KONSEP DASAR POLITIK NEGARA i
KONSEP DASAR POLITIK KONSEP DASAR HUKUM TATA PERUNDANGAN Dosen pengampu mata kuliah Wendri Wirastiwi, M.pd Siti Dinul Ulya Via Nur Janah Wanda Lailatul M Disusun oleh kelompok 4 1. 2. 3. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI RONGGOLAWE TUBAN 2023 ii
kami ucapkan puji syukur serta nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat -Nya yang melimpah sehingga kamai dapat menyelesaikan Ebook ini. Tak lupa juga mengucapkan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang. Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh rekan kami yang dengan sabar dan ikhlas memberi dukungan dalam setiap tahapan proses pembuatan buku ini, sehingga buku ini dapat terselesaikan tepat waktu. Buku ini menyajikan konsep dasar politik negara, demokrasi pemilu, konsep dasar hukum, hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dimohonkan masukan verupa kritik dan saran, agar kedepanya kami dapat menghasilkan karya buku yang lebih baik. K A T A P E N G A N T A R iii
DAFTAR ISI COVER....................................................i KATA PENGANTAR................................ii DAFTAR ISI.............................................iii BAB I KONSEP DASAR POLITIK KEKUASAAN 1.1 Pengertian................................................................... 1.2 Definisi Kekuasaan Dalam Politik.................................. 1.3 Dasar- dasar Teori kekuasaan....................................... 1.4 Klasifikasi Kekuasaan dalam politik.............................. 1.5 Peranan Kekuasaan dalam Sistem Politik....................... 1.6 Pengaruh Kekuasaan terhadap Stabilitas Politik............. 1.7 Kritik terhadap konsep Kekuasaan Politik...................... BAB II KONSEP DASAR POLITIK NEGARA 2.1 Konsep Dasar Tentang Negara...................................... 2.2 Fungsi Utama Negara................................................... 2.3 Pembagian Kekuasaan Negara...................................... 2.4 Jenis-jenis Sistem Pemerintahan.................................... 2.5 Demokrasi Sebagai Sistem Pemerintahan........................ 2.5 Arti Penting HAM......................................................... 2.6 Perkembangan Politik Negara....................................... BAB III KONSEP DASAR TATA PERUNDANGAN 3.1 Hirarki Perundangan di Indonesia......................... 3.2 Pemahaman UUD 1945......................................... 3.3 Proses Pembentukan UUD..................................... 3.4 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah......... 3.5 Peraturan Non Hukum.......................................... PENUTUP 4.1 Kesimpulan.......................................................... DAFTAR PUSTAKA...................................................
Power Defined A. PENGERTIAN KONSEP DASAR POLITIK KEKUASAAN adalah bentuk hubungan internasional ketika kedaulatan melindungi kepentinganya sendiri dengan mengancam entitas lain melalui agresi ,militer,ekonomi atau politik. B. DEFINISI KEKUASAAN DALAM POLITIK 1. Kekuasaan dalam politik merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik dan tindakan di suatu sistem politik. 2. Tipe Kekuasaan Kekuasaan diperoleh melalui berbagai cara, termasuk kekuasaan legal, kekuasaan tradisional, dan kekuasaan karismatik. 3. Perspektif Politik Kekuasaan politik melibatkan dinamika antara pemerintah, lembaga politik, dan individu dalam mempengaruhi dan mempertahankan kekuasaan. 4. Limitasi dan konflik Kekuasaan seringkali menjadi sumber konflik, baik antara individu maupun dalam hubungan antara kelompok atau negara. BAB 1 KONSEP DASAR POLITIK KEKUASAAN 1.
A. KEKUASAAN RASIONAL Teori kekuasaan nasional menyatakan bahwa kekuasaan didasarkan pada perhitungan rasional untuk mencapai tujuan politik. B. KEKUASAAN STRUKTURAL Teori kekuasaan struktural menyatakan bahwa kekuasaan terletak dalam struktur sosial dan institusi politik yang ada. C. KEKUASAAN SIMBOLIS Teori kekuasaan simbolis berargumen bahwa kekuasaan bergantung pada penggunaan simbol dan representasi untuk mempengaruhi perilaku politik. Kuasa yang tak nampak dengan mensyaratkan salah pengenalan (ketidaksadaran) pihak yang menjadi sasaran. DASAR- DASAR TEORI KEKUASAAN 2.
Kekuasaan koersif (Coercive power) Kekuasaan imbalan (Reward power) Kekuasaan legitimasi (Legitimate power) Kekuasaan keahlian (Expert power) Kekuasaan referen (Referen power ) 1. Kekuasaan formal,yaitu kekuasaan yang didasarkan pada posisi seorang individu dalam suatu organisasi. Karena itu disebut juga kekuasaan posisi. A. Kekuasaan formal mencakup 2. Kekuasaan pribadi yaitu kekuasaan individual yang berasal dari karakteristik individual yang unik. Dua basis kekuasaan pribadi yaitu KLASIFIKASI KEKUASAAN DALAM POLITIK 3.
PERANAN KEKUASAAN DALAM SISTEM POLITIK A. PENGAMBILAN KEPUTUSAN Kekuasaan memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan politik dan proses pembuatan kebijakan dalam satu negara atau institusi politik. B. PEMELIHARAAN KETERTIBAN Keberadaan kekuasaan politik membantu menjaga ketertiban dan stabilitas sosial dalam suatu sistem politik. C. DISTRIBUSI SUMBER DAYA Kekuasaan politik juga dapat mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi, sosial, dalam masyarakat. D. LEGITIMASI DAN OTORITAS Kekuasaan yang diidukung oleh legitimasi dan otoritas masysarakat cenderung lebih stabil dan efektif dalam menjalankan fungsi politik. 4.
PENGARUH KEKUASAAN TERHADAP STABILITAS POLITIK 1.MASALAH KORUPSI Korupsi merupakan salah satu dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merusak stabilitas politik suatu negara. 2. KEBEBASAB BEREKSPRESI Stabilitas politik juga dapat dipengaruhi oleh tingkat kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang diakibatkan oleh distribusi kekuasaan yang tidak seimbang. 3. POLITIK IDENTITAS Penggunaan kekuasaan politik untuk mempengaruhi identitas kelompok dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan politik. 5.
MENURUT MICHEL FOUCAULT ~Memberikan sebuah kritik bahwa kekuasaan tidak terbatas pada birokrasi politik, tetapi meliputi juga relasi sosial dan tatanan kehidupan sehari-hari. MENURUT HANNAH ARENDT ~Kekuasaan politik yang berlebihan dapat menghasilkan tirani dan dampak negatif pada partisipasi politik individu. MENURUT GRAMSCI ~Kekuasaan politik juga dapat dilakukan melalui dominasu budaya dan hagemoni dalam masyarakat KRITIK TERHADAP KONSEP KEKUASAAN POLITIK Menurut Para Ahli, Serta kritik Yang di Berikan 6.
BAB II KONSEP DASAR POLITIK TENTANG NEGARA KONSEP DASAR TENTANG NEGARA 1.kedaulatan Prinsip bahwa negara memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri dan menjalankan pemerintahan tanpa campur tangan eksternal. 2. Pemerintahan Sistem yang menjalankan negara dan mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat secara luas. 3. Territorialitas Batas geografisyang menentukan wilayah dan yurisdiksi sebuah negara. 7.
FUNGSI UTAMA NEGARA A. KEADILAN Menyediakan kerangka hukum yang adil dan menegangkan keadilan diantara semua warga negara. B. PENDIDIKAN Menyediakan layanan pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia. C. INFRASTRUKTUR Membangun dan memelihara sarana dan prasarana untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. D. KESEHATAN Menyediakan layanan kesehatan dan perlindungan untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. 8.
Menjalankan kebijakan negara Menyediakan layanan pemerintah Mengawasi pelaksanaan hukum Membuat undang-undang baru Mengawasi pemerintah Menyuarakan aspirasi rakyat Menegakan hukum Mendengarkan kasus hukum Memberikan keputusan hukum yang adil EKSEKUTIF 1. 2. 3. LEGISLATIF 1. 2. 3. YUDIKATIF 1. 2. 3. PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM NEGARA 9.
MONARKI Negara yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. REPUBLIK Negara yang dipimpin oleh seorang presiden atau kekuasaan rakyat. OTORITER Negara yang kekuasaan utamanya berada ditangan satu atau beberapa individu atau kelompok. JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN 10.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana keputusan politik dibuat berdasarkan kehendak mayoritas dan melibatkan partisipasi aktif warga negara. Demokrasi memberikan warga negara hak untuk memilih pemimpin, berpartisipasi dalam proses politik, dan mengekspresikan pendapat mereka dalam kebijakan publik. DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN 11.
PERLINDUNGAN INDIVIDU Jaminan hak dasar individu untuk hidup, bebas dari penyiksaan, hak- hak lainya yang melindungi martabat manusia. KESEIMBANGAN KEKUASAAN Mengatur hubungan antara negara dan warganya serta antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. PERKEMBANGAN SOSIAL Mendorong keberagaman, kesetaraan, dan partisipasi dalam masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. ARTI PENTING HAK MASASI MANUSIA DALAM POLITIK NEGARA 12.
KEMERDEKAAN Proses politik yang dipicu oleh perjuangan bangsa indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan pada tahun 1945. PRESIDEN SOEKARNO Figur penting dalam politik indonesia yang memimpin negara pada masa awal kemerdekaan dan mengusung semangat nasionalisme dan kebangsaan. GERAKAN REFORMASI Gerakan politik dan sosial yang dimulai pada tahun 1998 untuk mengubah struktur politik dan membawa reformasi demokrasi. PERKEMBANGAN POLITIK NEGARA DI INDONESIA 13.
Lembaran Negara Tertulis A. HIRARKI PERUNDANGAN DI INDONESIA 1. UUD 1945, Undang- Undang peraturan pemerintah. 2. Peraturan Daerah Hukum lokalyang berlaku di daerah tertentu 3. Peraturan Non hukum Keputusan administratif dan kebijakan pemerintah. 4. Ketetapan MPR 5. Peraturan daerah provinsi. B. PEMAHAMAN UUD 1945 1. Sebagai sumber hukum tertinggi di indonesia 2. Unggul daripada Lainya Melindungi hak asasi manusia dan kepentingan bersama 3. Amandemen Layak untuk merespon perkembangan masyarakat. BAB III KONSEP DASAR TATA PERUNDANGAN DI INDONESIA 14.
PROSES PEMBENTUKAN UNDANG - UNDANG >INISIASI Undang - undang diajukan melalui inisiatif dari DPR, Pemerintah atau presiden >PERUMUSAN Rapat paripurna DPR untuk membahas dan menyusun rancangan undang - undang. >PENGESAHAN Setelah disetujui oleh DPR, undang - undang dikirimkan ke presiden untuk mendapatkan persetujuan. 15.
Pemerintah eksekutif dan pemerintah pusat. Berlaku diseluruh indonesia. Hukum lokalyang berlaku didaerah tertentu. Hukum hanya berlaku didaerah yang bersangkutan. PERATURAN PEMERINTAHAN Contoh peraturan pemerintahan * PP Nomor 8 Tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji. * PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran indonesia. P ERATURAN DAERAH Contoh peraturan daerah *Pajak daerah. *Tata ruang wilayah daerah. PERATURAN PEMERINTAHAN DAN PERATURAN DAERAH 16.
KEPUTUSAN ADMINISTRATIF Keputusan terkait administrasi pemerintahan yang tidak memiliki aspek hukum yang langsung. KEBIJAKAN PEMERINTAH Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur atau mengendalikan kebijakan publik. PERATURAN NON HUKUM 17.
PENUTUP Dalam politik dan hukum negara, pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar politik, demokrasi pemilu, hukum tertulis dan tidak tertulis, dan tata perundangan sangat penting dalam memastikan pemerintahan yang efektif dan penuh keadilan. KESIMPULAN 18.
DAFTAR PUSTAKA https://id.m.wikipedia.org https://lib.ui.ac.id https://gamma.app/docs/jhv2tuni7byhamu htttps://www.hukumonline.com https://www.amnesty.id 19.