lembaga hukum

2023

Tambahkan judul

Lembaga hukum

1.Annisa Nur Hasanah (01)
2.Nur Isna Akhiriya S (25)
3.Nur Rofi'Atus Safitri (26)
4.Rifki Ardianto (31)
5.Romadhonnal Musthofa (33)
6.Yusuf (36)

Daftar Isi

BAB 1 Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
c. Manfaat penulisan

BAB 2 Daftar isi

A. Pengertian lembaga hukum
B. Unsur-unsur hukum
c. Jenis- jenis hukum
D. Contoh lembaga hukum

BAB 3 Penutup
A. Kesimpulan

Pendahuluan

A. Latar belakang masalah

Di dalam sistem pergaulan hidup, secara prinsip manusia itu
diciptakan bebas dan sederajat. Akan tetapi dengan

kebebasan tersebut manusia tidak bisa berbuat sekehendak
hatinya terhadap manusia lainnya, karena ada batasan yang

tidak boleh dilanggarnya berkaitan dengan hidup dan
kehidupan manusia

B. Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian sistem hukum?
2. Bagaimana sistem hukum Nasional indonesia?
3. Apa Tujuan, Unsur-unsur dan jenis-jenis hukum?

C. Manfaat penulisan

1. Mengetahui lebih jauh tentang sebuah sistem hukum.
2. Mengetahui sistem hukum nasional Indonesia.

■ Pengertian Lembaga Hukum

Hukum adalah serangkaian aturan yang bertujuan untuk mengatur perbuatan maqnusia yang
bersifat lahiriah demi mencapai kedamaian (ketertiban dan ketentraman).

Lembaga hukum berarti sebuah lembaga yang memiliki kekuatan hukum dan bertugas
untuk menegakkan keadilan hukum di meja pengadilan. Ada beberapa lembaga penegak
hukum. Perlu ditekankan lagi, menegakkan hukum berarti bersifat objektif dan tidak pandang
bulu. Di mata hukum semua golongan masyarakat memiliki kedudukan sama. Berbeda dengan
yang hanya menjalankan, karena berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.
Berikut adalah lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia :

1. Kepolisian Negara RI
Lembaga yang pertama ini sudah sangat familiar dengan masyarakat karena

keberadaannya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kepolisian Negara RI biasanya
juga membantu keberlangsungan lembaga-lembaga pemerintahan lain. Contohnya mengawal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal lain yang membutuhkan bantuan
pengawalan hukum.

Di daerah, ada satuan kepolisian yang biasa disebut Satpol PP (Satuan Polisi Pamong
Praja). Satuan ini biasanya menegasi hukum dan ketertiban masyarakat agar kehidupan dalam
bermasyarakat di daerah tersebut tetap aman dan tentram.

Fungsi dari kepolisian tertulis dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia : Menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

2. Mahkamah Konstitusi
MK atau Mahkamah Konstitusi menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan.

Lembaga ini sangat berperan dalam penegakan hukum. Alasannya sederhana saja, meja
peradilan adalah ujung yang memutuskan suatu perkara akan ditindaklanjuti, terutama
persengketaan yang memang belum ada yurisprudensinya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang disahkan di bulan Agustus tahun mengatur
tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami siapa saja subjek dari Mahkamah Konstitusi,
silahkan simak uraian berikut :

Hakim Konstitusi
Hakim yaitu orang yang memiliki wewenang menghakimi suatu perkara. Hakim di
Mahkamah Konstitusi boleh menyandang jabatan selama dua periode, di mana setiap
periodenya memiliki jangka waktu 5 tahun. Ada 9 orang hakim konstitusi yang masing-
masing terdiri dari :
3 orang pilihan dari Mahkamah Agung (MA)
3 orang pilihan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3 orang pilihan dari Presiden
Ketua Mahkamah Konstitusi
Ketua Mahkamah Konstitusi adalah seseorang yang menjadi kepala dalam institusi
MK. Seorang Kepala MK dipilih oleh para hakim konstitusi untuk jabatan 3 tahun
lamanya.

3. Mahkamah Agung (MA)
MA yang mempunyai memiliki hirarki kedudukan tinggi dalam system peradilan di

Indonesia. Mahkamah Agung akan mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Ruang
lingkup Mahkamah Agung meliputi berbagai lingkup peradilan. Mulai dari lingkup
peradilan umum hingga militer. Dikarenakan kewenangannya yang melingkupi wilayah
kasasi, Mahkamah Agung juga berhak memberikan pertimbangan kepada Presiden
mengenai penjatuhan grasi dan rehabilitasi. Adapun alur susunan dalam tubuh
Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

Calon Hakim Agung
Para calon Hakim Agung adalah kandidat hasil usulan Komisi Yudisial (KY) kepada
DPR. Akan tetapi pengesahannya dilakukan oleh Presiden
Hakim Agung
Berisikan maksimal 60 orang anggota yang dapat diambil berdasarkan karir
kehakiman atau profesionalitas akademik.
Ketua Mahkamah Agung
Ketua Mahkamah Agung hanya berjumlah satu orang dari sekian anggota Hakim
Agung. Di samping itu, jabatan sebagai ketua dapat juga diusulkan oleh Presiden
langsung yang diambil dari kalangan professional

4. Pengadilan Militer
Ada beberapa tingkat di Pengadilan Militer. Sejatinya, pengadilan militer adalah

representasi kekuatan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pembentukannya
telah dipertimbangkan berdasarkan keamanan Negara. Lingkungan peradilan militer juga
diklasifikasikan berdasarkan tingkat, sebagaimana berikut :

Peradilan Militer tingkat A berada di kota tempat KODAM
Peradilan Militer tingkat B berada di kota tempat KOREM

Sementara itu, peradilan militer yang berjenjang memiliki hirarki sebagaimana berikut :
Pengadilan Militer Tinggi
Terdakwa dari pengadilan ini adalah para prajurit dengan pangkat di atas mayor. Ada 5
orang yang menjadi hakim dalam peradilan ini.
1 orang ketua
2 orang anggota
1 orang oditur militer tinggi (oditur memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan
kejaksaan di bidang penuntutan)
1 orang panitera
Pengadilan Militer Utama
Di sini, perkara-perkara yang telah dihasilkan dari pengadilan militer tinggi dan
dimintakan banding akan dilakukan. Singkatnya, pengadilan yang berada di bawah MA ini
merupakan lanjutan dari Pengadilan Tinggi Militer. Kedudukannya pun berada di ibukota
Negara Indonesia. Susunan anggota sebagai berikut :
1 orang ketua (pangkat minimal Brigjen atau Marsekal dan Laksamana Pertama)
2 orang anggota (pangkat minimal Kolonel)
1 orang panitera (pangkat Mayor – Kolonel)
Sebenarnya masih banyak jenis peradilan lain yang sesuai dengan ruang lingkup
masing-masing. Pakemnya adalah tingkat kedudukan lembaga peradilan sebagaimana
yang telah dijelaskan di atas. Misalkan saja pengadilan agama yang berkedudukan untuk
lingkungan agama di kota atau kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi agama
berkedudukan di provinsi.

♤ Tujuan lembaga hukum

1. Melindungi hak asasi setiap manusia.
2. Menciptakan kesejahteraan, ketenteraman, kenyamanan dalam kehidupan
3. Menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta.
4. Menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat.
5. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan

masyarakat.

6. Kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar-pribadi dan
ketenangan intern pribadi; Sebagai sarana penegak dalam proses
pembangunan.
7. Menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, kententeraman, serta
perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan
kebahagiaa.
8. Mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

◇ Unsur - unsur Hukum

1. Mengatur Tingkah Laku Masyarakat
Sebuah produk hukum harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi
mengatur interaksi dan hubungan antaranggota masyarakat di tempat hukum
tersebut berlaku.
2. Dibuat Badan Resmi yang Berwajib
Tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat
produk hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan
kesepakatan.
3. Peraturan Bersifat Memaksa
Sifat hukum yang memaksa ini membedakan hukum dengan norma lain yang
berlaku di dalam masyarakat. Sifat memaksa ini ditandai dengan adanya sanksi
bagi siapa pun yang melanggar hukum yang berlaku.
4. Sanksi Bersifat Tegas
Unsur terakhir dalam produk hukum adalah adanya sanksi yang tegas. Sanksi ini
diatur di dalam perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang telah
disepakati bersama. Sanksi bisa berupa penjara, denda, bahkan hukuman mati.

■ Jenis - jenis Hukum

1. Hukum Publik
Pengertian Hukum Publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum
antara warga Negara dengan Negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik
merupakan hukum yang mengatur masyarakat
Ada pun yang termasuk hukum publik ialah hukum pidana. Dalam hukum pidana tersebut
mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan jika diperlukan
masyarakat.
2. Hukum Privat
Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara
satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perorangan.
Sementara yang termasuk dalam hukum privat ialah hukum perdata. Hukum Perdata adalah
rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur satu dengan lainnya.
Dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara merupakan milik dirinya sendiri jadi
mereka berhak mempertahankan kehendak mereka sendiri.

Contoh

●》Lembaga Hukum Dimasyarakat

●》Penegak dan perlindungan hukum di indonesia

Kesimpulan

Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin
keadilan dan kedamaian adalah lembaga penegak
hukum wajib melakukan tindakan hukum demi
menciptakan supremasi hukum yang akan berbuah
pada keadilan di tengah masyarakat.

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum
adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat
yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa
adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum
lainnya seperti pembunuhan, penipuan dan lain
sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Fithriatus Shalihah, S.H,. M.H. 2017.Sosiologi Hukum.
Depok. PT RajaGrafindo Persada.

https://guruppkn.com/lembaga-penegak-hukum