kelompok 7 lembaga keuangan islam

i

KARAKTERISTIK SISTEM KEUANGAN ISLAM
Disusun oleh :

PatimahMardiyanti (71190215018)
Pebriyani (71190215026)

Rokiba Nasution (71190215012)
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
EKONOMI SYARIAH
2020-2021

ii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
limpahan rahmat dan karunia nya kepada kami sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini
yang berjudul ‘‘ KARAKTERISTIK SISTEM KEUANGAN SYARIAH”.

Kami menyadari bahwa dalam poses penulisan ini masih dari jauh kata sempurna baik materi
maupun cara penulisannya. Namun demikian, kami telah berupaya dengan segala kemampuan
dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, kami
dengan rendah hati dan tangan terbuka menerima masukan, saran dan usul guna
menyempurnakan tugas saya ini.

Demikian dari kami lebih kurang mohon maaf Assalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.....

MEDAN, 1 MEI 2021
Penulis

iii

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………....i
DAFTAR ISI………………………………………….........................................iii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………...1
A. Pengertian Sistem Ekonomi Islam……………………………………….…….1
B. Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam……………………………………….2
C. Struktur Sistem Ekonomi Islam …………………………………………….....3
D. Ekonomi Islam antara Sistem dan ilmu pengetahuan……………………….....5
E. Sistem ekonomi antara pengetahuan normative dan posistiv…………………..6
F. Paradigma Sistem Ekonomi Islam……………………………………………..6
G. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam………………………………………………..7
BAB II ……………………………………………….………………………….....12
Karkteristik sistem keuangan islam…………………………………………............12
Asas-asas Hukum Sistem Ekonomi Islam……………………………………...…...12

BAB III PENUTUP
Kesimpulan……………………………………………………………….…………13
BAB IV
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………............14

iv

BAB I

Ekonomi syariah merupakan cabang ilmu ekonomi dengan landasan nilai-nilai islam. Menurut
ulama internasional Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang
berlandaskan ketuhanan dalam ajaran islam yang bertujuan untuk memanfaatkan sarana
pemberian Tuhan berdasarkan syariat islam.

Ekonomi syariah yang berlandaskan pada syariat islam berasal dari al-quran, sunnah,ijma’ dan
qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosuder transaksi digunakan semata-mata untuk
kemashlahatan masyarakat. Sistem keuangan harus tetap dipertahankan agar kokohnya keadaan
keuangan islam tanpa tercampur dengan ketidakislaman, karena itu masyarakat harus tau
karakteristik sistem ekonomi islam dan tak sekedar hanya tau dasar ekonomi islam saja.

A. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi
rakyat yang didasari oleh hukum dan nilai-nilai islam.
Sistem ekonomi syariah adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar
manusia dengan memakai perangkat kelembagaan yang dijalankan berdasarkan hukum dan nilai-
nilai islam. Karena itulah sistem ekonomi syariah merupakan tuntunan kehidupan sekaligus
anjuran yang mengandung nilai ibadah yang diterapkan dalam etika dan moral.

Menurut Syukri Iska, sistem ekonomi islam merupakan suatu konsep sepadan antara dua unsur,
yaitu kekayaan didunia yang merupakan hak mutlak Allah dan kepada manusia diamanahkan
segala yang ada dimuka untuk diproses atas dasar khilafah. Aturan dan nilai sistem ekonomi
islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

❖ Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral islam.
❖ Persaudaraan dan keadilan menyeluruh
❖ Kebebasan individu dalam konteks kepentingan sosial.

1

Ada juga yang menyampaikan bahwa ekonomi islam itu satu sistem dalam rangka
mencapai falah bagi manusia dengan mengatur sumber-sumber diatas bumi berasaskan
kerjasama dan penyertaan.

B. Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah sumber pertama dan utama ekonomi islam, di dalamnya terdapat hal
ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan
tentang ekonomi, misalnya:
a) Ayat tentang haramnya riba dan halalnya jual beli, terdapat dalam QS. Al-
Baqarah (2):275: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran
(tekanan) penyakit gila.Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata ( berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.
Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka;
mereka kekal didalamnya”
b) Perintah mencatat atau pembukuan yang baik dalam masalah utang piutang. Hal
ini terdapat dalam QS. A-Baqarah (2): 282: “ Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah
orang yang berutang itu mengimlakkan ( apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya
atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tak mampu mengimlakkan, maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki(diantaramu). Jika taka da dua orang lelaki,
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang yang

2

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan )
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih
adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’a malahmu itu), kecuali jika
mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dua persakskanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu;dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

c) Perintah memenuhi akad, hal ini terdapat dalam QS.Al-Maidah(5):1: “Hai
orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

2. As-Sunnah
As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundang-undangan islam. Didalamnya terdapat
khazanah aturan perekonomian islam. Di antaranya:
a. Hadis yang memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik
milik pribadi atau umum serta tidak boleh mengambil yang bukan
miliknya. Rasulullah Saw., bersabda: “Sesungguhnya (menumpahkan
harta kalian haram hukumnya pada hari ini, bulan ini, dinegara ini..” .
( HR . Bukhari)
b. Hadis yang menjelaskan jennies-jenis harta yang menjadi milik umum
dan untuk kepentingan umum, tertera pada hadis: “ Aku ikut berperang
bersama Rasulullah Saw., ada tiga hal yang aku dengar dari Rasulullah:
Orang-orang Muslim bersyarikat( sama-sama memiliki) tempat
mengembala, air dan api”. (HR . Abu Daud)

3. Ijtihad
Diantara produk ijtihad yaitu:
a. Kitab-kitab fikih, baik bersifat umum, yaitu kitab-kitab fikih yang didalamnya
terdapat bab tentang muamalah, maupun kitab-kitab fikih khusus tentnag ekonomi
islam.
b. Fatwa tentang ekonomi islam, seperti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

3

c. Putusan Pengadilan Agama Tentang perkara ekonomi islam.
d. Taqnin (Penyusunan Undang-undang) tentang Ekonomi Islam,seperti UU No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN
(Surat Berharga Syariah Negara)
e. Peraturan, seperti Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), PBI (Peraturan Bank
Indonesia), Permen(Peraturan Menteri) Keuangan tentang Ekonomi Islam.
f. PERMA(Peraturan Mahkamah Agung), seperti Perna No. 8 Tahun 2008 tentang
KHES (Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah)

C. Struktur Sistem Ekonomi Islam
1. Sektor siyasi atau sector pemerintah
Pda umumnya semua kativitas ekonomi yang berada dalam sector ini dilaksanakan oleh pihak
pemerintah, baik secara langsung atau tidak. Sector ini berfungsi antara lain :a). Merancang
dan melaksanakan peraturan-pertauran ekonomi negara seperti, kebijakan fiscal, keuangan
dan kebijakan pembangunan. b.) Menata serta mengurus segala bentuk harga milik negara
umpamanya harta yang berentuk tanah dan pertambangan. c.) Mengawasi segala kegiatan
disemua sector bank maupun swasta.

2. Sektor tijari atau sector swasta
Bentuk aktivitas ekonomi dibawah sector ini cukup luas, mencakup bidang pertanian,
pertambangan, perusahaan, pembangunan, perdagangan keuangan, transportasi, jasa dll.
Objektivitas pihak swasta untuk menjalan kan ekonomi ini adalah: a. Melaksanakan
kewajiban berusaha dalam mencari rezeki yang halal dan menunaikan tanggung jawab infak.
b. Menjauhkan diri dari perbuatan menumpuk harta dan (c. Melaksanakan tanggung jawab
sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan Negara dan pertumbuhan ekonomi

3. Sektor ijtima’ atau sector kebajikan
Sector ini berfungsi kegiatan ekonomi dilaksanakan untuk membantu golongan yang lemah
dan menyediakan suatu skema kesejahteraan sosial serta menyediakan prasarana di tingkat
yang dasar.. Hukum-hukum yang bersangkutan dalam sector ini adalah zakat, sedekah,
hibah, waqaf , dan pinjaman kebajikan. Instansi pemerintah dan swasta terlibat secara

4

langsung dalam intitusi ini, termasuk baitul mal, institusi zakat, waqaf serta yayasan
kebajikan.

D. Ekonomi Islam Antara Sistem dan Ilmu Pengetahuan
Dalam defenisi umum sistem merupakan keseluruhan yang komplks, yakni suatu susunan hal
atau bagian yang saling berhubungan; sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan
secara sistematis. Sejalan dengan defenisi tentang “Sistem” ini dengan mudah dapat dikatakan
bahwa ekonomi islam itu sesungguhnya adalah bagian dari suatu kata kehidupan lengkap,
berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: “ Pengetahuan yang diwahyukan”
(yakni Al-Qur’an), praktik-praktik yang berlaku pada waktu itu dalam masyarakat sebagaimana
yang dicontohkan Rasulullah Saw., dan ucapan-ucapan yang bernash(yakni Sunnah dan Hadist),
deduksi analogik, penafsiran berikutnya dan consensus yang tercapai kemudian dalam
masyarakat, atau oleh para ulama (yakni ijma’). “ Sistem” ini memuat suatu mekanisme yang
built-in untuk pemikiran jernih (yaitu Ijtihad) tentang persoalan dan masalah baru sehingga
penyelesaian dapat dicapai.

Tinjauan islam terhadap ekonomi berbeda dengan tinjauan dunia barat yang sekuler. Literature
barat (kapitalis) tidak pernah membedakan antara sistem ekonomi dengan ilmu ekonomi. Sesuatu
yang dianggap sebagai ilmu ekonomi pada saat yang bersamaan juga akan dijalankan sebagai
sistem ekonomi. Barat memandang bahwa subjek utama pembangunan ilmu dan sistem adalah
sama, yakni manusia, yang berperan dalam menyusun hipotesis, menguji serta menyimpulkan.
Hasilnya adalah ilmu, yang jika diterapkan dalam kehidupan nyata akan dianggap sebagai sebuah
sistem.

Islam membedakan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Memang masing-masing termasuk dalam
pembahasan ekonomi, tetapi keduanya adalah hal yang berbeda sama sekali. Kesimpulan ini
muncul karena da dua fakta yaitu: (1) dalam pengaturan urusan masyarakat dari segi pemenuhan
harta kekayaan(barang dan jasa) melalui teknik produksi; (2) dalam pengaturan urusan
masyarakat cara memperoleh, memamnfaatkan dan mendistribusikan kekayaan. Pembahasan
yang pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknik memperbanyak barang dan jasa
serta bagaimana cara menjaga pengadaannya (produksi).

5

Dengan demikian, sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan masyarakat
yang terkait dengan cara pandang atau ideology tertentu.

E. Sistem Ekonomi Islam Antara Suatu Ilmu Pengetahuan yang Normatif dan Positif
Menurut pengertian umum, ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema ekonomi
seperti apa adanya. Sedangkan ilmu ekonomi normative mempersoalkan bagaimana seharusnya
sesuatu itu. Sering dikemukakan bahwa penelitian ilmiah dalam ekonomi barat lebih banyak
membatasi diri pada persoalan-persoalan positif daripada membahas persoalan-persoalan
normative, yang tergantung pada penilaian tentang apa yang baik dan apa yang buruk, setidak-
tidaknya pada perumusan teoritik. Karena itu, beberapa ahli ekonomi islam juga telah berusaha
mempertahankan perbedaan antara ilmu pengetahuan posistif dan normatif, sehingga dengan
begitu mereka menuangkan analisis ilmu ekonomi islam dalam kerangka intelektual barat. Para
positivis lain secara sederhana memandang bahwa ilmu ekonomi islam adalah suatu ilmu
pengetahuna normatif. Tetapi menurut M. A. Manan, aspek-aspek normatif dan positif dalam
ekonomi islam saling berkaitan erat, sehingga setiap usaha untuk memisahkannya akan berakibat
menyesatkan dan tidak produktif.

F. Paradigma Sistem Ekonomi Islam
Paradigma menurut Thomas Kuhn sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hasan Ridwan, adalah
kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dsar keyakinan atau pijakan suatu teori.
Dengan pengertian ini, paradigm sistem ekonomi islam yaitu sebagai berikut:
o Prinsip (Al mabda’), yaitu aqidah islamiyah yang menjadi landasan pemikiran (al-qaidah
al-fikriyah) bagi segala pemikiran islam, seperti sistem ekonomi islam.
o Dasar (al-asas), yaitu sejumlah kaidah umum yang mendasar dalam syariah islam yang
lahir dari akidah islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi
islam, asas itu terdiri dari atas tiga dasar pilar yaitu:
1. Kepemilikan (al-milkiyah) sesuai syariah
2. Pemanfaatan kepemilikan (thasarruf fi milkiyah) sesuai syariah.
3. Distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’ ats-tasarwah baina an- nas). Melalui
mekanisme syariah.

6

Dalam sistem ekonomi islam, tiga dasar tersebut harus terikat dengan syariah islam
sebab segala aktivitas manusia (termasuk kegiatan ekonomi) wajib terikat atau
tunduk pada syariah islam. Sesuai dengan kaidah syariah “ Al-Ashlu al-af’al at-
taqayyudu bi al-hukm asy-syar’i” (prinsip dasar mengenai perbuatan manusia adalah
wajib terikat dengan syariah islam).

Aqidah islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi islam menerangkan bahwa
islam adalah agama dan sekaligus adalah ideology sempurna yang mengatur segala
aspek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi. Hal ini misalnya terdapat
dalam QS. Al-Maidah (5) : 3: “pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai islam
itu jadi agama bagimu”. Dan QS. An-Nahl (16) :89: “ Dan kami turunkan kepadamu
Al Kitab (Al-qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat
dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

G. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam
Secara garis besar prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam ekonomi islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan
Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya sefesien dan seoptimal mungkin
dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama didunia, yaitu untuk diri
sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan
dipertanggungjawabkannya diakhirat kelak nanti.

2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat
produksi dan dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan
masyarakat, dan kedua, islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah,
apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

3. Kekuatan penggerak utama ekonomi islam adalah kerja sama seorang muslim, apakah ia
sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus
berpegang pada tuntutan Allah Swt,. Dalam Al-Qur’an.

7

4. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produksi yang akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan
yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi
kapitalis, dimana kepemilikan industry didominasi oleh monopoli dan oligopoly, tidak
terkecuali industry yang merupakan kepentingan umum.

5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk
kepentingan orang banyak.

6. Orang muslim harus beriman kepada Allah dan hari-hari akhir, oleh karena itu islam mencela
keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil dan
semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

7. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar
zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagaian kekayaan (sebagai sanksi atas penguasaan
harta tersebut), yang ditujukan untuk orang mislin dan orang-orang yang membutuhkan.

8. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah
pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah maupun individual lain.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, beberapa prinsip
ekonomi islam adalah:

Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang
penting. Sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil dalam Qs. An-Nahl (16):
90: “ sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambil pelajaran”
Dan QS.Al-Hasyr(59):7: “ apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah
kepadamu RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka
adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar
diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul padamu,

8

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan
bertaqwa lah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Serta QS. Al-Maidah(5) :8: “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendoorng kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih
dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Prinsip al-ihsan (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih
daripada hak orang lain.
Prinsip al-Mas’uliyah (accountability, pertanggungjawaban), yang meliputi beragam
aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (Mas’uiyah al-
afrad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (Mas’uliyah al-muj’tama). Manusia
dalam masyarakat diwajibkan diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi
terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung
jawab pemerintah (Mas’uliyah al-daulah), tanggung jawab ini berkaitan dengan
baitul mal.
Prinsip al-kifayah (sufficiency), tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk
membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam
masyarakat.
Prinsip keseimbangan / prinsip wasathiyah(al-I’tidal, moderat, keseimbangan),
syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan
keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
Prinsip kejujuran dan kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.
Prinsip ini tercermin dalam:

o Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti.
Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan
itu.

o Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan
diri sendiri maupun pihak kedua dan ketiga dilarang. Sebagaimana sabda
Rasulullah Saw,..: “ Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri
dan tidak boleh membahayakan( merugikan) orang lain.

9

o Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan
pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa
menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: “ Bila
bertentangan antara kemashlahatan sosial dengan kemashlahatan indidvidu,
amak diutamakan kepentingan sosial”.

o Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap
objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang

o Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang

Menurut M. Umar Chapra sebagaimana yang telah dikutip Neni sri Imanayati, prinsip ekonomi islam
yaitu:

1. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan)
Prinsip tauhid dalam ekonomi islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan
kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan ( hubungan horizontal), sama
pentingnya dalam hubungan Allah ( hubungan vertical). Dalam arti manusia dalam
melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber
pada Al-Qur’an. Lapangan ekonomi (economic court) tidak lepas dari perhatian dan
pengaturan islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah
kepada-Nya.

2. Prinsip perwakilan (Khilafah)
Manusia adalah khilafah ( wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali
dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan
hidup dan mengemban misisnya secara efektif.

3. Prinsip Keadilan (‘Adalah)
Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian
islam. Bersikp adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan kepada ayat-ayat Al-
Qur’an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pertimbangan hukum alam, alam
diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi
bisa diterapkan dalam penemuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para
pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

10

4. Prinsip Tazkiyah
Tazkiyah adalah penyucian (purification). Dalam konteks pembangunan, proses ini
mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development.
Jika proses ini dapat berjalan dengan baik, apapun pembangunan dan pengembangan
yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri
sendiri, masyarakat dan lingkungan.

5. Prinsip Al- Falah
Al-Falah adalah konsep tentang “sukses” dalam islam. Dalam konsep ini apapun
jenisnya keberhasilan yang dicapai selama didunia memberi kontribusi untuk
keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk
Allah.

11

BAB II

KARAKTERISTIK SISTEM KEUANGAN ISLAM

Menurut Syekh Yusuf al- Qaradhawi ada empat karakteristik dalam ekonomi syariah yaitu:

➢ Iqtishad Rabbani ( ekonomi Ketuhanan). Artinya seorang muslim dala kativitas ekonominya
harus harus sejalan dengan aturan syariat dan untuk mencapai tujuan mulia yaitu Ridha Allah.

➢ Iqtishad Akhlaqi ( Ekonomi Akhlak), seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya
tidak terpisah dengan dimensi akhlak. Karena itu, ia harus mengaplikasikan dalam aktivitas
ekonomi yang berdasarkan hukum-hukum syariat.

➢ Iqtishad Insani (Ekonomi Kerakyatan), ekeonomi syariah dapat mewujudkan tatanan kehidupan
yang lebih baik dengan memberikan kesempatan yang sama bagi manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.

➢ Iqtishad Washathi ( Ekonomi Pertengahan), penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan
masyarakat merupakan sikap pertengahan dan keseimbangan antara dua kutub kepentingan
duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan ekonomi syariah berarti menerapkan sikap tengah, dimana
individualism dan sosialisme bertemu dalam bentuk perpaduan yang harmonis. Ekonomi syariah
mampu memposisikan secara adil antara kebebasan individu dan masyarakat.

ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH.

▪ Kesatuan (Unity) . kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan
keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik dibidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan
yang homogeny, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

▪ Keseimbangan (Equilibrium). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk
berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

▪ Kehendak Bebas ( Free Will). Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi
islam, tetatpi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif.

▪ Tanggung jawab (Responsibilty). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi
manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia harus mempertanggung
jawabkan tindakannya.

12

BAB III

PENUTUP

Dari paparan-paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi syariah merupakan ilmu
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh hukum dan
nilai-nilai islam.
Sumber hukum sistem ekonomi islam terdiri dari
a. Al-Qur’an
b. As-Sunnah
c. Ijtihad

Ekonomi islam antara sistem dan ilmu pengetahuan, islam membedakan ilmu ekonomi dan
sistem ekonomi. Memang masing-masing termasuk dalam pembahasan ekonomi, tetapi
keduanya adalah hal yang berbeda sama sekali.

Sistem Ekonomi Islam Antara suatu Ilmu Pengetahuan yang Normatif dan Positif, para
positivis memandang bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu pengetahuan normative. Tetapi
menurut M. A. Manan, aspek-aspek normative dan positif dalam ekonomi islam saling
berkaitan erat, sehingga setiap usaha usaha untuk memisahkannya akan berakibat
menyesatkan dan tidak produktif.

Paradigma sistem ekonomi islam
1. Prinsip al mabda’, akidah islamiyah yang menjadi landasan pemikiran
2. Prinsip dasar (al-asas), sejumlah kaidah umum yang mendasar dalam syariah islam yang

lahir dari akidah islam. Yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi
islam.
Masih banyak lagi hal yang bisa kita simpulkan dari paparan-paparan diatas. Dapat diketahui
bahwa sistem ekonomi memiliki banyak aspek-aspek. Selama ini banyak orang hanya tau
bagian terpenting saja. Saya mengambil dari beberapa buku untuk mencari aspek-aspek yang
ada dalam sistem ekonomi islam atau karakteristiknya.

13

BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
Dr. Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Depok, Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi
Dr. Moh. Mufid. Lc., M. H.I, Kidah Fiqh Ekonomi Syariah (teori dan aplikasi praktis) , cetakan pertama,
juli 2017.

14