SodaPDF-watermarked-KONDISI SDI DAERAH KAB BANJARNEGARA (DINKOMINFO) fix (2)

Dinkominfo Kab. Banjarnegara

KONDISI TERKINI
PORTAL SATU DATA BANJARNEGARA

BY :
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA

DASAR PELAKSANAAN SATU DATA INDONESIA DAERAH

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola Data pemerintah PERPRES NO 39 TAHUN 2019
TENTANG
untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar SATU DATA INDONESIA
Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data,
Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan

Dinkominfo Kab. Banjarnegara

Data Induk.

Pengaturan Satu Data Indonesia Daerah dimaksudkan untuk
mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan
oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan

KELEMBAGAAN SATU DATA INDONESIA DAERAH

01 DEWAN PENGARAH

a. Bupati;
b. Wakil Bupati; dan
c. Sekretaris Daerah.

02 PEMBINA DATA DAERAH

a. Pembina Data Statistik Daerah adalah BPS Kabupaten Banjarnegara; dan
b. Pembina Data Geospasial Daerah adalah DPUPR

Dinkominfo Kab. Banjarnegara

03 WALIDATA DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika

04 WALI DATA PENDUKUNG/ PRODUSEN DATA DAERAH
05
Perangkat Daerah (Kepala Dinas atau Sekretaris Dinas)/
Instansi Vertikal yang menghasilkan Data (Desa atau
Kecamatan atau OPD)

SEKRETARIAT DATA

Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan

3

MANFAAT PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DAERAH

1 PEDOMAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI PEMBANGUNAN

memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi
Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

2 DASAR YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

DinkommienwfoujKuadbk.aBnanjakrenteegrasreadiaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi
Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan;

3 MENDORONG KETERBUKAAN & TRANSPARANSI

mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan
dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data

4 MENDUKUNG SSN

mendukung sistem statistik nasional (SSN) sesuai peraturan perundang -

undangan

4

KONDISI SAAT INI PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DAERAH

DI KABUPATEN BANJARNEGARA
BERDASARKAN EVALUASI DARI
SATU DATA JAWA TENGAH

PROGRAM PEMDA

Banjarnegara belum memasukkan Satu Data Indonesia
Daerah dalam program prioritas pemerintah daerah

Dinkominfo Kab. Banjarnegara ANGGARAN

PRIORITAS
PROGRAM

BENTUK PEMBIAYAAN

Belum ada pengaturan bentuk pembiayaan untuk
penyelenggaraan SDI daerah dalam mata anggaran APBD
oleh setiap OPD

KENDALA KOORDINASI ANTAR INSTANSI KETERSEDIAAN DATA

• Pengumpulan data kurang mendapat respon yang baik (masih • Jumlah data terkumpul tiap tahun sekitar 218 data dari 42 OPD.
• Masing-masing OPD mengumpulkan rata-rata 5 jenis data per tahun
terlambat & ada beberapa yg tidak mengumpulkan) • Perlu adanya pemetaan data baru untuk memperkaya data. Sehingga
• Data yang diperoleh juga belum sesuai yang diharapkan
dibuat mapping baru dan konfirmasi ketersediaan data, seperti pada
(metadata masih belum disertakan) link google.form :
• Upload data ke web masih belum dilakukan sesuai prosedur https://docs.google.com/spreadsheets/d/1juikicOjAdGD0SBnEn42NG_geI
AfhnTTjnBDQfYiEGM/edit?usp=sharing
dan belum lengkap (dari tahun 2018-2021)
• Forum Satu Data Daerah Banjarnegara belum pernah diadakan

Dinkominfo Kab. Banjarnegara

KOORDINASI DATA

HARAPAN JANGKA PANJANG 01 PERBUP TERKAIT SDM SDI

• Terintegrasinya data-data Instansi Vertikal, OPD, Kecamatan dan Pemda belum menerbitkan
Desa ke portal Satu Data Banjarnegara peraturan terkait SDM
penyelenggaraan SDI daerah
• Tersedianya prasarana untuk pengembangan portal web satu data sesuai dengan peraturan yang
dan pengelolaan data. berlaku

• Tersedianya data yang lebih kaya, lengkap, akurat dan mudah diakses 02 KUALIFIKASI
melalui portal untuk memenuhi kebutuhan Instansi dalam PENDIDIKAN SDM
pengambilan kebijakan
Latar belakang Pendidikan
Dinkominfo Kab. Banjarnegara SDM semestinya pada
bidang informatika/ data/
sejenis

03 PELATIHAN SDM

Diperlukan adanya
tambahan pendidikan
ketrampilan/ Bimtek bagi
SDM penyelenggara SDI

TARGET SDM

PEMENUHAN SDM

SDM yang secara langsung terkait
dalam penerapan SDI daerah (sesuai
dengan perpres No. 39 Th 2019)

TERIMA KASIH

Dinkominfo Kab. Banjarnegara

atas perhatian dan kerjasamanya