ADIAN HUSAINI 7

Ada buku lain terbitan UMM yang berjudul “Kembali ke-Al-Qur’an, Menafsir Makna Zaman: Suara-suara
kaum Muda Muhammadiyah”, editor: Pradana Boy ZTF dan M. Hilmi Faiq, pengantar oleh Moeslim
Abdurrahman, (UMM Press, 2004). Buku ini merupakan kumpulan makalah para aktivis liberal yang
bergabung dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Di dalam pengantar Editor ditulis
bahwa makalah-makalah tersebut merupakan hasil diskusi ”Tadarus Pemikiran Islam” yang
diselenggarakan oleh JIMM bekerjasama dengan UMM, tanggal 18-20 November 2003, dengan sponsor
Rektor UMM Muhadjir Effendy dan bantuan finansial dari Jacob Oetama (Harian Kompas).

Sebagaimana biasa dilakukan oleh para pemikir liberal, buku ini diantaranya mempromosikan ”cara
baru” dalam menafsirkan Al-Quran yaitu dengan menggunakan hermeneutika. Sebagai misal adalah
tulisan Sufyanto yang berjudul ”Diskursus Pembacaan Al-Quran, Mencari Makna Zaman (Sebuah
Persoalan Hermeneutik). Penulis artikel dalam buku ini asyik menjiplak begitu saja pemikiran-pemikiran
asing tanpa kritis sama sekali. Dia tulis, misalnya: ”Ringkasnya, menurut Sumaryono, disiplin ilmu yang
pertama yang banyak menggunakan hermeneutik adalah ilmu tafsir kitab suci. Sebab, semua karya yang
mendapat inspirasi ilahi seperti Al-Quran, kitab Taurat, Kitab-kitab Veda, dan Upanishad supaya
dimengerti, memerlukan interpretasi (hermeneutic)… dst.”

Penulis artikel ini tampak bertindak ceroboh dalam mengutip buku Hermeneutika karya Sumaryono
(terbitan Kanisius), dengan menyamakan begitu saja sifat teks Al-Quran dengan Kitab-kitab lain. Al-
Quran adalah kitab yang tanzil, yang lafazh dan maknanya dari Allah, bukan sekedar karya inspiratif dari
Tuhan, seperti konsep teks Bibel. Kekeliruan dalam melihat sifat teks Al-Quran ini berdampak pada
kekeliruan dalam merumuskan metode tafsirnya. Kata penulis artikel ini lebih jauh:

”Jadi, pembacaan baru atas Al-Quran, seyogianya mengikuti Hukum Emilio Betti tentang interpretasi
yang terkenal, yaitu sensus non est inferendus sed efferendus (makna bukanlah diambil dari kesimpulan
melainkan harus diturunkan) bersifat instruktif. Jadi seorang penafsir tidak boleh bersikap pasif, karena
ia harus merekonstruksi makna.”

Salah satu tujuan yang akan dicapai kaum liberal dengan penggunaan metode tafsir baru (hermeneutika)
adalah menciptakan pemahaman yang serba relatif terhadap kebenaran. Dalam buku ini bisa ditemukan
sejumlah gagasan dekonstruktif terhadap konsep-konsep pokok dalam Islam itu. Sebagai contoh, bisa
dilihat di dalam artikel yang ditulis oleh M. Hilaly Basya, dengan judul ”Kembali ke al-Qur’an: Perspektif
Hermeneutika Pembebasan” (hal. 53).

Penulis artikel ini lagi-lagi menjadikan pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid sebagai rujukan dalam membaca
Al-Quran. Dengan menggunakan teori Nasr Hamid, dia mengkritik sifat peradaban Islam selama ini yang
selalu menjadikan teks Al-Quran sebagai rujukan. Hebatnya manusia ini, dia juga ’sok-sokan’ mengritik
Imam Syafii yang menjadikan teks Al-Quran sebagai rujukan utama dalam merespon persoalan-
persoalan baru:

”Dalam konteks demikian berarti Syafii memakai kacamata teks dalam memandang realitas
kemanusiaan. Rasionalitas digunakan sebatas pada mediasi dan penjelas teks. Muaranya, teks tetap
menjadi otoritas utama. Teks tidak dilihat sebagai suatu simbol partikular yang diproduksi oleh budaya
tertentu, melainkan sebagai suatu bahasa langit yang absolut. Dengan demikian, teks menjadi
parameter, sementara masyarakat dan budaya mengikutinya. Tidak berlaku kontekstualisasi yang
berseberangan dengan teks, sebab teks memiliki makna tunggal yang permanen.” (halaman 53-54).

Dengan berlagak bagai mujtahid besar abad ke-21, penulis artikel ini membuat kesimpulan, bahwa
istilah ”kafir” tidak mesti ditujukan kepada orang non-Muslim, tetapi orang Islam juga bisa disebut kafir.
Selanjutnya, ia menulis:

”Jadi tidak semua non-Muslim adalah kafir. Non-Muslim di Mekkah punya kriteria kafir seperti yang
disebut Al-Quran, yakni menutup diri dari kebenaran dari pihak lain. Alih-alih berdialog untuk
memperbaiki sistem yang tidak adil, mereka mengancam akan membunuh Muhammad dan para
pengikutnya. Inilah substansi kafir , mereka adalah musuh semua agama dan kemanusiaan. Mereka
penindas HAM dan tidak mau membuka diri untuk mendialogkan kebenaran… Dengan kata lain, Muslim
yang melakukan penganiayaan dan penindasan dan penindasan pun dapat dikatakan sebagai kafir. Jadi,
kafir tidak identik dengan non-Muslim, melainkan siapa pun dan beragama apa pun ketika tidak adil dan
menindas maka ia disebut kafir… Akan lebih tepat jika term kafir dimaknai sebagai penindas, dan
mukmin (orang beriman) adalah pejuang pembebasan dari penindasan. .” (halaman 66-67).

Tidak perlu berpikir terlalu jauh untuk melihat kekacauan penafsiran penulis liberal ini. Mukmin dan
kafir adalah konsep pokok dalam Islam yang sudah sangat jelas maknanya. Di atas landasan konsep
inilah berdiri berbagai konsep syariat Islam. Misalnya, wanita mukmin haram menikah dengan laki-laki
kafir. Jika kafir dimaknai sebagai penindas, lalu bagaimana mengukur kadar penindasan seseorang?
Jelas, ini suatu konsep yang kacau dan asal-asalan. Anehnya, konsep seperti ini dipromosikan kepada
kaum Muslim, melalui penerbitan sebuah kampus.

Karena itu, kita patut bertanya, model penafsiran seperti inikah yang akan diajukan sebagai ”manhaj
baru Muhammadiyah”?

Dalam Mukaddimah Tafsirnya, Ibn Katsir menceritakan bagaimana para sahabat Nabi saw sangat
berhati-hati jika hendak menafsirkan satu ayat. Mereka selalu bertanya kepada orang yang dianggap ahli
jika tidak mampu, jika tidak memahami makna suatu ayat. Mereka sangat khawatir jika salah
menafsirkan firman Allah SWT.

Kita tak bosan-bosannya mengajak semua yang mengaku-aku sebagai cendekiawan, baik muda maupun
yang tua, agar bersikap tawadhu’ dan tahu diri. Jika maqamnya muqallid, jangan memaksakan diri jadi
mujtahid. Dalam bahasa Arab, muqallid adalah mengikuti secara buta, dan ini dilarang dalam agama,
karena agama menyuruh seorang Muslim beramal dengan memakai ilmu.

Akhirnya menjadi ”mujtahidun jahilun”. Untuk membuat suatu metode penafsiran Al-Quran bukanlah
pekerjaan kecil, dan tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Untuk menafsirkan UUD 1945 saja
parlu keahlian yang memadai.
Kreatif dan berani memang penting. Tetapi, setiap ilmuwan dan cendekiawan perlu juga menjaga adab,
agar menjadi ilmuwan yang beradab. Wallahu a’lam. [Depok, 8 Februari 2008/www.hidayatullah.com]
Catata Akhir Pekan [CAP] Adian adalah hasil kerjasama antara Radio Dakta 107 FM dan
http://www.hidayatullah.com

”Tragedi Keilmuan di UIN Jakarta”
sumber http://www.hidayatullah.com
Tokoh liberal lulus doktor bidang tafsir. Disertasinya banyak ”mengakal-akali Al-Quran”, tapi dosen UIN
hanya ‘bengong’. Baca Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini ke-223

Oleh: Adian Husaini

ImageMajalah Gatra edisi 23 Januari 2008 lalu memuat sebuah berita yang sebenarnya terlalu penting
untuk dilewatkan. Judulnya: ”Jembatan Ayat Keras dan Lunak.” Berita itu menceritakan seputar

kontroversi isi disertasi Abd. Moqsith, tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL), di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan disertasi yang diuji pada 13 Desember 2007 itu, maka Abd Moqsith –
yang suka menambah namanya menjadi Abd Moqsith Ghazali – dinyatakan oleh UIN Jakarta telah
berhak menyandang gelar Doktor dalam bidang Ilmu Tafsir Al-Quran.

Disertasi Abd Moqsith yang berjudul, ”Perspektif Al-Quran tentang Pluralitas Umat Beragama”
dibimbing oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A (Dirjen Bimas Islam dan guru besar ilmu tafsir di UIN
Jakarta) dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta). Bertindak sebagai penguji adalah Prof.
Dr. Azyumardi Azra (Ketua Sidang dan juga Direktur Pasca Sarjana UIN Jakarta), Prof. Dr. Komaruddin
Hidayat, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, Prof. Dr. Suwito, Prof. Dr. Mulyadhi
Kartanegara, Prof. Dr. Zainun Kamal dan Prof. Dr. Salman Harun.

Melihat tema yang dibahas dalam disertasi Abd. Moqsith tersebut, harusnya para ahli tafsir di Indonesia
tertarik untuk menyimaknya. Apalagi kasus ini sudah terangkat di media massa. Namun, faktanya,
respon terhadap disertasi itu sepertinya dingin-dingin saja. Padahal, ini menyangkut masalah Al-Quran,
kalam Allah, dan penafsirannya.

Menurut Gatra, disertasi ini memadukan tiga metode; tafsir maudhu’i (tematik), hermeneutika, dan
ushul fikih. Tafsir maudhu’i untuk mengelompokkan kata kunci. Karena tafsir model ini kerap terjebak
mengisolasi teks dan konteks, maka, dilengkapilah dengan hermeneutika. Motode ini berfungsi
menemukan pesan universal ayat dengan memperhatikan kondisi objektif masyarakat tempat lahirnya
ayat. Karena hermeneutika tak mampu menjangkau analisis dan kalimat dari sudut gramatika,
dilengkapilah dengan ushul fikih. Ushul fikih membantu mengetahui kedudukan ayat serta bagaimana
mesti dipahami sudut dalalat-nya (penunjukkan makna).

Dalam konklusinya, Moqsith menjembatani ayat toleran dan intoleran dengan membuat kategori ayat
ushul (pokok) dan fushul (cabang, rinci). Ayat toleran disebut ushul, bersifat dan berlaku universal. Ayat
ushul ini menunjukkan sikap teologis Al Quran. Sementara itu kelompok ayat intoleran adalah ayat
fushul, yang bersifat situasional. Implementasi ayat fushul, misalnya ayat perang, harus tetap dengan
naungan ayat ushul, misalnya prinsip tiada paksaan beragama. Maka perang tetap dengan etika,
terlarang merusak tempat ibadah, membunuh kaum perempuan dan memaksa lawan masuk Islam.

“Disertasi ini telah melakukan terobosan, “ puji Prod Dr. Azyumardi Azra, Direktur Sekolah Pascasarjana
UIN Jakarta yang memimpin sidang ujian terbuka.

“Kekuatan disertasi ini terletak pada penguasaan yang dalam terhadap khazanah Islam klasik, “
Azyumardi menambahkan. “Banyak orang bicara toleransi, tapi tak banyak yang punya sumber bacaan
kuat dalam literatur klasik.”

Pembimbing disertasi ini, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, memuji disertasi ini telah mengungkap banyak
informasi baru dalam literatur berbahasa Indonesia, seputar tema relasi antar-agama. Meski dalam
literatur Arab hal itu terhitung barang lama. Sementara kritik panjang datang dari Prof. Dr. Salman
Harun. Konon baru kali ini di UIN Jakarta ada penguji yang sampai membuat kritik tertulis ketika
menguji. Salman menyebut Moqsith salah memahami penggalan buku Nawawi Al-Jawi (1813-1899)
tentang bisa tidaknya non-muslim masuk surga. Moqsith dinilai tak utuh mengutip Ibnu Katsir (1300-
1373). Menurut Salman, dua ulama itu berkesimpulan hanya Muslim yang masuk surga. Tapi Moqsith
menyimpulkan, non muslim juga bisa. Salman khawatir disertasi ini akan memperkuat tuduhan sebagian
kalangan bahwa UIN adalah tempat kristenisasi.

Demikian petikan berita Majalah Gatra seputar kontroversi disertasi doktor Abd Moqsith. Di berbagai
media internet, banyak ditemukan puji-pujian terhadap Abd Moqsith.

Karena ini menyangkut bidang keilmuan Islam, khususnya bidang Ilmu Tafsir Al-Quran, maka saya pun
tertarik untuk membaca disertasi tersebut. Kita dituntut untuk bersikap adil dalam menilai segala
sesuatu, meskipun dengan orang yang berbeda pendapat. Jika memang pendapatnya benar, maka harus
diterima. Jika memang keliru, maka perlu diluruskan.

Jika ditelaah, disertasi Abd Moqsith itu cukup tebal, lebih dari 300 halaman. Referensinya juga cukup
kaya. Bahasanya pun enak di baca, mengalir lancar. Tampak, penulisnya adalah seorang yang cukup
profesional dalam olah kata. Tanpa menafikan sejumlah kelebihan disertasi ini, jika kita telaah secara
mendalam, ditemukan sejumlah problema yang sangat mendasar, yang seharusnya menjadi perhatian
para pembimbing dan penguji, sebelum disertasi ini diluluskan.

Disebutkan, tujuan penulisan disertasi ini adalah (1) mengetahui pandangan dan sikap Al-Quran tentang
pluralitas umat beragama, (2) mengetahui tafsir yang diberikan para ulama terhadap teks-teks yang
terkait dengan pluralitas umat beragama, dan (3) menyusun tafsir ayat-ayat Al-Quran yang lebih relevan
dengan konteks zaman yang semakin plural dari sudut agama, terutama mengontekstualisasikan ayat-

ayat Al-Quran yang secara literal-skripturalistik berseberangan dengan semangat toleransi dan
penghargaan terhadap umat agama lain.

Dari tujuan ketiga itulah, kita sudah bisa menangkap maksud penulis disertasi ini. Dalam bahasa
mudahnya, penulis disertasi ini ”membuat tafsir baru” atau”merekayasa penafsiran” ayat-ayat yang
dianggapnya ”tidak toleran”, ”tidak pluralis”, atau ”kurang menghargai agama lain”. Untuk ayat-ayat
seperti ini, penulis berusaha sekuat tenaga, keluar dari makna teksnya, dan mencari-cari makna lain.
Tetapi, untuk ayat-ayat yang dianggapnya pluralis, maka penulis disertasi ini mati-matian menggunakan
metode tekstual-skripturalistik yang kaku.

Ini bisa dilihat, misalnya, ketika penulis membahas tentang ”Pengakuan dan Keselamatan Umat non-
Muslim”, maka dia sudah membuat asumsi: ”Agama yang satu tak membatalkan agama yang lain,
karena setiap agama lahir dalam konteks historis dan tantangannya sendiri. Walau begitu, semua agama
terutama yang berada dalam rumpun tradisi abrahamik mengarah pada tujuan yang sama, yakni
kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Dengan memperhatikan kesamaan tujuan ini, perbedaan
eksoterik agama-agama mestinya tak perlu dirisaukan.” (hal. 189).

Penulis liberal ini lalu mengutip sejumlah ayat Al-Quran yang dikatakannya merupakan bukti pengakuan
Al-Quran terhadap eksistensi dan kebenaran kitab-kitab sebelum Islam, seperti QS 5:44, 46-47, dan 66.
Lalu, dia membuat kesimpulan sendiri:

”Ayat tersebut memberikan pengakuan terhadap umat Yahudi dan Nashrani; mereka cukup menjadikan
kitab suci masing-masing sebagai sandaran moral mereka. Ditegaskan, sekiranya mereka berpaling dari
kitab sucinya, mereka adalah kafir dan fasik. Dengan demikian, jelas bahwa Islam tak memaksa agar
mereka menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kaum Yahudi dan Nashrani. Inilah bentuk pengakuan
terbuka dari Islam terhadap agama lain. Bagi umat Islam, percaya terhadap kitab-kitab Allah menjadi
bagian dari enam rukun iman dalam Islam. Sekurangnya, umat Islam mengimani empat kitab Allah, yaitu
Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran.” (hal. 191).

Kita sebenarnya geli membaca kesimpulan penulis disertasi ini. Terlalu mudah untuk melihat kelemahan
kesimpulan tersebut. Al-Quran memang memerintahkan umat Islam beriman kepada kitab-kitab yang
diturunkan kepada para Nabi dan Rasul Allah. Tetapi, Al-Quran juga menjelaskan, bahwa kaum Yahudi
dan Nasrani telah mengubah-ubah (melakukan tahrif) kitab mereka sendiri.

Misalnya, QS 2:75 menyebutkan: ”Apakah kamu masih mengharapkan mereka beriman kepadamu,
padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka
memahaminya, sedang mereka mengetahui.” Juga, disebutkan dalam QS 2:79: ”Maka kecelakaan yang
besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: ”Ini
dari Allah,” (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka
kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan
besarlah bagi mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan.”

Karena itulah, jelas umat Islam saat ini tidak diwajibkan untuk beriman kepada Bibel Yahudi, Talmud,
atau Bibel Kristen. Sebab, dalam pandangan Al-Quran, kitab-kitab suci para Nabi itu sudah diubah-ubah
oleh sebagian pengikutnya, sehingga bercampur aduk antara yang asli dengan yang tambahan.
Mestinya, penulis disertasi ini dengan jujur mengungkap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan mestinya
pula, para profesor UIN yang menguji disertasi itu juga melihat kekeliruan yang sangat mendasar ini.

Tapi, karena sejak awal, disertasi ini ditulis untuk ”mengakal-akali Al-Quran” agar sesuai dengan asumsi-
asumsinya, maka fakta-fakta semacam ini bisa dijumpai di banyak bagian lainnya. Misalnya, asumsi
penulis yang menyatakan: ”secara eksplisit Al-Quran menegaskan bahwa siapa saja – Yahudi, Nashrani,
Sabi’in, dan lain-lain – yang menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya akan Hari Akhir, dan
melakukan amal saleh, tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan yang
setimpal atas keimanan dan segala jerih payahnya.” (hal. 192).

Dalam beberapa kali catatan, kita sudah membahas makna QS 2:62 dan 5:69, dan bagaimana kaum
Pluralis berusaha memanipulasi makna ayat ini. Termasuk bagaimana mereka memanipulasi pendapat
para ulama, terutama Tafsir al-Manar. Dalam disertasinya ini, penulis lebih vulgar lagi dalam membuat
kesimpulan, dengan berpegang kepada bunyi teks ayat itu dan menafikan penafsiran para ulama.
Katanya:

”Jika diperhatikan dengan seksama, maka jelas bahwa dalam ayat itu tak ada ungkapan agar orang
Yahudi, Nashrani, dan orang-orang Shabi’ah beriman kepada Nabi Muhammad. Dengan mengikuti bunyi
harafiah ayat tersebut, maka orang-orang beriman yang tetap dalam keimanannya, orang-orang Yahudi,
Nashrani, dan Shabi’ah yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir serta melakukan amal shaleh –
sekalipun tak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka akan memperoleh balasan dari Allah.
Pernyataan agar orang-orang Yahudi, Nashrani, dan Shabi’ah beriman kepada Nabi Muhammad adalah
pernyataan para mufasir dan bukan ungkapan Al-Quran. Muhammad Rasyid Ridla berkata, tak ada
persyaratan bagi orang Yahudi, Nashrani, dan Shabi’ah untuk beriman kepada Nabi Muhammad.” (hal.
194-195).

Membaca kesimpulan penulis liberal ini pun kita dibuat geli dan sekaligus prihatin. Biasanya kaum liberal
selalu menyebut kaum fundamentalis sebagai kaum tekstualis, literalis, skripturalis, dan sebagainya.
Tapi, ketika mereka bertemu dengan ayat Al-Quran yang mendukung pendapat mereka, ternyata
mereka pun berpegang pada metode literalis. Cara ini mengingatkan kita pada cara negara-negara
tertentu yang rajin meneriakkan demokrasi. Tapi, ketika demokrasi menghasilkan penguasa yang tidak
sejalan dengan politik mereka, maka mereka pun menolak demokrasi dan mendukung kediktatoran.

Jika ditelaah dengan seksama pendapat Rasyid Ridla dalam Tafsir al-Manar, maka akan kita temukan,
bahwa QS 2:62 dan 5:69 adalah membicarakan keselamatan Ahlul Kitab yang risalah Nabi Muhammad
saw tidak sampai kepada mereka. Karena itu, mereka tidak diwajibkan beriman kepada Nabi
Muhammad saw. Sedangkan bagi Ahli Kitab yang dakwah Islam sampai kepada mereka, menurut Rasyid
Ridla, maka sesuai QS 3:199, ada lima syarat untuk keselamatan mereka. Diantaranya, (1) beriman
kepada Allah dengan iman yang benar, yakni iman yang tidak bercampur dengan kemusyrikan dan
disertai dengan ketundukan yang mendorong untuk melakukan kebaikan, (2) beriman kepada Al-Quran
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad.

Sayang sekali, sebagaimana perilaku sejumlah kaum Pluralis Agama, penulis disertasi ini pun tidak benar
dan tidak fair dalam mengutip pendapat-pendapat Rasyid Ridla. Padahal, dalam soal ini, Nabi
Muhammad saw sudah menegaskan:

”Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini
seorangpun dari ummat sekarang ini, baik Yahud, maupun Nasrani, kemudian mereka tidak mau
beriman kepadaku, melainkan masuklah dia ke dalam neraka.” (HR Muslim).

Karena itu, sejalan dengan Prof. Salman Harun, saya juga keheranan, bagaimana mungkin para Profesor
pembimbing dan penguji disertasi ini sampai melewatkan kekeliruan-kekeliruan yang sangat mendasar
semacam ini. Masih banyak sekali data, metodologi, dan analisa yang perlu dipertanyakan dalam
disertasi ini. Ada beberapa kemungkinan mengapa para penguji meloloskan disertasi ini: mungkin
mereka tidak membaca dengan cermat; mungkin mereka tidak paham; atau mungkin mereka memang
setuju dengan penulisnya. Wallahu A’lam.

Yang jelas, menurut saya, kasus disertasi ini merupakan suatu ”Tragedi Keilmuan” di UIN Jakarta. Apa
yang bathil, sesat, dan keliru, dilegitimasi oleh sejumlah guru besar bidang agama. Lebih merupakan

tragedi dan musibah lagi bagi umat ini, jika para doktor dan pakar-pakar Al-Quran yang berjubel di UIN
Jakarta hanya berdiam diri dan ”bengong saja” menghadapi kasus semacam ini.

Tapi, apa pun, kita patut mengucapkan selamat dan salut atas usaha Abd Moqsith sampai meraih gelar
Doktor bidang Ilmu Tafsir. Anak yang cerdas ini telah mencapai prestasi yang tidak kecil. Dia telah
bekerja keras menghasilkan sebuah disertasi doktor, apa pun kondisinya.

Bagi kita, ini adalah pelajaran yang berharga: bahwa untuk menyesatkan manusia pun perlu kerja keras
dan sungguh-sungguh. Kini, kita menunggu dari kalangan cendekiawan Muslim untuk membuat karya-
karya ilmiah yang benar dan jauh lebih baik dari apa yang telah dihasilkan Abd Moqsith dan tokoh-tokoh
liberal lainnya. Wa jaadilhum billati hiya ahsan.

Kita wajib melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam menyikapi setiap penyimpangan dan
kemunkaran ilmu. Tapi, kita tidak perlu risau. Kita sekedar menjalankan kewajiban amar ma’ruf nahi
munkar. Sebab, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT. Al-Quran adalah milik Allah. Dan kita yakin, Allah
punya cara sendiri untuk bertindak menjaga dan membuat perhitungan terhadap orang-orang yang
berusaha merusak Kitab-Nya. [Depok, 1 Februari 2008/www.hidayatullah.com]

Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini adalah hasil kerjasama antara Radio Dakta 107 FM dan
http://www.hidayatullah.com

BISAKAH SUATU FATWA DICABUT?
sumber http://www.insistnet.com
Ditulis oleh Adian Husaini,MA
Setelah sekian lama mencari, akhirnya, di Perpustakaan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, saya
menemukan tulisan Prof. Hamka yang berjudul ”Bisakah Suatu Fatwa Dicabut?” Tulisan ini pernah
dimuat di rubrik “Dari Hati ke Hati” Majalah Panji Masyarakat No 324 tahun 1981. Di tengah hiruk pikuk
dan carut-marutnya wacana kerukunan umat beragama dan meruyaknya pemikiran dan aliran sesat
dalam berbagai wujudnya yang menggiurkan, ada baiknya kita menyimak tulisan Hamka tersebut.

Melalui tulisan inilah, Hamka mencetuskan perasaannya yang terdalam tentang makna kerukunan umat
beragama yang cenderung disalahartikan. Untuk itulah, beliau tetap mempertahankan fatwa Haramnya

Merayakan Natal Bersama dan lebih memilih mundur sebagai ketua umum MUI, daripada harus
mencabut fatwa tersebut. Marilah kita ikuti tulisan Hamka berikut ini:

Motto: Biarkanlah saya menyebut apa yang terasa;
Kemudian tuan bebas memberi saya nama dengan apa yang tuan sukai;
Saya adalah pemberi maaf, dan perangai saya adalah mudah, tidak sulit.
Cuma rasa hati sanubari itu tidaklah dapat saya menjualnya;
Katakanlah kepadaku, demi Tuhan.
Adakah rasa hati sanubari itu bisa dijual?

Sudah agak lama dibicarakan di kalangan masyarakat tentang apa yang dinamai Natal Bersama.
Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Suharto sejak mulai berdirinya Majelis
Ulama Indonesia, selalu menganjurkan agar di Indonesia terdapat Kerukunan Hidup Beragama. Dan
kepada Presiden Suharto sendiri pada tanggal 21 September 1975 penulis ”dari hati ke hati” ini, yang
baru 20 hari menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia teah menerangkan di hadapan kurang lebih
30 orang Utusan Ulama yang hadir, bahwa Islam mempunyai konsepsi yang terang dan jelas di dalam
surat Al-Mumtahinah ayat 7 dan 8, bahwa tidak dilarang oleh Al-Qur’an orang Islam itu hidup rukun dan
damai dengan pemeluk agama lain. Orang Islam disuruh berlaku adil dan hidup rukun dengan mereka
asal saja mereka itu tidak memerangi kita dan mendesak kita untuk keluar dari tanah air kita sendiri.

Artinya sejak MUI berdiri dia telah menerima anjuran pemerintah tentang kerukunan hidup beragama.
Dan ini telah berjalan baik. Tetapi belum ada patokan dan batas-batas tentang mana yang akan kita
rukunkan dan mana yang akan kita damaikan.

Maka timbullah soal Natal, lebih jelas lagi tentang ”Natal Bersama”.

Apa arti bersama?

Bolehkah orang Islam bersama orang Kristen merayakan Hari Natal? Demi kerukunan hidup beragama?
Dan tentu ada orang yang ingin bertanya: Bolehkah orang Kristen-demi kerukunan hidup beragama
merayakan pula hari Raya ’Idul Fitri dan Idul ’Adha dengan ummat Islam?

Kalau direnungi lebih dalam, hari Natal bagi orang Kristen ialah memperingati dan memuliakan kelahiran
Yesus Kristus yang menurut kepercayaan Kristen Yesus itu adalah Tuhan dan anak Tuhan. Dia adalah
SATU dari TIGA TUHAN atau TRINITAS. Bila orang Islam turut sama-sama merayakannya, bukanlah
berarti meyakini pula bahwa Yesus itu adalah Tuhan, atau satu dalam yang bertiga, atau tiga oknum
dalam satu.

Ketika orang merayakan Natal, dilakukanlah beberapa upacara (rituil) yang di dalam bahasa Islam
disebut ibadat. Membakar lilin, memakan roti yang dianggap bahwa ketika itu roti tersebut adalah
daging Yesus, dan meminum air yang dianggap sebagai darah Yesus.

Ketika terjadi Munas MUI di Cipayung 1979 utusan MUI dari Ujung Pandang membawa berita bahwa
kaum Kristen di sana menjelaskan kepada pengikut-pengikutnya bahwa Peringatan Natal adalah ibadat
bagi mereka. Sudah lama hal ini diperbincangkan dalam kalangan kaum Muslimin. Tidak ada orang yang
menyadari kehidupan beragama yang tidak meragukan halalnya orang Islam turut bersama orang
Kristen menghadiri hari Natal, meskipun tidak ada pula orang Islam yang menolak anjuran kerukunan
hidup beragama, dan orang Kristen pun belum pernah pergi bersama ber-Hari Raya ’Idul Fitri dan ’Idul
Adha ke tanah lapang atau mesjid. Dengan demikian bukanlah berarti bahwa mereka (orang Kristen)
tidak hidup rukun dengan orang Islam.

Sebab itu dapatlah kita fahami bahwa Menteri-menteri Agama sejak Indonesia Merdeka menyuruhkan
saja pegawai-pegawai Tinggi yang beragama Kristen menghadiri secara resmi hari-hari peribadatan
Kristen, Natalnya, Paskahnya dan lain-lain, pegawai tinggi Katolik untuk menghadiri hari Ibadat Katolik,
dan pegawai tinggi Protestant untuk menghadiri hari ibadat Protestant, dan demikian pula dengan
pegawai tinggi dari kalangan yang beragama Budha. Dan dengan demikian sekali-kali tidak berkurang
rukunnya kita hidup beragama.

Sejak Juli 1975 MUI berdiri dianjurkan kerukunan hidup beragama. Pihak Islam menerima anjuran itu
dengan baik. Tetapi terus terang kita katakan bahwa bagaimana batas-batas kerukunan itu, belum lagi
kita perkatakan secara konkrit!

Maka terjadilah di Jawa Timur, adanya larangan dari Kanwil P dan K menyiarkan satu karangan yang
menerangkan ’aqidah orang Islam, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Arti ayat Lam

yalid walam yuulad ini dilarang beredar, dengan alasan bahwa karangan ini berisi satu ayat yang
bertentangan dengan kerukunan hidup beragama.

Sekarang keluar FATWA dari ulama-ulama, bukan dari Majelis Ulama saja, melainkan disetujui juga oleh
wakil-wakil dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan perkumpulan-perkumpulan Islam lainnya,
bahkan juga dari Majelis Da’wah Islam (yang berafiliasi dengan Golkar) dalam pertemuan itu timbul
kesatuan pendapat bahwa orang Islam yang turut dalam perayaan Natal itu adalah mencampuradukkan
ibadat, menyetujui aqidah Kristen, menyatakan Nabi Isa Almasih ’alaihissalam sebagai Tuhan.

Dan di dalam logika tentunya sudah dapat dipahami, bahwa hadir di sana ialah menyatakan persetujuan
pada ’amalan iu, apatah lagi jika turut pula membakar lilin, sebagai yang mereka bakar, atau makan roti
yang menurut `aqidah Kristen jadi daging Yesus, dan air yang diminum menjadi darah Yesus! Maka orang
Islam yang menghadirinya itu oleh ayat: (Barangsiapa menyatakan persetujuan dengan mereka,
termasuklah dia dalam golongan mereka) (Al-Maidah: 51).

Apakah konklusi hukum dari yang demikian itu, kalau bukan haram?

Maka bertindaklah ”Komisi fatwa, dari Majelis Ulama Indonesia, salah seorang ketua Al Fadhil H.Syukuri
Gazali merumuskan pendapat itu dan dapatlah kesimpulan bahwa turut merayakan Hari Hatal adalah
Haram!”

Masih lunak. Karena kalau diperhatikan isi ayat Al-Maidah 51 itu, bukan lagi haram, bahkan kafir.

Oleh karena saat ini benar-benar mengenai aqidah, tidaklah soal ini didiamkan. Tanggung jawab sebagai
ulama menyebabkan para ulama merasa berdosa kalau hal ini didiamkan saja. Yth Menteri Agama
mengetahui hal ini. Beliau meminta supaya hasil fatwa dikirim kepada beliau untuk menjadi pegangan.
Tetapi karena memandang fatwa ini adalah menyinggung tanggung jawab Majelis Ulama seluruhnya,
keputusan tersebut dikirim kepada cabang-cabang tingkat I (Propinsi) seluruh Indonesia.

Di sinilah timbul kesalahpahaman diantara Pimpinan Majelis Ulama dengan Yth Menteri Agama.
Mengapa fatwa itu telah tersiar luas, padahal mestinya disampaikan kepada Menteri Agama saja.

Surat-surat kabar harian Jakarta banyak minta agar merekapun diberi peluang turut menyiarkan
Keputusan itu seluas-luasnya, karena ini adalah kepentingan ummat seumumnya. MUI belum
memberikan. Tetapi ada surat kabar mendapat naskah keputusan itu, lalu menyiarkannya. Tetapi
besoknya setelah keputusan itu termuat, datanglah berita dari kami, yaitu saya sendri dan Dirjen Bimas
Islam dan Urusan Haji (H. Burhani Cokrohandoko) dalam kedudukannya sebagai sekretaris Majelis
Ulama menarik kembali fatwa itu dari peredaran, sekali lagi dari peredaran.

Di sinilah terjadi suatu reaksi yang hebat. Bertubi-tubi datang pertanyaan kepada diri saya sendiri,
sebagai Ketua Umum dari Majelis Ulama Indonesia, mengapa fatwa itu dicabut? Apakah saya begitu
lemah, kehilangan harga pribadi, ataukah saya tidak setuju dengan keputusan itu? Apakah bagi saya
halal merayakan Hari Natal atau hari-hari besar agama-agama lain, jika dirayakan bersama oleh umat
Islam?

Di sini saya menjelaskan pendapat saya, bahwa fatwa Majelis Ulama itu tidaklah hilang kebenaran dan
kesah-annya, meskipun dia dicabut dari peredaran.

Dan saya sendiri pribadi telah pernah menulis di dalam Majalah yang saya pimpin ”Panji Masyarakat”
menyatakan haram bagi orang Islam turut merayakan Hari Natal bersama orang Kristen, lama sebelum
fatwa yang dicabut dari peredaran itu. Dan di penutup seruan itu saya ajak Kaum Muslimin supaya
bersikap tenang menghadapi soal, demi menjaga kerukunan hidup beragama dan menjaga kemurnian
aqidah!

Tiga harian memuat seruan saya itu, yaitu Berita Buana, Suara Karya dan Kompas. Kepada ketiganya
saya ucapkan terimakasih.

Dengan sabar dan tenang mari kita tilik soal ini. Di dalam membentuk suatu negara, kita selalu menuju
yang lebih baik. Bertambah kita melangkah akan kelihatan di mana kekurangan yang harus kita perbaiki.
Kita musti melihat soal dari keseluruhan. Dalam mendirikan negara ini kita telah membuat dua gagasan
yang baik dan diantara keduanya ada perkaitan.

1. Kerukunan Hidup Beragama

Semua menyetujui gagasan ini. Pihak Islam menyetujui karena Islam sendiri mempunyai konsep yang
konkrit dalam hal ini. Tetapi bagaimana pelaksanaannya? Apakah demi kerukunan orang Islam harus
menghadiri Hari-hari besar agama lain dan turut beribadat, yaitu ibadat, tapi ibadat yang dikarang-
karang sendiri. Orang disuruh rukun, tapi imannya jadi goncang, sebab perbuatannya itu bertentangan
dengan ajaran agamanya sendiri. Orang yang lemah imannya takut akan menyebut apa yang terasa
dihatinya. Misalnya yang terjadi di Surabaya itu, buku yang menulis ”Allah tidak beranak dan tidak
diperanakkan”. Buku itu dilarang beredar! Sebab merusak kerukunan hidup beragama.

Bagaimana kalau orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus? Bolehkah orang Islam menolak dan
membantah itu? Itupun tentu dilarang juga, sebab merusak kerukunan hidup beragama! Bahkan kaum
Islam tadi dapat pula dituduh tidak berpartisipasi dalam pembangunan!

2. Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia sudah 6 tahun berdiri. Menjadi hiasan bibir di seluruh Indonesia tentang
pentingnya kerjasama Umara dan ulama. Dikatakanlah bahwa tanggung jawab ulama untuk kebahagiaan
tanah air sama dengan tanggung jawab umara. Ulama adalah ahli-ahli agama dan umara pemegang-
pemegang kekuasaan pemerintah.

Sekarang timbul fatwa ulama itu tentang boleh atau tidaknya Natal bersama yang di dalamnya haris ikut
orang-orang Islam. Karena ingat akan tugasnya, disamping melihat kepada pemerintah, diminta atau
tidak diminta, maka samalah pendapat semua ulama itu bahwa turut bersama dalam perayaan hari
Natal itu adalah haram hukumnya atau Kaum Muslimin.

Maka keluarlah keterangan mencabut beredarnya fatwa itu.

Saya menyatakan pendirian yang tegas: ”Melarang peredaran fatwa itu adalah hak bagi pemerintah.
Sebab dia berkuasa! Namun kekuatan fatwa tidaklah luntur, lantaran larangan beredar. Setiap orang
Islam yang memegang agamanya dengan konsekwen, asal dia tahu, dia wajib menuruti fatwa itu.
Bertemulah di sini hal yang belum kita fikirkan selama ini, yaitu perlainan penilaian ulama dengan
umara, dalam hal yang mengenai aqidah. Umara merasa punya kekuasaan menyuruh cabut peredaran
itu.

Ulama merasa dia bertanggung jawab sebagai ahli-ahli agama meneruskan isi fatwanya.

Dan ulama pun sangat sadar bahwa dia tidak mempunyai kuasa buat menantang pencabutan peredaran
itu. Sebagai warga negara dia akan patuh kepada kekuasaan pemerintah. Tetapi kekuasaan pemerintah
pun belumlah mempunyai hak memaksa orang pergi menghadiri upacara agama lain yang harus
dikerjakan bersama. Karena ini adalah kerukunan yang dipaksakan.

Penulis teringat ketika Majelis Ulama Indonesia mulai didirikan (Juli 1975) seorang muballigh muda H.
Hasyim Adnan bertanya: ”Apa sanksinya kalau pemerintah nanti tidak mau menjalankan suatu
keputusan dari Majelis Ulama?”

Saya jawab: ”Tidak ada sanksi yang dapat kita pergunakan. Kita sebagai ulama hanya berkewajiban
melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Kewajiban kita di hadapan Allah hanya menyampaikan dengan
jujur apa yang kita yakini. Ulama menerima waris dari Nabi-nabi. Sebab itu kita warisi juga dari Nabi-nabi
itu penderitaan dan penghinaan. Sanksi orang yang menolak kebenaran yang kita ketengahkan bukanlah
dari kita. Kita ini hanya manusia yang lemah. Yang memegang sanksi adalah Allah Ta’ala sendiri.”

Namun demikian sebagai kita uraikan di atas tadi, kita adalah menuju yang lebih sempurna. Kita masih
belum terlambat buat menyelidiki, apakah kedudukan umara dan ulama itu masih diikat oleh rasa
ukhuwah Islamiyah? Tegak dalam hak dan kewajiban masing-masing? Atau Ulama hanya lebai-lebai yang
dipanggil datang, disuruh pergi, ditegah berhenti? Dan kalau rapat akan ditutup dia bisa dipanggil:
”Kiyahi! Baca do’a”.

Begitu juga boleh! Mari kita cari ulama-ulama yang semacam itu: ”mudah-mudahan masih ada!”

Di permulaan karangan ini saya salinkan sebuah syair Arab yang maksudnya begini: ”Biarkanlah saya
menyebut apa yang terasa di hati. Setelah yang terasa itu saya sebut, tuan bebas memberikan beberapa
penilaian.”

Cuma satu yang saya tidak bisa, yaitu membenam saja suara hati nurani, diam saja dalam 1000 bahasa,
sehingga pendirian yang sejati tidak dapat disebut. Ini bisa jadi penyakit! Inilah barangkali yang disebut
ungkapan ”Makan hati berulam jantung.” Hati sendiri yang dimakan, jantung sendiri dijadikan ulam.

Rasa hati sanubari itu tidak dapat dijual dan tidak dapat dibeli. Apa yang terasa di hati, itulah yang
dikeluarkan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada barangsiapa yang patut dihormati. (HAMKA).

Demikianlah cetusan hati Buya Hamka, yang diungkapkannya lebih dari seperempat abad lalu. Tak lama
setelah mundur sebagai Ketua Umum MUI, Buya Hamka pun menghadap Allah SWT. Mudah-mudahan
kita dapat mengambil hikmah dari tulisan dan sikap beliau. Amin.

[Depok, 25 Januari 2008/www.hidayatullah.com]

Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian adalah hasil kerjasama antara Radio Dakta 107 FM dan
http://www.hidayatullah.com

HIKMAH KASUS AHMADIYAH
Ditulis oleh Adian Husaini
sumber http://www.insistnet.com

Ratusan tahun lalu, Nabi Muhammad saw sudah mengingatkan: “Tidak akan terjadi Kiamat sehingga
muncul tiga puluh dajjal (pendusta); semuanya mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah; (dalam satu
riwayat disebutkan Nabi SAW bersabda) Aku adalah penutup para Nabi dan tidak ada nabi lagi
sesudahku.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan bahwa tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad saw
begitu banyak. Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam fatwanya tentang kedudukan Nabi Muhammad
saw sebagai nabi terakhir, juga mengutip hadits Rasulullah SAW yang menyatakan: ”Di antara umatku
akan ada pendusta-pendusta, semua mengaku dirinya nabi, padahal aku ini penutup sekalian nabi.” (HR
Ibn Mardawaihi, dari Tsauban).

Karena peringatan Rasulullah saw tentang kenabian itu sangat jelas dan gamblang, maka seorang
Muslim tidak berani main-main dalam soal ini. Sehebat apa pun kualitas ketaqwaan dan kewalian
seorang Muslim, maka dirinya tidak akan mengaku sebagai nabi atau mengaku mendapatkan wahyu dari
Allah. Jika ada yang mengaku seperti itu, pasti sesat. Ini rumusan pokok dalam ajaran Islam.

Kita tahu, di pentas sejarah, nabi kaum Ahmadiyah, yakni Mirza Ghulam Ahmad, termasuk deretan
orang yang mengaku sebagai nabi dan melaknat orang Muslim yang tidak mau mengakuinya sebagai
nabi. Dalam kitab Tadzkirah, Mirza Ghulam Ahmad mengaku mendapat wahyu seperti ini: Anta
imaamun mubaarakun, la’natullahi ‘alalladzii kafara (Kamu – Mirza Ghulam Ahmad – adalah imam yang
diberkahi dan laknat Allah atas orang yang ingkar/Tadzkirah hal. 749). Ada lagi wahyu versi dia: “Anta
minniy bimanzilati waladiy, anta minniy bimanzilatin laa ya’lamuha al-khalqu. (Kamu bagiku
berkedudukan seperti anak-Ku, dan kamu bagiku berada dalam kedudukan yang tidak diketahui semua
makhluk/Tadzkirah, hal. 236).

Karena merasa mendapat wahyu dan berkedudukan seperti “anak-Tuhan”, maka Mirza Ghulam Ahmad
memandang dirinya lebih hebat dari para sahabat Rasulullah saw dan para wali. Dr. Ihsan Ilahi Zhahir
telah menulis sebuah buku yang sangat komprehensif tentang Ahmadiyah berjudul “Al-Qadiyaniyyah:
Dirasat wa Tahlil” (Diindonesiakan tahun 2006 oleh Pustaka Darul Falah dengan judul “Mengapa
Ahmadiyah Dilarang?”). Buku ini memaparkan data-data menarik tentang sosok Ghulam Ahmad
berdasarkan sumber-sumber dokumen Ahmadiyah. Simaklah sejumlah petikan ucapan Mirza Ghulam
Ahmad berikut:

“Tidak diragukan lagi bahwa dilahirkan di tengah-tengah umat Muhammad, shallallaahu alaihi wa
sallam, beribu-ribu orang wali dan orang-orang pilihan, tetapi tak seorang pun sama denganku.”

Juga, katanya: “Mereka marah kepadaku karena aku mengutamakan diriku sendiri atas diri Husain,
padahal dia tidak disebut namanya di dalam Al-Quran.”

Ghulam Ahmad pun berkata: “Mereka mengatakan tentang diriku bahwa aku hanya mengutamakan
diriku sendiri atas diri Al-Hasan dan Al-Husain. Maka kukatakan, Benar, aku mengutamakan diriku atas
keduanya dan Allah akan menunjukkan keutamaan ini.”

Seorang pengikut Ahmadiyah menulis: “Dimana posisi Abu Bakar dan Umar jika dibandingkan dengan
Ghulam Ahmad? Keduanya tidak berhak untuk dibawakan kedua sandalnya.”

Padahal, tentang Hasan dan Husain, Rasulullah saw bersabda: “Dua penghulu para pemuda ahli surga
adalah Hasan dan Husain.” (HR Tirmidzi, Ibn Majah dan Ahmad). Banyak sekali hadits Rasulullah saw
yang menyebutkan keutamaan Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khathab r.a. Betapa pun hebatnya
kedua sahabat Nabi tersebut, mereka tidak sampai mengaku sebagai nabi. Tetapi, Mirza Ghulam Ahmad
yang mengaku sebagai nabi, merasa lebih hebat dari keduanya. Terhadap sahabat Nabi yang lain pun,
Mirza Ghulam Ahmad juga berani merendahkan. Dia menyatakan: ”Sungguh, Abu Hurairah adalah orang
bodoh. Dia tidak memiliki pengetahuan yang benar.”

Mirza Ghulam Ahmad juga berani mencerca Nabi Adam a.s., dengan menyatakan:

”Sungguh Alah telah menciptakan Adam dan menjadikannya tuan yang sangat ditaati, pemimpin yang
bijaksana atas semua orang. Sebagaimana jelas dalam kata-kata-Nya, ”Sujudlah kalian semua kepada
Adam”, kemudian dia disesatkan oleh syetan dan akhirnya dikeluarkan dari syurga. Kembalilah kebijakan
itu kepada syetan sehingga Adam menjadi manusia hina dan dikecilkan… Lalu Allah menciptakanku agar
aku mengalahkan syetan. Dan hal ini adalah apa yang dijanjikan di dalam Al-Quran.”

Surat kabar Al Fadhl, 18 Juli 1931, pernah memuat ucapan Mahmud Ahmad, putra Mirza Ghulam
Ahmad:

”Ayahku berkata bahwa dirinya lebih utama daripada Adam, Nuh, dan Isa. Karena Adam dikeluarkan
oleh syetan dari surga, sedangkan dia memasukkan anak Adam ke dalam surga. Sedangkan Isa disalib
oleh orang-orang Yahudi sedangkan dia menghancurkan salib itu. Dia lebih utama daripada Nuh karena
anaknya yang paling besar tidak mendapatkan hidayah, sedangkan anaknya masuk ke dalam hidayah.”

Dalam ucapannya yang lain, nabi kaum Ahmadiyah ini menyatakan: ”Telah datang para nabi yang
banyak, tetapi tidak ada yang lebih maju daripadaku dalam hal ma’rifatullah. Dan setiap apa yang
diberikan kepada semua nabi juga diberikan kepadaku dengan lebih sempurna.” Bahkan, Mirza Ghulam
Ahmad juga membuat pernyataan yang mengerikan: ”Al-Masih itu minum khamar bisa jadi karena suatu
penyakit atau karena tradisinya yang lama.”

Meskipun mengaku sebagai pelanjut risalah Nabi Muhammad saw, Mirza Ghulam Ahmad pun berani
menyatakan: ”Sungguh, Nabi Shallallaahu alaihi wa sallam memiliki tiga ribu macam mukjizat, tetapi
mukjizatku lebih dari sejuta macam mukjizat.”

Seorang anaknya yang juga khalifahnya kedua, berkata:

”Sesungguhnya ketinggian batin imam kita adalah lebih daripada nabi yang mulia Shallallaahu alaihi wa
sallam, karena zaman sekarang ini sudah jauh lebih maju daripada zaman ketika itu dari sisi kebudayaan.
Inilah dia keutamaan yang parsial yang dicapai oleh Ghulam Ahmad daripada Muhammad Shallallaahu
alaihi wa sallam.”

Para pengikut Mirza Ghulam Ahmad pun percaya akan kelebihan imam mereka. Surat kabar milik
Ahmadiyah, Badar, 25 Oktober 1902, memuat pujian yang sangat hebat kepada Mirza Ghulam Ahmad:

”Sungguh Muhammad turun sekali lagi di hadapan kita, padahal dia lebih agung daripada ketika diutus
untuk yang pertama. Siapa saja yang hendak menatap Muhammad dalam bentuknya yang paling
sempurna, maka hendaknya memandang Ghulam Ahmad di Qadiyan.”

Meskipun mengaku Al-Quran sebagai kitab sucinya, Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya
membuat tafsir Al-Quran yang berbeda dengan umat Islam lainnya. Ghulam Ahmad pernah menyatakan:

”Akulah yang dimaksud dalam firman-Nya, ”Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (al-Anbiya:107).

Sepeninggal Ghulam Ahmad, sang anak, Basyir Ahmad, melanjutkan pengakuan-pengakuan Ghulam
Ahmad. Surat kabar al-Fadhl, 19 Agustus 1916, pernah memuat ucapan Basyir Ahmad:

”Sesungguhnya yang diberi kabar gembira kerasulan adalah Ghulam Ahmad dan bukan Nabi Allah
Muhammad. Itulah yang dimaksud dalam firman-Nya Ta’ala: ’…Dan memberi kabar gembira dengan
(datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.” (Ash-Shaf:6). Karena

Nabi Allah bernama Muhammad dan bukan Ahmad. Oleh sebab itu, yang dimaksud haruslah bukan
Muhammad. Dengan demikian, yang dimaksud haruslah Ghulam Ahmad dan bukan Muhammad.”

Tentang kedudukan ”wahyu” yang katanya dia terima dari Allah, Ghulam Ahmad menyatakan:

”Demi Allah Yang Mahaagung, aku beriman kepada wahyu yang diberikan kepadaku sebagaimana aku
beriman kepada Al-Quran dan Kitab-kitab lain yang diturunkan dari langit.”

Seorang pembesar Ahmadiyah, Jalaluddin Syams, menulis: ”Sesungguhnya martabat wahyu Ghulam
Ahmad sama persis dengan martabat Al-Quran, Injil dan Taurat.” Khalifah Ahmadiyah, Mahmud Ahmad,
juga membuat pernyataan yang meletakkan derajat hadits Rasulullah saw di bawah kata-kata Mirza
Ghulam Ahmad:

”Semua ungkapan Ghulam Ahmad dapat dipertanggungjawabkan bisa dijadikan dasar. Sesungguhnya
hadits-hadits itu tidak kita dengar langsung dari lisan Rasulullah, sedangkan ungkapan Ghulam kita
mendengarnya dari mulutnya secara langsung. Karena itu tidak mungkin sebuah hadits shahih akan
bertentangan dengan apa-apa yang diungkapkan oleh Ghulam Ahmad.” (Surat Kabar al-Fadhl, 29 April
1915).

Sudah bukan rahasia lagi, Ghulam Ahmad juga berulangkali menyatakan secara terbuka kesetiaannya
kepada penjajah Inggris dan menggiring umat Islam untuk mengikuti jejaknya. Dia berkata:

”Kuhabiskan mayoritas masa hidupku untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Britania dengan
menentang ajaran jihad. Aku masih terus berupaya demikian itu hingga kaum Muslimin menjadi setia
dengan ikhlas kepada pemerintah ini.”

Inilah sosok dan ucapan-ucapan Mirza Ghulam Ahmad, nabi kaum Ahmadiyah, sebagaimana dihimpun
oleh penulis terkenal, Dr. Ihsan Ilahi Zhahir. Dengan itu kita bisa membayangkan, sosok seperti apakah
Mirza Ghulam Ahmad ini?! Dengan ini pula kita paham, mengapa kaum liberal di Indonesia dan berbagai
kekuatan kebatilan lainnya begitu gigih membela Ahmadiyah dan habis-habisan menyerang Islam.

Dalam Surat Edaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia tanggal 25 Ihsan 1362/25 Juni 1983 M, No. 583/DP83,
perihal Petunjuk-petunjuk Huzur tentang Tabligh dan Tarbiyah Jama’ah, dinyatakan:

“Harus dicari pendekatan langsung dalam pertablighan. Hendaknya diberitahukan dengan tegas dan
jelas bahwa sekarang dunia tidak dapat selamat tanpa menerima Ahmadiyah. Dunia akan terpaksa
menerima Pimpinan Ahmadiyah. Tanpa Ahmadiyah dunia akan dihimpit oleh musibah dan kesusahan
dan jika tidak mau juga menerima Ahmadiyah, tentu akan mengalami kehancuran.”

Apa pun bukti-bukti kita sodorkan, faktanya pemerintahan Presiden SBY tetap eggan bersikap tegas
terhadap Ahmadiyah. Rapat Bakorpakem di Kejagung, 15 Januari 2008, malah meluluskan 12 butir
pernyataan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sama sekali tidak menolak kenabian Mirza Ghulam
Ahmad dan memuat sejumlah kebohongan. Anehnya, kebohongan itu justru “diketahui” oleh sejumlah
profesor terkenal yang pintar-pintar dan piawai bicara tentang Islam.

Kita yakin, semua ini adalah ujian dari Allah SWT. Kita tidak perlu risau. Barangkali ini isyarat dari Allah
agar kita lebih giat dan lebih profesional lagi dalam berdakwah. Kita yakin, banyak umat Islam sendiri –
bahkan mungkin juga para pejabat — yang masih belum paham apa itu Ahmadiyah dan siapa
sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad. Maka, ke depan, kita harus memberikan penjelasan secara maksimal
tentang hal ini.

Yang jelas, kaum Muslim di mana pun, pasti tidak akan rela Nabi Muhammad saw dilecehkan; sahabat-
sahabatnya direndahkan martabatnya; dan Al-Quran diacak-acak. Umat Islam tentu berhak membela
aqidahnya dari serangan kaum Ahmadiyah dan para pendukungnya. [Depok, 18 Januari
2008/www.hidayatullah.com]
Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini merupakan hasil kerjasama antara Radio Dakta 107 FM dan
http://www.hidayatullah.com

JANGAN MENFITNAH BUYA HAMKA!
Ditulis oleh Adian Husaini

Pekan lalu, sebuah berita gembira saya terima. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta
telah mendirikan sebuah pusat studi bernama ”Pusat Kajian Buya Hamka” (PKBH). Dalam rangka
menyongsong peringatan 100 tahun Hamka, yang akan jatuh pada 17 Februari 2008, PKBH akan

menerbitkan sebuah buku berjudul ”Mengenang 100 Tahun Buya Hamka”. Saya diminta berpartisipasi
untuk menulis satu artikel dalam buku tersebut.

Bagi kita, nama Hamka tidaklah asing. Dalam beberapa kali catatan, kita mengulas atau mengutip
pendapat-pendapat Hamka. Semasa hidupnya, Hamka telah menulis sekitar 118 karya dalam berbagai
bidang, baik sastra, sejarah, tasauf, etika, tafsir, dan sebagainya. Karya besarnya adalah Tafsir al-Azhar,
yang ditulisnya semasa dalam tahanan rezim Orde Lama. Atas karya-karyanya, Hamka diangkat sebagai
guru besar bidang tasauf di PTAIN Yogyakarta (1958), mendapat gelar Dr. HC bidang agama dari
Universitas Al-Azhar Mesir (1958) dan bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia.

Berbagai kalangan diminta menyumbangkan tulisannya untuk buku Mengenang 100 Tahun Buya Hamka.
Diantaranya, Prof. Dr. A. Malik Fadjar, Ali Sadikin, Prof. KH Ali Yafie, Prof. Dr. Amin Rais, Prof. Dr.
Azyumardi Azra, Emha Ainun Najib, Harmoko (mantan Menteri era Orde Baru), KH Hasyim Muzadi, Prof.
Dr. Din Syamsuddin, Dr. M. Syafii Anwar, Henny Purwonegoro, Mieke Widjaya, dan banyak lagi yang
lainnya. Jumlahnya sekitar 100 orang. Dengan penulisan buku seperti ini, barangkali panitia
mengharapkan, akan tergambar sosok Hamka yang ketokohannya diakui oleh berbagai kalangan
masyarakat dengan corak serta aliran pemikiran.

Harapan kita, mudah-mudahan buku itu nantinya akan memberikan gambaran yang benar terhadap
sosok Hamka dan pemikirannya. Jangan sampai, sosok dan pemikiran Hamka dipersepsikan dengan
keliru, sehingga menjadi fitnah bagi Hamka. Kita pernah membahas, bagaimana seorang doktor
penyebar paham Pluralis Agama di Indonesia, dengan gegabah mengutip Tafsir al-Manar, dan menyebut
Rasyid Ridha sebagai pendukung paham Pluralisme Agama. Meskipun sudah kita koreksi dan kita
tunjukkan kekeliruannya, sang doktor itu enggan mengoreksi bukunya. Ilmuwan-ilmuwan model seperti
ini, meskipun dikenal cerdik, sulit dipercaya lagi kejujurannya.

Kita juga pernah membahas, ada sejumlah penulis yang keliru – entah sengaja atau tidak — dalam
mengungkapkan pemikiran Hamka. Bahkan, ada yang sengaja memanipulasi pendapat Hamka, sehingga,
seolah-olah Hamka adalah seorang pendukung paham Pluralisme Agama. Sebagai contoh, sebuah buku
yang belum lama ini diterbitkan oleh Universitas Paramadina berjudul ”Bayang-bayang Fanatisisme:
Esei-esei untuk Mengenang Nurcholish Madjid, (2007). Buku ini diberi kata pengantar oleh Dawam
Rahardjo, dengan editor Abd. Hakim dan Yudi Latif.

Seperti sejumlah buku terbitan Paramadina lainnya, buku berupa kumpulan tulisan berbagai penulis ini
juga secara besar-besaran mempromosikan paham Pluralisme Agama. Sebagai misal, dalam artikelnya

yang berjudul Mengapa Membumikan Kemajemukan dan Kebebasan Beragama di Indonesia?,
Muhammad Ali, dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Jakarta, menulis:

”Al-Qur’an juga menjelaskan dalam banyak ayat-ayatnya adanya persaudaraan hanafiyyah samhah dan
persaudaraan kemanusiaan. Dalam konsep al-Qur’an, penganut agama Yahudi, Kristen, dan Islam adalah
saudara seiman dan sebapak, Ibrahim, meskipun mereka saling berselisih dalam sejarahnya. Agama-
agama mereka adalah satu dan berasal dari satu Tuhan. Lebih luas lagi bahkan, selain Yahudi dan
Kristen, Islam juga bersaudara dengan seluruh penganut keberagamaan yang benar, yang tidak sombong
dan tidak berbuat kerusakan. Tuhan menurunkan ratusan ribu nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak
diceritakan siapa mereka. Karenanya tidak ada alasan untuk mengafirkan dan mengutuk masuk neraka
Konfusianisme, Buddha, Mirza Ghulam Ahmad, dan penganut-penganut keyakinan lainnya. Apalagi al-
Quran juga menjelaskan, tidak ada perbedaan antar para nabi dan perbedaan dan perselisihan antar-
umat beragama harus diserahkan kepada Tuhan saja.” (hal. 256).

Kita tentu sulit memahami, apa sebenarnya isi kepala dosen ushuluddin UIN Jakarta yang sedang
mengambil doktor di Hawai, USA, ini. Kaca mata apa dan konsep apa yang dipakai untuk membaca ayat-
ayat al-Quran. Padahal, dalam surat al-Fatihah saja, sudah disebutkan ada jalan yang lurus (shirathal
mustaqim), dan ada jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan ada jalan orang-orang yang sesat. Begitu
banyak ayat al-Quran yang menjelaskan, lengkap dengan ciri-cirinya, siapa yang disebut mukmin, siapa
kafir, dan siapa munafik.

Kita tidak perlu menguraikan lebih jauh kekeliruan pemikiran dosen Ushuluddin UIN Jakarta ini. Sebab,
disamping sangat kacau, juga sangat naif. Kita hanya patut mengajukan pertanyaan kepada keluarga dan
pimpinan UIN Jakarta, jika Muhammad Ali menyebut kaum Yahudi, Nasrani, dan sebagainya ”saudara
seiman”, bagaimana jika dia meninggal nanti, maka jenazahnya dikuburkan saja di pemakaman Yahudi
atau Kristen? Atau jenazahnya ditaruh di bawah pohon sebagaimana tradisi satu agama suku di
Indonesia?

Yang lebih menyedihkan adalah artikel berjudul ”Islam dan Pluralisme di Indonesia: Pandangan Sejarah”,
ditulis oleh Ayang Utriza NWAY, seorang alumnus Fakultas Syariah UIN Jakarta, yang menyelesaikan
masternya di Paris. Sebagaimana banyak penganut paham Pluralisme Agama, penulis ini juga
menggunakan QS Al-Baqarah ayat 62 sebagai rujukan pendapatnya. Celakanya, dia mengutip pendapat
Hamka dalam Tafsir al-Azhar secara serampangan, lalu membuat kesimpulan yang menyesatkan. Dia
menulis dalam artikel ini:

”Buya Hamka dengan sangat mengagumkan menafsirkan ayat ini. Ia menulis ”Kesan pertama yang
dibawa oleh ayat ini ialah perdamaian dan hidup berdampingan secara damai di antara pemeluk
sekalian agama dan dunia ini […]. Ayat ini sudah jelas menganjurkan persatuan agama, jangan agama
dipertahankan sebagai golongan, melainkan hendaklah selalu menyiapkan jiwa mencari dengan otak
dingin, manakah dia hakikat kebenaran. Iman kepada Allah dan Hari Akhirat, diikuti amal saleh. Kita
tidak akan bertemu suatu ayat yang begini penuh dengan toleransi dan lapang dada, hanyalah dalam al-
Qur’an. Suatu hal yang amat perlu dalam dunia modern.” Lebih jauh Buya Hamka mengutip hadits yang
diriwayatkan dari Ibn Abi Hatim dari Salman al-Farisi yang bertanya kepada Rasulullah tentang agama
mana yang paling benar dari semua agama yang pernah dimasuki olehnya: Majusi, Nasrani, dan Islam.
Rasulullah menjawab dengan QS 2:62 tersebut.” (hal. 306-307).

Lalu, penulis yang juga peneliti di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina ini,
mengutip pendapat Hamka yang tidak setuju dengan pendapat Ibn Abbas bahwa QS 2:62 itu sudah
dinasakh oleh QS 3:85.

”Buya Hamka menyatakan: ”Kalau dikatakan bahwa ayat ini dinasikhkan (dihapus) oleh ayat 85 surat Ali
Imran itu, yang akan tumbuh ialah fanatik; mengakui diri Islam, walaupun tidak pernah
mengamalkannya. Dan surga itu hanya dijamin untuk dia saja […].”

Yang kemudian sangat sembrono dan tidak etis, adalah kesimpulan yang dibuat oleh penulis, bahwa:

”Ini berarti bahwa walaupun seseorang mengaku beragama Islam, yang hanya bermodalkan dua kalimat
syahadat, tetapi tidak pernah menjalankan rukun Islam, maka ia tidak akan pernah mendapat ganjaran
dari Allah, yaitu surga. Sebaliknya jika ada non-Muslim yang taat dan patuh menjalankan ajaran
agamanya, walaupun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia akan mendapatkan ganjaran
dari Allah: surga.” (hal. 307).

Sebenarnya, jika seorang peneliti dan penulis yang jujur dalam membaca penafsiran Hamka terhadap QS
2:62, pastilah tidak akan membuat kesimpulan seperti itu. Sebab, Hamka memang tidak menyimpulkan
seperti itu. Dalam tafsirnya, Hamka menulis tentang hadits Ibn Abi Hatim sebagai berikut:

”Telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim daripada Salman, berkata Salman, bahwasanya aku telah bertanya
kepada Rasulullah s.a.w. dari hal pemeluk-pemeluk agama yang telah pernah aku masuki, lalu aku
uraikan kepada beliau bagaimana cara sembahyang mereka masing-masing dan cara ibadah mereka

masing-masing. Lalu aku minta kepada beliau manakah yang benar. Maka beliau jawablah pertanyaanku
itu dengan ayat: Innalladzina amanu wal-ladzina hadu dan seterusnya itu.”

Artinya ialah bahwa perlainan cara sembahyang atau cara ibadah adalah hal lumrah bagi berbagai ragam
pemeluk agama, karena syariat berubah sebab perubahan zaman. Tetapi manusia tidak boleh membeku
disatu tempat, dengan tidak mau menambah penyelidikannya, sehingga bertemu dengan hakikat yang
sejati, lalu menyerah kepada Tuhan dengan sebulat hati. Menyerah dengan hati puas. Itulah dia Islam.”
(Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982) hal. 216).”

Hamka sangat menekankan bahwa makna ”iman sejati” adalah beriman kepada Allah dan Hari Kiamat,
dan beramal shalih. Jadi, formalitas Islam, atau ”mengaku-aku Islam” saja – tanpa diikuti dengan
keyakinan yang mendalam dan amal shalih — memang tidak menjamin keselamatan di akhirat. Siapa
pun akan setuju dengan kesimpulan Hamka ini. Tetapi, perlu dicatat, Hamka sama sekali tidak
berpendapat, bahwa kaum Yahudi, Kristen, Shabiin, dan lain-lain, semuanya akan masuk surga, tanpa
perlu masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad saw dan beriman kepada al-Quran. Hamka
menulis:

”Beriman kepada Allah niscaya menyebabkan iman pula kepada segala wahyu yang diturunkan Allah
kepada para RasulNya; tidak membeda-bedakan diantara satu Rasul dengan Rasul yang lain, percaya
kepada keempat kitab yang diturunkan.” (Ibid, hal. 213).

Justru disinilah persolan bagi kaum Yahudi dan Kristen, karena mereka menolak kenabian Muhammad
saw dan kebenaran al-Quran. Karena itu, dalam tafsirnya ini, Hamka juga mengutip hadits Rasulullah
saw yang diriwayatkan Imam Muslim:

”Berkata Rasulullah s.a.w.: Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman tanganNya, tidaklah
mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani,
kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia ke dalam neraka.”

Lalu, selanjutnya, Hamka menjelaskan makna hadits Rasul saw tersebut:

”Dengan hadits ini jelaslah bahwa kedatangan nabi Muhammad s.a.w. sebagai penutup sekalian Nabi
(Khatimil Anbiyaa) membawa Al-Quran sebagai penutup sekalian Wahyu, bahwa kesatuan ummat

manusia dengan kesatuan ajaran Allah digenap dan disempurnakan. Dan kedatangan Islam bukanlah
sebagai musuh dari Yahudi dan tidak dari Nasrani, melainkan melanjutkan ajaran yang belum selesai.
Maka, orang yang mengaku beriman kepada Allah, pasti tidak menolak kedatangan Nabi dan Rasul
penutup itu dan tidak pula menolak Wahyu yang dia bawa. Yahudi dan Nasrani sudah sepatutnya
terlebih dahulu percaya kepada kerasulan Muhammad apabila keterangan tentang diri beliau telah
mereka terima. Dan dengan demikian mereka namanya telah benar-benar menyerah (Muslim) kepada
Tuhan. Tetapi kalau keterangan telah sampai, namun mereka menolak juga, niscaya nerakalah tempat
mereka kelak. Sebab iman mereka kepada Allah tidak sempurna, mereka menolak kebenaran seorang
daripada Nabi Allah.” (Ibid, hal. 217-218).

Inilah penafsiran Hamka tentang QS 2:62, yang telah dikutip dan disimpulkan secara keliru oleh peneliti
Paramadina yang mengaku pernah kuliah pasca sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo. Kita sangat
menyesalkan cara-cara seperti ini, yang jauh dari etika ilmiah. Apalagi, buku ini dimaksudkan untuk
mengenang orang yang disanjung-sanjung oleh kaum liberal sebagai salah satu ”cendekiawan
terkemuka” di Indonesia. Kita gembira dengan banyaknya orang yang menulis tentang Hamka, tetapi
kita berharap mereka jujur dan cermat dalam menulis. Pemikiran dan kiprah perjuangan Buya Hamka
jelas amat sangat jauh bedanya dengan kaum Pluralis Agama yang menyatakan bahwa kaum Yahudi,
Kristen, dan sebagainya, adalah ”saudara seiman” mereka.

Jadi, kita memohon, jangan lagi menfitnah Buya Hamka! Nanti bisa celaka di dunia dan Akhir Masa.
Wallahu A’lam. [Jakarta, 28 Desember 2007/www.hidayatullah.com]

MITOS-MITOS TENTANG PERAYAAN NATAL BERSAMA

Ditulis oleh Adian Husaini

sumber http://www.insistnet.com

Pada tanggal 25 Desember 2007, saat sedang berada di Palembang, saya menerima banyak SMS yang
bernada prihatin, bahwa Prof. Dr. Din Syamsuddin, selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, akan
menghadiri acara Perayaan Natal Bersama (PNB) pada 27 Desember 2007. Selama di Palembang, saya
tidak sempat mengecek kebenaran berita itu. Barulah pada Rabu (26 Desember 2007) pagi ini, saya
sempat mengecek berita tersebut. Setelah menerima sebuah SMS tentang duduk cerita rencana
kehadiran Din Syamsuddin dalam acara PNB tersebut, saya kemudian merasa perlu menulis artikel
seputar PNB ini, untuk mengoreksi beberapa logika Din Syamsuddin. Sekitar tiga tahun lalu, pada 24
Desember 2004, saat tinggal di Kuala Lumpur, saya sudah menulis Catatan Akhir Pekan ke-83, dengan
judul yang sama dengan artikel ini.

Bagi saya pribadi, pernyataan dan pemikiran Din Syamsuddin tentang PNB memang agak mengejutkan.
Artikel ini sama sekali tidak bermaksud meragukan keimanan Din Syamsuddin sebagai seorang Muslim.
Saya kenal beliau sangat lama, dan sampai detik saya menulis artikel ini, saya masih percaya akan
komitmen yang tinggi Din Syamsuddin sebagai seorang Muslim. Sekarang, saya juga duduk sebagai
pengurus Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dan di pengurus MUI Pusat. Tentu saya sebenarnya tidak
ingin tulisan ini dibaca secara terbuka.

Akan tetapi, karena Din Syamsuddin sudah mempublikasikan pemikirannya secara luas dan terbuka,
maka menjadi kewajiban saya untuk menjawab logika-logika Din Syamsuddin secara terbuka pula.
Sebab, ini sudah menyangkut urusan Islam, bukan hanya urusan Muhammadiyah atau MUI. Juga, logika
seperti ini, sudah sering dikemukakan oleh berbagai pihak. Jadi, ini adalah bagian dari kewajiban untuk
melakukan taushiyah antar sesama Muslim. Dan ini sangat penting, karena kekeliruan pemikiran
seorang pemimpin agama – apalagi yang bergelar Prof. Dr. — dapat berakibat fatal, karena dianggap
sebagai rujukan kebenaran. Rasulullah saw bersabda bahwa ”Mimmaa akhaafu ‘alaa ummatiy zallatu
‘aalimin wa jidaalu munaafiqin fil Quraani.” (Termasuk diantara perkara yang aku khawatirkan menimpa
umatku adalah tergelincirnya orang alim (dalam kesalahan) dan silat lidahnya orang munafik tentang Al-
Quran.” (HR Thabrani dan Ibn Hibban). Saya berpendapat, bahwa dalam soal PNB ini, Pak Din
Syamsuddin sedang tergelincir pemikirannya, dan mudah-mudahan bersedia meluruskannya kembali.

Situs http://www.detik.com, (24/12/2007 15:32 WIB), menulis berita berjudul ”Din Tidak Larang Hadiri
Perayaan &Ucapkan Selamat Natal”. Ditulis dalam berita ini: ”Bagi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din
Syamsuddin, menghadiri seremonial Natal tidak seharusnya dihindari. Demikian pula dengan
memberikan ucapan selamat Natal kepada kaum Kristiani. “Saya pribadi berpendapat fatwa MUI sejak
zaman Buya adalah larangan menghadiri upacara Natal yang berdimensi ibadah dan keyakinan karena
itu wilayah keyakinan masing-masing. Tetapi yang berbentuk seremoni tidak seharusnya terhindari,”
kata Din.

Hal ini disampaikan Din usai menerima kunjungan panitia Perayaan Natal Nasional 2007 di kantor PP
Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (24/12/2007). Din pun mengaku bersedia
menghadiri perayaan Natal Nasional yang akan digelar pada 27 Desember 2007 mendatang.

Juga diberitakan detik.com, bahwa dalam kesempatan itu, Ketua Umum Panitia Perayaan Natal
Nasional, Mari Elka Pangestu mengharapkan Din hadir dalam acara tersebut. “Kita berharap perayaan
Natal bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Kita juga sudah menyampaikan berbagai

bantuan ke berbagai daerah seperti sembako di NTT dan penanaman 50 ribu pohon di Cipularang,”
ujarnya, seperti dikutip detik.com.

Sebenarnya, di dalam Muhammadiyah sendiri, masalah ”Perayaan Natal Bersama” dan soal
”Mengucapkan Selamat Natal” sudah selesai dibahas. Di dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid II, oleh
Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah (1991), hal. 238-240,
sudah diterangkan, bahwa hukum menghadiri PNB adalah Haram. Muhammadiyah dalam hal ini juga
mengacu kepada fatwa MUI.

Adapun soal ”Mengucapkan Selamat Hari Natal” dapat digolongkan sebagai perbuatan yang syubhat dan
bisa terjerumus kepada haram, sehingga Muhammadiyah menganjurkan agar perbuatan ini tidak
dilakukan.

Fatwa yang Digugat

Secara umum, kita akan mengupas logika yang menganjurkan perlunya PNB dalam paparan berikut ini.
Seperti dikutip dalam berita itu, Mari Elka Pangestu berharap, Din Syamsuddin akan hadir dalam acara
PNB, dan dia pun berharap, perayaan Natal bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Kita
maklum, selama ini tidak mudah mengajak tokoh Islam untuk hadir dalam PNB, karena terganjal oleh
Fatwa MUI tentang PNB. Karena itulah, sejak diterbitakannya fatwa MUI tentang PNB, tahun 1981,
fatwa itu sudah menuai kritik yang tiada habis-habisnya. Ada yang mengkritik secara terbuka dan ada
juga yang tidak setuju secara diam-diam.

Karena itu, kita perlu menelaah masalah PNB ini secara mendasar. Ketika fatwa itu dikeluarkan, saya
sedang duduk di bangku kelas 1 SMA di Bojonegoro. Saya mengikuti perdebatan tentang fatwa itu dari
kampung saya, Desa Kuncen-Padangan-Bojonegoro, melalui majalah Panji Masyarakat, yang dilanggan
ayah saya (almarhum, seorang guru SD yang juga Pengurus Muhammadiyah Padangan). Dari majalah ini,
hampir tidak pernah saya lewatkan membaca rubrik Dari Hati ke Hati asuhan Buya Hamka.

Seperti kita ketahui, Hamka kemudian memilih untuk mengundurkan diri sebagai ketua MUI, ketimbang
menarik kembali peredaran fatwa itu, sebagaimana diminta oleh Menteri Agama ketika itu Alamsyah R.
Perwiranegara. Saya masih ingat, saya menitikkan air mata, ketika membaca tulisan Hamka tentang
pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum MUI. Ketika itu, saya berpikiran, ”Beginilah seharusnya
seorang ulama: luas ilmunya dan kokoh pendiriannya!” Di kalangan Muhamamdiyah sediri, Hamka

sangat dihormati, sehingga namanya diabadikan menjadi sebuah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.
Hamka, di Jakarta. Sayang sekali, akhir-akhir ini ada sejumlah buku dan artikel yang mencoba
’memelintir’ pendapat-pendapat Hamka, sehingga seolah-olah Hamka adalah seorang penganut paham
Pluralisme Agama.

Maka, saya senantiasa merasa amat sangat sedih dan pilu, ketika ada diantara orang-orang
Muhammadiyah atau MUI sendiri yang kemudian menggugat atau menyalahpahami fatwa ini. Jika
gugatan atau kesalahpahaman terhadap fatwa PNB itu datang dari kaum liberal atau non-Muslim, masih
bisa dipahami. Terakhir, misalnya, Luthfi Asyaukanie, yang menyebut dirinya sebagai ’Koordinator
Jaringan Islam Liberal’, dalam artikelnya yang berjudul ”Sikap Negara terhadap Aliran Sesat” (Koran
Tempo, 22 Desember 2007), menulis: ”Majelis Ulama Indonesia berkali-kali meresahkan masyarakat
dengan fatwa-fatwa mereka (fatwa menghadiri perayaan Natal, misalnya).”

Jadi, fatwa PNB ini oleh kaum liberal senantiasa diposisikan sebagai fatwa yang meresahkan masyarakat.
Dan seperti biasa, menjelang perayaan Hari Natal, 25 Desember, ada saja sebagian kalangan yang
kembali menggugat fatwa MUI tentang “haramnya seorang Muslim hadir dalam Perayaan Natal
Bersama.” Ada yang menyatakan, bahwa yang melarang PNB atau yang tidak mau menghadiri PNB
adalah orang yang tidak toleran, eksklusif, tidak menyadari pluralisme, tidak menghargai
multikulturalisme, tidak mau berta’aruf, dan sebagainya. Padahal orang Islam disuruh melakukan ta’aruf
(QS 49:13). Banyak yang kemudian berdebat tentang “boleh dan tidaknya” menghadiri PNB, tanpa
menyadari, bahwa sebenarnya telah banyak diciptakan mitos-mitos seputar apa yang disebut PNB itu
sendiri.

Marilah kita telaah mitos-mitos tersebut:

PERTAMA, mitos bahwa PNB adalah keharusan. Mitos ini seperti sudah begitu berurat berakar, bahwa
PNB adalah enak dan perlu. Padahal, bisa dipertanyakan, dalam tataran kenegaraan, apa memang perlu
diadakan PNB? Untuk apa? Jika PNB perlu, bahkan dilakukan pada skala nasional dan dijadikan acara
resmi kenegaraan – yang mengharuskan Presiden menghadirinya — maka perlukah juga diadakan WB
(Waisak Bersama), NB (Nyepi Bersama), IFB (Idul Fithri Bersama), IAB (Idul Adha Bersama), MNB (Maulid
Nabi Bersama), IMB (Isra’ Mi’raj Bersama), IB (Imlek Bersama). Jika semua itu dilakukan, mungkin demi
alasan efisiensi dan pluralisme beragama, akan ada yang usul, sebaiknya semua umat beragama
merayakan HRB (Hari Raya Bersama), yang menggabungkan hari raya semua agama menjadi satu. Di situ
diperingati bersama kelahiran Tuhan Yesus, peringatan kelahiran Nabi Muhammad saw, dan kelahiran
dewa-dewa tertentu, dan sebagainya.

Keharusan PNB sebenarnya adalah sebuah mitos, khususnya kata ”Bersama”. Jika kaum Kristen
merayakan Natal, mengapa mesti harus melibatkan kaum agama lain? Ketika itu mereka memperingati
kelahiran Tuhan Yesus, maka mengapa mesti mendorong-dorong umat agama lain untuk mendengarkan
cerita tentang Yesus dalam versi Kristen? Mengapa doktrin tentang Yesus sebagai juru selamat umat
manusia itu tidak diyakini diantara pemeluk Kristen sendiri?

Di sebuah negeri Muslim terbesar di dunia, seperti Indonesia, wacana tentang perlunya PNB adalah
sebuah ’keanehan’. Kita tidak pernah mendengar bahwa kaum Kristen di AS, Inggris, Kanada, Australia,
misalnya, mendiskusikan tentang perlunya dilaksanakan IFB (Idul Fithri Bersama), agar mereka disebut
toleran. Bahkan, mereka tidak merasa perlu menetapkan Idul Fithri atau Idul Adha sebagai hari libur
nasional. Padahal, di Inggris, Kanada, dan Australia, mereka menjadikan 26 Desember sebagai “Boxing
Day” dan hari libur nasional. Selain Natal, hari Paskah diberikan libur sampai dua hari (Easter Sunday dan
Esater Monday). Di Kanada dan Perancis, Hari Natal juga libur dua hari. Hari libur nasional di AS meliputi,
New Year’s Day (1 Januari), Martin Luther King Jr Birthday (17 Januari), Washingotn’s Birthday (21
Februari), Memorial Day (30 Mei), Flag Day (14 Juni), Independence Day (4 Juli), Labour Day (5
September), Columbus Day (10 Oktober), Veterans Day (11 November), Thanksgiving’s Day (24
November), Christmas Day (25 Desember).

KEDUA, mitos bahwa PNB bertujuan membina kerukunan umat beragama. Mitos ini begitu kuat
dikampanyekan, bahwa salah satu cara membina kerukunan antar umat beragama adalah dengan
menghadiri PNB, sehingga orang yang menolak untuk menghadiri PNB dipersepsikan sebagai orang yang
tidak toleran dan tidak mau rukun. Padahal, dalam PNB biasanya dilakukan berbagai acara yang
menegaskan keyakinan umat Kristen terhadap Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal, juru
selamat umat manusia, yang wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kalau mau selamat,
manusia diharuskan percaya kepada doktrin itu. (Yohanes, 14:16). Dalam dokumen Konstitusi Dogmatik
tentang Gereja (Lumen Gentium, 14) yang disahkan pada 21 November 1964, dalam Konsili Vatikan II,
disebutkan: ”Karena satu-satunya Perantara dan jalan keselamatan adalah Kristus, yang hadir di antara
kita di dalam Tubuhnya yaitu Gereja… Oleh karenanya tidak dapat diselamatkan orang-orang itu, yang
walaupun tahu bahwa Gereja Katolik didirikan oleh Allah dengan perantaraan Yesus Kristus, sebagai
sesuatu yang diperlukan, toh tidak mau masuk ke dalamnya atau tidak mau bertahan di dalamnya.”
(Terjemah oleh Dr. J. Riberu, Dokpen MAWI, 1983).

Sementara itu, dalam Islam, kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan atau anak Tuhan dipandang
sebagai satu kekeliruan yang amat sangat serius — satu kepercayaan yang dikritik keras oleh Al-Quran.
(QS 5:72-73, 157; 19:89-91, dsb). Dalam surat Maryam disebutkan, memberikan sifat bahwa Allah punya
anak, adalah satu “Kejahatan besar” (syaian iddan). Dan Allah berfirman dalam Al-Quran: “Hampir-
hampir langit runtuh dan bumi terbelah serta gunung-gunung hancur. Bahwasanya mereka mengklaim
bahwa al-Rahman itu mempunyai anak.” (QS 19:90-91).

Prof. Hamka menyebut tradisi Perayaan Hari Besar Agama Bersama semacam itu bukan menyuburkan
kerukunan umat beragama atau membangun toleransi, tetapi menyuburkan kemunafikan. Di akhir
tahun 1960-an, Hamka menulis tentang usulan perlunya diadakan perayaan Natal dan Idul Fithri
bersama, karena waktunya berdekatan:

“Si orang Islam diharuskan dengan penuh khusyu’ bahwa Tuhan Allah beranak, dan Yesus Kristus ialah
Allah. Sebagaimana tadi orang-orang Kristen disuruh mendengar tentang Nabi Muhammad saw dengan
tenang, padahal mereka diajarkan oleh pendetanya bahwa Nabi Muhammad bukanlah nabi, melainkan
penjahat. Dan Al-Quran bukanlah kitab suci melainkan buku karangan Muhammad saja. Kedua belah
pihak, baik orang Kristen yang disuruh tafakur mendengarkan Al-Quran, atau orang Islam yang disuruh
mendengarkan bahwa Tuhan Allah itu ialah satu ditambah dua sama dengan satu, semuanya disuruh
mendengarkan hal-hal yang tidak mereka percayai dan tidak dapat mereka terima… Pada hakekatnya
mereka itu tidak ada yang toleransi. Mereka kedua belah pihak hanya menekan perasaan,
mendengarkan ucapan-ucapan yang dimuntahkan oleh telinga mereka. Jiwa, raga, hati, sanubari, dan
otak, tidak bisa menerima. Kalau keterangan orang Islam bahwa Nabi Muhammad saw adalah Nabi akhir
zaman, penutup sekalian Rasul. Jiwa raga orang Kristen akan mengatakan bahwa keterangan orang
Islam ini harus ditolak, sebab kalau diterima kita tidak Kristen lagi. Dalam hal kepercayaan tidak ada
toleransi. Sementara sang pastor dan pendeta menerangkan bahwa dosa waris Nabi Adam, ditebus oleh
Yesus Kristus di atas kayu palang, dan manusia ini dilahirkan dalam dosa, dan jalan selamat hanya
percaya dan cinta dalam Yesus.”

Demikian kutipan tulisan Prof. Hamka yang ia beri judul: “Toleransi, Sekulerisme, atau Sinkretisme.”
(Lihat, buku Hamka, Dari Hati ke Hati, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002).

KETIGA, mitos bahwa dalam PNB orang Muslim hanya menghadiri acara non-ritual dan bukan acara
ritual. Dalam ungkapan Din Syamsuddin: “Saya pribadi berpendapat fatwa MUI sejak zaman Buya adalah
larangan menghadiri upacara Natal yang berdimensi ibadah dan keyakinan karena itu wilayah keyakinan
masing-masing. Tetapi yang berbentuk seremoni tidak seharusnya terhindari.”

Kita patut bertanya, apa kriteria untuk menentukan bahwa suatu kegiatan dalam perayaan Natal adalah
”ibadah” dan yang lain adalah ”seremoni”. Sebab, sebagaimana disebutkan oleh Prof. Huston Smith,
”Christianity, is basically a historical religion. It is founded not in abstract principles, but in concrete
events, actual historical happenings. (Lihat, Huston Smith, The World’s Religions, (New York: Harper
CollinsPubliser, 1991). Agama Kristen tidak memiliki sistem ibadah yang bersifat “revealed” yang sama
untuk semua Kristen sebagaimana dalam Islam. Karena itulah, setiap sekte atau Gereja memiliki tata

cara ibadah yang ‘khas’, yang berbeda satu dengan lainnya. Setiap Gereja, pada setiap zaman, dan setiap
tempat, dalam membuat kreasi sendiri dalam “ibadah”. Karena itu, dalam konsep Kristen, tidak mudah
untuk menentukan, mana yang ibadah atau ritual, dan mana yang non-ritual atau yang seremoni.
Misalnya, acara-acara KKR di berbagai hotel atau lapangan, apakah dikategorikan sebagai ibadah aau
seremoni?

Konsep kenabian (prophecy) dalam agama Kristen berbeda dengan konsep kenabian dan konsep uswah
sebagaimana konsep kenabian Islam. Umat Islam memiliki tata cara ibadah yang satu, karena ada
contohnya yang jelas, yaitu sunnah Nabi Muhammad saw. Ke mana pun umat Islam pergi dan dimana
pun, kapanpun, orang Islam shalat dengan cara yang sama. Umat Islam takbir, ruku’, sujud, dengan cara
yang sama. Bahkan, sejumlah aliran yang disebut ”sesat” dalam Islam masih memiliki ibadah yang sama.
Dalam Islam sistem ibadah tidak berubah, sudah sempurna sejak awal, di zaman Nabi Muhammad saw.
(QS 5:3). Karena itu, bagi umat Islam, mudah menentukan, mana yang ritual dan mana yang non-ritual.
Shalat Idul Fithri adalah ritual, tetapi kunjungan ke rumah-rumah setelah shalat Id adalah tradisi, non-
ritual. Karena itulah, dalam fatwa MUI tentang PNB yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1981 disebutkan
bahwa ”Perayaan Natal bagi orang-orang Kristen adalah merupakan ibadah.”

Untuk menjernihkan masalah ”ibadah” dan ”seremoni” dalam Natal, bagus juga kita tengok sejarah
peringatan Natal itu sendiri, dan sulitnya memisahkan antara yang ibadah dan yang seremoni. Sebab,
tradisi ini tidak muncul di zaman Yesus dan tidak pernah diperintahkan oleh Yesus. Maka, bagaimana
bisa ditentukan, mana yang ibadah dan mana yang seremoni? Remi Silado, seorang budayawan Kristen,
menulis kolom di majalah Gatra, edisi 27 Desember 2003. Judulnya “Gatal di Natal”. Beberapa kutipan
kolomnya kita petik di sini:

(1) “Sebab, memang tradisi pesta ceria Natal, yang sekarang gandrung dinyanyikan bahasa kereseh-
reseh Inggris, belum lagi terlembaga. Sapaan Natal, “Merry Christmas” –dari bahasa Inggris Lama,
Christes Maesse, artinya “misa Kristus”– baru terlembaga pada abad ke-16, dan perayaannya bukan
pada 25 Desember, melainkan 6 Januari.”

(2) “Dengan gambaran ini, keramaian Natal sebagai perhitungan tahun Masehi memang berkaitan
dengan leluri Barat, istiadat kafir, atau tradisi pagan, yang tidak berhubungan dengan Yesus sendiri
sebagai sosok historis-antropologis bangsa Semit, lahir dari garis Ibrahim dan Daud, yang merupakan
bangsa tangan pertama yang mengenal monoteisme absolut lewat Yehwah.”

(3) Saking gempitanya pesta Natal itu, sebagaimana yang tampak saat ini, karuan nilai-nilai rohaninya
tergeser dan kemudian yang menonjol adalah kecenderungan-kecenderungan duniawinya semata:
antara lain di Manado orang mengatakan “makang riki puru polote en minung riki mabo” (makan
sampai pecah perut dan minum sampai mabuk).

(4) “Demikianlah, soal Natal sekali lagi merupakan gambaran pengaruh Barat, dan persisnya Barat yang
kafir, yang dirayakan dengan keliru.”

Yang jelas-jelas tidak ritual adalah menghadirkan tokoh Santa Claus, karena ini adalah tokoh fiktif yang
kehadirannya dalam peringatan Natal banyak dikritik oleh kalangan Kristen. Sebuah situs Kristen
(www.sabda.org), menulis satu artikel berjudul: “Merayakan Natal dengan Sinterklas: Boleh atau Tidak?”
Dikatakan, “Dalam artikelnya yang berjudul The Origin of Santa Claus and the Christian Response to Him
(Asal-usul Sinterklas dan Tanggapan Orang Kristen Terhadapnya), Pastor Richard P. Bucher menjelaskan
bahwa tokoh Sinterklas lebih merupakan hasil polesan cerita legenda dan mitos yang kemudian
diperkuat serta dimanfaatkan pula oleh para pelaku bisnis. Sinterklas yang kita kenal saat ini diduga
berasal dari cerita kehidupan seorang pastor dari Myra yang bernama Nicholas (350M). Cerita yang
beredar (tidak ditunjang oleh catatan sejarah yang bisa dipercaya) mengatakan bahwa Nicholas dikenal
sebagai pastor yang melakukan banyak perbuatan baik dengan menolong orang-orang yang
membutuhkan. Setelah kematiannya, dia dinobatkan sebagai “orang suci” oleh gereja Katolik, dengan
nama Santo Nicholas. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh Sinterklas sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran
iman Kristen… Akhirnya, sebagai guru Sekolah Minggu kita harus menyadari bahwa hal terpenting yang
harus kita perhatikan adalah menjadikan Kristus sebagai berita utama dalam merayakan Natal — Natal
adalah Yesus.”

Karena itu, kita bertanya, bagaimana seandainya seorang Prof. Dr. Din Syamsuddin mengenakan busana
ala Santa Claus, dengan alasan itu bukan termasuk ibadah? Tentulah, sulit diterima. Dan kita yakin, Pak
Din Syamsuddin sendiri, tentu tidak akan bersedia melakukan tindakan tersebut.

KEEMPAT, mitos bahwa tidak ada unsur misi Kristen dalam PNB. Melihat PNB hanya dari sisi kerukunan
dan toleransi tidaklah tepat. Sebab, dalam PNB unsur misi Kristen juga perlu dijelaskan secara jujur. PNB
adalah salah satu media yang baik untuk menyebarkan misi Kristen, agar umat manusia mengenal
doktrin kepercayaan Kristen, bahwa dengan mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, manusia
akan selamat. Sebab, misi Kristen adalah tugas penting dari setiap individu dan Gereja Kristen.

Dalam dokumen Konstitusi Dogmatik tentang Gereja (Lumen Gentium, 1) juga disebutkan: “Christ is the
Light of nations. Because this is so, this Sacred Synod gathered together in the Holy Spirit eagerly
desires, by proclaiming the Gospel to every creature, to bring the light of Christ to all men, a light
brightly visible on the countenance of the Church.” (Terjemahan oleh Dr. J. Riberu adalah: “Terang
bangsa-bangsa adalah Kristus. Karena itu Konsili Suci ini, yang berhimpun dalam Roh Kudus, ingin sekali
mewartakan Injil kepada segala makhluk (bdk Mk 16:15) dan menerangi semua manusia dengan cahaya
Kristus, yang terpantul pada wajah Gereja).

Dokumen Konsili Vatikan II, Ad Gentes, juga menugaskan, agar semua manusia harus dijadikan sasaran
misi. Ad gentes juga menugaskan agar misi Kristen tetap dijalankan dan semua manusia harus dibaptis.
Disebutkan, bahwa Gereja telah mendapatkan tugas suci untuk menjadi “sakramen universal
penyelamatan umat manusia (the universal sacrament of salvation), dan untuk memaklumkan Injil
kepada seluruh manusia (to proclaim the gospel to all men). Juga ditegaskan, semua manusia harus
dikonversi kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus melalui misi Kristen, dan semua manusia harus
disatukan dalam Yesus dengan pembaptisan. (Therefore, all must be converted to Him, made known by
the Church’s preaching, and all must be incorporated into Him by baptism and into the Church which is
His body).

Tentu adalah hal yang normal, bahwa kaum Kristen ingin menyebarkan agamanya, dan memandang
penyebaran misi Kristen sebagai tugas suci mereka. Namun, alangkah baiknya, jika hal itu dikatakan
secara terus-terang, bahwa acara-acara seperti PNB memang merupakan bagian dari penyebaran misi
Kristen. Paus Yohanes Paulus II, dalam Ensiklik-nya, Redemptor Hominis, (dikeluarkan 4 Maret 1979)
menyatakan, bahwa Gereja berkeinginan agar setiap orang dapat menemukan Kristus (The church
wishes to serve this single end: that each person may be able to find Christ, so that Christ may walk with
each one the path of life).

Lebih jauh lagi ditegaskan dalam Dekrit Dominus Jesus: “The Lord Jesus, before ascending into heaven,
commanded his disciples to proclaim the Gospel to the whole world and to baptize all nations: “Go into
the whole world and proclaim the Gospel to every creature. He who believes and is baptized will be
saved; he who does not believe will be condemned. (Mk 16:15-16); “All power in heaven and on earth
has been given to me. Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and
of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold,
I am with you always, until the end of the world?(Mt 28:18-20; cf. Lk 24:46-48; Jn 17:18,20,21; Acts 1:8).

Sebagai Muslim, kita menghormati keyakinan dan tugas misi kaum Kristen tersebut. Karena itu adalah
keyakinan mereka. Paus Yohanes Paulus II pun maklum akan perbedaan mendasar antara Kristen

dengan Islam. Dalam sebuah wawancara, Paus mengatakan, bahwa Islam bukan agama penyelamatan.
(Islam is not a religion of redemption). Dalam Islam, kata Paus, tidak ada ruang untuk Salib dan
Kebangkitan Yesus (… in Islam, there is no room for the Cross and the Resurrection).

Lebih jauh Paus menyatakan: “Jesus is mentioned, but only as a prophet who prepares for the last
prophet, Muhammad. There is also mention of Mary, His Virgin Mother, but the tragedy of redemption
is completely absent.” “For this reason,” Paus menyimpulkan, “not only the theology but also the
anthropology of Islam is very distant from Christianity.” (Lebih jauh tentang pernyataan Paus Yohanes
Paulus II, lihat Vittorio Messori (ed.), Crossing The Threshold of Hope by His Holiness John Paul II, (New
York: Alfred A. Knopf, 1994).

Imbauan

Dengan memahami hakekat Natal dan PNB, seyogyanya kaum non-Muslim bersedia menghormati fatwa
Majelis Ulama Indonesia yang melarang umat Islam untuk menghadiri PNB. MUI sama sekali tidak
melarang kaum Kristen merayakan Natal. Fatwa itu adalah untuk internal umat Islam, dan sama sekali
tidak merugikan pemeluk Kristen. Fatwa itu dimaksudkan untuk menjaga kemurnian aqidah Islam dan
menghormati pemeluk Kristen dalam merayakan Hari Natal. Mestinya, kaum non-Muslim menghormati
keyakinan umat Islam ini, sebagaimana difatwakan oleh MUI. Fatwa itu dikeluarkan Komisi Fatwa MUI
pada 7 Maret 1981, yang isinya antara lain menyatakan: (1) Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat
Islam hukumnya haram (2) agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah SWT,
dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Karena itu, kita menyesalkan jika kalangan Kristen banyak mengkritik fatwa tersebut. Menganggap fatwa
MUI tentang PNB itu tidak sejalan dengan semangat kerukunan umat beragama, adalah penilaian yang
berlebihan dan tidak mengormati keyakinan masing-masing agama. Lebih ajaib lagi, jika ada yang
mengaku Muslim ikut-ikutan meributkan fatwa ini, seolah-olah merupakan musibah besar bagi bangsa
Indonesia, jika PNB hanya dihadiri internal kaum Kristen saja.Kaum yang mengaku liberal ini seringkali
aneh jalan pikirannya. Mereka mengaku liberal dan katanya punya misi untuk menanamkan pluralisme
dan menghormati perbedaan. Tapi, mereka sendiri bersikap otoriter dan tidak mengormati pendapat
dan fatwa MUI soal Natal Bersama. Harusnya mereka menghormati fatwa tersebut dan tidak mencaci
maki serta menuduh fatwa itu meresahkan masarakat, dan sebagainya. Jika mereka sudah ”kebelet”
mau menghadiri PNB, ya silakan saja. Itu urusan mereka. Tidak perlu berteriak-teriak memaki-maki MUI.
Dalam soal PNB ini, MUI hanya menyatakan, bahwa itu hukumnya haram. MUI tidak meminta polisi
membubarkan PNB atau tidak meminta orang-orang yang hadir dalam PNB itu ditangkapi. MUI hanya
berpendapat, tapi sudah dicaci maki. Karena itu, MUI juga tidak akan memaksa kaum liberal untuk

mengikuti fatwa MUI. Jika mereka berpendapat bahwa menghadiri PNB adalah jalan untuk menggapai
Ridho Ilahi dan halalan thayyiban, ya itu urusan mereka. Toh, nanti di akhirat tanggung jawabnya juga
masing-masing. Wa laa taziru waaziratun wizra ukhraa.

Dalam pandangan Islam, masalah peringatan Hari Besar Agama, sebenarnya sudah diberi contoh dan
penjelasan yang jelas oleh Rasulullah saw, dan dicontohkan oleh para sahabat Rasul yang mulia.
Sebaiknya hal ini dikaji secara ilmiah dari sudut ketentuan-ketentuan Islam. Untuk berijtihad,
memutuskan mana yang halal dan mana yang haram, memerlukan kehati-hatian, dan menghindari
kesembronoan. Sebab, tanggung jawab di hadapan Allah, sangatlah berat. Untuk masalah hukum-
hukum seputar Hari Raya, misalnya, bisa dibaca Kitab “Iqtidha’ as-Shirat al-Mustaqim Mukhalifata
Ashhabil Jahim”, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah).

Sejak awal mula, Islam sadar akan makna pluralitas dan kerukunan umat beragama. Islam hadir dengan
mengakui hak hidup dan beragama bagi umat beragama lain, disaat kaum Kristen Eropa menyerukan
membunuh kaum “heresy” karena berbeda agama. Karen Armstrong memuji tindakan Umar bin Khatab
dalam memberikan perlindungan dan kebebasan beragama kepada kaum Kristen di Jerusalem. Umar r.a.
adalah penguasa pertama yang menaklukkan Jerusalem tanpa pengrusakan dan pembantaian manusia,
bahkan menandatangani perjanjian ’Iliya’ dengan pemimpin Kristen Jerusalem. Secara tegas Armstrong
memuji sikap Umar bin Khatab dan ketinggian sikap Islam dalam menaklukkan Jerusalem, yang belum
pernah dilakukan para penguasa sebelumnya. Ia mencatat:

“Umar juga mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dari penganut (agama) monoteistik, dibandingkan
dengan semua penakluk Jerusalem lainnya, dengan kemungkinan perkecualian pada Raja Daud. Ia
memimpin satu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah, yang Kota itu belum pernah
menyaksikannya sepanjang sejarahnya yang panjang dan sering tragis. Saat ketika kaum Kristen
menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran
simbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atyau pengambialihan, dan tidak ada usaha untuk
memaksa penduduk Jerusalem memeluk Islam. Jika sikap respek terhadap penduduk yang ditaklukkan
dari Kota Jarusalem itu dijadikan sebagai tanda integritas kekuatan monoteistik, maka Islam telah
memulainya untuk masa yang panjang di Jerusalem, dengan sangat baik tentunya. (Lihat, Karen
Arsmtrong, A History of Jerusalem: One City, Three Faiths, (London: Harper Collins Publishers, 1997).

Namun, kita bisa menyimak, dalam kitab Iqtidha’ as-Shirat al-Mustaqim digambarkan, bagaimana
ketegasan Umar bin Khatab dalam soal perayaan Hari Besar kaum Yahudi dan Kristen. Beliau meminta
kaum Muslim untuk menjauhi Hari Besar agama mereka. Umar r.a. sama sekali tidak menganjurkan
kaum Muslim untuk berboncong-bondong merayakan Natal Bersama.Peringatan Hari Raya Keagamaan,

sebaiknya tetap dipertahankan sebagai hal yang eksklusif milik masing-masing umat beragama.
Biarkanlah masing-masing pemeluk agama meyakini keyakinan agamanya, tanpa dipaksa untuk menjadi
munafik, dengan mencampuradukkan urusan perayaan Hari Raya. Masih banyak cara dan jalan untuk
membangun sikap untuk saling mengenal dan bekerjasama antar umat beragama, seperti bersama-
sama melawan kezaliman global yang menindas umat manusia saat ini. Dan untuk itu tidak perlu
menciptakan mitos-mitos yang menyesatkan, bahwa jika orang Islam mau menghadiri Perayaan Natal
Bersama, atau orang Kristen mau menghadiri perayaan Idul Fithri Bersama, maka Indonesia akan
menjadi negara yang rukun dan maju.Kita berharap, masing-masing agama bersedia menghormati
keyakinan masing-masing dan tidak memaksa – secara halus atau terang-terangan – untuk melakukan
suatu tindakan yang melanggar ajaran agamanya masing-masing. Tentu amat sangat tidak bijaksana, jika
umat Islam juga mendesak pemeluk Kristen atau non-Muslim lainnya untuk menghadiri perayaan Idul
Fithri. Karena itu, kita juga berharap, terutama kepada para tokoh dan cendekiawan dari kalangan
Muslim, agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan mengeluarkan pendapat. Wallahu a’lam. [Depok, 26
Desember 2007/www.hidayatullah.com]

Penulis adalah Wakil Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Pusat