MAJALAH PKY JATENG 2021

1

“DAMFTeAwRuISjIu: dkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Daftar Isi

Kata Pengantar ................................................................................................................................ 3
Profil Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah........................................................... 4
Sejarah Komisi Yudisial ................................................................................................................. 8
Tujuan Dibentuknya Komisi Yudisial: ........................................................................................... 9
Dasar Hukum Dibentuknya Komisi Yudisial ................................................................................. 9
Wewenang Komisi Yudisial ......................................................................................................... 10
Tugas Komisi Yudisial ................................................................................................................. 10
Keanggotaan Komisi Yudisial ...................................................................................................... 11
Syarat Menjadi Anggota Komisi Yudisial.................................................................................... 11
Larangan Merangkap Jabatan ....................................................................................................... 11
Profil Anggota Komisi Yudisial Periode 2020-2025.................................................................... 12
Sekretariat Jenderal....................................................................................................................... 21
Struktur Organisasi Komisi Yudisial ............................................................................................ 22
Penghubung Komisi Yudisial ....................................................................................................... 23
Logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial .................................................................................. 24
Tata Cara Laporan Masyarakat ..................................................................................................... 26
Contoh Laporan/Pengaduan Masyarakat ...................................................................................... 28
Contoh Surat Permohonan Pemantauan........................................................................................ 29
FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN ................................................................................. 30

2

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dapat menghadirkan tulisan
sederhana dalam bentuk majalah. Karya ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh
Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah pada tahun 2020 dalam rangka diseminasi
informasi terkait tugas dan fungsi Komisi Yudisial kepada masyarakat luas agar public
semakin paham mengenai kelembagaan Komisi Yudisial sekaligus peran dari garda
Komisi Yudisial yang ada didaerah.

Majalah ini direncanakan dapat terbit sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun,
sebagai langkah awal publikasi, majalah perdana ini berisi mengenai sejarah Komisi
Yudisial kemudian Penghubung Komisi Yudisial didaerah sekaligus menggambarkan
pimpinan KY maupun personel PKY Jawa Tengah. Tidak lupa tugas pokok dan fungsi
kelembagaan dan sisipan wawasan peradilan maupun khasanah hukum untuk
memperkaya muatan majalah PKY Jateng ini.

Kami menghaturkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak
yang mendukung dan membantu terbitnya majalah ini. Semoga sumbangsih kecil ini
dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pemerhati hukum. untuk menuju
sebuah kesempurnaan, masukan dan saran dari para pembaca budiman kami nantikan.
Dan akhirnya selamat membaca

3

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Profil Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah

Muhammad Farhan, S.Sy,.M.H (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah)

Muhammad Farhan Universitas Semarang bercita-cita menjadi dosen,
dengan hasil Cumlaude.
merupakan Koordinator pada akhir tahun 2013,

Penghubung Komisi Muhammad Farhan mulai

Yudisial Wilayah Jawa Sebelum mengabdi di bergabung dengan Komisi

Tengah. Pria Kelahiran 2 lembaga Komisi Yudisial Yudisial dan bertugas

Februari 1983 ini adalah RI, ayah satu anak ini sebagai Penghubung

anak nomor dua dari enam bekerja di Pengadilan Komisi Yudisial Wilayah

bersaudara. Lahir sebagai Agama Salatiga selama Jawa Tengah. Mengawali

anak petani dari desa tidak lima tahun. Kiprahnya tugas sebagai PIC

menyurutkan langkahnya dalam dunia hukum administrasi dan Advokasi

untuk menggapai cita- dimulai menjadi staf hingga akhirnya pada

citanya. Pakde Farhan kepaniteraan sebagai tahun 2020 didapuk

begitu sebutannya, admin SIADPA (Sistem memimpin kantor

mengawali pendidikan di Informasi Administrasi Penghubung Komisi

MI Assyafiiyah Jatirejo, Perkara Pengadilan Yudisial Jawa Tengah

kemudian berlanjut di Agama) dan admin website sebagai Koordinator.

SMP NU Suruh (lulus Pengadilan Agama

tahun 1999) dan SMA N 1 Salatiga yang pada DalaM upaya

Suruh (lulus tahun 2002). puncaknya menorehkan meningkatkan kemampuan

Suami dari Dewi prestasi PA Salatiga diri, pemilik motto hidup

Nurwahidah tersebut menjadi juara 1 Nasional “Teruslah menebar

mendapatkan gelar sarjana pengelolaan website untuk kebaikan dan kemanfaatan
untuk semua” ini
Strata S1 dari IAIN kategori Peradilan Agama

Salatiga (lulus tahun klas 1B pada tahun 2012. seringkali mengikuti

2012), kemudian pada berbagai kegiatan baik

tahun 2018 mendapatkan Pria yang memiliki hobi sebagai peserta maupun
touring tersebut awalnya
gelar Magister Hukum dari narasumber.

4

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Siti Aliffah, SH (PIC Penerimaan Laporan Masyarakat PKY Jawa Tengah)

Darah kelahiran 18 2014. Kemampuan dalam Kiprah dan dedikasi Siti

Agustus 1993 silam dunia hukum dimulai Aliffah dalam Melakukan

memulai pendidikan di SD ketika bekerja di LRC pendampingan dan bantuan

Candi 01-04 Semarang, KJHAM (Legal Resiurces hukum yang berkeadilan

kemudian melanjutkan di Center untuk Keadilan jender, sehingga kapasitas

SMPN 37 Semarang (lulus Jender dan Hak Asasi dan kompetensi dalam

2008) dan SMKN 2 Manusia), sebuah dunia hukum sudah tidak

Semarang (lulus 2011), organisasi NGO (Non diragukan lagi. Wanita

Pendidikan S-1 Government Organization) yang memiliki hobi

diperolehnya dari Fakultas untuk memajukan nilai- melakukan olahraga dan

Hukum Universitas nilai dan prinsip keadilan membaca ini juga seorang

Semarang (USM), Jurusan jender dalam proses Advokat. Dalam upaya

Hukum Pidana pada tahun perumusan kebijakan dan meningkatkan kemampuan

2015. Selanjutnya, saat ini selalu bekerja untuk diri, pemilik motto hidup

sedang melanjutkan studi membangun, melindungi, “Terus bergerak

S2 Magister Hukum di dan meningkatkan hak mendorong peradilan yang

Universitas Semarang asasi perempuan, LRC- bermartabat, bersih dan
akuntabel” ini seringkali
(USM). KJHAM menyediakan

layanan bantuan hukum, mengikuti berbagai

Sebelum terpilih menjadi support psikologi untuk pelatihan baik sebagai
Anggota Penghubung
Komisi Yudisial Wilayah perempuan dan anak-anak, peserta maupun
Jawa Tengah (PKY Jateng)
pada akhir tahun juga fokus pada pedidikan, narasumber. Saat ini di
2019, Siti Aliffah
memulai kariernya sebagai penelitian, advokasi Penghubung Komisi
Staf HRD CV Saprotan
Utama Semarang pada kebijakan dan Yudisial Wilayah Jawa
tahun 2011 sampai tahun
pendokumentasian Tengah sebagai PIC

pelenggaran hak asasi Penerimaan Laporan

manusia. sebagai staf Masyarakat (PLM).

Bantuan Hukum sejak 5

tahun 2015 sampai 2018.

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Fadillah Ayu Ariyati, SH (PIC Administrasi dan Sosialisasi PKY Jawa Tengah)

Fadillah Ayu Ariyati Penyuka Makanan akhirnya bergabung

merupakan perempuan tradisional ini memulai dengan Komisi Yudisial

kelahiran Semarang, 30 karier sebagai admin pada tahun 2019, pemilik
motto hidup “berikhtiar
Maret 1993 ini mengawali Penjualan CV Trinitas

pendidikan di SD Kusuma Semarang dari tahun 2012 seoptimal mungkin dan

Bakti Semarang (lulus sampai tahun 2016, untuk hasilnya berserah
diri kepada Tuhan” ini
tahun 2005), SMPN 36 persinggungan dengan

Semarang (lulus tahun dunia hukum dimulai juga terus mengasah skill

2008) kemudian ketika menjadi staf Notaris dan kemampuan melalui

melanjutkan ke SMKN 2 Notaris PPAT Ny. ELLY pelatihan dan diklat. Saat

Semarang dengan jurusan Semarang selama satu ini di Penghubung Komisi

administrasi perkantoran. tahun 2016 sampai tahun Yudisial Wilayah Jawa

Suami dari Candra ini 2017. Kemudian untuk Tengah, Fadillah Ayu

memperoleh gelar Sarjana menempa kemampuannya Ariyati bertugas sebagai

Hukum dari Universitas bekerja menjadi Auditor di PIC Administrasi dan

Semarang (USM) pada PT. Suryagita Nusaraya Sosialisasi. Kiprah dan

tahun 2016. Saat ini Semarang dari tahun 2017 dedikasi Fadillah dalam

sedang melanjutkan studi sampai tahun 2018. hukum dan peradilan,

pascasarjana Magister Selain menyanyi, Wanita sehingga kapasitas dan

Hukum di Universitas yang biasa dipanggil Dila kompetensi dalam dunia

Semarang (USM). ini juga menyukai hukum sudah tidak

tantangan alam, Sebelum diragukan lagi

6

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Helmi Yan Harmiyanto, SH, MH (PIC Pengawasan dan Pemantauan PKY Jateng)

Helmi Yan Harmiyanto lahir di Kemampuan dalam dunia hukum ditempa
Tegal, 6 Mei 1982. Pendidikan dimulai di dipergerakan organisasi massa, dan juga
SD Plus 2 Tegal (lulus tahun 1988) sebagai anggota tim advokat pada kantor
kemudian melanjutkan ke SMPN 7 Tegal pengacara law Office & Associates.
(lulus tahun 1994) dan SMAN 1 Tegal (lulus
1997). Pria berkacamata tersebut mengawali Pada tahun 2019, pria yang disapa
pengembaraan pendidikan hukum di Helmi tersebut bergabung mengabdi pada
Universitas Wijaya Kusuma (UNWIKU) lembaga Komisi Yudisial yang ditempatkan
Purwokerto dan lulus pada tahun 2000, sebagai Penghubung Komisi Yudisial
kemudian melanjutkan pendidikan Wilayah Jawa Tengah. Dengan harapan
pascasarjana magister hukum di Universitas dapat meningkatkan kerja-kerja lembaga
Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto pengawas hakim menjadi lebih optimal. Dan
yang lulus pada tahun 2008. dapat memberikan pelayanan terbaik untuk
para pencari keadilan. Kiprah dan dedikasi
Pria yang hobinya membaca dan Helmi dalam Melakukan pendampingan dan
naik gunung ini juga sarat dengan bantuan hukum yang berkeadilan, sehingga
pengalaman organisasi dan pergerakan, baik kapasitas dan kompetensi dalam dunia
pada saat mahasiswa maupun setelah lulus hukum sudah tidak diragukan lagi. Saat ini
terus mengerahkan tenaga dan pikirannya pria penyuka kopi ini sebagai penanggung
untuk kemaslahatan rakyat kecil. Sebagai jawab bidang pemantauan dan pengawasan
kader HMI yang militant telah membawa pada Penghubung Komisi Yudisial Jawa
karakter yang kritis dan responsive. Tengah

7

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Sejarah Komisi Yudisial

Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial (KY), pembentukan lembaga Terkait hakim konstitusi, putusan
pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas. Misalnya, Majelis tersebut menjadi perdebatan
Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim panjang lantaran pemohon tidak
(DKH). pernah mengajukannya.

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 berfungsi memberikan Sejak Mahkamah Konstitusi
pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran
dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, membatalkan wewenang Komisi
kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim
yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Yudisial melalui putusannya
Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak
berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang keluar pada tahun 2006,
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Komisi Yudisial dan sejumlah
Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku elemen bangsa yang
hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan
mutasi hakim, serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para mendukung peradilan bersih,
hakim.
transparan, dan akuntabel
Melalui Amendemen Ketiga Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan melakukan berbagai upaya
Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal
24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. untuk mengembalikan peran
Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial
disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah Komisi Yudisial sesuai harapan
peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.
masyarakat. Salah satu
Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif,
yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai upayanya adalah dengan
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka merevisi Undang-Undang Nomor
mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di 22 Tahun 2004. Usaha tersebut
Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.
membuahkan hasil dengan
Eksistensi lembaga negara ini semakin nyata setelah tujuh orang Anggota
Komisi Yudisial periode 2005-2010 mengucapkan sumpah di hadapan dikeluarkannya Undang-Undang
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Agustus 2005. Sejak saat
itu, kehadiran Komisi Yudisial semakin nyata dalam sistem ketatanegaraan Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Indonesia.
Perubahan atas Undang-Undang
Namun dalam perjalanan tugasnya, Komisi Yudisial mengalami dinamika.
Antara lain pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ke Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah hakim agung. Melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan Komisi Yudisial. Perubahan
dalam pengawasan hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku.
undang-undang ini berpengaruh

terhadap penguatan wewenang

dan tugas Komisi Yudisial

Selain itu, amunisi lain yang

menguatkan kewenangan

Komisi Yudisial adalah Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, dan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1985 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara.

8

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Undang – Undang Nomor 18 dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah
Tahun 2011 tentang Perubahan lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,
Atas Undang–Undang Nomor 22 melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan
Tahun 2004 tentang Komisi melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.
Yudisial tersebut memberikan
berbagai tugas dan wewenang Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya
baru bagi Komisi Yudisial, antara memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga
lain : melakukan seleksi negara independen yang menjalankan fungsi checks and balances di
pengangkatan hakim adhoc di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan
Mahkamah Agung, melakukan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi
upaya peningkatan kapasitas seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Dibentuknya Komisi Yudisial: 5. Undang-Undang
Nomor 50 Tahun
1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan 2009 tentang
hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar Perubahan Kedua
kelayakan. atas Undang-
Undang Nomor 7
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Tahun 1989 tentang
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Peradilan Agama.

Perilaku Hakim. 6. Undang-Undang
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim. Nomor 51 Tahun
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang 2009 tentang
Perubahan Kedua
bersih dan bebas KKN atas Undang-
Undang Nomor 5
Dasar Hukum Dibentuknya Komisi Yudisial Tahun 1985 tentang
Peradilan Tata
1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Usaha Negara.
Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 7. Undang-Undang
pengangkatan hakim agung dan mempunyai Nomor 18 Tahun
wewenang lain dalam rangka menjaga dan 2011 tentang
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Perubahan atas
perilaku hakim. Undang-Undang
Nomor 22 Tahun
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 2004 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Komisi Yudisial.
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Hakim.

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

9

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Wewenang Komisi Yudisial Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2011 mengatur bahwa:
Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 1. Dalam rangka menjaga dan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menegakkan kehormatan, keluhuran
tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial martabat, serta perilaku hakim,
mempunyai wewenang: Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. Melakukan pemantauan dan
1. Mengusulkan pengangkatan hakim pengawasan terhadap perilaku
agung dan hakim ad hoc di hakim;
Mahkamah Agung kepada DPR b. Menerima laporan dari
untuk mendapatkan persetujuan; masyarakat berkaitan dengan
pelanggaran Kode Etik dan
2. Menjaga dan menegakkan Pedoman Perilaku Hakim;
kehormatan, keluhuran martabat, c. Melakukan verifikasi,
serta perilaku hakim; klarifikasi, dan investigasi
terhadap laporan dugaan
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Pedoman Perilaku Hakim secara
bersama-sama dengan Mahkamah tertutup;
Agung; d. Memutus benar tidaknya laporan
dugaan pelanggaran Kode Etik
4. Menjaga dan menegakkan dan Pedoman Perilaku Hakim,
pelaksanaan Kode Etik dan/atau e. Mengambil langkah hukum
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). dan/atau langkah lain terhadap
orang perseorangan, kelompok
Tugas Komisi Yudisial orang, atau badan hukum yang
merendahkan kehormatan dan
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang keluhuran martabat hakim.
Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam 2. Selain tugas sebagaimana dimaksud
Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pada ayat (1), Komisi Yudisial juga
pengangkatan hakim agung dan hakim ad mempunyai tugas mengupayakan
hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk peningkatan kapasitas dan
mendapatkan persetujuan, maka Komisi kesejahteraan hakim;
Yudisial mempunyai tugas:
a. Melakukan pendaftaran calon hakim 3. Dalam rangka menjaga dan
agung; menegakkan kehormatan, keluhuran
b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim martabat, serta perilaku hakim,
agung; sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
c. Menetapkan calon hakim agung; dan huruf a, Komisi Yudisial dapat
d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR. meminta bantuan kepada aparat
penegak hukum untuk melakukan
penyadapan dan merekam
pembicaraan dalam hal adanya
dugaan pelanggaran Kode Etik
10

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 68 (enam puluh delapan) tahun pada
oleh Hakim. saat proses pemilihan.
5. berijazah sarjana hukum atau sarjana
4. Aparat penegak hukum wajib lain yang relevan dan/atau
menindaklanjuti permintaan Komisi mempunyai pengalaman di bidang
Yudisial sebagaimana dimaksud hukum paling singkat 15 (lima belas)
pada ayat (3). tahun;
6. Berkomitmen untuk memperbaiki
Keanggotaan Komisi Yudisial sistem peradilan di Indonesia
7. Memiliki integritas dan kepribadian
Komposisi keanggotaan Komisi yang tidak tercela.
Yudisial terdiri atas dua mantan hakim, dua 8. Memiliki kemampuan jasmani dan
orang praktisi hukum, dua orang akademisi rohani.
hukum, dan satu anggota masyarakat. 9. Tidak pernah dijatuhi pidana karena
Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat melakukan tindak pidana kejahatan.
negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua 10. Melaporkan daftar kekayaan.
dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota).
Anggota Komisi Yudisial memegang Larangan Merangkap Jabatan
jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 Anggota Komisi Yudisial dilarang
(satu) kali masa jabatan. merangkap jabatan sebagai:

Syarat Menjadi Anggota Komisi 1. Pejabat negara atau penyelenggara
Yudisial negara menurut peraturan
perundang-undangan.
1. Warga negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha 2. Hakim.
3. Advokat.
Esa. 4. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat
3. Setia pada Pancasila, Negara
Akta Tanah.
Kesatuan Republik Indonesia, dan 5. Pengusaha, pengurus atau karyawan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; badan usaha milik negara atau badan
4. Berusia paling rendah 45 (empat usaha swasta.
puluh lima) tahun dan paling tinggi 6. Pegawai negeri.
7. Pengurus partai politik.

11

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Sumber: website Komisiyudisial.go.id

Profil Anggota Komisi Yudisial Periode 2020-2025

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 29 September 1968
Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI Paruh Waktu I Januari 2021 – Juni 2023

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia

S.H., M.Hum merupakan Guru Besar pada 2009. Staf ahli Rektor UMY ini

Fakultas Hukum Universitas juga memiliki pengalaman di bidang

Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY). hukum yang mumpuni. Tercatat, peraih

Sebelum terpilih menjadi Ketua Komisi penghargaan sebagai author with highly

Yudisial (KY) Paruh Waktu I Januari commended papers ini menjadi arbiter
2021 – Juni 2023, Mukti Fajar memulai
di Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas)

kariernya sebagai dosen sejak tahun MUI, asesor di Badan Akreditasi

1995 di FH UMY. Selain itu, ia juga Nasional, serta mitra bestari di sejumlah

sempat menjadi dosen tidak tetap di jurnal termasuk di Jurnal Yudisial.

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Dalam upaya meningkatkan

Indonesia dan Magister Manajemen kemampuan diri, karya tulis dan

Universitas Gadjah Mada. Pendidikan S- makalahnya tersebar di berbagai jurnal

1 diperolehnya dari Fakultas Hukum nasional dan internasional Salah
satunya yang berjudul “Corporate Social
Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya,

gelar Magister Hukum diraihnya pada Responsibility Communication through

tahun 2001 dari Universitas Diponegoro. Website in The Telecommunication

Kemudian ia memperoleh gelar Doktor 12

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Industry: Analysis on Indonesia Telecommunication Companies”.

Drs. M. Taufiq HZ, M.HI

Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Datar, 19 Februari 1955
Jabatan : Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Paruh Waktu I Januari 2021 – Juni 2023

itulah ia meraiih gelar Magister hukum

Selama kurang lebih 32 tahun Drs. M. Islam dari IAIN Imam Bonjol Padang

Taufiq HZ, M.HI menjadi Wakil Tuhan pada 2003. Kemudian ia menjadi Ketua

sebagai pilihan profesi mulia. Sebelum PA Padang selama dua tahun yaitu

menjadi hakim, ia pernah menjadi 2004 sampai 2006.

panitera pengganti di Pengadilan

Agama (PA) Sijunjung, hingga akhirnya Menjadi pengawas bagi para hakim

menjadi hakim sejak 1988 sampai sempat dijalaninya saat ia menjadi

dengan 1996. Kariernya perlahan mulai hakim tinggi pengawas sejak 2006

naik sejak ia menjabat sebagai Wakil sampai 2014. Kemudian ia ditempatkan

Ketua di PA Sinjunjung pada 1996 di PTA Yogyakarta pada 2014 hingga

sampai 1998. Kemudian karena 2015 sebagai Wakil Ketua dan Wakil

loyalitas dan prestasinya, ia diangkat PTA Surabaya pada 2015 – 2016.

menjadi Ketua PA Sinjunjung pada 1998

sampai 2001. Kariernya semakin meroket saat ia

menjabat sebagai Ketua di PTA

Lulusan IAIN Imam Bonjol Padang ini Pontianak (2016-2017), Ketua PTA

kemudian berpindah tugas ke PA Medan (2017-2019), dan terakhir

Padang Panjang dengan jabatan yang sebelum menjadi Wakil Ketua KY ia

sama sejak 2001 sampai 2004. Saat menjadi Ketua PTA Jawa Barat.

13

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 1 November 1956
Jabatan : Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

Sebelum menjadi Anggota Komisi Islam Indonesia (1981). Ia kemudian
melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana
Yudisial (KY) Periode 2020-2025 di Universitas Krisna Dwipayana dan
lulus tahun 2004.
mewakili unsur masyarakat, Dr. Hj. Siti
Ibu tiga putra ini memperoleh gelar
Nurdjanah, S.H., M.H. mulai meniti karir Doktor di bidang Ilmu Hukum
Administrasi Negara pada tahun 2017
sebagai PNS sejak 1982 pada dari Universitas Gajah Mada. Ia juga
banyak mengikuti pelatihan di dalam
Departemen Kehakiman (kini dan luar negeri. Baik dari Departemen
Kehakiman, Mahkamah Agung,
Kementerian Hukum dan HAM). Ia Lembaga Administrasi Negara, Diklat-
Diklat Pembinaan Hakim di Denmark
pernah menjadi Kepala Sub Direktorat (2007), Australia dan Italia (2008),
Amerika Serikat (2010), Cina (2012),
Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Ditjen Swedia (2013), dan Afrika Selatan
(2015).
Badan Peradilan Umum dan TUN
Atas kinerja dan prestasi di bidangnya,
Departemen Kehakiman, sebelum ia menerima Satya Lencana Karya
Satya X tahun 2001 dan Satya Lencana
kemudian menjabat sebagai Direktur Karya Satya tahun 2015 dari Presiden
RI. 14
Tenaga Teknis, Ditjen Badan Peradilan

Umum dan TUN di Mahkamah Agung

pada 2004-2011. Karernya semakin

menanjak hingga pada 2012 ia diangkat

menjadi Kepala Badan Litbang Diklat

Kumdil Mahkamah Agung, hingga

memasuki masa pensiunnya di tahun

2017.

Perempuan yang tumbuh besar di
Sleman, Yogyakarta ini merupakan
alumni Fakultas Hukum Universitas

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Agustus 1964
Jabatan : Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

Sukma Violetta merupakan perempuan konsultan Reformasi Hukum dan Peradilan
pertama yang menjadi Anggota Komisi di Partnership for Governance Reform in
Yudisial (KY). Perwakilan dari unsur Indonesia tahun 2003-2006. Ia juga sempat
anggota masyarakat ini tergerak menjadi bergabung menjadi Tim Ahli Menteri
Anggota KY karena melihat potret buram Lingkungan Hidup di tahun 2010–2014.
peradilan di Indonesia yang menampilkan
ketidakadilan bagi para pencari Sebelum akhirnya bergabung dengan KY,
keadilan. Perempuan kelahiran Jakarta, 10 pemilik motto hidup “berikhtiar seoptimal
Agustus 1964 ini memperoleh gelar Sarjana mungkin dan untuk hasilnya berserah diri
Hukum dari Universitas Indonesia pada kepada Tuhan” ini sempat memegang posisi
tahun 1990. Kemudian ia memperoleh gelar sebagai Koordinator Tim Asistensi
LL.M dari University of Nottingham, Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI
Inggris pada tahun 1997. sejak tahun 2006–2015. Penelitian menjadi
sesuatu yang menarik perhatian ibu tiga
Ibu tiga anak ini memulai karier sebagai anak ini. Ia merupakan peneliti senior di
pengacara di LBH Jakarta-YLBHI pada Indonesian Center for Enviromental Law
tahun 1987-1990, kemudian bergabung di (ICEL) sejak tahun 2006. Ia pernah
Gani Djemat & Partners sejak tahun 1990 mengikuti pelatihan Enviromental Law
hingga tahun 1992. Ia juga pernah menjadi Course for Indonesian Jurists pada tahun
konsultan Legislasi pada tahun 2002–2003 1998 di Van Vollenhoven Institute, Leiden,
di Sekretariat DPR–RI. Kemudian kariernya Belanda. Prestasi lainnya, ia pernah meraih
lebih banyak dihabiskan untuk upaya penghargaan British Chevening Awards
perbaikan peradilan di Indonesia. Tercatat, 1996–1997 dari Foreign and
istri dari Arsul Sani ini pernah menjadi Commonwealth, Inggris karena dianggap15

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

memiliki prestasi dan kualitas kepemimpinan yang baik.

Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 September 1975
Jabatan : Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi,

Hukum, Penelitian dan Pengembangan

Binziad Kadafi mengisi Indonesia Partnership implementasi cetak biru
for Justice (AIPJ). reformasi Mahkamah
keanggotaan Komisi Karena kiprahnya di Agung menghasilkan
lembaga-lembaga ini, ia inovasi yang signifikan
Yudisial dari unsur dikenal sebagai salah seperti pembentukan
seorang pegiat kunci mekanisme
praktisi hukum. Sebelum dalam upaya reformasi penyelesaian sengketa
hukum dan peradilan gugatan sederhana,
bergabung dengan Indonesia. efisiensi manajemen
perkara di Mahkamah
Komisi Yudisial, ia Agung, serta efisiensi
penanganan perkara
berpraktik hukum di lalu lintas di pengadilan.

Assegaf Hamzah &

Partners (AHP), salah

satu firma hukum

terbesar di Indonesia. Ia Ia terlibat dalam

sebelumnya bekerja reformasi penting

sebagai peneliti hukum, seperti pembentukan

senior manager, dan Pengadilan Niaga dan

senior advisor di Pengadilan Tindak Dalam praktik

sejumlah lembaga, Pidana Korupsi, hukumnya, ia memberi

seperti Pusat Studi operasional awal KPK nasihat hukum kepada

Hukum dan Kebijakan dan Komisi Yudisial, berbagai perusahaan

Indonesia (PSHK), serta pembenahan nasional dan

Komisi Pemberantasan Pusat Pendidikan dan multinasional tentang

Korupsi (KPK), National Pelatihan Hakim. penyelesaian sengketa

Legal Reform Program Keterlibatannya dalam komersial, termasuk
mediasi, arbitrase, dan16
(NLRP), dan Australia penyusunan dan

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

litigasi di pengadilan. Ia berjudul “Finality and forum nasional dan

juga memberi nasihat Fallibility in the internasional, antara lain

dan mendampingi klien Indonesian Revision lokakarya atau seminar

tentang hukum dan System: Forging the internasional di Amerika

peraturan perundang- Middle Ground” Serikat, Australia,

undangan di Indonesia, mengelaborasi doktrin Belanda, dan Jepang.

termasuk hukum yang relevan bagi Binziad Kadafi adalah

administrasi negara dan penyempurnaan sistem penulis hukum yang

prosedur tata usaha peninjauan kembali di telah menelurkan

negara, hukum pidana Indonesia. beberapa buku, antara

dan hukum acara lain “Advokat Indonesia

pidana, serta hak-hak Selain pembelajaran Mencari Legitimasi”

hukum klien lainnya. Ia formalnya, ia juga yang menjadi salah satu

banyak dicari oleh mengikuti berbagai rujukan utama dalam

lembaga publik dan program pendidikan wacana mengenai

swasta untuk pengayaan profesional, profesi hukum di

mendapatkan nasihat seperti International Indonesia, serta bab
berjudul “The Small
tentang masalah tata Visitor Leadership

kelola, peraturan dan Program (IVLP) tentang Claims Court: An

kepatuhan, serta Sistem Peradilan Innovation in Judicial
Reform” dalam buku
perencanaan untuk Amerika Serikat yang “The Politics of Court

perubahan. diselenggarakan

Departemen Luar Reform: Judicial Change

Binziad Kadafi meraih Negeri Amerika Serikat and Legal Culture in

gelar sarjana hukum pada 2002, fellowship Indonesia”, yang

dari Fakultas Hukum tentang demokrasi, diterbitkan oleh

Universitas Indonesia. Ia pembangunan, dan Cambridge University

memperoleh gelar supremasi hukum di Press pada akhir 2019.

master hukum (LL.M.) Stanford University pada Ia juga telah

dari University of 2006, serta magang di mempublikasikan

Washington School of Pengadilan Federal berbagai artikel di jurnal

Law, Amerika Serikat, Australia pada 2012 dan hukum seperti Jurnal

melalui beasiswa 2014. Hukum Jentera serta

Fulbright. Ia Jurnal Hukum dan

menyelesaikan program Suami dari Sri Dini Pasar Modal, juga
Indarini ini juga
doktoral (PhD) di Tilburg mengajar di bidang ilmu media nasional seperti
hukum dasar di Sekolah
Law School, Belanda, Tinggi Hukum Indonesia Jakarta Post,
Jentera serta menjadi
pada Desember 2019 pembicara di berbagai Hukumonline, Kompas,

yang ia mulai pada dan Koran Tempo.

Januari 2015.

Disertasinya yang

17

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 12 Mei 1957
Jabatan : Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan

Kapasitas Hakim

Tamat dari STM Pembangunan Negeri Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini
Surabaya pada tahun 1979, Joko Sasmito adalah pengalihan organisasi, administrasi,
bergabung dengan Tentara Nasional dan finansial badan peradilan di bawah
Indonesia (TNI). Dalam rentang tahun 1980- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA
1985, sebagai Komandan Regu Batalyon RI). Sebelumnya, pembinaan Peradilan
Infanteri 512 Malang, ia terlibat dalam Militer berada di bawah Markas Besar TNI.
Operasi Timor-Timur. Terhitung sejak 1 September 2004, maka
organisasi, administrasi, dan finansial
Ayah dua orang puteri ini kemudian Peradilan Militer dialihkan ke MA RI.
berkesempatan meraih gelar Sarjana Hukum
di Perguruan Tinggi Hukum Militer Hukum Karena kemampuannya yang mumpuni,
pada tahun 1994. Kemudian di tahun 2000, pecinta olahraga bola voli dan tenis ini
ia melanjutkan kuliah S2 di Universitas ditunjuk menjadi salah satu Perwira
Airlangga jurusan Ilmu Hukum. Suami Menengah MA RI sejak tahun 2005-2006.
dari Titik Wahjuningsih ini kemudian Pria yang menetap di Gresik ini kemudian
menjadi Kataud Mahkamah Militer III-13 mengambil program S3 di Universitas
Madiun pada tahun 2000. Pada tahun itu Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM
pula, ia menjadi hakim militer di instansi pada tahun 2011. Bahkan di tahun 2010, ia
yang sama. mendapat beasiswa untuk mengikuti
Pelatihan Program Sandwich Like di
Amandemen UUD 1945 membawa University Leiden Belanda untuk
kepentingan disertasinya.
perubahan mendasar mengenai
Atas kinerja dan prestasinya, Ketua Majelis
penyelengaraan kekuasaan kehakiman, yang Hakim dalam Kasus Cebongan ini banyak18

diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

menerima penghargaan seperti Satya tidak mungkin. Dengan berusaha, berdoa
Lencana Bintang Kartika Eka Pakci Nararya dan berserah diri, Tuhan akan membuka
tahun 2005 dan Bintang Yudha Dharma jalan untuk mewujudkan mimpi kita”.
Nararya tahun 2010 dari Presiden RI. Terbukti, setelah menjadi Kepala Pengadilan
Militer I-06 Banjarmasin dan Wakil Kepala
Keuletan dan keteguhan terlihat dalam Pengadilan Militer II-08 Jakarta, ia menjadi
motto hidupnya, “Kita harus berani salah satu Anggota KY.
bermimpi, untuk mencapai sesuatu yang

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Tempat/Tanggal Lahir : Muarakati, 2 Desember 1964

Jabatan : Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan

Informasi

gelar Sarjana Hukum Keuletannya dalam

Prof. Amzulian Rifai, dari Fakultas Hukum menimba ilmu

S.H., LLM., Ph.D. Universitas Sriwijaya mengantarkannya

merupakan penerima Pelembang pada tahun menerima gelar

Bintang Jasa Utama dari 1988. Selanjutnya ia magister dari Melbourne

Presiden RI tahun 2020. mengabdi di University, Law School,

Sebelum menerima almamaternya tersebut Australia, pada tahun

penghargaan tersebut, sebagai dosen, bahkan 1995. Dilanjutkan

ia telah berkecimpung di pernah mendapat dengan meraih gelar

dunia pendidikan penghargaan sebagai Ph.D (S3) dari Monash

selama puluhan tahun. dosen teladan dari Univesity, Law School,

kampusnya pada tahun Australia, pada tahun

Perjalanan kariernya 1993. 2002. Terhitung sejak
dimulai sejak memiliki tahun 2005, ia menjadi19

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Guru Besar pada Wakil Ketua Dewan membuat ia
Pertimbangan
Fakultas Hukum Pendidikan Provinsi memperoleh
Sumatera Selatan pada
Universitas Sriwijaya. tahun 2013-2017. penghargaan dari

berbagai instansi, di

Sebagai dosen, ia aktif antaranya Kompas

menjadi pembicara di Gramedia Award (2019),

lebih dari 400 forum, Tidak hanya aktif Tokoh Inspiratif

baik di tingkat nasional sebagai dosen, ia juga Sumatera Selatan

maupun internasional aktif mengikuti (2017), Tanda

sejak tahun 1988. Tidak organisasi di tingkat Kehormatan

hanya sebagai nasional maupun Satyalencana Karya

pembicara, ia juga aktif internasional. Di Satya 20 Tahun (2012),

menulis berbagai artikel. antaranya sebagai dan lain-lain. Puncaknya

Setidaknya sudah lebih Ketua Umum DPP ia menerima Bintang

700 tulisannya yang Ikatan Sarjana Hukum Jasa Utama dari

dimuat di berbagai Indonesia-ISHI (2018- Presiden RI tahun 2020.

media. Kegigihannya 2023), Asosiasi

sebagai pendidik Pengajar Hukum Tata Setelah mengabdi lama

mengantarnya menjabat Negara/Hukum di dunia pendidikan,

sebagai Dekan Fakultas Administrasi Negara Se- pada tahun 2016 ia

Hukum Universitas Indonesia (Ketua terpilih sebagai Anggota

Sriwijaya dari tahun Sumatera Selatan), Ombudsman Republik

2009 hingga 2016. International Barrister Indonesia periode 2016-

Selain itu ia juga terpilih Association, Ketua 2021. Bahkan dipercaya

sebagai Sekretaris Himpunan Pengajar sebagai Ketua.

Senat Universitas Peneliti Indonesia di Selanjutnya ia terpilih

Sriwijaya dari tahun Australia, dan lain-lain. menjadi Anggota Komisi

2007 hingga 2015. Yudisial periode 2020-

Tidak hanya mengabdi Kepeduliannya terhadap 2025 mengisi
negara melalui keilmuan
di almamaternya saja, ia dan keahliannya, perwakilan unsur

juga sempat menjadi akademisi hukum.

20

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal
Sekretaris Jenderal: Arie Sudihar, S.H., M.Hum

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya
berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh
seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis
operasional kepada Komisi Yudisial.

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

a. Biro Rekrutmen, Bertugas d. Biro Perencanaan perlengkapan dan
dan Kepatuhan kerumahtanggaan di
Advokasi, dan melaksanakan Internal lingkungan Komisi
Kepala Biro Yudisial, serta kerja
Peningkatan penyiapan Perencanaan dan sama dan hubungan
Kepatuhan antar lembaga.
Kapasitas Hakim penyelenggaraan Internal: Jumain, SE

Kepala pemantauan dan

Biro Rekrutmen, pengawasan terhadap

Advokasi, dan perilaku hakim.

Peningkatan f. Pusat Analisis dan
Layanan Informasi
Kapasitas Hakim: c. Biro Investigasi Bertugas Kepala Pusat Analisis
dan Layanan
Untung Maha Kepala Biro melaksanakan Informasi: R. Adha
Pamekas, S.Kom.,
Gunadi, S.H., M.Si Investigasi: Handarbe penyusunan rencana M.Si.

ni Sayekti, S.H., M.H. dan program

Bertugas dukungan

melaksanakan Bertugas administratif dan

penyiapan melaksanakan teknis operasional,

penyelenggaraan penyiapan serta kepatuhan Bertugas

rekrutmen, advokasi, penyelenggaraan internal di lingkungan melaksanakan

peningkatan investigasi terhadap Sekretariat Jenderal. analisis dalam rangka

kapasitas, dan upaya laporan dugaan pelaksanaan

peningkatan pelanggaran Kode e. Biro Umum penelitian dan kajian
Kepala Biro Umum: Ir.
kesejahteraan hakim. Etik dan/atau Supriatna, MMSI. terhadap hakim,

Pedoman Perilaku putusan hakim, badan

b. Biro Pengawasan Hakim secara tertutup peradilan dan

Perilaku Hakim dan penyediaan Bertugas kelembagaan Komisi
melaksanakan
Plt. Kepala informasi rekam jejak administrasi Yudisial, serta
kepegawaian,
Biro Pengawasan Calon Hakim Agung keuangan, pengelolaan data dan
ketatausahaan,
Perilaku Hakim: Dr. dan Hakim Ad Hoc di layanan informasi,

Mulyadi, S.H., M.S.E. Mahkamah Agung. dan hubungan

masyarakat.

21

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Struktur Organisasi Komisi Yudisial

22

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Penghubung Komisi Yudisial

Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.
Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja
Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan
sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, antara lain:
1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara.
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan.
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur.
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur.
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat.
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan.
9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara.

10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat.
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur.

12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku.

23

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

I. Bentuk Logo

II. Ukuran Logo Arti

1. Skala 1:40
2. Font Arial Narrow, Ukuran Font 20

III. Arti/Makna Logo

No. Gambar Logo

Teks Komisi Yudisial yang melengkung berwarna hitam

1. mengartikan Komisi Yudisial yang berani, independen dan
transparan mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan

profesional.

Lingkaran dengan 7 pilar yang membentuk V (victory)
berwarna hitam dan gambar burung garuda menunjukkan
ketangguhan, komitmen dan kekompakan serta keterpaduan
2. 7 Anggota Komisi Yudisial yang dengan semangat Pancasila
bertekad mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan
profesional.

24

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Lingkaran berwarna hitam yang di dalamnya terdapat garis-

garis horizontal dan vertikal membentuk saringan yang rapat

dan halus berwarna kuning emas menggambarkan wewenang

3. dan tugas KY dalam melakukan seleksi secara ketat, efektif,
transparan, partisipatif dan akuntabel dalam rangka

mendapatkan kandidat calon hakim, calon hakim ad hoc dan

calon hakim agung yang adil, bijaksana, santun dan berahlak

mulia.

Padi berwarna emas dan kapas yang berwarna putih dengan
tangkai berwarna hijau menggambarkan upaya dan kesiapan
4. Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas dan
kesejahteraan hakim demi terwujudnya hakim yang
bermartabat, terhormat dan berperilaku mulia.

IV. Tata Warna Pembuatan Logo

1. Warna Hitam dengan kode warna (C:0, M:0, Y:0, K:100)
2. Warna Kuning Emas dengan kode warna (C:11, M:31, Y:82, K:0)
3. Warna Hijau dengan kode warna (C:100, M:0, Y:100, K:0)
4. Warna Putih dengan kode warna (C:0, M:0, Y:0, K:0)
5. Warna Merah dengan kode warna (C:0, M:100, Y:99, K:0)
6. Perbandingan Skala 1:4

25

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Tata Cara Laporan Masyarakat

1. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukkan kepada Ketua Komisi Yudisial

2. Mencantumkan identitas Pelapor, meliputi : nama, alamat dan nomor telepon yang bisa
dihubungi

3. Mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa), meliputi : nama,
alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi

4. Mencantumkan identitas terlapor, meliputi : nama, jabatan, instansidan / atau nomor perkara
jika terkait dengan putusan

5. Memuat pokok laporan, berisi hal penting / pokok pikiranyang akan dipelajari, diteliti/ditelaah
oleh Komisi Yudisial

6. Kronologis / Kasus Posisi, ditulis secara jelas dan singkattentang persoalan yang terjadi

7. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial

8. Lampiran laporan (kelengkapan data) :

a. Bukti Formal

✓ Fotokopi identitas Pelapor yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)

✓ Khusus Advokat melampirkan Fotokopi KTA (Kartu Tanda Advokat) yang masih
berlaku

✓ Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial (khusus
yang menggunakan kuasa)

b. Bukti Pendukung Materiil Data dan / atau fakta yang menguatkan laporan mengenai
dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:

✓ Fotokopi Salinan resmi putusan / penetapan yang dilaporkan (mengikuti tingkat
peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK)

✓ Video, audio visual, rekaman persidangan(apabila ada)

✓ Foto, kliping Koran (apabila ada)

✓ keterangan saksi secara tertulis di atas kertas bermaterai, minimal 2 (dua) orang
saksi (apabila ada)

9. Terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan :

✓ Alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi

✓ Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi

✓ Fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi) 26

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

✓ Fotokopi surat penetapan eksekusi
✓ Fotokopi surat teguran (aanmaning)
✓ Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi
✓ Fotokopi berita acara sita eksekusi
10. Laporan ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya

27

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Contoh Laporan/Pengaduan Masyarakat

Semarang, ……………………………………….

Hal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim Oleh Majelis Hakim dalam perkara……………………………………………….

Kepada Yth.
Ketua Komisi Yudisial RI
Di Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No Telp :

Selanjutnya disebut Pelapor

Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang
dilakukan (majelis hakim/hakim) pada Pengadilan:…………………………………dengan register perkara
nomor:………………………………….…………………………………dengan susunan majelis hakim sebagai berikut:

1. (Hakim Ketua)
2. (Hakim Anggota)
3. (Hakim Anggota)
Selanjutnya disebut Terlapor
Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik
Indonesia untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Hormat kami,

()

Lampiran: 28
1. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Pelapor atau kuasanya;
2. Surat Kuasa Khusus Melapor ke Komisi Yudisial (Pelapor menggunakan kuasa);
3. Fotokopi salinan putusan/penetapan (laporan terkait dengan putusan/penetapan);
4. Bukti-bukti pendukung lain terkait laporan(rekaman audio, surat pernyataan,dll).

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Contoh Surat Permohonan Pemantauan:

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun
Nomor: .......................
Lampiran: ....
Hal: Permohonan Pemantauan danPengawasan Persidangan pada perkara
Nomor: ......................................
Kepada Yth. Ketua Komisi Yudisial RI
Di _Jakarta
Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama: ............................................................................................................
Alamat:............................................................................................................
Pekerjaan: ......................................................................................................
No. Telepon: ..................................................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan perkara Nomor:
.........................................dengan susunan majelis hakim sebagai berikut:
1.........................................(Hakim Ketua)
2.........................................(Hakim Anggota)
3........................................(Hakim Anggota)
4...........................................(Panitera Pengganti)
Adapun yang menjadi dasar permohonan pemantauandan pengawasan persidanganiniadalah sebagai
berikut:
1. Bahwa (Pemohon menyebutkan identitas para pihak yang berperkara);
2. Bahwa (Pemohon menjelaskan kronologis singkat perkara);
3. Bahwa (Pemohon menyebutkan jadwal dan agenda persidangan);
4. Bahwa (Pemohondapat menyebutkan dugaan awal apabila ditemukan kejanggalan dalam proses
persidangandengan melampirkan bukti pendukung);
5. Bahwa (Pemohon menyampaikan alasan mengapa persidangan tersebut perlu dilakukan pemantauan
dan pengawasan persidangan);
6. Dst ..............................................
Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia
untuk dapat melakukan pemantauan dan pengawasan persidangan perkara a quo dalam rangka
menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim
Hormat kami,

Nama Pemohon

29

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN

I. Identitas Pemohon

1. Nama :

2. Alamat

a. Berdasarkan Kartu Identitas :

b. Surat Menyurat :

3. No. Telepon

a. Rumah/Kantor/Faksimili :

b. Pribadi/Handphone :

4. Email :

5. Kedudukan Dalam Perkara

a. Para Pihak Langsung : Penggugat Tergugat
Pemohon Termohon
Penutut Umum Terdakwa

b. Pihak Di Luar Perkara : Kuasa Hukum ______________________
Instansi/Lembaga Negara _____________
NGO/LSM ________________________
Lainnya ___________________________

II. Identitas Perkara : Tingkat Pertama
1. Pengadilan PN / PA / PTUN / Militer ________________

Tingkat Banding
PT / PTA / PTTUN / Militer Tinggi ________

Mahkamah Agung

2. No. Perkara : 30
3. Jadwal Persidangan :
4. Agenda Persidangan :
5. Ruang Sidang :
6. Majelis Hakim : 1.

7. Panitera Pengganti 2.
8. Para Pihak 3.
:
9. Kronologi Perkara (5w1h) : Penggugat / Tergugat ________________

Pemohon / Termohon ________________
Penutut Umum / Terdakwa ____________
:

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

10. Alasan Dilakukan Pemantauan :

Dugaan Pelanggaran KEPPH

A Tidak menghormati asas praduga tak bersalah.

B Memihak kepada salah satu pihak.

C Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk
mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

Menunjukan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan

D terhadap satu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan
kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas

dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan.

Bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat

E menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan

para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi

F Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang

Berkomunikasi dengan pihak yang berpekara di luar persidangan,, kecuali

G dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak

yang berperkara.

H Sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan
mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (not impartiality);

Tidak menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh,

I tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak

langsung dari pihak manapun.

Mengadili suatu perkara yang memiliki konflik kepentingan karena hubungan

J pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan (reasonable)

patut diduga mengandung konflik kepentingan.

Melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara,

K menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu

perkara di pengadilan.

l Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak
berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan

Dugaan Lain

A Berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih.

B Menjadi perhatian publik dan media.

C Menyangkut kepentingan banyak pihak/masyarakat luas.

D Memberi dampak pada kerugian negara.

E Menyangkunt isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai
hukum dan keadilan.

Hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih, sehingga

F dikhawatirkan berikutnya yang ditangani akan tercemar juga (sebagai early

warning system).

G Atas dasar rekam jejak hakim yang mengadili perkara.

31

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

Dugaan Kejanggalan Hakim Saat Proses Persidangan Maupun Diluar
Persidangan Menurut Pelapor

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial
Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemantauan persidangan perkara a quo dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(Semarang, 2021)
Pemohon,

()

Catatan: 32
⁕ Pengisian form menggunakan Bahasa Indonesia;
⁕ Beri tanda checklist ( ) pada kotak yang tersedia;
⁕ Alasan dilakukan pemantauan dapat dipilih lebih dari satu jawaban dengan cara

melingkari ( ) huruf pada kolom yang tersedia.

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

33

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”

34

“Mewujudkan Peradilan Bersih dengan Mengenal Penghubung Komisi
Yudisial”