyat yang mewujudkan amanah nilainilai Pancasila, kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui ‘Dekrit Presiden’. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan definisi terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, terjadi politik konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis, yang terbukti tidak cocok dengan konsep Negara Indonesia. Terbukti bahwa pada masa ini adanya dekadensi moral di masyarakat yang tidak lagi jiwa bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam menjelmakan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau memusatkan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadi rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya. Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Kominis Indonesia (PKI), serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan Gerakan G 30 S/PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama (Utama and Dewi 2018) 3. Era Orde Baru Era Orde Baru bagian dalam sejarah republik ini mewujudkan periode pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai periode pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam pendapat tidak banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Diera Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kewibawaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan Pancasila

begitu gencar ditanamkan ideal dan hakikatnya kepada rakyat; dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Setelah jatuhnya Ir. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden Soeharto mengatakan, “Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila”. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, “Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan (Setiardja, 1994: 5). Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968 Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo, bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan (Pranoto dalam Dodo dan Endah (ed.), 2010: 42). Selanjutnya pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: ✓ Satu : Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa ✓ Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab ✓ Tiga : Persatuan Indonesia ✓ Empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ ✓ perwakilan ✓ Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978 dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Pasal 4 menjelaskan, “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

4. Era Reformasi Kata ‘reformasi’ secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu kiprah yang memformat ulang, membereskan ulang, membereskan ulang hal-hal yang menyimpang untukdikembalikan pada format atau bentuk mulanya sesuai tambah nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan perubahan dari paradigma pola tempo ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perilaku baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam peluasan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila pancasila. Pancasila pada Era Reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu pasif terdapat tantangan yang harus di hadapi. Tantangan itu adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana Negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya “reformasi” di segala bidang politik, ekonomi dan hukum (Kaelan, 2000: 245). Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar Negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi (Ali, 2009: 50). Dengan seolah-olah “dikesampingkannya” Pancasila pada Era Reformasi

ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatny terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendisendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan libido dominandi atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini (Hidayat, 2012). Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar Negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR NomorXVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (MD, 2011). Ketetapan ini terus dipertahankan, meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi Amandeman Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan, “Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945” Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara tegas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam penjelasan Pasal 2 bahwa: Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PERIODE PENGUSULAN PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA Periode Pengusulan Perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar Negara tidak serta-merta dilakukan begitu saja tanpa persiapan, pelaksanaan, dan pembuktian yang kuat. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Para pendiri negara maksudnya adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia di tengah keadaan pelik nusantara yang masih terjajah oleh bangsa asing. Jasa-jasa para pendiri negara sudah seharusnya untuk kita ingat dan kenang, seperti yang diucapkan oleh Proklamator Kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno, “Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah”. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa, merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Melupakan sejarah perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Para pendiri negara, merumuskan dan menetapkan dasar Negara dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui beberapa tahap. Salah satu tahap tersebut adalah badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berikut adalah berbagai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Proses Pengusulan Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. PEMBENTUKAN BPUPKI

Badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah badan yang dibentuk setelah Jepang mengalami kekalahan kepada Sekutu. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, pihak Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Belanda) melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang, jatuh kembali ke tangan Sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. USULAN DASAR NEGARA OLEH MUHAMMAD YAMIN Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Sosial Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang, konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia USULAN DASAR NEGARA OLEH SOEPOMO Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Soepomo, dasar negara Indonsia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat USULAN DASAR NEGARA OLEH IR. SOEKARNO Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk philosophische grondslag atau weltanschauung. Hal tersebut maksudnya fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan PERUMUSAN HASIL SIDANG BPUPKI Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendiskusikan serta menjabarkan berbagai usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan mukadimah hukum dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan Pembukaan UUD 1945. Naskah ini juga disebut dengan piagam Jakarta. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar Negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PERUMUSAN DASAR NEGARA PADA SIDANG PPKI Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah ”Piagam Jakarta” tersebut mengalami perubahan dalam sidang PPKI atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang merupakan lanjutan dari BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SEMANGAT PENDIRI NEGARA DALAM MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 16). Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. PENGERTIAN NASIONALISME Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 18). Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. 1. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. 2. Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Tentunya rasa nasionalisme yang harus diterapkan adalah rasa nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit (facist) hanya menyebabkan berbagai kemelut baru dalam perjalannya. Beberapa yang memiliki nasionalisme sempit pada masa lalu meliputi Jerman di masa Hitler, dan Jepang pada masa perang dunia kedua.

PENGERTIAN PATRIOTISME Sementara itu Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Dengan demikian, patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa-nya (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 18). Sikap patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. JIWA DAN SEMANGAT 45 Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. 1. Pro Patria dan Primus Patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan dan antarbangsa. 4. Berjiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Nasionalisme dan patriotisme adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara. KOMITMEN PARA PENDIRI NEGARA DALAM PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguhsungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan

mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 21) para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. 3. Selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 5. Melakukan pengorbanan pribadi. Melalui cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bukan lahir secara langsung pada tahun 1945. Pada hakikatnya, Pancasila memiliki dua arti pokok yakni sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. secara formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini juga didasarkan pada sisi historis (sejarah) sebagaimana

ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum) tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Ketetapan No. XX/MPRS/1966 (Jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR maupun DPR. MENELUSURI KONSEP NEGARA Apakah Anda pernah mendengar istilah Homo Faber (makhluk yang menggunakan teknologi), Homo Socius (makhluk bermasyarakat), Homo Economicus (makhluk ekonomi), dan istilah Zoon Politicon atau makhluk politik? Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan (interest) masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan (sejalan), berbeda, atau bertentangan satu sama lain, bahkan meminjam istilah Thomas Hobbes manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain (homo homini lupus). Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara. Apakah negara itu? Menurut Diponolo (1975: 23-25) negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis paparkan secara skematis. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 (tiga) unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu: a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau territoir b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan, yaitu:

a. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara b. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan negara tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Agar pemahaman Anda lebih komprehensif, di bawah ini dikemukakan contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain: Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lebih, lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik bukan despot (tuan rumah) atau absolutisme (pemerintahan yang sewenang-wenang). Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, ditegaskan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmordjo (2009:25) bahwa : “konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga)unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Apabila dipelajari secara seksama uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh

CarlSchmidt, yaitu demokratischen Rechtsstaat (Wahjono dalam Oesman dan Alfian, 1993: 100) MENELUSURI KONSEP TUJUAN NEGARA Berdirinya sebuah negara tentu mempunyai tujuan tertenu. Tujuan itu biasanya sangat terkait erat dengan sejarah pembentukan negara tersebut. Hal itu pula yang terjadi pada negara Republik Indonesia. Tujuan berdirinya negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea ke-4, disebutkan ada empat tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Empat tujuan di atas tentu bukan catatan di atas kertas belaka. Harus ada usaha yang dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga warga Indonesia agar tujuan itu tercapati. Berikut cara-cara yang bisa dilakukan untuk membawa Indonesia mencapai tujuannya. 1. Menegakkan Hak Dikutip dari liputan6.com, dalam memenuhi tujuan negara dalam melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, hak-hak warga negara yang terpenuhi menjadi patokannya. Sebagai negara demokasi, rakyat memiliki hak asasi sebagai manusia, mendapatkan pekerjaan, dan mendapat perlindungan hukum yang sama. Sebagai negara demokrasi, hak yang patut untuk diperjuangkan yakni hak untuk menyuarakan pendapat. 2. Menggunakan Produk Lokal Untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yaitu dengan adanya pemenuhan sandang, pangan, papan, serta menyejahterakan perekonomian. Hal yang dapat dilakukan untuk pemenuhan kesejahteraan itu adalah dengan menggunakan produk lokal sebagai bahan pangan, sandang, dan papan. Dengan itu, kesejahteraan

rakyat dalam hal materi dan perekonomian negara dapat tercapai dibarengi dengan gotong royong. 3. Pendidikan yang layak Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi cita-cita yang diharapkan oleh Indonesia. Salah satu tujuan yang sudah semestinya diperjuangkan oleh rakyat dan juga negara adalah hak setiap orang untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang, adalah tantangan tersendiri untuk mendistrbusikan pendidikan yang mumpuni ke pelosok negeri. Selain pendidikan akademik, pendidikan moral pun juga penting untuk didapatkan. 4. Saling menghargai Tujuan negara yang keempat adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya, dan agama, maka saling menerima perbedaan sudah seharusnya dilakukan. Bukan hanya di dalam negeri, menghargai juga harus dilakukan oleh dan kepada seluruh warga dunia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diuraikan sebagai berikut • Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang dijelaskan lebih lanjut kedalam empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. • Meliputi suasana dari Undang-Undang dasar 1945, yaitu hal-hal yang menjiwai pada waktu proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan tercermin dalam pasal-pasal. • Mewujudkan cita-cita hukum dari hukum dasar negara (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). • Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar yang berisikan mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang berbunyi “…Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan dan adil dan beradab..”.

• Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintah. Hal ini dapat dipahami karena penting bagi penyelenggara atau pelaksana negara. Maka dari itu, masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Dengan semangat yang bersumber dari asas kerohanian negara sebagai pandangan hidup bangsa, dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan atas kerohanian negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grundnorm (norma dasar), rechtsidee (cita hukum), staatsidee (cita negara), philosophische grondslag (dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau Grundnorm (Kelsen, 1970: 8). Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 74). Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut staatsfundamentalnorm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila (Riyanto dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013: 93-94). Dalam pandangan yang lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr. Soepomo. Dalam penjelasannya, kata “cita negara” merupakan terjemahan dari kata “Staatsidee” yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

pada 31 Mei 1945. Sebagai catatan, Soepomo menerjemahkan “Staatsidee” dengan “dasar pengertian negara” atau “aliran pikiran negara”. Memang, dalam bahasa asing sendiri kata itu tidak mudah memperoleh uraian pengertiannya. J. Oppenheim (1849- 1924), ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Groningen Belanda, mengemukakan dalam pidato pengukuhannya yang kedua (1893) sebagai guru besar mengemukakan bahwa “staatsidee” dapat dilukiskan sebagai “hakikat yang paling dalam dari negara” (de staats diapse wezen), sebagai “kekuatan yang membentuk negara-negara (de staten vermonde kracht) (Attamimi dalam Soeprapto, Bahar dan Arianto, 1995: 121). Dalam karyanya yang berjudul Nomoi (The Law), Plato (Yusuf, 2009) berpendapat bahwa “suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal”. Senada dengan Plato, Aristoteles memberikan pandangannya, bahwa “suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum”. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma dasar/norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan grundnorm. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (rechtsidee), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaankesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat (Yusuf, 2009). Terdapat ilustrasi yang dapat mendeskripsikan tata urutan PerundangUndangan di Indonesia. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

FUNGSI PANCASILA Fungsi Pancasila dapat dilihat dari tugas Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bangsa dan negara. Adapun beberapa fungsi Pancasila dilihat dari kedudukannya adalah sebagai berikut. • Pancasila memiliki fungsi sebagai kerangka acuan, baik dalam menata kehidupan pribadi, masyarakat dan lingkungan. • Merupakan tolak ukur kebaikan dalam kehidupan manusia. • Sebagai sumber nilai, norma, dan kaidah moral maupun hukum negara. • Merupakan sumber moral dari ideology bangsa dan negara. • Sebagai sumber ide, pengertian dasar serta cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

PERTANYAAN –PERTANYAAN DAN JAWABAN 1. Jelaskan Apa yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila? Jawaban : Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian. 2. Seberapa Pentingnya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi? Jelaskan. Jawaban : Pentingnya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafeta kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembagalembaga bisnis, dan profesi lainnya, yang menjunjung tinggi Nilai-nilai Pancasila. 3. Ada Berapa Urgensi Pada Pendidikan Pancasil? Jawaban : Ada 4, Urgensi historis, Urgensi Sosiologis, Urgensi Yuridis, Urgensi Politik 4. Apa yang dimaksud dengan Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila. Jelaskan. Jawaban : Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Didalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. 5. Dlam Peristiwa Sejarah Nasional Mengapa Bangsa Indonesia sebelum Masa pergerakan nasional selalu mengalami Kekalahan dari Penjajah? Jelaskan. Jawaban : karena perjuangan itu bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) termasuk IPTEKS dalam bidang persenjataan.

___________________________________________________________________________ 1. Pancasila bersifat hakiki, apa kedudukan dan fungsi pancasila? (Jawaban : Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai Jiwa bangsa indonesia, Pancasila Sebagai Kepribadian bangsa ndonesia, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pancasila Sebagai Perjanjain Luhur bangsa Indonesia.) 2. Apa Yang dimaksud dengan Ipengaruh deologi Pancasila? (Jawaban : Adalah Suatu Pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa indonesia) 3. Pengaruh Globalisasi apa yang mengakibatkan nilai-nilai Ideologi Pancasila? (Jawaban : Maraknya Ponografi dan Pornoaksi Yang Mengatasnamakan seni dan menjungkir balikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.) 4. Apa yang dimaksud dengan Integritasi bangsa? (Jawaban : landasan bagi tegaknya sebuah negara modern.) 5. Apa arti dari sila ke dua”Kemausiaan yang adil dan beradap”.? (Jawaban : bahwa manusia memiliki harga diri yang harus dihormati oleh manusia yang lainnya dalam berkehidupan di masyarakat.) _____________________________________________________________________ 1. Mengapa Pancsila diperlukan dalam kajian sejarah bangsa ? (Jawaban : Pancasila mrupakan dasar Negara Indonesia, yang berarti dasar dari Hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dar segala sumber Hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Naskah Proklamasi Indonesia.) 2. Siapa saja orang pertama yang merumuskan Pancasila ? (Jawaban : Ir. Soekarno, Moh Yamin, dan Mr Supomo) 3. Pada Tanggal dan tahun berapa naskah Pancasila diresmikan dan siapa orang pertama yang meresmikan ? (Jawaban : pada tanggal 1 Juni 1945, Oleh Ir. Soekarno )

4. Dikarenakan hal apa Pentingnya Pancasila dalam sejarah Bangsa Indonesia? Jelaskan. (Jawaban : Dikarenakan. A. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. B. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat Justifikasi kekuasaan Rezim Tertentu C. Melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pncasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara) 5. Pada tanggal berpa pertama kali dicetuskannya Proklamsi Kemerdekaan Republik Indonesia dan siapa orangnya? (Jawaban : Pada tanggal 17 Agustus 1945, Oleh Ir. Soekarno) _____________________________________________________________________ 1. Apakah yang di maksud dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jelaskan! Jawaban : Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia memiliki arti bahwa Pancasila berfungsi membimbing bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. 2. Apa fungsi dan peran Pancasila selain sebagai Jiwa Bangsa! Jawaban : 1. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa. 2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia 3. Pancasila sebagai Sumber dari Segala sumber Hukum Negara 4. Pancasila Sebagai Perjanjian luhur 5. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 6. Pancasila Sebagai Cita-Cita dan tujuan Bangsa 7. Pancasila Sebagai Moral Pembangunan. 3. Apa yang di maksud dengan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jelaskan! Jawaban : Perjanjian luhur adalah suatu perjanjian yang dianggap penting dan mencakup banyak hal, banyak individu dan banyak pembahasan. Selain itu, perjanjian luhur dapat diartikan bahwa perjanjian itu memiliki nilai yang dianggap penting oleh para pihak yang terlibat. Perjanjian luhur biasanya bersifat universal, abadi, dan mengikat seluruh pihak yang terkait. 4. Jelaskan Apa fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur? Jawaban : ▪ Sebagai identitas bangsa, yaitu menunjukkan ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain.

▪ Sebagai cita-cita bangsa, yaitu menunjukkan tujuan dan arah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan. ▪ Sebagai sumber tertib hukum, yaitu menunjukkan landasan normatif dan filosofis bagi penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia. ▪ Sebagai filsafat pemersatu bangsa, yaitu menunjukkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang mampu menyatukan berbagai keragaman etnis, agama, budaya, dan wilayah di Indonesia. ▪ Sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga pertahanan keamanan. 5. Sebutkan 3 fase sumpah perjanjian luhur Bangsa Indonesia. Jelaskan! Jawaban : 1. Fase zaman kerajaan, Pada masa kerajaan majapahit yang mempunyai patih bernamagajah mada yang bersumpah janji, “Sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidakakan memakan buah Maja ”.Di antaranya mengenal sejarah nama-nama tanah air kitaJawa Dwipa, DwiPantara, Nusantara, Insulindi, Indionesia. 2. Fase zaman pergerakan kemerdekaan, seluruh pemuda-pemudi bersumpah janji yang dikenal “Sumpah Pemuda 3. Fase kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaanya dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Terbentuknya negara kesatuan dimulai dari: Negara Keprabuan Sriwijaya, Negara Keprabuan Majapahit, Negara keatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai perjaian luhur bangsa Indonesia di rumuskan sebagai dasar negara sebagai hasil perjanjian luhur para pendiri negara yaitu PPKI. Suatu perjanijian yang di dasarkan atas tujuan demi keselamatan kehidupan bangsa dan negara. Dasar pokok sumber dari segala sumber bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan mendirikan negara.

1. Siapa saja orang pertama kali menysun teks Proklamasi? Jawaban : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Ahmad Soebarjo. 2. Siapa orang mengetik teks Proklamasi? Jawaban : Sayuti Melik 3. Pada tanggal dan tahun berapa Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hirosima? Jawaban : Pada Tanggal 6 Agustus 1945 4. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, apa bunyi dari Pancasila? ✓ Satu : Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa ✓ Dua : Kemanusiaan yang adil dan beradab ✓ Tiga : Persatuan Indonesia ✓ Empat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ ✓ perwakilan ✓ Lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Apa dasar Negara Republik Indonesia ? Jawaban : Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 1. Apa tahapan awal dalam pembentukannya periode pengusulan pembentukan dan perumusan Pancasila? Jelaskan Jawaban : Tahapan Awal dalam pengusulan pembentukan dan perumusan Pancasila adalah diawalai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. 2. Apa yang dimaksud dengan BPUPKI ? Jelaskan Jawaban : adalah badan hukum yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. 3. Apa saja Rumusan dasar Negara Oleh Ir. Soekarno ? Sebutkan. Jawaban : 1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan 4. Apa yang di maksud dengan Pengertian Nasionalisme ? Jelaskan Jawaban : adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 18). Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. 1. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. 2. Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. 5. Apa yang dimaksud dengan Pengertian Patriotisme ? Jelaskan Jawaban : Sementara itu Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Dengan demikian, patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa-nya (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 18). 1. Apakah yang di maksud dengan Pancasila Sebagai Dasar Negara ? Jawaban : Secara formal kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini juga didasarkan pada sisi historis (sejarah) sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila.

2. Menurut Diponolo Dalam Bukunya Apakah yang di maksud dengan Negara ? Jawaban : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. 3. Apakah unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya Suatu Negara? Jawaban : Yaitu, a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau territoir b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan. 4. Jelaskan Tujuan Berdirinya Negara Republik Indonesia ? Jawaban : Tujuan berdirinya negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea ke-4, disebutkan ada empat tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Jelaskan Fungsi dari Pancasila ? Jawaban : Adapun beberapa fungsi Pancasila dilihat dari kedudukannya adalah sebagai berikut. • Pancasila memiliki fungsi sebagai kerangka acuan, baik dalam menata kehidupan pribadi, masyarakat dan lingkungan. • Merupakan tolak ukur kebaikan dalam kehidupan manusia. • Sebagai sumber nilai, norma, dan kaidah moral maupun hukum negara. • Merupakan sumber moral dari ideology bangsa dan negara. • Sebagai sumber ide, pengertian dasar serta cita-cita bangsa dan negara Indonesia.