Modul Unit M.71INS02.010.1 (Pekerjaan Konstruksi/Instalasi Bidang Teknik)

b. Memahami pesyaratan mutu yang bersesuaian dengan yang sudah
ditetapkan dalam spek, berkaitan dengan upaya untuk melakukan
pemilihan material / metode yang memenuhi syarat

c. Dokumen atas persyaratan yang dipilih menjadi dokumen kontrol dan
didukungoleh datadata yang dapat dipertanggungjawabkan.

Latihan
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dngan jelas dan benar:
1. Sebutkan dan jelaskan proses Perencanaan pengadaan!
2. Sebutkan Perencanaan kontrak menurut Perpres No 16 Tahun 2018, pasal 27?
3. Sebutkan langkah-langkah dalam menentukan penjadwalan proyek?
4. Jelaskan yang dimaksud Penjadwalan (scheduling) atau tata laksana kerja!
5. Sebutkan dan jelaskan bahan bangunan atau material baik yang secara umum

konstruksi!

Rangkuman
Manajemen sebuah proyek perlu dilakukan untuk mengelola sumber daya

yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan proyek. Sumber daya yang dimaksud
antara lain manusia, material, alat, finansial dan sebagainya. Menguraikan
persyaratan produk atau jasa yang diinginkan dari pengadaan dan
mengidentifikasi sumber-sumber potensial penyedia jasa (kontraktor, pemasok,
atau penyedia layanan lainnya). Pemesanan Bahan Baku, Peralatan Dan Jasa yaitu:
1) Rencana Umum Pengadaan (RUP) PA/KPA, 2) Alokasi Anggaran PA/KPA, 3)
Reviu Rencana Umum Pengadaan PA/KPA dan lainnya. Penjadwalan (scheduling)
atau tata laksana kerja adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk
melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu
proyek hingga tercapai hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan-
keterbatasan yang ada. Tidak lupa semakin berkembangnya teknologi di bidang
konstruksi menjadikan semakin banyak pilihan bahan bangunan yang
memudahkan pekerja untuk menyelesaikan proyek bangunannya.

45

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

Evaluasi Materi Pokok 4

1. Manajemen sebuah proyek perlu dilakukan untuk mengelola sumber daya
yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan proyek, dalam pelaksanaanya perlu
memperhatikan… kecuali:
a. Perencanaan
b. Pelaksanaan
c. Pengendalian proyek
d. Pengadaan

2. Perpres No 16 Tahun 2018, pasal 18 Mengidentifikasi kebutuhan proyek
terbaik yang dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau jasa di luar
organisasi yaitu… kecuali:
a. Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan
anggaran.
b. Pengadaan melalui swakelola.
c. Pengadaan melalui Penyedia jasa.
d. Pembatasan lingkungan kerja.

3. Rencana Umum Pengadaan (RUP) PA/KPA bertanggung jawab dalam
penyusunan Rencana Umum Pengadaan yaitu untuk :
e. Melakukan Identifikasi Kebutuhan, Menetapkan Kebijakan Umum,
Memeriksa dan mengesahkan RAB, dan Memeriksa dan Mengesahkan.
f. Memilih penyedia jasa, Administrasi kontrak, dan Penutupan kontrak.
g. Mereviu Kebijakan Umum, Mereviu ulang RAB, dan Merevie ulang
KAK.
h. Menyusun Spesfikasi Teknis / KAK Teknis Kegiatan, Menyusun HPS,
dan Menyusun Rancangan Kontrak.

4. Reviu Rencana Pelaksanaan Pengadaan (POKJA) POKJA/UKPBJ/UPTPBJ
bertanggung jawab dalam pelaksanaan Reviu RPP yaitu untuk :
d. Menyusun Dokumen Kualifikasi, Menyusun Dokumen
Pemilihan/Seleksi dan Menyusun Jadwal Lelang.

46

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

e. Melakukan reviu terhadap Spesifikasi Teknis/KAK Teknis Kegiatan,
Melakukan reviu terhadap HPS, dan Melakukan reviu terhadap
Rancangan Kontrak.

f. Menyusun Spesfikasi Teknis / KAK Teknis Kegiatan, Menyusun HPS,
dan Menyusun Rancangan Kontrak.

g. Memilih penyedia jasa, Administrasi kontrak, dan Penutupan kontrak.
5. Dalam penentuan jumlah level detail WBS sebaiknya berdasarkan… kecuali:

a. Kebutuhan pengguna schedule
b. Tipe aktivitas (biaya, keamanan, kualitas)
c. Ukuran, kompleksitas, dan tipe proyek
d. Kekuatan

Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Periksalah jawaban anda dengan kunci jawaban yang sudah tersedia pada

bagian evaluasi materi pokok 4. Hitunglah jawaban yang benar dan dinilai
menggunakan rumus dibawah ini:

Melakukan Konstruksi Atau Instalasi = Jumlah jawaban Benar x 100
5

Arti tingkat penguasaan yang dicapai: Interprestasi
Sangat Baik
Persentase Penilaian
≥ 90% - 100% Baik
≥ 80% - 90% Cukup baik
≥ 70 - 80% Kurang Baik
≥ 0% - 70%

Bila tingkat penguasaan anda mencapai 80% atau lebih, silahkan menuju
materi selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan anda belum mencapai 80%
maka anda perlu mempelajari materi pokok 4 yaitu “Melaksanakan Tugas
Aktifitas Manajemen Proyek”.

47

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

48

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

Indikator Keberhasilan
1. Peserta mampu memahami arti menjelaskan dari Uji Kinerja atau dapat

dikatakan pengukuran kinerja.
2. Peserta mampu mengetahui cara mengatur dan apa yang dapat dikembangkan

serta apa yang dibutuhkan oleh organisasi.
3. Peserta mampu mengungkapkan tujuan dari Uji Kinerja dalam suatu proyek.
4. Peserta mampu memahami berita acara proyek selesai

Uraian Materi
Uji Kinerja atau dapat dikatakan pengukuran kinerja (performance

measurement) adalah proses menghitung efisiensi atau efektifitas suatu kegiatan.
Sistem pengukuran kinerja (performance measurement system) adalah
pengaturan/desain ukuran yang digunakan menghitung efisiensi dan atau
efektifitas dari sebuah kegiatan. Keuntungan yang diharapkan dengan pentingnya
bagi perusahaan untuk melakukan pengukuran kinerja yaitu untuk mengetahui
seberapa besar tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama ini, apakah telah
dapat merefleksikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Neely & Kennerly, 2000).

A. Kontribusi Dalam Tugas Pengembangan Program
1. Persyaratan Serah Terima Pekerjaan Akhir

a. Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum berakhirnya masa
pemeliharaan, penyedia jasa wajib mengajukan permohonan tertulis
kepada pengguna jasa/direksi pekerjaan untuk keperluan penyerahan
akhir pekerjaan (FHO). Pengguna jasa/direksi pekerjaan akan
memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, jika semua
pekerjaan telah dapat diterima, maka pengguna jasa/direksi pekerjaan
meminta kepada panitia serah terima pekerjaan (panitia FHO) untuk
melakukan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan akhir selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa

49

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

pemeliharaan. Panitia FHO bersama pihak pengguna jasa/direksi
pekerjaan, dan kontraktor mengadakan rapat dan kunjungan lapangan
untuk memeriksa dan mengidentifikasi pekerjaan pemeliharaan.
Selanjutnya, panitia FHO melakukan evaluasi terhadap hasil
pemeriksaan pada kunjungan lapangan.

Apabila seluruh kewajiban penyedia jasa selama masa pemeliharaan telah
diselesaikan dan disetujui maka selambat-lambatnya dalam waktu 28 (dua puluh
delapan) hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan, direksi teknis akan
menerbitkan sertifikat berakhirnya masa pemeliharaan yang menyatakan tanggal
penyelesaian seluruh kewajiban kontraktor dengan baik atas pekerjaan
pemeliharaan, penyelesaian sisa pekerjaan, pekerjaan tambahan, rekonstruksi,
perbaikan kerusakan atau kesalahan.
2. Pengumpulan Dokumen Kontrak

Setiap dokumen kontrak pekerjaan yang telah dinyatakan selesai, masih
memerlukan tindak lanjut untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dan
pemeliharaan terhadap dokumen-dokumen proyek, antara lain sebagai berikut:

a. Kontrak/perubahan kontrak beserta kelengkapan dan lampiran-
lampirannya.

b. Semua laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan).
c. Semua surat-menyurat yang terjadi antara pengguna jasa/direksi

pekerjaan dengan kontraktor selama kurun waktu pelaksanaan pekerjaan.
d. Berita acara dan laporan pelaksanaan pemeliharaan jalan.
e. Berita acara pembayaran beserta lampiran-lampirannya.
f. Berita acara dan notulen-notulen rapat.
g. Gambar rencana, gamabar kerja dan gambar terlaksana.
h. Foto-foto pada saat pekerjaan belum, sedang dan selesai dilaksanakan

dan pekerjaan-pekerjaan atau bagian pekerjaan yang nantinya tidak
kelihatan pada saat pekerjaan selesai.
i. Perhitungan kuantitas akhir.
j. Laporan akhir yang telah diselesaikan dan dokumen dokumen terkait.

50

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

Untuk keperluan perencanaan di masa datang dan menyimpan sejarah
proyek, asal usul proyek serta tujuan pengoperasian dan pemeliharaan, maka
laporan akhir/dokumen berikut gambar terlaksana (as-built drawings) agar
disampaikan kepada instansi terkait masing-masing.

B. Partisipasi Pada Pengujian Kinerja dan Tugas Pengawasan
Dalam tahap pengakhiran pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa

konsultan supervisi/ pengawas melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok, seperti
berikut:
1. Memberikan pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulan penyerahan

kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi.
2. Menyerahkan laporan akhir hasil pengawasan beserta dokumen yang

berkaitan dengan proses pengawasan konstruksi kepada pengguna jasa.
3. Mendapat ganti rugi, akibat keterlambatan pembayaran akhir (apabila

diperjanjikan).
4. Pengendalian masa pemeliharaan, menyetujui secara keseluruhan as built-

drawing.
5. Melakukan pengawasan agar hasil pekerjaan konstruksi menjadi laik fungsi,

sebagai berikut:
a) Untuk bangunan jalan jaminan laik fungsi diatur berdasarkan UU No.

38 Tahun 2004 tentang Jalan melalui Pasal 30 meliputi tata cara
pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala, dan
pembiayaan pembangunan jalan umum, serta masukan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
b) Untuk bangunan gedung jaminan laik fungsi diatur berdasarkan UU No.
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 37 ayat (1), (2), dan (3)
meliputi pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan
berkala.
c) Pasal 39 bangunan gedung dapat dibongkar bila: (1) tidak laik fungsi
dan tidak dapat diperbaiki; (2) dapat menimbulkan bahaya dalam

51

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

pemanfaatan bangunan gedung dan/ atau lingkungannya; (3) tidak
memiliki izin mendirikan bangunan.

Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan
laporan akhir dan produk yang dihasilkan sesuai kontrak, serta diterima dan
disetujui oleh pengguna jasa. Produk harus disahkan oleh pejabat yang
berwenang (atasan langsung). Dilakukan penelitian apakah serah terima
pekerjaan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dilakukan penelitian
terhadap pencatatan produk tersebut sebagai tambahan asset dalam BKMN
(Barang Kekayaan Milik Negara).

C. Dipastikan Uji Kinerja Telah Selesai dan Dibuatkan Berita Acara
1. Pengertian Serah Terima Pekerjaan

Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) atau
Serah Terima Pertama Pekerjaan adalah suatu kegiatan serah terima dari seluruh
pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa kepada direksi pekerjaan.
Masa Pemeliharaan adalah masa dimulainya pemeliharaan hasil pekerjaan
terhitung dari tanggal pencapaian 100% pekerjaan selesai sampai dengan
persetujuan berakhirnya kontrak pekerjaan. Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final
Hand Over-FHO) adalah suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan dari
penyedia jasa kepada direksi pekerjaan setelah penyedia jasa menyelesaikan
semua kewajibannya selama masa pemeliharan.

Tujuan dari Serah Terima Pekerjaan yaitu untuk mewujudkan akuntabilitas
kinerja manajemen proyek dan hasil pelaksanaan pekerjaan, melalui proses
penyelenggaraan serah terima pekerjaan dari penyedia jasa kepada direksi
pekerjaan, dan dari direksi pekerjaan kepada pembina jalan; sesuai dengan
persyaratan administrasi, teknis, dan finansial, serta memenuhi seluruh ketentuan
yang ada dalam Dokumen Kontrak dan Peraturan yang berlaku.
2. Serah Terima Pertama (PHO)

Penyedia jasa dapat mengajukan permohonan tertulis kepada direksi teknis
dan direksi pekerjaan untuk dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO),
pada saat pekerjaan telah mencapai selesai 100% Direksi teknis memeriksa
kebenaran penyelesaian pekerjaan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Apabila

52

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

masih terdapat kekurangan dan belum memenuhi persyaratan, maka penyedia jasa
harus memperbaiki dan melengkapinya terlebih dahulu untuk diajukan kembali.
Jika semuanya telah dapat diterima; maka direksi teknis membuat rekomendasi
tertulis kepada direksi pekerjaan dengan dilengkapi pernyatan mengenai status
dan tanggal penyelesaian seluruh pekerjaan (100%) untuk dilakukan pemeriksaan
oleh panitia PHO.

Direksi pekerjaan segera mengirim pemberitahuan tertulis kepada
penyedia jasa termasuk komposisi Panitia Penerimaan Pekerjaan (Panitia PHO
dan FHO). Kunjungan Pertama (First Visit): Panitia PHO dan FHO bersama pihak
direksi pekerjaan, penyedia jasa dan direksi teknis mengadakan rapat dan
pemeriksaan untuk keperluan:

a. Menetapkan kesepakatan atas prosedur PHO yang akan dilaksanakan
dan kesepakatan sementara atas kelayakan melaksanakan PHO

b. Pembentukan tim visual, pengujian kualitas, dan administrasi
c. Menyusun recana kerja tim
d. Pemeriksaan:

1) kelengkapan administrasi
2) pencapaian kuantitas dan bobot seluruh pekerjaan (100%)
3) pengujian kualitas bahan, bahan olahan, dan hasil pekerjaan
e. Menetapkan tanggal penyelesaian pekerjaan (yakni tanggal pada saat
pekerjaan dinyatakan selesai 100% oleh direksi teknis yang dinyatakan
dalam surat rekomendasinya kepada direksi pekerjaan terdahulu)
sebagai tanggal tentatif PHO
f. Penyusunan laporan oleh masing-masing tim (tim pemeriksaan visual,
tim pemeriksaan administrasi dan tim pengujian mutu)

Selanjutnya, Panitia PHO akan melakukan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut: 1) Evaluasi laporan masing-masing tim, 2) Menyusun daftar
cacat/kerusakan dan kekurangan 3) Menetapkan tenggang waktu (grace
period) bagi penyedia jasa untuk memperbaiki cacat/kerusakan dan
kekurangan tersebut. Pembuatan instruksi oleh direksi pekerjaan kepada
penyedia jasa untuk menyelesaikan seluruh cacat/kerusakan dan kekurangan

53

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

dalam tenggang-waktu yang telah disepakati bersama. Maksimum “grace
period”, seyogyanya juga disesuaikan dengan masa tugas direksi teknis; dan
Jika diperlukan, panitia dapat memperbaharui tanggal tentative PHO dengan
mempertimbangkan hasil evaluasi dan analisa terhadap sisa pekerjaan minor
yang belum dilaksanakan dan kemampuan penyedia jasa.
3. Serah Terima Akhir (FHO)

Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum berakhirnya masa
pemeliharaan, penyedia jasa wajib mengajukan permohonan tertulis kepada
direksi pekerjaan untuk keperluan penyerahan akhir pekerjaan (FHO). Direksi
pekerjaan akan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, jika semua
pekerjaan telah dapat diterima, maka direksi pekerjaan meminta kepada panitia
serah terima pekerjaan (Panitia FHO) untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian
pekerjaan akhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya
masa pemeliharaan.

Panitia FHO bersama pihak direksi pekerjaan, dan penyedia jasa
mengadakan rapat dan kunjungan lapangan untuk memeriksa dan
mengidentifikasi pekerjaan pemeliharaan. Selanjutnya, panitia FHO melakukan
evaluasi terhadap hasil pemeriksaan pada kunjungan lapangan. Apabila dari hasil
evaluasi tersebut, panitia FHO dapat menerima hasil akhir pekerjaan, maka panitia
FHO akan:

a. Membuat berita acara yang menyatakan bahwa penyedia jasa telah
menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan pada masa pemeliharaan dengan
baik dan sesuai dengan kontrak

b. Menyatakan bahwa serah terima akhir pekerjaan dapat dilakukan
Menetapkan tanggal FHO

c. Membuat surat pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan kepada direksi
pekerjaan
Apabila seluruh kewajiban penyedia jasa selama masa pemeliharaan

telah diselesaikan dan disetujui; maka selambat-lambatnya dalam waktu 28
(dua puluh delapan) hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan, direksi
teknis akan menerbitkan Sertifikat Berakhirnya Masa Pemeliharaan yang

54

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

menyatakan tanggal penyelesaian seluruh kewajiban penyedia jasa dengan
baik atas pekerjaan pemeliharaan, penyelesaian sisa pekerjaan, pekerjaan
tambahan, rekonstruksi, perbaikan kerusakan atau kesalahan.

Dalam waktu maksimal 56 (lima puluh enam) hari setelah terbitnya
Sertifikat Berakhirnya Masa Pemeliharaan, penyedia jasa wajib
menyampaikan kepada direksi pekerjaan: konsep Perhitungan Akhir dengan
dilampiri dokumen pendukung berupa nilai pekerjaan yang telah
dilaksanakan sesuai kontrak dan sejumlah pembayaran sesuai kontrak yang
wajib diterima. Selanjutnya, dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari setelah
diterimanya Perhitungan Akhir, direksi pekerjaan akan membuat Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Berita Acara FHO) dan menerbitkan
Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan (Certificate of Final Completion) yang
mengakhiri tugas dan tanggung-jawab penyedia jasa dengan pernyataan
jumlah nilai kontrak akhir sesuai pendapat direksi pekerjaan, dan sisa
kewajiban (bila ada) dari pengguna jasa kepada penyedia jasa atau
sebaliknya. Secara garis besar, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses
FHO antara lain sebagai berikut:
a. Pengembalian jaminan pemeliharaan/pelaksanaan (sesuai ketentuan

dalam kontrak)
b. Hasil pemeriksaan lapangan oleh panitia PHO dan FHO
c. Berita Acara FHO oleh panitia PHO dan FHO
d. Penerbitan Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan oleh direksi pekerjaan.

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dngan jelas dan benar:
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan serah terima pekerjaan!
2. Sebutkan tahapan dari pengakhiran pelaksanaan pekerjaan konstruksi?
3. Apa yang dimaksud dari Tujuan dari Serah Terima Pekerjaan!
4. Sebutkan dan jelaskan bahan bangunan atau material baik yang secara umum

konstruksi?
5. Apa yang dilakukan panitia FHO menerima hasil akhir pekerjaan?

55

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

Rangkuman

Uji Kinerja atau dapat dikatakan pengukuran kinerja (performance
measurement) adalah proses menghitung efisiensi atau efektifitas suatu kegiatan.
Pengguna jasa/direksi pekerjaan akan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan
pemeliharaan, jika semua pekerjaan telah dapat diterima, maka pengguna
jasa/direksi pekerjaan meminta kepada panitia serah terima pekerjaan (panitia
FHO) untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan akhir selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa pemeliharaan. Setiap
dokumen kontrak pekerjaan yang telah dinyatakan selesai, masih memerlukan
tindak lanjut untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dan pemeliharaan
terhadap dokumen-dokumen proyek. Dalam tahap pengakhiran pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konsultan supervisi/ pengawas melaksanakan
kegiatan-kegiatan pokok yaitu: 1) Memberikan pendapat kepada pengguna jasa, 2)
Menyerahkan laporan akhir hasil pengawasan, 3) Mendapat ganti rugi, akibat
keterlambatan pembayaran akhir (apabila diperjanjikan) Pengendalian masa
pemeliharaan dan 4) Melakukan pengawasan.

Evaluasi Materi Pokok 5

1. Apabila seluruh kewajiban penyedia jasa selama masa pemeliharaan telah
diselesaikan dan disetujui; maka selambat-lambatnya dalam waktu …..
setelah berakhirnya masa pemeliharaan, direksi teknis akan menerbitkan
sertifikat berakhirnya masa pemeliharaan yang menyatakan tanggal
penyelesaian seluruh kewajiban kontraktor.
a. 28 (Dua puluh delapan hari)
b. 30 (Tigapuluh hari)
c. 14 (empatbelas hari)
d. 60 (enampuluh hari)

2. Tindak lanjut untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dan
pemeliharaan terhadap dokumen-dokumen proyek, antara lain sebagai
berikut… kecuali:

56

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

a. Kontrak/perubahan kontrak beserta kelengkapan dan lampiran-
lampirannya.

b. Semua laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan).
c. Semua surat-menyurat yang terjadi antara pengguna jasa/direksi

pekerjaan dengan kontraktor selama kurun waktu pelaksanaan pekerjaan.
d. Laporan pelaksanaan pemmbiayaan proyek.
3. Dalam tahap pengakhiran pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penyedia jasa
konsultan supervisi/ pengawas melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok,
seperti berikut:
a. Memberikan pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulan

penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksana
konstruksi.
b. Menyerahkan laporan akhir hasil pengawasan beserta dokumen yang
berkaitan dengan proses pengawasan konstruksi kepada pengguna jasa.
c. Tidak mendapat ganti rugi, akibat keterlambatan pembayaran akhir
(apabila diperjanjikan).
d. Pengendalian masa pemeliharaan, menyetujui secara keseluruhan as
built-drawing.
4. Untuk bangunan gedung jaminan laik fungsi diatur berdasarkan UU No. 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 37 ayat (1), (2), dan (3) meliputi:
a. Pemanfaatan, pelindungan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.
b. Pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.
c. Pembayaran, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.
d. Pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, dan penyelesaaian yahap akhir.
5. Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over-FHO) adalah…
a. Membuat rekomendasi tertulis kepada direksi pekerjaan dengan
dilengkapi pernyatan mengenai status dan tanggal penyelesaian seluruh
pekerjaan (100%)
b. Kegiatan serah terima dari seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan
oleh penyedia jasa kepada direksi pekerjaan.

57

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

c. Menyerahkan laporan akhir hasil pengawasan beserta dokumen yang
berkaitan dengan proses pengawasan konstruksi kepada pengguna jasa

d. Suatu kegiatan serah terima akhir pekerjaan dari penyedia jasa kepada
direksi pekerjaan setelah penyedia jasa menyelesaikan semua
kewajibannya selama masa pemeliharan.

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban anda dengan kunci jawaban yang sudah tersedia pada
bagian evaluasi materi pokok 5. Hitunglah jawaban yang benar dan dinilai
menggunakan rumus dibawah ini:

Melakukan Konstruksi Atau Instalasi = Jumlah jawaban Benar x 100
5

Arti tingkat penguasaan yang dicapai: Interprestasi
Sangat Baik
Persentase Penilaian
≥ 90% - 100% Baik
≥ 80% - 90% Cukup baik
≥ 70 - 80% Kurang Baik
≥ 0% - 70%

Bila tingkat penguasaan anda mencapai 80% atau lebih, silahkan menuju
materi selanjutnya. Namun jika tingkat penguasaan anda belum mencapai 80%
maka anda perlu mempelajari materi pokok 5 yaitu “Melaksanakan Uji Kinerja”.

58

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN MATERI POKOK 1
1. D
2. A
3. B
4. C
5. C

KUNCI JAWABAN MATERI POKOK 2
1. C
2. D
3. C
4. A
5. A

KUNCI JAWABAN MATERI POKOK 3
1. B
2. A
3. D
4. C
5. A

KUNCI JAWABAN MATERI POKOK 4
1. D
2. D
3. A
4. B
5. D

KUNCI JAWABAN MATERI POKOK 5
1. A
2. D
3. C
4. B
5. D

59

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

DAFTAR PUSTAKA

Adams, C. & A. Neely. (2000). The Performance Prism to Boost M&A Successî.
Measuring Business Excellence. Vol. 4 No. 3pp. 19-23.

Soeharto, I. (1995). Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional.
Jakarta : Penerbit Erlangga.

Modul Dokumen Kontrak, Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi.

Modul Pelaksanaan Kontrak, Pelatihan Hukum Kontrak Konstruki.

Modul Simulasi Hukum Kontrak Konstruksi, Pelatihan Hukum Kontrak
Konstruksi.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara
Elektronik.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen
Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Peraturan Menteri PAN Nomor PER/ 03.1/ M.PAN/ 3/ 2007 tentang Kebijakan
Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Tahun 2007. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 11.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri PUPR No. 15/ PRT/ M/ 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja kementerian PUPR.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 06/ PRT/ M/ 2008 tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/ PRT/ M/ 2014 tentang Pedoman Pelatihan
Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, beserta peraturan perubahannya.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah, beserta peraturan perubahannya.

Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung
Negara.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaran Jasa Konstruksi. Lembaran Negara RI Tahun 2000, No.
64. Sekretariat Negara. Jakarta.

60

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang. No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.

Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 132 Tahun 2018 Tentang
Penetapan SKKNI.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Undang-Undang No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jenis kategori kagiatan jasa
konstruksi.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa
pemerintah.

Undang-Undang. No. 2 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Mulyono, P. E. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara
Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Airlangga Development
Journal, 1(1), 32-42.

Pangastuti, Y. Y. (2018). Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Subbagian Tu,
Puslitbang Kebijakan Dan Penerapan Teknologi, Kementerian Pupr.

61

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin

ACP GLOSARIUM
BKMN
CPM : Aluminium Composite Panel
DIPA : Barang Kekayaan Milik Negara
FHO : Critical Path Method
ICB : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LCB : Final Hand Over/ Penyerahan Akhir Pekerjaan
LPSE : International Competitive Bidding
PDM : Local Competitive Bidding
PERT : Layanan Pengadaan Secara Elektronik
PHO : Precedence Diagram Method
PPK : Programme Evaluation and Review Technique
RKAKL : Provisional Hand Over/ Penyerahan Sementara Pekerjaan
RUP : Pejabat Pembuat Komitmen
SPK : Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
SPPBJ : Rencana Umum Pengadaan
TIK : Surat Perintah Kerja
TIU : Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa
TOR : Tujuan Instruksional Khusus
UKPBJ : Tujuan Instruksional
ULP : Term Of Reference
WBS : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
: Unit Layanan Pengadaan
: Work Breakdown Structure

62

Modul Kontruksi/Instalasi Bidak Teknik Mesin