Juknis Permohonan TUP SAKTI by SWM_

Petunjuk Teknis
Permohonan TUP

Tunai dan KKP
pada Aplikasi SAKTI 2022

Disusun
SAPRIL WANTO MANIK, S.M.
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
(PTPN) Mahir pada KPPN Lhokseumawe

Ruang Lingkup

Dasar :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Berdasarkan peraturan di atas, satuan kerja dapat mengajukan tambahan uang persediaan
dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan
yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda. Pada tahun 2022, permohonan persetujuan TUP
disampaikan ke KPPN dengan menggunakan aplikasi SAKTI. Pada Juknis ini akan dijelaskan
bagaimana mekanisme pengajuan permohonan TUP pada aplikasi SAKTI.

SAPRIL WANTO MANIK 1

Apabila satker perlu Tambahan Uang Persediaan, maka satker mengajukan permohonan persetujuan
TUP pada aplikasi SAKTI dengan cara sebagai berikut:

A. Merekam Usulan Rincian Pembiayaan TUP
Usulan Rincian Pembiayaan TUP dilakukan dengan cara merekam alokasi dan jumlah nominal yang
akan dimintakan oleh satker kepada KPPN Lhokseumawe.
Untuk merekam Usulan Rincian Pembiayaan TUP pada aplikasi, langkah-langkahnya adalah:

1

2

1. Login menggunakan user opr_Bendahara, kemudian pilih menu Bendahara > Membuat Usulan >
Membuat Rincian Pembiayaan TUP,

2. Kemudian klik tombol tambah yang akan mengaktifkan menu isian header permohonan TUP

34
5
6

7

SAPRIL WANTO MANIK 2

3. Isikan mata uang, tanggal TUP, tangal jatuh tempo, pilih sumber dana dan KPPN
4. Keterangan diisi dengan “Permohonan TUP”
5. Isikan Dasar Permohonan,

a) Untuk Dana RM dan PNBP : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b) Untuk KKP : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

6. Keperluan permohonan diisi dengan uraian singkat terkait kegiatan/keperluan penggunaan TUP
tersebut (pengisian jangan terlalu panjang)

7. Klik tombol tambah untuk mengisi detail COA, seperti tampilan berikut:

8

8. Masukkan Akun, Program, Kegiatan, Output dan Jumlah yang dimintakan TUP, lalu klik simpan.
Ulangi langkah ini, apabila ada beberapa akun yang digunakan untuk TUP.

9

9. Jika seluruh isian sudah lengkap dan selesai, klik tombol simpan. Pada saat muncul notifikasi
“Apakah Anda yakin ingin menyimpan data?” klik tombol ya.
SAPRIL WANTO MANIK 3

B. Setelah selesai merekam Usulan Rincian Pembiayaan TUP, maka akan muncul data seperti berikut:

B
C

C. Untuk mencetak pembiayaan TUP dapat dilakukan dengan klik Unduh Pembiayaan TUP.docx. Hasil
unduhan sebagai berikut:

D. Validasi Permohonan TUP oleh KPA (user apr_KPA)
Status permohonan TUP yang sudah direkam oleh operator adalah BARU. Permohonan TUP dan
lampirannya yang diunduh satker dari aplikasi SAKTI dicetak dan dimintakan tandatangan kepada
KPA. Setelah ditandatangani KPA dan dibubuhi stempel satker, berkas tersebut discan PDF dan
dilanjutkan proses validasi oleh user SAKTI KPA (apr_KPA).
SAPRIL WANTO MANIK 4

1. Login SAKTI menggunakan user KPA, masuk menu Bendahara > Validasi > Validasi Pembiayaan
TUP KPA

1

2. Beri tanda centang pada permohonan TUP yang sudah dibuat seperti gambar:

2
3
4

3. lalu isikan :
 Nomor Surat Permohonan TUP
 Tanggal Surat Permohonan TUP
 Pilih status Validasi
 Isi keterangan : “Disetujui KPA”

4. Setelah semua isian lengkap, klik tombol simpan pada kanan bawah. Pada saat muncul notifikasi
“Apakah Anda yakin akan menyimpan data?” klik tombol ya.
SAPRIL WANTO MANIK 5

E. Upload Surat Permohonan TUP yang sudah ditandatangani
Upload dokumen surat permohonan TUP menggunakan user opr_Bendahara pengeluaran dapat
dilakukan jika status permohonan TUP sudah “Divalidasi KPA”.

1. Login menggunakan user opr_Bendahara, klik menu Bendahara > Upload > Upload Dok
Persetujuan TUP

2
1
3

2. Klik Permohonan TUP yang muncul di daftar sampai seluruh baris berwarna biru
3. Klik tombol Choose, kemudian akan muncul pop-up memilih scan berkas permohonan TUP yang

telah disiapkan seperti gambar berikut:
SAPRIL WANTO MANIK 6

4

4

4. Pilih scan berkas permohonan TUP, lalu klik open sampai muncul tampilan berikut:

5

5. Setelah scan berkas permohonan TUP telah berhasil dipilih dan muncul seperti pada lingkaran
merah, klik tombol Upload. Setelah berhasil maka status akan berubah menjadi “Pembiayaan
TUP Diupload”.

SAPRIL WANTO MANIK 7

F. Tunggu proses persetujuan TUP oleh KPPN Lhokseumawe selesai
1. Agar mengetahui progress persetujuan TUP, satker dapat memonitor statusnya pada aplikasi
SAKTI dengan user opr_Bendahara. Langkahnya dengan klik menu Bendahara > Membuat
Usulan > Membuat Rincian Pembiayaan TUP
2. Apabila proses di KPPN telah selesai, maka status TUP yang muncul adalah “Diupload
Persetujuan KPPN”
3. Jika status sudah menjadi “Diupload Persetujuan KPPN”, satker dapat mendownload surat
persetujuan dari KPPN di tombol Unduh Persetujuan TUP KPPN seperti pada gambar:

3

4. Surat Persetujuan TUP yang diunduh ini, akan menjadi lampiran pada saat mengunggah
kelengkapan dokumen SPM TUP.

5. Jika sudah berhasil unduh surat persetujuan TUP, satker dapat melanjutkan pembuatan
SPP TUP pada aplikasi SAKTI.

SAPRIL WANTO MANIK 8