PANDAN PEJABAT

PANDA PEJABAT

PANDuan penyusunAN PEta JABATan

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat

PRESENT BY:

BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. LAHAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan

kasih sayang dari Allah SWT, atas

limpahan Rahmat-Nya sehingga E-Book

PANDAN PEJABAT (Panduan Penyusunan Peta

Jabatan) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lahat dapat diselesaikan sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan.

Analis Jabatan merupakan salah satu

bagian penting dalam organisasi karena

merupakan rangkaian proses penilaian

organisasi yang komprehensif, dapat

menjadi bekal dan referensi tambahan bagi

setiap praktisi terutama di Instansi

Pemerintahan. Seorang Analis Jabatan

harus mampu memahami problematika yang

terjadi di instansinya terutama dalam hal

memahami kebutuhan maupun kelebihan staff

dalam Instansi Pemerintahannya.

E-Book PANDAN PEJABAT (Panduan

Penyusunan Peta Jabatan) disusun dengan

tujuan untuk mempermudah staff umum dan

kepegawaian di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lahat dalam melakukan

penyusunan peta jabatan.

Lahat, November 2022
Penyusun





Khairunisa, S.E.
Analis Jabatan

DAFTAR ISI

1 Kata Pengantar
2 Daftar Isi
3 Ketentuan Umum
4 Tim Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

5 Tahap Penyusunan Peta Jabatan (Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja)

6 Peta Jabatan
7 Lampiran

PANDAN PEJABAT (PANDuan penyusunAN PEta JABATan)

Menurut Peraturan Menteri

KETENTUAN UMUM Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1

Tahun 2020, Jabatan adalah

kedudukan yang menunjukkan tugas,

Dalam sebuah organisasi terdapat tanggung jawab, wewenang dan hak

tingkatan dan struktur di dalam seorang pegawai ASN dalam suatu

kepemimpinan, tingkatan tersebut satuan organisasi. Penyusunan

adalah suatu posisi yang dinamakan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan

jabatan. Setiap tingkatan tersebut PNS dilakukan untuk jangka waktu 5

mempengaruhi sepenting apakah (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu)

jabatannya dan dimana jabatan itu tahun berdasarkan prioritas

ditempatkan, setiap jabatan memiliki kebutuhan. Setiap instansi wajib

fungsi dan pekerjaan masing-masing melaksanakan analisis jabatan dan

yang memiliki peran penting dalam analisis beban kerja sebagai

sebuah prosedural aktivitas dalam prasyarat untuk menyusun peta

organisasi ataupun pemerintahan. jabatan, uraian jabatan serta jumlah

Jabatan merupakan identitas kebutuhan ASN sebagaimana

organisasional yang harus dirancang dimaksud dalam Peraturan Menteri

untuk memudahkan pencapaian Pendayagunaan Aparatur Negara

organisasi. Kewajiban dan tanggung dan Reformasi Birokrasi Nomor 1

jawab dari setiap pekerjaan yang Tahun 2020 pada pasal 2. Analisis

tercermin dalam tugas yang jabatan merupakan proses

dilaksanakan, menentukan pengumpulan, pencatatan,

pengetahuan, keahlian dan pengolahan dan penyusunan data

kemampuan orang yang akan dibawa jabatan menjadi informasi jabatan.

masuk kedalam pekerjaan untuk Sedangkan, analisis beban kerja

mencapai tujuan. Pada Undang- merupakan teknik manajemen yang

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang akan dilakukan secara sistematis

Aparatur Sipil Negara pasal 56, untuk memperoleh informasi

dijelaskan bahwa setiap instansi mengenai tingkat efektivitas dan

pemerintah wajib menyusun efisiensi kerja organisasi berdasarkan

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan volume kerja. Sehingga dapat

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan dikatakan analisis jabatan merupakan

analisis jabatan dan analisis beban “blue print” untuk hal itu, dikarenakan

kerja. masing-masing jabatan merupakan

bangunan dasar yang diperlukan

untuk mencapai tujuan organisasi

yang luas.

LANJUTAN........

Dalam menyusun kebutuhan ASN Bagan alur penyusunan kebutuhan ASN:


perlu dilakukan analisis jabatan
PenyAunsjaubnan PenAyBuKsunan
dan analisis beban kerja yang

kemudian disusun dalam bentuk

peta jabatan. Peta jabatan adalah

susunan nama dan tingkat jabatan

pimpinan tinggi, jabatan

administrasi dan jabatan

fungsional yang tergambar dalam PPeetnayJuasbuatnaann

struktur unit organisasi dari tingkat KAenbauAltSiusNihsan

yang paling rendah sampai tingkat

yang paling tinggi. Menurut

Peraturan Badan Kepegawaian

Negara Nomor 10 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penyusunan KebPueUtnsuyuhalaamnnpaian PenKyeubsuutnuAahSnaNn

Kebutuhan Aparatur Sipil Negara,

penyusunan kebutuhan ASN

adalah penentuan kebutuhan

jumlah dan jenis jabatan ASN yang

diperlukan untuk melakukan tugas

instansi secara efektif dan efisien

untuk jangka waktu tertentu

dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan instansi

pemerintah. Tahap penyusunan

kebutuhan ASN terdiri dari :

1.Penyusunan Analisis Jabatan
2.Penyusunan Analisis Beban Kerja
3.Penyusunan Peta Jabatan
4.Pengusulan Kebutuhan ASN
5.Penyampaian Usul Kebutuhan
6.Analisis Kebutuhan ASN

TIM ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA

Tugas tim pelaksana Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja adalah
mengumpulkan data, menyusun

informasi jabatan, memverifikasi data,
serta mengumpulkan beban kerja
dalam jangka waktu satu tahun.

Syarat untuk dapat diangkat Susunan keanggotaan Tim

menjadi anggota Tim Pelaksana Pelaksana Analisis Jabatan

Analisis Jabatan dan Analisis dan Analisis Beban Kerja

Beban Kerja adalah : terdiri atas :

PNS dan/atau PPPK yang Seorang Ketua

telah mengikuti pelatihan merangkap anggota;

dan/atau bimbingan teknis Seorang Sekretaris

analisis jabatan serta analisis merangkap anggota dan;

beban kerja dan/atau; Paling sedikit 7 (tujuh)

Syarat objektif lain yang orang anggota, termasuk

ditentukan oleh pejabat yang ketua dan sekretaris.

berwenang, termasuk Mengapa anggota tim

pengalaman dan kemampuan berjumlah ganjil? Untuk

lain yang diperlukan dalam menjamin objektivitas dalam

pelaksanaan tugas tim. pelaksanaan analisis jabatan

dan analisis beban kerja.

Untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah, maka dilakukan pembentukan Tim Pelaksana Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada masing-masing OPD ditunjuk oleh Kepala OPD dan diperkuat dengan

Surat Keputusan Tim Anjab ABK yang sah. Hal ini dilakukan agar mempermudah
pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di setiap OPD. Contoh Surat
Keputusan (SK) Tim Pelaksana Anjab dan ABK terdapat dalam lampiran I pada bagian e-

book ini.

TAHAP PENYUSUNAN PETA JABATAN

ANALISIS JABATAN Ikhtisar Jabatan

Identitas Jabatan Merupakan ringkasan dari tugas

Merupakan kumpulan informasi yang terdiri atas: yang dilakukan oleh pemangku
Nama jabatan/Nomenklatur Jabatan
Mencerminkan tugas yang dilakukan serta jabatan (pokok tugas jabatan).
disesuaikan dengan fungsi unit kerja.
Catatan: untuk jabatan struktural
Catatan: untuk jabatan struktural disesuaikan
dengan nama jabatan dalam struktur organisasi disesuaikan dengan ikhtisar jabatan
dan tata kerja instansi yang bersangkutan, untuk
jabatan fungsional disesuaikan dengan nama dalam struktur organisasi dan tata
jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan
menteri PAN-RB masing-masing jabatan kerja instansi yang bersangkutan,
fungsional (JF), dan untuk jabatan pelaksana
disesuaikan dengan nama jabatan yang untuk jabatan fungsional
ditetapkan dalam peraturan menteri PAN-RB
Nomor 41 Tahun 2018. disesuaikan dengan ikhtisar jabatan

Kode jabatan yang telah ditetapkan dalam
Dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. peraturan menteri PAN-RB masing-
Catatan: untuk kode jabatan pada kabupaten
lahat dapat terlihat dalam SIMONA ketika masing jabatan fungsional (JF), dan
mengentry.
Unit kerja untuk jabatan pelaksana
Menunjukkan kedudukan jabatan yang akan
dianalisis mulai dari unit kerja yang paling disesuaikan dengan ikhtisar jabatan
tinggi.
Catatan: urutan dimulai dari Esselon 1 sampai yang ditetapkan dalam peraturan
Pejabat Fungsional/Pelaksana.
menteri PAN-RB Nomor 41 Tahun

2018.

LANJUT...

Kualifikasi Jabatan Hasil Kerja

Terdiri dari pendidikan, pelatihan dan Keluaran atau output dari pelaksanaan
pengalaman yang dimiliki oleh pemangku masing-masing uraian/tugas jabatan.
jabatan. Catatan: satuan hasil kerja berupa,
Catatan: Kualifikasi akademik untuk dokumen, laporan, data, surat, dll.
jabatan struktural disesuaikan dengan
peraturan struktur organisasi dan tata kerja Bahan Kerja
instansi yang bersangkutan, untuk jabatan
fungsional disesuaikan dengan peraturan Masukan yang diproses atau diolah
menteri PAN-RB masing-masing jabatan dan/atau dianalisis untuk setiap uraian
fungsional (JF), dan untuk jabatan tugas.
pelaksana disesuaikan dengan peraturan Catatan: pilihan bahan kerja dapat dipilih
menteri PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018. dan ada dalam SIMONA.

Tugas Pokok Perangkat Kerja

Uraian tugas jabatan yang harus dilakukan Pedoman atau acuan yang digunakan
oleh Pemangku Jabatan dalam memproses untuk memproses bahan kerja menjadi
bahan kerja menjadi hasil kerja. hasil kerja.
Catatan: Tugas pokok untuk jabatan Catatan: pilihan perangkat kerja dapat
struktural dapat dilihat dalam Peraturan dipilih dan ada dalam SIMONA.
Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja,
untuk jabatan fungsional dapat Tanggung Jawab
disesuaikan dengan butir kegiatan yang
ada dalam Peraturan Menpan-RB masing- Tuntutan bagi pemangku jabatan untuk
masing JF dan/atau fungsi unit organisasi menyelesaikan pekerjaan sebaik
tempat JF tersebut bertugas, dan untuk mungkin, tepat waktu, dan memberikan
jabatan pelaksana terdiri dari tugas teknis manfaat, serta berani menanggung risiko
sebagai turunan dari tugas teknis atasan atas keputusan yang diambil.
langsungnya.

LANJUT...

Wewenang Prestasi Kerja

Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan Prestasi pemangku jabatan diharapkan
sebagai penyeimbang terhadap tanggung
jawab guna mendukung berhasilnya bernilai baik atau sangat baik sesuai
pelaksanaan tugas.
dengan ketentuan peraturan
Korelasi Jabatan
perundang-undangan di bidang
Hubungan kerja antara pemangku jabatan
yang dianalisis dengan jabatan lainnya manajemen kinerja.
terkait dengan pelaksanaan tugas secara
vertikal, horizontal, maupun diagonal. Kelas Jabatan

Kedudukan yang menunjukkan tingkat
jabatan.

Kondisi Lingkungan jabatan Untuk contoh format
informasi jabatan terdapat
Keadaan tempat pemangku dalam lampiran II pada e-
tersebut melaksanakan tugas.
book ini.
Risiko Bahaya


Keadaan yang dapat membahayakan
keselamatan atau kesehatan pemangku
jabatan ketika melaksanakan tugas.

Syarat Jabatan

Terdiri dari keterampilan, bakat kerja,
tempramen kerja, minat kerja, upaya fisik,
kondisi fisik dan fungsi pekerja.
Catatan: panduan pengisian dapat dilihat
dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 1
Tahun 2022.

TAHAP PENYUSUNAN PETA JABATAN
ANALISIS BEBAN KERJA

Analisis beban kerja digunakan dalam menghitung jumlah kebutuhan
pegawai atau pemangku jabatan berdasarkan sejumlah target pekerjaan

yang harus diselesaikan pada satuan waktu tertentu.




PENDEKATAN yang digunakan dalam METODE ANALISIS BEBAN KERJA

melakukan perhitungan kebutuhan a. Metode Daftar Pertanyaan

jumlah dan jenis jabatan terdiri atas: Menyusun daftar pertanyaan terbuka

a. Hasil kerja; tentang uraian tugas dari masing-masing

b. Objek kerja; pegawai atau pemangku jabatan sesuai

c. Peralatan kerja; dan hasil analisis jabatan, namun masih

d. Tugas per tugas jabatan. dimungkinkan untuk disesuaikan dengan

Catatan: dalam penyusunan analisis beban tugas-tugas baru karena adanya
kerja digunakan pendekatan tugas per perubahan peraturan perundang-
tugas jabatan. Contoh analisis beban kerja undangan yang berlaku yang disampaikan
terdapat dalam lampiran III e-book ini. kepada unit atau satuan kerja yang
Untuk penginputan dilakukan dalam
SIMONA dengan keterangan sebagai berik menjadi sasaran.
b. Metode Wawancara
Mewawancarai masing-masing pegawai

RUMUS atau pemangku jabatan yang berkaitan

Beban kerja (1 tahun) x Waktu dengan tugas pokok dan fungsi yang
penyelesaian tugas (jam) dikerjakan oleh pemangku jabatan.
c. Metode Pengamatan Langsung
x 1 Orang
Mengamati langsung pekerjaan yang
Waktu kerja efektif (1250 jam)
dilakukan oleh pemangku jabatan.



LANJUT...

ASPEK dalam melaksanakan Analisis Beban
Kerja terdiri atas :
a. Uraian tugas;
b. Volume kerja atau beban kerja;
c. Norma waktu; dan
d. Waktu kerja efektif.

JAM KERJA EFEKTIF (Per Tahun)
5 Hari Kerja
235 hr x 5 jam 30 menit/hari = 1.245 jam
dibulatkan 1.250 jam
6 Hari Kerja
287 hr x 4 jam 30 menit/hr = 1.234 jam
dibulatkan 1.250 jam

TAHAPAN yang harus dilakukan dalam
Analisis Beban Kerja terdiri atas :
a. Persiapan;
b. Pengumpulan data dan informasi jumlah

beban kerja dan waktu penyelesaian
setiap uraian tugas;
c. Pengolahan data; dan
d. Verifikasi dan validasi hasil perhitungan
kebutuhan pegawai.

Peta jabatan

Setelah dilakukan analisis jabatan dan analisis
beban kerja, maka dapat disusun peta jabatan
sesuai dengan kebutuhan. Peta jabatan merupakan
susunan nama dan tingkat jabatan yang tergambar
dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang
paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Dalam peta jabatan setidaknya memuat :
STR
UKTUR

JABATAN
BEBAN KERJA
UNIT ORGANISASI
JUMLAH PEGAWAI YANG
ADA (BEZZETING/B)

KEBUTUHAN PEGAWAI (K)

KELAS JABATAN (KL)

SISA JABATAN (+/-)

Untuk contoh peta jabatan yang sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 10
Tahun 2021 terdapat dalam lampiran IV.

LAMPIRAN I
Contoh SK TIM Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS/KECAMATAN/KELURAHAN
KABUPATEN LAHAT

NOMOR /KPTS/ /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN/DINAS/KECAMATAN/KELURAHAN

KABUPATEN LAHAT

KEPALA ……….. KABUPATEN LAHAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan dan jenis jabatan Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat perlu dilakukan
penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

b. bahwa untuk kelancaran tertib administrasi dan keberhasilan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim Pelaksana
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

c. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala
Badan/Dinas/Kecamatan/Kelurahan Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan
Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil
Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat
(Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun
2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN/ DINAS/ KECAMATAN/ KELURAHAN
KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN ……….
KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di
KEDUA Lingkungan ………. Kabupaten Lahat;

KETIGA : Nama-nama anggota dan tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam
lampiran keputusan ini;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal , September 2022

KEPALA ………. KAB. LAHAT,

NAMA KEPALA OPD
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
………. KAB. LAHAT
NOMOR :

TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN

TIM PELAKSANA
ANALISIS

JABATAN DAN

ANALISIS BEBAN
KERJADI

LINGKUNGAN
……….KABUPATEN

LAHAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

DI LINGKUNGAN ………. KABUPATEN LAHAT

NO. KEDUDUKAN NAMA/JABATAN TUGAS
DALAM TIM Sekretaris

1. Ketua 1. Membuat rencana kerja

pelaksanaan analisis

jabatan dan analisis beban

kerja;

2. Memberikan pengarahan

dan bimbingan kepada

anggota Tim Pelaksana

Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja; dan

3. Menyampaikan hasil

pelaksanaan analisis

jabatan dan analisis beban

kerja kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian

Bappeda.

2. Sekretaris Kasubbag Umum 1. Membantu Ketua Tim
dan Kepegawaian.
dalam melaksanakan

tugasnya;

2. Menyiapkan bahan

diskusi, seminar atau

lokakarya;

3. Menyelenggarakan diskusi,

seminar atau lokakarya;

4. Mempersiapkan segala

sesuatu yang diperlukan

untuk kelancaran

pelaksanaan analisis

jabatan dan analisis

beban kerja; dan

5. Melaporkan hasil

penyusunan analisis

jabatan dan analisis

beban kerja kepada Ketua

Tim.

3. Anggota 1. Kabid 1. Menentukan metode
Perencanaan,
Pengendalian dan pengumpulan data yang
Evaluasi
Pembangunan akan digunakan;
Daerah;
2. Mengumpulkan seluruh
2. Kabid
Pemerintahan dan data dengan
Pembangunan
Manusia; menggunakan metode

3. Kabid tertentu dan
Infrastruktur dan
Kewilayahan; menyusunnya menjadi

4. Kabid informasi jabatan;
Perekonomian
dan Sumber Daya 3. Melakukan diskusi,
Alam;
seminar, atau lokakarya
5. Analis Keuangan
Pusat / Daerah. dalam rangka

pelaksanaan analisis

jabatan dan analisis

beban kerja;

4. Menyusun hasil akhir

analisis jabatan dan

analisis beban kerja, dan;

5. Melaporkan hasil

penyusunan analisis

jabatan dan analisis

beban kerja kepada

Sekretaris Tim.

KEPALA ………. KAB. LAHAT,

NAMA KEPALA OPD
NIP.

LAMPIRAN II

Contoh Informasi Jabatan

FORMULIR APLIKASI HASIL ANALISIS JABATAN
DAN ANALIS BEBAN KERJA
INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN :

2. KODE JABATAN :

3. UNIT KERJA :

a. JPT Utama :

b. JPT Madya :

c. JPT Pratama :

d. Administrator :

e. Pengawas :

f. Pelaksana :

g. Jabatan Fungsional :

4. IKTISAR JABATAN :

5. KUALIFIKASI JABATAN

a. Pendidikan Formal :

b. Pendidikan/Pelatihan :

c. Pengalaman Kerja :

6. TUGAS POKOK

NO URAIAN HASIL JUMLAH WAKTU WAKTU KEBUTUHAN
TUGAS KERJA HASIL PENYELESAIAN EFEKTIF PEGAWAI

(JAM)

1
2
3
Dst
JUMLAH

JUMLAH PEGAWAI

Catatan: Hanya tugas pokok Jabatan yang diisikan.

7. HASIL KERJA :
8. BAHAN KERJA :

NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN DALAM TUGAS

1
Dst

9. PERANGKAT KERJA : PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
NO PERANGKAT KERJA

1
Dst

10. TANGGUNG JAWAB : URAIAN
NO

1
Dst

11. WEWENANG : URAIAN
NO

1
Dst

12. KORELASI JABATAN :

NO NAMA UNIT DALAM HAL
JABATAN KERJA/ISNTANSI

1
Dst

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA : FAKTOR
NO ASPEK PENYEBAB

1
Dst

14. RISIKO BAHAYA :
NO NAMA RESIKO

1
Dst

15. SYARAT JABATAN

a. Keterampilan kerja :

b. Bakat Kerja :

c. Temperamen Kerja :

d. Minat Kerja :

e. Upaya Fisik :

f. Kondisi Fisik : 1) Jenis Kelamin :

2) Umur :

3) Tinggi badan :

4) Berat badan :

5) Postur badan :

6) Penampilan :

g. Fungsi Pekerjaan :

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN :
17. KELAS JABATAN :

LAMPIRAN III ANALISIS BEBAN KERJA
Contoh Perhitungan Analisis Beban Kerja
FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI
Nama Jabatan
Unit Kerja : AJUDAN
Ikhtisar Jabatan : Sekretariat Daerah
: Melakukan pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan pada kegiatan pimpinan.

NO URAIAN TUGAS SATUAN WAKTU WAKTU BEBAN PEGAWAI YANG PEGAWAI KET.
HASIL PENYELESAIAN KERJA KERJA DIBUTUHKAN YANG ADA 9
12 3 EFEKTIF SAAT INI
1 Memeriksa jadwal kegiatan pimpinan sesuai prosedur yang berlaku 4 67
Dokumen 60 5 10 0,480 8
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Dokumen 1250
2 Memberikan pelayanan perjalanan dinas kepada pimpinan sesuai Laporan
prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 60 1250 20 0,960
Kegiatan
3 Memberikan pengamanan fisik langsung jarak dekat dan lokus yang 10 1250 12 0,096
akan dikunjungi oleh pimpinan sesuai prosedur yang berlaku untuk Kegiatan
kelancaran pelaksanaan tugas; Laporan 30 1250 15 0,360 3,00

4 Mengoordinasikan kegiatan dengan unit/instansi yang terkait dengan 60 1250 5 0,240
pengamanan pimpinan sesuai prosedur yang berlaku untuk 0,120
kelancaran pelaksanaan tugas; 30 1250 5 2,256

5 Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban;

6 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan
baik secara tertulis maupun lisan.

JUMLAH 3 Orang
JUMLAH PEGAWAI YANG ADA SAAT INI 2 Orang
JUMLAH PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN 1 Orang

JUMLAH KELEBIHAN PEGAWAI

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG, SH.

LAMPIRAN IV
Contoh Formulir Peta Jabatan

PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

KEPALA DINAS B K -/+
KELAS = 14
KEKUATAN PEGAWAI 11 0

IV/e : - III/d 19 II/c : 1 I/b :
I/a :
IV/d : - III/c : 15 II/b :
IV/c : III/b 1 II/a : SEKRETARIS B K -/+
IV/b : : 7 I/d : KELAS = 12 110
IV/a : III/a 4 I/c :

1:

3 II/d :

JPT : 0 Org Kasubagg Umum dan Kepegawaian B K -/+
STRUKTURAL : 3 Org KELAS = 9 110
ADMINISTRATOR : 4 Org

19 Org Analis Keuangan Pusat dan Analis Keuangan Pusat dan
Daerah Ahli Muda /Sub
PENGAWAS : 25 Org B K -/+ Daerah Ahli Muda / Sub B K -/+
Koordinator Perencanaan
Koordinator Keuangan

PELAKSANA : KELAS = 9 1 10 KELAS = 9 110 No Jabatan KLS B K -/+
1 Analis Kinerja 70 1 -1
JUMLAH : 51 Org 2 Analis Layanan Umum 71 10
3 Analis Peraturan Administrasi 71 10
Kebutuhan 2 Org Administrator 4 Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
1 Org Pengawas 71 10
32 Org No Jabatan Kelas B K -/+ No Jabatan Kelas B K -/+ 5 Pengelola Kepegawaian
Pelaksana Analis Laporan 1 10
6 Pengadministrasi Surat
1 Akuntabilitas Kinerja 7 11 0 1 Bendahara Pengeluaran 7 0 1 -1 7 Pengadministrasi Arsip
7
10 Org Jabatan Analis Perencanaaan, 7 11 0 Analis Aplikasi dan 6 1 10 6 0 1 -1
Fungsional 2 Evaluasi, dan Pelaporan 7 01 -1 2 Pengelolaan Data Sistem 0 1 -1 5 0 2 -2
Tertentu 6 01 -1 0 1 -1 5 0 2 -2
Penyusun Program Keuangan 1 10
3 Anggaran dan Palaporan
3 Pengelola Gaji
Pengelola Bahan
4 Perencanaan 4 Pengelola Data Keuangan 6
6
Pengelola Program dan 5
5 Laporan Keuangan

Pengadministrasi
6 Keuangan

Analis Kebijakan Ahli madya /Koordinator Bidang B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Madya /Koordinator Bidang B K -/+ Analis Kebijakn Ahli Madya / Koordinator Bidang B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator Bidang B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Madya / Koordinator B K -/+ Jabatan Fungsional Tertentu B K -/+
Penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non 1 10 Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman 1 10 Pengaduan, Penyuluhan dan Pelaporan Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1 10 Promosi Penanaman Modal 10 Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim 0 1 -1 Penata Perizinan Ahli Pertama 0 5 -10
0 5 -5
Perizinan Modal KELAS = 11 0 1 -1 KELAS = 11 KELAS = 11 1 Penanaman Modal Penata Perizinan Ahli Muda

KELAS = 11 KELAS = 11 KELAS = 11

Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub B K -/+ Analis Kebijajkan Ahli Muda / Sub Koordinator B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub B K -/+ Penata Perizinan Ahli Madya 05 -5
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor 1 10 Koordinator Verifikasi dan Pengolahan 1 10 Pengaduan dan Informasi Layanan 1 10 Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 10 Koordinator Pengembangan Promosi 1 10 Koordinator Pengembangan dan Peluang 0 1 -1 Penata Perizinan Ahli Utama 05 -5

Pembangunan K -/+ Data Penanaman Modal K -/+ Kelas = 9 K -/+ Kelas = 9 Penanaman Modal K -/+ Penanaman Modal K -/+
10 10 10 1 -1 1 -1
Kelas = 9 10 Kelas = 9 1 -1 1 -1 Kelas = 9 1 -1 Kelas = 9 10
1 -1 1 -1
No Jabatan Kelas B 1 -1 No Jabatan Kelas B No Jabatan Kelas B No Jabatan Kelas B K -/+ No Jabatan Kelas B No Jabatan Kelas B
7 1 Penyusun Bahan 7 1 7 1 7 0 7 0
Analis Penyuluhan dan 1 Analis Hasil Pengawasan dan 6 0 Pemeriksa Penanaman 711 0 Penyusun Rencana Promosi 0 Analis Iklim Usaha dan 6 1
1 Layanan Informasi 0 1 Informasi 1 Pengaduan Masyarakat 1 dan Kerja Sama 0 1 Kerjasama
0 1 Modal
2 Pengelola Data Pengolah Data Pengaduan Pengelola Pengembangan
2 Analis Dokumen Perizinan 7 60 2 Publik Pengelola Program dan 6 0 1 -1 Analis Pengembangan 7 2 Investasi
2 Kegiatan 2 Investasi

3 Analis Perizinan 7 Pengelola Data 6
Pengelola Dokumen 6 3 Pengembangan Investasi

4 Perizinan Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator B K -/+
Koordinator Analisa dan Evaluasi Data 1 10 Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 10

Kelas = 9 Kelas = 9 1 10 Kelas = 9 Analis kebijakan Ahli Muda / Sub B K -/+
Koordinator Perencanaan Penanaman 1 10
Analis kebijakan Ahli Muda / Sub B K -/+
Koordinator Pelaksanaan Promosi 110 Kelas = 9

Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator B K -/+ No Jabatan Kelas B K -/+ No Jabatan Kelas B K -/+ No Jabatan Kelas B K -/+ Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor 1 10 7 1 10 1
Analisis Monitoring 0 10 Kelas = 9
Perekonomian 1 dan Evaluasi data 1 -1
Analis Penyuluhan dan 7 Analis Pembinaan 7 0 1 -1 No Jabatan Kelas B K -/+
Kelas = 9 Informasi 1 Layanan Informasi 7 K -/+ 1 Kelembagaan Investasi -1 1 10
10 1 10
2 Penyusun Program Penyuluhan K -/+ Pengelola Program dan 6 0 1 No Jabatan Kelas B K -/+ 1 Analisis Penanaman Modal 7
10 2 Kegiatan 1 Analis Penanaman Modal 7 1 10 Pengelola Program dan 6
1 -1 6 0 1 -1
No. Jabatan Kelas B K -/+ Pengelola Kerjasama dan 2 Kegiatan
2 Investasi
1 Analisi Dokumen Perizinan 7 1 10 Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub B K -/+ Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator B Analis kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator B K -/+
2 Analis Pelayanan 7 0 1 -1 Koordinator Sistem Informasi Penanaman 1 10 Pelaporan dan Peningkatan Layanan 1 Pengawas Penanaman Modal 1 10
3 Analis Perizinan 7 0 1 -1
6 0 1 -1 Kelas = 9 Kelas = 9 Kelas = 9
Pengelola Dokumen
4 Perizinan No Jabatan Kelas B K -/+ No Jabatan Kelas B No Jabatan Kelas B K -/+ Analis Kebijkan Ahli Muda / Sub B K -/+
1 10 7 1 Koordinator Deregulasi 110
Analisis Sistem 7 0 1 -1 Analis Monitoring, Evaluasi 7 0 Pengawas Penanaman 7 1 1 0 Analis kebijakan Ahli Muda / Sub B K -/+
1 Informasi 7 1 dan Pelaporan 1 Modal -1 Koordinator Sarana dan Prasarana Promosi 1 10 Kelas = 9

Analis Data dan Sistem 2 Analis Laporan Penyusun Bahan 701 Penanaman Modal
2 Jaringan 2 Administrasi
Kelas = 9

Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator B K -/+ - No Jabatan Kelas B K -/+ No Jabatan Kelas B K -/+
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor 1 10 7 1 10 7 1 10
Penyusun rencana 6 0 1 -1 Analis Peraturan 6 0 1 -1
Sosial Budaya 1 Kebutuhan Sarana dan 1 Perundangan

Kelas = 9 Prasarana Pengelola Program dan
2 Kegiatan
Pengelola Program dan
No. Jabatan Kelas B K -/+ 2 Kegiatan
0 1 -1
1 Analis Dokumen Perizinan 7 1 10 Lahat, 26 September 2022
7 0 1 -1 Kepala Dinas PM & PTSP Kab. Lahat
2 Analis Pelayanan 7 0 1 -1
6 YAHYA EDWARD ,SE.M.Si
3 Analis Perizinan Pembina Tingkat 1./IV.b
Pengelola Dokumen NIP.197012012001121002

4 Perizinan

Catatan :
- Jabatan = Tulislah Nama Jabatan yang ada atau yang dibutuhkan
- B = Tulislah Jumlah Pegawai Yang Ada

- K = Tulislah Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja