Buku Saku SMAP 2021 Rev 01

Rev 01

UP MUARA KARANG

Q&A DIGITAL POCKET

Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan

PT PJB UP Muara Karang
2021

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

Q&A DIGITAL POCKET

PROGRAM ANTI PENYUAPAN PT PJB UP MUARA KARANG

Q&A ( Question and Answer ) Digital Pocet ini berisi tentang pertanyaan-pertanyan terkait
program anti penyuapan yang diimplementasikan di PT PJB UP Muara Karang.

Q&A secara garis besar berisi tentang :

1. Gratifikasi;
2. Whistleblowing System (WBS );
3. Fraud Risk Assesment ( FRA);
4. Aplikasi Compliance Online System (COS);
5. Benturan Kepentingan atau Conflict of Interest;
6. Implementasi ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ( SMAP ) beserta

lampiran.

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

I. GRATIFIKASI

1. Q : Apakah yang Saudara ketahui tentang gratifikasi?

A : Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas berupa pemberian
uang, barang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata
yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri baik menggunakan
sarana elektronik dan tanpa sarana elektronik

2. Q : Sikap pertama yang dilakukan jika Insan PJB - termasuk di dalamnya karyawan/ti
UP Muara Karang – saat menerima gratifikasi adalah…

A : Menolak dan melaporkan ke Unit Pengendali Gratifikasi Unit/ Pusat.
Dengan melaporkan grafifikasi, maka pelapor bebas dari sanksi
hukuman

3. Q : Gratifikasi dibagi menjadi berapa macam dan berikan penjelasan!
A : Gratifikasi dibagi menjadi 3 yaitu,
a. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan
Jika gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan berlawanan
dengan tugas. Penerimaan dari pihak lain yang berkaitan dengan
jabatan insan PJB dan diperoleh dengan cara yang tidak sah.
Misalnya diluar perjanjian, kontrak, dan kesepakatan antara kedua
belah pihak.
b. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan
Jika gratifikasi berlaku umum , tidak bertentangan dengan
perundang-undangan, dipandang sebagi bentuk keramahtamahan
/penghormatan dalam hubungan social dalam Batasan nilai yang
wajar dan serta pemberian dalam ranah adat istiadat, kebiasaan dan
norma dalam masyarakat dengan Batasan yang wajar.
c. Gratifikasi terkait kedinasan

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

Jika gratifikasi ditujukan kepada perusahaan , bukan kepada insan
PJB yang mewakili perusahaan. Misalnya gratifikasi berupa
penghargaan lomba/kompetisi atas nama unit/perusahaan.

4 Q : Siapakah yang berperan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi di PT PJB dan unit?
A : Bidang Kepatuhan PT PJB dan Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan unit

5 Q : Jika Saudara menerima pemberian dari pihak ketiga berupa barang di luar kontrak/ scope
pekerjaan yang disepakati, apa yang harus Saudara lakukan?

A : a. Menolak dan melaporkan ke UPG pusat/unit
b. Menerima namun melaporkan ke UPG pusat/unit

6. Q : Pelaporan gratifikasi bisa dilakukan melalui channel apa saja?
A : Lapor ke Unit Pengendali Gratifikasi Unit/ Pusat dan mengisi aplikasi COS

7. Q : Kebijakan anti gratifikasi diatur dalam dokumen apa saja?
A : 1. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No
005.K/021/DIR/2017 dan No 013.K/DK-PJB/2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PJB
2. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor
002.K/021/DIR/2020 dan Nomor 003.K/DK-PJB/2020 tentang Kebijakan
Anti Fraud di Lingkungan PT PJB
3. Perdir Nomor 049.P/019/DIR/2020 tentang Penerapan GRC di Lingkungan
PT PJB
4. Kepdir No 017.K/020/DIR/2020 tentang Kebijakan Sistem Manajemen
Terintegrasi poin 8

8. Q : Dari beberapa kondisi ini, apakah kejadian pemberian tersebut termasuk gratifikasi?
a. Memperoleh makanan dari rekanan sebagai ucapan terima kasih karena rekanan
berhasil memasok barang jasa di unit

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

b. Memperoleh seminar kit dari vendor saat presentasi produk dan semua peserta
memperoleh barang yang sama disertai logo perusahaan vendor
c. Memperoleh tambahan barang cuma-cuma di luar scope kontrak dan bersifat gratis
dengan alasan membantu operasional unit
d. Iuran duka cita kepada keluarga karyawan kurang dari Rp 1.000.000 /orang dalam
setiap pemberian
e. Memperoleh uang saku dari vendor saat training pengoperasian peralatan namun
scope training sebelumnya sudah masuk dalam kontrak

A: a. Termasuk gratifikasi dan wajib dilaporkan ke UPG terkait larangan
gratifikasi saat proses pengadaan barang jasa
b. Tidak perlu dilaporkan, karena pemberian bersifat umum dan wajar atas
suatu kegiatan, diterima oleh seluruh peserta dan disertai logo perusahaan
penyelenggara kegiatan
c. Termasuk gratifikasi dan wajib dilaporkan ke UPG terkait larangan
gratifikasi di luar scope kontrak pengadaan barang jasa
d. Tidak wajib dilaporkan, karena sudah diatur batas maksimal untuk acara
dalam ranah adat istiadat maksimal Rp 1.000.000/orang setiap pemberian
e. Termasuk gratifikasi dan wajib dilaporkan ke UPG terkait larangan
gratifikasi di luar scope kontrak dan tidak boleh ada pembiayaan ganda

II. WHISTLEBLOWING SYSTEM ( WBS )

1. Q : Apakah pengertian Whistleblowing System ( WBS )
A : Sistem pelaporan pelanggaran untuk mendeteksi dan menurunkan berbagai tindakan
pelanggaran yang dilakukan karyawan dan manajemen yang dilaporkan oleh stakeholder

2. Q : Pelaporan WBS bisa dilakukan melalui channel apa saja?
A : Kotak pengaduan WBS, email, web PJB, surat menyurat, telpon/SMS / Whatsapp

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

3. Q : Jika terdapat aduan WBS, pelaporan selanjutnya seperti apa?
A : Pelapor melapor dengan saluran pengaduan WBS → Komite WBS PJB mereview dan
menganalisa kecukupan bukti pendukung atas Laporan → Tindak lanjut :
1). Jika terindikasi maka dilakukan audit investigasi dari SPI dan jika diperlukan audit dari
investigator eksternal
2) Jika tidak terindikasi diberikan CMC atau teguran
Poin yang direview Komite WBS : Pihak terlapor dan kerugian

4. Q : Kegiatan apa saja yang dapat dilaporkan melalui WBS?
A : 1). Benturan kepentingan
2). Korupsi
3). Kecurangan
4). Pencurian/penggelapan
5). Pelanggaran proses pengadaan barang jasa
6). Penyalahgunaan jabatan/kewenangan
7). Suap/gratifikasi

5. Q : Di mana sejak letak kotak pengaduan WBS UP Muara Karang saat ini?
A : 1. Lift Gedung administrasi
2. Gedung administrasi lama ( PLTU)
3. Gedung administrasi Blok 3
4. Gudang Utama

6. Q : Siapa yang bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan kotak pengaduan WBS di unit?
A : Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Pengecekan kotak pengaduan dilakukan bulanan jika
terdapat aduan, maka akan diteruskan ke sekretaris WBS PJB untuk diproses lebih lanjut.

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

7. Q : Kebijakan WBS di PJB diatur dalam dokumen apa saja?
A : 1. Kepdir No 020.K/020/DIR/2020 tentang Pembentukan Komite Pengelola Pengaduan
Pelanggaran ( Whistleblowing System ) PT PJB
2. UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

III. FRAUD RISK ASSESSMENT ( FRA)

1. Q : Apakah yang dimaksud tindakan fraud/kecurangan ?
A : Fraud adalah segala tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan, yang dapat
merugikan Perusahaan dan/atau pihak lain di lingkungan Perusahaan.

2. Q : Apakah yang dimaksud dengan bribery /penyuapan?
A : Menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak
semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak
langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai
bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait
kinerja dari tugas orang tersebut.

3. Q : Apakah Fraud Risk Assessment itu?
A : Proses identifikasi, analisis, review dan evaluasi kerentanan organisasi dalam menghadapi risiko
fraud

4. Q : Apakah yang dimaksud Pengelolaan Risiko Kecurangan (Fraud) ?
A : Tindakan mendiagnosa, mendeteksi dan merespon potensi risiko fraud yang akan dihadapi.

5. Q : Apakah yang dimaksud dengan Red Flags dalam fraud?
A : Petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan
merupakan tanda-tanda bahwa Fraud terjadi.

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

6. Q : Bagaimana alur penyusunan FRA di UP Muara Karang

A: 1. Pada akhir tahun di periode sebelumnya sampai awal tahun berjalan, bidang MRK

melakukan sounding ke bidang-bidang yang memiliki potensi terjadinya fraud.

Pertimbangannya adalah bidang tersebut mengelola RKAU atau yang berhubungan

dengan pihak ketiga atau bidang yang personelnya pernah melaporkan kejadian

gratifikasi.

2. Informasi risiko fraud dari bidang-bidang diinputkan dalam 1 Scorecard Fraud Risk di

aplikasi I-CARE dengan level risiko inheren di atas rendah berdasarkan diskusi dengan

bidang.

3. Progres mitigasi , evidence maupun level risiko dikonfirmasi bidang MRK ke bidang-

bidang yang menjadi PIC mitigasi dan membantu input ke dalam aplikasi I-CARE

IV. COMPLIANCE ONLINE SYSTEM (COS )

1. Q : Apakah alamat aplikasi Compliance Online System ( COS) yang rutin diakses karyawan PJB?
A : http://cos.ptpjb.com

2. Q : Apa saja tugas karyawan terkait adanya aplikasi COS ini?
A : 1. Media respon seluruh karyawan PJB atas konfirmasi kejadian penerimaan gratifikasi,
penolakan gratifikasi dan konflik kepentingan bulanan
2. Media pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi yang dialami karyawan.

3. Q : Apa saja yang perlu direspon saat pengisian Compliance Online System (COS) bulanan oleh
karyawan?

A : Penerimaan/penolakan gratifikasi dan benturan kepentingan/ Conflict of Interest serta tidak
mengalami kondisi keduanya

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

4. Q : Media apa saja yang digunakan untuk merespon konfirmasi COS bulanan?
A : 1. Blasting email COS bulanan (tanggal 7 ) di email korporat masing-masing karyawan
2. Akses web http://cos.ptpjb.com/public.

5. Q : Jika karyawan mengalami penerimaan/penolakan gratifikasi dan akan dilaporkan melalui aplikasi
COS, Langkah selanjutnya dalam proses pelaporan adalah…..

A : 1. Segera mengisi kronologi kejadian Penerimaan atau Penolakan Gratifikasi yang Dialami di
aplikasi COS
2. Menyampaikan bukti fisik Penerimaan atau Penolakan Gratifikasi kepada UPG Unit ( Bidang
Manajemen Risiko dan Kepatuhan)
3. Bidang MRK unit berkoordinasi dengan UPG pusat terkait proges pelaporan sampai terbit
Surat Penetapan Barang Gratifikasi KPK atau Surat Apresiasi dari KPK
4. Bidang MRK segera menyetorkan barang gratifikasi ke KPK dan menerima tanda terima
barang gratifikasi

V. BENTURAN KEPENTINGAN / CONFLICT OF INTEREST

1. Q : Sumber-sumber benturan kepentingan di antaranya …
A : 1. Penyalahgunaan wewenang
2. Perangkapan jabatan
3. Memanfaatkan hubungan afiliasi (hub darah, perkawinan/ kekerabatan)
4. Penerimaan Gratifikasi
5. Memanfaatkan kelemahan organisasi (aturan, struktur & budaya)
6. Memanfaatkan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi
7. Memanfaatkan hubungan korporasi antar perusahaan & AP/perusahaan terafiliasi

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

8. Kepemilikan asset (saham, obligasi, asset lain)

2. Q : Jenis benturan kepentingan yaitu…
A : 1. Potensial : Dimasa mendatang insan perusahaan dipengaruhi Kepentingan
pribadi/kelompok ketika hendak melaksanakan tugas;
2. Aktual : Saat ini insan perusahaan dipengaruhi kepentingan pribadi/ kelompok ketika
hendak melaksanakan tugas;
3. Dipersepsikan : Saat ini insan perusahaan dalam posisi dipersepsikan memiliki kepentingan
pribadi/kelompok Ketika hendak melaksanakan tugas.

3. Q : Penanganan benturan kepentingan yaitu…
A : 1. Insan perusahaan membuat surat pernyataan dan melaporkan ke atasan langsung dengan
tembusan bidang Kepatuhan
2. Atasan langsung memilih tindakan penanganan
3. Bidang Kepatuhan memonitoring benturan kepentingan dan tindak lanjut penanganan

VI. SNI ISO 37001: 2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

1. Q : Apakah sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT PJB dan UP Muara Karang?
A : Sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PJB dan unit usaha di bawahnya adalah sama,
yaitu :
1. Mempertahankan sertifikasi ISO 37001: 2016
2. Zero tolerance terhadap fraud

2. Q : Kapankah PT PJB memperoleh sertifikasi ISO 37001: 2016?
A : Tanggal 6 Agustus 2020 dan berakhir 5 Agustus 2023

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

LAMPIRAN
SERTIFIKAT ISO 37001 : 2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

PT PJB

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI ( PJB -IMS)

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

UNTUK ISO 37001 SMAP

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG
Penekanan pada kebijakan nomor 8 tentang anti bribery,

LOKASI KOTAK PENGADUAN WBS

Gedung Administrasi PLTU Lift Gedung Adminitrasi

Gudang Utama Gedung administrasi Blok 3

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

CHANNEL PENGADUAN WBS

ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

BENTUK VISUAL MANAJEMEN LARANGAN GRATIFIKASI

UP MUARA KARANG

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

FRAUD RISK ASSESSMENT UP MUARA KARANG TAHUN 2021

(IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD)

8 RISIKO FRAUD DENGAN LEVEL RISIKO INHEREN DI ATAS RENDAH )

No Bidang Statemen Penyebab Dampak Level Level Level Mitigasi Capaian Bukti/

t Risiko Risiko Risiko Risiko Progres evidence

Inheren Actual Target Mitigasi (Scan,

Dokumentasi,

dll)

1 Pengada Rekayasa 1. Adanya Dampak C2/ B2/ B2/ 1. HPE dan 1. HPE dan 1.HPS Jasa

an proses Intervensi pelayanan Moderat Rendah Rendah HPS disusun HPS kebersihan

pengadaa dari atasan adalah oleh disusun water intake

n (Mark 2. Kurangnya gangguan perencana oleh PLTU 24

up harga integritas berdampa pengadaan perencan Tahun 2021,

satuan 3. Kurangnya k pada dengan a HPS Water

dan referensi pengenaa berbagai pengada intake

volume di harga n sumber an PLTGU Blok 2

luar dalam hukuman tidak hanya dengan 2. Capture

kewajaran penyusuna disiplin berdasarka hitungan Pengadaan

pada n pegawai n informasi sendiri Material

penyusun perkiraan klasifikasi dari user dari Modifikasi

an HPE anggaran sedang 2. Pengemban perencan Line SWTP di

dan HPS ) 4. Sistem gan aplikasi a web e-proc,

untuk tidak web E-Proc pengada tampilan

mendapat sempurna UP MKR an dari aplikasi Web

kan misalnya untuk berbagai E-Proc,

keuntung ketergant meminimal sumber Capture

an pribadi ungan kan kontak (100%) pengadaan

/ pencarian dengan 2. untuk metering

supplier meminim listrik di web

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

kelompok IH dari alkan e-proc,
tertentu user kontak capture
5. Pemilik dengan pengadaan
lisensi banyak minyak
internasio rekanan pelumas di
nal hanya bisa web e-proc
memberik dipakai
an hak jual fasilitas
di meng-
Indonesia upload
hanya informasi
kepada harga
agen diweb e-
tunggalny proc
a saja sehingga
6. Mengguna tidak
kan usulan memerlu
RAB user kan
saja kontak
sebagai satu per
dasar satu
penyusuna dengan
n HPE rekanann
program ya untuk
7. Belum minta IH
adanya karena
standarisa untuk
si RKS pengumu
untuk man
peralatan/ terhadap
pekerjaan pengada
yang an apa
dimaksud saja yang

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

8. Kepercaya sedang

an atasan berlangs

kepada ung bisa

bawahan dilihat di

untuk web

melakukan eproc

proses (100%)

usulan

permintaa

n

9. Kerjasama

level staf

lintas

bidang

untuk

memperol

eh

keuntunga

n yang

sama

2 Pemeliha Penyusuna 1. Belum adanya Penundaan C2/ C2/ B2/ 1. Mendorong 1. Sudah ada 1. Draft

raan n TOR standarisasi atau Moderat Moderat Rendah standarisasi standarisa pedoman

mengarahk spesifikasi pada kegagalan peralatan si acuan

an TOR untuk sebagian yang peralatan (reference

pembelian peralatan yang tujuan yang digunakan yg guideline)

peralatan dimaksud 2. ditetapkan di digunakan peralatan fans

pada Kurangnya dan lingkungan d and blowers

vendor integritas 3. menimbulk PJB /PLN lingkunga pada system

tertentu belum adanya an 2. Meningkatk n PJB pembangkit

sehingga DPT (Daftar komplain an namun PJB, Draft DPB

berdampak Penyedia ketidakpua pengetahua masih Pedoman

pada Terseleksi) 4. san atau n dan dalam acuan

penundaan Kepercayaan demonstra sensitivitas bentuk peralatan

atau atasan kepada si user terkait draft (reference

kegagalan bawahan untuk spesifikasi (90%) guideline)

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

tujuan dan melakukan dan product 2. dengan pompa pada
menimbulk proses usulan knowledge
an permintaan 5. dari barang melihat sistem
komplain kurangnya 3. Standarisa
produk spesifik pembangkit
knowledge dari si TOR di
pembuat TOR seluruh asi PJB,
unit PJB
yang Reference

terpasa guideline

ng, boiler tube &

teknolo piping

gi 2. Capture

terbaru tampilan

, informasi

spesifik harga yang

asi dari disubmit

interne rekanan di

t atau web e-proc,

melalui capture

presen alamat dan

tasi tampilan

produk informasi

. harga yang

dilakuk disubmit

an juga rekanan di

dengan web e-proc

melihat 3. IKZ-04.2-01

Inform Instruksi

asi Kerja

harga Penyusunan

utk 1 TOR 2021

usulan

pengad

aan

barang

jasa

(100%)

3. sudah

ada

standar

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

isasi

TOR

(100%)

3 Administ Adanya 1. Waktu yang Berdampak C2/ C2/ B2/ 1. Penyusuna 1. Prosedur 1. Notulen

rasi dan permintaan dibutukan menjadi Moderat Moderat Rendah n prosedur proses meeting SCM

Umum yang cepat untuk sorotan di proses pengadaa proses

dan pengadaan PJB dalam pengadaan n non PO pengadaan

mendesak barang dan lingkungan non PO masih Non PO,

untuk jasa harus unit 2. Pemilihan dalam Prosedur

kebutuhan segera kerjanya vendor proses proses

unit yang dilakukan dan disesuaikan review pengadaan

mengarahk 2. Pemilihan berdampak dengan (90%) non PO

an pada vendor yang pada kualifikasi 2. Pemilihan

vendor terdaftar pencapaian dan vendor 2. Daftar range

tertentu terbatas tujuan kesiapan mengacu harga barang

karena sesuai sesuai yang vendor pada harga 2021

ketidakpah dengan ditetapkan, tersebut pasar wajar

aman kualifikasiny namun yang (100%)

proses 3. Kurangnya dapat mengacu

pengadaan integritas menimbulk pada harga

barang dan an pasar

jasa, komplain wajar.

kurangnya ketidakpua

integritas san.

dan

mengabaik

an GCG

4 SDM Penggunaa 1. Atasan, Pengenaan C2/ B2/ B2/ 1. Penyusunan 1. Update/ 1. IK Monitoring

n kuitansi Bidang hukuman Moderat Rendah Rendah / review IK review IK Restitusi

palsu untuk SDM, disiplin Monitoring Monitorin Pemeliharaan

pengajuan Dokter pegawai Restitusi g Restitusi Kesehatan

reimburse Perusahaan klasifikasi Pemeliharaa Pemelihar Karyawan,

pengobata , dan Bidang sedang n Kesehatan aan Pensiunan,

n pribadi Keuangan Karyawan, Kesehatan dan Siswa OJT

dan tidak Pensiunan, Karyawan, 2. Dokumentasi

keluarga cermat dan Siswa Pensiunan pelaksanaan

yang memeriksa OJT , dan Siswa LKS Bipartit

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

ditanggung kuitansi 2. Pelaksanaa OJT dengan Topik

perusahaan pengobatan n sosialisasi (100%) Implementasi

baik secara Perdir 2. Diskusi Perdir

fisik Pelanggara implemen Peraturan

maupun n Disiplin tasi Perdir Disiplin

nilai Karyawan Pelanggar Karyawan

2. Kurangnya an Disiplin

integritas Karyawan

Tahun

2021

melalui

Forum LKS

Bipartit

telah

dilaksanak

an.

Sosialisasi

kepada

seluruh

karyawan

menunggu

Sosialisasi

Perdir dari

DIVSHC

(50%)

5 Penilaian Memberika 1. Hasil Berdampak C2/ B2/ B2/ 1. Alokasi 1. RAB 1. Nota dinas

Kinerja n survey menjadi Moderat Rendah Rendah anggaran dibuat pengadaan

(Supplier souvenir/fa kepuasan sorotan di terkait dengan souvenir acara

/ silitas pelanggan PJB secara customer/su memperti diskusi operasi

Custome dengan /supplier korporat pplier mbangkan Bersama

r nilai menjadi gathering SK pelanggan,

Gatherin melebihi kontrak ditentukan bersama RAB Kepuasan

g) ketentuan, kinerja dengan Direksi Pelanggan

agar unit. mempertimb dan tahun 2020

penilaian 2. Hasil angkan SK Dewan 2. Nota dinas

terhadap survey bersama Komisaris pengadaan

unit pelanggan Direksi dan PT PJB No souvenir

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

menjadi /supplier Dewan 005.K/ acara
positif dan masih Komisaris PT 021/DIR/2 diskusi
target dipengaru PJB No 005.K/ 017 dan operasi
kepuasan hi oleh 021/DIR/201 No.013.K/ Bersama
pelanggan subyektivit 7 dan DK- pelanggan,
tercapai as No.013.K/ PJB/2017 RAB
DK-PJB/2017 tentang Kepuasan
tentang Pedoman Pelanggan
Pedoman Pelaksana tahun
Pelaksanaan an 2020, OA
Pelaporan Pelaporan Undangan
dan dan Diskusi
Pengendalian Pengendal Operasi
Gratifikasi di ian Bersama
Lingkungan Gratifikasi Pelanggan,
PT PJB di Daftar
Gratifikasi Lingkunga hadir
2. Penyiapan n PT PJB online
Gratifikasi diskusi
dokumen (100%) operasi
(proposal, 2. Customer Bersama
undangan, gathering pelanggan
daftar offline tahun 2020
hadir, terakhir
laporan tahun
realisasi 2019,
kegiatan) pada
pelaksanaa tahun
n customer 2020
gathering dilaksanak
sehingga an diskusi
pelaksanaa operasi
n secara
transparan online.
Pada
tahun
2020,

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

tidak

dibuatkan

proposal

acara

karena

hanya

dilaksanak

an secara

online

namun

dibuatkan

RAB dan

surat

permintaa

n

pengadaa

n souvenir

(100%)

6 Pengada Pemberian Ucapan terima Berdampak D2/ C2/ C2/ Penambahan Sudah Visual

an ucapan kasih pihak menjadi Moderat Moderat Modera visual ditambahkan Manajemen

terima ketiga ke sorotan di t manajemen Visual 4NO'S PLN

kasih personel unit PJB secara larangan Manajemen

berupa karena sudah korporat gratifikasi 4NO'S PLN di

uang/baran menggunakan beberapa

g kepada barang/jasa tempat

personel di mereka (100%)

unit dari

pihak

ketiga

7 SDM Membuat 1. Pengajuan Berdampak D1/Renda C1/Rend C1/Ren 1. Menjalankan 1. SK Direksi 1. Kepdir No

permohona surat perintah menjadi h ah dah ketentuan No. 006.K/010/

n lemburan kerja lembur sorotan di kerja lebih 006.K/01 DIR/2015

fiktif tidak disertai PJB secara sesuai SK 0/DIR/20 tentang

dengan absen finger korporat nomor 15 tambahan

memanipul print 006.K/010/DI tentang tunjangan

asi jumlah 2. Atasan R/2015 Tambaha posisi

jam kerja cenderung tentang n karyawan

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

lembur melakukan Tambahan Tunjanga PT

ataupun approval Tunjangan n Posisi Pembangki

mengkondi tanpa Posisi Karyawa tan Jawa

sikan memeriksa Karyawan PT n PT PJB Bali

seolah-olah secara detail PJB telah 2. Contoh

diharuskan isi dari surat 2. Pencantuma dilaksana Perjanjian

kerja kerja lembur n ketentuan kan Jasa

lembur yang diajukan terkait (100%) Borongan

untuk 3. Atasan lembur/kerja 2. Pencantu Pendukung

mendapatk kurang lebih dalam man Teknik &

an cermat SPK kepada ketentua Non Teknik

keuntunga memeriksa perusahaan n terkait 3. Contoh

n pribadi / pekerjaan penyedia lembur/k Surat

kelompok yang tenaga alih erja lebih Penyampai

memerlukan daya dalam an

kerja lembur 3. Penyampaia SPK Monitoring

atau tidak n informasi kepada Realisasi

diperlukan monitoring perusaha Lembur

4. Kurangnya jam kerja an (Kerja

integritas lebih dari penyedia Lebih) PT

perusahan tenaga MKP

penyedia alih daya

tenaga alih telah

daya kepada dilaksana

user terkait kan

(100%)

3. Penyampa

ian

informasi

monitori

ng jam

kerja

lebih dari

perusaha

n

penyedia

tenaga

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

alih daya

kepada

user

terkait

telah

dilaksana

kan

(100%)

8 SDM Penggunaa 1. Bidang Berdampak D2/Moder B2/Rend B2/Ren 1. Membuat 1. Sudah ada 1. Contoh
n kuitansi SDM, menjadi at ah dah
palsu untuk Dokter sorotan di MoU MoU MoU
pengajuan Perusahaan, PJB secara
reimburse dan Bidang korporat dengan dengan dengan
pengobata Keuangan
n karyawan tidak Rumah Rumah Rumah
/purna cermat
karyawan memeriksa Sakit yang Sakit yang Sakit
dan kuitansi
keluarga pengobatan menjadi menjadi 2. IK
yang baik secara
ditanggung fisik rujukan perawatan Monitoring
perusahaan maupun
nilai perawatan kesehatan Restitusi
2. Kurangnya
integritas kesehatan karyawan Pemelihara

karyawan dan an

dan pensiunan Kesehatan

pensiunan (100%) Karyawan,

2. Penyusun 2. Update/ Pensiunan,

an/ review IK dan Siswa

review IK Monitori OJT

Monitori ng

ng Restitusi

Restitusi Pemeliha

Pemeliha raan

raan Kesehata

Kesehata n

n Karyawa

Karyawan n,

, Pensiuna

Pensiuna n, dan

n, dan Siswa

Siswa OJT OJT

(100%)

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021

Rev 01

UP MUARA KARANG

Program Komunikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan UP Muara Karang
©2021