Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Kompetensi Dasar:
3.5 Menganalisis data pembuatan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
4.5 Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
A. DEFINISI PPh PASAL 21
Photo by Pixabay on Pexels.com
Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib
pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bisa dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun. Sehingga Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan untuk orang
pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.
Sementara PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan
dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri.
B. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
Peserta wajib pajak PPh 21 ialah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima
penghasilan yang dipotong PPh21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015
Pasal 3 wajib pajak PPh 21. Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara
lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan
pegawai dan peserta kegiatan. Secara lebih rinci peserta wajib pajak adalah sebagai berikut:
1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau
jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh 21;
3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,
dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang
iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari,
pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
Olahragawan;
Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan;
Agen iklan;
Pengawas atau pengelola proyek;
Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
Petugas penjaja barang dagangan;
Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
Distributor perusahaan multilevel marketingatau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh
penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni,
ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
Peserta kegiatan lainnya.
Berikut ini adalah hak dan kewajiban penerima penghasilan:
1. wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal
tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai
dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong pada saat
mulai bekerja atau mulai pensiun.
3. menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan
setelah tahun kalender berakhir dari pemberi kerja. atau jika berhenti bekerja
sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diperoleh dari
pemberi kerja paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti
bekerja. Bagi selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, menerima bukti
pemotongan setiap kali menerima penghasilan.
4. jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak untuk tahun pajak yang
bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
C. PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21
Berikut ini adalah penerima penghasilan namun tidak dipotong oleh PPh Pasal 21:
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-
orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal
bersama mereka, dengan syarat:
a. Bukan Warga Negara Indonesia
b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;
2. pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri
Keuangan sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau
kegiatan atau pekerjaan lain untukmemperoleh penghasilan di Indonesia.
D. OBJEK PPh PASAL 21
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan
yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa
uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan
sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon,
uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran
lain sejenis,
4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah
mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan,
5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan
imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan,
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi,
uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk
apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
E. BUKAN OBJEK PPh PASAL 21
Berikut ini penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21.
1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransisehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea
siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh
Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi
kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan
penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja
yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat
yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya
wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang
berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari wajib Pajak pemberi
beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di
dalam negeri maupun luar negeri.
F. PEMOTONG PPh PASAL 21
PPh pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan
pegawai;
2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain
dengan nama apa pun dalam rangka pensiun, seperti Jamsostek;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan
suatu kegiatan.
G. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
1. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK/03/2008 tanggal 31 Desember 2008,
potongan biaya-biaya yang diperkenankan terhadap penghasilan kena pajak, sebagai berikut:
a. Besarnya biaya jabatan yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk
perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan
sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun
atau Rp500.000 sebulan.
b. Besarnya biaya pensiun yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk
perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan
sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000 setahun
atau Rp200.000 sebulan.
2. Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi
Tarif PPh Pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 adalah sebagai berikut.
Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000 5%
Di atas Rp50.000.000-Rp250.000.000 15%
Di atas Rp250.000.000-Rp 500.000.000 25%
Di atas Rp 500.000.000 30%
Bagi penerima yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak
a. Tarif PTKP tahun 2001 sampai dengan 2008
Dasar tarif PTKP 2001 adalah UU No. 17 tahun 2000 dan efektif berlaku per tanggal 1
Januari 2001.
PTKP Pria/Wanita Lajang
TK/0 Rp 2.880.000
TK/1 Rp 4.320.000
TK/2 Rp 5.760.000
TK/3 Rp 7.200.000
PTKP Pria Kawin
K/0 Rp 4.320.000
K/1 Rp 5.760.000
K/2 Rp 7.200.000
Rp 8.640.000
K/3
PTKP Suami Istri Digabung
K/1/0 Rp 7.200.000
K/1/1 Rp 8.640.000
K/1/2 Rp10.080.000
K/1/3 Rp11.540.000
b. Tarif PTKP tahun 2009-2012
Dasar tarif PTKP 2009 sampai dengan 2012 adalah UU No. 36 Tahun 2008 dan mulai berlaku per
1 Januari 2009.
PTKP Pria/Wanita Lajang
TK/0 Rp 15.840.000
TK/1 Rp 17.160.000
Rp 18.480.000
TK/2 Rp 19.800.000
TK/3
PTKP Pria Kawin Rp 17.160.000
K/0
K/1 Rp 18.480.000
K/2 Rp 19.800.000
Rp 21.120.000
K/3
PTKP Suami Istri Digabung
K/1/0 Rp 33.000.000
K/1/1 Rp 34.320.000
K/1/2 Rp 35.640.000
K/1/3 Rp 36.960.000
c. Tarif PTKP Tahun 2013—2014
Dasar tarif PTKP 2013 sampai dengan 2014 adalah PMK Nomor 162/PMK.011/2012 dan mulai
berlaku per 1 Januari 2013.
PTKP Pria/Wanita Lajang
TK/0 Rp 24.300.000
TK/1 Rp 26.325.000
TK/2 Rp 28.350.000
TK/3 Rp 30.375.000
PTKP Pria Kawin
K/0
Rp 26.325.000
K/1 Rp 28.350.000
K/2 Rp 30.375.000
Rp 32.400.000
K/3
PTKP Suami Istri Digabung
K/1/0 Rp 50.625.000
K/1/1 Rp 52.650.000
K/1/2 Rp 54.675.000
K/1/3 Rp 56.700.000
d. Tarif PTKP Tahun 2015
Dasar tarif PTKP tahun 2015 adalah PMK Nomor 122/PMK.010/2015 dan efektif berlaku per
tanggal 1 Januari 2015.
PTKP Pria/Wanita Lajang
TK/0 Rp 36.000.000
TK/1 Rp 39.000.000
Rp 42.000.000
TK/2 Rp 45.000.000
TK/3
PTKP Pria Kawin
K/0
Rp 39.000.000
Rp 42.000.000
K/1
Rp 45.000.000
K/2
Rp 48.000.000
K/3
PTKP Suami Istri Digabung
K/1/0 Rp 75.000.000
K/1/1 Rp 78.000.000
K/1/2 Rp 81.000.000
K/1/3 Rp 84.000.000
e. Tarif PTKP Tahun 2016—2018
Dasar tarif PTKP tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah PMK No. 101/PMK.010/2016 dan mulai
berlaku per 1 Januari 2016.
PTKP Pria/Wanita Lajang
TK/0 Rp 54.000.000
TK/1 Rp 58.500.000
Rp 63.000.000
TK/2 Rp 67.500.000
TK/3
PTKP Pria Kawin
K/0
Rp 58.500.000
Rp 63.000.000
K/1
Rp 67.500.000
K/2
Rp 72.000.000
K/3
PTKP Suami Istri Digabung
K/1/0 Rp112.500.000
K/1/1 Rp117.000.000
K/1/2 Rp121.500.000
K/1/3 Rp126.000.000
4. Penghitungan PPh Pasal 21
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21
Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan
Rp 5.750.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,-. Retto menikah tetapi belum
mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji.
Perhitungan PPh 21 bulan Januari adalah:
Gaji Rp 5.750.000
Pengurangan: Rp 287.500
1. Biaya Jabatan (5% x Rp 5.750.000) Rp 200.000
2. Iuran Pensiun
Jumlah Pengurang Per Bulan (Rp 487.500)
Penghasilan Neto Sebulan Rp 5.262.500
Rp 63.150.000
Penghasilan Neto Setahun (12 x Rp 5.262.500)
Rp54.000.000 (Rp58.500.000)
PTKP Setahun Rp 4.500.000
– Untuk Wajib Pajak Sendiri
– Tambahan karena Menikah
Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 4.650.000
PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp 4.650.000) Rp 232.500
PPh Pasal 21 bulan Januari Rp 19.375
(Rp 232.500 : 12 bulan)
Sumber:
1. https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-21-apa-itu-and-cara-menghitungnya
2. https://www.pajakbro.com/2014/06/Objek-Pajak-Penghasilan-Pasal-21.html
3. https://pajakku.com/page/detail/1016/pemotongan-pph-pasal-21
4. https://www.gadjian.com/blog/2017/09/11/panduan-lengkap-perhitungan-pph-21/
5. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
6. Mulyono, Agus dan Reham Munas. 2018. Administrasi Pajak kelas XI.
Yogyakarta:Penerbit Andi
7. Fitriana, Anisyah dan Rusma Wulan Sari. 2018. Administrasi Pajak 2. Surakarta: Putra
Nugraha