MAJALAH PKY JATENG 2021

MAJALAH PKY JATENG 2021
VOLUME 2

DAFTAR ISI:
1. Kata Pengantar
2. Profil SDM Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah
3. Sejarah Komisi Yudisial
4. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial
5. Arti logo Komisi Yudisial
6. Pimpinan Komisi Yudisial 2020 s.d 2025
7. Tata cara laporan/pengaduan Masyarakat
8. Contoh Surat Laporan/pengaduan Masyarakat
9. Contoh Surat Permohonan Pemantauan Persidangan
10. Infografis Kinerja Komisi Yudisial 2020
11. Infografis Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah 2020
12. Mengenal Pengadilan-pengadilan di Kota Semarang
13. Kata Mutiara Hukum
14. Serba Serbi Hukum Acara Pidana
15. Pojok Sahabat Komisi Yudisial

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga
Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dapat menghadirkan tulisan sederhana dalam bentuk majalah.
Karya ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah pada
tahun 2020 dalam rangka diseminasi informasi terkait tugas dan fungsi Komisi Yudisial kepada
masyarakat luas agar public semakin paham mengenai kelembagaan Komisi Yudisial sekaligus peran dari
garda Komisi Yudisial yang ada didaerah.

Majalah ini direncanakan dapat terbit sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, sebagai langkah
awal publikasi, majalah perdana ini berisi mengenai sejarah Komisi Yudisial kemudian Penghubung
Komisi Yudisial didaerah sekaligus menggambarkan pimpinan KY maupun personel PKY Jawa Tengah.
Tidak lupa tugas pokok dan fungsi kelembagaan dan sisipan wawasan peradilan maupun khasanah
hukum untuk memperkaya muatan majalah PKY Jateng ini.

Kami menghaturkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang mendukung
dan membantu terbitnya majalah ini. Semoga sumbangsih kecil ini dapat memberi manfaat kepada
masyarakat dan pemerhati hukum. untuk menuju sebuah kesempurnaan, masukan dan saran dari para
pembaca budiman kami nantikan. Dan akhirnya selamat membaca

Profil Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah

Muhammad Farhan, S.Sy,.M.H (Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah)

Muhammad Farhan merupakan Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa
Tengah. Pria Kelahiran 2 Februari 1983 ini adalah anak nomor dua dari enam bersaudara. Lahir
sebagai anak petani dari desa tidak menyurutkan langkahnya untuk menggapai cita-citanya.
Pakde Farhan begitu sebutannya, mengawali pendidikan di MI Assyafiiyah Jatirejo, kemudian
berlanjut di SMP NU Suruh (lulus tahun 1999) dan SMA N 1 Suruh (lulus tahun 2002). Suami
dari Dewi Nurwahidah tersebut mendapatkan gelar sarjana Strata S1 dari IAIN Salatiga (lulus
tahun 2012), kemudian pada tahun 2018 mendapatkan gelar Magister Hukum dari Universitas
Semarang dengan hasil Cumlaude.

Sebelum mengabdi di lembaga Komisi Yudisial RI, ayah satu anak ini bekerja di Pengadilan
Agama Salatiga selama lima tahun. Kiprahnya dalam dunia hukum dimulai menjadi staf
kepaniteraan sebagai admin SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan
Agama) dan admin website Pengadilan Agama Salatiga yang pada puncaknya menorehkan
prestasi PA Salatiga menjadi juara 1 Nasional pengelolaan website untuk kategori Peradilan
Agama klas 1B pada tahun 2012.

Pria yang memiliki hobi touring tersebut awalnya bercita-cita menjadi dosen, pada akhir tahun
2013, Muhammad Farhan mulai bergabung dengan Komisi Yudisial dan bertugas sebagai
Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah. Mengawali tugas sebagai PIC administrasi
dan Advokasi hingga akhirnya pada tahun 2020 didapuk memimpin kantor Penghubung Komisi
Yudisial Jawa Tengah sebagai Koordinator.
Dalam upaya meningkatkan kemampuan diri, pemilik motto hidup “Teruslah menebar kebaikan
dan kemanfaatan untuk semua” ini seringkali mengikuti berbagai kegiatan baik sebagai peserta
maupun narasumber.

Siti Aliffah, SH (PIC Penerimaan Laporan Masyarakat PKY Jawa Tengah)

Dara kelahiran 18 Agustus 1993 silam memulai pendidikan di SD Candi 01-04 Semarang,
kemudian melanjutkan di SMPN 37 Semarang (lulus 2008) dan SMKN 2 Semarang (lulus 2011),
Pendidikan S-1 diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM), Jurusan
Hukum Pidana pada tahun 2015. Selanjutnya, saat ini sedang melanjutkan studi S2 Magister
Hukum di Universitas Semarang (USM).

Sebelum terpilih menjadi Anggota Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah (PKY
Jateng) pada akhir tahun 2019, Siti Aliffah memulai kariernya sebagai Staf HRD CV Saprotan
Utama Semarang pada tahun 2011 sampai tahun 2014. Kemampuan dalam dunia hukum dimulai
ketika bekerja di LRC KJHAM (Legal Resiurces Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi
Manusia), sebuah organisasi NGO (Non Government Organization) untuk memajukan nilai-nilai
dan prinsip keadilan jender dalam proses perumusan kebijakan dan selalu bekerja untuk
membangun, melindungi, dan meningkatkan hak asasi perempuan, LRC-KJHAM menyediakan
layanan bantuan hukum, support psikologi untuk perempuan dan anak-anak, juga fokus pada
pedidikan, penelitian, advokasi kebijakan dan pendokumentasian pelenggaran hak asasi manusia.
sebagai staf Bantuan Hukum sejak tahun 2015 sampai 2018.

Kiprah dan dedikasi Siti Aliffah dalam Melakukan pendampingan dan bantuan hukum yang
berkeadilan jender, sehingga kapasitas dan kompetensi dalam dunia hukum sudah tidak
diragukan lagi. Wanita yang memiliki hobi melakukan olahraga dan membaca ini juga seorang
Advokat. Dalam upaya meningkatkan kemampuan diri, pemilik motto hidup “Terus bergerak
mendorong peradilan yang bermartabat, bersih dan akuntabel” ini seringkali mengikuti berbagai
pelatihan baik sebagai peserta maupun narasumber. Saat ini di Penghubung Komisi Yudisial
Wilayah Jawa Tengah sebagai PIC Penerimaan Laporan Masyarakat (PLM).

Fadillah Ayu Ariyati, SH (PIC Administrasi dan Sosialisasi PKY Jawa Tengah)

Fadillah Ayu Ariyati merupakan perempuan kelahiran Semarang, 30 Maret 1993 ini mengawali
pendidikan di SD Kusuma Bakti Semarang (lulus tahun 2005), SMPN 36 Semarang (lulus tahun
2008) kemudian melanjutkan ke SMKN 2 Semarang dengan jurusan administrasi perkantoran.
Suami dari Candra ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Semarang (USM) pada
tahun 2016. Saat ini sedang melanjutkan studi pascasarjana Magister Hukum di Universitas
Semarang (USM).

Penyuka Makanan tradisional ini memulai karier sebagai admin Penjualan CV Trinitas
Semarang dari tahun 2012 sampai tahun 2016, persinggungan dengan dunia hukum dimulai
ketika menjadi staf Notaris Notaris PPAT Ny. ELLY Semarang selama satu tahun 2016 sampai
tahun 2017. Kemudian untuk menempa kemampuannya bekerja menjadi Auditor di PT.
Suryagita Nusaraya Semarang dari tahun 2017 sampai tahun 2018.

Selain menyanyi, Wanita yang biasa dipanggil Dila ini juga menyukai tantangan alam, Sebelum
akhirnya bergabung dengan Komisi Yudisial pada tahun 2019, pemilik motto hidup “berikhtiar
seoptimal mungkin dan untuk hasilnya berserah diri kepada Tuhan” ini juga terus mengasah
skill dan kemampuan melalui pelatihan dan diklat. Saat ini di Penghubung Komisi Yudisial
Wilayah Jawa Tengah, Fadillah Ayu Ariyati bertugas sebagai PIC Administrasi dan Sosialisasi.
Kiprah dan dedikasi Fadillah dalam hukum dan peradilan, sehingga kapasitas dan kompetensi
dalam dunia hukum sudah tidak diragukan lagi

Helmi Yan Harmiyanto, SH, MH (PIC Pengawasan dan Pemantauan PKY Jateng)

Helmi Yan Harmiyanto lahir di Tegal, 6 Mei 1982. Pendidikan dimulai di SD Plus 2 Tegal (lulus
tahun 1988) kemudian melanjutkan ke SMPN 7 Tegal (lulus tahun 1994) dan SMAN 1 Tegal
(lulus 1997). Pria berkacamata tersebut mengawali pengembaraan pendidikan hukum di
Universitas Wijaya Kusuma (UNWIKU) Purwokerto dan lulus pada tahun 2000, kemudian
melanjutkan pendidikan pascasarjana magister hukum di Universitas Jenderal Sudirman
(Unsoed) Purwokerto yang lulus pada tahun 2008.

Pria yang hobinya membaca dan naik gunung ini juga sarat dengan pengalaman organisasi dan
pergerakan, baik pada saat mahasiswa maupun setelah lulus terus mengerahkan tenaga dan
pikirannya untuk kemaslahatan rakyat kecil. Sebagai kader HMI yang militant telah membawa
karakter yang kritis dan responsive. Kemampuan dalam dunia hukum ditempa dipergerakan
organisasi massa, dan juga sebagai anggota tim advokat pada kantor pengacara law Office &
Associates.

Pada tahun 2019, pria yang disapa Helmi tersebut bergabung mengabdi pada lembaga Komisi
Yudisial yang ditempatkan sebagai Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah. Dengan
harapan dapat meningkatkan kerja-kerja lembaga pengawas hakim menjadi lebih optimal. Dan
dapat memberikan pelayanan terbaik untuk para pencari keadilan. Kiprah dan dedikasi Helmi
dalam Melakukan pendampingan dan bantuan hukum yang berkeadilan, sehingga kapasitas dan
kompetensi dalam dunia hukum sudah tidak diragukan lagi. Saat ini pria penyuka kopi ini
sebagai penanggung jawab bidang pemantauan dan pengawasan pada Penghubung Komisi
Yudisial Jawa Tengah.

Sejarah Komisi Yudisial

Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial (KY), pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat
digagas. Misalnya, Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan
terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan,
pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh
Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim,
serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.

Melalui Amendemen Ketiga Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001
disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat
pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang
muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.

Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial,
dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13
Agustus 2004.

Eksistensi lembaga negara ini semakin nyata setelah tujuh orang Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010
mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Agustus 2005. Sejak saat itu,
kehadiran Komisi Yudisial semakin nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Namun dalam perjalanan tugasnya, Komisi Yudisial mengalami dinamika. Antara lain pengujian terhadap Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah hakim agung. Melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim Mahkamah
Konstitusi tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon
tidak pernah mengajukannya.

Sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan wewenang Komisi Yudisial melalui putusannya yang keluar pada tahun
2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel
melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial sesuai harapan masyarakat. Salah satu
upayanya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Usaha tersebut membuahkan hasil
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan undang-undang ini berpengaruh terhadap penguatan wewenang
dan tugas Komisi Yudisial
Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain :
melakukan seleksi pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan
kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan
melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi
Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi checks and balances di bidang kekuasaan
kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Dibentuknya Komisi Yudisial:

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai
kebutuhan dan standar kelayakan.

2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Dasar Hukum Dibentuknya Komisi Yudisial

1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim
agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

WEWENANG

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai
wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada
DPR untuk mendapatkan persetujuan;

2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama

dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

(KEPPH).

TUGAS

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung
dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka
Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
c. Menetapkan calon hakim agung; dan
d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:
1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim;
c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim,
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan,
kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran
martabat hakim.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai
tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;

3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta
bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam
pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman
Perilaku Hakim oleh Hakim.

4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

KEANGGOTAAN

Komposisi keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas dua mantan hakim, dua orang
praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu anggota masyarakat. Anggota Komisi
Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang
merangkap Anggota). Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

SYARAT MENJADI ANGGOTA KOMISI YUDISIAL

1. Warga negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh

delapan) tahun pada saat proses pemilihan.
5. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman

di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
6. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia
7. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
8. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani.
9. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.
10. Melaporkan daftar kekayaan.

LARANGAN MERANGKAP JABATAN
Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan.
2. Hakim.
3. Advokat.
4. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta.
6. Pegawai negeri.
7. Pengurus partai politik.

Sumber: website Komisiyudisial.go.id

Profil Anggota Komisi Yudisial Periode 2020-2025

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 29 September 1968
Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI Paruh Waktu I Januari 2021 – Juni 2023
Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum merupakan Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY). Sebelum terpilih menjadi Ketua
Komisi Yudisial (KY) Paruh Waktu I Januari 2021 – Juni 2023, Mukti Fajar memulai
kariernya sebagai dosen sejak tahun 1995 di FH UMY. Selain itu, ia juga sempat
menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan
Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pendidikan S-1 diperolehnya dari
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, gelar Magister Hukum
diraihnya pada tahun 2001 dari Universitas Diponegoro. Kemudian ia memperoleh gelar
Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada 2009.
Staf ahli Rektor UMY ini juga memiliki pengalaman di bidang hukum yang mumpuni.
Tercatat, peraih penghargaan sebagai author with highly commended papers ini
menjadi arbiter di Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) MUI, asesor di Badan
Akreditasi Nasional, serta mitra bestari di sejumlah jurnal termasuk di Jurnal Yudisial.
Dalam upaya meningkatkan kemampuan diri, karya tulis dan makalahnya tersebar di
berbagai jurnal nasional dan internasional Salah satunya yang berjudul “Corporate
Social Responsibility Communication through Website in The Telecommunication
Industry: Analysis on Indonesia Telecommunication Companies”.

Drs. M. Taufiq HZ, M.HI
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Datar, 19 Februari 1955
Jabatan : Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Paruh Waktu I Januari 2021 – Juni 2023

Selama kurang lebih 32 tahun Drs. M. Taufiq HZ, M.HI menjadi Wakil Tuhan sebagai
pilihan profesi mulia. Sebelum menjadi hakim, ia pernah menjadi panitera pengganti di
Pengadilan Agama (PA) Sijunjung, hingga akhirnya menjadi hakim sejak 1988 sampai
dengan 1996. Kariernya perlahan mulai naik sejak ia menjabat sebagai Wakil Ketua di
PA Sinjunjung pada 1996 sampai 1998. Kemudian karena loyalitas dan prestasinya, ia
diangkat menjadi Ketua PA Sinjunjung pada 1998 sampai 2001.

Lulusan IAIN Imam Bonjol Padang ini kemudian berpindah tugas ke PA Padang
Panjang dengan jabatan yang sama sejak 2001 sampai 2004. Saat itulah ia meraiih
gelar Magister hukum Islam dari IAIN Imam Bonjol Padang pada 2003. Kemudian ia
menjadi Ketua PA Padang selama dua tahun yaitu 2004 sampai 2006.

Menjadi pengawas bagi para hakim sempat dijalaninya saat ia menjadi hakim tinggi
pengawas sejak 2006 sampai 2014. Kemudian ia ditempatkan di PTA Yogyakarta pada
2014 hingga 2015 sebagai Wakil Ketua dan Wakil PTA Surabaya pada 2015 – 2016.

Kariernya semakin meroket saat ia menjabat sebagai Ketua di PTA Pontianak (2016-
2017), Ketua PTA Medan (2017-2019), dan terakhir sebelum menjadi Wakil Ketua KY ia
menjadi Ketua PTA Jawa Barat.

Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 1 November 1956
Jabatan : Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

Sebelum menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) Periode 2020-2025 mewakili unsur
masyarakat, Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. mulai meniti karir sebagai PNS sejak
1982 pada Departemen Kehakiman (kini Kementerian Hukum dan HAM). Ia pernah
menjadi Kepala Sub Direktorat Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Ditjen Badan Peradilan
Umum dan TUN Departemen Kehakiman, sebelum kemudian menjabat sebagai
Direktur Tenaga Teknis, Ditjen Badan Peradilan Umum dan TUN di Mahkamah Agung
pada 2004-2011. Karernya semakin menanjak hingga pada 2012 ia diangkat menjadi
Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, hingga memasuki masa
pensiunnya di tahun 2017.

Perempuan yang tumbuh besar di Sleman, Yogyakarta ini merupakan alumni Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia (1981). Ia kemudian melanjutkan pendidikan Pasca
Sarjana di Universitas Krisna Dwipayana dan lulus tahun 2004.

Ibu tiga putra ini memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara
pada tahun 2017 dari Universitas Gajah Mada. Ia juga banyak mengikuti pelatihan di
dalam dan luar negeri. Baik dari Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung, Lembaga
Administrasi Negara, Diklat-Diklat Pembinaan Hakim di Denmark (2007), Australia dan
Italia (2008), Amerika Serikat (2010), Cina (2012), Swedia (2013), dan Afrika Selatan
(2015).

Atas kinerja dan prestasi di bidangnya, ia menerima Satya Lencana Karya Satya X
tahun 2001 dan Satya Lencana Karya Satya tahun 2015 dari Presiden RI.

Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Agustus 1964
Jabatan : Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

Sukma Violetta merupakan perempuan pertama yang menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY).
Perwakilan dari unsur anggota masyarakat ini tergerak menjadi Anggota KY karena melihat
potret buram peradilan di Indonesia yang menampilkan ketidakadilan bagi para pencari
keadilan. Perempuan kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1964 ini memperoleh gelar Sarjana Hukum
dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Kemudian ia memperoleh gelar LL.M dari
University of Nottingham, Inggris pada tahun 1997.

Ibu tiga anak ini memulai karier sebagai pengacara di LBH Jakarta-YLBHI pada tahun 1987-
1990, kemudian bergabung di Gani Djemat & Partners sejak tahun 1990 hingga tahun 1992. Ia
juga pernah menjadi konsultan Legislasi pada tahun 2002–2003 di Sekretariat DPR–RI.
Kemudian kariernya lebih banyak dihabiskan untuk upaya perbaikan peradilan di Indonesia.
Tercatat, istri dari Arsul Sani ini pernah menjadi konsultan Reformasi Hukum dan Peradilan di
Partnership for Governance Reform in Indonesia tahun 2003-2006. Ia juga sempat bergabung
menjadi Tim Ahli Menteri Lingkungan Hidup di tahun 2010–2014.

Sebelum akhirnya bergabung dengan KY, pemilik motto hidup “berikhtiar seoptimal mungkin
dan untuk hasilnya berserah diri kepada Tuhan” ini sempat memegang posisi sebagai
Koordinator Tim Asistensi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2006–2015.
Penelitian menjadi sesuatu yang menarik perhatian ibu tiga anak ini. Ia merupakan peneliti senior
di Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) sejak tahun 2006. Ia pernah mengikuti
pelatihan Enviromental Law Course for Indonesian Jurists pada tahun 1998 di Van Vollenhoven
Institute, Leiden, Belanda. Prestasi lainnya, ia pernah meraih penghargaan British Chevening
Awards 1996–1997 dari Foreign and Commonwealth, Inggris karena dianggap memiliki prestasi
dan kualitas kepemimpinan yang baik.

Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 September 1975
Jabatan : Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi,

Hukum, Penelitian dan Pengembangan

Binziad Kadafi mengisi keanggotaan Komisi Yudisial dari unsur praktisi
hukum. Sebelum bergabung dengan Komisi Yudisial, ia berpraktik hukum di Assegaf
Hamzah & Partners (AHP), salah satu firma hukum terbesar di Indonesia. Ia
sebelumnya bekerja sebagai peneliti hukum, senior manager, dan senior advisor di
sejumlah lembaga, seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), National Legal Reform Program (NLRP), dan Australia
Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Karena kiprahnya di lembaga-lembaga ini, ia
dikenal sebagai salah seorang pegiat kunci dalam upaya reformasi hukum dan
peradilan Indonesia.

Ia terlibat dalam reformasi penting seperti pembentukan Pengadilan Niaga dan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, operasional awal KPK dan Komisi Yudisial, serta
pembenahan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hakim. Keterlibatannya dalam
penyusunan dan implementasi cetak biru reformasi Mahkamah Agung menghasilkan
inovasi yang signifikan seperti pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa
gugatan sederhana, efisiensi manajemen perkara di Mahkamah Agung, serta efisiensi
penanganan perkara lalu lintas di pengadilan.

Dalam praktik hukumnya, ia memberi nasihat hukum kepada berbagai perusahaan
nasional dan multinasional tentang penyelesaian sengketa komersial, termasuk
mediasi, arbitrase, dan litigasi di pengadilan. Ia juga memberi nasihat dan mendampingi
klien tentang hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk hukum
administrasi negara dan prosedur tata usaha negara, hukum pidana dan hukum acara
pidana, serta hak-hak hukum klien lainnya. Ia banyak dicari oleh lembaga publik dan

swasta untuk mendapatkan nasihat tentang masalah tata kelola, peraturan dan
kepatuhan, serta perencanaan untuk perubahan.

Binziad Kadafi meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Ia memperoleh gelar master hukum (LL.M.) dari University of Washington School of
Law, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright. Ia menyelesaikan program doktoral
(PhD) di Tilburg Law School, Belanda, pada Desember 2019 yang ia mulai pada
Januari 2015. Disertasinya yang berjudul “Finality and Fallibility in the Indonesian
Revision System: Forging the Middle Ground” mengelaborasi doktrin yang relevan bagi
penyempurnaan sistem peninjauan kembali di Indonesia.

Selain pembelajaran formalnya, ia juga mengikuti berbagai program pendidikan
pengayaan profesional, seperti International Visitor Leadership Program (IVLP) tentang
Sistem Peradilan Amerika Serikat yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri
Amerika Serikat pada 2002, fellowship tentang demokrasi, pembangunan, dan
supremasi hukum di Stanford University pada 2006, serta magang di Pengadilan
Federal Australia pada 2012 dan 2014.

Suami dari Sri Dini Indarini ini juga mengajar di bidang ilmu hukum dasar di Sekolah
Tinggi Hukum Indonesia Jentera serta menjadi pembicara di berbagai forum nasional
dan internasional, antara lain lokakarya atau seminar internasional di Amerika Serikat,
Australia, Belanda, dan Jepang. Binziad Kadafi adalah penulis hukum yang telah
menelurkan beberapa buku, antara lain “Advokat Indonesia Mencari Legitimasi” yang
menjadi salah satu rujukan utama dalam wacana mengenai profesi hukum di Indonesia,
serta bab berjudul “The Small Claims Court: An Innovation in Judicial Reform” dalam
buku “The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia”,
yang diterbitkan oleh Cambridge University Press pada akhir 2019. Ia juga telah
mempublikasikan berbagai artikel di jurnal hukum seperti Jurnal Hukum Jentera serta
Jurnal Hukum dan Pasar Modal, juga media nasional seperti Jakarta Post,
Hukumonline, Kompas, dan Koran Tempo.

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 12 Mei 1957
Jabatan : Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas

Hakim

Tamat dari STM Pembangunan Negeri Surabaya pada tahun 1979, Joko Sasmito bergabung
dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam rentang tahun 1980-1985, sebagai Komandan
Regu Batalyon Infanteri 512 Malang, ia terlibat dalam Operasi Timor-Timur.

Ayah dua orang puteri ini kemudian berkesempatan meraih gelar Sarjana Hukum di Perguruan
Tinggi Hukum Militer Hukum pada tahun 1994. Kemudian di tahun 2000, ia melanjutkan kuliah
S2 di Universitas Airlangga jurusan Ilmu Hukum. Suami dari Titik Wahjuningsih ini kemudian
menjadi Kataud Mahkamah Militer III-13 Madiun pada tahun 2000. Pada tahun itu pula, ia
menjadi hakim militer di instansi yang sama.

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan
kehakiman, yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi,
administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA
RI). Sebelumnya, pembinaan Peradilan Militer berada di bawah Markas Besar TNI. Terhitung
sejak 1 September 2004, maka organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Militer dialihkan
ke MA RI.

Karena kemampuannya yang mumpuni, pecinta olahraga bola voli dan tenis ini ditunjuk menjadi
salah satu Perwira Menengah MA RI sejak tahun 2005-2006. Pria yang menetap di Gresik ini
kemudian mengambil program S3 di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM pada
tahun 2011. Bahkan di tahun 2010, ia mendapat beasiswa untuk mengikuti Pelatihan Program
Sandwich Like di University Leiden Belanda untuk kepentingan disertasinya.

Atas kinerja dan prestasinya, Ketua Majelis Hakim dalam Kasus Cebongan ini banyak menerima
penghargaan seperti Satya Lencana Bintang Kartika Eka Pakci Nararya tahun 2005 dan Bintang
Yudha Dharma Nararya tahun 2010 dari Presiden RI.
Keuletan dan keteguhan terlihat dalam motto hidupnya, “Kita harus berani bermimpi, untuk
mencapai sesuatu yang tidak mungkin. Dengan berusaha, berdoa dan berserah diri, Tuhan akan
membuka jalan untuk mewujudkan mimpi kita”. Terbukti, setelah menjadi Kepala Pengadilan
Militer I-06 Banjarmasin dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, ia menjadi salah
satu Anggota KY.

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Tempat/Tanggal Lahir : Muarakati, 2 Desember 1964
Jabatan : Anggota Komisi Yudisial RI / Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan

Informasi
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D. merupakan penerima Bintang Jasa Utama dari
Presiden RI tahun 2020. Sebelum menerima penghargaan tersebut, ia telah
berkecimpung di dunia pendidikan selama puluhan tahun.
Perjalanan kariernya dimulai sejak memiliki gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Pelembang pada tahun 1988. Selanjutnya ia mengabdi di
almamaternya tersebut sebagai dosen, bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai
dosen teladan dari kampusnya pada tahun 1993.
Keuletannya dalam menimba ilmu mengantarkannya menerima gelar magister dari
Melbourne University, Law School, Australia, pada tahun 1995. Dilanjutkan dengan
meraih gelar Ph.D (S3) dari Monash Univesity, Law School, Australia, pada tahun 2002.

Terhitung sejak tahun 2005, ia menjadi Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya.

Sebagai dosen, ia aktif menjadi pembicara di lebih dari 400 forum, baik di tingkat
nasional maupun internasional sejak tahun 1988. Tidak hanya sebagai pembicara, ia
juga aktif menulis berbagai artikel. Setidaknya sudah lebih 700 tulisannya yang dimuat
di berbagai media. Kegigihannya sebagai pendidik mengantarnya menjabat sebagai
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dari tahun 2009 hingga 2016. Selain itu ia
juga terpilih sebagai Sekretaris Senat Universitas Sriwijaya dari tahun 2007 hingga
2015. Tidak hanya mengabdi di almamaternya saja, ia juga sempat menjadi Wakil
Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013-
2017.

Tidak hanya aktif sebagai dosen, ia juga aktif mengikuti organisasi di tingkat nasional
maupun internasional. Di antaranya sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Hukum
Indonesia-ISHI (2018-2023), Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum
Administrasi Negara Se-Indonesia (Ketua Sumatera Selatan), International Barrister
Association, Ketua Himpunan Pengajar Peneliti Indonesia di Australia, dan lain-lain.

Kepeduliannya terhadap negara melalui keilmuan dan keahliannya, membuat ia
memperoleh penghargaan dari berbagai instansi, di antaranya Kompas Gramedia
Award (2019), Tokoh Inspiratif Sumatera Selatan (2017), Tanda Kehormatan
Satyalencana Karya Satya 20 Tahun (2012), dan lain-lain. Puncaknya ia
menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden RI tahun 2020.

Setelah mengabdi lama di dunia pendidikan, pada tahun 2016 ia terpilih sebagai
Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021. Bahkan dipercaya
sebagai Ketua. Selanjutnya ia terpilih menjadi Anggota Komisi Yudisial periode 2020-
2025 mengisi perwakilan unsur akademisi hukum.

Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal
Sekretaris Jenderal: Arie Sudihar, S.H., M.Hum

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya
berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh
seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis
operasional kepada Komisi Yudisial.

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

a. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim: Untung Maha Gunadi, S.H., M.Si

Bertugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya
peningkatan kesejahteraan hakim.

b. Biro Pengawasan Perilaku Hakim
Plt. Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim: Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.

Bertugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

c. Biro Investigasi
Kepala Biro Investigasi: Handarbeni Sayekti, S.H., M.H.

Bertugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak Calon Hakim Agung dan
Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.

d. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal: Jumain, SE

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, serta
kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

e. Biro Umum
Kepala Biro Umum: Ir. Supriatna, MMSI.

Bertugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan
di lingkungan Komisi Yudisial, serta kerja sama dan hubungan antar lembaga.

f. Pusat Analisis dan Layanan Informasi
Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi: R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si.

Bertugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim,
badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial, serta pengelolaan data dan layanan informasi, dan hubungan
masyarakat.

Struktur Organisasi Komisi Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah
sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan,
Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial
bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas
pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, antara lain:
1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara.
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan.
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah.
5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur.
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur.
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat.
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan.
9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara.
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat.
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur.
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku.

Logo Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

I. Bentuk Logo

II. Ukuran Logo Arti
1. Skala 1:40
2. Font Arial Narrow, Ukuran Font 20 Teks Komisi Yudisial yang melengkung berwarna hitam
mengartikan Komisi Yudisial yang berani, independen dan
III. Arti/Makna Logo transparan mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan
No. Gambar Logo profesional.

1.

Lingkaran dengan 7 pilar yang membentuk V (victory)

berwarna hitam dan gambar burung garuda menunjukkan

2. ketangguhan, komitmen dan kekompakan serta keterpaduan 7
Anggota Komisi Yudisial yang dengan semangat Pancasila

bertekad mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan

profesional.

Lingkaran berwarna hitam yang di dalamnya terdapat garis-
garis horizontal dan vertikal membentuk saringan yang rapat
dan halus berwarna kuning emas menggambarkan wewenang
dan tugas KY dalam melakukan seleksi secara ketat, efektif,
3. transparan, partisipatif dan akuntabel dalam rangka
mendapatkan kandidat calon hakim, calon hakim ad hoc dan
calon hakim agung yang adil, bijaksana, santun dan berahlak
mulia.

Padi berwarna emas dan kapas yang berwarna putih dengan
tangkai berwarna hijau menggambarkan upaya dan kesiapan
4. Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas dan
kesejahteraan hakim demi terwujudnya hakim yang
bermartabat, terhormat dan berperilaku mulia.

IV. Tata Warna Pembuatan Logo

1. Warna Hitam dengan kode warna (C:0, M:0, Y:0, K:100)
2. Warna Kuning Emas dengan kode warna (C:11, M:31, Y:82, K:0)
3. Warna Hijau dengan kode warna (C:100, M:0, Y:100, K:0)
4. Warna Putih dengan kode warna (C:0, M:0, Y:0, K:0)
5. Warna Merah dengan kode warna (C:0, M:100, Y:99, K:0)
6. Perbandingan Skala 1:4

TATA CARA LAPORAN MASYARAKAT

1. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukkan kepada Ketua Komisi Yudisial

2. Mencantumkan identitas Pelapor, meliputi : nama, alamat dan nomor telepon yang bisa
dihubungi

3. Mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa), meliputi : nama,
alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi

4. Mencantumkan identitas terlapor, meliputi : nama, jabatan, instansidan / atau nomor perkara
jika terkait dengan putusan

5. Memuat pokok laporan, berisi hal penting / pokok pikiranyang akan dipelajari, diteliti/ditelaah
oleh Komisi Yudisial

6. Kronologis / Kasus Posisi, ditulis secara jelas dan singkattentang persoalan yang terjadi

7. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial

8. Lampiran laporan (kelengkapan data) :

a. Bukti Formal

✓ Fotokopi identitas Pelapor yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)

✓ Khusus Advokat melampirkan Fotokopi KTA (Kartu Tanda Advokat) yang masih
berlaku

✓ Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial (khusus
yang menggunakan kuasa)

b. Bukti Pendukung Materiil Data dan / atau fakta yang menguatkan laporan mengenai
dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:

✓ Fotokopi Salinan resmi putusan / penetapan yang dilaporkan (mengikuti tingkat
peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK)

✓ Video, audio visual, rekaman persidangan(apabila ada)

✓ Foto, kliping Koran (apabila ada)

✓ keterangan saksi secara tertulis di atas kertas bermaterai, minimal 2 (dua) orang
saksi (apabila ada)

9. Terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan :

✓ Alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi

✓ Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi

✓ Fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi)

✓ Fotokopi surat penetapan eksekusi
✓ Fotokopi surat teguran (aanmaning)
✓ Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi
✓ Fotokopi berita acara sita eksekusi

10. Laporan ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya

Contoh laporan/pengaduan masyarakat

Semarang, ……………………………………….

Hal : Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim Oleh Majelis Hakim dalam perkara……………………………………………….

Kepada Yth.
Ketua Komisi Yudisial RI
Di Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No Telp :

Selanjutnya disebut Pelapor

Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang
dilakukan (majelis hakim/hakim) pada Pengadilan:…………………………………dengan register perkara
nomor:………………………………….…………………………………dengan susunan majelis hakim sebagai berikut:

1. (Hakim Ketua)
2. (Hakim Anggota)
3. (Hakim Anggota)
Selanjutnya disebut Terlapor
Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
Demikian laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik
Indonesia untuk dapat memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Hormat kami,

()

Lampiran:
1. Fotokopi KTP/Tanda Pengenal Pelapor atau kuasanya;
2. Surat Kuasa Khusus Melapor ke Komisi Yudisial (Pelapor menggunakan kuasa);
3. Fotokopi salinan putusan/penetapan (laporan terkait dengan putusan/penetapan);
4. Bukti-bukti pendukung lain terkait laporan(rekaman audio, surat pernyataan,dll).

Contoh surat permohonan pemantauan:

Nama Kota, Tgl Bln Tahun
Nomor: .......................
Lampiran: ....
Hal: Permohonan Pemantauan danPengawasan Persidangan pada perkara Nomor:
......................................
Kepada Yth. Ketua Komisi Yudisial RI
Di _Jakarta
Dengan hormat,Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama: .................................................................................
Alamat:............................................................................................................
Pekerjaan: .................................................................................
No. Telepon: ...........................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan perkara Nomor:
.........................................dengan susunan majelis hakim sebagai berikut:
1.........................................(Hakim Ketua)
2.........................................(Hakim Anggota)
3........................................(Hakim Anggota)
4...........................................(Panitera Pengganti)
Adapun yang menjadi dasar permohonan pemantauandan pengawasan persidanganiniadalah sebagai
berikut:
1.Bahwa (Pemohon menyebutkan identitas para pihak yang berperkara);
2.Bahwa (Pemohon menjelaskan kronologis singkat perkara);
3.Bahwa (Pemohon menyebutkan jadwal dan agenda persidangan);
4.Bahwa (Pemohondapat menyebutkan dugaan awal apabila ditemukan kejanggalan dalam proses
persidangandengan melampirkan bukti pendukung);
5.Bahwa (Pemohon menyampaikan alasan mengapa persidangan tersebut perlu dilakukan pemantauan
dan pengawasan persidangan);
6.Dst ..............................................

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia
untuk dapat melakukan pemantauan dan pengawasan persidangan perkara a quo dalam rangka
menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim
Hormat kami,

Nama Pemohon

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN

I. Identitas Pemohon

1. Nama :

2. Alamat

a. Berdasarkan Kartu Identitas :

b. Surat Menyurat :

3. No. Telepon

a. Rumah/Kantor/Faksimili :

b. Pribadi/Handphone :

4. Email :

5. Kedudukan Dalam Perkara

a. Para Pihak Langsung : Penggugat Tergugat
Pemohon Termohon
Penutut Umum Terdakwa

b. Pihak Di Luar Perkara : Kuasa Hukum ______________________
Instansi/Lembaga Negara _____________
NGO/LSM ________________________
Lainnya ___________________________

II. Identitas Perkara : Tingkat Pertama
1. Pengadilan PN / PA / PTUN / Militer ________________

2. No. Perkara Tingkat Banding
3. Jadwal Persidangan PT / PTA / PTTUN / Militer Tinggi ________
4. Agenda Persidangan
5. Ruang Sidang Mahkamah Agung
6. Majelis Hakim
:
7. Panitera Pengganti :
8. Para Pihak :
:
9. Kronologi Perkara (5w1h) : 1.

2.
3.
:
: Penggugat / Tergugat ________________

Pemohon / Termohon ________________
Penutut Umum / Terdakwa ____________
:

10. Alasan Dilakukan Pemantauan :

Dugaan Pelanggaran KEPPH

A Tidak menghormati asas praduga tak bersalah.

B Memihak kepada salah satu pihak.

C Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk
mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

Menunjukan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan

D terhadap satu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan
kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas

dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan.

Bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat

E menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan

para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi

F Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang

Berkomunikasi dengan pihak yang berpekara di luar persidangan,, kecuali

G dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak

yang berperkara.

H Sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan
mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (not impartiality);

Tidak menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh,

I tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak

langsung dari pihak manapun.

Mengadili suatu perkara yang memiliki konflik kepentingan karena hubungan

J pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan (reasonable)

patut diduga mengandung konflik kepentingan.

Melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara,

K menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu

perkara di pengadilan.

l Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak
berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan

Dugaan Lain

A Berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih.

B Menjadi perhatian publik dan media.

C Menyangkut kepentingan banyak pihak/masyarakat luas.

D Memberi dampak pada kerugian negara.

E Menyangkunt isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai
hukum dan keadilan.

Hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih, sehingga

F dikhawatirkan berikutnya yang ditangani akan tercemar juga (sebagai early

warning system).

G Atas dasar rekam jejak hakim yang mengadili perkara.

Dugaan Kejanggalan Hakim Saat Proses Persidangan Maupun Diluar
Persidangan Menurut Pelapor

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial
Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemantauan persidangan perkara a quo dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(Semarang, 2021)

Pemohon,

()

Catatan:
⁕ Pengisian form menggunakan Bahasa Indonesia;
⁕ Beri tanda checklist ( ) pada kotak yang tersedia;
⁕ Alasan dilakukan pemantauan dapat dipilih lebih dari satu jawaban dengan cara

melingkari ( ) huruf pada kolom yang tersedia.