Peran Penting Pinjaman Daerah

Peran Penting Pinjaman Daerah

Jika dilihat dari komponen penyusun APBD, terdapat banyak sumber penerimaan yang dapat
diolah seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan lain sebagainya.
Sumber-sumber penerimaan ini dapat ditingkatkan nilainy a dengan melalui usaha
peningkatan usaha kreatif yang dikembangkan oleh pemda. Lantas, bagaimana dengan
pinjaman daerah? Pinjaman daerah, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah lain, ataupun pihak selain pemerintah pusat dan daerah nantinya dapat dimanfaatkan
untuk menutupi kekurangan-kekurangan pembiayaan di suatu daerah. Dengan kata lain,
pinjaman daerah ini adalah pelengk ap untuk sumber -sumber penerimaan daerah. Seringnya
banyak masyarakat yang salah pengertian bahwa pinjaman daerah dianggap sebagai
bantuan atau bahkan pendapatan yang tidak mempunyai kewajiban untuk dikembalikan.
Faktanya, pinjaman daerah hanya suatu pinjaman dana yang dapat dimanfaatkan untuk
menutupi pembiayaan-pembiayaan di daerah. Oleh karenanya, jenis pinjaman ini idealnya
dimanfaatkan untuk pembiayaan-pembiayaan yang bersifat urgen, seperti pembiayaan untuk
berbagai kegiatan yang ada kaitanya dengan pelayanan masyarakat.

Lantas, apa saja prosedur pinjaman daerah? Pros edur pinjaman daerah akan berbeda sesuai
dengan sumber pinjaman. Pinjaman daerah dengan sumber pinjaman dari luar negeri
melalui pihak pemerintah pusat, misalnya, prosedurnya adalah sebagai berikut:

● Pinjaman disalurkan melalui pemerintah pusat dengan pros edur yang sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/ 2003, dengan detail ketentuan
sebagai berikut:
Pemerintah wajib mengajukan ide proyek dengan syarat-syarat: penyediaan
dana pendamping, pemda tidak memiliki tunggakan atas kewajiban lainny a
atau dalam proses pelunasan tunggakan atas suatu pinjaman, total kumulatif
pokok pinjaman yang harus dibayar tidak lebih dari 75% dari tot al
penerimaan, DSCR-nya minimal 2,5.
Adapun proyek yang diajukan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. proyek merupakan kewenangan dan inisiatif pemda yang bersangkutan
2. proyek bermanfaat bagi masyarakat
3. proyek sesuai dengan perencanaan pembangunan yang dibuat oleh
pemda
4. proyek nantinya harus menghasilkan penerimaan tambahan baik secara
langsung maupun tidak langsung
5. proyek mendapat persetujuan dari DPRD

● Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri hingga kini masih ditunda
operasionalnya sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 540/KMK.07/2002.

PTSMI – PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia