E-MODUL SEJARAH INDONESIA KELAS XII

E-MODUL

PERENCANAAN PEMBELAJARAN BIDANG STUDI
DWI SINDY ANGGRAENI 190210302024

PENDIDIKAN SEJARAH
UNIVERSITAS JEMBER

2021
20

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI
BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

E-MODUL

DOSEN PENGAMPU :
Dr. Nurul Umamah, M.Pd
Riza Afita Surya, S.Pd, M.Pd

PENULIS :
Dwi Sindy Anggraeni (190210302024)

Editor : Dwi Sindy Anggraeni
Desain Sampul dan E-Modul : D.Sindy.A

Tata Letak : D.Sindy.A

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2021

1

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI
BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

© 2021, Universitas Jember
36 halaman, 21 cm x 29,7 cm

Penulis : Dwi Sindy Anggraeni (190210302024)

Editor : Dwi Sindy Anggraeni
Desain Sampul : Dwi Sindy Anggraeni
Tata Letak : Dwi Sindy Anggraeni

Sejarah Indonesia / Kelas XII / Semester Genap

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk E-Modul yang berjudul
“Perkembangan kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Demokrasi
Terpimpin”. Terbitnya E-Modul ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik dari
narasumber maupun pihak-pihak lain yang terkait. Buku ini dirasa penting untuk dijadikan
rujukan dan sumber bagi pembelajaran sejarah Indonesia, baik ditingkat sekolah maupun
perguruan tinggi. dalam mata pelajaran sejarah, sudah seharusnya mata pelajaran disekolah
mencantumkan muatan sejarah mengenai sejarah nasional di negaranya. Terlebih dalam
kurikulum baru di mana menempatkan sejarah pada posisi penting, maka salah satu materi
yang wajib disampaikan pada siswa adalah muatan sejarah nasional. Hal ini bertujuan
memberikan pemahaman kepada para siswa sebagai generasi penerus bangsa yang sadar akan
sejarah daerah kelahirannya dan bangsanya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku E- modul ini.
Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan
dalam pembuatan modul yang lebih baik untuk kedepan nya. Kami mengucapkan terimakasih
kepada berbagaii pihak yang telah membantu proses penyelesaian buku E-modul ini,
terutama dosen pengampu matakuliah Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi, Dr. Nurul
Umamah, M.Pd dan Riza Afita Surya, S.Pd., M.Pd yang telah membimbing dalam
penyusunan pembuatan E-modul ini. Semoga buku E-modul ini dapat bermanfaat bagi kita
semua, khususnya bagi para peserta didik untuk memudahkan pemahaman mereka di dalam
aktivitas pembelajaran yang dilakukan.

Probolinggo, 10 November
2021

Penulis

i

PETA KONSEP

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN POLITIK BANGSA INDONESIA
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

DEMOKRASI TERPIMPIN

LAHIRNYA DEMOKRASI LATAR BELAKANG MUNCULNYA
TERPIMPIN DEMOKRASI TERPIMPIN

KONDISI POLITIK

KONSEP DEMOKRASI TERPIMPIN POLITIK LUAR NEGERI
OPERASI TRIKORA
PEMBUBARAN BEBERAPA
PARTAI DAN PENANGKAPAN KONFORONTASI DENGAN

SEJUMLAH TOKOH

FRONT NASIONAL DAN
SENTRALISASI KEKUASAAN

KONDISI EKONOMI

SISTEM EKONOMI DEKLARASI EKONOMI
DEMOKRASI TERPIMPIN
PEMBENTUKAN KOMANDO
PENURUNAN NILAI MATA UANG TERTINGGI OPERASI EKONOMI
(DEVALUASI)
DAN KESATUAN OPERASI
MENEKAN LAJU INFLANSI SERTA PELEBURAN BANK-BANK

MENINGKATKAN PERDAGANGAN NEGARA
DAN PEKREDITAN LUAR NEGERI
DANA REVOLUSI

ii

DAFFTAR ISI

KATA PENGANTAR...............................................................................................................i
PETA KONSEP .......................................................................................................................ii
DAFFTAR ISI ........................................................................................................................ iii
PENDAHULUAN ....................................................................................................................1

A. Identitas Modul ...........................................................................................................1
B. Kompetensi Dasar .......................................................................................................1
C. Indikator ......................................................................................................................1
D. Deskripsi Singkat Materi.............................................................................................1
E. Petunjuk Penggunaan Modul ......................................................................................2
F. Materi Pembelajaran ....................................................................................................2
MATERI PEMBELAJARAN I ..............................................................................................3
A. Tujuan Pembelajaran...................................................................................................3
B. Uraian Materi ..............................................................................................................3

1. Latar Belakang Munculnya Demokrasi Terpimpin .................................................4
2. Dekrit Presiden 1959 ...............................................................................................5
C. Rangkuman..................................................................................................................9
D. Latihan Soal...............................................................................................................10
E. Identitas Diri..............................................................................................................12
MATERI PEMBELAJARAN II...........................................................................................13
A. Tujuan Pembelajaran.................................................................................................13
B. Uraian Materi ............................................................................................................13
1. Perkembangan Kehidupan Politik pada masa Demokrasi Terpimpin ...................16
2. Perkembangan Kehidupan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin ...............23
C. Rangkuman................................................................................................................29
D. Latihan Soal...............................................................................................................30
E. Penilaian Diri.............................................................................................................32
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................33

iii

A. Identitas Modul PENDAHULUAN
Mata Pelajaran
Kelas / Semester : Sejarah Indonesia
Judul Materi : XII / Genap
: Perkembangan kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa

Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin

B. Kompetensi Dasar
3.5 Menganalisis Perkembangan kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia

pada masa Demokrasi Terpimpin

4.4 Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi Bangsa
Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin dan menyajikannya dalam Bentuk laporan
tertulis

C. Indikator
3.5.1 Menganalisis Perkembangan kehidupan Politik Bangsa Indonesia pada masa

Demokrasi Terpimpin

3.5.1 Menganalisis Perkembangan kehidupan Ekonomi Bangsa Indonesia pada masa
Demokrasi Terpimpin

D. Deskripsi Singkat Materi
“Masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan
nilai-nilai murni bangsa sendiri….”

Kutipan diatas merupakan pidato Presiden Soekarno di depan Dewan Konstituante
Republik Indonesia yang akan bersidang menyusun UUD baru menggantikan UUD
Sementara 1950. Harapan Bung Karno bahwa UUD yang baru terbentuk nanti memuat
nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang
dihadapi bangsa Indonesia. Presiden Soekarno mencoba mengusulkan pemikirannya
melalui Konsepsi Presiden 1957 yang merupakan gagasan pembaharuan kehidupan
politik dengan system Demokrasi Terpimpin sebagai upaya penyelesaian permasalahan
bangsa Indonesia. Soekarno berpendapat bahwa sistem Demokrasi Terpimpin merupakan

1

jawaban terhadap kegagalan sistem Demokrasi Liberal yang memunculkan pergolakan,
pembangkangan, dan instabilitas politik. Bagaimanakah penerapan sistem Demokrasi
Terpimpin? Apakah Demokrasi Terpimpin mampu mengatasi permasalahan yang
dihadapi bangsa Indonesia sesuai dengan harapan Bung karno? Yuk baca lagi
kelanjutannya nanti kamu akan temukan jawabnya.

E. Petunjuk Penggunaan Modul
Bacalah modul ini hingga tuntas dan paham
Ikuti petunjuk kegiatan belajar yang ada pada modul
Cek pemahamanmu melalui kegiatan evaluasi
Belajarlah secara mandiri jika memerlukan bantuan hubungi guru
Jangan melihat kunci jawaban sebelum mengerjakan evaluasi
Cocokan hasil pekerjaanmu dengan kunci jawaban yang ada
Jika nilaimu masih kurang, belajarlah lagi pemahaman tentang materi tersebut

F. Materi Pembelajaran
Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian

materi, tugas mandiril, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Latar Belakang munculnya Demokrasi Terpimpin
Kedua : Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi

Terpimpin

2

MATERI PEMBELAJARAN I

DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah materi pembelajaran I dilaksankan diharapkan peserta didik dapat:
1. Menjelaskan latar belakang munculnya Demokrasi Terpimpin
2. Menguraikan Kebijakan yang muncul saat diberlakukannya Demokrasi
Terpimpin

B. Uraian Materi
Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950- 1959) belum

pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat
program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik
saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan
kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui
Pemilihan Umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun UUD baru bagi
Republik Indonesia. Kondisi tersebut membuat presiden Soekarno berkeinginan untuk
menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berintikan 4
partai yang menang dalam Pemilu 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada
tanggal 21 Februari 1957, dihadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan
konsepsinya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaaan pemerintah
yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet.

Lebih jauh Presiden Soekarno menekankan bahwa Demokrasi Liberal merupakan
demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Bangsa Indonesia. Untuk
itu ia menggantikan dengan suatu demokrasi yang sesuai kepribadian Bangsa Indonesia
yaitu Demokrasi Terpimpin. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi
presiden 1957 . Pertama Pemberlakukan sistem Demokrasi terpimpin yang didukung
oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Langkah
ini dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia. Kedua, Pembentukan
Kabinet Gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut
terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik yang disebut golongan karya.

3

1. Latar Belakang Munculnya Demokrasi Terpimpin
Pada 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah

pertama untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957. Melalui panitia perumus Dewan
Nasional, muncul usulan secara tertulis oleh kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal
A.H Nasution kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali UUD 1945
sebagai landasan Demokrasi Terpimpin. Usulan Nasution kurang didukung oleh wakil-
wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankann UUDS 1950.
Atas Desakan Nasution akhirnya presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke UUD
45. Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada 19 Februari tentang
pelaksanaan Demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945.

Gambar 1. Pemungutan Suara Menuju Kembalinya UUD 1945
Sumber : https://informazone.com/isi-dekrit-presiden-5-juli-1959/
Keputusan ini kemudian disampaikan Soekarno di hadapan anggota DPR Pada 2
maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan konstituante,
maka dalam sidang konstitusi tanggal 22 April 1959 presiden Soekarno meminta
konstitante menetapkan kembali UUD 1945 apa adanya tanpa perubahan dan
menetapkannya sebagai konstitusi Negara yang tetap. Usulan presiden Soekarno tersebut
kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan suara. Akan tetapi, hingga tiga kali
pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi Negara.Usulan
presiden Soekarno tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan suara. Akan
tetapi, hingga tiga kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati
konstitusi Negara.Pada 3 Juni 1959 sidang dewan konstituante memasuki masa reses
dimana beberapa fraksi dalam dewan konstituante menyatakan tidak akan menghadiri
sidang kecuali untuk membubarkan kostitaunte. Kondisi ini membuat situasi politik

4

menjadi sangat genting, konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan
masyarakat didalamnya ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang
mengancam kesatuan NKRI.

Untuk mencegah munculnya ekses ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan
pemerintah kembali ke UUD 45 oleh dewan konstituante, Kepala Staf Angakata Darat
(KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A. H. Nasution mengeluarkan
PEPERPU/040/1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik,
termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante yang berlaku mulai 3 Juni 1959
pukul 06.00 Pagi. KSAD dan ketua Umum PNI, Suwiryo menyarankan kepada Presiden
Soekarno untuk mengumumkan kembli berlakunya UUD 45 dengan suatu Dekrit
Presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan
dewan DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda, dan anggota Dewan nasional (Roeslan
Abdoel Gani, dan Muh. Yamin), serta ketua Makamah Agung, Mr. Wirjono
Prodjodikoro untuk menyepakati diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi
Negara tanpa persetujuan konsituante. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pidato
singkat Presiden Soekarno yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi
tiga ketentuan pokok yaitu:
a. Pembubaran konstituante
b. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
c. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas

anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan pertimbangan
Agung Sementara (DPAS).
Sehingga dapat dikatakan bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan jembatan
politik dari era Demokrasi Liberal menuju era demokrasi Terpimpin.
2. Dekrit Presiden 1959

5

Gambar 2. Dekrit Presiden 1959
Sumber : https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/120000569/dekrit-presiden-isi-dan-

sejarahnya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir
selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosila politik. Dekret juga
didukung oleh TNI dan dua partai besar, PNI dan PKI serta mahkamah Agung. bahkan
KSAD, salah satu konseptor Dekrit, megeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran
TNI AD untukmelaksanakan dan mengamankan Dekrit Presiden. Dukungan lain
kemudian datang Dari DPR yang secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus
dibawah naungan UUD 45. Melalui Dekrit Presiden, Konsep Demokrasi terpimpin yang
dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsep 1957 direalisasikan melalui
Staatnoodrecht, hukum negara dalam bahaya perang. Sehari setelah Dekret presiden 5
Juli 1959, perdana menteri Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno
dan kabinet karya pun dibubarkan. Tanggal 10 Juli 1959 Presiden Soekarno membentuk
cabinet baru yang dinamakan kabinet kerja yang dipimpin langsung oleh Soekarno
sebagaiPerdana Menteri, sedangkan Djuanda bertindak sebagai menteri pertama dengan
dua wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio. Kabinet kerja terdiri dari Sembilan
menteri dan 24 menteri muda sedangkan KSAD, angkatan Udara, Angkatan laut,
Kepolisian, dan jaksa Agung diangkat sebagai menteri Negara ex officio. Untuk
mengurangi pengaruh kepentingan partai politik maka tidak satupun menteri dalam
kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik sehingga untuk memberikan tekanan
pada sifat nonpartai, beberapa menteri keluar dari partainya seperti Subandrio (PNI) dan
J.Leimena (Partai Kristen Indonesia).
Program kabinet meliputi penyelengaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian
barat,dan melengkapi sandang pangan rakyat. Kabinet kerja terdiri atas lembaga
Yudikatif, jaksa Agung, Ketua mahkamah Agung, serta lembaga yang meliputi wakil
ketua MPRS dan Ketua DPR-GR sehingga seorang pejabat dapat memangku jabatan
pada dua bidang pemerintahan yang berbeda yaitu memegang jabatan lembaga legislatife
atau yudikatif dengan status eksekutif. Sistem ini meninggalkan konsep Trias politica
sekaligus menyipang dari prinsip-prinsip demokrasi. Langkah ini mendapat tentangan
dari tokoh-tokoh partai politik tetapi tidak dihiraukan oleh Presiden Soekarno.

6

Pembentukan kabinet kemudian diikuti Pembentukan dewan Pertimbangan Agung
Sementara (DPAS) berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1955 tertanggal 22
Juli 1959 yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Roeslan Abdulgani
sebagai wakil ketua.

DPAS bertugas menjawab pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada
pemerintah. 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno dalam pidato kenegaran untuk
merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya
Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan presiden Soekarno dalam mengenalkan
Demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin
yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti imperialisme-
kapilatalisme, anti demokrasi Liberal, dan perubahan secara total. Pidato ini berjudul
“penemuan Kembali Revolusi Kita”. DPAS menetapkan pidato Presiden Soekarno
menjadi GBHN dengan judul Manifesto Politik Republik Indonesia yang disingkat
Manipol. 31 Desember 1959, Presiden Soekarno membentuk MPRS yang dilandasi oleh
penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1959 dibawah pimpinan Charul Saleh. Anggota
MPRS dipilih dan diangkat langsung oleh Presiden Soekarno. Pengangkatan ini
bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota MPR dipilih melalui
Pemilu.Tokoh-tokoh yang diangkat sebagai anggota MPRS harus memenuhi beberap
persyaratan yaitu:
a. Setuju kembali ke UUD 1945
b. Setia pada perjuangan Bangsa Indonesia
c. Setuju dengan Manipol.

Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45 tetapi berdasarkan
ketetapan Presiden Soekarno Nomor 2 tahun 1959 sehingga fungsi dan tugas MPRS
hanya menetapkan GBHN. Semetara itu, untuk DPR hasil pemilu 1955 tetap
menjalankan tugasnya dengan landdasan UUd 45 dengan syaratmenyetujui segala
perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan
Penetapan Presiden No. 1/1959. Pada awalnya DPR lama seperti akan mengikuti apa saja
yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno, hal ini ketika secara aklamasi dalam
sidang 22 Juli 1959 menyetujui Dekret Presiden 1959. Akan tetapi benih konflik mulai
timbul ketika Sartono selaku ketua DPR menyarankan kepada Presiden untuk meminta

7

mandat kepada DPR untuk melakukan perombakan struktur kenegaraan sesuai dengan
UUD 1945 dan untuk melaksanakan program kabinet. Bahkan Sartono menyakinkan
bahwa mandat tersebut pasti akan diberikan,namun presiden Seokarno menolak, ia hanya
akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi dan lain-lain, bukan untuk
meminta mandat. Hal ini presiden tidak mau terikat dengan DPR.

Konflik terbuka antara presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana
Anggaran Belanja Negara tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Penolakkan tersebut
mambawa dampak pembubaran DPR pada tanggal 5 maret 1960 oleh Presiden. Presiden
membentuk DPR-Gotong Royong (DPR GR). Para nggota yang ditunjuk Presiden tidak
berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan
kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan lima golongan, yaitu
Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Katolik, dan golongan Fungsional. Sehingga dalam
DPR-GR terdiri atas dua kelompok besar yaitu wakil partai dan golongan fungsional
(karya) dengna perbandingan 130 wakil partai dan 153 golongan fungsional. Pelantikan
DPR-GR dilaksanakan pada 25 Juni 1960 dengn tugas pokok pelaksanaan Manipol,
merealisasikan amnaat penderitaan rakyat dan melaksanakan demokrasi terpimpin.

Kedudukan DPR-GR adalah pembantu Presiden/Mandataris MPR dan memberikan
sumbangan tenaga kepada Pressiden untuk melakssanakan segala sesuatu yang telah
ditetapkan MPR. Pembubaran DPR hasil Pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari
berbagai pihak, antara lain dari pimpinan NU dan PNI yang mengancam akan menarik
pencalonan anggotanya untuk DPR-GR. Akan tetap sikap ini berubah setelah jatah kursi
NU dalam DPRGR ditambah. Namun K.H. Wahab Chasbulla, Rais Aam NU,
menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet dan NU
sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak kerjasama dengan PKI. Tokoh
PNI yaitu Mr. Sartono dan Mr. Iskaq Tjokroadisurjo merasa prihatin terhadap
perkembangan yang ada, bahkan Ishaq menyatakan bahwa anggota PNI yang duduk
dalam DPR-GR bukanlah wakil PNI, sebab mereka adalah hasil dari penunjukkan. Sikap
tokoh partai yang menolak DPR-GR bergabung dalam kelompok Liga Demokrasi.
Tokoh yang terlibat dalam Liga Demokrasi ini meliputi tokoh partai NU, Masyumi,
Partai katolik, Parkindo, IPKI, dan PSII danbeberap panglima daerahyang memberikan

8

dukungan. Liga Demokrasi mengusulkan untuk penangguhann DPR-GR. Liga ini
kemudian dibubarkan oleh Presiden.

Tindakan Presiden Seokarno lainnya dalam menegakkan Demokrasi Terpimpin
adalah membentuk Front Nasional yaitu organisasi masa yang bertugas memperjuangkan
cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Lembaga baru ini
dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 13 tahun 1959. Front ini diketuai oleh
PResiden Soekarno. Langkah Presiden Seokarno lainya adalah melakukan regrouping
kabinet berdasarkan Ketetapan Presiden no 94 tahun1962 tentang penginterasian
lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi dengan eksekutif. MPRS, DPR-GR, DPA,
mahkamah Agung, dan dewan Perancang Nasional dipimpin langsung oleh Presiden .
Proses integrasi lembaga-lembaga Negara menyebabkan kedudukan pimpinan lembaga
tersebut diangkat menjadi menteri dan berhak ikut serta dalam sidang-sidang kabinet
tertentu dan juga ikut merumuskan dan mengamankan kebijaka pemerintah pada
lembaganya masingmasing. Selain itu presiden juga membentuk suatau lembaga baru
yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPRS) berdasarkan
ketetapan Presiden N0. 4/1962. MPPRS merupakan badan pembatu pemimpin Besar
Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan
revolusi.

Keanggotan MPPRS meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR,
Departemen-departemen, angkatan dan para pemimpin partai politik Nasakom. Penilaian
terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin datang pertama kali dari M. Hatta, melalui
tulisannya dalam majalah Islam "Panji Masyarakat" pada tahun 1960 yang berjudul
"Demokrasi Kita". hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakantindakan presiden,
tugas DPR sampai pada pengamatan adanya "Krisis Demokrasi", yaitu sebagai
demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu
anarki lambat laun akan digantikan oleh dictator.

C. Rangkuman
Kebijakan-kebijakan pada masa Demokrasi Terpimpin lahir dari Dekrit Presiden 5

Juli 1959, yang merupakan titik awal dilaksanakannya sistem Demokrasi Terpimpin.
Adapun inti dari dekrit tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

9

 Menetapkan pembubaran Kontituante. Hal ini diputuskan akibat kegagalan
Kontituante dalam merumuskan UUD baru;

 Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Hal ini
sesuai dengan cita-cita awal berdirinya Negara Indonesia yang tercantum dalam
Piagam Jakarta;

 Pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS
(Dewan Pertimbangan Agung Sementara) (Pujosantoso, 2019).

Melalui dekrit presiden, tepatnya setelah pembubaran Konstituante, selanjutnya
presiden membentuk lembaga-lembaga negara, antara lain pembentukan MPRS,
DPRGR, Kabinet Kerja, Front Nasional, dan lain sebagainya. Sementara itu, pidato
presiden yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesi ditetapkan sebagai
Garis-Garis Besar Haluan Negara pada masa Demokrasi Terpimpin.

D. Latihan Soal
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang benar!
1. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, dibawah cabinet karya dibentuk
dewan perancang nasional pada tanggal 15 agustus 1959. Dewan perancang
nasional dipimpin oleh….
a. Otto Iskandardinata
b. Radjiman Wedyodiningrat
c. Chairul Saleh
d. Muh Yamin
e. Ahmad Subarjo
2. Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengawali terbentuknya
pemerintahan orde lama salah satunya didorong oleh faktor…..
a. Keinginan Presiden untuk kembali menjalankan pemerintahan
b. Kegagalan badan konstituante merumuskan UUD baru
c. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah masa demokrasi liberal
d. Keinginan rakyat untuk mengembalikan kekuasaan Presiden sebagai
kepala pemerintahan
e. Tuntutan rakyat agar pelaksanaan pemerintahan dikembalikan seperti
yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 dan pasal 17

10

3. Kabinet yang terbentuk setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah...
a. Kabinet Karya
b. Kabinet Kerja
c. Zaken Kabinet
d. Kabinet Gotong Royong
e. Kabinet Dwikora

4. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak 21
Februari 1957. Langkah pertama yang ditempuh Soekarno dalam mewujudkan
konsepsi tersebut adalah…
a. Membentuk Dewan Nasional
b. Membubarkan Dewan Konstituante
c. Meminta dukungan Angkatan Darat
d. Membentuk Kabinet Gotong Royong
e. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

5. Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi.
Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai.
Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik
Republik Indonesia yaitu…
a. “Nawakarsa”
b. “Indonesia Menggugat”
c. “Jalannya Revolusi Kita”
d. “To Build The World a New”
e. “Penemuan Kembali Revolusi Kita”

11

E. Identitas Diri Jawaban
Berilah tanda centang (√) sesuai keadaan yang sebenarnya ! Ya Tidak

No
Pertanyaan

1 Apakah kamu dapat menjelaskan latar belakang
munculnya ide dari Soekarno tentang Demokrasi
Terpimpin?

2 Apakah kamu dapat menyebutkan isi dari Dektrit
Presiden 1959?

3 Apakah kamu dapat menceritakan secara singkat apa
yang terjadi pasca dikeluarkannya Dektrit Presiden
1959?

4 Apakah kamu dapat menceritakan bagaimana
pandangan Moh.Hatta terhadap Demokrasi Terpimpin
yang ditetapkan oleh Soekarno?

5 Apakah kamu dapat menyebutkan kebijakan-kebijakan
apa saja yang dikeluarkan pada masa Demokrasi
Terpimpin?

Bila ada jawaban “Tidak” maka segera lakukan review pembelajaran, terutama
pada bagian yang masih tidak. Bila semua jawaban “Ya” maka anda dapat melanjutkan
pembelajaran berikutnya.

12

MATERI PEMBELAJARAN II
KEHIDUPAN POLTIK DAN EKONOMI PADA MASA

DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah materi pembelajaran 2 peserta didik diharapkan dapat menjelaskan yang

berkaitan dengan Demokrasi terpimpin antara lain tentang:
a. Perkembangan Kehidupan Politik pada masa Demokrasi Terpimpin
b. Perkembangan Kehidupan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin

B. Uraian Materi
Antara tahun 1960-1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang

memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI disampingnya. Presiden
Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan
penting yang terangkum dalam Manisfesto Politik / Manipol USDEK meliputi, UUD 45,
Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian
Indonesia. Dalam perkembangannya, Manipol-USDEK menjadi ideologi resmi sekaligus
haluan Negara. Sejak tahun 1961 Manipol-USDEK menjadi salah satu mata kuliah wajib
yang tercakup dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi). Beberapa surat kabar
yang pro masyumi dan PSI menolak ide tersebut. Kedua surat kabar tersebut dilarang
terbit oleh pemerintah. Pada masa Demokrasi terpimpin peran partai politik dibatasi oleh
pemerintah. Pembatasan partai politik dilakukan dengan cara menerapkan penetapan
Presiden no 7 tahun 1959 tentang syarat syarat penyederhanaan partai yang isinya
sebagai berikut:
a. Menerima dan membela konstitusi 1945 dan pancasila
b. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita

politiknya
c. Partai politik setidaknya harusmemiliki cabang diseperempat wilayah Indonesia
d. Presiden berhak menyelidiki adminsitrasi dan keuangan partai
e. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik

pemerintah dan mendukung pemberontakan.

13

Hingga tahun 1961 hanya ada Sembilan partai politik yang diakui dan dianggap
memenuhi persyaratan oleh pemerintah. Melalui keputusan presiden Nomor 128 tahun
1961 partai-partai yang diakui antara lain PKI, Partai Murba, Partai katolik,PSII, PNI,
NU, IPKI, Perti dan partindo. Dalam perkembangannya hubungan Presiden Soekarno
dan DPR hasil pemilu 1955 semakin tidak harmonis. Beberapa fraksi dalam DPR
menolak kebijakan Presiden Soekarno sehingga pecah konflik antara Presiden dengan
DPR. Konflik memuncak saat DPR menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden menjadikan
masalah ini dalih untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955 yang secara resmi
dibubarkan Pada 24 Juni 1960. Selanjutnya, presiden Soekarno membentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Presiden memilih dan mengangkat
sendiri anggota DPR dan menegaskan bahwa seluruh anggota DPR terikat aturan yang
ditetapkan presiden. Pada 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran
Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan pimpinan Nasional (Resopim) yang bertujuan
memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti ajaran adalah seluruh unsur kehidupan
berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan
dikendalikan oleh satupimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR),
yaitu Presiden Soekarno.

Sosialisasi Resopim mengakibatkan kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi Negara
ditetapkan dibawah presiden. Pada 1 Mei 1963 MPRS menetapkan Presiden Soekarno
sebagai presiden seumur hidup. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Demokrasi
terpimpin Presiden Soekarno mendapat dukungan tiga kekuatan besar yaitu komunis,
agama dan nasionalis. Sistem pemerintahan yang dikembangakan oleh Presiden
Soekarno memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis.
Presiden Soekarno juga mengeluarkan ajaran nasionalis, agama dan komunis (nasakom).
Bagi Presiden Sekarno, Nasakom merupakan cermin paham berbagai golongan dalam
masyarakat Indonesia sehingga persatuan Indonesia dapat terwujud jika melaksanakan
dan menerima ajaran Nasakom. Ajaran Nasakom mulai disebarkan kepada masyarakat
dan pencetus ajaran Nasakom diannggapsama dengan upaya memperkuat kedududkan
preseden karena jiak menolak ajaran nasakom berarti menolak kebijakan presiden.

14

Dalam perkembangannya, PKI memanfaatkan ajaran Nasakom dengan sebaik-
baiknya. D.N. Aidit sebagai ketua PKI kemudian berusaha menyebarkan cuplikan-
cuplikan pidato Presiden Soekarno seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita
politik PKI, yang berusaha memperoleh citra sebagia Pancasilais dan pendukung
kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno.

Menurut ketua PKI, D.N. Aidit, strategi tersebut menguntungkan bagi eksistensi PKI.
Selain itu melaksanakan Manipol secara konsekuen sama halnya dengan melaksanakan
program PKI. PKI berhasil mendapatkan tempat dalam konstelasi politik Indonesia
melalui Nasakom. Strategi ini pula yang berhasil menyakinkan Presiden Soekarno bahwa
PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Bahkan, saat presiden
Seokarno membubarkan beberapa partai politik yang terlibat dalam pemberontakan, PKI
berhasil terhindar dari kebijakan pembubaran tersebut. Presiden Soekarno pun seolah
tidak peduli dengan penolakan PKI dalam kabinet bahkan tetap memberikan porsi
cabinet kepada PKI. Setelah berhasil mendekati presiden Soekarno, PKI berusaha
mencari dukungan politik dari masyarakat. Melihat kedekatan PKI dan Presiden
Soekarno, Angkatan Darat tidak tinggal diam. AD mengerahkan berbagai cara untuk
menghambat pergerakan PKI.

Pimpinan AD kemudian mengeluarkan perintah untuk menangkap D.N. Aidit dan
melarang diterbitkan surat kabar harian Rakyat. Tidanakan ini mendapat protes dari
presiden Soekarno dan memerintahkan agar segala keputusan AD dicabut kembali.
Dalam sebuah sidang di Istana Negara, AD mengingatkan presiden Seokarno agar tidak
terlampau percaya atas keloyalan PKI. Peringatan tersebut tidak dihiraukan presiden
Soekarno dan tetap pada kebijakan melarang AD mengambil tindakan terhadap PKI.
Memasuki tahun1964 serangan terhadap PKI semakin banyak. Beberapa surat kabar
yang berseberangan dengan PKI memberitakan penemuan dokumen rahasia PKi yang
berisikan rencana perebutan kekuasaan. Akan tetapi pemberitaan tersebut dibantah oleh
D.N. Aidit. Peristiwa tersebut berkembang menjadi isu politik besar pada 1964 Presiden
soekarno berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengna mengumpulkan seluruh
pemimpin partai politik. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pemimpin partai politik
sepakat mengakhiri perseteruan karena pemerintah sedang berkonfrontasi dengan
Malaysia.

15

1. Perkembangan Kehidupan Politik pada masa Demokrasi Terpimpin
a. Konsep Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin ialah suatu sistem pemerintah yang ditawarakan kepada
rakyat oleh Presiden Soekarno pada Februari 1957 sebagai gagasan pembaharuan
kehidupan politik, kehidupan sosial, dan ekonomi. Konsep Demokrasi Terpimpin
mengadung pemikiran pokok sebagai berikut: Pertama dalam pembaharuan
struktur politik harus diperlakukan sistem demokrasi terpimpin didukung oleh
kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secra seimbang,
Kedua pembentukan kabinet gotong-royong berdasarkan imbangan kekuatan
dalam masyarakat yang terdiri atas partai-partai politik dan golongan-golongan
dalam masyarakat atau golonnga fungsinal. Sebagai pemimpin yang
menghendaki perubahan masyarakat secara total dan radikal, Presiden Soekarno
setuju terhadap pendapat revolusi Agustus 1945 bahwa yang ia pimpin telah
gagal. Karena itu ia berusaha untuk mengorksi dan meluruskan arah dan jalannya
revolusi yang dianggap keliru, menyeleweng dari jiwa, dasar dan tujuan revolusi
(Prof. Dr. A. Dahana, 2013). Dalam pidato Presiden Soekarno pada peringatan
hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menguraikan
ideologi Demokrasi Terpimpin. Konsep Demokrasi Terpimpin mencakup
revolusi, gotong-royong, demokrasi, anti imperialisme-kapitalisme,
antidemokrasi liberal dan perubahan sosial secara total. Judul pidatonya itu diberi
nama Penemuan kembali Revolusi kita. Penemuan kembali revolusi kita ialah
perpaduan antar unsur sosialisme dengan kepribadian Indonesia yang berupa
kekeluargaan dan gotong royong.
Ada lima pokok rumusan tentang revolusi. Pertama, landasan pokok revolusi
adalah landasan ideal ialah Pancasila dan landasan struktural ialah pemerintah
stabil yang dipimpin oleh presiden. Pancasila lebih memenuhi kebutuhan manusia
dan lebih menyelamatkan manusia dibandingkan Kontitusi Amerika Serikat
(Declaration of Independence) dan Manifesto Komunis. Pancasila merupakan
pemersatu tiga aliran ideology yaitu nasionalis, agama dan komunis. Kedua,
Revolusi Indonesia bersifat kompleks karena bangsa Indonesia masih dalam taraf
nation building (pembentukan bangsa). Ketiga, Revolusi Indonesia mempunyai
landasan konsepsi yang jelas untuk mencapai keadilan dan kemerdekaan.

16

Keempat, Revolusi Indonesia didukung tujuh kekuatan sosial revolusi yaitu: (1)
Undang-Undanng Dasar 1945 dan jiwa revolusi 1945. (2) Kader-kader baru dari
generasi muda dan hasil-hasil meteriil lainnya. (3) Tumbuhnya kekuatan ekonomi
(4) Angkatan Perang yang semakin kuat (5) Wilayah RI yang kompak, unitaristis
(6) Kepercayaan pada kemampuan dan keutuhan bangsa (7) Kekayaan alam yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kelima, Revolusi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan bangsa
Indonesia untuk membangun tatanan masyarakat baru, masyarakat sosialisme
Indonesoa dan bertujuan mengakiri penderitaan rakyat (Arin Kusumaningrum,
2019). Keenam, Revolusi Indonesia bukan revolusi tanpa konsepsi yang
gemantung tanpa cantelan (bergantung tanpa pegangan), tetapi konsepsi yang
berkonsepsi. Ketujuh, sasaran dan tujuan revolusi yang berlandaskan
manipol/usdek menjangkau masa depan yaitu NKRI yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila berisi masyarakat sosialis bebas dari rasa takut, bebas
berkehendak. Unsur utama manipol ialah Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia
bertujuan membangun masyarakat sosialis Indonesia dengan kekuatan pendukung
uud 1945, Kader baru bangsa, kekayaan alam, percaya pada kemampuan diri
sendiri, kekuatan ekonomi sendiri, angkatan perang yang kuat, dan wilayah RI
yang terintegrasi. Bangsa Indonesia harus tampil memelopori perjuangan
melawan kapitalisme imperialisme dang menggalang kekuatan baru (new forces)
untuk menentang ketidakadilan.

Sehari sesudah pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Perdana Menteri
Djuanda mengembalikan mandate kepada Presiden Soekarno. Dengan demikian,
berakhirlah kabinet kabinet karya. Pada 10 Juli 1959 Presiden Soekarno
mengumumkan kabinet baru yang disebut kabinet kerja. Secara resmi kabinet ini
adakag kabinet dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, tetapi Djuanda masih
memegang peranan dalam kedudukannya sebagai meteri pertama.

Selain Presiden Soekarno sebagai perdana menteri Djuanda sebagai menteri
pertama dan terdapat Sembilan menteri dan 24 menteri muda. Para kepala staf
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta kepala kepolisian
negara dan jaksa agung diangkayt sebagai menteri negara ex officio. Akan tetapi,

17

tidak seorangpun ketua partai diangkat menjadi menteri sehingga kabinet dapat
diangkap sebagai kabinet non partai. Guna memberi tekanan pada sifat nonpartai
dari pemerintahan baru itu, beberapa menteri keluar dari partai mereka, termasuk
Soebandrio dari PNI dan Leimena dari Partai Kristen Indonesia. Tindakan Ini
berarti pengarug partai dalam kabinet semakin berkurang. Pembentukan kabinet
diikuti dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Semnentara
(MPRS). Tokoh Partai Murba, Chairul Saleh diangakat sebagai etua dibantu oleh
orang wakil ketua. Lembaga Lain yang dibentuk ialah Dewan Pertimbangan
Agung (DPA) yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno, sedangkan
Roeslan Abdulgani diangkat sebafai wakil ketua. Pembubaran DPR dan
pembentukan DPR-GR mengundang reaksi dari berbagai pihak. NU pada
mulanya tidak menyetujui pembubaran DPR, tetapi sikap ini berubah setelah
jatah kursi untuk NU menyatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI
dalam suatu kabinet.
b. Pembubaran Beberapa Partai dan Penangkapan Sejumlah Tokoh

Mengenai pembubran partai dalam konsep awal disebutkan bahwa partai yang
akan dibubarkan ialah partai yang memberontakan. Akan tetapi, dalam keputusan
final, Presiden Soekarno meminta agar ditambag kata “sedang” disepan kata “
memberontak” sehingga rumusan itu berbunyi “sedang memberontak”. Dasar
penambahan kata tersebut karena para pemimpinnya turut dalam
pemberontakanpemberontakan atau telah jelas memberi bantuan, sedangkan
partai itu tidak denan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggota itu. Sebauah
partai dibubarkan apabila partai bertentangan dengan asas dan tujuan negara atau
programnya bermaksud merombak asas dan tujuan negara. Sesuai dengan
rumusan “sedang memberontak”, Masyumi dan PSI menjai calon kuat untuk
dibubarkan. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontakan pada 1948 terhindar
pembubaran itu. Pada 17 Agustus 1960 sekitar 05.30, pemimpin pusat masyumi
menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden yang memuat ketentuan bahwa
waktu tiga puluh hari terhitung 17 Agustus 1960. Apabila ketentuan ini tidak
dipenuhi, Masyumi akan dinyatakan pemeerintah sebagai partai terlarang. Ketua
Masyumi akhirnya mengmbil keputusan untuk membubarkan partai dengan

18

pertimbahangan apabila Masyumi dinyatakan terlarang aka berada dalam posisi
yang sulit dan berbahaya. Para pemimpun partai terlarang tidak akan mungkin
membawa permasalahannya ke pengadilan. Selain itu harta benda partai termasuk
dokumen akan disita oleh pemerintah. Seperti Masyumi, PSI pun terpaksa
membubarkan diri.

Partai-Partai yang diperbolehkan hidup ditentukan oleh Keppres Nomor
128/1961 tanggal 14 April 1961. Jumlahnya semula ada delapan yakni PNI, NU,
PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Arudji Kartawinata dan IP-KI.
Selanjutnya menyusul Parkindo sebagai partai kesembilan setelah partai ini
berhasil menghumpulkan daftar dari berbagai daerah di Indonesia bagian timur
sehingga memenuhi persyaratan “seluas bangsa”. Adapun partai yang tidak diakui
ialah PSII, Abikusno Tjokrosujoo, PRN Djodi Gondokusumo, PRN Bebasa
Daeng Lao dan PRI pimpinan Sutomo. Pembubaran Masyumi dan PSI
berdampak terhadap Koran yang berafiliasi dengan kedua partai. Pada awal 1961
Presiden Soekarno memerintah Staf Koti Pembebasan Irian Barat (Pemirbar) agar
melarang terbit Koran-koran yang berafiliasi dengan Masyumi dan PSI yang
dikategorikan sebagai Koran kanan. Supaya adil, Staf Koti Pemirbar
mengusulkan agar Koran Koran kiri juga juga dilarang terbit. Usul itu ditolak
oleh Presiden Soekarno dengan alasan “Dalam revolusi tidak ada soal adil: yang
ada ialah positif dan negative terhadap revolusi”. Pembubaran Masyumi dan PSI
serta pemberangsungan Koran-koran “kanan” itu kelak diikuti dengan
penangkapan terhadap tokoh-tokoh politik yang dianggap beroposisi. Usaha
pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 7 Januari 1962 di Makassar
(Peristiwa Cenderawasih) dijadikan sebagai alasan untuk menangkap Sultan
Sjahrir, anak Agung Gede Agung, dan Moh. Roem. Mereka dituduh mengadakan
konspirasi untuk menggulingkan pemerintah. Sejak diberlakukanya demokrasi
Terpimpin, banyak lembaga negara yang mengalami perombakan baik secara
kontitusional maupun inkonstitusional. Bentuk inkonstitusional itu ialah
kebijakan yang dituangkan dalam penetapan presiden. Istilah penetapan presiden
(Penpres) tidak dikenal dalam UUD 1945.

19

c. Front Nasional dan Sentralisasi Kekuasaan
Salah satu institusi yang dibentuk dalam era demokrasi terpimpin adalah Front

Nasional (FN) pada 31 Desember 1959. Front Nasional dibentuk berdasarkan
peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Pada hakikatnya Front Nasional
adalah pengembangan dari Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang
dibentuk pada akhir 1957. Front Nasional langsung diketuai oleh Presiden
Soekarno dibantu oleh beberapa pimpinan partai politik Nasakom dan angkatan
bersenjata sebagai wakilnya. Sebagai sekretaris jendral ditunjuk Sudibyo dari
PSII. Pembentukan Front Nasional bertujuan untuk memusatkan dan
memobilisasi kekuatan massa dalam menyelesaikan revolusi nasional Indonesia,
melaksanakan pembangunan semesta berencana, dan mengembalikan Irian Barat
ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tugas Utama Front Nasional pada
dasarnya meliputi dua hal sebagai berikut. Pertama, menghimpun dan
mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat, serta
memimpin gerakan masyarakat untuk menyelesaikan revolusi nasional dalam
bidang-bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, dan pertahanan
keamanan. Kedua, menyelenggarakan kerja sama yang serat-eratnya dengan
pemerintah dan lembega-lembaga lain.

Keanggotaan Front nasional terbuka lagi setiap warga negara dengan syarat
berjiwa 17 Agustus 1945 dan menyetujui dasar dan tujuan Front Nasional, baik
yang tergabung dalam golongan karya/golongan fungsional maupun dalam partai-
partai politik. Di daerah-daerah Front Nasional dikoordinasi oleh Penguasa
Perang Daerah. Banyak kegiatan Front Nasional beralih pada kegiatan politik.
Hal ini dilatarbelakangi oleh pengelompokan masyarakat menjadi tiga bagian
sesuai citra Nasakom. Akibatnya, Front Nasional menjadi arena pertarungan
politik. Lembaga MPRS pada era Demokrasi Terpimpi dibentuk tanpa partai
oposisi. Semula ada usaha pimpinan MPRS agar PRESIDEN Soekarno sebagai
Mandataris MPRS bertanggung jawab kepada MPRS. Artinya, presiden berada di
bawah MPRS. Pimpinan lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif diangkat
menjadi menteri. Dengan demikian terjadi sentaralisasi kekuasaan. Para menteri
bertanggung jawab kepada presiden dan semua lembaga tersubordinasi di bawah
presiden. Pada umumnya lembaga-lembaga itu dipimpin oleh presiden apabila

20

ada lembaga yang daam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan keinginan
presiden, lembaga itu dibubarkan dan diganti dengan lembaga baru. Hal itu antara
lain dialami oleh Paniia Retooling Aparatur Negara (Paran) dibawah pimpinan
Jendral Nasution.
d. Politik Luar Negeri

Selama masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri bebas aktif tidak lagi
dijalankan secara tepat asas. Aspek “aktif” lebih ditonjokan daripada aspek
“bebas”. Dalam Manipol-USDEK ditegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia
bertujuan melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi dunia yang
kekal dan abadi. Tujuan itu harus dicapai dengan cara radikal dan revolusioner
tanpa kompromi. Ketika hubungan antara Uni Soviet dan RRC memburuk,
Indonesia mendekatkan diri ke RRC dan negara-negara yang sehaluan dengan
negara tirai bamboo itu. Hubungan itu melahirkan poros Jakarta-Pnompenh-
Peking-Pyong yang. Poros ini dimanfaatkan PKI untuk membesar pengaruhnya
terhadap pemerintah. Dalam banyak hal, PKI lah yang mendorong poros tersebut.

Dalam forum PBB, Indonesia berusaha mempengaruhi negara-negara anggota
PBB. Presiden Soekarno berusaha agar Indonesia dipandang sebagai negara yang
diperhitungkan di Asia dan dunia internasional. Pasa sidang umum XV PBB
September 1960, Soekarno membacakan pidato berjudul To Build the World a
New (Membangun Dunia kembali). Gagasan Presiden Soekarno tidak ditanggapi
oleh anggota badan Internasional. Setelah gagal memperoleh dukungan dalam
konferensi II Non-Blok untuk melawan Malaysia, Indonesia merencanakan
mengadakan Conference of the New Emerging Forces (Conefo). Usaha lain untuk
menarik simpati masih dilakukan pada 1965. Pada April 1965 diadakan
peringatan dasawarsa Konferensi Asia-Afrika. Dari 61 negara yang diundag
hanya 36 yang hadir, sebagian duta besar diwakili oleh para duta besar mereka
ada di Jakarta. Menteri luar negeri Thailand, Thanat Koman tidak diizinkan
berpidato untuk menangkis pidato wakil Vietnam Utara. Akibatnya delegaso
Thailand menarik diri sebelum seluruh acara itu selesai.
e. Operasi Trikora

21

Pada Desember 1961 dibentuk Dewan Pertahanan Nasional yang disusul
dwngan pembentukan Koti Pemirbar. Puncak kegiatan ialah diucapkannya Tri
Komando Rakyat (Trikora) oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961
dalam rapat raksasa di alun-alun utara Yogyakarta. Tanggal itu sengaja dipilih
untuk mengingatkan rakyat kepada agresi militer yang dilancarkan
Belandaterhadap Indonesia 19 Desember 1948. Isi Trikora adalah (a) Gagalkan
pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial, (b) Kibarkan sang
merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, (c) Bersiaplah untuk mobilisasi
umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Komando Rakyat (Trikora) diikuti dengan pembentukan Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat di bawah pimpinan Mayor Jendral Soeharto. Komando
Mandala bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi
militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat dalam kekuasaan
Republik Indonesia.

Trikora dikumandangkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 itu tentu
saja bergaung ke luar negeri dan menimbulkan reaksi dari beberapa negara
tertentu. Australia menyatakan dukungannya terhadap rencana Belanda mengenai
penentuan nasib sendiri bagi penduduk Irian Barat. Akan tetapi, pada awal
Januari 1962 pemerintah Australia mengubah Sikap dengan menyatakan ingin
tetap memelihara persahabatan dengan Indonesia.

Kepada pihak Belanda, Pemerintah Australia mengusulkan penyelesaian tiga
tahap. Pada tahap pertama, Irian Barat ditempatkan dibawah pemerintahan
Internasional (oleh PBB), disuse oleh pemerintahan sementara Indonesia dan
akhirnya barulah diadakan penentuan nasib sendiri. Sementara itu tahapan operasi
disusun oleh Komando Mandala, satuan-satuan militer mulai melakukan
penyuupan ke Irian Barat. Dengan ditandatanganinya Perjanjian New York,
kekuasaan Bealanda di Irian Barat berakhir. Pada 31 Desember 1962 bendera
Belanda yang sebelumnya dikibarkan berdampingan dengan PBB diturunkan.
Mulai 1 Januari 1963 bendera merah putih berkibar berdampingan dengan
bendera PB. Pada 1 Mei 1963 bendera PBB diturunkn dan kekuasaan atas Irian
Barat sepenuhnya diserahkan kepada Reublik Indonesia.

22

f. Konforontasi dengan Malaysia
Pemerintah mencurahkan perhatiannya untuk menghadapi pekermbangan di

Asia Tenggara dengan gagasan pembentukan federasi Malaysia yang dinilai
sebagai proyek neokolonialise dan karena itu harus ditentang. Pembentukan
federasi Malaysia ini diduung oleh Inggris berdasarkan pertimbangan
kepentingan ekonomi dan pertahanan. Pemerintah Indonesia dan Filipina
menentang pembentukan federasi Malaysia Federasi Malaysia merupakan usaha
neokolonialisme untuk mengepung Indonesia, Soekarno tidak dapat melupakan
peranan Malaya dalam membantu pemberontakan PRRI 1958.

Pada 3 Mei 1946 si depan apel besar sikarelawan, Presiden Soekarno
mengucapkam komando aksi sukarelawan yang dikenal dengan nama Dwi
Komando Rakyat (Dwikora): “Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu
perjuangan revolusioner rakat Malaya, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk
membubarkan negara boneka Malaysia”. Dibentuk Komando mandala Siaga
dengan tugas menyelenggarakam operasi-operasi militer dalam rangka
mempertahankan wilayah RI dan membantu perjuangan rakyat Malaya,
Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei. Komando ini disempurnakan dengan
tugas merencanakan, mepersiapkan, dan melakukan operasioperasi serang balas
terhadap wilayah lawan. Pada 20 Juni 1964 dilangsungkan konferensi tingkat
tinggi di Tokyo. Presiden Macapagal mengusukan agar dibentuk komisi
pendamai yang terdiri dari Asia-Afrika. Setelah munculnya pemerintah Orde
Baru terhadap federasi Malaysia Ini dibubarkan.

2. Perkembangan Kehidupan Ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin
a. Sistem Ekonomi Demokrasi Terpimpin
Pada dasarnya sistem Ekonomi Terpimpin merupakan penguasaan atau
pengawasanterhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi negara.
Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran besar untuk menentukan kebijakan
ekonomi. Pengaturan ekonomi melalui sistem komandopun semakin menonjol.
Masalah kepemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi sosial politiknya
ditempatkan sebagai masalaha strategis nasional. Salah satu bentuk pelaksanaan
sistem ekonomi terpimpin adalah pengembalian aset-aset yang dimiliki penguasa

23

asing terutama milik para pengusaha Belanda, Da;am perencanaanya, pemerintah
menargetkn mampu menasionalisasi perusahaan Belanda sekitar 20%.
Ketidakmampuan ini disebabkan para pemilik perusahaan sudah terlebih dahulu
menarik modalnya dari Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya
perekonomian Indonesia memburuk karena pergolakan politik dalam negeri.

Sistem ekonomi Terpimpin juga dilaksanakan dalam bentuk program
Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam mendukung ide yang
direncanakan oleh Presiden Soekarno tersebut, pemerintah berupaya
memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelaksanaan
program ini diharapkan dapat menjadi tonggak perekonomian Indonesia. Selain
itu, pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan meningkatkan peran koperasi.
Salah satunya koperasi yang dikembangkan adalah koperasi tani (koperta)
sebagai landasan pokok pembangunan ekonomi Indonesia khususnya
memperbaiki ekonomi rakyat. Dengan demikian, peran koperta sana dengan
perusahaan neara sebagai aa ekonomi terpimpin. Pemerintah juga
memberlakukan Peraturan Pemerintah pada 10 Desember 1959 yang berisi
ketentuan bahwa semua perusahaan Tionghoa dialihkan ke koperasi agar dapat
mengantikan jalur distribusi yang semula dikuasai oleh pengusaha Tionghoa.

Perusahaan swasta juga mengalami penyesuaian dalam sistem ekonomi
terpimpin. Dalam sistem ekonomi terpimpin perusahaan swasta diorganisasi
sesuai bidangnya masing-masing. Organisas tersebut dikenal dengan nama
Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) dan Gabungan Perusahaan Sejenis (GPS).
OPS dan GPS memiliki tugas mengalokasikan bahan baku, perundingan, kontrak-
kontrak perburuhan, dan pengumpulan sumbangan sukarela untuk kepentingan
revolusi. Dalam perkembangannya, pemerintah juga membentuk Badan
Musyawarah Pengusaha Nasional (Bamunas) pada 10 Februari 1964. Pembentuan
lembaga tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Dalam
peraturan tersebut dinyatakan bahwa Bamunas bertugas membimbing dan
menggerakkan pengusaha swasta nasional untuk menyelesaikan revolusi nasional.

24

b. Penurunan Nilai Mata Uang (Devaluasi)
Kebijakan penurunan nilai uang memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. (1)

Membendung inflasi yang tetap tinggi (2) Mengurangi jumlah uang yang beredar
di masyarakat (3) Meningkatkan nilai rupiah agar rakyat kecil tidak dirugikan
Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan
keputusannya terkait penurunan nilai mata uang (devaluasi) dengan ketentuan
sebagai berikut.

 Uang kertas pecahan senilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
 Uang kertas pecahan senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 100
 Simpanan di bank yang melebihi Rp. 25000 dibekukan
Namun kebijakan ini tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi,
khususnya dalam bidang moneter, karena para pengusaha daerah di seluruh
Indonesia tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan keuangan yang dibuat oleh
pemerintah tersebut. Selain itu, meskipun dengan kebijakan ini harga barang
menjadi murah, namun rakyat tidak mampu membelinya karena tidak memiliki
uang. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa hal berikut. (1) Penghasilan negara
berkurang karena terdapat gangguan keamanan akibat pergolakan daerah,
sehingga menyebabkan ekspor menurun. (2) Pengambilalihan perusahaan
Belanda pada tahun 1958 tidak diimbangi dengan tenaga kerja manajemen yang
berpengalaman. (3) Pengeluaran biaya untuk keperluan Asian Games IV tahun
1962, RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat
(Pujosantoso, 2018).
c. Menekan Laju Inflansi
Ada beberapa faktor yang melatar belakangi meningkatnya laju inflasi, mulai
dari kemerosotan penghasilan negara baik berupa devisa dan penghasilan lainnya,
kemerosotan nilai mata uang rupiah, anggaran belanja mengalami defisit yang
semakin besar, serta pinjaman luar negeri yang ternyata tidak mampu mengatasi
masalah yang terjadi. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah dan swasta yang
bertujuan untuk penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran
belanja juga tidak berhasil.
Penerbitan administrasi dan manajemen perusahaan dalam rangka mencapai
keseimbangan keuangan juga tidak terlalu berpengaruh. Sementara itu,

25

penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dinilai penting bagi kesejahteraan
rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan yang disebabkan pemerintah
tidak memiliki kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan
pengeluaran. Selain itu, dengan diselenggarakannya proyek-proyek mercusuar
seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces) dan CONEFO
(Conference of the New Emerging Forces) justru memperbesar jumlah
pengeluaran setiap tahunnya.

Adapun dampak dari hal-hal tersebut antara lain: inflasi semakin tinggi;
hargaharga semakin tinggi; serta kehidupan masyarakat yang semakin terjepit.
Pada tahun 1961 Indonesia secara terus menerus membiayai kekurangan neraca
oembayaran dari cadangan emas dan devisa. Selain itu, ekspor semakin buruk dan
terjadi pembatasan impor karena lemahnya devisa. Pada tahun 1965, cadangan
emas dan devisa telah habis dan menunjukkan saldo negatif sebesar US$ 3 juta
sebagai dampak dari politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara
Barat. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah membuat suatu kebijakan.
Keadaan negara yang semakin meningkat diakhiri dengan pencetakan uang baru
tanpa perhitungan yang matang, sehingga menambah berat angka inflasi. Pada
tanggal 13 Desember 1965 kembali mengambil langkah devaluasi dengan
menjadikan uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1. Adapun dampak dari kebijakan
ini antara lain: Pertama, Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1000 kali
lipat uang rupiah lama akan tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai
sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah lama. Kedua,Tindakan moneter
pemerintah untuk menekan angka inflasi justru menyebabkan kenaikan inflasi.

Untuk membendung inflasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 dengan maksud mengurangi
banyaknya uang yang beredar serta memperbaiki keuangan dan perekonomian
negara, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1959 tentang pembekuan sebagian simpanan bank. Selain itu, pemerintah juga
membekukan simpanan pada bank-bank untuk mengurangi banyaknya uang yang
beredar. Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah

26

untuk memperketat pengawasan semua pelaksanaan anggaran belanja, serta
menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara.
d. Meningkatkan Perdagangan dan Pekreditan Luar Negeri

Dalam rangka meningkatkan perdagangan Indonesia, sektor pertanian
berupaya untuk dibangkitkan. Hasil dari pertanian kemudian diekspor agar
memperoleh devisa yang selanjutnya digunakan untuk mengimpor berbagai
bahan baku atau barang konsumsi yang belum mampu diproduksi oleh Indonesia.
Apabila kegiatan ekspor tersebut belum menguntungkan bagi Indonesia maka
Indonesia akan mencari bantuan melalui kredit luar negeri untuk memenuhi
kebutuhan biaya import serta kebutuhan masyarakat dalam negeri. Melalui kredit
tersebut, Indonesia memperbesar komoditi ekspor. Keuntungan yang diperoleh
dari kegiatan eksporlah yang akan digunakan untuk membayar hutang luar negeri
serta untuk membiayai kepentingan dalam negeri. Bantuan kredit luar negeri ini
memberikan jalan bagi Indonesia untuk mengembangkan kegiatan pada sektor
perdagangan.

Namun, pada kenyataannya Kredit luar negeri justru semakin meningkatkan
hutang-hutang negara. Hutang luar negeri dibayar dengan kredit baru karena RI
tidak mampu membayar bebagai tagihan luar negeri yang mengakibatkan adanya
insolvensi (tidak mampu membayar hutang) internasional. Dengan demikian,
beberapa negara menghentikan impornya ke Indonesia karena hutang tidak
kunjung dibayar. Kekacauan semakin hebat sejak dikeluarkannya keputusan
Menteri Keuangan RI No. I/M 1961 tanggal 6 Januari 1961, yang menentukan
bahwa neraca Bank Indonesia tidak boleh diumumkan. Sementara itu, denhan
keputusan Perdana Menteri No. 85/PM/1964 tertanggal 4 Mei 1964, Bank
Indonesia diizinkan untuk mengadakan penyertaan modal dalam perusahaan-
perusahaan (Marwati dan Nugrogo, 2011).
e. Deklarasi Ekonomi

Dikeluarkannya deklarasi ekonomi disebabkan oleh kegagalan berbagai
peraturan pemerintah yang berupaya merangsang ekspor (export drive), misalnya
Sistem Bukti Ekspor (BE). Selain itu, pemerintah mengalami kesulitan untuk
memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negeri, sehingga pembangunan

27

yang direncanakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat tidak
terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkan
landasan baru untuk memperbaiki perekonomian secara menyeluruh yaitu
Deklarasi Ekonomi.

Deklarasi Ekonomi ini merupakan strategi dasar ekonomi Terpimpin
Indonesia yang merupakan bagian dari revolusi Indonesia. Strategi Deklarasi
Ekonomi adalah mensukseskan Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun
dengan pola yang diserahkan kepada Bappenas pada tanggal 13 Agustus 1960.
Tujuan utama dikeluarkannya Deklarasi Ekonomi adalah untuk menciptakan
ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme
untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun,
Deklarasi Ekonomi justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia
f. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi
serta Peleburan Bank-Bank Negara

Untuk mengatasi berbagai permasalahan perekonomian, pemerintah
membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan
Operasi (KESOP). Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi
memiliki tugas utama untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan perekonomian
dengan dikeluarkannya peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai omando
Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi dalam usaha dagang.
Sementara itu, Presiden berupaya untuk mempersatukan semua bank sentral
sehingga didirikan Bank Tunggal Milik Negara berdasarkan Penetapan Presiden
No. 7 tahun 1965. Adapun tugas bank tersebut adalah sebagai bank sirkulasi
(mencetak mata uang, melakukan persebaran uang, melakukan pencabutan uang,
dan menjaga kestabilan uang), bank sentral (menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
mengatur dan mengawasi perbankan) dan bank umum (menghimpun dana dari
masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang,
memindahkan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga,
menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, dll).

28

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan peleburan bank-bank
negara seperti Bang Koperasi dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank
Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, ke dalam Bank Indonesia. Tindakan
ini menimbulkan spekulasi dalam penggunaan uang negara karena tidak ada
lembaga pengawas khusus.
g. Dana Revolusi

Pada 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 081
tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 360 tahun 1964 yang berisi
ketentuan-ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan Dana Revolusi
yang diperoleh dari devisa kredit jangka panjang (deffered payment). Kemudian,
Presiden Soekarno menunjuk Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam
untuk mengelola Dana Revolusi (Arin, 2019).

Jusuf Muda Dalam kemudian memberikan kredit dari dana dan melakukan
pemungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang memperoleh fasilitas
kredit sebesar 250 juta hingga 1 miliar rupiah. Perusahaan atau perseorangan
tersebut wajib membayar valuta asing sesuai jumlah yang telah ditentukan.
Dalam perkembangannya, hasil dari Dana Revolusi dipergunakan untuk
pembiayaan proyek mandataris presiden yang dikenal dengan proyek mercusuar.
Adapun dampak dari kebijakan Dana Revolusi ini adalah sebagai berikut. (1)
Hutang negara semakin meningkat (2) Kegiatan ekspor semakin menurun (3)
Pemberian fasilitas kredit kepada perseorangan maupun perusahaan yang bukan
sektor produksi menimbulkan kekacauan di bidang keuangan (4) Terjadi
kenaikan inflasi.

C. Rangkuman
Dinamika politik yang terjadi pada masa Demokrasi terpimpin antara lain diwarnai

dengan tampilnya dua kekuatan Politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan
Angkatan Darat. Pada Masa Demokrasi Terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi
militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda. Selain itu konfrontasi
dengan Malaysia. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa Demokrasi terpimpin
antara lain berupa : Devaluasi, Menekan Laju Inflasi, Perdagangan dan Pekreditan Luar
Negeri dan Deklarasi Ekonomi.

29

D. Latihan Soal
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang benar!
1. Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah akumulasi dari berbagai krisis yang
terjadi pada Jaman Demokrasi Liberal , Berikut ini adalah berbagai krisis yang
mendorong dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, kecuali...
a. Kondisi politik yang tidak stabil akibat pergantian kabinet yang cepat.
b. Perubahan sistem pemerintahan presidential menjadi parlementer
c. Kegagalan badan konstituante merumuskan uud baru sebagai ganti uud’ 1950
d. Terjadinya gerakan gerakan separatis di daerah daerah mengancam keutuhan nkri
e. Negara indonesia dalam keadaan bahaya
2. Pada masa Orde Lama terjadi penyimpangan terhadap pasal 23 UUD 1945. Hal
tersebut terjadi ketika ....
a. MPRS mengangkat Sukarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Tap MPRS
no III/MPRS/1963
b. Pada tahun 1960 DPR hasil Pemilu I dibubarkan ketika DPR menolak RAPBN
yang diajukan oleh Presiden.
c. Pemimpin Lembaga Tertinggi Negara / Ketua MPRS diangkat setingkat menteri
d. Konsep Pancasila yang di dasarkan kepada Ketuhanan YME berubah menjadi
NASAKOM
e. Pembentukan MPRS berdasarakan PenPres no 2 tahun 1959.
3. Perhatikan telaah kebijakan politik luar negeri berikut ini :
(1) Membagi – bagi kekuatan dunia menjadi Nefo dan Oldefo
(2) Membentuk poros Jakarta – Peking – Pnompenh – Moscow
(3) Menjadi pengagas berdirinya ASEAN
(4) Menjadi anggota PBB yang ke 60
(5) Konfrontasi dengan Malaysia
Dari data di atas yang merupakan kebijakan politik Luar Negeri Indonesia pada masa
Orde Lama adalah .....
a. 1, 2 dan 5
b. 2, 3 dan 4
c. 3, 4 dan 5
d. 1, 3 dan 4

30

e. 1, 3 dan 5
4. Diakhir pemerintahannya, Orde Lama mewariskan tingkat inflasi sebesar 750 % .

Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi pada masa ini adalah....
a. Devisit anggaran diatasi dengan pencetakan uang besar besaran
b. Devisit anggaran diatasi dengan mencari pinjaman luar negeri
c. Terdapat tiga jenis mata uang yang beredar di masyarakat
d. Melemahnya nilai rupiah dan daya beli masyarakat
e. Melemahnya sektor perbankan akibat kredit macet
5. Pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi perekonomian Indonesia mengalami
stagnasi dan keterpurukan akibat kebijakan ekonomi pada masa ini mengalami banyak
kendala , salah satu kendalanya adalah …
a. Kebijakan ekonomi didasarkan oleh kepentingan politik Presiden terutama dalam

pelaksanaan politik mercusuar
b. Masih terdapat campurtangan Sekutu dan Belanda dalam penentuan kebijakan

ekonomi
c. Terdapat campur tangan negara negara komunis dalam penetuan kebijakan

ekonomi
d. Terjadinya gerakan gerakan separatis menyedot banyak dana untuk

penanggulangannya
e. Pengaruh komunis yang besar dalam pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin

31

E. Penilaian Diri
Berilah tanda centang (√) sesuai keadaan yang sebenarnya !

No Jawaban
Pertanyaan Ya Tidak

1 Apakah kamu dapat menjelaskan kebijakan Presiden
Soekarno dalam bidang politik tentang Demokrasi
Terpimpin?

2 Apakah kamu dapat menjelaskan tindakan Presiden
Soekarno ketika terjadi ketegangan dengan DPR saat
diterapkannya Demokrasi Terpimpin?

3 Apakah kamu dapat menceritakan secara singkat
Tindakan apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno
ketika memperebutkan Irian Barat?

4 Apakah kamu dapat menceritakan secara singkat
Tindakan apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno
ketika bersiteru dengan Belanda dalam rangka
mempertahankan Irian Barat?

5 Apakah kamu dapat menceritakan dampak positif dan
negatif dari diterapkannya Demokrasi Terpimpin?

Bila ada jawaban “Tidak” maka segera lakukan review pembelajaran, terutama
pada bagian yang masih tidak. Bila semua jawaban “Ya” maka anda dapat melanjutkan
pembelajaran berikutnya.

32

DAFTAR PUSTAKA

Aman. 2015. Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998. Yogyakarta: Penerbit
Ombak.

Arin Kusumaningrum. 2019. Masa Demokrasi Terpimpin. KalImantan Barat: PT. Penerbit
Erlangga Singkawang.

Koesalah Soebagyo. 2019. Kronik Abad Demokrasi Terpimpin Dari Manifes Politik Sampai
Naiknya Suharto (5 Juli 1959-11 Maret 1967). Blora: Pataba Press.

Sudarwanto, Pujosantoso. 2019. Demokrasi liberal (1950-1959) dan demokrasi terpimpin
(1959-1966). Pontianak: Derwati press.

Sucipto, S. 2018. Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959- 1966).
Kalimantan Barat: Derwarti Press.

Soejono, R.P. dan Leirissa, R. Z. (Ed.) 2011. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman
Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka.

Taufik Abdullah dan A. B. Lapian. 2011. Indonesia Dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan
Reformasi. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

33

PENDIDIKAN SEJARAH
UNIVERSITAS JEMBER

Kampus Tegalboto, Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur,
Sumbersari.

Kab.Jember, Jawa Timur 68121