1328-16573-1-PB (1)

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 68

LANGKAH PENCEGAHAN KONFLIK BERSENJATA

Mahfud
Faculty of Law University of Syiah Kuala

Email: [email protected]

ABSTRACT

Completion of the armed conflict in both the legal and political framework set in
customary international law and the Hague Convention I of 1899 and 1907 on the peaceful
resolution of disputes, as well as the Charter of the United Nations. Mechanisms for resolving
armed conflicts as well as measures to prevent the emergence of armed conflict refers to the
two methods of dispute resolution, the peaceful resolution of disputes and the settlement of
disputes by force or violence. Patterns in the context of conflict resolution approach more
focused on the efforts of early stage to prevent the emergence of armed-conflict. Such efforts
can be done with diplomacy and political mediation efforts by involving the various parties
that are considered to be actors of peace. While humanitarian law in the context of normative
law enforcement efforts imprinted on the situation of the ongoing war, one of its forms
through foreign intervention in the ongoing armed conflict itself. In the present context of the
humanitarian intervention of humanitarian law known as the Responsibility to Protect (R to
P). In addition through the UN mechanism for the continuous efforts of the international
community to prevent the emergence of armed conflict also involving a number of other
actors who can be considered a partner for peace. One of them involving specific groups that
can be considered a party to break the chain of armed conflict itself. One of them is through
the mechanism of the Kimberley Process.

Key words: arm conflict, resolution, United Nations

ABSTRAK
Penyelesaian konflik bersenjata dalam kerangka hukum dan politik yang diatur dalam
hukum kebiasaan internasional dan Konvensi Den Haag I tahun 1899 dan 1907 tentang
penyelesaian konflik secara damai, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mekanisme
untuk menyelesaikan konflik bersenjata serta langkah-langkah untuk mencegah munculnya
konflik bersenjata mengacu pada dua metode penyelesaian sengketa, penyelesaian damai
sengketa dan penyelesaian sengketa dengan kekerasan atau kekerasan. Pola dalam konteks
pendekatan resolusi konflik lebih fokus pada upaya tahap awal untuk mencegah munculnya
konflik bersenjata. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan upaya diplomasi dan mediasi
politik dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap sebagai pelaku perdamaian.
Sementara hukum humaniter dalam konteks upaya penegakan hukum normatif tercetak pada
situasi perang yang sedang berlangsung, salah satu bentuknya melalui intervensi asing dalam
konflik bersenjata yang sedang berlangsung itu sendiri. Dalam konteks sekarang intervensi
kemanusiaan dari hukum humaniter dikenal sebagai Responsibility to Protect (R to P). Selain
itu melalui mekanisme PBB untuk upaya berkelanjutan dari komunitas internasional untuk
mencegah munculnya konflik bersenjata juga melibatkan sejumlah aktor lain yang dapat

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 69

dianggap sebagai mitra perdamaian. Salah satunya melibatkan kelompok-kelompok tertentu
yang bisa dianggap sebagai pihak untuk memutus rantai konflik bersenjata itu sendiri. Salah
satunya adalah melalui mekanisme Proses Kimberley.

Kata kunci: konflik senjata, resolusi, PBB

Pendahuluan yang mengenal kehidupan bernegara.2) Oleh

Sebagai bagian dari sirklus sosial karenanya, pelaksanaan perang itu sendiri

perang telah dianggap sebagai ritual disesuaikan dengan serangkaian formalitas

survival dari kelompok sosial. Rentatan atau peraturan sebagai bagian dari sistem

sejarah bertahan hidup kelompok sosial hukum tertentu, atau perang ditujukan demi

yang dipenuhi pergulatan kekerasan alasan-alasan yang dapat

berupa perang, telah menjadikan manusia dipertanggungjawabkan menurut kaidah
agama atau adat istiadat masyarakat tertentu.3)
menjadi korban utama dari kebijakan

yang dibuatnya sendiri. Perang demi Faham-faham tentang perang ini

perang dengan evolusi senjata yang sendiri dapat dilihat dari dua kutub

dipakai para pihak yang terlibat dalam pandangan ekstrem, yaitu golongan
“militiarists” (cinta perang) dan kedua,
suatu peperanggan semakin

memperkukuh pentingnya golongan pacifists (cinta damai), yang

memperdulikan nilai kemanusiaan yang menurut Austin Fagathey keduanya tak

muncul akibat perang. Perang pula yang dapat bertemu. Austin mengatakan bahwa :

kemudian memulai dan menutup “...militarists look on war as inavitable,
as a natural expression of man‟s
petempuran, termasuk mencegah anggressive instincts, as a necessary
munculnya konflik bersenjata baru. 1) element in a nation‟s growth and as the
normal means by which it play its role
Sejarah mencatat bahwa sulit in history. Pasifists think that violence
and bloodshed, whatever tendencies
menemukan suatu negara yang tidak pernah man may have to ward indulging his
fighting insticts, are so wrong in
terlibat dalam perang karena perang itu themselves that to use them even for

merupakan tingkah laku sosial yang muncul

pada hampir semua bangsa dalam mencapai

tujuan-tujuan geopolitiknya, dan lebih jauh

lagi bahwa perang sesungguhnya suatu

bentuk tingkah laku yang hanya dapat

ditemukan di dalam lingkungan manusia 2) E. Koswara, Agresi Manusia, PT Eresco,

1) Edisi Koleksi Angkasa, Pistol, Rifles, and Machine Bandung, 1988, hlm 151.
Gun, April 2006, hlm 3-4. 3) Majid Khadduri, War and Peace in The Law of

Islam (Perang dan Damai dalam Hukum Islam),

Tarawang Press, Jakarta, 2002, hlm 47.

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 70

defense is to use an evil means for good oleh hukum internasional dalam mana

end...” 4) kekuatan yang diperlukan untuk

Manusia sebagai mahluk mengalahkan musuh boleh digunakan dan

bermasyarakat yang hidup dalam suatu prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan

masyarakat besar dan negara akan terhadap individu-individu pada saat

menghadapi berbagai tantangan dan salah berlangsungnya konflik-konflik bersen-
satu cara untuk mempertahankan diri dari jata.7) Karena pada umumnya dalam suatu

tantangan tersebut adalah melalui berperang. konflik atau sengketa yang demikian nilai-
Hal ini sebagaimana digambarkan oleh nilai kemanusiaan sering terabaikan.8)

Aristoteles yang menyatakan bahwa : Tujuan pokok dari kaidah-kaidah

“…war in itself is a physical evil, it hukum ini untuk alasan-alasan
prikemanusiaan guna mengurangi atau
becomes a moral evil only when there membatasi penderitaan individu-individu,
serta untuk membatasi kawasan di dalam
is injustice on the part of one using the
force...” 5)

Karena itu seterusnya Austin Fagathey mana kebiasaan konflik bersenjata

mengembangkan lebih lanjut teori perang diizinkan. Karena alasan inilah, ketentuan-

yang benar dan adil atas dasar tiga syarat : ketentuan itu kadang-kadang disebut
1. Pimpinan yang sah, artinya militer dapat sebagai “Hukum Perang Humaniter” atau
kaidah-kaidah hukum “Perang Yang
digerakkan untuk berperang bila Berperikemanusiaan”. Nama-nama yang
diperintah oleh pejabat yang berwenang.

2. Ada alasan atau dasar yang kuat pada saat ini diakui untuk kaidah-kaidah
sehingga merupakan langkah terakhir tersebut adalah “Hukum Humaniter
dan terpaksa, setelah segala bentuk dan Internasional”.

upaya gagal. Naluri berperang ini kemudian

3. Cita-cita yang benar atau luhur, sehingga membawa keinsyafan bahwa cara berperang

meratakan tindakan yang adil dan tidak yang tidak mengenal batas itu merugikan

bertentangan dengan hati nurani.6) umat manusia sehingga kemudian mulailah

Oleh karena itu di butuhkan suatu orang-orang mengadakan pembatasan-
aturan hukum, yaitu “Hukum Perang” pembatasan, menetapkan ketentuan-

yang terdiri dari sekumpulan pembatasan 7) T. May Rudy, Hukum Internasional 2, Refika
Aditama, Bandung, 2001, hlm 78.
4) H.A. Masyur Effendi, Hukum Humaniter 8) Lachs, Manfred, Responsibility For The
Internasional dan Pokok-Pokok HANKAMRATA,
Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm 20. Development of Humanitarian Law, and
Cristopher Swinarski (Ed), Studies and Essay on
5) ibid. International Humanitarian Law and Red
6) ibid. Cross Principles, Martinus Nijhoff Publishers,
Laiden, 1984, hlm 397.

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 71

ketentuan yang mengatur perang antara prinsip bahwa dalam perang pun ada batasan-

bangsa-bangsa. Pelanggaran-pelanggaran batasannya. Batasan tentang bagaimana

tersebut, dapat berupa pelanggaran dalam seharusnya perang itu dilakukan, dan batasan

bentuk international crimes atau seharusnya bagaimana para kombatan itu

international torts (international berperilaku. Seperangkat aturan yang
delinquencies).9) Di dalam bentuknya yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tersebut

modern sebagai suatu asas dasar dari hukum dan disahkan oleh negara-negara di dunia

perang, maka asas prikemanusiaan ini untuk dikenal sebagai Hukum Humaniter

pertama kali dirumuskan dengan tegas oleh Internasional (HHI) di mana konvensi

J.J. Rouseau yang menyatakan dalam Jenewa merupakan landasan hukum

“Contract social” : utamanya.11)

“war then is a relation, not between Istilah hukum humaniter atau lengkapnya
man and man but between State and
State and individuals are enemies only disebut international humanitarian law
accidentally, not as men, nor even
citizen as but as soldiers, not as applicable in armed conflict berawal dari
members of their country but as its
defenders... istilah hukum perang (laws of war), yang
the object of war being the destruction
of the hostile State, the other side has kemudian berkembang menjadi hukum sengketa
right to kill its defenders, while there
are bearing arms ; but as soon as they bersenjata (laws of armed conflict), yang
lay them down and surrender, they
cause to be enemies or instruments of akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan
the enemy, and become once more
merely men, whose life no one has any istilah hukum humaniter. Mengenai perubahan
right to take”.10)
penggunaan istilah hukum ini menjadi
Oleh karena itu ICRC (International
Hukum Sengketa Bersenjata (Laws of Armed
Committee of The Red Cross) yang didirikan
Conflict) Edward Kossoy menyatakan :
kurang dari 150 tahun yang lalu berupaya “The term of armed conflict tends to
replace at least in all relevan legal
untuk mewujudkan suatu pembatasan dari formulation, the older notion of war.
On purely legal consideration the
suatu perperangan itu sendiri, dengan suatu replacement for war by „armed
conflict‟ seems more justified and
logical”.12)

Istilah hukum sengketa bersenjata (law

of armed conflict) sebagai pengganti hukum

9) Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana perang (law of war) banyak dipakai dalam

Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000, 11) Buletin ICRC, ICRC Dalam Kilasan, Maret 2001,
hlm 2.
hlm 11. 12) Arlina Permana Sari dkk, Pengantar Hukum
10) Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hlm 7.

Palang Merah 1949, PT Alumni, Bandung, 2002.

hlm 11.

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 72

Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan kedua pemilihan alat dan cara berperang, serta

Protokol Tambahannya. Dalam memberikan perlindungan kepada orang-

perkembangan selanjutnya, yaitu pada orang dan hak milik yang terkena dampak

permulaan abad ke-20, diusahakan untuk atau kemungkinan besar akan terkena
mengatur cara berperang, yang konsepsi- dampak dari konflik.14)

konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas Merupakan suatu ketentuan bahwa para

kemanusiaan (humanity principle). pihak yang terlibat dalam suatu konflik

Dengan adanya perkembangan baru bersenjata mempunyai hak untuk

ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengunakan senjata tidak tak terbatas untuk

mengalami perubahan lagi, yaitu diganti de- tujuan dan maksud dari peperangan.

ngan istilah Hukum Humaniter Pembatasan ini didasarkan pada dua

Internasional, yang berlaku dalam Sengketa ketentuan. Pertama, ketentuan tentang

Bersenjata (International Humanitarian prinsip-prinsip umum mengenai persenjataan

Law Applicable in Armed Conflict) atau yang sudah dikembangkan. Kedua,

biasa disebut Hukum Humaniter masyarakat internasional yang sudah

Internasional (International Humanitarian menerima sejumlah larangan khusus atau

Law). Walaupun istilah yang digunakan setiap pembatasan di mana telah disepakati

berbeda-beda, yaitu Hukum Perang, Hukum suatu bentuk tertentu dari persenjataan atau
Sengketa bersenjata dan Hukum Humaniter, metode peperangan.15)

namun istilah-istilah tersebut memiliki arti Sebagaimana ketentuan Pasal 35

yang sama.13) Protokol tambahan I tahun 1977 mengakui

Hukum Humaniter Internasional bahwa maksud dari melukai musuh dengan

membentuk sebagian besar hukum publik tidak tak terbatas ini, dan kemudian

internasional dan terdiri dari peraturan- menetapkan larangan bagi para personil

peraturan yang pada masa konflik bersenjata, militer mengunakan materi dan peluru atau

berusaha melindunggi orang-orang yang metode perang yang secara nyata

tidak atau tidak dapat lagi terlibat dalam menyebabkan luka yang berlebihan atau

permusuhan, dan untuk membatasi alat dan penderitaan yang tidak perlu. Ini

cara berperang yang digunakan. Untuk sebagaimana diatur dalam perjanjian atau

alasan-alasan kemanusiaan peraturan- ketentuan lain yang merupakan

peraturan tersebut membatasi hak pihak- 14) Buletin ICRC, Hukum Humaniter Internasional
pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal
(Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda),
13) ibid, hlm 8.
Febuari 2004, hlm 4.
15) Evans, Malcom D, International Law, Published in

The United State by Oxford University Press Inc,

New York, 2003, hlm 802.

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 73

penghormatan terhadap kebiasaan dari penyelesaian sengketa antar negara secara
hukum perang itu sendiri, seperti Deklarasi damai.17)

St Petersburg tahun 1869, Deklarasi Deng Sebagai bagian dari upaya politik,

Haag I tahun 1899 tentang larangan persoalan tentang penyelesaian sengketa

pengunaan gas pencekik dan Deklarasi Deng baik upaya untuk menghindarkan

Haag II tentang peluru dum-dum serta munculnya konflik bersenjata. Komunitas

Konvensi Deng Haag IV tahun 1899 beserta internasional berusaha untuk mencegah

Annex tentang pengaturan mengenai hukum baik munculnya konflik maupun meredam

dan kebiasaan perang di darat.16) aksi konflik yang sedang berlangsung

Analisis dan Pembahasan untuk tidak melenceng dari prinsip norma
hukum perang. Dalam kontek politik dan

PBB sebagai wadah organisasi dunia hukum mekanisme penyelesaian konflik

mengatur secara seksama pola maupun upaya meredam muncuknya

penyelesaian sengketa internasional konflik bersenjata mengacu pada dua

termasuk penyelesaian konflik bersenjata macam cara penyelesaian sengketa,

maupun mencegah munculnya konflik yakni penyelesaian sengketa secara

bersenjata. Dengan tujuan agar sengketa damai dan penyelesaian sengketa dengan

tersebut dapat diselesaikan sedini paksaan atau kekerasan. Berikut masing-

mungkin dan dengan cara yang jujur dan masing cara penyelesaian sengketa itu ;

adil. Upaya penyelesaian konflik 1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

bersenjata baik dalam kerangka hukum Penyelesaian sengketa secara damai

dan politik diatur dalam hukum kebiasaan dapat dilakukan melalui beberapa

internasional maupun Konvensi Den Haag cara, yakni Mediasi, penyelesaian

I tahun 1899 dan 1907 tentang sengketa di bawah perlindungan

penyelesaian sengketa secara damai, serta Perserikatan Bangsa-bangsa, arbitrasi

Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. dan peradilan. masing-masing cara

Piagam ini menetapkan pembentukan penyelesaian sengketa itu adalah

organisasi internasional yang sebagai berikut :

dimaksudkan untuk mempermudah a. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian

sengketa melalui usaha penye-

16) Aust, Anthony, Handbook of International Law, 17) Mahfud dan Rosmawati, Hukum Internasional,
Published in The United State by Cambrige Unsyiah Perss, Darusallam, Banda Aceh, 2015,
University Press, New York, 2005, hlm 255. hlm 123

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 74

suaian pendapat antara pihak- penyelesaian secara damai keadaan
yang mengganggu kesejahteraan
pihak yang bersengketa secara umum atau persahabatan antar negara.
Wewenang Majelis Umum dapat
bersahabat. Mediasi dapat dilakukan kecuali bila Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-
dilakukan oleh pihak-pihak yang bangsa sedang menangani sengketa
itu.18)
bersengketa dengan mengadakan
Ketentuan tentang pola penyelesaian
negosiasi, dengan jasa baik atau konflik bersenjata tersebut diatas juga
digunakan dalam metode pendekatan
mediasi, dengan konsiliasi dan resolusi konflik. Hal tersebut beralasan
karena konflik bersenjata akan melahirkan
dengan panitia penyelidikan. persoalan-persoalan kemanusiaan. Oleh
karenanya upaya-upaya untuk meredam
b. Negosiasi agar tidak munculnya konflik bersenjata
baik itu konflik bersenjata antar negara
Negosiasi adalah perundingan maupun negara dengan kelompok entitas
internasional seperti pemberontak. Dalam
antar pihak-pihak yang metode identifikasi resolusi konflik
pertikaian bersenjata penyebab terjadinya
bersengketa. Negosiasi itu konflik bersenjata sangat dipengaruhi oleh
tiga kondisi diantaranya :
merupakan sarana untuk 1. Kondisi di mana konflik mungkin terjadi,

menetapkan penyesuaian yang meyangkut penyebab pasti konflik.
2. Bagaimana potensi konflik itu muncul,
kebijakan atau sikap tentang
serta
masalah yang disengketakan. 3. Bagaimana cara untuk mengontrol situasi

2. Penyelesaian Sengketa di Bawah supaya konflik tidak berkembang.19)

Pengawasan Perserikatan Bangsa- 18) I bid
19) http://indira-a--
bangsa
fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-59901-
Peranan Perserikatan Bangsa-bangsa Resolusi%20Konflik%20Global-
Pencegahan%20dan%20Penyelesaian%20Kekeras
dalam penyelesaian sengketa secara an%20Konflik.html

damai dapat dilakukan melalui

penyelesaian secara politik atau

penyelesaian secara hukum. Perye-

lesaian secara politik dilakukan oleh

Majelis Umum dan Dewan Keamanan

Perserikatan Bangsa-bangsa sedang

pernyelesaian secara hukum dilakukan

oleh Mahkamah Internasional.

Peranan Majelis Umum Perserikatan

Bangsa-bangsa dalam menyelesaikan

sengketa secara damai dilakukan

dengan memberikan rekomendasikan

tindakan-tindakan yang perlu untuk

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 75

Disisi lain upaya untuk mencegah Sementara non-interstate war mengarah pada

konflik bersenjata bersenjata dapat ditempuh konflik-konflik yang meliputi konflik etnis

melalui dua mekanisme pencegahan konflik karena adanya stratifikasi sosial, polarisasi

diantaranya : masyarakat, inappropriate systemic, regional

1. Light prevention, merupakan upaya untuk diasporas, dan sebagainya.

mencegah situasi kekerasan mengarah Berdasarkan uraian diatas pola

pada konflik bersenjata sehingga ia tidak pendekatan pada kontek resolusi konflik

berusaha untuk menyelidik lebih dalam lebih terarah pada upaya dari awal pada tahap

pada sumber dan akar konflik. Contohnya mencegah munculnya koflik bersenjata.

adalah usaha-usaha mediasi dan intervensi Upaya tersebut bisa dilakukan dengan upaya

diplomatik mediasi dan diplomasi politik dengan

2. Deep prevention merupakan upaya untuk melibatkan berbagai pihak yang dianggap

menemukan akar konflik dengan bisa menjadi aktor-aktor perdamaian. Contoh

menekankan hubungan dan kepentingan konkrit tersebut dapat dilihat dalam upaya

atas konflik tersebut dalam tatanan diplomasi untuk meredam potensi konflik

kapasitas domestik, regional, dan bersenjata yang muncul antara Cina dan

internasional untk mengelola konflik, sejumlah negara Asia Tenggara menyangkut

yang melibatkan seluruh elemen konflik dengan klaim tumpang tindih atas sejumlah

dan bertujuan untuk mengurangi kepulauan yang ada di laut Cina Selatan.

kemungkinan timbulnya konflik.20) Upaya tersebut dilakukan dengan

Untuk mencegah konflik atau perang melibat organisasi kawasan ASEAN sebagai

sebelumnya harus diidentifikasi terlebih payung perdamaian guna meredam dan

dahulu tipe konflik dan lokasi potensi-potensi mencegah potensi konflik bersenjata akibat

konflik. Dan pencegahan bersifat relatif, aksi klaim anatara Ciana dan hampir seluruh

bergantung pada aktornya baik konflik negara ASEAN atas sejumlah wilayah

interstate wars maupun non-interstate war. kepulauan Spatly dan Paracel. Negara-negara

Interstate war menitikberatkan pada perang ASEAN menyepakati Code of Condact

yang dilakukan antara negara-negara dengan (CoC) atau kode berprilaku dengan Cina

kapasitas power yang besar. Misalnya adalah yang dipandang semakin agresif merebut dan

LBB dan Perjanjian Versailles bertindak mengklaim sebagai bagian intergeral Cina

sebagai alat preventif perang yang terjadi dengan membangun sejumlah pulau buatan

pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

20) Ibid

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 76

yang ada di wilayah yang dipersengketakan “The collapse of the League of Nations
tersebut.21) led almost automatically to
consideration of the nature of its
Konflik Bersenjata dan Upaya replacement, and similar failure by the
Pencegahan Konflik Bersenjata dalam United Nations might be expected to
Konteks Hukum Internasional Hukum produce the same reaction. A tense of
Humaniter history provides the basis for the
understanding that international
Atas dasar pengalaman sejarah dan organization has become a necessary
tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa- part of the system for dealing with
bangsa di dunia dalam usaha menciptakan international problems and that to
stabilitas dan suasana hidup bertetangga baik organize or not to organize is no
di kawasannya, telah sepakat untuk mencari longer an open question for statesman
tema-tema pokok perdamaian, yaitu or a useful one for students of
menciptakan dunia sebagai kawasan damai, international relation.” 22)
bebas dan netral dari pertentangan negara-
negara besar. Negara-negara tersebut Setelah berakhirnya perang dunia
menyetujui pembentukan suatu mekanisme
untuk menyelesaikan perselisihan antara yang menghancurkan, PBB berdiri pada
negara anggota secara damai. Pembentukan
LBB dan PBB merupakan salah satu tahun 1945 untuk menstabilkan hubungan
tujuannya untuk mencapai tujuan tersebut.
Jika Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk internasional dan memberikan dasar yang
pada waktu berlangsungnya Perang Dunia II,
Liga Bangsa-Bangsa diciptakan justru setelah lebih kuat bagi perdamaian. Setelah saat
berakhirnya Perang Dunia I, hal ini dapat
dilihat dalam pernyataan berikut : itu, Organisasi dunia tersebut telah menjadi

“... whereas the Covenant of the saksi maupun pendorong dalam peralihan
League was formulated after hostilities
were ended, the main features of the yang hebat dalam hubungan global. Dari
United Nations were devised while war
was still in progress.” reruntuhan Perang Dunia II, melalui tahun-

tahun yang diselubungi persaingan antara

blok-blok negara besar, ancaman perang

nuklir, biologi, kimia dan konflik regional

yang kelihatannya tak ada akhirnya, PBB

telah berkembang menjadi satu organisasi

dimana upaya bersama untuk mencapai

stabilitas, dengan perdamaian sebagai

dasarnya, telah menjadi kepedulian yang

utama. Pembahasan mengenai prinsip-

prinsip peningkatan perdamaiann terutama

21) Edisi Koleksi Angkasa, Kekuatan Laut di Asia 22) Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi
Fasifik, ketika Perang Dingin Tak Berakhir Internasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
Dengan Perdamaian, Agustus 2013, hlm 20. 1990, hlm 7-8.

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 77

dilaksanakan oleh Majelis Umum berupaya untuk menyelesaikan sengketa-

berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Piagam, yang sengketa antara negara dengan menggunakan

menegaskan bahwa :23) jalan damai. Dalam Piagam juga ditegaskan

“The General Assembly may consider larangan penggunaan kekerasan terhadap
the general principles of co-operation integritas wilayah atau kemerdekaan politik
in the maintenance of international suatu negara (Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB).26)
peace and security, including the Namun demikian dalam kenyataannya,
principles governing disarmament and setelah berakhirnya perang dunia II, perang
the regulation of armaments, and may masih banyak terjadi di berbagai belahan
make recommendations with regard to dunia. Masih banyak negara-negara yang
such principles to the Members or to menyelesaikan konflik diantara mereka
the Security Council or to both”. 24) dengan menggunakan kekuatan militer, baik
dalam skala besar maupun kecil.
Dalam piagam Perserikatan Bangsa-
Akhir dari perang dingin pun juga tidak
Bangsa dengan jelas disebutkan bahwa membawa suatu perdamaian, atau mendekati
suatu harapan untuk suatu pesan dunia baru
tujuan dari organisasi ini adalah untuk yang belum terealisasikan. Sebagaimana

memelihara perdamian dan keamanan

internasional, hal ini sebagaimana tertuang
dalam Pasal 1 dari Piagam PBB,25) serta

laporan Seketaris Jenderal PBB tahun 1995,

23) Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan sampai saat ini (akhir dari perang dingin),
Bangsa-Bangsa, Kantor Penerangan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Jakarta, 1998, hlm 33. dimana terdapat suatu kepercayaan yang

24) Bunyi Pasal 11 ayat (1) Piagam PBB. tersebar secara luas bahwa ketika tidak ada
25) Adapun bunyi dari Pasal 1 Piagam PBB :
lagi kekuatan-kekuatan besar yang saling
The Purposes of the United Nations are:
1. To maintain international peace and security, bersaing, maka konflik-konflik regional yang

and to that end: to take effective collective terjadi di berbagai belahan dunia yang
measures for the prevention and removal of
threats to the peace, and for the suppression of berlainan ini dengan sendirinya akan
acts of aggression or other breaches to the berhenti.27) Oleh karena itu banyak pihak
peace, and to bring about by peaceful means,
and in conformity with the principles of justice sependapat, bahwa walau tak setuju akan
and international law, adjustment or settlement
of intenational disputes or situations which 4. To be a centre for harmonizing the actions of
might lead to a breach of the peace; nations in the attainment of these common ends.
2. To develop friendly relations among nations
based on respect for the principle of equal 26) Adapun bunyi dari Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB :
rights and self-determination of peoples, and to All Members shall refrain in their international
take other appropriate measures to strengthen relations from the threat or use of force against the
universal peace; territorial integrity or political independence of
3. To achieve international co-operation in solving any state, or in any other manner inconsistent with
international problems of an economic, social, the Purposes of the United Nations.
cultural, or humanitarian character, and in
promoting and encouraging respect for human 27) Gray, Christine, International Law and The Use of
rights and for fundamental freedoms for all Force, OXFORD University Press, New York,
without distinction as to race, sex, language, or 2000, hlm 1.
religion; and.

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 78

adanya perang, dunia harus memiliki hukum agresi, Dewan Keamanan berwenang

perang. merekomendasikan atau memutuskan

Bagaimanapun perangkat hukum tersebut saranan yang diperlukan untuk

harus ada, karena memang hanya dengan mempertahankan atau mengembalikan

instrumen inilah hak-hak warga sipil dari perdamaian dan keamanan internasional.

negara yang sedang bertikai bisa dijaga dan Dewan keamanan juga dapat minta

dihormati. Orang-orang dan properti yang tak kepada pihak-pihak yang bersangkutan

kaitannya dengan perang harus dilindungi untuk memenuhi tindakan yang

dari perusakan yang tak perlu. Demikian ditetapkan.

bunyi salah satu baris legalisasi secara Dalam kontek normatif hukum

internasional terhadap intervensi yang humaniter upaya penegakan hukumnya

dapat dilakukan oleh PBB. PBB melalui terpatri pada situasi perang yang sedang

Dewan Keamanannya yang hanya berlangsung. Upaya perdamaian yang

menangani penyelesaian dua macam dianggap sebagai diplomasi yang punya

sengketa, yakni : misi politik justru sering digunakan ketika

a). Sengketa yang dapat membahayakan perang yang sedang berlangsung tersebut

perdamaian dan kemanan telah melenceng dari prinsip Ius in Bello

internasional dan dan Ius ad Bellum. Pelangaran dari prinsip-

b) Peristiwa ancaman perdamaian, prinsip hukum perang inilah yang

pelanggaran perdamaian atau kemudian memunculkan intervesi asing

perbuatan agresi. dalam konflik bersenjata yang sedang

Dalam menyelesaikan sengketa berlangsung itu sendiri. Intervensi

yang dapat membahayakan perdamaian kemanusiaan juga dapat diartikan sebagai

dan keamanan internasional, Dewan intervensi bersenjata yang dilakukan oleh

Keamanan dapat minta kepada pihak- suatu negara dengan pertimbangan

pihak yang bersengketa untuk kemanusiaan. Intervensi ini bukan bertujuan

menyelesaikan sengketa melalui untuk mengganti kedaulatan suatu negara

negosiasi, mediasi, konsiliasi, tetapi menyelamatkan para korban perlakuan

penyelidikan, arbitrasi atau peradilan. brutal atau kejam dan tidak manusiawi yang

Dewan Keamanan dapat setiap saat dialami di suatu negara.

merekomendasikan cara yang tepat untuk Kesimpulan

menyelesaikan sengketa itu. Dalam Dewasa ini masyarakat internasional

peristiwa ancaman perdamaian, akan lebih dapat menerima suatu intervensi

pelanggaran perdamaian atau perbuatan kemanusiaan yang dilakukan dengan

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 79

otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. dari intervensi ini. Ada tiga alasan pokok

Penggunaan kekerasan untuk tujuan penolakan terhadap keberadaan intervensi

humaniter tidak sesuai dengan tujuan Piagam kemanusiaan, yaitu:

PBB kecuali setelah mendapat otorisasi dari 1. Piagam PBB dan korpus hukum
Dewan Keamanan PBB.28) Sebaliknya,
intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh internasional modern secara khusus tidak
suatu negara tanpa otorisasi Dewan
Keamanan PBB, akan diragukan legalitasnya berisikan hak intervensi kemanusiaan.
dan cenderung mendapat penolakan dan
kecaman dari masyarakat internasional. 2. Praktik negara-negara terutama sejak
Contohnya adalah intervensi militer yang
dilakukan NATO di Kosovo pada Tahun tahun 1945 menunjukan bahwa sangat

sedikit kasus-kasus intervensi

kemanusiaan yang benar-benar dilandasi

pertimbangan kemanusiaan.

3. Atas dasar keberhati-hatian yaitu terbuka

kemungkinan terhadap penyalahgunaan

hak tersebut, sehingga menyebabkan suatu

negara tidak tertarik untuk mengijinkan
intervensi kemanusiaan.30)

1999. Intervensi ini oleh sebagian besar Atas dasar pertimbangan itulah yang
sarjana dipandang sebagai tindakan unilateral menyebabkan pergeseran para digma dari
dari NATO tanpa ada otorisasi dari Dewan intervensi kemanusiaan humanitarian
Keamanan PBB. 29) intervention ke responsibility to protect (R to
P). Karena dengan adanya tindakan
Melihat keabsahannya yang melibatkan intervensi kemanusiaan, masyarakat
penggunaan kekuatan bersenjata, bukan suatu internasional berpendapat bahwa pelaksanaan
kejutan jika keberadaan intervensi tindakan tersebut melemahkan kedaulatan
kemanusiaan menjadi hal yang konterversial negara, berpotensi merusak aturan yang ada
dan cenderung mendapat penolakan. Hal ini di dalam piagam Perserikatan Bangsa-
diperkuat dengan tidak jelasnya dasar hukum

28) Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Bangsa (PBB), mengancam pemerintahan
yang sah dalam negara yang diintervensi, dan
Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, mengancam stabilitas internasional. Dengan
demikian munculnya norma baru yaitu R to P
Edisi ke-2, Bandung: PT.Alumni, 2003, hlm 652. dengan cara yang lebih mendukung dan
29) Lihat pernyataan yang dikemukanan oleh salah dapat di terima oleh banyak negara.

satu hakim dari ”The Flouse of Lords” yang Ketentuan PBB sebagai salah satu
menangani kasus tersebut patut diperhatikan : “... organisasi besar dunia yang memiliki
on the same day that we delivered our judgment kekuasaan dan tanggung jawab yang dituntut
untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu
[on Pinochet Case], NATO forces began to bomb
30) Boer Mauna,Op.Cit, hlm.651
the sovereign state of Serbia in an attempt to stop

the attrocities its government was committing

against its own citizens in Kosovo. Two events on

the a single day showed how far we had come
from the classical doctrines of international law

as we had learned them fifty years ago. No

longer is international law a matter which

concerns sovereign States alone. It marches with

human rights law to protect individuals from
State action”., Jawahir Thontowi dan Pranto
Iskadar, Hukum Internasional Kontemporer,

Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 1

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 80

atas pelangaran prinsip-prinsip hukum konflik bersenjata maupun eskalasi dari

perang dan HAM. Termasuk tanggung jawab kekejaman atas setiap pelangaran dari norma

baik untuk menfasilitasi proses perdamaian, hukum perang itu sendiri. langkah

mencegah semakin memburuknya eskalasi pencengahan maupun meminimalisasi

konflik bersenjata hingga mencegah dampak dari konflik bersenjata tersebut dapat

terjadinya konflik bersenjata. Ketentuan dilihat dalam Resolusi Majelis Umum PBB

tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 41 No. A/60/I tanggal 24 Oktober 2005,

dan 42 dalam Piagam PBB yang menyatakan khususnya Paragraf 139 yang menyatakan :

:31) The international community, through
the United Nations, also has the
Pasal 41: responsibility to use appropriate
diplomatic, humanitarian and other
The Security Council may decide what peaceful means, in accordance with
measures not involving the use of Chapters VI and VIII of the Charter, to
armed force are to be employed to give help to protect populations from
effect to its decisions, and it may call genocide, war crimes, ethnic cleansing
upon the Members of the United and crimes against humanity. In this
Nations to apply such measures. These context, we are prepared to take
may include complete or partial collective action, in a timely and
interruption of economic relations and decisive manner, through the Security
of rail, sea, air, postal, telegraphic, Council, in accordance with the
radio, and other means of Charter, including Chapter VII, on a
communication, and the severance of case-by-case basis and in cooperation
diplomatic relations. with relevant regional organizations as
appropriate, should peaceful means be
Pasal 42: inadequate andnational authorities are
manifestly failing to protect their
“Should the Security Council consider populations from genocide, war crimes,
that measures provided for in Article ethnic cleansing and crimes against
41 would be inadequate or have proved humanity. We stress the need for the
to be inadequate, it may take such General Assembly to continue
action by air, sea, or land forces as consideration of the responsibility to
may be necessary to maintain or protect populations from genocide, war
restore international peace and crimes, ethnic cleansing and crimes
security. Such action may include against humanity and its implications,
demonstrations, blockade, and other bearing in mind the principles of the
operations by air, sea, or land forces of Charter and international law. We also
Members of the United Nations. intend to commit ourselves, as
necessary and appropriate, to helping
Kedua Pasal Piagam PBB tersebut States build capacity to protect their
populations from genocide, war crimes,
memberikan kesan bahwa peran dan fungsi ethnic cleansing and crimes against
humanity and to assisting those which
yang dijalankan oleh PBB untuk mengambil

tindakan kolektif terhadap upaya pencegahan

31) Lihat Pasal 41 dan 42 Piagam PBB.

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 81

are under stress before crises and Principles The Responsibility To Protect

conflicts break out.132) yaitu:

Resolusi PBB tersebut dalam konteks a. State sovereignty implies responsibility,
hukum humaniter merupakan cikal bakal dari and the primary responsibility for the
lahirnya dokrin hukum internasional berupa protectionof its people lies with the state
R toP. R to P adalah suatu prinsip yang itself (kedaulatan negara termasuk
berusaha menjamin agar komunitas tanggung jawab, dan tanggung jawab
internasional tidak akan gagal lagi untuk utama untuk melindungi rakyatnya yang
bertindak ketika pembunuhan massal dan berada pada negara itu sendiri).
kejahatan kemanusiaan lainnya terjadi dalam
suatu konflik bersenjata. Suatu sistem yang b. Where a populations is suffering serious
sekarang telah diakui oleh komunitas harm, as a result of international war,
internasional barawal dari Resolusi Majelis insurgency, repression or state failure,
Umum PBB nomor A/RES/60/1 pada tanggal and the state in question is unwilling or
24 Oktober 2005 hasil Konferensi Tingkat unable to halt or avert it, the principle of
Tinggi dunia (world summit outcome). non-intervention yields to the
international responsibility to protect
Dalam perkembanganya prinsip R to P (Dimana populasi yang menderita bahaya
serius, sebagai akibat dari perang
internasional, pemberontakan, penindasan
atau negara gagal, dan negara yang
dimaksud adalah mau atau tidak mampu
menghentikan atau mencegah itu, prinsip
non-intervensi menjadi tanggung jawab
untuk melindungi internasional).34)

juga masih terdapat perbedaan pendapat,

apakah R to P itu merupakan ketentuan Dari perspektif hukum, konsep 'R to P'
sebagaimana diadopsi dalam Resolusi
hukum atau bukan. Hakikatnya sampai saat Majelis Umum PBB No.A/60/I khususnya
Paragraf 138 dan 139, bersifat rekomendatif,
ini 'R to P' bukanlah suatu rumusan hukum, artinya tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat meskipun tetap memiliki muatan
tapi merupakan suatu 'concept', 'principle', politik dan moral yang cukup penting dalam
menciptakan norma internasional yang baru.
'evolvingtrend', 'strong political Hal ini bukan berarti bahwa dengan alasan R
to P sebagaimana diatur dalam Paragraf
commitment', 'emerging norm', atau suatu tersebut masyarakat internasional dapat
'obligation with legal significance. 2 33) dengan mudahnya melakukan intervensi
militer, karena harus lebih dulu dilakulan
Faktanya bahwa saat ini 'R to P' telah upaya-upaya pencegahan, penghentian dan

disepakati dan diterima oleh mayoritas 34) ICISS, The Responsibility to Protect, Report of the
International Commission on Intervention and
negara-negara di dunia yang menjadi anggota State Souvereignty, December 2001 hlm XI.

PBB melalui Resolusi Majelis Umum. Dasar

yang sangat utama dapat pelaksanaan Basic

32) United nations, Resolution adopted by the General

Assembly..No.A /res/60/1.Oktober 2005.
33) Conference on the United Nations of the Next

Decade, Actualizing the Responsibility to Protect,
Stanley Foundation, Portugal, 20 – 25 June 2008,

hlm 2.

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 82

penyelesaian masalahnya secara damai b. The responsibility to react: to respond to
situations of compelling human need with
intervensi militer harus menjadi pilihan appropriate measures, which may include
coercive measures like sanctions and
terakhir dengan justifikasi dan legitimasi international prosecution, and in extreme
cases military intervention(Tanggung
PBB dengan memperhatikan beberapa jawab untuk bereaksi: untuk menanggapi
situasi kebutuhan manusia menarik
kriteria, yaitu: dengan langkah yang tepat, yang dapat
mencakup langkah-langkah paksaan
1. Tindakan tersebut harus memiliki dasar seperti sanksi dan penuntutan
pembenaran yang adil (just cause) karena internasional, dan dalam kasus yang
telah terjadi kekejaman massal. ekstrim intervensi militer).

2. Tujuan yang benar (right intension) c. The responsibility to rebuild: to provide,
berupa usaha untuk menghentikan particularly after a military intervention,
penderitaan manusia. full assistance with recovery,
reconstruction and reconciliation,
3. Merupakan langkah terakhir (final resort) addressing the causes of the harm the
karena semua segala langkah damai baik intervention was designed to halt or
yang bersifat diplomasi maupun non avert(Tanggung jawab untuk membangun
militer ternyata gagal. kembali: untuk menyediakan, terutama
setelah intervensi militer, bantuan penuh
4. Didasarkan pada keabsahan kewenangan dengan pemulihan, rekonstruksi dan
(legitimate authority) dengan mandat rekonsiliasi, mengatasi penyebab
Dewan Keamanan PBB. kerusakan intervensi dirancang untuk
menghentikan atau mencegah).36)
5. Menggunakan sarana yang proporsional
(propotional means), artinya tidak Harapannya adalah dengan
berlebihan baik dari sisi alat maupun
tujuan sesuai dengan hukum humaniter. menerapkan tiga jenis tanggung jawab R to P

6. Intervensi militer itu dilakukan dengan tersebut, komunitas internasional akan siap
jaminan sukses untuk menghentikan
kekejaman dan penderitaan massal merespon setiap tahapan dari eskalasi konflik
(reasonable prospect). 35)
bersenjata yang terjadi dalam suatu negara
Disisi lain dalam pelaksanaannya
baik itu konflik bersenjata internasional,
prinsip 'R to P' haruslah meliputi 3 (tiga)
nasional maupun internasionalisasi dari
jenis tanggung jawab yang meliputi yaitu:
konflik bersenjata itu sendiri. Komitmen
a. The responsibility to prevent: to address
both the root causes and direct causes of Komunitas Internasional terhadap
internal conflict and other man-made
crises putting populations at Responsibility to Protect adalah Pada tahun
risk(Tanggung jawab untuk mencegah:
untuk mengatasi kedua akar penyebab dan 2005, PBB menggelar Konferensi Tingkat
penyebab langsung dari konflik internal
dan krisis buatan lainnya menempatkan Tinggi (KTT) Dunia yang menghadirkan
populasi yang berisiko).
sejumlah pemimpin dari berbagai negara di
35) Rahayu.Op.Cit. hlm 135 Rahayu.Eksistensi
Prinsip 'Responsibility To Protect' Dalam Hukum dunia. Salah satu capaian penting dari KTT
Internasional ( jilid 41 no. 1).Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang , 2012, hlm 36) Ibid.
135-136.

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 83

Dunia tersebut adalah kesepakatan bulat di mengalir ke gerakan-gerakan pemberontak.

antara para pemimpin dunia bahwa semua Skema ini dibentuk untuk menjamin

negara memiliki tanggung jawab untuk konsumen bahwa dengan membeli intan

melindungi rakyatnya dari pemusnahan mereka tidak mendanai perang dan pelecehan

massal, kejahatan perang, kejahatan terhadap HAM

kemanusiaan dan pembersihan etnis.Mereka KPCS menerapkan persyaratan ketat

juga sepakat untuk siap mengambil tindakan bagi anggotanya agar mengawasi dan

kolektif ketika suatu negara gagal melindungi mencegah berlian bermasalah memasuki

rakyatnya dari empat jenis kejahatan pasar resmi. Untuk itu para anggota KPCS

tersebut. (termasuk Indonesia yang menjadi anggota

Selain melalui mekanisme PBB upaya sejak 1 Agustus 2005) diminta untuk

untuk terus menerus komunitas internasional melaksanakan kontrol internal dan semua

mencegah munculnya konflik bersenjata juga penjualan berlian yang belum diolah harus

dengan melibatkan sejumlah aktor-aktor lain disertai sertifikat mengenai asal usul
yang bisa dianggap sebagai mitra berlian.37) Hal tersebut sebagaimana

perdamaian. Salah satunya dengan dinyatakan dalam Section I Definitions

melibatkan kelompok-kelompok tertentu apa itu berlian konflik yang

yang dianggap sebagai bisa menjadi pihak menyatakan :

yang akan memutuskan mata rantai konflik Conflict Diamonds means rough
bersenjata itu sendiri. Salah satunya melalui diamonds used by rebel movements or
mekanisme Kimberley Proses. their allies to finance conflict aimed at
undermining legitimate governments,
Kimberley Proses melalui Skema as described in relevant United
Sertifikasi Proses Kimberley/Kimberley Nations Security Council (UNSC)
Process Certification Scheme (KPCS) yang resolutions insofar as they remain in
diperkenalkan oleh Resolusi Majelis Umum effect, or in other similar UNSC
Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/56 tahun resolutions which may be adopted in
2000, merupakan salah satu upaya untuk the future, and as understood and
memutuskan mata rantai pembiayaan dari recognised in United Nations General
Assembly (UNGA) Resolution 55/56,
or in other similar UNGA resolutions
which may be adopted in future;38)

konflik bersenjata itu sendiri. KPCS adalah

proses yang ditetapkan untuk menyertifikasi 37) Sumber :
asal usul intan kasar dari sumber-sumber
yang bebas dari konflik yang didanai oleh http://arishu.blogspot.co.id/2007/12/mengenal-
produksi intan. Proses ini dibentuk tahun
2003 untuk mencegah hasil penjualan intan kimberly-proses.html
38) Lihat Section I Definitions Kimberley Process

Certification Scheme (KPCS) yang diperkenalkan

oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa 55/56 tahun 2000.

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 84

Sejauh ini mekanisme di dalam KPCS yang menyulut perang saudara di Liberia,

terbukti bisa mengakhiri mimpi buruk di Sierra Leone dan Republik Demokratik

kawasan konflik berlian dan kedepannya hal Kongo. Berdasarkan Proses Kimberley,

tersebut diharapkan dapat terus berlanjut berlian mentah disimpan di wadah anti-pecah

dengan baik. Contoh kasus tersebut dapat dan diharuskan memperoleh sertifikat bebas-

dilhat dalam konflik bersenjata yang terjadi konflik dan anti-pemalsuan dengan

Liberia. Liberia porak-poranda setelah 14 pemberian angka serial unik setiap kali

tahun perang saudara. Selama perang saudara berlian itu melintasi satu perbatasan

1989-2003, pihak-pihak yang bertikai internasional. Pada Desember, DK PBB

menggali sumber daya berlian dan hasil memperbarui sanksi terhadap Liberia dengan

penjualannya digunakan untuk mendanai melarang perdagangan berlian dan senjata

pembelian senjata. Situasi tersebut membuat serta ditujukan kepada perorangan di
PBB menjatuhkan sanksi pada Liberia Liberia.39)

melalui paragraf 6 Resolusi 1521 tahun 2003 DAFTAR PUSTAKA

tentang embargo atas berlian mentah Liberia. 1. Buku dan Jurnal

Resolusi tersebut dianggap efektif untuk Arlina Permana Sari dkk, Pengantar
memutus mata rantai konflik yang sedang Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999.
mendera Liberia saat itu.
Aust, Anthony, Handbook of International
Hal tersebut daopat dilihat dari Law, Published in The United State
keputusan Dewan Keamanan PBB mencabut by Cambrige University Press, New
Resolusi 1521 pada 2003. Liberia dinilai York, 2005.
telah membuat kemajuan dalam
mengeluarkan sertifikat asal berlian Boer Mauna, Hukum Internasional:
mentahnya. DK PBB, yang memiliki 15 Pengertian, Peranan dan Fungsi
anggota, dengan suara bulat mensahkan Dalam Era Dinamika Global, Edisi
rangancan resolusi AS yang membatalkan ke-2, Bandung: PT.Alumni, 2003.
resolusi 2003 mengenai embargo atas berlian
mentah Liberia. DK PBB menyatakan akan E. Koswara, Agresi Manusia, PT Eresco,
mengkaji tindakannya dalam 90 hari, Bandung, 1988.
berdasarkan penilaian yang akan diterimanya
dari Proses Kimberley mengenai penampilan Evans, Malcom D, International Law,
Liberia. Apa yang disebut "berlian darah" Published in The United State by
dan batu mulia lain dieksport secara tidak sah Oxford University Press Inc, New
untuk mendanai pembelian senjata, praktek York, 2003.

H.A. Masyur Effendi, Hukum Humaniter
Internasional dan Pokok-Pokok
HANKAMRATA, Usaha Nasional,
Surabaya, 1994.

Lachs, Manfred, Responsibility For The
Development of Humanitarian Law,
and Cristopher Swinarski (Ed),
Studies and Essay on

39) http://www.antaranews.com/berita/60782/pbb-
cabut-embargo-berlian-liberia

UBELAJ, Volume 1 Number 1, Oktober 2016 | 85

International Humanitarian Law United nations, Resolution adopted by
and Red Cross Principles, the General Assembly..No.A
Martinus Nijhoff Publishers, /res/60/1.Oktober 2005.
Laiden, 1984.
3. Internet dan Sumber Lain
Majid Khadduri, War and Peace in The
Law of Islam (Perang dan Damai Buletin ICRC, ICRC Dalam Kilasan,
dalam Hukum Islam), Tarawang Maret 2001.
Press, Jakarta, 2002.

Mahfud dan Rosmawati, Hukum ------------, Hukum Humaniter
Internasional, Unsyiah Perss,
Darusallam, Banda Aceh, 2015. Internasional (Menjawab

Pertanyaan-pertanyaan Anda),

Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi- Febuari 2004.
Konvensi Palang Merah 1949, PT
Alumni, Bandung, 2002. Edisi Koleksi Angkasa, Kekuatan Laut di
Asia Fasifik, ketika Perang
Rahayu.Eksistensi Prinsip 'Responsibility Dingin Tak Berakhir Dengan
To Protect' Dalam Hukum Perdamaian, Agustus 2013.
Internasional ( jilid 41 no.
1).Fakultas Hukum Universitas ------------, Pistol, Rifles, and Machine
Diponegoro Semarang , 2012. Gun, April 2006.

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum http://www.antaranews.com/berita/60782/
Pidana Internasional, Refika pbb-cabut-embargo-berlian-
Aditama, Bandung, 2000. liberia

Sumaryo Suryokusumo, Hukum

Organisasi Internasional, http://arishu.blogspot.co.id/2007/12/meng
enal-kimberly-proses.html
Universitas Indonesia Press, Jakarta,

1990. http://indira-a--
fisip10.web.unair.ac.id/artikel_de
T. May Rudy, Hukum Internasional 2, tail-59901-
Refika Aditama, Bandung, 2001. Resolusi%20Konflik%20Global-
Pencegahan%20dan%20Penyeles
2. Konvensi dan Undang-undang aian%20Kekerasan%20Konflik.h
tml
Conference on the United Nations of the
Pengetahuan Dasar Mengenai
Next Decade, Actualizing the
Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Responsibility to Protect, Stanley
Foundation, Portugal, 20 – 25 June

2008.

ICISS, The Responsibility to Protect, Kantor Penerangan Perserikatan
Report of the International
Commission on Intervention and Bangsa-Bangsa, Jakarta, 1998.
State Souvereignty, December 2001.

Kimberley Process Certification Scheme
(KPCS) yang diperkenalkan oleh
Resolusi Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/56
tahun 2000.

Piagam PBB 1945