Disclaimer
"Buku ini disusun
berdasarkan peraturan
yang berlaku secara
nasional serta kebijakan
yang berlaku di Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat. Keadaan
organisasi yang tergambar pada
Struktur bidang SKKI, disusun
berdasarkan data kepegawaian
per tanggal 1 April 2020. Jika terjadi
perubahan terkait peraturan, kebijakan
serta struktur organisasi, maka agar
menyesuaikan dengan perubahan tersebut."
iii
Kata Pengantar
Alhamdulillah hirobbil alamin, puji syukur saya panjatkan
atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan
Buku Panduan Kerja Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Jawa
Barat. Buku panduan ini berisikan informasi umum, tugas dan
fungsi serta penugasan kerja yang berhubungan langsung
dengan bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. Saya
berharap, buku panduan ini dapat memberikan gambaran dan
informasi yang jelas kepada rekan-rekan pegawai OJT serta
pegawai PKL terkait penugasan pada bidang SKKI Kanwil DJPb
Provinsi Jawa Barat.
Buku Panduan Kerja Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi
Jawa Barat ini disusun bersadarkan peraturan dan kebijakan
yang berlaku. Dalam penyusunannya, buku ini mengacu kepada
Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bidang Supervisi KPPN dan
Kepatuhan Internal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Dalam
penyusunan buku ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa buku
ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengalaman dan
pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan
saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi terciptanya
buku panduan kerja yang lebih baik di masa mendatang.
Bandung, 20 Maret 2020
Iqbal Deny Sahputra
iV
Daftar Isi
Disclaimer ............................................................................................................ iii
Kata Pengantar ................................................................................................... iv
Daftar Isi ................................................................................................................ v
BAB I.TUGAS DAN FUNGSI ............................................................................ 1
1.Tugas Bidang SKKI ........................................................................................ 1
2.Fungsi Bidang SKKI ....................................................................................... 2
3.Tugas Seksi ...................................................................................................... 4
BAB II.PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN TUGAS BIDANG SKKI ....... 5
1.Pelaksanaan Tugas .........................................................................................
2.Pembagian Tugas ............................................................................................ 5
6
BAB III. APLIKASI PENDUKUNG, PROFIL PEGAWAI DAN STRUKTUR
ORGANISASI BIDANG SKKI ............................................................................
1.Aplikasi Pendukung ....................................................................................... 10
2.Profil Pegawai .................................................................................................. 10
3.Struktur Organisasi Bidang SKKI ................................................................ 12
15
REFERENSI ........................................................................................................... 16
V
BAB I.
TUGAS DAN FUNGSI
1.Tugas Bidang SKKI
Bidang Supervisi KPPN [1] dan Kepatuhan Internal
mempunyai tugas sebagai berikut:
I Melaksanakan pembinaan proses bisnis,
supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis
N operasional aplikasi pada KPPN;
T Melaksanakan koordinasi mutu layanan dan
inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar
E tata kelola KPPN;
Melaksanakan pemantauan pengendalian intern,
G pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik
R dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
Melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan
I proses bisnis, pembinaan pertanggungjawaban
bendahara dan pengelolaan rekening pemerintah,
T monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen
A hubungan pengguna layanan (customer relationship
management) serta pelaporan pelaksanaan tugas
S Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury
management representative).
-Mengacu kepada PMK No. 262/PMK.01/2016-
Note:
[1] Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Buku Saku Pengenalan Tugas
2.Fungsi Bidang SKKI P
R
Dalam Melaksanakan Tugasnya, Bidang SKKI memiliki 17 O
fungsi sebagai berikut: F
E
1. Penyiapan bahan pembinaan S
proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa BUN[2] pada I
KPPN; O
N
2. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan A
perbendaharaan; L
I
3. Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN; S
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemenuhan M
E
standar tata kelola KPPN;
5. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar
prosedur operasi aplikasi SPAN[3] dan SAKTI[4];
6. Pelaksanaan monitoring standardisasi infrastruktur dan
SDM[5] pendukung SPAN dan SAKTI;
7. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi
aplikasi SPAN dan SAKTI;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di
lingkungan Kanwil[6] dan KPPN;
9. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan
perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di
lingkungan Kanwil;
10. Penyiapan bahan koordinasi inovasi layanan dan
manajemen mutu layanan;
11. Penyiapan bahan supervisi layanan dan teknologi
informasi;
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat 2
Buku Saku Pengenalan Tugas
12. Penyiapan bahan pembinaan pertanggungjawaban
bendahara;
13. Penyiapan bahan pembinaan pengelolaan rekening
pemerintah;
14. Penyiapan bahan kompilasi dan rekapitulasi laporan
pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis Pembina
Pengelola Perbendaharaan (treasury management
S representative);
I 15. Pelaksanaan koordinasi pemberian keterangan saksi/
ahli keuangan negara kepada institusi penegak hukum
N lingkup Kanwil;
16. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi
E bendahara; dan
R 17. Pengoordinasian pelaksanaan Program
WBK[7]/WBBM[8].
G
I Note:
[2]Bendahara Umum Negara
[3]Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
[4]Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
[5]Sumber Daya Manusia
[6]Kantor Wilayah
[7]Wilayah Bebas Korupsi
[8] Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
3 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Buku Saku Pengenalan Tugas
3.Tugas Seksi
Seksi Mempunyai tugas melakukan pembinaan proses P
Supervisi bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN pada KPPN, E
Proses pelayanan perbendaharaan, dan penilaian kinerja L
Bisnis KPPN, melakukan manajemen mutu layanan, A
melakukan pembinaan. Manajemen satuan kerja, Y
pertanggung jawaban bendahara dan pengelolaan A
rekening pemerintah, melakukan dukungan N
penyelenggaraan sertifikasi bendahara, serta A
melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan N
standar tata kelola KPPN.
Mempunyai tugas melakukan koordinasi inovasi Seksi
layanan, kompilasi dan rekapitulasi laporan Supervisi
pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury Teknis
management representative), melakukan koordinasi Aplikasi
layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara,
serta melakukan monitoring standardisasi
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
Seksi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
Kepatuhan koordinasi dan pemantauan pengendalian
Internal internal, pengelolaan pengaduan, pengelolaan
risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin
pegawai, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
melakukan koordinasi pemberian keterangan
saksi/ ahli keuangan negara, koordinasi
pelaksanaan Program Wilayah Bebas dari
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBK/WBBM), serta melakukan penyiapan bahan
rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan
hasil penindakan kepatuhan internal KPPN.
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat 4
BAB II.
PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN
TUGAS BIDANG SKKI
Pelaksanaan Tugas 1.Seksi Supervisi
K A. Pelaksanaan Tugas Proses Bisnis
E
S Seksi Supervisi Proses Bisnis
E 1.Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi
M
P 2.Pembinaan dan Supervisi KPPN
U 3.Penyelesaian Tanggapanm atau Temuan Hasil Pembinaan pada KPPN
R 4.Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara
N
A Penerimaan/Pengeluaran
A 5.Pemantauan Implementasi Sistem Manajemen Mutu Layanan KPPN
N 6.Pengelolaan Rekening Pemerintah
7.Pelaporan Hasil Pelaksanaan Uji Petik Kepatuhan Bank/Pos Presepsi
B.Pelaksanaan Tugas 2.Seksi Supervisi
Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Teknis Aplikasi
1.Koordinasi Inovasi Layanan
2.Monitoring TIK dan SDM Pendukung pada Kanwil dan KPPN
3.Penyusunan Hasil Monitorng TIK dan SDM Pendukung TIK (SPAN, SAKTI, E-Rekon & LK,
dan lain-lain)
4.Penyusunan Rencana Supervisi Implementasi Sistem Pelaksanaan dan Anggaran
Negara (SPAN) dan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
5.Penyusunan Laporan Bimtek Operasional SPAN dan SAKTI
6.Koordinasi Layanan Bantuan (Helpdesk) Penerimaan Negara
3.Seksi Supervisi Kepatuhan Internal
C.Pelaksanaan Tugas
S eksi Kepatuhan Internal 1.Kegiatan Pemantauan Pengendalian Internal
2.Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan
3.Kegiatan Pengelolaan Pengaduan
4.Pengumpulan Bahan dan Keterangan
5.Kegiatan Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai
6.Kegiatan/Penerapan Manajemen Resiko
7.Kegiatan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
8.Kegiatan Pemenuhan Pemanggilan Sebagai Saksi/Ahli dan Penanganan Masalah
Hukum Bagi Pejabat/Pegawai
9.Kegiatan Pengendalian Gratifikasi
10.Pengujian Kepatuhan SOP
5 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Buku Saku Pengenalan Tugas
Pembagian Tugas Seksi
Supervisi Proses Bisnis
10 Perilaku Utama Kementerian Keuangan 6
"Bersikap jujur, tulus dan
dapat dipercaya"
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Buku Saku Pengenalan Tugas
Pembagian Tugas Seksi
Supervisi Teknis Aplikasi
Pembagian Tugas Seksi Kepatuhan Internal
10 Perilaku Utama Kementerian Keuangan
7 "Menjaga martabat dan tidak
melakukan hal-hal tercela"
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Buku Saku Pengenalan Tugas
10 Perilaku Utama Kementerian Keuangan 8
"Mempunyai keahlian dan
pengetahuan yang luas"
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Buku Saku Pengenalan Tugas
10 Perilaku Utama Kementerian Keuangan
9 "Bekerja dengan hati"
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Buku Saku Pengenalan Tugas
BAB III. APLIKASI PENDUKUNG, PROFIL
PEGAWAI DAN STRUKTUR ORGANISASI
BIDANG SKKI
Aplikasi
Pendukung
Merupakan salah satu aplikasi
berbasis web yang digunakan oleh
bidang SKKI dalam menjalankan fungsi
dan tugasnya. Penggunaan aplikasi ini
lebih dikhususkan untuk melakukan
kegiatan monitoring transaksi dalam
SPAN dan penyajian Reporting sesuai
kebutuhan bidang. Aplikasi ini dapat
diakses melalui alamat
http://spanint.kemenkeu.go.id
Monsakti merupakan salah satu aplikasi
berbasis web yang digunakan untuk
melakukan pengawasan dan pengendalian
internal satker serta kegiatan Monitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran satker
dan BUN. Penggunaan monsakti pada
bidang SKKI untuk saat ini masih terbatas
kepada pemantauan piloting sakti pada
menu pendaftaran user sakti piloting 4.
Web aplikasi ini dapat diakses melalui
laman http://monsakti.kemenkeu.go.ig
10 Perilaku Utama Kementerian Keuangan 10
"Memiliki sangka baik, saling
percaya dan menghormati"
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Buku Saku Pengenalan Tugas
Aplikasi
Pendukung
Adalah aplikasi berbasis web yang
dibangun sebagai upaya untuk
menciptakan sistem penerimaan
negara terpadu berbasis data
tunggal. Aplikasi ini hanya dapat
diakses melalui jaringan intranet.
Dashboard (Direktorat Jenderal
Modul MPN G2
Perbendaharaan , 2015 )
Adalah aplikasi berbasis web yang E-JAFUNG
digunakan untuk melakukan pengelolaan
jabatan fungsional perbendaharaan.
Aplikasi ini dapat diakses melalui laman
https://e-jafung.kemenkeu.go.id/login
SPRINT Adalah aplikasi berbasis web yang digunakan
untuk memudahkan proses izin pembukaan
Sistem Pengelolaan Rekening rekening pemerintah dan pelaporan
Terintegrasi Pertanggungjawaban Bendahara oleh satuan
kerja ke KPPN sebagai Kuasa BUN
Daerah. Aplikasi ini dapat diakses melalui
laman https://sprint.kemenkeu.go.id/
(KPPN Semarang I, 2018)
10 Perilaku Utama Kementerian Keuangan
11 "Menemukan dan melaksanakan
solusi terbaik"
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Buku Saku Pengenalan Tugas
Kepada Bidang Supervisi KPPN
dan Kepatuhan Internal
Profil Pegawai
Seksi Supervisi Teknis Aplikasi
10 Perilaku Utama Kementerian Keuangan 12
"Melayani dengan berorientasi
pada kepuasan pemangku
kepentingan"
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Buku Saku Pengenalan Tugas
Profil Pegawai
Seksi Supervisi Proses Bisnis
10 Perilaku Utama Kementerian Keuangan
13 "Bersikap proaktif dan cepat
tanggap"
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Buku Saku Pengenalan Tugas
Profil Pegawai
Seksi Kepatuhan Internal
10 Perilaku Utama Kementerian Keuangan 14
"Melakukan perbaikan terus
menerus"
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
Buku Saku Pengenalan Tugas
Struktur Organisasi Bidang
Supervisi KPPN dan Kepatuhan
Internal
10 Perilaku Utama Kementerian Keuangan
15 "Mengembangkan inovasi dan
kreatifitas"
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Buku Saku Pengenalan Tugas
REFERENSI
1.Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2017). Buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bidang SUpervisi KPPN dan Kepatuhan
Internal. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2.Perarturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3.Nota Dinas Nomor ND-58/PB.7/2020 tentang Penghentian
Penginputan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan
Tugas Treasury Management Representative (TMR)
4.Direktorat Jenderal Perbendaharaan . (2015 ). Majalah
Treasury. In DJPb, Majalah Treasury (p. 10). Jakarta:
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5.KPPN Semarang I. (2018, April Rabu). Tutorial Aplikasi
SPRINT. Retrieved from http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/
kppn/semarang1/images/pdf/2018/04_April/Tutorial-Aplikasi-
SPRINT-Modul-II-Silabun---Level-Satker.pdf:
Bukunya sudah Selesai 16
"Terimakasih Telah Membaca"
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
“Indonesia yang
lebih berkualitas,
membutuhkan
pemerintahan yang
bersih dan kuat.”
SRI MULYANI INDRAWATI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
"Bagi saya definisi kemenangan
dan keberhasilan itu ada tiga :
Selama saya tidak menghianati
kebenaran. Selama saya tidak
mengingkari hati nurani. Dan
selama saya bisa menjaga harga
diri dan martabat saya."
- Sri Mulyani Indrawati
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat