BAHAN AJAR EKONOMI APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI XI DISUSUN OLEH : HANDINI RETNOWATI KUSNO HIMATUL FITRIA ALI SHINTA LISDYA ANDINI
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan bahan ajar. Penyelesaian penyusunan bahan ajar ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa ilmu, ide, saran, dan kritik baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Penyusunan bahan ajar ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kata Pengantar Surabaya, 6 Maret 2023 Penulis Assalamu'alaikum Wr. Wb Wassalamu'alaikum Wr. Wb ii
DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL................................................................................................i KATA PENGANTAR.................................................................................................ii DAFTAR ISI....................................................................................................................iii PENGERTIAN APBN................................................................................................1 PENGERTIAN APBD................................................................................................1 FUNGSI DAN TUJUAN APBN.........................................................................2 FUNGSI DAN TUJUAN APBD..........................................................................3 SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA.......................................4 SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH.......................................5 JENIS-JENIS BELANJA NEGARA.................................................................6 JENIS-JENIS BELANJA DAERAH.................................................................8 MEKANISME PENYUSUNAN APBN..........................................................9 MEKANISME PENYUSUNAN APBD..........................................................9 PENGARUH APBN TERHADAP PEREKONOMIAN.......................10 PENGARUH APBD TERHADAP PEREKONOMIAN........................10 iii
PENGERTIAN APBN DAN APBD Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), setiap tahun Presiden mengajukan RAPBN untuk dibahas bersama DPR. Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN juga dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran dalam jangka waku tertentu, biasanya 1 tahun. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran.
FUNGSI a. Fungsi Otorisasi berarti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. b. Fungsi Perencanaan berarti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. c. Fungsi Pengawasan berarti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. d. Fungsi Alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. e. Fungsi Distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. f. Fungsi Stabilitas berarti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. a. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. b. Meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. c. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. d. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. e. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. 2 FUNGSI DAN TUJUAN APBN TUJUAN
FUNGSI a. Fungsi Otorisasi berarti bahwa APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. b. Fungsi Perencanaan berarti bahwa APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. c. Fungsi Pengawasan berarti bahwa APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. d. Fungsi Alokasi berarti bahwa APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efesiensi serta efektivitas perekonomian. e. Fungsi Distribusi berarti bahwa APBD adalah ‘uang rakyat’, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. f. Fungsi Stabilitasi berarti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. a. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. b. Meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. c. Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa. d. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. FUNGSI DAN TUJUAN APBD 3 TUJUAN
Menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar, lebib dari 80% dari total pendapatan. SUMBER PENERIMAAN PAJAK Walaupun sumber pendapatan negara dari PNBP tidak sebesar pendapatan pajak, namun PNBP cukup signifikan terhadap APBN. SUMBER PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Hibah merupakan sumber penerimaan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa kewajiban apapun. SUMBER PENERIMAAN NEGARA DARI HIBAH Sumber-Sumber Penerimaan Negara Sumber-sumber penerimaan Negara Indonesia secara umum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu : 4
Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan yang berasal dari pelapor entitas lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan PENDAPATAN TRANSFER Meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan UU 23 Tahun 2014. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Sumber-sumber penerimaan APBD berasal dari : 5 SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN LALU Penerimaan yang berasal dari sisa anggaran daerah tahun lalu.
BELANJA HIBAH BELANJA SUBSIDI BELANJA BUNGA UTANG Pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah. 1. 3. 6. 2. 5. 4. BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL BELANJA BARANG 6 Jenis-Jenis Belanja Negara Belanja negara dalam APBN dugunakan untuk keperluan penyelenggaraaan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya Kementrian keuangan menjelaskan belanja negara diklasifikasikan sebagai berikut : Kompensasi bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, penjabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah. Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang atau jasa maupun tidak dipasarkan. Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan utuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.
7. 9. 8. BELANJA BANTUAN SOSIAL TRANSFER KE DAERAH BELANJA LAIN-LAIN 7 Jenis-Jenis Belanja Negara Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Semua pengeluaran anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
BELANJA TRANSFER 1. 3. 2. 4. BELANJA OPERASI BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA MODAL Jenis-Jenis Belanja Daerah 8 Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari 4 jenis, yaitu : Pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Jenis pengeluaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
9 APBN Berdasarkan pasal 15 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Penyusunan dan Penetapan APBN dijelaskan proses penyusunan/ mekanisme APBN sebagai berikut : 1) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR 2) Pembahasan Rancangan UndangUndang tentang APBN dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR 3) Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerima dan pengeluaran dalam rancanngan undangundang tentang APBN’ 4) Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN dilakukan selambatlambatnya 2 bulan seblum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan 5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja 6) Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggran sebelumnya. Mekanisme Penyusunan APBN DAN APBD APBD Berdasarkan pasal 20 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Penyusunan dan Penetapan APBD, dijelaskan sebagai berikut : 1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya 2) Pembahasan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD 3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambatlambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja 6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
Pengaruh APBN DAN APBD Terhadap Perekonomian 10 APBN Dengan APBN tujuan dan prioritas pembangunan sebuah negara dapat dirumuskan. Berikut ini Pengaruh APBN antara lain : 1) Dapat meningkatkankan pertumbuhan ekonomi. 2) Dapat menciptakan kestabilan keuangan. 3) Dapat menimbulkan investasi masyarakat. 4) Dapat memperlancar distribusi. 5) Dapat memperluas kesempatan kerja. APBD Penyusunan APBD harus memperhatikan perencanaan pembangunan ekonomi. Berikut beberapa kesimpulan dari kajian pengaruh APBD terhadap pembanguan ekonomi sebagai berikut : 1) Mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. 2) Mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu daerah secara signifikan. 3) Mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing. 4) Mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD.