Renstra

REVISI

KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Harsono RM. No.3, Ragunan - Jakarta 12550, Indonesia
Telp: 021-7806131, 021-7804116, Fax: 021-7806305
http://www.pertanian.go.id

@kementan KementanRI @kementerianpertanian Kementerian Pertanian RI RENCANA
STRATEGIS

2020-2024

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Kementerian Pertanian

RENCANA
STRATEGIS

2020-2024

REVISI
Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

Kementerian Pertanian

DAFTAR
ISI

4
11

15
15
16
17

20
21
22
24

29
31
33
34

Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D KATA PENGANTAR

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Rencana Strategis (Renstra) Biro Hubungan
dan Informasi Publik Masyarakat dan Informasi Publik, Kementerian
Pertanian disusun dengan mengacu kepada Renstra
Sekretariat Jenderal 2020 – 2024. Renstra Biro
Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif yang memuat tujuan, sasaran kegiatan,
indikator, target sampai dengan kerangka pendanaan
dan kerangka regulasinya.

Sejalan dengan kebijakan reformasi perencanaan dan
anggaran, Kementerian Pertanian melakukan
restrukturisasi program dan kegiatan Tahun 2021-2024.
Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam
mengimplementasikan kebijakan Money Follow
Program dan penguatan penganggaran berbasis
kinerja. Disisi lain perubahan kebijakan manajemen
dilakukan seiring dengan perubahan pada penguatan
kinerja kehumasan dan pola pengelolaan kinerja
pegawai yang selaras dengan kinerja organisasi.
Revisi atau perbaikan Rencana Strategis Biro
Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dilakukan
untuk menyesuaikan dinamika perubahan guna
mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Renstra Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi
Publik menjadi acuan seluruh komponen Hubungan
Masyarakat dan Informasi Publik dalam pencapaian
sasaran dan target kinerja periode 2020 – 2024.
Komitmen dan konsistensi semua pihak diperlukan
dalam mewujudkanpengelolaan kehumasan, informasi
publik dan keprotokolan yang efektif, efisien,
profesional dan akuntabel.

-i-

- iii -

- iv - - v -

BAB 1

PENDAHULUAN

KONDISI
UMUM

Pembangunan Pertanian menjadi bagian dari RPJMN tahun 2020-2024 diharapkan berkontribusi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dapat dilihat dari pencapaian realisasi
terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui terhadap target yang ditetapkan dalam 3 (tiga) Sasaran Kegiatan. Ketiga Sasaran Kegiatan tersebut
pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif diberbagai adalah :
wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu pembangunan sektor
pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing guna mendukung 01 Tersedianya informasi publik Kementerian Pertanian.
terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.
Meningkatnya citra positif Kementerian Pertanian.
Pembangunan sektor pertanian perlu didukung Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat dan
dengan peningkatan manajemen penyokongnya. Informasi Publik merupakan dokumen perencanaan 03 Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap
Upaya peningkataan manajemen penyokong sektor yang bersifat indikatif yang memuat tujuan, sasaran layanan Biro Humas dan Informasi Publik.
pertanian antara lain dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan, indikator, target sampai dengan kerangka
reformasi birokrasi dan peningkatan layanan baik pendanaan dan kerangka regulasinya. Sejalan Pencapaian dari ketiga sasaran kegiatan ditunjukkan melalui indikator kinerja kegiatan
kepada pihak internal maupun eksternal. Terciptanya dengan kebijakan reformasi perencanaan dan yaitu:
efektifitas dan efisiensi birokrasi akan mewujudkan anggaran, Kementerian Pertanian melakukan
cita-cita reformasi birokrasi dan membawa pengaruh restrukturisasi program dan kegiatan Tahun 2021- A
pada peningkatan layanan kepada masyarakat. 2024.
KETERBUKAAN INFORMASI
Sebagai bagian lembaga publik, Biro Hubungan Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam
Masyarakat dan Informasi Publik memiliki kewajiban mengimplementasikan kebijakan Money Follow Nilai keterbukaan informasi publik. B
untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam Program dan penguatan penganggaran berbasis
bidang kehumasan, pengelolaan informasi publik dan kinerja. Restrukrisasi program dan kegiatan
keprotokolan. berimplikasi pada adanya perubahan pada sasaran
kegiatan dan indikator kinerja.
Penyelenggaraan pelayanan kehumasan,
keprotokolan dan hubungan antar lembaga serta RASIO PEMBERITAAN
pengelolaan informasi publik di bidang pertanian
dilandasi perencanaan strategis yang komprehensif C Rasio pemberitaan positif terhadap total pemberitaan tentang
dan terpadu yang dituangkan dalam Rencana Kementerian Pertanian.
Strategis.

Disisi lain perubahan kebijakan manajemen dilakukan seiring dengan KEPUASAN LAYANAN
perubahan pada penguatan kinerja kehumasan dan pengelolaan kinerja
pegawai yang selaras dengan kinerja organisasi. Revisi atau perbaikan Tingkat Kepuasan Unit Kerja Eselon I terhadap layanan Biro
Humas dan Informasi Publik.
Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
dilakukan untuk menyesuaikan dinamika perubahan guna mewujudkan BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 3

tujuan dan sasaran organisasi.

2 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Indikator kinerja kegiatan Tahun 2018 dan 2019 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan Komisi Informasi Pusat untuk
dikarenakan pada tahun tersebut merupakan tahun awal disusunnya Indikator Kinerja Utama pada mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik. Pada Tahun 2015
masing-masing unit kerja di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memperoleh peringkat VI dengan nilai keterbukaan informasi 87,542.
Dan di Tahun 2016 mendapat peringkat VII dengan nilai 90,31. Meskipun peringkat
Capaian Kinerja Biro Hubungan Masyatrakat dan Informasi public Tahun 2015 – 2019 dijelaskan di Kementerian Pertanian menurun dibandingkan Tahun 2015, namun nilai keterbukaan informasi
bawah ini. publik yang diperoleh meningkat. Pada tahun 2017 Kementerian Pertanian memperoleh
peringkat IV dengan nilai keterbukaan informasi publik 88 hal ini dikarenakan ada beberapa
A informasi yang belum di update lewat aplikasi secara terbuka. Pada tahun 2018 Kementerian
Pertanian mendapatkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik
KETERBUKAAN INFORMASI dengan katergori Menuju Informatif dengan nilai 89. Hal ini melebihi target yang sudah
ditetapkan dalam perjanjian kerja dengan indikator nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar
Kementerian Pertanian selaku badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku 82,5. Dan pada tahun 2019, Kementerian Pertanian mendapatkan Predikat Keterbukaan
kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai
dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 96.03. Predikat ini merupakan klaster tertinggi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi
Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian berkewajiban untuk memberikan publik di Badan Publik.
layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam
pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih
lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin
penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.

Pengelolaan informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah dilembagakan dengan baik.
Hal ini terbakti dengan perolehan Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang secara garis besar
mengalami peningkatan dan melampaui dari target yang ditetapkan. Pada rentang waktu di tahun
2015-2019 pencapaian nilai keterbukaan informasi public dapat dilihat pada table berikut :

4 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 5

B Sedangkan capaian kinerja untuk 2019, terdapat total 58.868 berita positif atau 92.86 %
dari total pemberitaan tentang Kementerian Pertanian. Mengacu pada kajian ini bisa
RASIO PEMBERITAAN POSITIF TERHADAP TOTAL disimpulkan bahwa untuk peningkatan citra positif dari indikator rasio pemberitaan positif
PEMBERITAAN TENTANG KEMENTERIAN PERTANIAN terhadap total pemberitaan, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik berkinerja di
atas target yang ditetapkan.
Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Pertanian dilaksanakan
dalam rangka memberikan citra positif terhadap Kementerian Pertanian atas C

kebijakan yang telah dilakukan dalam membangun sektor pertanian TINGKAT KEPUASAN UNIT KERJA ESELON I TERHADAP
Indonesia. Indikator ini mengukur rasio pemberitaan positif terhadap total LAYANAN BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

pemberitaan tentang Kementerian Pertanian. Kualitas pelayanan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dalam pelaksanaan
kehumasan, keprotokoleran dan hubungan antar lembaga serta pengelolaan informasi
Indikator Kinerja Kegiatan pada Tahun pemberitaan sebanyak 6.094 berita. publik di bidang pertanian diukur dengan menggunakan nilai tingkat kepuasan Unit kerja
2016 ditunjukkan dengan jumlah Capaian kinerja ini melebihi target yang Eselon I. Pengukuran tingkat kepuasan layanan ini dilakukan dengan menggunakan
pemberitaan pembangunan pertanian ditetapkan dengan jumlah 1.500 berita. survei tingkat kepuasan layanan yang mulai dilakukan pada tahun 2018. Capaian kinerja
pada media cetak, media online dan media ini menjadi bahan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pelayanan organisasi.
elektronik (televisi). Untuk pemberitaan Untuk realisasi pemberitaan positif inisiatif
inisiatif Kementerian Pertanian selama kementerian pertanian Tahun 2017 pada Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan biro hubungan masyarakat dan informasi
Tahun 2016 jumlah pemberitaan pada media cetak sebesar 3.855 berita, media Tahun 2018 sebesar 2,99 dengan kategori BAIK. Sedangkan capaian kinerja Tahun 2019
media cetak sebanyak 2.131 berita, online sebayak 17.306 berita dan media sebesar 3,13 masih dengan kategori BAIK. Capaian tersebut meningkat sebesar 4,5%
3.442 berita pada media online dan 521 elektronik sebanyak 1.172 berita, dengan dari tahun sebelumnya. Namun demikian kedua nilai capaian tersebut masih dibawah
berita pada media elektronik dengan total total pemberitaan sebanyak 22,333 berita. target yang ditetapkan dengan target 3,15. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat
perhatian diantaranya penyediaan prasarana kerja yang belum memadai. Terkait hal
tersebut perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait penyediaan fasilitas kerja yang
memadai.

Sasaran Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dalam meningkatnya BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 7
citra positif Kementerian Pertanian pada Tahun 2018 ditunjukkan melalui indikator kinerja
kegiatan Rasio Pemberitaan Positif terhadap total pemberitaan tentang Kementerian
Pertanian. Capaian kinerja untuk Tahun 2018 telah melampaui target yang telah
ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 93,95%. Nilai capaian tersebut berasal
dari pemberitaan positif di media cetak sebanyak 4.267 atau 84.65%. Sementara untuk
media online tercatat sebanyak 39.531 berita positif atau 95.08%.

6 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

D POTENSI &
PERMASALAHAN
PENGHARGAAN YANG DIRAIH
01
1.
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
Pemeringkatan badan publik dalam implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 02Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dapat dilihat dari pencapaian realisasi
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberikan rutin setiap tahun kepada seluruh
Kementerin/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Pemeringkatan ini merupakan bentuk terhadap target yang ditetapkan dalam 3 (tiga) Sasaran Kegiatan. Ketiga Sasaran Kegiatan tersebut
apresiasi kepada kepada badan publik dalam pengelolaan informasi publik. Atas adalah :
konsistensi dan komitmen Kementerian Pertanian dalam mendorong keterbukaan
informasi publik pada Tahun 2019 Kementerian Pertanian memperoleh predikat Badan 03
Publik Informatif dengan nilai 96.03. Predikat ini merupakan klaster tertinggi dalam
pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik. 04

2.
Penghargaan di Bidang Hubungan Masyarakat 05
Pada Tahun 2017 Kementerian Pertanian berhasil meraih penghargaan Public Relation
Indonesia Award untuk kategori media relations tingkat kementerian. Melalui Dalam rangka menyediakan informasi publik, meningkatkan citra positif Kementerian Pertanian dan
penghargaan ini Kementerian Pertanian dinilai telah berhasil menempatkan posisi kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik,
Humas dan Informasi Publik sebagai posisi penting dan strategis dalam mewujudkan terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
visi misi atau kebijakan dan program maupun capaian kepada masyarakat secara Beberapa permasalahan internal yang dihadpi adalah adalah :
terbuka. Sebagai corong atau garda terdepan dalam mengawal, mempercepat dan
mensukseskan kebijakan dan program. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 9
Publik dinilai telah berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan
berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani.

3.
Penghargaan Keikutsertaan di Pameran
Penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan
peragaan, diselenggarakan melalui kegiatan Partisipasi Pameran dan Promosi
Pembangunan Pertanian. Dalam menyelenggarakan penyajian hasil pembangunan
yang terbarukan Kementerian Pertanian berhasil meraih beberapa prestasi di
beberapa event pameran. Pada tahun 2016 Kementerian Pertanian meraih Juara 1
stand terbaik pada The Indonesia GPR Summit 2016. Selain penghargaan tersebut,
dalam tahun yang sama Kementerian Pertanian meraih Juara 2 stand terbaik kategori
Umum pada Harkopnas Expo yang diselenggarakan di Jambi pada 21- 24 Juli 2016.

Tahun 2019 Paviliun Kementerian Pertanian yang menyuguhkan deretan informasi
pertanian dari unit kerja menerima penghargaan sebagai Stand Terbaik I untuk kategori
Kementerian dan BUMN pada 19th Indonesia AgroFood Expo pada tanggal 27-30 Juni
2019 di Jakarta Convention Center. Pameran ini merupakan pameran terbesar di
sektor pertanian yang menampilkan produk hasil pertanian baik produk segar maupun
olahan yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,
perikanan, makanan dan minuman olahan, sarana dan prasarana pertanian, teknologi
pertanian dan industri pendukungnya

8 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Koordinasi Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dengan Unit Kerja terkait BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 11
pelaksanaan kegiatan Kehumasan, Keprotokolan, dan Pengelolaan Informasi Publik masih
belum efektif.

Kompetensi SDM yang belum sesuai dengan bidang kehumasan dan informasi public

Peran Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagai komunikator dan mediator publik belum
optimal.

Kurangnya dukungan sarana dan prasarana atau infrastruktur terhadap kebutuhan layanan
pengelolaan informasi publik.

Tindak lanjut monitoring evaluasi pengelolaan isu publik yang belum tertangani dengan baik

Media relasi yang masih sangat minim dukungan anggaran sehingga daya dukung media
terhadap lembaga masif belum optimal

Selain permasalahan yang bersifat internal Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik juga
menghadapi berbagai isu stratergis di bidang informasi dan kehumasan, diantaranya :

a.
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi komunikasi publik saat ini, memerlukan
penanganan, solusi dan kebijakan yang dapat merespon dengan cepat tuntutan masyarakat
akan keterbukaan informasi.

b.
Kualitas SDM yang perlu dikelola dan ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan
dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

c.
Koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam tata kelola keprotokolan dan kerjasama
hubungan antar lembaga dengan optimalisasi teknologi informasi

d.
Efektivitas sistem tata kelola humas dan pengelolaan informasi publik dalam mendukung
pencapaian sasaran pembangunan pertanian

e.
Komitmen terhadap reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan pertanian yang bersih, akuntabel, efektif, efisien menuju
pelayanan berkualitas

f.
Akuntabilitas kinerja terkait dengan pengembangan manajemen komunikasi publik
g.
Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada output berkualitas

10 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN &
SASARAN STRATEGIS

VISI TUJUAN

Visi Kementerian Pertanian mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam Renstra Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan layanan baik kepada pihak internal maupun eksternal
2020-2024 adalah Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang dilakukan sebagai upaya peningkatan manajemen penyokong sektor pertanian Terciptanya efektivitas
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Guna mewujudkan visi tersebut, dan efisiensi birokrasi akan mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi akan berimbas pada peningkatan
Sekretariat Jenderal sebagai salah satu organ Kementerian Pertanian menjadi penyokong dalam layanan kepada masyarakat. Sebagai organ dalam Sekretariat Jenderal, Biro Hubungan Masyarakat
dukungan manajemen untuk terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern. Hal tersebut dan Informasi Publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam bidang
dilakukan melalui dukungan manajemen dan administrative Kementerian Pertanian yang kredibel, kehumasan, pengelolaan informasi publik dan keprotokolan
akuntabel dan profesional sebagai visi Sekretariat Jenderal.
Biro Hubungan masyarakat dan Informasi Publik melalui pengelolaan hubungan masyarakat, Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam pembangunan pertanian,
keprotokolan dan hubungan antar Lembaga, serta pengelolaan informasi publik di bidang pertanian Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik memiliki tujuan yang searah dengan tujuan Sekretariat
mendukung mewujudkan visi di atas. Jenderal melalui :

MISI a. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Keprotokolan yang Prima,
dengan indikator indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat,
Salah satu upaya Kementerian pertanian dalam melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk informasi publik dan keprotokolan
mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing adalah melalui pengelolaan
Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya. Guna melaksanakan misi dimaksud b. Meningkatnya Citra Positif Kementerian Pertanian, dengan indikator Indeks pemberitaan
Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan manajemen melakukan upaya : positif terhadap toral pemberitaan tentang Kementerian Pertanian

a.
Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas SDM Sekretariat Jenderal c. Meningkatnya kepuasan Unit Kerja eselon I terhadap Layanan Kesekretariatan yang diberikan
b.
Membangun pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas. Sekretariat Jenderal, dengan indikator Indeks kepuasan unit kerja Eselon I terhadap layanan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian bertugas sebagai penyelenggara koordinasi pelaksanaan Biro Humas dan Informasi Publik
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administasi kepada seluruh unsur organiasi di lingkungan
Kementerian Pertanian. Melalui salah satu fungsi nya dalam pembinaan dan pemberian dukungan Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan menyesuaikan perubahan struktur program dan
administasi dalam bidang hubungan masyarakat, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik kegiatan Kementerian Pertanian, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik merumuskan
memiliki kewajiban untuk melaksanakan misi dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan kembali tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2021 – 2024 menjadi sebagai berikut :
meningkatkan kualitas SDM dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas.
A Terwujudnya citra dan reputasi positif Kementerian Pertanian dengan
14 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK indikator Indeks citra dan Prosentase reputasi positif Kementerian Pertanian.

B Terwujudnya pengelolaan informasi publik yang berkualitas dengan indikator
Indeks pengelolaan informasi publik.

Terwujudnya layanan keprotokolan dan sinergitas antar lembaga yang

C berkualitas dengan indikator Tingkat Kepuasaan stakeholder terhadap
layanan keprotokolan dan hubungan antar lembaga.

Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Biro Humas dan

D Informasi Publik yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator
Prosentase Peningkatan kualitas pengelolaan ketatausahaan biro.

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 15

SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, perlu dijabarkan dalam sasaran kegiatan Biro Hubungan Indeks Citra & Reputasi Indeks Pengelolaan
Masyarakat dan Informasi Publik Tahun 2020-2021 yang terdiri dari : Positif Kementerian Informasi Publik.
Pertanian.
a. Terwujudnya Layanan Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Keprotokolan yang Prima,
dengan indikator indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan hubungan masyarakat, INDIKATOR KINERJA
informasi publik dan keprotokolan SASARAN KEGIATAN

b.
Meningkatnya Citra Positif Kementerian Pertanian, dengan indikator Indeks pemberitaan 2021-2024
positif terhadap toral pemberitaan tentang Kementerian Pertanian

c.
Meningkatnya kepuasan Unit Kerja eselon I terhadap Layanan Kesekretariatan yang diberikan
Sekretariat Jenderal, dengan indikator Indeks kepuasan unit kerja Eselon I terhadap layanan
Biro Humas dan Informasi Publik

Perubahan perumusan tujuan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik berdampak pada
perubahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Tahun 2021-2024 menjadi
sebagai berikut :

A Terwujudnya citra dan reputasi positif Kementerian Prosentase Peningkatan Tingkat Kepuasan
B Pertanian melalui penyebarluasan informasi pembangunan Kualitas Pengelolaan Stakeholder Terhadap
C pertanian yang proporsional, profesional, efektif dan efisien Ketatausahaan Biro Layanan Keprotokolan dan
D dengan indikator Indeks citra dan Prosentase reputasi positif Hubungan Antar Lembaga.
Kementerian Pertanian.
Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik
yang berkualitas dengan indikator Indeks pengelolaan
informasi publik .
Terwujudnya keprotokolan dalam mendukung kelancaran
tugas pimpinan dan sinergitas antar lembaga yang
berkualitas dengan indikator Tingkat Kepuasaan
stakeholder terhadap layanan keprotokolan dan hubungan
antar lembaga.
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Biro
Humas dan Informasi Publik yang efektif, efisien dan
akuntabel dengan indikator Prosentase Peningkatan
kualitas pengelolaan ketatausahaan biro.

16 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 17

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KEGIATAN, KERANGKA REGULASI &

KERANGKA KELEMBAGAAN

ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN
& STRATEGI
Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai visi dan misi serta tujuan, Biro
Arah kebijakan Biro Hubungan Masyarakat dan Berbagai elemen, struktur, kelompok kerja dan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik melakukan kegiatan Penyelenggaraan Hubungan
Informasi Publik Tahun 2020-2024 searah dengan entitas – entitas dalam organisasi membangun satu Masyarakat, Keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga serta Pengelolaan Informasi Publik di Bidang
arah kebijakan Kementerian Pertanian dalam pemahaman yang sama terkait kebijakan, program, Pertanian, dengan rincian pada Tabel 2 sebagai berikut :
mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola dan capaian pembangunan pertanian yang telah
pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. dihasilkan. Penyampaian informasi kepada
Pelayanan kehumasan, informasi publik dan masyarakat menjadi saling bersinergi dalam satu
keprotokolan ditujukan untuk mencapai tata kelola informasi organisasi (corporate information) melalui
pemerintah yang baik (good governance) sebagai pejabat yang berwenang.
salah satu syarat meningkatnya pelayanan publik.
Melalu birokrasi yang efektif dan efisien maka Dengan terbentuknya informasi organisasi (corporate
terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan information), maka akan terbangun opini organisasi
peningkatan pelayanan publik sehingga pelayanan (corporate opinion) dalam membangun citra positif
pemerintah memberikan kepuasan prima kepada lembaga, yang pada akhirnya akan mewujudkan
masyarakat. suatu komunikasi organisasi (corporate
communication) yang efektif dan akuntabel.
Keterbukaan informasi publik merupakan langkah
strategis dalam mengawal dan mewujudkan tata Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan
kelola pemerintah yang baik, profesional dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada
berwibawa, serta mengembangkan tatanan layanan prima, Biro Hubungan Masyarakat dan
masyarakat informasi yang sehat. Biro Hubungan Informasi Publik melakukan langkah strategi sebagai
Masyarakat dan Informasi Publik berperan tidak hanya berikut :
sebagai corong lembaga semata, akan tetapi
sekaligus menjadi media komunikatif yang
menghubungkan lembaga dan masyarakat, sehingga
menghasilkan timbal-balik yang positif dan saling
menguntungkan.

Seiring dengan perkembangan era reformasi dan
keterbukaan informasi publik, peran Biro Hubungan
Masyarakat dan Informasi Publik semakin strategis.
Sebagai komunikator publik, Biro Humas dan
Informasi Publik mensosialisasikan kebijakan
Kementerian Pertanian, memberikan pelayanan,
menyebarluaskan pesan atau informasi serta
mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga
program-program kerja kepada masyarakat.
Pengelolaan informasi dan komunikasi diwujudkan
melalui sistem informasi manajemen, yang didukung
oleh kepatuhan dalam menjalankan kaidah
komunikasi organisasi.

20 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 21

KERANGKA
Tata kelola kehumasan di Kementerian Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri
REGULASI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam rangka
Dalam rangka melaksanakan hubungan masyarakat, keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga meningkatkan kelembagaan hubungan masyarakat yang kuat, perlu pengaturan mekanisme
serta Pengelolaan Infoprmasi Publik di bidang pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada koordinasi dan sinkronisasi antar penyelenggara kehumasan di lingkungan Kementerian
layanan prima, Biro Humas dan Informasi Publik membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan Pertanian yang sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan dan organisasi. Sebagai
geraknya. Beberapa regulasi yang akan disusun dan ditetapkan selama periode 2020 – 2024 sebagai salah satu upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, saat ini perlu merevisi
berikut : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 106/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Tata Kelola
Kehumasan di Kementerian Pertanian.
1.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pemanfaatan Media Sosial di Lingkungan Kementerian Pertanian. 3.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pengelolaan Narasi Tunggal

Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan media sosial secara optimal, efektif, dan efisien
diperlukan Pedoman Pengelolaan dan pemanfaatan Media Sosial di lingkungan Kementerian
Pengejawantahan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik salah
Pertanian. Keberadaan media sosial saat ini menjadi sarana komunikasi efektif dalam satunya dilakukan melalui penyampaian data dan bahan informasi guna penyusunan narasi
mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi di masyarakat. Penggunaan media tunggal program dan kebijakan pemerintah. Melalui Inpres dimaksud Presiden
sosial dapat membuat informasi dan pelayanan pemerintah menjadi lebih terbuka, yang pada mengintruksikan kepada semua pihak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan
akhirnya berdampak pada citra dan reputasi pemerintah. sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dalam rangka mendukung pelaksanaan
komunikasi publik.

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian merupakan tindaklanjut
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun
Penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program
2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Dinamika pembangunan pertanian harus disampaikan secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik,
perubahan yang cepat terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menuntut berwawasan nasional, dan mudah dimengerti melalui berbagai saluran komunikasi. Untuk itu
kesiapan dan kesigapan pemerintah dalam merespon perubahan tata nilai, pola pikir, tingkah diperlukan acuan dalam pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian
laku bahkan pola budaya masyarakat dalam berkomunikasi. Penggunaan dan pemanfaatan
media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 23
program dan kebijakan pemerintah serta sarana berinteraksi dan menyerap aspirasi
masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara
pemerintah dan masyarakat.

2.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Kelola Kehumasan Lingkup
Kementerian Pertanian




Era keterbukaan informasi publik mendorong transparansi di segala bidang, menempatkan
humas pada posisi yang semakin strategis. Humas Pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan
aktif dalam melaksanakan perannya dalam mengamankan kebijakan Pemerintah,
memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi
masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja Pemerintah kepada
masyarakat. Dalam rangka menyediakan standar pelaksanaan kegiatan kehumasan di
Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
106/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Tata Kelola Kehumasan di Kementerian Pertanian.
Tata Kelola Kehumasan disusun dalam rangka membangun dan mengembangkan tata kelola
kehumasan yang optimal, efektif, dan efisien serta transparan dan akuntabel.

22 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

KERANGKA Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri
KELEMBAGAAN Pertanian nomor 40 Tahun 2020, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri dari Bagian
Protokol dan Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Hubungan Masyarakat dan Kelompok
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Informasi dan Multimedia)
Kementerian, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan
hubungan masyarakat, keprotokolan dan hubungan antar lembaga serta pengelolaan informasi publik 1.
Bagian Protokol
di bidang pertanian. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Biro Hubungan Masyarakat
Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, serta urusan tata usaha
dan informasi Publik mempunyai fungsi :
dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Bagian Protokol
01 02 menyelenggarakan fungsi :

Pengelolaan dan Penyiapan a.
Penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat
Pelayanan Informasi pelaksanaan hubungan b.
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian
Publik bidang pertanian. masyarakat. c.
Pelaksanaan urusan keprotokolan dan hubungan antar Lembaga, dan
d.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumahtangga Biro Hubungan Masyarakat dan
FUNGSI
BIRO HUBUNGAN Informasi Publik

MASYARAKAT 2.
Kelompok Fungsional
DAN INFORMASI
Kelompok Fungsional Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri atas:

PUBLIK a.
Kelompok Hubungan Masyarakat


Kelompok Hubungan Masyarakat terdiri atas :
Pelaksanaan urusan 03 04 Pelaksanaan Urusan
keprotokolan dan Tata Usaha dan 1)
Sub Kelompok Analisis Pendapat Umum mempunyai tugas melakukan analisis opini
Hubungan Antar Rumah Tangga Biro public yang bersumber dari media massa, masyarakat, dan isu strategis tentang
Lembaga Hubungan Masyarakat pembangunan pertanian.
dan Informasi Publik.
2)
Sub Kelompok Komunikasi dan Pemberitaan Media Elektronik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan komunikasi dan pemberitaan dalam rangka pencitraan
pembangunan pertanian melalui media elektronik, melakukan produksi konten,
strategi analisis komunikasi dan publikasi media elektronik dan media social.

3)
Sub Kelompok Komunikasi Pemeberitaan Media Cetak mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi dan pemberitaan dalam rangka
pencitraan pembangunan pertanian melalui media cetak, melakukan produksi
konten,strategi analissi komunikasi dan publikasi media cetak.

b.
Kelompok Pengelolaan Informasi Publik


Kelompok pengelolaan dan Informasi publik mempunyai tugas melakukan penyiapan,

pendokumentasian, penyiapan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian.
Kelompok Pengelolaan Informasi Publik terdiri atas :

1)
Sub Pelayanan Informasi Multimedia mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pengujian, konsekuensi, penyiapan penyediaan dan pelayanan,pendokumentasian
serta penyajian, pemutakhiran, dan pengemasan informasi publik bidang pertanian
yang terbarukan melalui multimedia.

24 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 25

2)
Subkelompok Pameran dan Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan memalui penyelenggaraan
pameran, peragaan dan pengelolaan perpustakaan serta melakukan desiminasi dan
edukasi pembangunan pertanian.

c.
Sub Kelompok Protokol Menteri dan Kementerian mempunyai tugas melakukan urusan
keprotokolan kegiatan kunjungan kerja Menteri, serta acara dan Kegiatan Kementerian.

d.
Sub Kelompok Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, Organisasi Profesi dan
Asosiasi.

Struktur Organisai Biro Humas dan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada
Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, dapat dilihat pada gambar berikut:

BAB 4

TARGET KINERJA &
KERANGKA PENDANAAN

26 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

TARGET KINERJA

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Tahun 2020-2024 sesuai dengan arah kebijakan dan
strategi yang ditetapkan, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menetapkan target kinerja
pada kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi Publik, Hubungan
Antar Lembaga dan Keprotokolan di Bidang Pertanian disajikan pada Tabel 3 dibawah ini.

Adanya perubahan pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana disebutkan dalam BAB BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 29
II, berimplikasi adanya pada target kinerja kegiatan seperti pada Tabel 4 dibawah ini

28 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

KERANGKA
PENDANAAN

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran kegiatan tahun 2020-2024 Biro Humas dan Informasi Publik
membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Kerangka Pendanaan Biro Humas dan Informasi Publik dapat dilihat pada Tabel 5

Restrukturisasi program Kementerian Pertanian berdampak pada penyesuaian struktur anggaran BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 31
secara keseluruhan. Program Dukungan Manajemen merupakan program generik dengan Klasifikasi
Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan. Perubahan pada Kerangka
Pendanaan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Tahun 2021 – 2024 menyesuaikan
perubahan pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja. Kerangka Pendanaan Biro Hubungan
Masyarakat dan Informasi Publik dapat dilihat dalam Tabel 6 di bawah ini.

30 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

BAB 5

PENUTUP

PENUTUP LAMPIRAN

Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat dan
Informasi Publik Tahun 2020-2024 merupakan rencana
kerja jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
depan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana
Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Tahun 2020 – 2024 yang digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan dan
hubungan antar lembaga, serta pengelolaan informasi
publik di bidang pertanian.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah
kebijakan dan strategi Biro Hubungan Masyarakat dan
Informasi Publik yang mendukung visi, misi, tujuan,
sasaran, arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal
dalam melaksanakan Dukungan Manajemen untuk
terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Biro
Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik sangat
ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua
elemen baik ditingkat pimpinan maupun pelaksana.
Selanjutnya capaian pelaksanaan Rencana Strategis Biro
Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dievaluasi dan
diukur setiap tahun. Hasil evaluasi disajikan dalam Laporan
Kinerja Tahunan Biro Hubungan Masyarkat dan Informasi
Publik.

34 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

36 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK 37

38 BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK