Materi Rekon Fiskal 1771

eTraining Ortax

Rekonsiliasi Fiskal & Pengisian
SPT Tahunan PPh Badan 2019
Yang Efektif

Online Training Ortax
Jakarta, 15 April 2020

Siklus Compliance PPh Badan

Persiapan

Laporan Keuangan Laporan Rekonsiliasi Fiskal

Laporan Keuangan Bukan Konsolidisasi Audited/Non- Rekonsiliasi Fiskal atas
Audited ref. Pasal 68 UU PT No.40/2007 (aset dan/atau Laporan Laba/Rugi
jumlah peredaran usaha ≥ Rp50 Miliar)

SPT 1771 Laporan Ekualisasi Pajak

SPT Induk, Lampiran Ekualisasi Penghasilan PPh Badan-
1771, Lampiran Khusus, Kredit Pajak-DPP PPN Keluaran, Biaya
Lampiran PPh Badan-Kredit Pajak-Penghasilan
Bruto PPh Potput-PPN Masukan

Monitoring

Pembayaran PPh Pasal 29 Pelaporan SPT 1771

Paling lama Paling lama akhir bulan ke-4
sebelum SPT dilaporkan setelah akhir tahun buku

2

Mapping SPT 1771

PPh Final dan Penghitungan Daftar pemegang saham,
Penghasilan yang tidak Penghasilan Neto Fiskal susunan pengurus (1771-V)
Termasuk Objek Pajak
(1771-I) Daftar Penyertaan Modal,
(1771-IV) Hutang dan Piutang (1771-VI)
Perhitungan PPh
Perincian Kurang/Lebih Bayar Pernyataan transaksi dalam
Harga Pokok Penjualan, hubungan istimewa (3A/3B,
Biaya Usaha Lainnya dan (1771-Induk)
Biaya dari Luar Usaha 3A-1/3B-1, 3A-2/3B-2)
Angsuran PPh Pasal 25
(1771-II) (1771-Induk) Daftar fasilitas
penanaman modal (4A/4B)
Daftar penyusutan dan
amortisasi fiskal (1A/1B) Daftar cabang utama (5A/5B)

Perhitungan kompensasi Perhitungan
kerugian fiskal (2A/2B) PPh Pasal 26 ayat (4) (6A/6B)

Kredit Pajak Transkrip kutipan elemen-
Dalam Negeri(1771-III) elemen dari laporan keuangan

Kredit Pajak (8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-
Luar Negeri(7A/7B) 5/8A-6/8B-1/8B-2/8B-3/8B-

4/8B-5/8B-6)

3

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (1)

No. Jenis Lampiran Keterangan

1. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang SPT Kurang Bayar
dipersamakan dengan SSP atas PPh Pasal 29

2. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah Harus disampaikan
diaudit oleh akuntan publik

3. Daftar Nominatif atas Pengeluaran Biaya Promosi Harus disampaikan apabila terdapat pengeluaran biaya promosi
yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

4. Daftar Nominatif terkait Biaya Entertainment Harus disampaikan oleh Wajib Pajak yang mengurangkan biaya
entertainment, jamuan makan, representasi dan sejenisnya.
Daftar Nominatif berisi:
- nomor urut;
- tanggal acara/kegiatan;
- nama dan alamat lokasi acara/kegiatan;
- jenis acara/kegiatan entertainment;
- nominal;
- identitas pihak/relasi penerima entertainment

4

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (2)

No. Jenis Lampiran Keterangan

5. Dokumen Penentuan Harga Transfer Berupa ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal; dan tanda

terima penyampaian Notifikasi atau penyampaian Laporan per

Negara

6. a. Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Harus disampaikan dalam hal : (a) Wajib Pajak badan yang didirikan

Utang dan Modal; dan/atau atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas

b.Laporan Utang Swasta luar negeri saham-saham yang memiliki utang dan mengurangkan biaya

pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak dan/atau (b)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) memiliki utang

swastas luar negeri.

7. Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan Harus disampaikan dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat

bukti/dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditagih timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri,

ayat (1) dan ayat (2) PMK 105/PMK.03/2009 dagang dan jasa lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam PMK tersebut.

5

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (3)

No. Jenis Lampiran Keterangan

8. a. Daftar sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Harus disampaikan dalam hal pemberi kerja memberikan

4 ayat (1) PMK 167/PMK.03/2018 beserta penyusutannya natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari

b.Daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan

kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya berupa

pekerjaan di daerah tertentu penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau

kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan

pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang

kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di

daerah tersebut.

9. Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri yang Harus disampaikan oleh WP yang memiliki penyertaan

Kepemilikan Sahamnya Mulai dari 50% modal, atau secara bersama-sama dengan WPDN lainnya,

memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah

saham yang disetor pada badan usaha luar negeri

6

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (4)

No. Jenis Lampiran Keterangan

10. a. Laporan keuangan; Wajib Pajak dalam negeri dapat mengkreditkan pajak

b.Fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen

dalam hal terdapat kewajiban untuk menyampaikan surat yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung.

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;

c. Perhitungan atau rincian laba setelah pajak dalam 5 (lima)

tahun terakhir; dan

d.Bukti pembayaran pajak penghasilan atau bukti pemotongan

pajak penghasilan atas dividen yang diterima,

dari BULN Non bursa terkendali langsung.

7

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (5)

No. Jenis Lampiran Keterangan

11. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang Harus disampaikan apabila terdapat setoran PPh 26 ayat (4) oleh
dipersamakan dengan SSP atas PPh Pasal 26 ayat (4) Bentuk Usaha Tetap

12. Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi Kantor Laporan Keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh

Pusat BUT akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau

kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi

yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di

negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha

atau kegiatan

8

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (6)

No. Jenis Lampiran Keterangan

13. Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Harus disampaikan oleh BUT yang melakukan penanaman kembali

Realisasi Penanaman Kembali (khusus BUT) seluruh Penghasilan Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan

tertulis atas:

- bentuk penanaman modal yang dilakukan;

- realisasi penanaman kembali yang telah dilakukan.

Pemberitahuan tersebut paling sedikit meliputi:

- jumlah Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan

dari Bentuk Usaha Tetap dan Tahun Pajak yang bersangkutan;

- bentuk penanaman kembali, jumlah realisasi penanaman kembali,

dan Tahun Pajak dilakukan realisasi penanaman kembali.

SPT Tahunan dan pemberitahuan disampaikan ke KPP Terdaftar.

14. Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Harus disampaikan oleh Kontraktor yang bertindak sebagai Operator

Hulu Minyak Gas dan/atau Gas Bumi maupun Partner dalam suatu Wilayah Kerja, dalam melaksanakan

Kontrak Kerja Sama. SPT Tahunan beserta Laporan wajib disampaikan

ke KPP Terdaftar.

9

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (7)

No. Jenis Lampiran Keterangan

15. Laporan dan Surat Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan Harus disampaikan oleh Badan atau lembaga nirlaba yang

atau Lembaga Nirlaba untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan

Kegiatan Pendidikan, Penelitian, atau Pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau

penelitian dan pengembangan. Lampiran terdiri dari:

- Surat Pernyataan;

- Laporan Penyediaan dan Penggunaan Sisa Lebih

pada saat melaporkan SPT Tahunan dan wajib disampaikan

ke KPP Terdaftar.

16. Surat Kuasa Khusus (Konsultan Pajak) SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan
dilampiri dengan: pajak.
a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;
b.Surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak konsultan pajak;
d.Fotokopi Tanda terima SPT tahunan konsultan pajak.

10

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (5)

No. Jenis Lampiran Keterangan

Surat Kuasa Khusus (Karyawan WP) SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan
dilampiri dengan: wajib pajak.
a. Sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal

perpajakan/sertifikat konsultan pajak;
b.Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Karyawan WP;
c. Fotokopi tanda terima SPT Tahunan Karyawan WP;
d.Fotokopi daftar karyawan tetap di SPT Masa PPh Pasal 21.

17 Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran Final PP 46 Tahun Harus disampaikan apabila Wajib Pajak menggunakan

2013 & PP 23 Tahun 2018 penghitungan sesuai PP46 tahun 2013 dan/atau PP23 tahun

2018

11

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (6)

No. Jenis Lampiran Keterangan

18. a. FQR untuk Tahun Pajak yang bersangkutan; dan Harus disampaikan oleh Wajib Pajak di bidang
b. Bukti penyetoran Pajak Penghasilan; usaha hulu minyak dan/gas bumi.

Lampiran khusus penghitungan PPh:
a. Lampiran Khusus Penghitungan Pajak Penghasilan Badan bagi Kontraktor

Kontrak Kerja Sama Migas;
b.Lampiran Khusus Penghitungan Branch Profit Tax/Pajak atas Dividen bagi

Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas;
c. Lampiran Khusus Rincian Biaya pada Tahapan Eksplorasi dalam rangka

Kontrak Kerja Sama Migas atau Lampiran Khusus Rincian Biaya pada
Tahapan Eksploitasi dalam rangka Kontrak Kerja Sama Migas;
d.Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama
Migas;
e.Lampiran Khusus Rincian FTP Share Bagian Kontraktor; dan
f. Lampiran Khusus Laporan Perubahan Participating Interest;

12

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (7)

No. Jenis Lampiran Keterangan

19. Daftar Debitur Kredit Non Performing Harus disampaikan dalam hal bank memiliki debitur yang kreditnya

digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. Daftar debitur

sebagaimana dimaksud memuat nomor urut, nama debitur, alamat,

NPWP, jumlah kredit non-performing yang digolongkan kurang lancar,

diragukan, dan macet, serta jumlah bunga yang terutang (accrual

basis) yang belum diakui sebagai penghasilan pada tanggal laporan

keuangan.

20. Lembar Penghitungan fasilitas pengurangan tarif Pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai

Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan

tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak

dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000.

13

Dokumen Lampiran PER-02/PJ/2019 (8)

No. Jenis Lampiran Keterangan

21. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan Harus disampaikan oleh WP yang melakukan pengurangan zakat atau

yang sifatnya wajib sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto.

22. Surat keterangan dari Biro Administrasi Efek Harus disampaikan bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk PT
yang dapat memperoleh penurunan tarif 5% sebagaimana diatur dalam
PP 77 Tahun 2013 s.t.d.t.d. PP 56 Tahun 2015.

23. Pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang Harus disampaikan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan
mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak
dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan.
pengurangan Pajak Penghasilan badan

14

Rekonsiliasi Fiskal

 Rekonsiliasi Fiskal :
Mekanisme penyesuaian penghasilan/biaya komersial sesuai ketentuan perundang-undangan menurut
ketentuan perpajakan untuk menghasilkan laba/rugi fiskal

15

Beda Tetap & Beda Waktu

Beda Tetap Beda Waktu

• Perbedaan perlakuan • Perbedaan saat pengakuan
komersial dan ketentuan penghasilan dan beban
pajak tanpa koreksi menurut komersial dan
dikemudian hari ketentuan pajak

1. Penghasilan bukan objek pajak 1. Metode penyusutan dan amortisasi
2. Metode pengakuan pendapatan
2. Penghasilan dikenakan PPh Final 3. Biaya cadangan piutang
4. Biaya cadangan penurunan nilai persediaan
3. Biaya bukan 3M, berhubungan dengan penghasilan 5. Biaya penyusutan aktiva leasing dengan angsuran leasing
dikenakan PPh Final dan penghasilan bukan objek 6. Estimasi biaya bonus yang diakrual
pajak

16

Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Mekanisme penyesuaian penghasilan/biaya komersial cfm aturan perpajakan
• Koreksi Fiskal Negatif : mengurangi PPh terutang
• Koreksi Fiskal Positif : menambah PPh terutang

Laba/rugi fiskal
SPT TAHUNAN PPh BADAN

Akun Komersial Koreki Fiskal Fiskal

Positif Negatif xxxx
xxxx
............................ xxxx xxxx
............................ xxxx
xxxx

17

REKONSILIASI FISKAL
PENGHASILAN

Identifikasi Rekonsiliasi Fiskal Penghasilan

Sumber Penghasilan Penggolongan Penghasilan
Worldwide Income Jenis Penghasilan Objek PPh Tidak Final

Penghasilan DN Penghasilan bukan objek PPh Penghasilan lain-lain
[Pasal 4 Ayat (3) UU PPh]
Penghasilan LN Penghasilan usaha/kegiatan
Penghasilan objek PPh Final
[Pasal 4 Ayat (2) & 15
UU PPh]

Penghasilan objek PPh Tidak Final
[Pasal 4 Ayat (1)]

• Penggabungan Penghasilan • Penghitungan PPh Terutang • Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25
• Kredit Pajak Luar Negeri/PPh Pasal 24

19

Rekonsiliasi Fiskal Peredaran Usaha

Deskripsi Koreksi Fiskal Keterangan
Penghasilan sewa tanah/bangunan Negatif PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Imbalan jasa konstruksi Negatif PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Penghasilan perusahaan pelayaran DN Negatif PPh Final Pasal 15
Penghasilan perusahaan penerbangan/pelayaran LN Negatif PPh Final Pasal 15

Penyisihan potongan penjualan (dana cadangan) Positif Pasal 9 Ayat (1c) UU PPh

Penyisihan retur Penjualan (dana cadangan) Positif PP 23/2018
Penghasilan pada peredaran usaha bruto ≤ Rp 4,8 Miliar Negatif Pasal 4 Ayat (3m) UU PPh
Sisa lebih lembaga nirlaba pendidikan/penelitian & pengembangan yang Negatif
ditanam dalam bentuk fasilitas pendidikan/penelitian & pengembangan

20

Penghasilan Objek Pajak Bersifat Final

Penghasilan Biaya PPh

Tidak digabungkan: Biaya-biaya yang digunakan PPh Final yang telah dibayar
untuk menghasilkan, sendiri atau dipotong pihak
dengan penghasilan lain menagih, dan memelihara lain sehubungan dengan
(yang non final) dalam penghasilan yang penghasilan tersebut:
penghitungan PPh pada SPT pengenaan PPh-nya bersifat
Tahunan final: tidak dapat dikreditkan

tidak dapat dikurangkan

21

Rekonsiliasi Fiskal Penghasilan Luar Usaha

Deskripsi Koreksi Fiskal Keterangan
Bunga deposito/tabungan & diskonto Negatif PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
Bunga/diskonto obligasi di bursa efek Negatif PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
Penghasilan penjualan saham di bursa efek Negatif PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Dividen Negatif Penyertaan minimal 25%
Laba selisih kurs Negatif Terkait penghasilan objek PPh Final
& bukan objek
Laba pengalihan harta Negatif / Positif Menghitung laba per fiskal dan
dibandingkan dengan komersial

22

Dividen Bukan Objek Pajak

►diterima atau diperoleh perseroan terbatas (PT) sebagai WPDN, koperasi, badan
usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada
badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia

►dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
►bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah

yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan
dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor

*Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh 2008

23

Pengalihan Harta

Harta yang disusutkan • selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan nilai sisa buku
• selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.

Harta tidak boleh disusutkan • selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan

• selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai
biaya.

Force Majeure • penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun
terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi,

• nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun
pajak yang bersangkutan.

• Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui
dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian
tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

24

Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN

Penyebab selisih antara lain:
1. Penghasilan PPh Badan bukan objek PPN
2. DPP PPN tidak termasuk penghasilan PPh Badan :

 Penyerahan antar cabang, pusat-cabang
 Pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma
 Pengalihan/penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN)
 Ekspor (perawatan di luar negeri dan pengembalian peralatan sewa)
3. Beda waktu penerbitan Faktur Pajak & pengakuan Nota Retur/Nota Pembatalan
4. Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan Faktur Pajak
5. Pembayaran uang muka

25

Kertas Kerja Ekualisasi 1

Penghasilan cfm. SPT Tahunan PPh Badan xxxxxxxx xxxxxxxx
Penyerahan (lokal & ekspor) cfm. SPT Masa PPN
xxxxxxxx xxxxxxxx
Januari - Desember (xxxxxxx) xxxxxxxx
Total penyerahan
(xxxxxxx)
Selisih xxxxxxxx
Bukan objek PPN xxxxxxxx
xxxxxxxx
Penyerahan antar cabang,pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, pengalihan aktiva (xxxxxxxx)

Penjualan tahun lalu; FP tahun ini xxxxxxxx
Penjualan tahun ini; FP tahun berikutnya

Selisih kurs
Pengembalian tahun lalu; NR tahun ini
Pengembalian tahun ini; NR tahun berikutnya

Total

26

Penghasilan Luar Negeri (1)

Cfm. PMK 192/PMK.03/2018
►WPDN dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak,

termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri.
►Dalam hal WPDN dikenai PPh Luar Negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber

penghasilan di luar negeri, PPh Luar Negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang
terutang di Indonesia.
►Tidak termasuk PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan yaitu PPh Luar Negeri atas penghasilan berupa dividen
(Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh).
►Tata cara pengkreditan PPh Luar Negeri atas penghasilan berupa dividen dilakukan sesuai dengan PMK No.
107/PMK.03/2017
►Penentuan negara sumber penghasilan luar negeri sehingga diharapkan dapat lebih memberikan kepastian
hukum mengenai pengadopsian per country limitation (penghitungan besarnya kredit pajak luar negeri yang
dapat dikreditkan dilakukan per jenis penghasilan dan per negara)

27

Penghasilan Luar Negeri (2)

Penentuan sumber penghasilan di luar negeri dilakukan sebagai berikut:
► WPDN dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak, termasuk

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri.
► Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara

tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
► Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang

membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
► Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
► Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar

atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
► Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan;
► Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau

permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
► Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
► Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha

tetap berada.

28

Penghasilan Luar Negeri (3)

► Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, WPDN wajib melakukan penggabungan penghasilan yang diterima atau diperoleh
dari sumber penghasilan di luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di
Indonesia.

► Besarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri ditentukan sebagai berikut:

a) penghasilan usaha termasuk penghasilan dari cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri adalah sebesar penghasilan
neto;

b) penghasilan yang berasal dari Trust di luar negeri adalah sebesar penghasilan neto atau bagian penghasilan neto yang
diterima atau diperoleh WPDN; dan

c) penghasilan lainnya adalah sebesar penghasilan neto.

► Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, WPDN tidak dapat memperhitungkan:

a) kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri, termasuk kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar
negeri yang diperoleh setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki
hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri; dan

b) kerugian lain yang diderita di luar negeri.

29

Deemed Dividend

Perusahaan Dalam Negeri memiliki pengendalian langsung atas BULN Nonbursa:
► memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa, atau
► secara bersama-sama dengan WP dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% dari jumlah

saham yang disetor pada BULN Nonbursa

Saat diperolehnya Deemed Dividend:
► akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh bagi BULN Nonbursa

terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan
► akhir bulan ketujuh setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir (untuk BULN Nonbursa terkendali langsung tidak

memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan
PPh)

*PerMenKeu 107/PMK.03/2017

30

REKONSILIASI FISKAL
BIAYA USAHA

Identifikasi Rekonsiliasi Fiskal Biaya

Penggolongan Jenis Biaya

• HPP
• Biaya Usaha Lainnya
• Biaya dari Luar Usaha

Keterkaitan dengan Penghasilan
• Penghasilan objek PPh Tidak Final
• Penghasilan objek PPh Final
• Penghasilan bukan objek PPh

Tujuan Pengeluaran Biaya
• Mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan
• Bukan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

32

Rekonsiliasi Fiskal Biaya.1 Pasal 9 UU PPh

Penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak
bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap

Pasal 6 UU PPh

“…ditentukan berdasarkan penghasilan bruto “..tidak boleh dikurangkan:”
dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan, Termasuk :

33

Rekonsiliasi Fiskal Biaya.2

Koreksi Positif
Biaya terkait mendapatkan penghasilan objek PPh Final dan bukan objek PPh

Biaya terkait 3M Biaya terkait
penghasilan objek 3M

PPh Final penghasilan
bukan objek

PPh

Pembukuan terpisah cfm. Pasal 27 Ayat (1) PP 94/2010

34

Rekonsiliasi Fiskal Harga Pokok Penjualan

Isu Keterangan
Penilaian persediaan Selain harga perolehan

Metode persediaan Selain FIFO & Rata-rata

Besaran Biaya Kewajaran dalam hubungan
istimewa cfm. Pasal 18 UU PPh

35

Rekonsiliasi Fiskal Biaya Usaha.1

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pegawai / non pegawai

Isu Keterangan
PPh Pasal 21 pegawai
Tanggungan PPh Pasal 21 (bukan
Tunjangan PPh Pasal 21)

Biaya pengobatan pegawai Penyediaan klinik sendiri;
pembayaran langsung ke
Sewa tempat tinggal pegawai dokter/klinik/rumah sakit
Pemberian natura/kenikmatan kepada pegawai
(Benefit in Kind) Pembayaran langsung kepada
penyewa
Natura/kenikmatan dalam bentuk
umum

36

Biaya Fiskal Benefit In Kind.1

 Imbalan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (benefit in kind) tidak dapat
dikurangkan (non deductible) (cfm. Permenkeu 167/PMK.03/2018).

 Jenis BIK sebagai biaya fiskal:
1. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan.
2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk
mendorong pembangunan di daerah tersebut.
3. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai
sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

37

Biaya Fiskal Benefit In Kind.2

Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan, berbentuk:

 Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat
kerja; atau

 Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat
memanfaatkan pemberian, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar
lainnya.

Catatan :
Nilai kupon makanan dan/atau minuman dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sesuai
dengan nilai kupon yang wajar. Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak
melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi
kerja di tempat kerja.

38

Biaya Fiskal Benefit In Kind.3

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan
pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong
pembangunan di daerah tersebut.
Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan
keluarganya berupa:

a) tempat tinggal, termasuk perumahan
b) pelayanan kesehatan
c) pendidikan
d) peribadatan
e) Pengangkutan
f) olahraga tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang,
sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri

39

Biaya Fiskal Benefit In Kind.4

Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana
keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya meliputi pemberian atau
penyediaan:

a) pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja;
b) pakaian seragam petugas keamanan;
c) sarana antar jemput Pegawai;
d) penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan/atau
e) kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau

pekerjaannya.
Catatan:
Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu berkaitan dengan keamanan atau keselamatan
pekerja yang diwajibkan oleh Instansi Pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

40

Rekonsiliasi Fiskal Biaya Usaha.2

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pegawai / non pegawai

Isu Keterangan

Bonus, gratifikasi, jasa produksi, tantiem dan Bagian keuntungan (pembagian
sebagainya kepada pegawai laba)/di bebankan ke laba yang
ditahan (Retained Earning)

Pembayaran sehubungan dengan pekerjaan/jasa Jumlah melebihi kewajaran (diukur
kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai berdasarkan standar yang berlaku
hubungan istimewa (Pasal 18 ayat (4) UU PPh) umum)

41

Ekualisasi Biaya Gaji, Bonus dll vs PPh Pasal 21

Penyebab selisih

1. Bukan objek PPh Pasal 21:
Iuran Pensiun, JHT/THT, natura/kenikmatan

2. Perbedaan tahun pengakuan biaya dan pemotongan
3. Keterlambatan pemotongan (berbeda tahun pembebanan/pembayaran dan

pemotongan)
4. Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & pemotongan PPh Pasal 21

42

Kertas Kerja Ekualisasi 2

Biaya gaji dll cfm. SPT Tahunan PPh Badan Januari xxxxxxxx xxxxxxxx
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 21/26 …… xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
Selisih Desember xxxxxxxx
Total penghasilan bruto xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx
Natura, kenikmatan xxxxxxxx
JHT

Selisih kurs
Total

43

Rekonsiliasi Fiskal Biaya Usaha.3

Biaya penyusutan Keterangan

Isu Jika biaya penyusutan per fiskal
Biaya Penyusutan lebih besar dibandingkan komersial

Jika biaya penyusutan per fiskal
lebih kecil dibandingkan komersial

44

Kelompok Harta dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta :

KMK No 521/KMK.04/2000, KMK.138/KMK.03/2002, SE -07/PJ.42/2002, SE-02/PJ.42/2002,
PMK No. 96/PMK.03/2009

Kelompok Masa Manfaat Tarif Tarif
Harta berwujud (Garis Lurus) (Saldo Menurun)
4 tahun
Kelompok I 8 tahun 25 % 50 %
Kelompok II 16 tahun 12,5 % 25 %
Kelompok III 20 tahun 6,25 % 12,5 %
Kelompok IV 10 %
BANGUNAN 20 tahun 5%
Permanen 10 tahun
Non Permanen 5%
10%

45

Biaya Penyusutan.1

Pengaturan PER-20/PJ/2014
 Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,

Lampiran III, dan Lampiran IV, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, untuk
kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam Kelompok 3
 Dapat menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya  mengajukan permohonan untuk
penetapan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Dirjen Pajak melalui Kepala
Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat terdaftar

46

Biaya Penyusutan.2

 Permohonan harus disampaikan dengan menggunakan formulir Peraturan Direktur Jenderal Pajak
dan melampirkan:
a. penjelasan terperinci mengenai aktiva
b. spesifikasi aktiva dari produsen
c. perkiraan umur aktiva/masa manfaat ekonomis dari Penilai Publik; dan
d. dokumen teknis pendukung dari produsen mengenai masa manfaat aktiva

47

Biaya Fiskal Penyusutan & Pemeliharaan Aktiva Tertentu

Penyusutan dan pengeluaran terkait penggunaan aktiva tertentu (KEP-220/PJ/2002):
Biaya sedan/kendaraan dinas dan handphone (50% Deductible)

Isu Keterangan
Penyusutan kendaraan kelompok 2 terkait jabatan Besaran: 50%

Biaya perawatan kendaraan kelompok 2 terkait Besaran: 50%
jabatan Besaran: 50%

Biaya bensin, tol, parkir dll kendaraan kelompok 2
terkait jabatan

Penyusutan handphone terkait jabatan Besaran: 50%
Biaya pemeliharaan handphone terkait jabatan Besaran: 50%
Biaya pulsa handphone terkait jabatan Besaran: 50%

48

Rekonsiliasi Fiskal Biaya Usaha.4

Isu Keterangan
Dana cadangan Tidak termasuk usaha tertentu

Piutang Tak Tertagih Tidak memenuhi syarat tertentu

Promosi Tidak ada daftar nominatif
Entertainment Tidak ada daftar nominatif
Sumbangan Bukan sumbangan yang
diperbolehkan

49

Biaya Fiskal Dana Cadangan

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dapat dikurangkan sesuai Permenkeu
81/PMK.03/2009 jo. PMK 219/PMK.011/2012:

 cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit,
sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak
piutang

 cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS
 cadangan penjaminan untuk LPS
 cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha

pengolahan limbah industri

50