MANAJEMEN_PENDIDIKAN_DALAM_PENGEMBANGAN

45 • Pemusnahan barang dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagainya • Penyampaian berita acara kepada petinggi pendidikan sehingga dikeluarkan surat keputusan penghapusan • Penghapusan barang dari buku induk dan buku golongan inventaris yang dilakukan oleh kepala sekolah.

46 MANAJEMEN HUMAS (HUMAN RELATION & PUBLIC RELATION IN EDUCATION) Hiyasintus Ile Wulogening - 190132858002 PENGERTIAN PUBLIC RELATIONS (PR) DAN HUMAN RELATION (HR) Istilah hubungan masyarakat (Public Relation) pertama kali dideklarasikan oleh Presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson, pada tahun 1807.1 Humas pada awalnya berkembang dari dunia hiburan dengan munculnya era press agentry. Pada masa ini para press agent menggunakan segala cara termasuk memanipulasi informasi asalkan pengguna jasa mereka menjadi terkenal. Era ini dikenal sebagai era dimana praktek humas dipakai secara negatif, sebuah era manipulatif. Komunikasi digunakan masih bersifat satu arah (one way communication). Saat ini perkembangan humas menuju ke arah mutual understanding (saling pengertian). Dimana pada era ini humas berupaya menjalin komunikasi dua arah yang seimbang antara sebuah organisasi dengan publiknya. Sehingga cara-cara yang digunakan memiliki etika untuk memperoleh dukungan dan kedudukan yang baik di tengah-tengah masyarakat (Hindson, 1965). Hubungan masyarakat atau Public Relations (PR) adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga/institusi dengan masyarakat (Sari, 2017). Humas juga merupakan sebuah seni sekaligus ilmu sosial dalam menganalisa kecenderungan, meramalkan konsekuensinya, memberikan pengarahan kepada pimpinan institusi/lembaga dan melaksanakan program-program terencana yang dapat memenuhi kepentingan baik institusi maupun lembaga tersebut maupun masyarakat yang terkait (Rahmat, 2016). Public Relations merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapainya (Robbins, S.P., & Coulter, 2012). Selain Public Relations, istilah lain yang juga sering dibicarakan dalam kaitan dengan manusia adalah Human Relation (HR). Sebagai mahluk sosial, manusia menyadari bahwa ia tidak dapat memisahkan diri dari kehidupan masyarakat, ia membutuhkan pertolongan orang lain, bahkan dengan mengadakan interaksi sosial, pengetahuan dan pengalamannya akan

47 bertambah. Oleh karena itu hubungan sosial dengan sesama manusia, baik secara perseorangan maupun secara kelompok, secara harmonis dan efektif sangat diperlukan, lebih-lebih sebagai seorang administrator atau manajer yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan organisasi, harus mampu bergaul dan memiliki kemampuan serta keterampilan dalam membina bawahannya. Di negara-negara yang sudah maju, hubungan antar manusia atau “human relations” semakin mendapat perhatian para pemimpin dalam jenis dan jenjang organisasi apapun. Oleh karenanya, hubungan antar manusia semakin dirasakan penting kehadirannya dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia. Hubungan antar manusia juga dirasakan penting oleh manajer untuk menghilangkan berbagai faktor negatif yang disebabkan oleh kesalahan komunikasi dan interpretasi yang terjadi antar manajer dengan bawahannya atau dengan publik di luar organisasi. Dalam arti luas, human relations (HR) merupakan interaksi antar orangorang dalam semua jenis kegiatan, misalnya dalam bisnis, pemerintahan, perkumpulan-perkumpulan sosial, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah, di bioskop, di jalan dan lain-lain (Effendy, 2009). Pengertian hubungan antar manusia dalam tulisan ini, dilihat dalam arti yang lebih sempit, khususnya dalam organisasi kerja formal, dimana terdapat struktur hirarkis yang bersifat formal antara atasan dan bawahan, pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas tujuan bersama yang hendak dicapai dan lain-lain. Keith Davis dalam bukunya Organizational Behavior-Human Behavior at Work, merumuskan pengertian Human relations sebagai berikut: “Human relations is motivating people organizations to develope teamwork, ejich effectivelly fulfils their needs and achieves organizational objectives. A short definitions as that human relations is motivating people to develope productive, fulfilling teamwork“ (Keith, 2010). Secara singkat dapat didefenisikan sebagai memotivasi orang untuk mengembangkan kerja tim yang produktif dan memuaskan. Sedangkan Sondang P. Siagian, dalam Filsafat Administrsi memberikan rumusan mengenai human relations sebagai berikut: “Human relations adalah keseluruhan rangkaian hubungan, baik yang bersifat formal maupun informal antara atasan dengan bawahan, atasan dengan atasan serta bawahan dengan bawahan lain yang harus dibina dan dipelihara sedemikian rupa sehingga tercipta suatu teamwork, dan suasana kerja yang intim dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan” (Siagian, 2014:7). Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian Human Relations secara sempit yakni suatu interaksi antara seseorang dengan orang lain akan tetapi interaksi tersebut hanya terbatas pada suatu situasi kerja

48 dalam organisasi karyawan. Dengan demikian jelas terlihat adanya perbedaan mendasar berkaitan dengan defenisi antara Public Relation dan Human Relation. Berdasarkan perbedaan pengertian dan untuk kepentingan tulisan ini, maka dalam ulasan lebih lanjut, penulis lebih fokus pada penggunaan istilah Public Relations (Hubungan Masyarakat). Tujuan dan Fungsi Humas Tujuan utama Public Relation (PR) sendiri adalah menciptakan, mempertahankan dan melindungi reputasi organisasi/perusahaan, memperluas prestise, menampilkan citra-citra yang mendukung. Riset menunjukkan bahwa konsumen/pelanggan lebih sering melakukan buying decicision atau keputusan pembelian berdasarkan citra perusahaan (Rahmat, 2016). Tujuan humas pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi bisa selalu dimengerti oleh pihak lain yang berkepentingan atau yang lazim disebut sebagai “khalayak/masyarakat”. Menurut E. Mulyasa, tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengembangkan kegiatan Humas adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan serta sasaran yang ingin direalisasikan sekolah, meningkatkan pemahaman sekolah tentang keadaan serta aspirasi masyarakat tersebut terhadap sekolah, meningkatkan usaha orang tua siswa dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik serta meningkatkan kuantitas serta kualitas bantuan orang tua siswa dalam kegiatan pendidikan sekolah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan, terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah, pertanggungjawaban sekolah atas harapan yang dibebankan masyarakat kepada sekolah, dukungan serta bantuan dari masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah (Mulyasa, 2008:178). Berdasarkan tujuan di atas, maka secara singkat dapat diuraikan lebih lanjut fungsi Public Relations sebagai berikut: 1. Mengevaluasi sikap dan opini publik. 2. Formulasi dan implementasi prosedur dan policy organisasi atas komunikasi organisasi/perusahaan dengan publik. 3. Mengkoordinasikan program-program komunikasi. 4. Mengembangkan hubungan dan ―good-will‖ lewat proses komunikasi dua arah. 5. Mengembangkan hubungan positif antar organisasi dan publik. MANAJEMEN HUMAS DI LEMBAGA PENDIDIKAN Setiap kegiatan dalam organisasi apapun membutuhkan manajemen, begitu pula dalam kegiatan hubungan masyarakat (Humas) di lembaga pendidikan.

49 Manajemen banyak diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Ini berarti bahwa manajemen hanya dapat dilakukan apabila dalam pencapaian tujuan tersebut tidak hanya dilakukan seseorang tetapi juga dilakukan oleh lebih dari seorang demi pencapaian tujuan. Menurut Siagian dalam (Nasution, 2010) pengertian manajemen adalah sebagai proses menggerakkan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses dalam manajemen merupakan bentuk kemampuan atau keterampilan memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan organisasi tersebut. Dengan demikian manajemen humas adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan penerangan dan tanggapan dalam hubungan opini publik; menetapkan dan menekankan tanggungjawab manajemen untuk melayani kepentingan umum; menopang manajemen dalam mengikuti memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistim peringatan yang dini dalam membantu kecenderungan; dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama. Pada era globalisasi ini pendidikan menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Karena itu lembaga pendidikan sekarang ini dituntut memberikan layanan informasi, keterampilan mengelola informasi, dan kerjasama dengan lembaga lain. Demi mewujudkan hal itu, maka untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan diperlukan upaya memadukan antara kepentingan sosial dengan pendekatan promosi dan pemasaraan. Perpaduan antara kedua kepentingan tersebut akan menjadikan karakteristik tersendiri pada lembaga pendidikan. Sebab itu diperlukan teknik dan cara mengelola informasi yang profesional, efisien dan efektif kepada masyarakat. Guna menjalankan fungsi-fungsi mengelola informasi kepada publik internal (anak didik, tenaga pengajar, dan karyawan) dan kepada publik ekstrnal (orang tua anak didik, masyarakat, instansi pemerintah, dan dunia usaha) perlu adanya bagian yang menangani secara strategis dan serius menggarap program tersebut yakni hubungan masyarakat (Nasution, 2010). Karakteristik tersebut yang membedakan implementasi fungsi dan peran Humas di lembaga pendidikan dengan fungsi dan peran Humas di lembaga atau instansi lainnya. Karakteristik fungsi dan peran Humas di lembaga pendidikan ini memadukan antara orientasi sosial dengan orientasi memperoleh dana untuk pengembangan lembaga dan melengkapi fasilitas pendidikan . Tentu perpaduan dua hal ini terjadi di semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. MANAJEMEN HUMAS MERDEKA BELAJAR Pemberdayaan Sekolah dan Partisipasi Masyarakat

50 Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan termasuk pendidikan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan di bidang pendidikan. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pendidikan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek dan program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pendidikan. Akan tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Hadi, 2015). Konsep pemberdayaan pada dasarnya diadaptasikan dari istilah “empowerment” yang berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, dan terus berkembang hingga saat ini. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife menyatakan bahwa : “Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on” (Ife, 2016). Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Sekolah sebagai sebuah organisasi formal di bidang pendidikan dalam proses penyelenggaraannya tentu tidak lepas dari pengaruh lingkungan eksternal yakni masyarakat. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan proses pendidikan, sekolah perlu melakukan pemberdayaan dengan menjalin relasi dan komunikasi yang intens dengan masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Manajemen Humas Merdeka Belajar Era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan teknologi digital yang secara masif terintegrasi dengan teknologi manufaktur seperti yang terjadi saat ini, telah memunculkan berbagai perubahan dan perkembangan dalam setiap aspek kehidupan manusia termasuk bidang pendidikan. Hal ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kendali Nadiem Makarim, membuat gebrakan dalam dunia pendidikan Indonesia dengan programnya yang dikenal dengan Merdeka Belajar. Berbagai program merdeka belajar ini pun telah

51 diperkuat dengan berbagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bila dicermati lebih dalam maka berbagai peraturan yang dikeluarkan ini pun sebagian besar telah mewadahi manajemen Humas Merdeka Belajar. Implementasi peraturan-peraturan yang mencerminkan manajemen Humas Merdeka Belajar dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar periode 1 meliputi 4 aspek penting yakni: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Pada tahun 2020, pemerintah dalam hal ini Mendikbud mengeluarkan kebijakan bahwa USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai kompetensi siswa dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dsb). Kebijakan ini tentu memberikan kesempatan kepada pelanggan internal yakni guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Dengan demikian anggaran USBN yang selama ini dirasa sangat besar dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Berkaitan dengan kebijakan bahwa Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kebijakan ini tentu membawa kemerdekaan bagi para pelanggan eksternal terutama para peserta didik dan orang tua yang selama ini merasa beban dengan pelaksanaan Ujian Nasional. Namun di sisi lain kebijakan ini menuntut usaha ekstra dari pihak orang tua untuk ikut terlibat aktif dalam memperhatikan proses belajar peserta didik. Karena kebijakan ini boleh jadi berdampak pada lemahnya inisiatif peserta didik untuk belajar karena tidak ada lagi pelaksanaan UN. Untuk itu diharapkan adanya kerjasama ekstra antara pihak sekolah dan masyarakat dalam mendidik dan mendukung proses belajar peserta didik. Kebijakan lain yang juga sangat mencerminkan manajemen merdeka belajar yakni pemberlakuan RPP satu halaman. Kenyataan yang selama ini dihadapi oleh para guru bahwa penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru, yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran bagi pelanggan eksternal yakni peserta didik. Dengan adanya kebijakan baru ini, Guru tentu secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP yang lebih sederhana. Dengan demikian penulisan RPP yang dilakukan dengan efisien dan efektif ini dapat memberi ruang kepada guru untuk memiliki lebih banyak waktu dalam mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran demi menjawab kebutuhan peserta didik. Kebijakan penting lainnya berkaitan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi. Tujuan utama adanya kebijakan PPDB sistem Zonasi adalah memberikan akses pendidikan berkualitas dan

52 mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Kebijakan ini tentu membuat pelaksanaan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Kebijakan untuk menurunkan persentase jalur zonasi menjadi minimal 50% dan menaikan persentase jalur prestasi menjadi 30%, tentu sangat menguntungkan bagi sekolah-sekolah yang tidak tergolong favorit dan juga peserta didik yang kurang mampu dan kurang berprestasi untuk dapat masuk pada sekolah negeri. Namun di sisi lain daerah juga diberi kewenangan menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi demi pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Hal ini perlu juga dibarengi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru demi pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. 2. Di dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021, Mendikbud sesuai kewenangannya menghimbau kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk segera melakukan persiapan berkenaan dengan kebijakan: Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. Dalam kaitan dengan PPDB, beliau juga menghimbau agar segera dilakukan sosialisasi terhadap: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TKK, SD, SMP, SMA dan SMK, Penetapan Zonasi dan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB daerah, kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik sebelum dilakukan pengumuman pendaftaran PPDB. Himbauan yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk implementasi manajemen Publik Relations yang perlu dilakukan oleh seorang pimpinan kepada seluruh stakeholder. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu aspek penting implementasi pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah Pengabdian kepada Masyarakat. Bahwa ilmu yang diperoleh di bangku kuliah pada akhirnya harus diabdikan kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap lembaga Perguruan Tinggi harus menetapkan suatu standar hasil tertentu dalam proses pendidikan agar out put yang dihasilkan dapat menjawab tuntutan kehidupan di tengah masyarakat. Yang dimaksud dengan Standar Hasil seperti yang tercermin dalam pasal 57 adalah: kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 58 ayat 3 bahwa: Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud meliputi: a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat

53 pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Untuk mewujudkan semua hal di atas maka perlu suatu manajemen yang baik dalam mengelola hubungan antara lembaga PT dan masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 ayat 1. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Salah satu aspek penting dalam manajemen humas merdeka belajar di PT adalah mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini penting untuk menarik pelanggan eksternal (masyarakat) guna memilih sebuah PT. Prinsip tata kelola sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 yakni: a. akuntabilitas pengelolaan PTN; b. transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTN; c. nirlaba dalam pengelolaan PTN; d. ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN; dan e. periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan nonakademik PTN. Selain itu PTN juga dinilai dari segi tanggung jawab sosialnya yakni: menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa; dan PTN yang terlibat dalam pelayanan masyarakat. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi. Salah satu aspek penting dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan di lembaga Perguruan Tinggi (PT) yakni pelaksanaan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Di dalam peraturan ini terlihat bahwa pemerintah berupaya membangun hubungan dengan masyarakat melalui pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Pemerintah dalam mewujudkan manajemen humas merdeka belajar yakni dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan LAM berbentuk badan hukum nirlaba guna ikut serta dalam memberikan penilaian akreditasi terhadap program studi dan PT sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1-3. Dalam melaksanakan tugas Akreditasi ini, LAM masyarakat diawasi oleh BAN-PT.

54 MANAJEMEN PEMBIAYAAN MERDEKA BELAJAR Lely Mifthachul Khasanah - 190132858010 MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN Pembiayaan dalam pendidikan sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomi pendidikan yang pada hakikatnya mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa uang untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, terutama melalui pendidikan formal dalam jangka waktu tertentu di masyarakat (Ferdi, 2013). Dalam pelaksanaan proses pendidikan, pembiayaan menempati posisi yang sangat penting dan vital dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai dengan Konstitusi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mengamanatkan adanya alokasi biaya pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) supaya masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yaitu, ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan layanan pendidikan, dan kepastian memperoleh pendidikan. Adanya ketentuan ini memberikan jaminan bahwa tersedianya alokasi dana secara pasti untuk penyelenggaraan pendidikan (Imron, 2016). Sebagai upaya tercapainya tujuan pendidikan nasional secara optimal maka diperlukan pengelolaan pembiayaan yang baik sesuai dengan dana yang diperlukan (Prowle & Morgan, 2005). Dalam mengelola biaya tersebut, atau disebut manajemen pembiayaan, diperlukan minimal adanya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan tidak langsung (indirect cost) (Ghosh, 2002), biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang

55 dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuantujuan pendidikan (Nafisah & Widiyanto, 2017). Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diproleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya, serta dari waktu ke waktu. Berdasarkan pendekatan unsur biaya pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk pelakasanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha, pengeluaran untuk pemeliharaan sarana-prasarana, kesejahteraan pegawai, administrasi, pembinaan teknis edukatif, dan pendataan. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan agregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan permurid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pedidikan. Konsep dasar pembiayaan pendidikan terdiri dari konsep penganggaran dan pengaruh terhadap pembiayaan pendidikan. Konsep penganggaran dalam kegiatan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), dan pemeriksanaan (auditing). Dalam kegiatan penyusunan anggaran, rencana operasional dinyatakan secara kuantitif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman

56 dalam kurun waktu tertantu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/ kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana. Sedangkan pada kegiatan pembukuan meliputi dua hal yaitu, pertama mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu, menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Bendaharawan adalah orang atau badan yang oleh Negara diserahi tugas menerima, menyimpan dan membayar, atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang termasuk dalam pasal 55 ICW (Indische Comptabiliteits Wet), sehingga dengan jabatan itu mereka mempunyai kewajiban atau pertanggungjawabaan apa yang menjadi urusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kegiatan pemeriksaan dilakukan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihakpihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada didalam departemen, mempertanggungjawabkan urusan ini kepada BPK melalui departemen masingmasing. Auditing sangat penting dan sangat bermanfaat bagi empat pihak, yaitu bagi bendaharawan yang bersangkutan, bagi lembaga, bagi atasannya, dan bagi badan pemeriksa keuangan. Manfaat bagi bendaharawan ialah ia dapat bekerja dengan arah yang sudah pasti, dengan target waktu yang sudah ditentukan, tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai, dapat mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajiban, serta adanya kontrol bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang. Adapun manfaat bagi lembaga yang bersangkutan ialah

57 dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka, memperjelas batas wewenang dan tanggungjawab antar petugas, tidak menimbulkan rasa saling mencurigai, serta ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima. Bagi atasan, pemeriksaan memberikan manfaat seperti mengetahui bagian atau keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan, mengetahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi menyusun anggaran tahun berikutnya, mengetahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan dan kelancaran pengeluaran, mengetahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan, memperhitungkan biaya kegiatan tahunan masa lampau sebagai umpan balik bagi perencanaan masa datang, dan untuk arsip dari tahun ke tahun. Sedangkan manfaat pemeriksaan bagi badan pemeriksa keuangan ialah adanya patokan yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap uang milik negara, adanya dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan. Konsep dasar pembiayaan pendidikan yang kedua ialah hal-hal yang berpengaruh terhadap pembiayaan pendidikan yang secara garis besar dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar sistem pendidikan yang meliputi perkembangan demokrasi pendidikan, kebijaksanaan pemerintah, tuntutan akan pendidikan, dan adanya inflasi. Dalam perkembangan demokrasi pendidikan, banyak negara yang semula dijajah oleh bangsa lain untuk memperoleh penduduknya untuk menempati pendidikan telah lepas dari cengkraman penjajah, sehingga terlepas pula kekangan atas keinginan memperoleh pendidikan. Di Indonesia Demostrasi Pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam pasal 31 UUD 1945 ayat (10) dan ayat (2). Konsekuensi dari adanya demokrasi itu maka pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk itu. Faktor kebijaksanaan Pemerintah dalam pemberian hak kepada warga Negara untuk memperoleh pendidikan merupakan kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan dan mengembangkan bangsanya. Namun demikian agar tujuan itu tercapai pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas berupa hal-hal yang bersifat meringankan dan menunjang pendidikan misalnya, Pemberian pembiayaan yang besar bagi pendiri gedung dan kelengkapannya, meringankan beban siswa dalam bentuk bantuan SPP dan pengaturan pemungutan serta beasiswa, kenaikan gaji guru dan lain sebagainya. Faktor mengenai tuntutan

58 akan pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan dari segi kualitas yaitu naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bagi suatu bangsa kenaikan tuntutan ini mempertinggi kualitas bangsa dan menaikkan taraf hidup (Anwar, 2003). Di luar negeri pendidikan selalu dicari di negara-negara yang melaksanakan sistem pendidikan lebih baik dan lebih bervariasi. Hal ini berarti bukan hanya terjadi aliran dari negara berkembang ke negara maju tetapi sebaliknya juga mungkin terjadi. Banyak orang dari negara maju menuntut ilmu dinegara berkembang karena ingin mendalami hal-hal yang menarik perhatiannya (Setiowati, 2016). Sedangkan faktor inflansi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. Faktor inflansi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga satuan biaya tentunya naik mengikuti kenaikan inflasi. Faktor internal terdiri dari tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, dan tingkat serta jenis pendidikan (Abidin, 2017). Pada faktor tujuan pendidikan, sebagai salah satu contoh bahwa tujuan pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu lembaga pendidikan (Sujari, 2019). Berubah tujuan pendidikan kearah penguasaan 10 kompetensi dibandingkan dengan tujuan yang mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Faktor pendekatan yang digunakan mengenai strategi belajar-mengajar menuntut dilaksanakannya praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan metode lain dan pendekatan secara individual. Faktor materi yang disajikan atau materi pelajaran yang menuntut dilaksanakan praktek bengkel menuntut lebih banyak biaya dibandingkan dengan materi pelajaran yang hanya dilaksanakan dengan penyampaian materi. Faktor tingkat dan jenis pendidikan dengan dasar pertimbangan lamanya jam belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, banyaknya guru yang terlibat sekaligus kualitasnya, tuntutan terhadap kompetensi lulusannya, biaya pendidikan di SD jauh berbeda dengan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi (Nasir & Murniati, 2019).

59 MANAJEMEN PEMBIAYAAN MERDEKA BELAJAR Konsep merdeka belajar dicanangkan oleh Mendikbud RI yang baru dinilai sebagai kebijakan besar untuk menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan semakin maju (Mastuti et al., 2020). Dalam konsep ini, peserta didik diberikan keleluasaan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat aturan-aturan formal yang terkadang justeru membelenggu kreativitas dan daya pikirnya untuk menjadi lebih baik. Dengan kemerdekaan dan kebebasan ini, diharapkan pendidikan di Indonesia menjadi semakin maju dan berkualitas, yang ke depannya mampu memberikan dampak positif secara langsung terhadap kemajuan bangsa dan negara. Sebagai perwujudan kebijakan merdeka belajar, Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan program yang meliputi 4 aspek, yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Beliau juga telah menetapkan USBN pada tahun 2020 dimana sekolah akan menjadi penyelenggaranya. Ujian tersebut dinilai untuk dapat mengukur kompetensi siswa yang lebih komprehensif meliputi portofolio dan penugasan. Ditambah lagi anggaran daripada USBN akan diarahkan kepada pembiayaan pembangunan sekolah dan juga mengembangkan kapasitas guru. Program berikutnya dari realisasi kebijakan merdeka belajar ialah adanya Kampus Merdeka yang mengizinkan mahasiswa selama tiga semester dapat mengambil studi di jurusan lain, bahkan universitas yang berbeda. Dalam kebijakan tersebut dikatakan, mahasiswa dapat mengikuti kuliah di jurusan lain selama satu semester dan kuliah di universitas lain selama dua semester. Kebijakan tersebut disadari dapat membantu mahasiswa untuk memahami lebih dari kompentensi pokok pada program studi masing-masing. Program ini juga dinilai mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lebih adaptif terhadap permasalahan kompetensi kerja. Namun tidak sedikit para akdemisi dan jajaran manajemen perguruan tinggi mengkhawatirkan apakah itu sudah cukup untuk membekali mahasiswa serta bagaimana teknis pelaksanaan dan pembiayaan program tiga semester tersebut karena pada dasarnya perguruan tinggi yang

60 menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) memiliki perbedaan yang jauh antar universitas. Sebagian besar kampus sudah mempersiapkan diri untuk mendukung program Kampus Merdeka. Hanya saja, berharap pemerintah akan mempertimbangkan lebih jauh terkait program yang akan dijalankan. Menanggapi masukan dari berbagai pihak, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Ridwan, yang turut bersama rombongan Komisi X DPR RI, menyampaikan bahwa saat ini petunjuk teknis pelaksanaan program Kampus Merdeka sedang digarap. Ada empat program Kampus Merdeka. Pertama, PT yang terakreditasi A atau B akan mendapat kemudahan dengan langsung diberi izin membuka prodi baru. Namun, pada saat yang sama, mereka ditantang mampu bekerja sama dengan perusahaan kelas dunia, organisasi nirlaba kelas dunia, BUMN atau BUMD, serta PT lain pada ranking 100 besar dunia versi Quacquarelli Symonds (QS). Kedua, PT memang diberi kemudahan sistem akreditasi. Namun, mereka juga ditantang untuk mengikuti best practice international standard agar sebanyak mungkin diakui di luar negeri. Selain itu, PT didorong dan dituntut mencetak SDM unggul di panggung dunia. Ketiga, PT negeri memang diberi kemudahan untuk mencapai status perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH), tetapi setelah itu juga dituntut bisa bergerak cepat agar bisa menembus peringkat 500 besar dunia versi QS. Keempat, PT diminta memberikan kemudahan dengan memfasilitasi hak belajar tiga semester di luar program studi. Action plan terhadap program itu menuntut keterbukaan setiap perguruan tinggi untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan sesama penyelenggara pendidikan maupun dunia industri, atau yang disebut Mendikbud dengan istilah pernikahan masal. Sejatinya, kebijakan Kampus Merdeka merefleksikan suatu impian besar untuk mendongkrak kualitas PT agar mampu bersaing di panggung dunia. Impian itu dapat terwujud manakala tercipta ekosistem world class university (WCU). PTN memiliki tiga jenis status, yaitu PTN satuan kerja (satker), PTN BLU, dan PTNBH. Kini terdapat 11 PTNBH di Indonesia yang paling potensial bagi penciptaan ekosistem WCU. Beberapa keunggulan PTNBH jika dibandingkan dengan PTN BLU dan PTN satker, antara lain, fleksibilitas kemitraan dengan

61 industri, otonomi untuk mengatur keuangan, kebebasan untuk mengangkat dosen dan tenaga kependidikan non-PNS, kepemilikan aset penuh, serta keleluasaan untuk mengembangkan fasilitas akademik dan nonakademik. Namun, PTNBH masih memiliki keterbatasan keuangan untuk pembiayaan operasionalnya. Padahal, untuk menjadi PT berkelas dunia, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dalam konteks inilah, konsep pembiayaan operasional perguruan tinggi melalui dana abadi (endowment fund) menjadi sangat penting bagi PTNBH. Dana abadi adalah dana yang bersifat abadi, dihimpun dan dikelola secara khusus, serta hasil pengelolaan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi demi menjamin keberlangsungan PT tanpa mengurangi nilai pokok dana tersebut. Kita tentu mendambakan perguruan tinggi yang berstatus PTNBH bisa segera sejajar dengan PT kelas dunia seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Harvard University, dan universitas kelas dunia lainnya. Berdasar publikasi QS World University Ranking 2020, MIT menempati urutan pertama dalam daftar universitas terbaik dunia dengan skor sempurna, yaitu 100. Peringkat kedua ditempati Stanford University dengan skor 98,4 dan peringkat ketiga diduduki Harvard University 97,4. Sementara untuk Indonesia, terdapat tiga PTNBH yang masuk dalam peringkat 500 besar, yaitu UI dengan skor 34,7; UGM (33,2); dan ITB (32,3). Kondisi itu harus menjadi spirit bagi seluruh PTNBH untuk menembus peringkat 500 besar universitas terbaik dunia. Bagi yang sudah masuk, tentu mereka perlu terus memperbaiki capaian peringkatnya. Tanpa dukungan ketersediaan dana abadi, perguruan tinggi mana pun akan sulit menjadi WCU. Menargetkan diri menjadi WCU memang berkonsekuensi memerlukan dana besar untuk mengembangkan banyak riset dan inovasi yang fenomenal. Untuk itu, perlu didukung pula oleh ketersedian berbagai fisilitas penunjang yang berstandar internasional seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, asrama, dan fasilitas penunjang lain. Misalnya, saat ini ITS mengembangkan riset dan inovasi dengan tema autonomous car dan autonomous boat. Sekarang semua PTNBH mulai menggalakkan penggalangan dana abadi. Namun, jumlah perolehannya masih amat sangat jauh bila dibandingkan dengan universitas kelas dunia tersebut. Karena itu, kiranya perlu kita pikirkan bersama bagaimana agar penggalangan dana abadi bagi PTNBH

62 dapat berjalan efektif sehingga hasil investasi dari dana abadi juga bisa berkontribusi me-menuhi sepertiga kebutuhan operasional PTNBH. Dalam konteks ini, ada baiknya pemerintah melalui Kemendikbud mempertimbangkan skema bantuan khusus dana abadi bagi PTNBH, bukan hanya bantuan operasional. Skema itu bisa menjadi stimulus bagi PTNBH menuju kemandirian keuangan sehingga menjadi kampus merdeka secara finansial. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan paket kebijakan Merdeka Belajar Episode 3 yang berfokus pada peningkatan fleksibilitas dan otonomi bagi para kepala sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan kebutuhan sekolah. Paket Kebijakan tersebut diluncurkan pada Konferensi Pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membahas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang difokuskan untuk mendukung akselerasi peningkatan SDM, infrastruktur, dan daya saing daerah. Paket kebijakan tersebut terdiri atas empat poin utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 Tahun 2020. Kebijakan pertama adalah Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah, lalu penggunaan BOS yang lebih fleksibel untuk sekolah, poin ketiga mengenai nilai satuan BOS yang meningkat, serta poin terakhir mengenai Pelaporan BOS yang diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik. Percepatan proses penyaluran dana BOS ditempuh melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun. Mendikbud mengakui selama ini banyak mendapat keluhan mengenai sering terlambatnya pencairan dana BOS yang berakibat pada banyaknya Kepala Sekolah yang terpaksa menanggung terlebih dahulu biaya operasional sekolah selama menunggu cairnya dana BOS. Poin kedua kebijakan ini mengenai fleksibilitas penggunaan dana BOS. “Setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Maka, kebutuhan di tiap sekolah juga berbedabeda pula, misalnya sekolah di Jakarta akan berbeda kebutuhannya dengan

63 sekolah di Nusa Tenggara dan Papua,” kata Mendikbud. Atas kebijakan inilah maka penggunaan dana BOS kini lebih fleksibel, termasuk untuk pembiayaan guru honor dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan dari semula maksimal 15% menjadi maksimal 50%. Selain itu, dana maksimal untuk BOS Buku kini tidak dibatasi jumlahnya. Poin ketiga mengenai peningkatan harga satuan BOS untuk siswa yang meningkat. Untuk jenjang SD meningkat menjadi 900.000 per siswa untuk setiap tahun (naik 13%), jenjang SMP menjadi 1.100.000 (naik 10%), dan jenjang SMA menjadi 1.500.000 (naik 7%), sementara untuk jenjang SMK dan pendidikan khusus nilainya tetap karena baru saja mengalami kenaikan tahun 2019 lalu. Poin terakhir adalah peningkatan transparansi untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS oleh sekolah. Mulai tahun 2020, seluruh sekolahh wajib melaporkan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui bos.kemdikbud.go.id dan mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Kemendikbud juga dapat melakukan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah.

64 MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS MERDEKA BELAJAR Maria Olinda Tenis – 190132858005 MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS Untuk memahami apa itu manajemen layanan khusus, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa itu layanan khusus. Layanan khusus dapat diartikan sebagai bantuan yang disediakan sebuah institusi untuk memeperlancar kegiatan yang menjadi visi dan misi mereka. Dalam konteks pendidikan, layanan khusus dapat diartikan sebagai bantuan yang disiapkan sekolah guna membantu siswasiswi memperlancar kegiatan belajar-mengajar. (Kusmintardjo, 1992). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah usaha merencanakan, mengatur dan melaksanakan dan mengevaluasi sebuah akses bantuan yang khas bagi peserta atau bagi anggota salah satu institusi. Dalam konteks pendidikan, manajemen layanan Khusus dapat dimengerti sebagai usaha untuk mengatur (merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi) sebuah layanan khusus yang membantu perserta didik (siswa-siswi) supaya dapat menjalankan proses belajarnya dengan baik. MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS MERDEKA BELAJAR Setelah menampilkan apa itu konsep dasar Merdeka Belajar dan juga manajemen layanan khusus, penulis akan mencoba merancang sebuah kemungkinan manajemen layanan khusus yang dapat dibuka atau dilaksanakan di sekolah untuk menjawabi program menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai merdeka Belajar. Layanan-layanan khusus yang ditampilkan di sini, bisa diambil dari layanan khusus yang sudah berlaku secara konvensional di sekolah-sekolah dan dapat juga dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan. Manajemen layanan khusus Merdeka Berlajar terdiri dari: 1. Layanan Perpustakaan Layanan Perspustakaan tetap menjadi yang pertama karena perpustakaan merupakan tempat belajar dan gudang ilmu. Penerapan Merdeka Belajar

65 berarti kreativitas diserahkan kepada guru dan murid. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan ini harus ditunjang dengan pelayanan perpustakan yang baik. Dengan demikian, kreativitas guru dan murid dapat disokong dan ditingkatkan. 2. Layanan Konsultasi Belajar dan Bimbingan Konseling Karena ukuran penilaian ada di tangan atau pihak Sekolah, maka sekolah perlu menyediakan sebuah layanan khusus konsultasi belajar. Layanan ini membantu siswa-siswi untuk mengetahui bakat dan minat mereka terhadap subjek pendidikan yang mau digeluti. Layanan ini juga membantu para guru untuk melihat dan memanatau perkembangan peserta didik. Selain itu, layanan ini juga membantu siswa-siswi untuk mengatasi persoalanpersoalan mental (sikap) dan spiritual. Karena dalam konsep Merdeka Belajar, seluruh aspek peserta didik dijadikan indicator dalam penilaian kelayakan ke jenjang pendidikan formal berikut. 3. Layanan Laboratorium Laboratorium merupakan perpustakaan kegiatan. Jika perpustakaan dikenal sebagai sumber pengetahuan secara tertulis, maka laboratorium merupakan sumber pengetahuan secara empiris. Di laboratorium peserta didik dibantu untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari dalam ideide. Hal ini dikarenakan konsep Merdeka Belajar yang menekankan kreatifitas siswa dan juga out-come siswa yang bersaing di dunia kerja. 4. Layanan Kegiatan Luar Sekolah Layanan khusus terakhir ini berhubungan dengan layanan kegiatan di luar sekolah. Kegiatan-kegiatan di luar sekolah sangat penting untuk membantu peserta didik bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian mereka mampu melihat dan mengalami persoalan yang konkret dan nyata di dalam masyakat. Konsep merdeka belajar menekankan aspek pemahaman secara intelektual dan juga dalam segi pengalaman konkret.

66 MANAJEMEN RENCANA STRATEGIS Indah Nurhayati – 190132858003 MANAJEMEN STRATEGIS Manajamen strategis adalah sebuah usaha dari organisasi untuk bersinergi dengan lingkungannya. Maka strategi dapat diartikan sebagai rencana untuk mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan rangkaian tindakan dari sebuah organisasi menjadi terkait dan persatu padu (Iriantara, 2004). David (2011) mendefinisikan manajemen strategi sebagai sebuah seni dan ilmu pengetahuan dari memformulasikan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang dapat membuat organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Blocher dan Lin (1999) manajemen strategis adalah pengembangan sebuah posisi kompetitif yang berkelanjutan yang mana daya saing perusahaan memberikan kesuksesan yang berlanjut. Miller (1998) manajemen strategic adalah seperangkat keterampilan manajerial yang dapat dan harus digunakan oleh diberbagai fungsi organisasi secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen strategic adalah seperangkat keterampilan manajerial yang mengusahakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategi sebagai keterampilan manajerian tentunya memiliki tahapan-tahapan dalam pengelolaannya. Menurut David (2011) manajemen strategis terdiri dari tiga tahap, yaitu Tahap pertama adalah formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan tahapan yang dilakukan unuk mengembangkan sebuah visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan juga kelemahan dari internal organisasi, menetapkan tujuan jangka Panjang organisasi, serta membuat alternatif strategi dan memilih strategi tertentu untuk dilakukan. Tahapan selanjutnya adalah Implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan tahapan tindakan dari manajemen strategik. Tahapan ini merupakan tahapan mengerahkan karyawan dan manajer untuk menjalankan strategi yang telah diformulasi menjadi tindakan. Tahapan terakhir adalah

67 evaluasi strategi. Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengetahui strategi apa yang tidak berjalan dengan baik. Terdapat tiga aktivitas yang merupakan fundamental dari evaluasi strategi, yaitu (1) melakukan review factor internal dan eksternal berdasarkan strategi yang sedang dilakukan (2) mengukur kinerja (3) mengambil tindakan yang benar. Tahapan-tahan ini perlu untuk dilakukan agar terjadi efisiensi dan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Selain tahapan strategic tentunya dalam perencanaan strategic sebelumny harus mempertimbangkan karakter manajemen strategic. Terdapat lima karakteristik manajemen strategic, yaitu (1) manajemen strategic dilaksanakan pada perencanaan yang berskala besar yang mana meliputi kepentingan semua komponen organisasi. Hasil rumusan perencanaan ini diwujudkan pada bentuk rencana-rencana organisasi secara hierarkis, yaitu rencana strategis, rencana operasional, program dan kegiatan. (2) rencana strategic mempunyai orientasi ke masa depan. (3) pada penyusunan rencana strategis, visi dan misi organisasi menjadi acuannya. (4) pada penyusunan rencana strategis terdapat keterlibatan dari pemimpin. (5) hasil dari formulasi strategis diterapkan melalui fungsi manajemen. Manajemen strategis merupakan bagian penting dari pengembangan organisasi. jika suatu organisasi mampu melaksanakan manajemen strategis dengan baik maka akan berdampak positif pada organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Lubis (2008) manajemen strategis memberikan berbagai manfaat, yakni (1) dapat memperkirakan kemungkinan masalah yang akan muncul, (2) dapat membuat para manajer menjadi lebih tertarik terhadap organisasi, (3) dapat membuat organisasi menjadi lebih waspada dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi, (4) dapat mengerahkan segala usaha untuk mencapai tujuan organisasi, (5) membangkitkan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan dan memanfaatkan peluang. Manajemen strategis tentunya tidak hanya digunakan pada organisasi non-formal. Akan tetapi organisasi formal dan memiliki skala besar seperti pemerintahan juga

68 perlu melakukan manajemen strategic sesuai dengan bidang-bidangnya agar mencapai tujuan nasionalnya. MANAJEMEN RENCANA STRATEGIS DAN MERDEKA BELAJAR Menurut Lasswell dan Kaplan (2013) kebijakan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang mana kebijakan sebagai program yang diproyeksikan mengenai tujuan, nilai dan praktik. Sedangkan Easton menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan yang mendisribusikan nilai-nilai kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki kewenangan terhadap keseluruhan hidup masyarakat. Merdeka Belajar merupakan salah satu produk kebijakan publik bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Kebijakan merdeka belajar ini merupakan salah satu usaha dari kemendikbud untuk menyelesaikan tantangan pembangunan pendidikan dan kebudayaa. Kebijakan merdeka belajar ini juga termasuk dalam paradigma baru pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pokok merdeka belajar yaitu Ujian Nasional diubah menjadi Asesmen Kompetensi dan Survei karakter dimana penentuan kelulusan peserta didik disesuaikan dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik yang mana sesuai dengan paragdigma baru yaitu tujuan dari sekolah dan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dari peserta didik tanpa batas, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan mencapai keberhasilan dan berorientasi pada proses, bukan lagi pada hasil seperti yang dihasilkan pada Ujian Nasional. Hasil merupakan hal yang penting, namun proses dalam mencapai hasil juga sangat penting, Asesmen digunakan untuk melakukan diagnosis dan preskripsi (Bonsting, 1995) Duke dan Candy (1991) memaparkan konsep kebijakan dalam delapan arah pemaknaan kebijakan, yakni 1. Kebijakan sebagai peneguhan maksud dan tujuan

69 2. Kebijakan sebagai keputuusan dari berbagai Lembaga yang difungsikan untuk mengatur, mengendalikan, dan lain-lain pengaruh dalam cangkupan kewenangannya 3. Kebijakan sebagai pedoman tindakan diskresional 4. Kebijakan sebagai langkah yang diambil dalam memecahkan permasalahan 5. Kebijakan untuk menetapkan perilaku yang bersanksi 6. Kebijakan sebagai cara berperilaku dengan ciri konsistensi dan ketertiban dalam bidang tindakan substansif 7. Kebijakan sebagai produk sistem pembuat kebijakan 8. Kebijakan sebagai yang mempengaruhi pembuatan kebijakan yang lain Hough (1984) menegaskan kebijakan dapat merujuk pada seperangkat tujuan, rencana, program, keputusan, serta peraturan dan undang-undang. Berlandaskan dari konseptualisasi ini, kebijakan Merdeka Belajar bisa dikategorikan sebagai kebijakan karena (1) jelas bermaksud untuk mencapai seperangkat tujuan, (2) terdapat rencana pelaksanaannya, (3) program dari pemerintah, (4) merupakan keputusan yang dibuat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, (5) memberikan pengaruh, dampak atau konsekuensi, (5) diterbitkan melalui surat edaran dari kemendikbud. Merdeka Belajar merupakan salah satu kebijakan pendidikan.Kebijakan pendidikan merupakan kunci dari keunggulan dan eksistensi untuk negara-negara pada era persaingan global maka kebijakan pendidikan perlu menjadi prioritas pada era globalisasi saat ini (O’Niel dalam Nurgroho, 2008). Menurut Handoko (2007) perencanaan strategis merupakan sebuah proses dalam memilih tujuan organisasi, penentuan strategi, program strategi, penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan telah diterapkan. Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka menentukan strategi, arahan dan mengambil keputusan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki. Rencana strategis pendidikan merupakan rencana pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan. rencana

70 strategi disusun berdasarkan tujuan pendidikan nasional. berdasarkan tujuan pendidikan nasional maka selanjutnya akan diformulasikan sasaran yang ingin dicapai dalam waktu berjangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. Yang menjadi titik berat pada perencanaan strategis adalah kinerja penyelenggaraan pendidikan, kinerja manajemen yang mencakup sumber daya manusia, pembiayaan, administrasi akademik dan lainya, budaya organisasi, iklim akademik, serta jaringan kerjasama. Merdeka belajar sebagai bagian dari salah satu usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tentunya dipertimbangkan dalam rencana strategisnya. Merdeka belajar dalam rencana strategi merupakan salah satu program yang akan dicapai dalam waktu jangka pendek. Kebijakan ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2020 dan akan dilaksanakan secara keseluruhan pada tahun ajaran 2020/2021. Kebijakan merdeka belajar ini dalam rencana strategis tentunya harus mempertimbangkan kinerja penyelenggaran pendidikan. Indonesia merupakan negara yang luas dengan kualitas dan pelayanan pendidikan yang belum merata. Dengan kualitas dan pelayanan pendidikan yang belum merata tentunya berpengaruh kinerja penyelenggaraan pendidikan yang ditidak sama pula. Penyelenggaraan merdeka belajar di daerah perkotaan tentunya tidak akan sama dengan daerah pedalaman. Komponen pendidikan seperti guru memiliki andil yang cukup besar pada penerapan kebijakan merdeka belajar. Maka pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut dalam rencana strategisnya. Kinerja manajemen dalam perencanaan strategi kebijakan merdeka belajar pun harus dipertimbangkan dengan matang mengingat tidak semua Lembaga pendidikan di Indonesia memiliki manajemen pendidikan yang bagus. Jika Lembaga pendidikan tidak mampu melakukan manajemen dengan baik tentunya akan berimbas pada hasil kebijakan merdeka belajar tidak sesuai seperti yang diharapkan. lembaga pendidikan harus mampu menciptakan budaya dan iklim organisasi yang mendukung implementasi merdeka belajar.

71 TUJUAN, PRINSIP DAN TEKNIK SUPERVISI MERDEKA BELAJAR Andisah Choiirotun Nisa’ - 190132758023 Merdeka belajar terdiri dari 2 kata, yakni “merdeka” dan “belajar”. Merdeka dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki 3 arti, yakni: a. Bebas (dari perhambatan, penjajahan, dan sebagainya), berdiri sendiri; b. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan; c. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu, leluasa. Belajar merupakan proses internal dalam diri individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dimana hasil dari belajar adalah adanya perubahan tingkah laku baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati (Gasong, 2018) Merdeka belajar sendiri, merupakan program kebijakan baru dari menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia (Kemendikbud RI). Terdapat 4 (empat) pokok kebijakan pendidikan dalam program merdeka belajar, meliputi antara lain: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (Widyaiswara, 2020) mengemukakan bahwa Merdeka belajar merupakan pemberian kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, tanpa tekanan degngan memperhatikan bakat alami peserta didik, serta tanpa adanya pemaksaan mempelajari sesuatu diluar bidang /kemampuan mereka. Dimana, perasaan nyaman ini, harus diciptakan oleh seluruh komponen, baik di rumah, sekolah maupun lingkungan. Merdeka belajar tidak hanya berdampak pada siswa namun juga pada guru sebagai pembelajar, salah satunya adalah adanya SE No. 14 Tahun 2019, dimana disebutkan bahwa guru dimerdekakan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebuuhan di lapangan, di mana sistematika RPP disederhanakan menjadi 3 komponen minimal, yaitu 1) tujuan pembelajaran; 2) kegiatan pembelajaran; 3) penilaian (asesmen). Sesuai dengan 4 (empat) pokok kebijakan dalam program merdeka belajar, yang didalamnya menyoroti RPP. Karena selama ini, RPP menjadi salah satu tugas administratif guru yang banyak dikeluhkan, karena dirasa cukup menyita banyak

72 waktu dalam penyusunannya sehingga kegiatan fungsional guru kurang dapat berjalan secara opitimal. Esensi kemerdekaan berpikir dalam merdeka belajar harus didahului oleh para guru sebelum mengajarkan pada para peserta didik (Mustaghfiroh, 2020), oleh karenanya dibutuhkan pembinaan bagi para guru, guna keberhasilan pembelajaran dalam program merdeka belajar. Pembinaan disini, dapat berupa kegiatan supervisi pendidikan yang dilakukan supervisor kepada para guru. Supervisi pendidikan merupakan segenap bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar ke arah yang lebih baik, dengan memberikan bimbingan serta pengarahan pada guru-guru dan petugas lainnya guna meningkatkan kualitasa kerja mereka di bidang pengajaran dengan segala aspeknya (Sutopo et al., 2007). Pengertian lain juga disampaikan oleh (Aan ansori, Ali Imron, n.d.), bahwa supervisi pengajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah sebagai supervisor guna membina, membimbing serta mengarahkan guru-guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran di kelas, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. TUJUAN SUPERVISI MERDEKA BELAJAR (Imron, 2011) menyatakan, bahwa tujuan dari supervisi pendidikan adalah unuk meningkatkan profesionalisme guru dalam meningkatkan proses hasil belajar melalui pemberian bantuan. (Asmani, 2012) menyatakan, bahwa fokus utama dalam supervisi pembelajaran adalah supaya proses belajar mengajar guru menjadi lebih efektif dan produktif. Oleh karenanya, perbaikan proses belajar mengajar menjadi tujuan utama dalam supervisi pembelajaran. Tujuan supervisi dalam pendidikan pada umumnya adalah guna membantu seseorang dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar sehingga mendapakan hasil yang lebih baik. Tujuan supervisi merdeka belajar sebenarnya serupa dengan tujuan supervisi pendidikan pada umumnya, yakni untuk membantu mengembangkan kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik. Hanya saja, pada supervisi merdeka belajar dalam pelaksanaannya harus mengacu pada

73 prinsip merdeka itu sendiri, yaitu pembelajaran dengan nyaman tanpa adanya paksaan serta tekanan. Supervisi memiliki beberapa tujuan, seprti yang dituturkan oleh (Sutopo et al., 2007), antara lain: a. Mencari serta mengembangkan metode-metode belajar mengajar ang sesuai dengan konsep merdeka belajar b. Menciptakan iklim psikis lingkungan belajar mengajar yang menyenangkan, nyaman, tanpa ada paksaan maupun tekanan. c. Mengerahkan kerjasama seluruh staf pendidikan dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan merdeka belajar. d. Membantu mencari pencegahan terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan merdeka belajar e. Membantu membangkitkan daya kreatifvitas anggoa, dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan merdeka. f. Membantu guru dalam memahami serta merancang tujuan-tujuan pembelajaran dengan mengacu pada esensi merdeka belajar, yakni belajar dengan nyaman, tenang, tanpa paksaan serta tekanan. g. Membantu guru dalam membimbing para peserta didik dalam keberhasilan pembelajaran merdeka belajar h. Membantu guru menyiapkan dan menggunakan sumber-sumber belajar yang sesuai dengan konsep merdeka belajar. i. Membantu guru dalam memahami serta menerapkan metode-meode maupun media pembelajaran guna keberhasilan pembelajaran dengan konsep merdeka belajar. j. Membantu guru memahami dan memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran, kebutuhan yang sesuai dengan minat serta bakat dari siswa. k. Membanu guru dalam melaksanakan penilaian kemajuan siswa dalam pembelajaran l. Membantu guru beradaptasi dengan adanya kebijakan baru dalam pendidikan

74 m. Mendorong guru untuk lebih memfokuskan perhatian pada keberhasilan pembelajaran siswa. Supervisi yang baik, menurut (Suryani, 2015) adalah supervisi yang mampu merefleksikan berbagai tujuan. Supervisi belum dikatakan berhasil apabila hanya memperhatikan salah satu tujuan dengan mengesampingkan tujuan yang lain. Oleh karenanya, tujuan yang dituturkan di atas secara tidak langsung juga menjadi beban tugas bagi supervisor untuk keberhasilan pembelajaran. PRINSIP SUPERVISI MERDEKA BELAJAR Sutopo et al (2007) mengelompokkan prinsip supervisi menjadi 2, yakni: bertalian dengan tujuan yang aka dicapai dan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan supervisi. 1. Prinsip supervisi merdeka belajar berkaitan dengan tujuan Seperti yang dituturkan sebelumnya, bahwa tujuan utama dari kebijakan merdeka belajar adalah, adanya pembelajaran yang berlangsung secara nyaman, sesuai dengan bakat dari tiap peserta didik, tanpa ada paksaan serta tekanan, oleh sebab itu, prinsip-prinsip supervisi merdeka belajar yang berkaitan dengan tujuan meliputi, antara lain: n. Meningkatkan pertumbuuhan siswa sesuai dengan bakatnya yang diharapkan nantinya dapat mengembangkan masyarakat. o. Melengkapi kepemimpinan dalam memelihara kesinambungan program pendidikan sepanjang tahun, jenjang satu ke jenjang lain, pengalaman belajar yang satu ke pengalaman yang lain. p. Mengembangkan kegiatan belajar mengajar secara kooperatif, menyenangkan, bebas tanpa tekanan. 2. Prinsip supervisi merdeka belajar berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan q. Administrasi diarahkan pada penyediaan fasilitas material dengan berbagai bentuk pelaksanannya secara umum.

75 r. Supervisi pendidikan dikaitkan dnegna usaha mengembangkan aturan belajar sesuai dengan konsep merdeka belajar. s. Administrasi dan supervisi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya fungsi timbal balik dalam pelaksanaan pendidikakn, penciptaan kondisi belajar yang menyenangkan, dan tanpa tekanan merupakan tujuan umum keduanya. t. Supervisi yang baik dilaksanakan berdasar pada filosofi dan keilmuan tertentu. u. Supervisi yang baik didasarkan pada pandangan-pandangan demokratis v. Supervisi yang baik menerapkan metode-metode yang disesaikan dengan tujuan pembelajaran. w. Menerapkan proses pemecahan masalah yang dinamis x. Bersifat kreatif bukan preskriptif y. Dilaksanakan secara teratur, dirumuskan secara kooperatif z. Ditentukan berdasarkan hasil-hasil nyata yang dicapai aa. Mengarah pada tindakan profesionalisme. TEKNIK SUPERVISI MERDEKA BELAJAR Teknik supervisi merupakan cara yang ditempuh guna mencapai tujuan tertentu, baik terkait penyelesaian masalah pembelajaran, masalah dalam mengembangkan kualitas pembelajaran, maupun masalah-masalah lain yang berhubungan dengan keberhasilan kegiata belajar mengajar (Aedi, 2008). Dalam konteks merdeka belajar, teknik supervisi dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan supervisi yang berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan merdeka belajar maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan keberhasilan pembelajaran dalam konsep merdeka belajar. Teknik supervisi merdeka belajar dibagi menjadi dua, dengan didasarkan pada teknik supervisi secara umum yang dikemukakan oleh (Prasojo, 2020), yaitu: teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. 1. Teknik supervisi Individu

76 Teknik individu merupakan metode pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah (Sahertian, 2008). Teknik individu ini dilakukan apabila masalah yang dihadapi oleh guru bersifat pribadi, tidak sama dengan yang dihadapi oleh guru lain, serta bisa jadi masalah yang dihadapi guru bersifat khusus atau rahasia. Teknik supervisi individual yang dapat digunakan dalam pelaksanaan supervisi, antara lain: a. Teknik kunjungan kelas Teknik kunjungan kelas merupakan teknik supervisi yang dilaksanakan dengan cara supervisor melakukan kunjungan ke dalam suatu kelas pada saat guru sedang mengajar, baik dilaksanakan secara langsung (ikut serta dalam kegiatan pembelajaran), maupun tidak langsung (hanya mengamati). Tujuan dari teknik ini adalah, guna mengetahui dan membantu guru dalam menghadapi kesulitan/masalah selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Dengan adanya kunjungan kelas, supervisor dapat mengetahui keadaan serta masalah yang dihadapi secara riil/nyata, sehingga nantinya dapat dicari pemecahan masalah atas kesulitan/masalah yang dihadapi oleh guru. b. Percakapan pribadi Percakapan pribadi dilaksanakan oleh guru dan supervisor dengan pertemuan pribadi yang dilakukan oleh keduanya. Percakapan pribadi ini dapat dilakukan baik setelah kegiatan observasi supervisor kepada guru dilaksanakan, maupun atas permintaan guru sendiri. Dalam percakapan pribadi, akan dibahas mengenai keluhan-keluhan yang dihadapi oleh guru, sehingga dapat dicari penyelesaian masalahnya secara berasama. Dalam percakapan ini, supervisor harus dapat mengemukakan apa kelebihan serta kekurangan dari guru, berdasarkan hasil observasinya, kemudian memberi dorongan/motivasi kepada guru agar dapat mempertahankan/ lebih meningkatkan kinerjanya. c. Evaluasi Pribadi

77 Evaluasi pribadi dilakukan oleh guru secara individu, biasanya dengan mebandingkan hasil kinerja dengan tujuan yang hendak diapai. Evaluasi pribadi juga bisa dilaksanakan dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada siswa terkait pandangan siswa terhadap proses belajar mengajar yang selama ini sudah dijalankan. Hasil dari evaluasi ini, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna meningkatkan kinerja, karena akan diketahui apa-apa saja yang kurang dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung, sehingga dapat diketahui masalah apa yang harus segera dicaritahu solusinya. Pemecahan dari masalah yang ditemukan, dapat dilakukan sendiri oleh guru, dan apabila guru merasa kesulitan dapat melakukan percakapan pribadi dengan supervisor guna meminta saran/pendapat pemecahan masalah. 2. Teknik supervisi kelompok Teknik supervisi kelompok merupakan metode supervisi yang dilaksanakan guna membina guru secara bersama-sama yang dilaksanakan guru bersama dengan sejumlah guru dalam satu kelompok (Sahertian, 2008). Teknik ini, digunakan apabila guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar memiliki kendala yang sama dengan yang dihadapi oleh guru lain. Misalnya kesuliatan dalam pembuatan RPP yang disederhanakan (kebijakan baru), penggunaan metode-metode atau media dalam pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar, dan sebagainya. Teknik supervisi kelompok yang dapat digunakan dalam pelaksanaan supervisi, antara lain: 1. Rapat sekolah Rapat sekolah yang dihadiri oleh guru maupun staf merupakan teknik supervisi kelompok yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajarann serta upaya meningkatkan profesionalisme guru. (Pidarta, 2009) mengemukakan tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk:

78 a. Menyatukan pendapat serta pandangan dari para guru tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam mencapai tujuan pendidikan. b. Memberikan motivasi kepada guru untuk melaksanakan tugasnya dengan baik serta dapat mengembangkan diri secara maksimal c. Mencari alternatif metode pembelajaran yang baik guna pencapaian tujuan d. Bertukar informasi satu sama lain seputar kegiatan pembelajaran, meliputi metode, pemecahan masalah, media dan sebagainya. 2. Orientasi guru baru Orientasi guru baru, dilakukan guna memperkenalkan serta memperkaya pengalaman dengan bertukar pengalaman satu sama lain, serta untuk memberikan informasi mengenai lingkungan sekolah bagi guru baru. Namun, dalam konteks kebijakan baru merdeka belajar, kegiatan orientasi tidak hanya dilakukan bagi guru baru saja, karena semua guru juga dirasa masih awam dengan kebijakan baru ini, sehingga baik guru baru maupun guru lama dapat saling bertukar pikiran menganai konsep baru dalam dunia pendidikan ini, sehingga diharapkan dapat mendapatkan alternatif-alternatif terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar ini. 3. MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan kegiatan perkumupulan guru yang mengajar mata pelajaran serupa dengan adanya pengawasan dari supervisor dengan tujuan apa yang dibahas didalamnya tidak keluar dari topik pembelajaran. Topik yang dibahas dalam musyawarah ini, disepakati terlebih dahulu sebleumnya, biasanya mengenai penyususnan RPP, yang didalamnya membahas mengenai materi, metode, media serta penilaian. MGMP, dilakukan dengan tujuan: a. Meningkatkan kualitas penguasaan materi, serta kualitas dalam menyampaikan materi pembelajaran

79 b. Memberikan kemudahan bagi guru, terkait bantuan dalam pemecahan masalah dala kegiatan pembelajaran c. Sebagai ajang bertukar pikiran atar sesama guru mata pelajaran. 4. Diskusi Diskusi, merupakan kegiatan yang serupa dengan rapat sekolah. Namun, dalam konteksnya, diskusi lebih bersifat informal, dapat dilaksanakan kapan saja dengan siapa saja. Kegiatan diskusi merupakan ajang bertukar pikiran, baik perihal masalah yang dihadapi maupun guna mengembangkan keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Melalui teknik ini, supervisor dapat membantu guru untuk saling mengetahui, memahami, serta mendalami suatu permasalahan yang dihadapi. 5. Workshop Workshop, merupakan kegiatan belajar kelompok yang dilakukan oleh para guru, dengan mendatangkan narasumber ahli sebagai pembicara. Hasil akhir dari kegiatan workshop berupa keterampilan baru bagi guru guna mengambangkan kemampuan melaksanakan pembelajaran serta kemampuan mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam kegiatan pembelajaran.

80 PENDEKATAN SUPERVISI SAINTIFIK, ARTISTIK, DAN KLINIK DALAM MERDEKA BELAJAR Mardi Umbu Andung - 190132758021 PENDEKATAN SUPERVISI SAINTIFIK/ILMIAH Pengertian Supervisi Ilmiah Dalam pendekatan ilmiah, pembelajaran dianggap sebagai ilmu atau science. Supervisi menggunakan pendekatan ilmiah adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Supervisi dengan pendekatan ilmiah memiliki ciri - ciri yaitu (1) dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan, (2) menggunakan metode penelitian dan sistematis, (3) Memakai instrumen pengumpulan data, (3) Data yang bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Seorang supervisor dengan pendekatan ilmiah harus memiliki pengamatan yang tajam dan kemampuan untuk mengkategorikan secara tepat permasalahan yang terjadi (Berman, 1966). Kompetensi yang perlu ada adalah dalam desain penelitian , keterampilan analisis, statistik, dan interpretasi temuan penelitian. Keterampilan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perilaku alami guru. Supervisor ini juga perlu mahir dalam pemanfaatan media audio-visual, seperti alat perekam dan kamera dan sejenisnya yang dapat digunakan pada saat pengamatan pembelajaran. Supervisor mengamati objek yang akan diteliti pada saat pembelajaran untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan berdasarkan fakta lapangan. Untuk instrument penelitian, supervisor dapat menggunaka media audio visual untuk mengamati perilaku guru, metode pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Setelah melakukan pengamatan, supervisor yang ditunjuknya menganalisis dan mengolah data menjadi informasi. Pada saat pertemuan dengan guru, supervisor memberikan masukkan kepada guru. Dalam pertemuan supervisor berperan sebagai fasilitator. Kedudukan supervisi pembelajaran Ada 3 hal yang menjadi posisi supervisi pendekatan ilmiah yaitu :

81 a. Supervisi bagian dari manajemen ilmiah Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa supervisi pendekatan ilmiah bertujuan untuk menilai efektivitas pembelajaran. Perlu ada metode dan alat ukur untuk menentukan dan menilai efektivitas pembelajaran (Burhanuddin, 2007). Tugas utama dalam supervisi pendekatan ilmiah adalah membantu guru dalam menentukan metode mengajar yang baik dan update kemampuan guru dalam mengajar. Supervisor harus terlebih dahulu menemukan metode mengajar yang tepat agar dapat membantu guru untuk menemukan metode mengajar yang dapat meningkatkan keberhasilan siswa yang diajar. b. Supervisi sebagai gambaran hasil penelitian dan metode penyelesaian masalah Supervisi pendekatan ilmiah perlu memanfaatkan hasil penelitian Pendidikan yang telah dilakukan orang lain.supervisor melakukan eksperimen tentang metode mengajar sesuai dengan kebutuhan guru yang berguna untuk keefektifan pembelajaran. Hal itu dilakukan karena pendekatan ilmiah supervisi memiliki asumsi bahwa pengajaran akan efisien jika : • Supervisor membantu guru menganalisis pembelajaran • Supervisor menilai kualitas pengajaran guru • Supervisor mengukur efisiensi pengajaran guru Kelebihan dan kekurangan Supervisi pendekatan Ilmiah Kelebihan • Pembelajaran yang efektif yang dilaksanakan oleh guru berdasarkan hasil penelitian dan teori yang secara empirik sudah teruji kebenarannya • Memiliki standar yang jelas dan terukur dalam menilai pembelajaran yang efektif dan pembelajaran yang tidak efektif Kekurangan • Setiap hasil penelitian yang berasal dari penelitian orang lain memiliki standar ukuran yang berbeda – beda dalam penilaian pembelajaran yang efektif

82 • Supervisor lebih suka memanfaatkan hasil penelitian yang sudah teruji kebenarannya sehingga tidak berinovasi dan kreatif dalam menemukan cara pembelajaran yang baru. • Supervisi menggunakan pendekatan ilmiah cenderung mengeneralisasi permasalahan pembelajaran guru sehingga semua permasalahan tidak terlihat • Supervisi pendekatan ilmiah lebih menilai berdasarkan instrumen yang dibuat namun tidak menyentuh aspek perasaan, emosional dari guru. PENDEKATAN SUPERVISI ARTISTIK Supervisi artistik merupakan respon dari ketidakpuasan terhadap supervisi pendekaatan ilmiah. Supervisi ilmiah lebih berfokus pada penilaian berdasarkan instrument yang telah dibuat namun penilaian tidak menyentuh aspek perasaan dari guru. Supervisi artistik memiliki melihat mengajar adalah sebuah seni. Supervisi artistik memiliki pandangan bahwa supervisor adalah instrumen utama dalam pembelajaran (Musrikah, 2016). Tugas supervisor adalah mengamati makna dari setiap pembelajaran. Menurut Burhanuddin (2007) supervisi artistik memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. a. Menaruh perhatian terhadap perilaku dalam proses pembelajaran b. Mengapresiasi setiap kontribusi unik guru yang telah disupervisi. c. Menaruh perhatian pada seluruh aktivitas kelas d. membangun hubungan yang baik dan menyenangkan antara supervisor dengan guru agar dapat menggali potensi yang ada dalam diri guru PENDEKATAN SUPERVISI KLINIK Cogan menjelaskan supervisi klinis adalah usaha supervisor untuk meningkatkan peforma guru dan perbaikan dalam pembelajaran melalui pengembangan profesionalisme guru (Sagala, 2012). Secara umum supervisi klinik memiliki tujuan untuk (1)membantu guru untuk sadar akan tanggung jawabnya untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan memiliki kemauan untuk terus berkembang (Nurcholiq, 2018), (2) guru mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan setiap persoalan dalam pembelajaran. Supervisi

83 klinik memberikan kebebasan kepada guru untuk konsultasi setiap persoalan pembelajaran. Tahapan supervisi klinik dimulai dengan pertemuan awal (Imron, 2011). Pada tahap ini, guru dan supervisor membangun suasana keakraban agar saling terbuka terhadap permasalahan yang terjadi dan mencari solusi bersama, serta menyepakati beberapa hal untuk dilakukan pada pembelajaran yang akan datang. Supervisi akan berjalan dengan baik jika guru dan supervisor saling terbuka (Ansori & Supriyanto, 2016). Tahap berikut adalah tahap observasi. Supervisor melakukan pengamatan langsung dalam pembelajaran guru untuk melihat bagaimana guru melaksanakan kesepakatan solusi yang telah dilakukan pada saat pertemuan awal. Tahap terakhir adalah tahap pertemuan kedua. Pada tahap ini supervisor mendiskusikan hasil observasi. Supervisor memberikan motivasi kepada guru agar lebih baik lagi di pembelajaran selanjutnya. Selain itu, supervisor dan guru membuat solusi untuk pembelajaran yang akan datang. PENDEKATAN SUPERVISI ERA “MERDEKA BELAJAR” Pendekatan Supervisi harus kontekstual mengikuti perkembangan pendidikan saat ini. Jika kita melihat hakekat dari supervisi adalah membantu guru dalam pembelajaran bukan memerintah dan mengawasi. Semua pendekatan adalah namun semua tergantung kondisi yang terjadi pada saat proses supervisi. Merdeka belajar secara umum memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk berkreasi, berinovasi untuk menggali setiap potensi pribadi. Gebrakan merdeka belajar adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disederhanakan. Hal ini dilatarbelakangi guru terlalu sibuk dengan penyusunan RPP atau tugas administratif sehingga tidak berfokus pada pembelajaran. Satu sisi ini mempermudah supervisor fokus supervisi pada pelaksanaan pembelajaran. Namun di sisi lain RPP ini dapat berpotensi mengurangi instrument penilaian dalam perencanaan pembelajaran. Perubahan RPP memberikan hal baik bagi supervisi artistik karena akan mengurangi beban psikologis guru yang harus mengerjakan RPP. Jika terlalu sibuk dengan hal - hal administratif maka akan berdampak pada kondisi pembelajaran dan makna pembelajaran. Pendekatan supervisi klinis berbicara tentang peningkatan profesionalisme guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Merdeka belajar tidak berpengaruh

84 negatif terhadap pendekatan klinik. Namun justru meningkatkan relasi yang erat antar guru dan supervisor karena kurangnya beban psikologis membuat supervisor lebih mudah membantu guru dalam aspek pembelajaran. Merdeka belajar dalam konteks penyederhanaan RPP cenderung menyelesaikan masalah pada aspek psikologis. Dengan sistem RPP yang baru maka guru melihat mengajar adalah sebuah kebahagiaan sehingga makna pembelajaran dapat ditemukan.

DIAGRAM KONTEKS

KESIMPULAN Manajemen pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. 8 Standar pendidikan nasional meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, stanadar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, standar pembiayaan. Dengan menggunakan manajemen pendidikan yang baik maka akan menghasilkan pendidikan yang baik pula. Sehingga ketika pengelolaan dari sebuah pendidikan tidak baik maka akan berdampak bagi lembaga sekolahnya. Merdeka belajar merupakan satuan unit Pendidikan yang mana sekolah, guru-guru dan murid memiliki kebebasan dalam berinovasi, kebebasan untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Sehingga esensi kemerdekaan berpikir harus berawal pada guru terlebih dahulu. Adapun pokok dari kebijakan merdeka belajar ialah: a) USBN; b) UN; c) RPP; d) PPDB Zonasi. Manajemen kurikulum ialah serangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pengarahan, koordinasi, pengontrolan dan evaluasi dalam segi pelaksanaan kurikulum baik pada satuan pendidikan juga dalam skala Nasional. Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ialah Program Kebijakan Merdeka Belajar dimana salah satunya ialah berisi tentang modifikasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi hanya satu lembar saja atau juga disebut dengan One Lesson Plan Learning. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan akan terjadi kemerdekaan belajar oleh siswa dan guru juga dapat lebih fokus dalam mengajar daripada hanya menyiapkan RPP berlembar-lembar. Manajemen pembelajaran merupakan sebuah aktivitas pengelolaan kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas beserta seluruh komponen penunjang kegiatan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan manajemen pembelajaran terdiri dari: 1) jadwal kegiatan guru dan siswa, 2) strategi pembelajaran, 3) pengelolaan bahan dan media pembelajaran, 4) pelaksanaan pembelajaran hingga 5) evaluasi pembelajaran. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar, secara teknis pelaksanaan manajemen pembelajaran harus menyesuaikan dengan esensi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Guna mencapai tujuannya organisasi memerlukan dukugan manajemen dengan berbagai fungsinya yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing, fungsi tersebut meliputi: a) perencanaan; b) pengorganisasian; c) pelaksanaan; d) pengawasan. Merdeka belajar yang menawarkan konsep kebebasan berfikir sepatutnya dimulai dari sisi guru dahulu. Guru selain berperan sebagai salah satu sumber belajar, peran lainnya ialah sebagai fasilitator

pembelajaran. Sebagai fasilitator pembelajaran, guru diharapkan mampu merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dengan tetap berpatokan pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. MSDM pada sekolah merupakan hal yang penting dilakukan agar pendayagunaan SDM di sekolah dapat secara maksimal sehingga tujuan dari penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai secara maksimal pula. Adapaun fungsi-fungsi manajemen SDM seperti halnya fungsi manajemen umum yaitu: Fungsi Manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, fungsi Operasional seperti pengadaan tenaga kerja, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Dalam hal yang berkaitan dengan merdeka belajar, yang dimerdekakan bukan hanya siswa dan proses pembelajarannya melainkan juga gurunya dengan menggagas ulang konsep pembuatan RPP. Yang menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam kebijakan ini adalah kebutuhan guru sebagai tenaga pendidik dan SDM di sekolah. Proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari kegiatan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, penyaluran sarana dan prasarana pendidikan, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, serta penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris barang. Manajemen sarana dan prasarana memerlukan komitmen serta koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam hal ini, kepala sekolah harus mampu memberikan pengertian kepada seluruh warga sekolah untuk dapat menggunakan sarana dan parsarana dengan bijak, serta menjaga dan mengelolanya untuk kepentingan bersama. Sebagai upaya tercapainya tujuan pendidikan nasional secara optimal maka diperlukan pengelolaan pembiayaan yang baik sesuai dengan dana yang diperlukan. Dalam mengelola biaya tersebut, atau disebut manajemen pembiayaan, diperlukan minimal adanya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Konsep penganggaran dalam kegiatan pendidikan meliputi tiga hal, yaitu penyusunan anggaran (budgeting), pembukuan (accounting), dan pemeriksanaan (pemeriksaan). Konsep pembiayaan operasional perguruan tinggi melalui dana abadi (endowment fund) menjadi sangat penting bagi PTNBH. Dana

BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Konsep Merdeka belajar yang dikeluarkan oleh Mendikbud memang masih menyisakan pertanyaan, apakah mungkin konsep ini direalisasikan? Namun sebagai sebuah konsep dari program, kita patut bersyukur karena konsep ini sangat visional. Konsep ini tentu akan memaksa beberapa perubahan di sekolah, salah satunya tentang manajemen layanan khusus. Dari penelusuran penulis dapat disimpulkan bahwa, 4 layanan khusus di atas (bisa ditambah layanan khusus lainnya yang sudah ada di sekolah-sekolah) dapat membantu sekolah untuk merealisasikan konsep Merdeka Belajar. Manajemen strategic adalah seperangkat keterampilan manajerial yang mengusahakan organisasi untuk mencapai tujuannya. manajemen strategis terdiri dari tiga tahap, yaitu: a) tahap formulasi; b) tahap implementasi; c) evaluasi strategi. Kebijakan pemerintah merupakan kekuasaan yang mendisribusikan nilai-nilai kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki kewenangan terhadap keseluruhan hidup masyarakat. Kebijakan merdeka belajar dalam rencana strategis tentunya harus mempertimbangkan kinerja penyelenggaran pendidikan, komponen pendidikan seperti guru memiliki andil yang cukup besar pada penerapan kebijakan merdeka belajar. Maka pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut dalam rencana strategisnya. Kinerja manajemen dalam perencanaan strategi kebijakan merdeka belajar pun harus dipertimbangkan dengan matang. lembaga pendidikan harus mampu menciptakan budaya dan iklim organisasi yang mendukung implementasi merdeka belajar Tujuan supervisi merdeka belajar sebenarnya serupa dengan tujuan supervisi pendidikan pada umumnya, yakni untuk membantu mengembangkan kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik. Hanya saja, pada supervisi merdeka belajar dalam pelaksanaannya harus mengacu pada prinsip merdeka itu sendiri, yaitu pembelajaran dengan nyaman tanpa adanya paksaan serta tekanan. Prinsip yang digunakan dalam supervisi merdeka belajar dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni yang bertalian dengan tujuan yang akna dicapai dan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan supervisi. Sedangkan teknik yang digunakan dalam supervisi merdeka belajar kurang lebih serupa dengan teknik supervisi pada umumnya yakni teknik supervisi individu dan kelompok, hanya saja dalam teknik supervisi merdeka belajar, didasari pada konsep merdeka belajar itu sendiri. Merdeka belajar membawa dampak baik bagi guru khusus dalam hal beban psikologis. Guru diberikan kebebasan untuk berkreasi tanpa harus memikirkan tanggungan administratif yang membuat tidak fokus pada

pembelajaran. namun perlu berhati - hati jika menggunakan pendekatan ilmiah berpotensi mengurangi penilaian dari aspek perencanaan pembelajaran.

59 DAFTAR PUSTAKA Abd. Haling. Belajar dan Pembelajaran. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2007. Abdurahman, M. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2003. Alma, Buchari. Kewirausahaan untu Mahasiswa dan Umum.Bandung: Alfabeta, 2010. Amri, Sofan. Konstruksi Pengembangan Pembelajaran: Pengaruh Terhadap Mekanisme dan Praktik Kurikulum. Jakarta: Pestasi Pustakaraya, 2010. Alwi, B. M. and Dkk (2018) ‘Manajemen Peserta Didik Pada Taman Pendidikan Anak Usia Dini Do ’ a Ibu’, Indonesian Jural of Early Childhood Education, 1(1), pp. 53–62. Aqib, Zainal. Model-Model, Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif). Bandung: Yrama Widya, 2013. Arikunto. Prosedur penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007. Belakang, L. (2018) ‘manajemen peserta didik dan manajemen enrolmen untuk menyejahterakan siswa / mahasiswa di lembaga’, pp. 46–60. Berns, Robert G. dan Erickson, Patricia M. Contextual Teaching and Learning: Preparing Students for the New Economy. Washington, DC: Office of Vocational and Adult Education, 2001. Dalyono, M. Psikologi Pendididkan. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997. Dede dan Margaretha. Model-Model Pembelajaran Mutakhir Perpadun Indonesia Malaysia. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008. Depertemen Pendidikan Nasional. Pendekatan Kontekstual, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, 2003. Effendy, O. U. (2009). Human Relations & Public Relations. Bandung: Mandar Maju. Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunn. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya. Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi, 1986. Hindson, R. (1965). Public Relations: How to Create Mutual Understanding Between an Industrial Information Service and its Clientele. Aslib Proceedings, Vol. 17 No. 9, pp 260-268. https://doi.org/10.1108/eb050032 Ife, J. (2016). Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice (Second edi). Australia: Cambridge University Press. Imron, Ali. (1998) ‘Manajemen Peserta Didik Di Sd: Masalah, Penyebab, Dan Alternatifnya’.

60 Iskandar,Agung. Meningkatkan Kreatifitas Pembelajaran Bagi Guru. jakarta: Bestari Buana Murni, 2010. Johnson, Eline B. Contextual Teaching and Learning. California: Corwin Press, inc, 2002. Keith, D. (2010). Organizational Behavior – Human Behavior at Work (13th Editi). New Delhi: Mcgraw Hill Company. Kotimah., (2016). ‘Manajemen Peserta Didik Di Lembaga Pendidikan Islam’, (April). Misbahuddin dan Iqbal Hasan. nalisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara, 2013. Muldofir, Ali dan Fatimatur, Evi. Desain Pembelajaran Inivatif Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016. Mulyasa, E. (2008). Standar Kompetisi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Nanik, Rubiyanto dan Dani. Strategi Pembelajaran Holistik di Sekolah. jakarta: Pt. Prestasi Pustakaraya, 2010. Nasution, Z. (2010). Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan (Kedua). Malang: UMM Press. Nurhasanah. (2014). Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Muhammadiyah 1 Kepanjen (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Retrieved from http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/3216 Nasution, Amir. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, 1993. Oktaria, D. (2013) ‘Persepsi Siswa Tentang Manajemen Peserta Didik Di SMK Tri Dharma Kosgoro 2 Padang’, Jurnal Administrasi Pendidikan, Bahana Manajemen Pendidikan, 1(1), pp. 329–338. Purwanto, Ngalim. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdkarya, 1992. Qoimah, Q. (2018). Membangun Pelayanan Publik Yang Prima : Strategi Manajemen Humas Dalam Penyampaian Program Unggulan Di Lembaga Pendidikan. Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(02), 191. https://doi.org/10.30868/im.v1i2.269 Rafiqah. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Konstruksivisme Makassar: Alauddin Univercity Press, 2013. Rahmat, A. (2016). Manajemen Humas Sekolah (Ed. 1). Yogyakarta: Media Akademi. Rahmi, N. (2014) ‘Persepsi Guru Tentang Manajemen Peserta Didik’, Jurnal Administrasi Pendidikan, 2(1), pp. 528–534.

61 Robbins, S.P., & Coulter, M. (2012). Management (11th ed). Upper Saddle River,New Jersey: Pearson Education,Inc.,publishing as Prentice Hall. Sadiman, Arif S. Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya. Jakarta: Pustekom Dikbud, 2005. Sahabuddin. Belajar dan Mengajar. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2007. Sanjaya ,Wina. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Kencana, 2009. Sanjaya ,Wina. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2006. Sari, A. A. (2017). Dasar-Dasar Public Relations: Teori dan Praktek (Ed. 1). Yogyakarta: Deepublish. Sekolah, P. (2020) ‘Merdeka Belajar ; Aplikasinya dalam Manajemen’. Siagian, S. P. (2014). Filsafat Administrsi Edisi Revisi (Edisi ke-6). Jakarta: Bumi Aksara. Slameto. Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhunya. Jakarta: Rineka Cipta, 2003. Subana dkk. Statistik Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2000. Sudjana, Nana. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru, 1991. Sugiyono. Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Alphabeta, 2008. Sugiyono. Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Alphabeta, 2010. Sugiyono. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2009. Suprijono, Agus. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Pakem. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Suryabrata Sumadi. Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali, 2004. Tella Adedeji. 2007. The Impact of Motivation on Student’s Academic Achievement and Learning Outcomes in Mathematics among Secondary School Students in Nigeria. Vol.10 Tilaar, H. A. R. (2001). Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Tiro, Muh. Arif. Pengenalan Biostatistika. Makassar: Andika Publisher, 2004. Trianto. Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Prndidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013. UU RI. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal. , Kemendiknas § (2003). Walgito, Bimo. Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Andi, 2004.

GLOSARIUM Administrasi : Sebuah kegiatan pengaturan sebuah kebijakan; kegiatan surat menyurat; kegiatan legalisasi Administratif : Kegiatan administrasi Akademisi : Orang yang berpendidikan tinggi; dosen. Akreditasi : Pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu Aktivitas : Sebuah kegiatan, melakukan sesuatu; mengerjakan sebuah pekerjaan Alokasi : Pembagian; penetuan jatah yang sesuai Analisis : Menyelidiki suatu persoalan untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya Anggaran : Perkiraan; perhitungan Bakat : Dasar pembewaan sejak lahir, kesan Bendaharawan : Pegawai yang tugasnya mengurus keuangan kantor Berkualitas : Mempunyai kualitas; bermutu (baik) Biaya : Uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran Core : Inti Daring : Dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya Demokrasi : (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat Diskresional : Kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi Dropping : Pemberian dari atasan untuk bawahan (dari pemerintah untuk sekolah-sekolah) Edukatif : Sesuatu yang bersifat mendidik; mengandung nilai

kebaikan memberikan pembelajaran Efektif : Pemilihan cara yang benar untuk mencapai tujuan Efisien : Pemilihan sumber daya yang minimal tetapi hasil maksimal Eksplisit : Jelas; tegas; tidak tersirat Empirik : Keadaan yang terjadi berdasarkan pengalaman Era : Kurun waktu Esensi : Makna Fasilitator : Seseorang yang memberikan atau menjadi penghubung, penyedia dan menjadi sebuah objek interaksi Fleksibel : Luwes; mudah dan cepat menyesuaikan diri Formal : Sesuai dengan peraturan yang sah; menurut adat kebiasaan yang berlaku Fungsional : Suatu sistem yang dirancang untuk dapat melakukan satu atau lebih kegiatan; yang memiliki fungsi tertentu Hakekat : Intisari Hikmah : Pesan; kebijaksanaan; pembelajaran Identifikasi : Proses mengenali; memahami sebuah objek Implementasi : Penerapan; pengaplikasian sebuah kebijakan Inovasi : Pengenalan sesuatu yang baru Instruksional : Bersifat pembimbingan; mengandung sebuah arahan Integral : Terpadu; tidak terpisahkan; secara keseluruhan Inventarisasi : Pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, (sekolah, rumah tangga, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas Invlasi : Kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang Jabatan : Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau Organisasi Kas : Tempat menyimpan uang