PEDOMAN KERJA SAMA
INTERNASIONAL
BIDANG PENDIDIKAN
VOKASI
V. Hesti Dewayani
Direktur Hukum & Perjanjian Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri
KERJA SAMA INTERNASIONAL
UU 37/1999 UU 24/2000 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Hubungan Luar Negeri
Perjanjian Internasional TERKAIT
Pasal 5(b) Perpres 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri
pengoordinasian penyelenggaraan hubungan luar negeri
dan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ASAS 4 AMAN
POLITIS TEKNIS
YURIDIS KEAMANAN
PRINSIP-PRINSIP
BERDASARKAN KESEPAKATAN
ITIKAD BAIK
KEPENTINGAN NASIONAL
PERSAMAAN KEDUDUKAN
SALING MENGUNTUNGKAN
MEMPERHATIKAN HUKUM NASIONAL & INTERNASIONAL
JENIS KERJA SAMA INTERNASIONAL
Dengan Subyek • Perjanjian Internasional
Hukum Internasional
(Negara, OI, dll)
Dengan Non-Subyek • Perjanjian dengan
Hukum Internasional karakter internasional
(NGO Asing,
Universitas di luar
negeri, dll)
TAHAPAN
PHASE 1 PHASE 3 PHASE 5
Penjajakan Perumusan naskah Penandatanganan
01 02 03 04 05
PHASE 2 PHASE 4
Perundingan Penerimaan
ELEMEN-ELEMEN NASKAH PERJANJIAN
JUDUL PREAMBLE BATANG TUBUH
Para Pihak, Judul Kerja Para pihak, dasar Tujuan, area kerja sama,
Sama filosofis, rujukan PI, bentuk kerja sama,
statement, hukum
nasional para pihak implementasi, pendanaan,
kerahasiaan, dll.
TESTIMONIUM PENUTUP KOLOM TANDA TANGAN
In witness whereof, the Tanggal
undersigned being duly penandatanganan,
authorized thereto, have signed bahasa yang digunakan
this MoU
PEMETAAN KERJA SAMA INTERNASIONAL
Identifikasi Untuk Hasilkan Perjanjian Internasional
Program Prioritas
Pendidikan Vokasi -Fokus
- Selektif
Identifikasi Mitra - Implementatif
Kerja Sama
Identifikasi Bidang
Kerja Sama
Potensial
Hal-Hal yang Harus Diperhatikan terkait Pemagangan
Permenakertrans No. Tidak dijadikan Harus ada kejelasan
PER.08/MEN/V/2008 penyelundupan hukum kurikulum
tentang Tata Cara Perizinan untuk kepentingan “cheap
dan Penyelenggaraan
Pemagangan di Luar Negeri labor”
Harus ada pendampingan, Pekerjaan yang dilakukan
pengawasan dan jam kerja bukan bersifat pekerjaan
magang yang jelas utama
PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI
MERUPAKAN KOMITMEN
YANG HARUS DIPENUHI
TERIMA KASIH