Pedoman Penelaahan RKAKL Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PEDOMAN

PENELAAHAN RKA-K/L

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Berdasarkan Perdirjen Anggaran PER-4/AG/2022

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PENDAHULUAN

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) adalah
dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun
menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. RKA-K/L disusun secara
berjenjang pada level rincian output, kegiatan, dan program yang terdiri atas
rencana kerja dan anggaran satuan kerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran
Kementerian/Lembaga, maka terlebih dahulu dilakukan penelaahan atas
penyusunan RKA-K/L. Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan,
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga harus:
a. Dilakukan penelitian oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan/Unit

Perencanaan Kementerian/Lembaga; dan
b. Dilakukan reviu oleh APIP K/L (Inspektorat Jenderal).

Penelahaan RKA-K/L dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan
kebenaran RKA-K/L yang disusun, melalui verifikasi atas kelengkapan dan
kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan
kaidah perencanaan penganggaran. Dengan dilakukannya penelaahan maka
diharapkan RKA-K/L akan menjadi lebih berkualitas, yaitu sesuai dengan amanat
value for money dengan pendekatan money follow program sebagaimana yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kaidah-
kaidah penganggaran dan standar akuntansi pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, penelaahan usulan RKA-K/L Direktorat Jenderal
Bina Konstruksi masih menghadapi permasalahan, diantaranya karena belum
adanya pedoman tertulis, ringkas, dan mudah dimengerti terkait penelaahan
usulan RKA-K/L di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mengakibatkan
masih terjadinya kesalahan dalam kegiatan penelaahan, sehingga dapat
memperlambat keseluruhan proses usulan RKA-K/L.

Sehubungan dengan hal tersebut, Buku Pedoman ini disusun agar dapat
menjadi acuan bagi tim program dan anggaran pada tingkat pusat dan satuan
kerja di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam mempersiapkan kelengkapan
dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan, serta kepatuhan dalam penerapan
kaidah-kaidah perencanaan penganggaran atas usulan RKA-K/L untuk kegiatan
penelaahan RKA-K/L berdasarkan Perdirjen Anggaran PER-4/AG/2022 .

Diharapkan Buku Pedoman ini dapat menjadi media transfer knowledge,
yang dapat membantu memberikan kelancaran tugas bagi tim program dan
anggaran di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sehingga terwujudnya kinerja
yang baik dengan pelaksanaan kerja yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien,
efektif, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI i

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

DAFTAR ISI i
ii
Pendahuluan 1
Daftar Isi 2
Dasar Hukum 5
Alur Penelaahan RKA-K/L 8
Penelaahan Internal oleh Pembina Program 8
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 10
Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal 17
17
Definisi Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal 19
30
Fokus Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal 30
31
Reviu RKA-K/L oleh Inspektorat Jenderal 38
39
Definisi Reviu RKA-K/L oleh Inspektorat Jenderal 40

Fokus Reviu RKA-K/L oleh Inspektorat Jenderal ii

Penelaahan RKA-K/L oleh Kementerian Keuangan (DJA)
Ruang Lingkup Penelaahan RKA-K/L oleh Kementerian
Keuangan (DJA)
Dokumen yang Harus Dipersiapkan dalam Penelaahan
RKA-K/L oleh Kementerian Keuangan (DJA)

PENUTUP
ISTILAH PENTING
LAMPIRAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

DASAR HUKUM

UU 17/2003

Keuangan Negara

PP 90/2010

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga

PP 17/2017

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional

PMK 208/PMK.02/2019

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran

PERDIRJEN ANGGARAN PER-4/AG/2022

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 1

ALUR PENELAAHANAN
RKA-K/L

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 2

ALUR PENELAA

1. Menyusun/menyesuaikan 3 (Belum sesuai)
Kertas Kerja (KK) dan SATKER
RKA Satker beserta
dokumen pendukungnya
2. Persiapan penelitian dan
reviu dengan checklist
mandiri (lampiran hal.40)

1 2 (Sesuai)
Unit Organisasi Eselon I
SETJEN 4
(Penanggungjawab Program)
Mengkoordinasikan
Pagu/Alokasi Anggaran 1. Menetapkan alokasi anggaran per Satker;
2. Menyusun informasi kinerja tingkat kegiatan yang akan
per Program
digunakan oleh satker (Sasaran Kegiatan serta
indikatornya, Output berupa KRO dan RO serta
indikatornya, dan komponen);
3. Penandaan anggaran (budget tagging) pada level RO;
4. Meneliti dan memastikan Pagu Anggaran K/L/Alokasi
Anggaran K/L per program dan per jenis belanja;
5. Memastikan kesesuaian RKA Satker dengan Renstra,
Rencana Kerja (Renja), dan arah kebijakan pimpinan;
6. Memastikan RKA Satker disusun sesuai dengan

kaidah penganggaran;

7. Menyusun/Mengkoordinasikan dokumen pendukung,
antara lain Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference
(TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Gender Budget
Statement (GBS), dan Format Penandaan Anggaran RO.

9 8
SEKJEN a.n. SETJEN

MENTERI PUPR c.q. Biro PAKLN

Menyampaikan RKA-K/L dan KPJM 1. Melakukan kompilasi dan validasi
kepada Kementerian Keuangan c.q.
RKA-K/L Kementerian PUPR
Direktorat Jenderal Anggaran
2. Menyusun Prakiraan Maju 3 (tiga)

tahunan berdasarkan database

RKA-K/L.

3. Menyusun Konsep Surat

Penyampaian RKA-K/L.

AHAN RKA-K/L

) 5 Tim Peneliti RKA-K/L:
1. Biro Perencanaan
6 SETJEN
ITJEN c.q. Biro PAKLN Anggaran dan Kerja
Tim Reviu (APIP) Sama Luar Negeri;
2. Biro Keuangan;
3. Biro Kepegawaian;
4. Biro Pengelolaan;
Barang Milik Negara;
5. Pusat Data dan;
Teknologi Informasi;
6. BPIW*.

Melakukan Reviu RKA-K/L Eselon I Melakukan Penelitian RKA-K/L Eselon I
beserta dokumen pendukungnya. beserta dokumen pendukungnya.

KKR KKP/ Selain melakukan Penelitian,
CHR CHPA Biro PAKLN dibantu
LHR BPIW* untuk:
1. Mengkoordinasikan
KESEPAKATAN
Sasaran Strategis,
7 Sasaran Program, dan
Unit Organisasi Eselon I Sasaran Kegiatan beserta
indikatornya;
(Penanggungjawab Program) 2. Mengkoordinasikan
target-target Kementerian
dengan target-target
program lainnya.

i 1. Melakukan Perbaikan RKA-K/L

berdasarkan Hasil Reviu dan Penelitian;

) 2. Menyampaikan Perbaikan RKA-K/L

e kepada Setjen c.q. Biro PAKLN.

t

ALUR PENELAAHAN RKA-K/L

PENJELASAN ALUR PENELAAHAN RKA-K/L

01 Sekretariat Jenderal menyampaikan Pagu/Alokasi Anggaran per
Program kepada seluruh Unit Eselon I.

02 Pejabat Eselon I sebagai Penanggungjawab Program memeriksa
rincian Pagu/Alokasi Anggaran Program beserta rincian kegiatan

Inisiatif Baru yang menjadi tugasnya. Selanjutnya melakukan

pendistribusian alokasi anggaran dan target Output Prioritas pada

tingkat Eselon II/Satuan Kerja.

03 Satuan Kerja menyusun Kertas Kerja (KK) RKA Satker sesuai
dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, Satker

juga menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan dalam

proses Penelitian di Unit Eselon I dan Penelaahan RKA-K/L di

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

04 Unit Eselon I melakukan Penelitian terhadap KK RKA Satker dan
memastikan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran K/L per program dan

per jenis belanja. Penelitian difokuskan terhadap efisiensi alokasi

anggaran dan rencana pencapaian target Output Prioritas yang

tertuang dalam Kertas Kerja RKA Satker.

05 Pejabat Eselon I sebagai Penanggungjawab Program
menyampaikan RKA-K/L kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro

PAKLN untuk diteliti dan kepada APIP (Inspektorat Jenderal)

untuk direviu.

06 Hasil penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro
PAKLN disampaikan kepada APIP KemenPUPR untuk direviu.

07 Hasil reviu RKA-K/L disampaikan kepada: Unit Eselon I dan
Sekretariat Jenderal c.q Biro/Unit Perencanaan K/L.

08 Sekretariat Jenderal c.q Biro/Unit Perencanaan K/L dapat
memberikan tanda “@” pada RKA-K/L yang selanjutnya akan

menjadi catatan di halaman IV DIPA.

09 Unit Eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan
sebagai penaggungjawab program melakukan perbaikan atau

penyesuaian RKA-K/L Unit Eselon I.

10 RKA-K/L Unit Eselon I yang telah diperbaiki atau disesuaikan
disampaikan Kembali kepada Sekretariat Jenderal c.q Biro

Perencanaan Anggaran dan KLN.

Sekretaris Jenderal a.n. Menteri menyampaikan RKA-K/L lingkup
11 Kementerian dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) kepada

Kementerian Keuangan c.q Dirjen Anggaran.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 3

ALUR PENELAAHAN RKA-K/L

MATRIKS PENYUSUNAN, PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/L

PENYUSUNAN RKA-K/L DAN PENELITIAN AWAL PENELITIAN AKHIR REVIU

SETJEN ESELON I SATKER BIRO PAKLN ITJEN

Menyampaikan Melakukan pendistribusian Menyusun Penelitian RKA-K/L Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP
Pagu/Alokasi alokasi anggaran dan Kertas Kerja Unit Eselon I oleh K/L difokuskan pada:
Anggaran per target Output Prioritas (KK) RKA Sekretariat Jenderal Kelayakan anggaran untuk
Program kepada pada tingkat Eselon II/ Satuan Kerja c.q. Biro PAKLN menghasilkan sebuah Keluaran;
seluruh Unit Satuan Kerja dengan sesuai dengan dilakukan melaui Kepatuhan dalam penerapan kaidah-
Eselon I sesuai mempertimbangkan beban alokasi verifikasi atas kaidah perencanaan penganggaran
kebutuhan untuk tugas yang akan anggaran yang kelengkapan dan antara lain penerapan standar biaya
mencapai sasaran dikerjakan dan kewajiban telah ditetapkan, kebenaran dokumen masukan, standar biaya keluaran, dan
dan kegiatan yang lain yang perlu dengan yang dipersyaratkan standar struktur biaya, penggunaan
telah ditetapkan dilaksanakan. memperhatikan serta kepatuhan dalam akun, hal- hal yang dibatasi,
dalam Rencana pemenuhan penerapan kaidah- pengalokasian anggaran untuk kegiatan
Kerja Pemerintah Melakukan Penelitian target Output kaidah perencanaan yang didanai dari PNBP, pinjaman atau
(RKP) terhadap KK RKA Satuan Prioritas yang anggaran. hibah dalam negeri, dan SBSN,
Kerja. Penelitian tertuang dalam penganggaran badan layanan umum,
difokuskan terhadap RKA-K/L Hasil penelitian RKA- kontrak tahun jamak, dan
efisiensi alokasi anggaran K/L oleh Sekjen c.q pengalokasian anggaran yang akan
dan rencana pencapaian Biro PAKLN diserahkan menjadi penyertaan modal
target Output Prioritas disampaikan kepada negara pada badan usaha milik negara;
yang tertuang dalam APIP Kementerian Rincian anggaran yang digunakan untuk
Kertas Kerja RKA Satuan Pekerjaan Umum dan mendanai inisiatif baru dan/atau rincian
Kerja. Selain itu Unit Perumahan Rakyat anggaran angka dasar yang mengalami
Eselon I juga melakukan untuk direviu. Unit perubahan pada level komponen.
penyusunan RKA-K/L Unit Eselon I yang memiliki
Eselon I setelah seluruh alokasi anggaran dan Hasil reviu RKA-K/L disampaikan
KK RKA-K/L selesai sebagai kepada:
disusun dan diteliti beserta penanggungjawab a. Unit Eselon I yang memiliki alokasi
dokumen pendukung. program melakukan anggaran (portofolio) dan sebagai
perbaikan dan penanggung jawab program untuk
penyesuaian apabila dilakukan perbaikan atau penyesuaian
diperlukan. apabila diperlukan;dan
b. Sekretariat Jenderal/Sekretariat
Utama/Sekretariat c.q Biro/Unit
Perencanaan Kementerian/Lembaga.

TANGGAPAN DARI REVIU ITJEN

- Unit Eselon I yang - Sebagai tindak lanjut -

memiliki alokasi anggaran penelitian dan reviu 4

(portofolio) dan sebagai RKA-K/L, Sekretariat

penaggungjawab program Jenderal/Sekretariat

melakukan perbaikan atau Utama/Sekretariat c.q

penyesuaian RKA-K/L Unit Biro/Unit Perencanaan

Eselon I berdasarkan: K/L dapat memberikan

a) Hasil penelitian tanda “@” pada

Sekretariat Jenderal c.q RKAK/L yang

Biro PAKLN dan/atau; selanjutnya akan

b) Hasil reviu APIP menjadi catatan di

Kementerian PUPR. halaman IV DIPA

RKA-K/L unit eselon I
yang telah diperbaiki atau
disesuaiakan disampaikan
kepada Sekretariat
Jenderal c.q Biro PAKLN
untuk dihimpun menjadi
RKA-K/L Lingkup
Kementerian PUPR

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Penelaahan Internal
oleh Pembina Program

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PENELAAHAN INTERNAL

Penelaahan Internal
oleh Pembina Program

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Penelaahan internal oleh Pembina Program
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah
kegiatan awal yang dilaksanakan dalam
rangkaian kegiatan penelaahan usulan RKA-K/L
sebelum dilakukan penelitian oleh Sekretariat
Jenderal c.q. Biro/Unit Perencanaan K/L, untuk
selanjutnya direviu oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah K/L (APIP K/L) dalam hal ini
adalah Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Ruang lingkup dan tujuan Penelaahan
internal oleh Pembina Program Direktorat
Jenderal Bina Konstruksi:

1. Menetapkan alokasi anggaran per Satker;
2. Menyusun informasi kinerja tingkat kegiatan yang akan digunakan

oleh satker (Sasaran Kegiatan serta indikatornya, Output berupa KRO
dan RO serta indikatornya, dan komponen);
3. Penandaan anggaran (budget tagging) pada level RO;
4. Meneliti dan memastikan Pagu Anggaran K/L/Alokasi Anggaran
K/L per program dan per jenis belanja;
5. Memastikan kesesuaian RKA Satker dengan Renstra, Rencana
Kerja (Renja), dan arah kebijakan pimpinan;
6. Memastikan RKA Satker disusun sesuai dengan kaidah
penganggaran;
7. Menyusun/Mengkoordinasikan dokumen pendukung, antara lain
Kerangka Acuan Kerja/Term Of Reference (TOR), Rincian Anggaran
Biaya (RAB), Gender Budget Statement (GBS), dan Format
Penandaan Anggaran RO.

Catatan:
Sebelum dilakukan Penelitian (Setjen) dan Reviu (Itjen), tim Program
Anggaran Pusat dan setiap Satker mempersiapkan dengan melakukan
checklist/penelaahan mandiri.
Adapun form checklist Penelaahan mandiri oleh Satker untuk persiapan
Penelitian dan Reviu RKA-KL dapat dilihat pada lampiran hal.40, dan
Form Checklist Penelaahan mandiri oleh tim Program Anggaran pusat
untuk persiapan Penelitian dan Reviu RKA-KL dapat dilihat pada
lampiran hal.41

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 5

PENELAAHAN INTERNAL

Fokus Penelaahan Internal
oleh Pembina Program

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Memastikan kesesuaian RKA Satker dengan Renstra,
Rencana Kerja (Renja), dan arah kebijakan pimpinan

✓ Pastikan Kesesuaian Penempatan KRO-RO.

✓ Pastikan Konsistensi Judul dengan Isi KAK.

✓ Konsistensi lingkup kegiatan KAK dan RAB:
• Kesesuaian jumlah/volume dalam RAB dengan yang disebutkan
dalam KAK;
• Kesesuaian besaran pagu dialokasikan;
• Jumlah dan asal peserta pelatihan atau sertifikasi;
• Jumlah dan asal narasumber;
• Lokasi kegiatan;
• Jenis kegiatan offline/online/hybrid;
• Bentuk dan jumlah kegiatan; dan
• Penggunaan Tenaga Ahli.

✓ Batasan kegiatan/hal-hal yang dibatasi.

✓ Kebijakan tentang penggunaan Tenaga Pendukung Individual (TPI).

✓ Kesesuaian dengan Standar Biaya Keluaran (SBK).

✓ Dukungan terhadap Agenda Utama (Quick Wins) Pembinaan
Konstruksi.

✓ Kesesuaian terhadap target yang akan dicapai.

✓ Pengulangan dari TA Sebelumnya/kegiatan yang berulang.

✓ Potensi terjadinya overlapping.

✓ Catatan tambahan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan.

Adapun contoh form yang dapat digunakan untuk memastikan kesesuaian
RKA Satker dengan Renstra, Rencana Kerja (Renja), dan arah kebijakan
pimpinan dapat dilihat pada lampiran hal.42.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 6

PENELAAHAN INTERNAL

Fokus Penelaahan Internal
oleh Pembina Program

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Memastikan RKA Satker disusun sesuai
dengan kaidah penganggaran

✓ Pastikan kesesuaian Pagu:
• Kesesuaian besaran alokasi belanja pegawai;
• Kesesuaian besaran alokasi belanja operasional;
• Kesesuaian besaran alokasi belanja non operasional; dan
• Kesesuaian besaran alokasi belanja modal.

✓ Pastikan kesesuaian dengan standar biaya untuk setiap harga satuan
yang digunakan:
• Kesesuaian penerapan Standar Biaya Masukan (SBM),
PMK83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023;
• Kesesuaian penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK),
PMK123/PMK.02/2021 tentang SBK TA 2022; dan
• Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang berlaku.

✓ Kesesuaian penggunaan akun/Bagan Akun Standar (BAS). Ketepatan
penggunaan akun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan KEP
331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada BAS.

✓ Kesesuaian data pegawai:
• Jumlah PNS;
• Jumlah Non PNS Substantif; dan
• Jumlah Non PNS Pendukung.

✓ Kesesuaian penandaan anggaran: Target PNBP dan Tagging lainnya.

✓ Kesesuaian akan hal-hal yang dibatasi.

✓ Keterangan mengenai catatan tambahan lainnya yang berkaitan
dengan kaidah penganggaran.

Adapun contoh form checklist yang dapat digunakan untuk memastikan
RKA Satker disusun sesuai dengan kaidah penganggaran dapat dilihat
pada lampiran hal.44.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 7

Penelitian RKA-K/L
oleh Sekretariat Jenderal

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PENELITIAN RKA-K/L

Definisi Penelitian RKA-K/L
oleh Sekretariat Jenderal

Sebelum disampaikan ke Kementerian
Keuangan, RKA-K/L harus dilakukan
penelitian oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro
Perencanaan/Unit Perencanaan K/L, untuk
selanjutnya direviu oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah K/L (APIP K/L) dalam hal
ini adalah Inspektorat Jenderal KemenPUPR.

Penelitian RKA-K/L bertujuan untuk
memastikan kelengkapan dan kebenaran
RKA-K/L yang disusun sebelum
disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu.
Penelitian RKA-K/L dilakukan melalui
verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen yang dipersyaratkan serta
kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah
perencanaan penganggaran.

Hasil penelitian RKA-K/L yang dilakukan oleh 8
Sekretariat Jenderal c.q. Biro PAKLN
selanjutnya disampaikan kepada unit eselon-I
untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan
(jika ada) dan secara paralel disampaikan
kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan
reviu RKA-K/L.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PENELITIAN RKA-K/L

HAL-HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN
SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN RKA-K/L

Dokumen dalam rangka meneliti RKA-K/L, meliputi:

Rencana Kerja K/L (Renja K/L) Kertas Kerja (KK) satker, RKA
dan Rencana Kerja Pemerintah satker dan formulir RKA-K/L

(RKP) tahun anggaran yang Daftar rincian Pagu Anggaran
direncanakan K/L atau Alokasi Anggaran K/L
per satuan kerja (satker) atau
Hasil kesepakatan Eselon-I
trilateral meeting
Surat Clearance belanja TIK
Hasil reviu Angka Dasar (jika ada)
(baseline) dan hasil
Dokumen teknis lainnya yang
pembahasan proposal anggaran disusun oleh satker seperti
Inisiatif Baru (jika ada) perhitungan kebutuhan biaya
pembangunan/renovasi
Target dan pagu penggunaan bangunan gedung negara atau
Penerimaan Negara Bukan yang sejenis, serta data
Pajak (PNBP) (jika ada) dukung teknis lainnya

Rekap Penandaan Anggaran

Surat Pernyataan Eselon-I
atas alokasi Belanja akun 526

Peraturan-peraturan terkait
dengan penganggaran

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 9

PENELITIAN RKA-K/L

FOKUS PENELITIAN RKA-K/L
oleh Sekretariat Jenderal

Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja meliputi volume
Klasifikasi Rincian Output dan indikator Kinerja kegiatan
dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja
K/L dan RKP.

Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu
Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber
dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L atau Alokasi
Anggaran K/L.

Kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran.

Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L, antara lain RKA
satker, Term of Reference/Rincian Anggaran Biaya
(TOR/RAB), dan dokumen pendukung terkait lainnya.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 10

PENELITIAN RKA-K/L

FOKUS PENELITIAN RKA-K/L
oleh Sekretariat Jenderal

Penelitian RKA-K/L Oleh Biro PAKLN

Kesesuaian Pagu Per Program, Per Sumber Dana, Per
Jenis Belanja, Ops/Non Ops.

Multi Years Contract (MYC) dan Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN).

Kegiatan Prioritas.

Kegiatan/Hal-hal yang dibatasi.

Penandaan Anggaran (Budget Tagging): Anggaran
Responsif Gender (ARG).

Penelitian RKA-K/L Oleh Biro Keuangan

Alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kesesuaian Akun/Bagan Akun Standar (BAS). Ketepatan
penggunaan akun sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan
KEP 331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada
BAS.

Utang Piutang.

Kesesuaian biaya sesuai:
PMK 83/PMK.02/2022 tentang SBM TA 2023;
PMK 123 /PMK.02/2021 tentang SBK TA 2022;
Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang berlaku.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 11

PENELITIAN RKA-K/L

FOKUS PENELITIAN RKA-K/L
oleh Sekretariat Jenderal

Penelitian RKA-K/L Oleh BKO

Kesesuaian Data PNS dan Non PNS.
Per Satker, per golongan, per masa jabatan, dan
per jenis jabatan.

Data Gaji PNS dan Honor Non-PNS.

Kebijakan terkait Non PNS.

Penelitian RKA-K/L Oleh Biro PBMN

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).

Objek RKBMN Pengadaan (Pengadaan/sewa KDJ & KDO,
pembangunan Gedung Kantor/Sewa Kantor, Pembangunan
Rumah Negara).

Objek RKBMN Pemeliharaan (BMN yang akan dipelihara
satker (Alat Angkut Darat Bermotor, Gedung Bangunan, BMN
yang nilai perolehannya diatas 100 juta)

Penelitian RKA-K/L Oleh Pusdatin

Pengalokasian Anggaran untuk Aplikasi/Sistem
Informasi.
Catatan : Pembelian laptop sesuai SE Kepala LKPP 9/2022
(max.11,8jt dan TKDN paling sedikit 25%).

Pengelolaan Basis Data.

Clearance bidang TIK.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 12

PENELITIAN RKA-K/L

FOKUS PENELITIAN RKA-K/L
oleh Sekretariat Jenderal

Rekap Fokus Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal

Biro PAKLN

✓ Kesesuaian Pagu Per Program, Per Sumber Dana, Per Jenis Belanja,
Ops/Non Ops.

✓ MYC dan SBSN.
✓ Keg. Prioritas.
✓ Kegiatan yang dibatasi/Pemaketan.
✓ Penandaan Anggaran (Tagging): ARG.

Biro Keuangan
✓ Alokasi PNBP.
✓ Kesesuaian Akun /BAS.
✓ Utang Piutang.
✓ Pengaturan sesuai SBM TA 2023.

BKO
✓ Kesesuaian Data PNS dan Non PNS.
✓ Data Gaji PNS dan Honor Non-PNS.
✓ Kebijakan Non PNS.

Biro PBMN

✓ Pengadaan/sewa KDO.
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
✓ Sewa Kantor, Sewa Rumah, MESS.
✓ RKBMN.

Pusdatin

✓ Pemanfaatan Aplikasi/Sistem Informasi.
✓ Pengelolaan Basis Data.
✓ Clearance bidang TIK.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 13

PENELITIAN RKA-K/L

FOKUS PENELITIAN RKA-K/L
oleh Sekretariat Jenderal

POIN PENTING PENELITIAN SEGMEN AKUN

Akun Ekstrakomptabel Adanya akun-akun ekstrakomptabel yaitu
akun untuk pembelian aset yang dibawah
nilai kapitalisasi.

Hibah dan transfer Perlu adanya kejelasan maksud transaksi
pengadaan aset apakah akan dihibahkan
atau ditransfer.

Belanja Penanganan Masih ditemukan kesalahan penggunaan
Pandemi COVID-19 akun Belanja - Penanganan Pandemi
COVID-19

Belanja Modal Pengeluaran anggaran dalam rangka
perolehan asset tetap dan asset lainnya
yang memenuhi batas-batas kapitalisasi
serta memberi masa manfaat lebih dari 1
(satu) periode akuntansi

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 14

PENELITIAN RKA-K/L

FOKUS PENELITIAN RKA-K/L
oleh Sekretariat Jenderal

POIN PENTING PENELITIAN STANDAR BIAYA (1/2)

Paket meeting Satuan paket yang disediakan oleh pihak
ke-3 dalam hal ini hotel untuk kegiatan
Honorarium rapat/pertemuan di luar kantor, untuk tahun
Narasumber & 2023 masih sama dengan tahun 2022
Moderator apabila akan melaksanakan kegiatan paket
meeting diharuskan untuk melibatkan
Kementerian/Lembaga lain sebagai peserta,
bukan narasumber.

Satuan biaya yang diberikan kepada
narasumber dan moderator yang diharuskan
dari luar kementerian.

Honorarium Honorarium penanggungjawab pengelola
Penanggungjawab anggaran dan pejabat pengadaan barang
Pengelola Anggaran & jasa yang telah diberikan tunjangan jabatan
Pejabat Pengadaan fungsional diberikan 40% dari SBM
Barang/Jasa

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 15

PENELITIAN RKA-K/L

FOKUS PENELITIAN RKA-K/L
oleh Sekretariat Jenderal

POIN PENTING PENELITIAN STANDAR BIAYA (2/2)

Honorarium Sekretariat Batasan maksimal di Kementerian PUPR
Tim Pelaksana Kegiatan akan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan adalah 2 honorarium Kegiatan

Biaya Paket Data dan Biaya mengikuti ketentuan SBM dan SE
Komunikasi 21/SE/M/2020, namun pelaksanaan perlu
dilakukan secara selektif karena sudah
masuk ke new normal dan kegiatan tatap
muka sudah mulai berjalan

Pengadaan Kendaran Masih menunggu standar biaya pengadaan
Dinas kendaraan listrik dengan terbitnya Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang
penggunaan kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai sebagai KDO. Menurut
SBM pengadaan kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai dapat mengacu pada harga
pasar

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 16

Reviu RKA-K/L oleh
Inspektorat Jenderal

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

REVIU RKA-K/L 17

Definisi Reviu RKA-K/L
oleh Inspektorat Jenderal

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan
RKA-K/L oleh auditor APIP K/L, untuk memberikan
keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKA-K/L
telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau
Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja
K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI
dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN,
standar biaya, kebijakan redesain sistem perencanaan
dan penganggaran, dan kebijakan pemerintah lainnya
serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran
dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga
untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat
Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara
fungsional melaksanakan pengawasan intern yang
bertanggung jawab langsung kepada Menteri atau
Pimpinan Lembaga.

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas
penyusunan dokumen rencana keuangan yang
bersifat tahunan berupa RKA-K/L dan dokumen
sumber yang dilakukan secara terbatas pada
TOR/RAB, serta dokumen pendukung terkait
lainnya. Ruang lingkup reviu tidak mencakup
pengujian atas sistem pengendalian intern dan
pengujian atas respon permintaan keterangan
yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

REVIU RKA-K/L

SASARAN Agar Menteri/Pimpinan Lembaga memperoleh
REVIU keyakinan bahwa penyusunan RKA-K/L dan data
pendukung telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L
dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas,
Renja K/L, RKP, standar biaya, dan kebijakan-kebijakan
ekonomis, efisiensi, dan efektivitas anggaran dalam rangka
mewujudkan prinsip value for money serta memenuhi
kaidah perencanaan penganggaran, termasuk hasil
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)
telah disusun berdasarkan Pedoman Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran.

Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dilaksanakan
pada saat penyusunan RKAK/L oleh unit eselon-I
yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan
sebagai penanggung jawab program setelah
ditetapkannya Pagu Anggaran K/L, dan
penyesuaian RKA-K/L oleh unit eselon-I yang
memiliki alokasi anggaran (portofolio) setelah
diperolehnya Alokasi Anggaran K/L. Oleh karena
itu, unit penyusun bertanggung jawab untuk
melaksanakan perbaikan/penyesuaian RKA-K/L.

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA-K/L
oleh APIP K/L tidak menambah layer proses
perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, reviu
RKA-K/L dapat dilaksanakan secara paralel
bersamaan dengan pembahasan RKA-K/L antara
unit eselon-I dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro
Perencanaan Kementerian/Lembaga.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 18

REVIU RKA-K/L

Fokus Reviu RKA-K/L
oleh Inspektorat Jenderal

Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan suatu Klasifikasi
1 Rincian Output (KRO).

2 Kepatuhan dalam Penerapan Kaidah-kaidah Perencanaan
Penganggaran:

✓ Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

✓ Penerapan Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya

Keluaran (SBK), dan Standar Struktur Biaya (SSB).

✓ Pengalokasian Anggaran yang diserahkan menjadi

penyertaan modal negara pada BUMN.

✓ Pengalokasian Anggaran untuk kegiatan yang didanai dari

PNBP, PHLN, dan SBSN.

✓ Kontrak Tahun Jamak (MYC).

✓ Hal-hal yang Dibatasi (termasuk penggunaan produk

impor).

✓ Pengalokasian Anggaran Responsif Gender (ARG).

✓ Penggunaan Akun.

Kepatuhan dalam mencantumkan penandaan anggaran

3 sesuai dengan kategori pada semua rincian output yang
dihasilkan.

Kelengkapan Dokumen Pendukung RKA-K/L (RKA Satker,
4 TOR/RAB, dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya).

Kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang

5 digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/atau rincian
anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada

level komponen.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 19

REVIU RKA-K/L

Hal-hal yang HARUS dialokasikan dalam RKA-K/L

Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker
yang sifatnya mendasar yaitu Pembayaran gaji dan
tunjangan, Operasional dan pemeliharaan kantor,
Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana
teknologi informasi dan komunikasi.

Kebutuhan anggaran dalam rangka memenuhi tugas
dan fungsi satker.

Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan
yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah
luar negeri. (apabila ada pengalokasiannya dalam
keluaran teknis).

Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang
bersifat tahun jamak, pembayaran tunggakan,
penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya dan
penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga termasuk
pelaksanaan hasil keputusan pengadilan yang bersifat
tetap (inkracht) dimana pada amar putusan terdapat
perintah untuk membayar sejumlah uang.

Program dan/atau kegiatan lintas yang mendukung
pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas
pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan
daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada
pengalokasiannya dalam keluaran teknis).

Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan
Program/Kegiatan yang sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan (apabila ada pengalokasiannya
dalam keluaran teknis).

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 20

REVIU RKA-K/L

Hal-hal yang DIBATASI untuk dialokasikan dalam RKA-K/L

Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar,
pertemuan, lokakarya, dan sejenisnya yang dilaksanakan
di luar kantor serta peresmian kantor/proyek. Untuk
peruntukan tersebut dibatasi pada hal-hal yang sangat
penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak
langsung menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
satker, seperti: mess, wisma, rumah dinas/rumah
jabatan, gedung pertemuan.

Pengadaan kendaraan dinas, kecuali kendaraan
fungsional, kendaraan untuk satker baru yang sudah
ada persetujuan MENPANRB, kendaraan yang secara
teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan kendaraan
roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput
pegawai (dapat dialokasikan secara sangat selektif).

Penggunaan produk impor, belanja yang tercantum
dalam RKA-K/L mengoptimalkan penggunakan produksi
dalam negeri dan membatasi penggunaan produk Impor.

Asuransi BMN tertentu. Dalam rangka mengamankan
BMN khususnya di daerah rawan bencana, dapat
dilakukan pengasuransian BMN sesuai dengan kondisi
keuangan negara dengan mempedomani Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pengasuransian BMN.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 21

REVIU RKA-K/L

Reviu Redisain Sistem Perencanaan Penganggaran
dan Kelengkapan Data Dukung RKA-K/L

Tujuan:
Untuk memastikan RKA-K/L telah disusun sesuai dengan redisain sistem
perencanaan penganggaran dan dilengkapi antara lain data dukung Renja-K/L dan
informasi Kinerja, Surat Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN/Kepala
Bappenas terkait Pagu Indikatif K/L, Pagu Anggaran K/L, Alokasi Anggaran K/L,
TOR/RAB.

✓ Pastikan penyusunan RKAK/L telah sesuai dengan redisain sistem perencanaan
penganggaran.

✓ Dapatkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
• Renja-K/L dan informasi Kinerja, Surat Bersama Menteri Keuangan dengan
Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait Pagu Indikatif K/L, Pagu Anggaran K/L,
Alokasi Anggaran K/L;
• TOR, RAB, dan dokumen pendukung lainnya;
• Data RKA-K/L ;
• Data SIMAK-BMN dan RKBMN Hasil Penelaahan;
• Rekap Penandaan Anggaran (budget tagging);
• Surat Pernyataan Eselon I atas alokasi Belanja 526 (jika ada);
• Surat Clearance belanja TIK (jika ada); dan
• Dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan pelaksanaan reviu.

Reviu atas Kesesuaian Alokasi Anggaran dengan Pokok-pokok
Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga

Tujuan:
Untuk memastikan alokasi anggaran telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan
belanja Kementerian/Lembaga .

Pastikan alokasi anggaran telah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan belanja K/L
serta kebijakan ekonomis, efisiensi, efektivitas anggaran dalam rangka mewujudkan
prinsip value for money, yaitu:
• Membatasi belanja yang urgensinya rendah seperti rapat luar kantor, perjalanan

dinas, konsinyering dan honor tim;
• Melakukan prioritasisasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
• Mengoptimalkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan;
• Mengutamakan pencapaian output dan outcome;
• Meningkatkan kepatuhan dalam regulasi pelaksanaan Anggaran.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 22

REVIU RKA-K/L

Reviu atas Kepatuhan Penerapan Kaidah-kaidah Perencanaan
Penganggaran - Standar Biaya

Tujuan:
Untuk memastikan alokasi anggaran tidak melebihi Standar Biaya (Masukan,
Keluaran, dan Struktur Biaya) dan jumlah frekuensi/volume telah mempertimbangkan
prinsip efisiensi dan tidak melebihi jumlah BMN dalam SIMAK-BMN/RKBMN Hasil
Penelaahan.
Pastikan alokasi anggaran pada RKA-K/L tidak melebihi standar biaya (masukan,
keluaran) dan sesuai dengan standar struktur biaya.

Reviu atas Kesesuaian Akun pada RKA-K/L

Tujuan:
Untuk memastikan bahwa penggunaan akun belanja dalam RKA K/L telah sesuai
dengan bagan akun standar.
Pastikan akun belanja pada RKA-K/L telah sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Bagan Akun Standar serta Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan mengenai Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 23

REVIU RKA-K/L

Reviu atas Hal-hal yang Harus Dialokasikan dalam RKA-K/L

Tujuan:
Untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dalam RKA-K/L telah dialokasikan
anggaran untuk antara lain: (1) Rincian Output layanan perkantoran, (2) Klasifikasi
Rincian Output tugas dan fungsi satker, (3) program/kegiatan yang mendukung
pencapaian prioritas nasional, prioritas bidang dan/atau prioritas pembangunan
daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada), (4) kegiatan lanjutan yang bersifat
tahun jamak (bila ada), dan/atau (5) dana pendamping untuk kegiatan yang
anggarannya bersumber dari PHLN.

1. Belanja Pegawai.
Pastikan alokasi anggaran pada RKA-K/L dan KK RKAK/L satker untuk gaji dan
tunjangan serta uang makan dilakukan dengan berbasis data yang terdapat pada
aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP).

2. Belanja Barang
Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor serta Biaya Pemeliharaan dan Operasional
Kendaraan Dinas:
✓ Pastikan volume pada RKA-K/L telah sesuai dengan jumlah BMN yang tercatat
pada SIMAK-BMN/RKBMN.
✓ Pastikan tidak dialokasikan anggaran pemeliharaan untuk BMN dengan kondisi
rusak berat dan untuk sarana kantor/kendaraan dinas yang diadakan melalui
mekanisme sewa. Pastikan harga satuan RKA-K/L tidak melebihi SBM.

Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan:
✓ Pastikan volume RKA-K/L tidak melebihi luas BMN berupa Gedung/ Bangunan

yang tercatat pada SIMAK BMN/RKBMN.
✓ Pastikan harga satuan RKA-K/L tidak melebihi SBM.
✓ Pastikan tidak dialokasikan anggaran pemeliharaan untuk BMN dengan kondisi

rusak berat.
✓ Pastikan biaya pemeliharaan untuk gedung yang disewa dialokasikan

berdasarkan kontrak/perjanjian dengan penyedia gedung, apakah termasuk
dalam total harga sewa atau tidak.
✓ Lakukan pengujian status penggunaan BMN atau status pemanfaatan BMN
guna memastikan tidak terdapat duplikasi biaya pemeliharaan gedung yang
dipergunakan bersama beberapa satuan kerja.
✓ Lakukan pengujian kesesuaian volume luas bangunan (m2) pada RKAK/L
dengan volume luas bangunan (m2) pada SIMAK BMN atau RKBMN (jika ada).
✓ Pastikan penggunaan akun Belanja Barang Operasional Lainnya dan/atau
Belanja Barang Non Operasional Lainnya mengacu kepada ketentuan yang
berlaku.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 24

REVIU RKA-K/L

Reviu atas Alokasi Anggaran Terkait Hal-hal Yang Dibatasi

Tujuan:
Memastikan alokasi anggaran untuk hal-hal yang yang dibatasi telah dilengkapi data
dukung dan telah memperhatikan prinsip kewajaran, efisiensi anggaran serta sesuai
dengan ketentuan Tata Cara Petunjuk dan Penyusunan RKA-K/L.

Alokasi Anggaran Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan
dan Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Kantor

1. Dapatkan Data Dukung lainnya berupa:
a. Pricelist/brosur/e-katalog.
b. Untuk satker baru, surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB) terkait Ijin Prinsip pembentukan
satker atau penambahan unit organisasi.

2. Pastikan volume pada RKAK/L terkait Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan:
a. Telah sesuai dengan standar kebutuhan (jumlah) pada RKBMN.
b. Untuk satker baru,pastikan terdapat Surat Keputusan Menteri PAN dan RB
terkait Ijin Prinsip pembentukan satker atau penambahan unit organisasi.
Disamping itu, satker dapat melakukan alternatif pemenuhan kebutuhan melalui
sewa kendaraan sepanjang telah masuk dalam RKBMN.

3. Pastikan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan dan Operasional
Kantor yang diusulkan telah sesuai standar barang/spesifikasi teknis berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Barang dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional
Jabatan Di Dalam Negeri.

4. Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada RKA-K/L dengan TOR/RAB dan
data dukung (pricelist/ brosur/ekatalog) serta harga satuan tidak melebihi SBM.

5. Pastikan Struktur Biaya dalam RKA-K/L telah sesuai.

Alokasi Anggaran Pembangunan Mess, Wisma, Gedung Pertemuan

1. Dapatkan Data Dukung lainnya berupa:
a. Surat persetujuan dari Menteri;
b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari
Dirjen Cipta Karya KemenPUPR.

2. Pastikan alokasi anggaran pengadaan/pembangunan mess, wisma, gedung
pertemuan telah memperhatikan kebutuhan dan prinsip kewajaran serta
dilengkapi dokumen pendukung.

3. Pastikan Struktur Biaya dalam RKA-K/L telah sesuai.
4. Pastikan telah dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan penghapusan

bangunan/gedung ke Pengelola Barang (bila dibangun di tanah yang sudah ada
bangunan/gedung lama).

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 25

REVIU RKA-K/L

Reviu atas Alokasi Anggaran dengan Sumber Dana PNBP (Bukan Satker BLU)

Tujuan:
Untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran dengan sumber dana PNBP
bukan satker BLU telah sesuai dengan ketentuan.

1. Dapatkan dokumen pendukung lainnya berupa:
a. Regulasi terkait dengan pengelolaan PNBP (UU PNBP, PP Pengelolaan
PNBP, dan PMK Tata Cara Pengelolaan PNBP).
b. Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana
yang berasal dari PNBP.

2. Teliti apakah nomenklatur kegiatan telah menggunakan nomenklatur kegiatan
sesuai dengan tabel referensi pada aplikasi RKA-K/L.

3. Teliti apakah penuangan kegiatan dan besaran anggaran dalam RKA-K/L telah
berpedoman pada:
a. Regulasi yang mengatur mengenai tata cara penggunaan PNBP yang
bersumber dari kegiatan tertentu.
b. Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan dana yang
berasal dari PNBP.
c. Angka pagu penggunaan PNBP berdasarkan penetapan Menteri Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

4. Teliti apakah dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan/atau sesuai dengan
ketentuan tentang mengenai persetujuan penggunaan dana yang berasal dari
PNBP.

5. Pastikan kebenaran penggunaan akun pembayaran honor pengelola kegiatan
PNBP (honor atasan langsung bendahara, bendahara, dan anggota sekretariat)
menggunakan akun belanja barang operasional, yaitu honor yang terkait dengan
operasional satker, sedangkan honor kegiatan non operasional yang bersumber
dari PNBP menggunakan akun honor yang terkait dengan Output Kegiatan.

6. Lakukan pengujian atas kepatuhan penerapan baik standar biaya keluaran,
standar biaya masukan dan standar struktur biaya.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 26

REVIU RKA-K/L

Reviu atas Alokasi Anggaran Pengadaan Bangunan/Gedung

Tujuan:
Untuk memastikan alokasi anggaran pengadaan gedung/bangunan (1) luasnya telah
sesuai dengan RKBMN Hasil Penelaahan, (2) tidak melebihi perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari Ditjen Cipta Karya KemenPUPR,
dan (3) telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1. Dapatkan Data Dukung lainnya, berupa:
a. Status kepemilikan tanah.
b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari
Ditjen Cipta Karya KemenPUPR.
c. Persetujuan penghapusan bangunan/gedung dari Pengelola Barang (bila
dibangun di tanah yang sudah ada bangunan/gedung lama).
d. Persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan atau Menteri/pimpinan
lembaga/PA bersangkutan untuk pembangunan dengan mekanisme MYC.
e. Untuk pengadaan rumah negara dengan mekanisme pembelian, brosur rumah
dari developer (lebih dari satu brosur). Teliti apakah nomenklatur kegiatan telah
menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada
aplikasi RKA-K/L.

2. Pastikan luas gedung kantor atau tipe rumah negara yangakan dibangun tidak
melebih RKBMN.

3. Pastikan alokasi anggaran pada RKA-K/L dan TOR/RAB tidak melebihi data
dukung perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara
dari Ditjen Cipta Karya KemenPUPR. Khusus untuk rumah negara dengan
metode pembelian, tidak melebihi data dukung berupa brosur rumah dari
developer.

4. Pastikan Struktur Biaya dalam RKA-K/L telah sesuai.
5. Pastikan kewajaran harga (Rp/m2) antara harga satuan renovasi gedung kantor

dengan harga satuan renovasi rumah negara.
6. Pastikan telah dilengkapi dengan surat permohonan persetujuan penghapusan

bangunan/gedung ke pengelola barang (bila dibangun di tanah yang sudah ada
bangunan/gedung lama).

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 27

REVIU RKA-K/L

Reviu atas Alokasi Anggaran Rehabilitasi/Renovasi
Gedung Kantor/Rumah Negara

Tujuan:
Untuk memastikan alokasi anggaran tidak melebihi perhitungan kebutuhan biaya
pembangunan bangunan/gedung negara dari Ditjen Cipta Karya KemenPUPR dan
telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

1. Lakukan Penelaahan atas TOR, RAB, RKA-K/L dan data dukung lainnya:
a. Status kepemilikan tanah.
b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari
Ditjen Cipta Karya KemenPUPR.

2. Pastikan kesesuaian alokasi anggaran pada data RKA-K/L dengan TOR/RAB dan
tidak melebihi data dukung perhitungan kebutuhan biaya pembangunan
bangunan/gedung negara atau perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/
renovasi bangunan/gedung negara atau yang sejenis dari konsultan perencana
negara setempat (untuk satker di luar negeri).

3. Pastikan struktur biaya terdiri dari biaya konsultan perencana, biaya konsultan
pengawas/manajemen konstruksi, biaya penyedia jasa konstruksi (fisik), dan
biaya pengelola kegiatan (honor panitia dan PPHP). Pastikan Struktur Biaya
dalam RKA-K/L telah sesuai.

4. Pastikan alokasi anggaran sesuai struktur biaya tidak melebihi interpolasi sesuai
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

5. Pastikan kewajaran harga (Rp/m2) antara harga satuan renovasi gedung kantor
dengan harga satuan renovasi rumah negara.

6. Bila data dukung berupa:
a. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan/gedung negara dari
Ditjen Cipta Karya KemenPUPR; dan
b. Perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/gedung
negara atau yang sejenis dari konsultan perencana negara setempat (untuk
satker perwakilan di luar negeri), tidak tersedia sampai dengan reviu Alokasi
Anggaran K/L, maka akan dicantumkan dalam CHR.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 28

REVIU RKA-K/L

Reviu atas Pengalokasian Anggaran Responsif Gender (ARG)

Tujuan:
Untuk menguji kualitas dan relevansi Anggaran Responsif Gender.

1. Dapatkan dokumen pendukung yang berupa GBS (Gender Budget Statement).
2. Pastikan telah dilakukan penandaan dalam anggaran tematik ARG.
3. Pastikan GBS telah memuat unsur kebijakan/program/kegiatan, analisis situasi,

rencana aksi, anggaran, dan dampaknya.
4. Pastikan apakah Program/kegiatan pada GBS merupakan program strategis dan

prioritas, yaitu program/kegiatan yang:
a. mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.
b. merupakan kegiatan prioritas sebagai-mana termuat dalam dokumen

perencanaan K/L, khususnya Renstra.
c. penting dilakukan untuk mengatasi isu gender pada satker terkait.
5. Pastikan apakah analisis situasi menyajikan data isu gender yang jelas dan
relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender.
6. Pastikan terdapat keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana
aksi dan dampaknya.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 29

Penelaahan RKA-K/L oleh
Kementerian Keuangan (DJA)

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PENELAAHAN RKA-K/L

Ruang Lingkup
Penelaahan RKA-K/L oleh
Kementerian Keuangan (DJA)

KRITERIA ADMINISTRATIF

Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan
dokumen yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/L.
Penelaahan kriteria administratif terdiri atas penelaahan
terhadap:

Surat Pengantar RKA-K/L

RKA-K/L

Daftar rincian pagu anggaran atau alokasi anggaran
per satker/eselon I

RKA Satker

Rencana Bisnis Anggaran untuk Satker Badan
Layanan Umum

Persetujuan Komisi terkait di DPR RI

Dalam hal penelaahan online, dokumen-dokumen yang
digunakan dalam penelaahan RKA-K/L sudah berbentuk hasil
pindaian dan/atau dokumen digital, dan diupload di sistem.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 30

PENELAAHAN RKA-K/L

Ruang Lingkup
Penelaahan RKA-K/L oleh
Kementerian Keuangan (DJA)

KRITERIA SUBSTANTIF

Kriteria substantif bertujuan untuk meneliti relevansi,
konsistensi, dan/atau komparasi dari setiap bagian RKA-K/L
dengan kebijakan efektivitas dan efisiensi belanja K/L dalam
rangka menjalankan prinsip value for money. kriteria
substantif terdiri atas:

Relevansi antara Rincian Output, Komponen, Akun, dan
detil belanjanya.
Komparasi antara anggaran keluaran (output), terdiri
KRO-RO, tahun yang direncanakan dengan realisasi
anggaran untuk keluaran (output)/KRO-RO yang sama
dengan tahun sebelumnya.
Memastikan bahwa anggaran untuk KRO-RO baru
konsisten dengan KRO-RO yang sifatnya serupa atau
yang sama dengan tahun sebelumnya.

Relevansi data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L.

Relevansi antara Klasifikasi Rincian Output dengan Rincian
Output.
Relevansi antara keluaran (output) dengan Sasaran
Kegiatan dan Sasaran Program, khususnya untuk KRO-RO
baru yang tidak ada di dalam pagu indikatif dan/atau pagu
anggaran.
Kesesuaian pencapaian sasaran kinerja dalam RKA-K/L
dengan Renja K/L dan RKP.

Kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran (pada level
Rincian Output).
Menilai perhitungan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun
kedepan.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 31

PENELAAHAN RKA-K/L

Dokumen yang Harus Dipersiapkan
dalam Penelaahan RKA-K/L oleh
Kementerian Keuangan (DJA)

Surat tugas penelaahan

RKA-K/L yang telah diteliti oleh Biro
Perencanaan K/L dan direviu oleh APIP K/L

RKA Satker

Daftar Rincian Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran per
satker/eselon I, Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan

Target dan pagu penggunaan PNBP (jika ada)

Rekap Penandaan Anggaran dan ketentuan
mengenai penandaan anggaran

Persetujuan Komisi terkait di DPR RI

Dokumen pendukung lainnya dalam hal terdapat
inisiatif/program/kegiatan/keluaran (output) baru yang dibahas
dalam pertemuan tiga pihak termasuk untuk keluaran (output)
yang dilakukan dengan mekanisme KPBU AP (jika ada)

Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan
Dokumen pendukung terkait lainnya untuk usulan keluaran (output)
baru. Dalam hal TOR dan RAB telah diunggah pada saat penyusunan
draft Renja K/L, K/L menyiapkan softcopy TOR dan RAB

Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan, seperti antara lain:
✓ Surat Pernyataan Eselon I atas alokasi Belanja 526.
✓ Clearance dari Kementerian Komunikasi dan Informasi

dan/atau KemenPAN dan RB, dalam hal Kementerian/Lembaga
mengalokasikan belanja TIK tertentu;
✓ Dokumen lainnya yang dicantumkan dalam surat penyampaian
Pagu Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, yang belum
tercantum dalam Perdirjen Anggaran ini.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 32

PENELAAHAN RKA-K/L

Mekanisme Penelaahan RKA-K/L
Berdasarkan Alokasi Anggaran K/L

Penelaahan ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian data dalam
RKA-K/L dengan alokasi Anggaran K/L. Proses penelaahan RKA-K/L
setelah penetapan Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut:

Proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen
RKA-K/L, termasuk KPJM 3 (tiga) tahun berikutnya, seperti halnya pada
penelaahan pada Pagu Anggaran K/L ditambah persetujuan Komisi terkait di
DPR RI. Dalam penelaahan online, semua dokumen yang diperlukan dalam
penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran sudah di-upload dalam sistem.

Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L tidak mengalami perubahan
(sama dengan Pagu Anggaran K/L), K/L menyampaikan RKA-K/L dan
dokumen pendukung serta mengirim (submit) data RKA-K/L pada aplikasi
yang dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk dilakukan penelaahan.

Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L mengalami perubahan baik
penambahan maupun pengurangan, K/L menyampaikan RKA-K/L dan
dokumen penelaahan serta mengirim (submit) perubahan data RKA-K/L pada
aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan, untuk dilakukan
penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RKA-K/L dengan Pagu
Alokasi Anggaran K/L.

Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L dimaksud lebih besar dari
Pagu Anggaran K/L, penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA satker
dengan kesesuaian tambahan pagu yang difokuskan pada:

a) penambahan jenis keluaran (output) (KRO dan/atau RO), sehingga jenis
dan volumenya bertambah; dan

b) penambahan Komponen (jika ada)/akun/detil yang relevan untuk
menghasilkan keluaran (output).

Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari Pagu Anggaran
K/L, penelahaan dilakukan dengan meneliti RKA satker dengan kesesuaian
pengurangan pagu yang difokuskan pada:

a) pengurangan keluaran (output) (KRO dan/atau RO) dalam rangka
penugasan, sehingga jenis dan volumenya berkurang; dan

b) pengurangan Komponen/akun/detil untuk menghasilkan keluaran
(output) (KRO dan/atau RO) yang sudah ada selain gaji dan tunjangan
yang melekat pada gaji dan Operasional Perkantoran.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 33

PENELAAHAN RKA-K/L

Tindak Lanjut Hasil
Penelaahan RKA-K/L

Hasil penelaahan RKA-K/L dituangkan dalam Catatan Penelaahan
dan ditandatangani oleh pejabat perwakilan dari K/L, Kementerian
PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Pejabat penandatangan
Catatan Penelaahan terdiri atas:

✓ Perwakilan K/L, yaitu pejabat eselon IV/pejabat
fungsional, pejabat eselon III/pejabat fungsional, dan
pejabat eselon II pada Unit Perencana/Biro
Perencanaan K/L.

✓ Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Staf,
pejabat eselon III/pejabat fungsional, dan pejabat
eselon II pada Deputi Sektoral terkait.

✓ Perwakilan Kementerian Keuangan, yaitu: pejabat
eselon IV/pejabat fungsional, pejabat eselon
III/pejabat fungsional, dan pejabat eselon II pada
Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan
Direktorat Anggaran Bidang Politik, Pertahanan,
Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara terkait.

RKA-K/L yang telah ditelaah dan Catatan Penelaahan
yang telah ditandatangani menjadi bahan dalam
penyusunan dan penetapan DHP RKA-K/L oleh
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, dan Direktur Anggaran Bidang
Politik, Pertahanan, Keamanan, dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.

Apabila dari hasil penelaahan terdapat RKA-K/L yang belum sesuai
dengan kaidah dan belum dapat disepakati, K/L diminta untuk melakukan
penyesuaian terlebih dahulu agar RKA-K/L tersebut dapat digunakan
sebagai bahan penyusunan dan penetapan DHP RKA-K/L.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 34

PENELAAHAN RKA-K/L

Hal-hal Khusus dalam
Penelaahan RKA-K/L

PERUBAHAN AKIBAT PENELAAHAN

01 Perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran (output),

indikator, jenis, volume, dan satuan keluaran (output), pada

prinsipnya dapat dilakukan sepanjang:
✓ Telah disepakati dalam proses penelaahan;
✓ Tidak mengubah Keluaran (output) prioritas nasional;
✓ Relevan dengan kegiatan dan indikator Kinerja kegiatan yang

ditetapkan;
✓ Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang

bersangkutan;
✓ Menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran terkini seperti

penerapan program lintas; dan/atau
✓ Adanya tambahan penugasan.

02 Perubahan yang berkaitan dengan rumusan di luar keluaran

(output) seperti sasaran strategis, Program, sasaran Program,

indikator Kinerja Program, Kegiatan, sasaran Kegiatan, dan

indikator Kinerja Kegiatan, apabila dibutuhkan dapat dilakukan

sepanjang telah disepakati dalam proses penelaahan dan

merupakan akibat dari:
✓ Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan

fungsi serta struktur organisasi;
✓ Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti

(Peraturan Presiden, Persetujuan MenPANRB, Keputusan

Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan);
✓ Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam trilateral

meeting baik yang dilakukan bersamaan dengan penelaahan

RKA-K/L atau trilateral meeting yang dilaksanakan terpisah;
✓ Menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran terkini seperti

penerapan program lintas; dan/atau
✓ Telah mendapat persetujuan Komisi terkait di DPR RI.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 35

PENELAAHAN RKA-K/L

Hal-hal Khusus dalam
Penelaahan RKA-K/L

KELUARAN (OUTPUT) CADANGAN

Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi
anggaran yang belum jelas peruntukkannya, alokasi
anggaran tersebut dimasukkan dalam Rincian Output
Cadangan pada level program yang sama (dikompilasi di
tingkat Eselon-I). Rincian Output cadangan digunakan
untuk menampung hal-hal sebagai berikut:

Alokasi anggaran untuk kegiatan/Keluaran (output)
yang bukan merupakan tugas fungsi unit dan belum
ada dasar hukumnya.

Alokasi anggaran untuk kegiatan/keluaran (output)
yang sama dengan TA-1 (tahun sebelumnya)
namun alokasi anggarannya berlebih.

Alokasi anggaran untuk kegiatan/keluaran (output)
Kebijakan Baru yang sejenis dengan keluaran
(output) yang sudah ada, namun alokasi
anggarannya berlebih.

Alokasi anggaran untuk Komponen/detil yang tidak
berkaitan langsung dengan pencapaian keluaran
(output).

Alokasi anggaran untuk Komponen/detil yang
alokasinya berlebih.

Alokasi anggaran yang belum jelas peruntukkannya
dan/atau kegiatan yang belum pernah dianggarkan
sebelumnya (unallocated).

Alokasi anggaran pada keluaran (output) cadangan, dapat digunakan atas
usulan Pejabat Eselon-I Penanggung jawab program/koordinator K/L kepada
Kementerian Keuangan, melalui mekanisme revisi DIPA, berpedoman pada
ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 36

PENELAAHAN RKA-K/L

Hal-hal Khusus dalam
Penelaahan RKA-K/L

PENCANTUMAN TANDA “@” DALAM DHP RKA-K/L

Pencantuman tanda “@” dilakukan oleh Biro Perencanaan/
Unit Perencanaan K/L dan/atau penelaah DJA sebagai
tindak lanjut dari hasil penelaahan berdasarkan Alokasi
Anggaran K/L, terhadap alokasi yang sudah jelas
peruntukannya, namun:

Belum ada dasar hukum pengalokasiannya.

Belum ada naskah perjanjian (PHLN/PHDN) dan
nomor register.

Masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker-
satker daerah.

Masih memerlukan hasil reviu/audit dari Badan
Pengawasan Keuangan.

Belum mendapatkan lembar persetujuan Komisi
terkait di DPR RI.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden mengenai
kebijakan pemotongan anggaran terhadap alokasi
anggaran atau pagu APBN Perubahan tahun
berjalan.

Informasi kinerja (termasuk lokasi kegiatan) dalam
RKA-K/L belum lengkap; dan/atau

Terdapat dokumen pendukung lainnya yang belum
dilengkapi.

Alokasi anggaran yang tercatat dalam DHP RKA-K/L tersebut di atas baru
dapat dilaksanakan/dicairkan setelah dilakukan revisi dengan berpedoman
pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 37

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan penelaahan RKA-K/L diharapkan agar RKA-K/L
akan menjadi lebih berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip value for money
sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,
sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran dan standar akuntansi
pemerintah.

Buku Pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk secara
umum bagi tim program dan anggaran pada satuan kerja dalam kegiatan
penelaahan RKA-K/L di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi,
sehingga dapat lebih terarah dan diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal
yang ditetapkan.

Buku Pedoman ini dapat direvisi sesuai dengan kebijakan dan kondisi
perkembangan berdasarkan regulasi yang berlaku. Untuk itu kritik dan saran
yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan guna
penyempurnaan penulisan buku ini untuk masa mendatang.

Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan dan
penyempurnaan buku ini.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 38

ISTILAH PENTING

RKP: Rencana Kerja Pemerintah, merupakan dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Renstra K/L: Rencana Strategis K/L adalah dokumen perencanaan K/L
untuk periode 5 (lima) tahun.

Trilateral Meeting: Forum penelaahan dalam rangka penyusunan atau
perubahan Renja K/L yang dihadiri oleh Bappenas, Kementerian
Keuangan dan K/L terkait.

Prioritas Nasional: Program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran
RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.

APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR.

RKAK/L: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah
dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut bagian
anggaran.

DIPA: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Sasaran Strategi: Kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L.

Program: Penjabaran kebijakan K/L di bidang tertentu, berisi satu atau
beberapa kegiatan.

Kegiatan: Aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L untuk menunjang
Program.

KRO: Kumpulan rincian output yang disusun dengan mengelompokkan
Output Kegiatan yang sejenis.

RO: Output Kegiatan riil yang sangat spesifik, berfokus pada isu dan/atau
lokasi tertentu.

Komponen: Aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L dalam rangka
pencapaian RO.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI 39