INTEGRATED LEARNING (SEJARAH WAJIB DAN BAHASA INDONESIA) (1)

Kehidupan Politik di
Masa Demokrasi
Liberal Michelle Nathania XII IPS 1 - 25

Demokrasi liberal berlangsung pada 17 Januari 1950-5
Juli 1959. Demokrasi liberal ini adalah sistem
pemerintahan RI yang dijalankan oleh suatu dewan
menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Perdana
Menteri. Sistem pemerintahan ini ditandai dengan mulai
berlakunya UUD 1950 sebagai pengganti UUD RIS. Selain
mulai berlakunya UUD 1950, muncul juga sistem
multipartai yang didasari dari maklumat pemerintah
pada 3 November 1945 sehingga muncul banyak partai
politik Indonesia, bahkan lebih dari 28 partai.

Banyaknya partai politik Indonesia mengakibatkan
sering terjadi pergantian kabinet karena partai-partai
tersebut cenderung mementingkan kepentingan
partainya dan saling berebut kepentingan, mereka tidak
mementingkan kepentingan bangsa Indonesia. Pada masa
9 tahun demokrasi liberal, Indonesia sudah berganti
kabinet sebanyak 7 kali. Kabinet yang menjabat di masa
demokrasi liberal ini adalah Kabinet Natsir, Kabinet
Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamijoyo I,
Kabinet Burhanuddin, Kabinet Ali Sastroamijoyo II, dan
Kabinet Djuanda.

Kabinet Natsir berlangsung dari September 1950 hingga
Maret 1951. Program dari kabinet ini adalah
perencanaan pemilu serta penyelesaian masalah Irian
Barat. Kabinet Natsir menghasilkan perundingan antara
Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya yang
membahas permasalahan Irian Barat, tetapi Kabinet
Natsir ini akhirnya mengalami kemunduran karena
adanya mosi tidak percaya atas pembentukan DPRD yang
lebih menguntungkan Masyumi, sehingga pada 27 April
1951, terjadi pergantian kabinet menjadi Kabinet
Sukiman.

Kabinet Sukiman berlangsung dari April 1951 hingga
April 1952. Kabinet ini hanya melanjutkan program dari
Kabinet Natsir yang akhirnya jatuh karena adanya
masalah “Mutual Security Act” di mana ada pemberian
bantuan ekonomi dari militer AS sehingga dianggap
melanggar politik bebas aktif, dianggap lebih condong ke
blok barat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kabinet Wilopo
yang berlangsung dari April 1952 hingga Juni 1953.
Kabinet ini menghasilkan persiapan pemilu di Indonesia
serta berhasil menyelesaikan masalah hubungan
Indonesia-Belanda sehingga Irian Barat bisa kembali
menjadi milik Indonesia sepenuhnya, juga berhasil
menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Sebelumnya, Kabinet Wilopo jatuh karena peristiwa
Tanjung Morawa di Deli Sumur dimana terjadi
pertentangan antara buruh kebun dengan kepolisian
sehingga digantikan oleh Kabinet Ali sastroamijoyo I.
Kabinet Ali I ini menghasilkan persiapan pemilu 20
September 1955 untuk pemilihan anggota parlemen serta
menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika tahun 1955,
tetapi kabinet ini akhirnya jatuh karena adanya
pertikaian Angkatan Darat. Setelahnya, dilanjutkan oleh
Kabinet Burhanuddin selama bulan Agustus 1955 hingga
Maret 1956 yang berhasil menyelenggarakan pemilu
untuk pertama kalinya untuk memilih DPR dan
Konstituante, dan jatuh karena adanya pemberontakan
dalam negeri.

Jatuhnya Kabinet Burhanuddin ini digantikan oleh
Kabinet Ali sastroamijoyo II yang berlangsung selama 1
tahun. Kabinet Ali sastroamijoyo II menghasilkan
pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet Ali
sastroamijoyo II ini dibubarkan karena adanya Gerakan
separatis. Setelahnya dilanjutkan oleh Kabinet Djuanda
yang menjabat pada 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959,
kabinet ini merupakan pergantian kabinet yang terakhir
yang juga berhasil melaksanakan Deklarasi Djuanda,
menghasilkan pembentukan dewan nasional dan
mengadakan Munas untuk meredakan pergolakan
daerah. Kabinet yang terakhir ini jatuh karena Soekarno
yang mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959
sehingga pada saat itu juga masa pemerintahan
demokrasi liberal berakhir.

Pergantian kabinet yang terlalu banyak dalam waktu 9
tahun yang relatif singkat ini menghasilkan
ketidakpuasan dari sisi pemerintah daerah. Tuntutan-
tuntutan dari pemerintah daerah diabaikan oleh
pemerintah pusat karena terlalu fokus ke pergantian
kabinet sehingga menyebabkan sifat kedaerahan yang
akhirnya berujung separatisme. Mereka berusaha
memisahkan diri dari pusat sehingga muncul lah
berbagai pemberontakan APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI,
dan Permesta.