Rangkuman Materi Sejarah Lahirnya Pancasila dan Nilai-nilai Sila pada Pancasila

MATERI AJAR

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VI / I

Standar Kompetensi

1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar
Negara.

Kompetensi Dasar

1.1. Mendiskripsi-kan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai
Dasar Negara.

1.2. Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan
Pancasila sebagai Dasar Negara.

1.3. Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses
perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kehidupan seharí-hari

Indikator

- Mendeskripsikan nilai-nilai juang para pahlawan
- Menceritakan arti dan nilai Kebangkitan Nasional
- Menjelaskan hubungan kebangkitan nasional dengan perjuangan kemerdekaan RI
- Menyebutkan organisasi-organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan
- Menyebutkan latar belakang lahirnya Pancasila.
- Menyebutkan tokoh perumus Pancasila
- Menceritakan nilai kebersamaan dalam proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar

Negara.
- Mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila
- Menceritakan contoh sikap menerapkan nilai-nilai Pancasila
- Mempraktekkan contoh sikap menerapkan nilai-nilai Pancasila

Materi Pokok Pembelajaran

o Kebangkitan Nasional dan organisasi memperjuangkan kemerdekaan
o Proses perumusan Pancasila, panitia sembilan dan persiapan kemerdekaan Indonesia
o Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Pancasila

Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Panca berarti lima dan
sila berarti peraturan tingkah laku, dengan demikian Pancasila dapat diartikan dengan lima
pedoman tingkah laku.

Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman dahulu hal tersebut dapat dibuktikan
melalui buku Nagarakartagama karya Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karya Mpu Tantular.
Dalam buku Sutasoma, terdapat istilah Pancasila Krama yang diartikan sebagai lima dasar
tingkah laku atau perintah kesusilaan.

Sejarah Lahirnya Pancasila

Kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui proses yang panjang.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan salah satu prasyarat dalam mendirikan Indonesia
merdeka. Perjalanan panjang menuju kelahiran Pancasila melalui rangkaian heroik perjuangan
para pahlawan bangsa dan menjadi momentum adalah hari Kebangkitan Nasional yaitu ditandai
dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kebangkitan Nasional
diartikan dengan kesadaran untuk bangkit melawan penjajahan secara bersama-sama.

Setelah munculnya kesadaran kolektif untuk bangkit melawan penjajahan, maka mulai
bermunculan organisasi-organisasi pergerakan antara lain Serikat Dagang Islam, Perhimpunan
Indonesia, Indische Partij, Parindra (Partai Indonesia Raya), PNI (Partai Nasional Indonesia) dan
PKI (Partai Komunis Indonesia).

Pemerintahan Jepang melalui Perdana Menteri Koiso pada tanggal 17 September 1944
memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut diberikan agar
bangsa Indonesia mau membantu Jepang dalam perang sekutu. Untuk mewujudkan janji tersebut,
maka pemerintah Jepang membentuk organisasi yang bertujuan mempersiapkan kemerdekaan
Indonesia.

Organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
adalah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). BPUPKI
didirikan pada tanggal 29 April 1945. Organisasi ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945.
Ketua BPUPKI adalah dr. KRT Radjiman Wediodiningrat dan RP Soeroso yang menjabat sebagai
wakil ketua sekaligus sebagai kepala kantor atau sekretariat.

Terdapat dua pokok tugas BPUPKI, yaitu merumuskan dasar-dasar Indonesia merdeka dan
menetapkan UUD. Selama masa kerjanya, BPUPKI telah mengadakan dua kali masa
persidangan, yaitu masa persidangan I (29 Mei 1945 – 1 Juni 1945) dan masa persidangan II (10-
16 Juli 1945)

Masa Persidangan I BPUPKI

Pada masa persidangan I BPUPKI, salah satu permasalahan yang dibahas adalah mengenai
dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang hari pertama BPUPKI, Muhammad Yamin
menyampaikan pidato. Pidato tersebut berisi usulan dasar negara yang disebut dengan lima dasar
asas kebangsaan. Kelima asas tersebut adalah

1. Perikebangsaan
2. Perikemanusiaan
3. Periketuhanan
4. Perikerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo juga menyampaikan pidatonya yang
berisikan rumusan dasar negara. Dasar negara tersebut ialah

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Sukarno juga mengemukakan pandangannya mengenai dasar
negara. Ususlan-usulan tersebut adalah

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Sidang yang berlangsung dari tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 ini belum menghasilkan
keputusan apapun mengenai dasar negara yang akan digunakan. Oleh karena itu, seluruh
pendapat yang diajukan oleh tokoh-tokoh tersebut atas permintaan ketua BPUPKI lalu ditulis dan
akan dibahas kemudian.

Untuk membahas usulan-usulan mengenai dasar negara tersebut, maka dibentuklah sebuah
panitia kecil yang terdiri atas 8 orang. Panitia kecil diketuai oleh Ir. Soekarno dengan wakil ketua
dijabat oleh Mohammad Hatta. Panitia kecil ini kemudian mengumpulkan dan menampung semua
usulan mengenai dasar negara dan anggota BPUPKI.

Lahirnya Piagam Jakarta

Untuk merumuskan dasar negara dibentuklah Panitia Sembilan. Panitia Sembilan terdiri dari
Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, AA Maramis, H. Agus Salim, Wahid Hasyim,
Abikoesno Tjokroeyoso, dan Abdoel Kahar Muzakir. Tugas dari Panitia Sembilan itu adalah
merumuskan dasar negara berdasarkan pandangan umum anggota pada saat rapat BPUPKI.

Panitia Sembilan berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang didalamnya memuat tentang
dasar negara. Piagam Jakarta ditandatangani pada tangal 22 Juni 1945 di Jalan Pegangsaan
Timur No. 56. Piagam Jakarta tersebut terdiri dari lima poin yaitu:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masa Persidangan II BPUPKI

Pada tanggal 10-16 Juli 1945 BPUPKI mengadakan masa sidangnya yang kedua. Pada
sidang kedua dibicarakan rancangan undang-undang dasar dan pembukaan undang- undang
dasar. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa panitia kecil guna membahas topik yang
berbeda-beda. Panitia-panitia kecil tersebut ialah panitia perancang undang- undang dasar yang
diketuai oleh Soekarno, panitia perancang pembela tanah air yang diketuai oleh Abikoesno
Tjokrosoeyoso dan panitia perancang ekonomi dan keuangan yang diketuai Mohammad Hatta.

Rancangan perumusan undang-undang dasar mengacu pada Piagam Jakarta. Pada saat
pembahasan mengenai pembukaan UUD terjadi perdebatan. Perdebatan tersebut khususnya
menyangkut masalah agama yang terdapat dalam rumusan pembukaan UUD. Perdebatan ini
muncul karena dalam Piagam Jakarta sila pertama berbunyi ‘’Ketuhanan dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’’. Hal ini ternyata menimbulkan
kecemburuan dari golongan lainnya.

Setelah masa persidangan kedua BPUPKI usai, BPUPKI telah menetapkan rancangan
pembukaan Undang-Undang Dasar berdasarkan pada Piagam Jakarta tanpa perubahan
dan juga rancangan undang-undang dasar. Rancangan-rancangan tersebut selanjutnya akan
dibahas oleh badan lain karena tugas BPUPKI hanyalah mempersiapkan rancangan Undang-
Undang Dasar, termasuk pembukaan dan batang tubuhnya. Sejak tanggal 7 Agustus 1945,
BPUPKI resmi dibubarkan.

PPKI

Tugas BPUPKI yang sudah selesai kemudian digantikan oleh organisasi lain, yaitu
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, PPKI dibentuk pada tanggal 12 Agustus
1945. Soekarno menjadi ketua PPKI dengan Mohammad Hatta sebagai wakilnya.PPKI bertugas
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Diantaranya adalah membahas mengenai UUD yang
terdiri dari pembukaan serta batang tubuh yang sudah disusun sebelumnya oleh BPUPKI.

Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dibahas kembali masalah rancangan UUD.
Setelah melalui perdebatan yang panjang, pada akhirnya dicapai sebuah kesepakatan. Piagam
Jakarta akhirnya diterima sebagai bagian dari pembukaan UUD dengan perubahan pada sila
pertama. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah kalimat ‘’Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’’ menjadi ‘’Ketuhanan Yang Maha Esa’’.
Setelah dilakukan perubahan, isi Piagam Jakarta menjadi

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima asas di atas itulah yang kemudian menjadi dasar negara kita yang dikenal dengan
nama Pancasila. Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 juga mengesahkan batang tubuh UUD.
Dengan demikian pada tanggal tersebut diresmikanlah UUD negara Indonesia yang dikenal
dengan nama UUD 1945. Hasil keputusan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
adalah sebagai berikut

1. Mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan Batang tubuh UUD 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Mohammad Hatta sebagai wakil

Presiden RI
3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu pelaksanaan tugas presiden hingga Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbentuk.
Keesokan harinya PPKI kembali mengadakan sidang. Materi yang dibicarakan adalah
mengenai
1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
2. Pembagian departemen dalam pemerintahan menjadi 12 departemen
3. Pembagian wilayah provinsi di Indonesia menjadi 8 provinsi.

Kedudukan Pancasila bagi Bangsa Indonesia

1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
2. Pancasila sebagai Sumber hukum di Indonesia
3. Pancasila sebagai dasar negara

Makna Sila-Sila dalam Pancasila

1. Arti dan Makna Sila Ketuhanan yang Maha Esa
a. Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang
b. Maha Esa
c. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut
agamanya.
d. Tidak memaksa warga negara untuk beragama.
e. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.
f. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah
menurut agamanya masing-masing.
g. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara
dan mediator ketika terjadi konflik agama.

2. Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
a. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan.
b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
c. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.

3. Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia
a. Nasionalisme.
b. Cinta bangsa dan tanah air.
c. Menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia.
d. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna
kulit.
e. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.
.

4. Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan
a. Hakikat sila ini adalah demokrasi.
b. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat,
baru sesudah itu diadakan tindakan bersama.
c. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama.

5. Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama
menurut potensi masing-masing.
c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan
bidangnya.

Nilai-nilai Sila pada Pancasila

Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa
1) Percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-
masing.
2) Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan
yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3) Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan
kepercayaannya.
4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama
manusia.
2) Saling mencintai sesama manusia.
3) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4) Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya
perbedaaan tersebut. bersikap jujur dan saling berkerjasama.
5) Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia
yang beradab.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia
1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan
bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
2) Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
3) Cinta tanah air dan bangsa.
4) Bangga sebagai bangsa indonesia.
5) Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras etnis dan agama sehingga dapat
terjadinya persatuan.

Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

1) Mengutamakan kepentingan bersama.
2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3) Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.
4) Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan.

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
1) Berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong.
2) Bersikap adil.
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4) Menghormati hak-hak orang lain.
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.