KAMUS PPKN Travis.I / X3 / 26 BAB 1-4
KATA PENGANTAR: itu apa artinya? Gatau. Ini apa artinya? Gatau. Santai saja kalian datang ke kamus yang tepat. Di kamus ini, saya akan menjelaskan tentang semua definisi dari kata kata yang kalian susah pahami
BAB 1
BAB I D Dokuritsu Junbi Cosakai /do-ku-rit-su-jun-bi-co-sa-kai/ Dalam bahasa Indonesia adalah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia) Dokuritsu Junbi Inkai /do-ku-rit-su-jun-bi-in-kai/ Dalam bahasa Indonesia adalah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Ekaprasetya pancakarsa /e-ka-pra-se-tya-pan-ca-kar-sa/ Panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara di masa Orde Baru Grundnorm /Grund-norm/ Istilah yang dibangun oleh Hans Kelsen untuk menjelaskan mengenai salah satu hal yang ada dalam teori jenjang norma hukum (Stufentheorie) Hierarkis piramidal /hie-rar-kis-pi-ra-mi-dal/ Hubungan bertingkat dari sila-sila pancasila Identitas nasional Ideologi /ide·o·lo·gi/ 1 Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup 2 Cara berpikir seseorang atau suatu golongan 3 Paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik Disintegrasi /dis-in-te-gra-si/ 1 keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan; 2 Sebarang transformasi, baik spontan maupun terimbas oleh radiasi, yang dibarengi dengan pemancuran zarah atau foton E G H I Jawa Baru /ja-wa-ba-ru/ Majalah bikinan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia semasa Perang Dunia II sebagai instrumen propagandanya ke tengah masyarakat Indonesia untuk mendukung Jepang dalam perang di Asia-Pasifik Indoktrinasi /in·dok·tri·na·si/ Pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja; J Kausa Formalis Pancasila /kau-sa-for-ma-lis-pan-ca-si-la/ Bagaimana bentuk Pancasila dirumuskan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 K
BAB I Ketatanegaraan /ke-ta-ta-ne-ga-ra-an/ Tata cara atau aturan yang mengatur bagaimana negara diorganisasi konsensus /kon-sen-sus/ Kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara Liberalisme /li-be-ra-lis-me/ 1 Aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur); 2 usaha perjuangan menuju kebebasan Masohi /ma-so-hi/ Bentuk tolong-menolong (di Ambon); masori Menhir /men-hir/ Batu besar seperti tiang atau tugu, yang ditegakkan di atas tanah, hasil kebudayaan megalit, sebagai tanda peringatan dan lambang arwah nenek moyang L M Ompu Debata /om-pu-de-ba-ta/ Pandangan hidup bangsa dan bernegara Patriotisme /pat-ri-ot-is-me/ Sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; semangat cinta tanah air Mondial /mon-di-al/ Berkaitan dengan seluruh dunia Mukadimah /mu-ka-di-mah/ (Kata) Pendahuluan; Kata pengantar ( UUD 1945 ) O P Pengejawantahan /pe-nge-ja-wan-ta-han/ 1 penjelmaan (perwujudan, pelaksanaan, manifestasi) suatu posisi, kondisi, sikap, pendirian, dsb 2 Proses, cara, perbuatan mengejawantahkan; penjelmaan; perwujudan; manifestasi
BAB I Punden Berundak /pun-den-ber-un-dak/ Struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya Redaksi /re-dak-si/ 1 Badan (pada persuratkabaran) yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar dan sebagainya) 2 Cara dan gaya menyusun kata dalam kalimat Reog Ponorogo /re-og-po-no-ro-go/ Tarian tradisional di arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat dan mengandung unsur magis. Pragmatis /prag-ma-tis/ 1 Bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis; 2 Mengenai atau bersangkutan dengan pragmatisme R S Sambatan /sam-ba-tan/ 1 Pertolongan; bantuan 2 Hal tolongmenolong; 3 Orang yang menolong (membantu) untuk mengerjakan sesuatu; Standar Justifikasi /stan-dar-jus-ti-fi-ka-si/ suatu konsep adalah normatif jika itu adalah konsep tentang atau tergantung pada norma, atau kewajiban dan izin, yang terlibat dalam perilaku manusia Tindakan Kolektif /tin-da-kan-ko-lek-tif/ Sebuah tindakan yang dilakukan secara bersamaan di dalam suatu kelompok karena memiliki tujuan yang sama Tolotang /to-lo-tang/ Agama asli suku Bugis yang dianut mayoritas di beberapa wilayah dalam provinsi Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Sidenreng Rappang atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan Kabupaten Sidrap T Unifikasi /uni·fi·ka·si/ Hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan seragam U
BAB 2
BAB II A AICHR /a-i-c-h-r/ Sebuah badan Hak-Hak Asasi Manusia ASEAN yang diadopsi oleh para menteri luar negeri negara-negara anggota perhimpunan ASEAN pada tanggal 23 October 2009 Anarkistis /a-nar-kis-tis/ Bersifat anarki Asas Proporsionalitas /a-sas-pro-por-sio-na-li-tas/ Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara Constituere /cons-ti-tu-e-re/ Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara. C D Declaration of Rights /de-cla-ra-tion-of-rights/ Sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa Elected Officials /elec-ted-of-fi-ci-als/ Individu yang dipilih melalui proses pemilihan umum atau pemilihan khusus lainnya untuk menjabat dalam suatu jabatan pemerintahan atau wakil rakyat E Appointed Officials /ap-poin-ted-of-fi-cials/ Seseorang yang diangkat atau diberi tugas oleh pemerintah, lembaga, atau otoritas lainnya untuk menjalankan tanggung jawab atau tugas tertentu. F Falsafah /fal-sa-fah/ Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup; ICESCR /i-c-e-s-r/ Sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 December 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. I KNIP /k-n-i-p/ Sebuah lembaga yang dibentuk pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. K
BAB II L Konvensi /kon-ven-si/ 1 Permufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya) 2 Perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya 3 Konferensi tokoh masyarakat atau partai politik dengan tujuan khusus (memilih calon untuk pemilihan anggota DPR dan sebagainya) Lembaga Swadaya Masyarakat /lem-ba-ga-swa-da-ya-ma-sya-rakat/ sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan maupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya Komite /ko-mi-te/ Sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu (terutama dalam hubungan dengan pemerintahan); panitia M Machstaat /machstaat/ Politik jadi panglima dimana hukum menjadi alat mempertahankan kekuasaan yang tidak sejalan dengan pemerintah ( negara kekuasaan ) Martabat /mar-ta-bat/ Tingkat harkat kemanusiaan, harga diri; Mekanisme Hukum /me-ka-nis-me-hu-kum/ Proses atau langkahlangkah yang digunakan dalam sistem hukum untuk menegakkan dan melaksanakan hukum Meratifikasi /me-ra-ti-fi-ka-si/ Menandatangani dan mengesahkan (perjanjian dan sebagainya) Multitafsir /mul-ti-taf-sir/ Kemampuan atau kecenderungan untuk memberikan atau menerima interpretasi atau penafsiran yang beragam terhadap sesuatu, seperti teks, peristiwa, atau situasi tertentu P Panitia Hukum Dasar /pa-ni-ti-a-hu-kum-da-sar/ Lembaga yang dibentuk untuk menyusun naskah undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara Panitia Pembelaan Tanah Air /pa-ni-ti-a-pem-be-la-an-ta-nah-air/ Sebuah organisasi militer yang didirikan selama masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II
BAB II Pegawai Administrasi /pe-ga-wai-ad-mi-nis-tra-si/ Individu yang bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif dalam suatu organisasi atau lembaga Piagam Jakarta /pi-a-gam-ja-kar-ta/ Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Preambul /pre-am-bul/ Mukadimah; pendahuluan Prosperity and Welfare /pros-pe-ri-ty-and-wel-fare/ Dalam bahasa Indonesia (kemakmuran dan kesejahteraan) adalah dua konsep terkait yang sering dibicarakan dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik Psikososial /psi-ko-so-si-al/ Menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosinya R Prinsip Praduga /prin-sip-pra-du-ga/ Prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan sebaliknya dalam proses hukum yang adil dan terbuka. Restitusi /res-ti-tu-si/ 1 Ganti kerugian; pembayaran kembali 2 Penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa 3 Penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu Subordinate Legislation /sub-or-di-nate-le-gis-la-tion/ Proses di mana badan atau lembaga eksekutif, seperti departemen pemerintah atau otoritas lokal, menerima wewenang dari badan legislatif (parlemen) untuk membuat peraturan atau perundangundangan yang lebih rinci. Rechstaat /rechs-taat/ Sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman ( negara konstitusional ) S Verfassung /ver-fas-sung/ Dokumen atau aturan dasar yang mengatur tata cara pemerintahan suatu negara, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak dan kewajiban masing-masing. ( bahasa Jerman ) V
BAB 3
BAB III A Amalgamasi /amal-ga-ma-si/ Pengamal gaman Animisme /a-ni-mis-me/ Kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya) Barifola /ba-ri-fo-la/ Istilah dalam Bahasa Tidore, yang terdiri dari dua kata yaitu Bari dan Fola. Bari artinya gotong royong, dan Fola artinya rumah. B Berkecimpung /ber-ke-cim-pung/ 1 Bergerak (dalam); berurusan (dalam) 2 Bermain air dengan menepuk-nepuk air atau memukul-mukulkan kaki ke air sehingga berbunyi "pung-pung" (pada waktu mandi); 3 Berbunyi "pungpung" seperti air ditepuk Dinamisme /di-na-mis-me/ Kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup D Asiatik Mongoloid /a-si-a-tik-mo-ngo-loid/ Ras yang memiliki ciri-ciri berkulit warna kuning, mata sipit, dan berambut lurus. Ras ini tersebar di Cina, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina Etnis /et·nis/ Etnik E Diplomasi /dip-lo-ma-si/ 1 Urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain; 2 Urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negeri lain; 3 Pengetahuan dan kecakapan dalam hal perhubungan antara negara dan negara; 4 Kecakapan menggunakan pilihan kata yang tepat bagi keuntungan pihak yang bersangkutan (dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan sebagainya) F Fanatisme /fa·na·tis·me/ Keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya) Jamak /ja·mak/ Lazim; tidak aneh; lumrah; wajar J
BAB III Menjinjing /men-jin-jing/ Membawa sesuatu dengan posisi tangan ke bawah dan tidak terlalu erat memegangnya Jamak /ja·mak/ Lazim; tidak aneh; lumrah; wajar J M Kaukasoid /kau-ka-so-id/ Golongan manusia yang mempunyai ciri-ciri fisik tertentu, yaitu kulit pucat, tinggi badan sedang sampai jangkung, rambut lurus sampai berombak, badan biasanya berbulu, mata biru muda sampai coklat tua, hidung biasanya mancung K Lapisan Cendekiawan /la-pi-san-cen-di-ki-a-wan/ Orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, menggagas, serta mempertanyakan dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. L Kemajemukan /ke·ma·je·muk·an/ Keanekaragaman: Lesung /le·sung/ Lumpang kayu panjang (untuk menumbuk padi dan sebagainya) Khazanah /kha-za-nah/ 1 Barang milik; harta benda; kekayaan; 2 Kumpulan barang; perbendaharaan 3 Tempat menyimpan harta benda (kitab-kitab, barang berharga, dan sebagainya); Majemuk /ma-je-muk/ 1 Terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan 2 Mengenai penambahan bunga kepada pokok berdasarkan waktu dengan tujuan mendapatkan dasar baru untuk menghitung bunga berikutnya; M Malayan Mongoloid /ma-la-yan-mo-ngo-loid/ Rumpun yang memiliki ciriciri seperti warna kulit kuning kecoklatan, rambut hitam lurus atau bergelombang, dan mata tidak terlalu sipit. Matrilineal /mat-ri-li-ne-al/ Mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita
BAB III Melanesoid /me-la-ne-soid/ Kelompok atau golongan manusia yang berpenampilan hitam, Mitologi /mi-to-lo-gi/ Kelompok atau golongan manusia yang berpenampilan hitam, Negroid /ne-gro-id/ Orang dengan ciri-ciri jasmani Negro N Monyilo /mo-nyi-lo/ Nama tradisi menangkap ikan dengan perahu dan alat penerang berupa lampu petromaks Nyempolo /nyem-po-lo/ Gotong royong(bahasa paser) ciri khas masyarakat Paser yang sudah membudaya sejak nenek moyang mereka. P Mufakat /mu-fa-kat/ 1 Setuju; seia sekata; sepakat: 2 Persetujuan; kata sepakat: persetujuan bulat, mencapai persetujuan; 3 Pembicaraan; perundingan: 4 Berunding; berbicara dengan Patrilineal /pat-ri-li-ne-al/ Mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat pria saja, bapak Silimo /si-li-mo/ Singkatan dari "sistem lingkungan modis" (MODIS, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), yang merupakan instrumen pada satelit NASA yang digunakan untuk mengamati dan memantau Bumi dari angkasa Sintuwu Nosiolopale /sin-tu-wu-no-sio-lo-pa-le/ Kegiatan kerjasama dalam kekeluargaan di bidang pertanian S T Tan Hana Dharma Mangrwa /tan-ha-na-dhar-ma-mang-rwa/ (Berbedabeda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Semboyan ini menggambarkan kehidupan beragama umat Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan dengan damai. Tolaki /to-la-ki/ Suku yang mendiami nusantara yaitu letaknya di Sulawesi Tenggara
BAB 4
BAB IV A Apatride /apat-ri-de/ Tidak memiliki kewarganegaraan; tanpa kewarganegaraan Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas /a-sas-ke-war-ga-ne-gara-an-gan-da-ter-ba-tas/ Anak-anak hasil perkawinan campur yang memiliki orangtua dengan status kewarganegaraan berbeda, dan salah satunya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) Bela Negara /be-la-ne-ga-ra/ Sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. B Bipatride /bi-pa-tride/ Istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki status kewarganegaraan ganda Civicus /ci-vi-cus/ Sebuah aliansi global yang terdiri dari organisasiorganisasi dan aktivis-aktivis yang berfokus pada memperkuat aksi warga, melindungi hak-hak asasi manusia, dan meningkatkan ruang sipil di seluruh dunia C Asas Kewarganegaraan Tunggal /a-sas-ke-war-ga-ne-ga-ra-antung-gal/ Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. D Diingkari /di-ing-ka-ri/ Bentuk pasif dari kata dasar "ingkar, " yang dalam bahasa Indonesia berarti tidak mengakui, menolak, atau membantah sesuatu yang sebelumnya telah dikatakan atau dijanjikan. Etimologis /eti-mo-lo-gis/ Bersangkutan dengan etimologi atau dipandang dari sudut etimologi E Fakir /fa-kir/ 1 Orang yang sangat berkekurangan; orang yang terlalu miskin 2 Orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin; 3 Aku (bagi pengarang dalam syair dan sebagainya) F
BAB IV Firma /fir-ma/ Persekutuan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang bersama di bawah satu nama yang tiap pesertanya turut bertanggung jawab Hal Ihwal /hal-ih-wal/ Suatu keadaan yang dimana keadaan yang bahaya, memaksa, serta genting harus diterbitkannya suatu peraturan Ius Sanguinis /ius-sa-ngui-nis/ Penentuan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan H I Kesusilaan /ke-su-si-la-an/ 1 Perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; 2 Norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur; K Landasan konstitusional /lan-da-san-kons-ti-tu-sio-nal/ Untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam dasar hukum “mengingat” suatu peraturan perundang-undangan. Ius soli /ius-so-li/ Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Kondusif /kon-du-sif/ Memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung L Menwa /men-wa/ (Resimen Mahasiswa) Salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Landasan operasional /lan-da-san-o-pera-sio-nal/ Dasar hukum material yang memberi arah serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam mengelola sebuah negara. M Menyiratkan /me-nyi-rat-kan/ Menampakkan (menunjukkan, menggambarkan, dan sebagainya) hal-hal yang tersembunyi (di balik kata-kata, perilaku dan sebagainya)
BAB IV Multipatride /mul-ti-pa-tride/ Status bagi seseorang yang mempunyai kewarganegaraan lebih dari 2 (dua). Naturalisasi /na-tu-ra-li-sa-si/ 1 Pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 2 Gejala terjadinya penyesuaian diri tumbuhan yang didatangkan dari tempat lain dan menjadi anggota biasa masyarakat tumbuhan di tempat yang baru itu N Norma /nor-ma/ 1 Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima 2 Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu; Normatif /nor-ma-tif/ Berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku Polis /po-lis/ Secara harfiah artinya adalah kota dalam bahasa Yunani. Istilah tersebut juga dapat memiliki arti badan masyarakat P Political equality /po-li-ti-cal-e-qua-li-ty/ (kesetaraan politik) Keadaan ketika para anggota masyarakat berada pada kedudukan yang setara dalam hal kekuasaan atau pengaruh politik. Selaras /se-la-ras/ serasi, sesuai, sepadan S Stelsel aktif /stel-sel-ak-tif/ Istilah yang digunakan dalam konteks kebijakan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya terkait dengan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel yang diterapkan pada abad ke-19. Stelsel aktif merujuk pada kebijakan yang mewajibkan penduduk pribumi untuk menanam tanaman komersial tertentu yang ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti kopi, teh, gula, dan nila, di lahan mereka Stelsel pasif /stel-sel-pa-sif/ Kebalikan dari stelsel aktif dalam konteks kebijakan kolonial. Jika stelsel aktif melibatkan campur tangan langsung dan pengaturan yang ketat dari pemerintah kolonial terhadap produksi pertanian, maka stelsel pasif lebih bersifat laissez-faire atau kurang interventif Substantif /subs-tan-tif/ Substantif dalam linguistik merujuk pada kata benda. Substantif dalam konteks hukum merujuk pada hukum substantif, yaitu bagian dari hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum itu sendiri. Dalam penggunaan umum, sesuatu yang "substantif" berarti sesuatu yang penting, mendasar, atau memiliki substansi Yuridis /yu-di-ris/ Dalam konteks hukum, "yuridis" mengacu pada aspek-aspek hukum yang terlibat dalam suatu masalah atau kasus. Misalnya, analisis yuridis berarti analisis yang didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pendekatan yuridis adalah metode analisis atau cara berpikir yang fokus pada aspek hukum dari suatu isu. Dokumen yuridis adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum atau relevansi hukum, seperti kontrak, peraturan, keputusan pengadilan, dan undang-undang. Pertimbangan yuridis merujuk pada pertimbangan yang didasarkan pada hukum. Misalnya, dalam membuat keputusan, hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis dari kasus yang dihadapinya. Y
DAFTAR PUSTAKA SUMBER : KBBI Oxford Dictionary