PEDOMAN PELAKSANAAN

Daftar Isi:

Kata Pengantar
Pelaksana Kegiatan
Bab 1 – Sekilas Pita Putih Indonesia (PPI)

1.1. Visi dan Misi
1.2. Program Program PPI
1.3. Sekilas Kerjasama PPI dan Direktorat Promosi Kesehatan
Bab 2 - Sekilas Program Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting
2.1. Latar Belakang
2.2. Tujuan Program
2.3. Sasaran Program
2.4. Lokasi Program
2.5. Waktu Pelaksanaan
Bab 3 – Langkah Pelaksanaan Program
3.1. Koordinasi antara PPI Nasional dan PPI Daerah
3.2. Pengorganisasian Tim Pelaksana Kabupaten
3.3. Koordinasi Teknis Pelaksana Kegiatan
3.4. Rekrutmen Kader PPI Desa
3.5. Pendataan Untuk Monitoring dan Evaluasi
3.6. Pelatihan KAP dan Bimbingan Kabupaten pada Kader Desa

3.6.1. Orientasi Pelaksana
3.6.2. Pertemuan Bimbingan Kader PPI Desa
3.7. Pelaksanaan Kegiatan Di Desa oleh Kader PPI
3.8. Pelaporan
Bab 4 - Tugas Kader PPI
4.1. Siapakah Kader PPI
4.2. Tugas dan Peran Kader PPI
4.3. Kemampuan Kader PPI

1

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu.

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan hidayahNya
yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga Pita Putih Indonesia dapat berperan aktif pada
Program Fasilitasi Peran Serta Ormas dalam Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting dengan
memperkuat peran kader dalam membantu Posyandu mencapai level aktif dalam penjangakuan
kegiatannya.

Stunting adalah panjang badan anak dibandingkan tinggi badan menurut umur lebih rendah dari
minus dua standar deviasi (< -2 SD) menurut baku rujukan pertumbuhan WHO (UNICEF, WHO 2018)
atau anak pendek berdasarkan umurnya. Stunting menggambarkan keadaan “gagal tumbuh kembang”
anak yang sebagian besar terjadi sejak 1000 HPK akibat dari kekurangan gizi kronis, infeksi berulang
dalam jangka waktu lama dan stimulasi psikososial yang tidak cukup. Prevalensi stunting di Indonesia
pada tahun 2018(riskesdas) adalah 30,8% dan menurut SSBGI pada tahun 2019 adalah 27,7%. Dengan
adanya pandemic COVID-19, angka ini diperkirakan naik menjadi 38%.

Akibat dari Stunting adalah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan organ termasuk
diantaranya otak, yang akan berpengaruh terhadap fungsi kecerdasan di kemudian hari. Selain itu juga
organ tubuh lain yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular dikemudian hari.

Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu, meliputi intervensi gizi
spesifik dan sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah upaya untuk mencegah gangguan gizi secara
langsung yang umumnya dilakukan oleh sektor Kesehatan yaitu kegiatan dengan sasaran kelompok
1000 hari pertama kehidupan (HPK). Sementara Intervensi gizi sensitif adalah upaya untuk mencegah
dan mengurangi gangguan gizi secara tidak langsung yang pada umumnya dilakukan oleh sektor non-
kesehatan dengan sasaran masyarakat umum selain kelompok 1000 HPK, seperti penyediaan sarana air
bersih, ketahanan pangan, jaminan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

Posyandu merupakan unit layanan kesehatan yang dilakukan berbasis masyarakat dengan
supervisi dari tenaga kesehatan dari Puskesmas. Penyelenggaraan layanan oleh Posyandu disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat dan konteks lokal. Posyandu memiliki peran yang vital bagi masyarakat
untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Namun seringkali kinerja Posyandu kurang optimal dalam
penjangkauan layanan ke masyarakat. Posyandu aktif merupakan upaya terobosan dalam mengukur
kinerja Posyandu dalam menjangkau masyarakat di sekitarnya. Kondisi ini semakin menurun pada saat
pandemik COVID 19 yang mengharuskan adanya beragam pembatasan mobilitas dan kegiatan
masyarakat.

Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Namun,
menghadapi pandemi pelayanan posyandu harus melakukan inovasi agar bisa disesuaikan pada masa
new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Dalam Stranas Percepatan Penurunan Stunting, Kemenkes
bertanggungjawab terhadap Strategi Pilar II, yakni Komunikasi Perubahan Perilaku. Salah satu strategi
pencapaian Tujuan Pilar II tersebut adalah dengan melakukan Komunikasi Antar Pribadi (KAP).
Tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan KAP sebagai strategi penjangkauan sasaran. Namun hal

2

yang sama belum mencapai tingkat kader di desa, padahal peran mereka di masyarakat sangat vital.
Untuk KAP perlu dimodifikasi dan diadaptasi sebagai bagian strategi yang bisa dilakukan kader di desa
sebagai garda depan penjangkauan sasaran dalam memanfaatkan layanan Posyandu, hingga mencapai
Posyandu Aktif, dalam memberikan layanan, terutama terkait pencegahan dan penurunan angka
stunting.

Kader dari organisasi masyarakat terutama perempuan perlu didorong kembali mengaktifkan
layanan Posyandu dengan teknik-teknik yang lebih inovatif, seperti penyebaran informasi dan layanan
berbasis teknologi informasi dan penjangkauan ke rumah atau model lain yang bisa dikembangkan
berbasis konteks lokal dengan menggunakan pendekatan KAP.

Program yang akan dilaksanakan di kabupaten Lombok Utara propinsi NTB ini memiliki rincian
kegiatan sebagai berikut:

I. Pertemuan Konsolidasi Tim Nasional
II. Pertemuan Koordinasi:

III. a. Koordinasi ditingkat pusat
b. Pertemuan koordinasi tingkat provinsi
IV. Penyusunan Perangkat Pelaksanaan Kegiatan
V. a. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
b. Instrumen pengumpulan data awal (dan data akhir untuk mengukur perubahan)
VI. c. Media KIE
VII. Pertemuan sosialisasi tingkat kecamatan dan Puskesmas
VIII. Pelatihan KAP dan Bimbingan Kader PPI Desa, yang terdiri:
IX. a. Orientasi kader PPI Desa
X. b. Pertemuan Sosialisasi Tingkat Kecamatan
Pertemuan Koordinasi dan Bimbingan Kader PPI Desa oleh Kepala Desa dan Puskesmas
Implementasi di Desa oleh Kader
Pertemuan Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL)
Persiapan Pengumpualn Data Akhir dan Fasilitasi Pengumpulan Data Target di Tingkat
Desa
Pelaporan Akhir

Besar harapan kami kiranya Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan ini dapat menjadi
pegangan dalam pelaksanaan kegiatan tim PPI propinsi NTB, PPI kabupaten Lombok Utara dan bagi
Kader PPI Desa, serta stakeholder yang terlibat.

Jakarta, Agustus 2021
Penyusun
Tim Pelaksana Kegiatan Pita Putih Indonesia

3

PELAKSANA KEGIATAN

Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab : Dr.Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd

2. Penanggung-jawab Teknis : dr Heru Kasidi MSc

3. Ketua Pelaksana : Dr. dr. Lucy Widasari MSc

4. Wakil Ketua Pelaksana : Ir. Nila Wardani, MA

5. Sekretaris : Ir. Wincky Lestari

6. Wakil Sekretaris : Dra. Med.Vet. Istiani, MM

7. Bendahara : Ir. Dina Sintadewi Landini

8. Wakil Bendahara : Magdalena Mandey, SKeb

9. Anggota :

1. dr. Ratna Pertiwi Tjaja, MKM

2. Atas Hendrartini Habsyah MA

3. Mulyetti Anwar SKM, MKM

4. Liana E Ariani SST, MKeb

5. Mamat SKM. M Kes

6. Lanita Somali, MSc, MSEd

7. Rohidin Sudarno, SE, MA

8. Murbari Siwi, SKM

9. Dr. Brigita Puridawaty, SPsi, M.Pd

10. Sri Rezeki Guntari, Str Keb

11. Heryana Hutabarat, SSos

12. Silviyana Diah

13. Lili Anggraini S St. MHKes

14. Dwi Andri

4

Bab 1

SEKILAS PITA PUTIH
INDONESIA (PPI)

1.1. Visi dan Misi PPI

Pita Putih Indonesia (PPI) merupakan salah satu anggota dari lembaga global – White Ribbon
Association (WRA) yang berpusat di Amerika.
Pita Putih Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mempunyai
semangat dan komitmen tinggi untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat peduli dan
memahami kondisi dimasa ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir, di mana kehamilan
dan persalinan harus aman dan sehat seutuhnya. Semua kehamilan diinginkan, semua
kelahiran selamat, semua Bayi dan Anak sehat. PPI telah berkiprah lebih dari 20 tahun
di beragam wilayah di Indonesia
Visi PPI adalah semua perempuan dan anak perempuan menyadari haknya atas kesehatan yang
berkualitas.
Misi PPI adalah: mengaktifkan pergerakan masyarakat untuk hak kesehatan reproduksi

1.2. Program PPI di Isu Stunting

PPI telah melakkan beragam program terkait kesehatan ibu dan anak di berbagai wilayah di
Indonesia bersama dengan PPI daerah. Program-program besar yang dilakukan PPI terbagi
dalam:

1. Melakukan advokasi dengan pendekatan berbasis data untuk mengatasi masalah dan
membuat solusi

2. Membina kemitraan dengan lintas Kementerian, Lembaga masyarakat dengan
melakukan pendekatan ke akar rumput, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk

5

mendorong peningkatan perubahan dengan membangun jejaring dan penguatan
kapasitas.
3. Menggunakan media cetak/elektronik dan pengaruh tokoh masyarakat untuk
memperkuat suara dan kepentingan perempuan.

1.3. Sekilas Kerjasama PPI dan Direktorat Promosi Kesehatan

PPI memiliki pengalaman panjang dalam membangun kerjasama dengan Direktorat Promosi
Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Berikut adalah beberapa diantaranya:

No Tahun Fokus Program Wilayah Sasaran

1 2016 • Lokakarya Peran Serta APPI Dalam • Jawa Barat: Kabupaten /Kota

Penguatan Upaya Promotif Preventif (Garut, Sumedang, Indramayu,

dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tasikmalaya dan Bandung Barat

dan Program Keluarga Sehat. dan Kota Bandung).

• Edukasi dan sosialisasi masyarakat • Sumatera Barat: Kota Padang,

lewat siaran Radio Kabupaten Solok, Kota Solok,

Kabupaten Padang Pariaman, Kota

Pariaman, Kabupaten Agam,

Kabupaten 50 Koto

2 2017 • Penggiatan gerakan masyarakat • Provinsi Jawa Barat (Bandung),

hidup sehat dan kel sehat di Kota Bandung, Kabupaten Garut,

Indonesia terutama focus di Jawa Kabupaten Majalengka

Barat dan Sumatera Barat • Provinsi Sumatera Barat (Padang).

• Edukasi dan sosialisasi masyarakat Kabupaten Solok, Kota Padang,

lewat beragam media massa Kabupaten Solok

3 2018 • Meningkatkan komitmen Penentu • Provinsi Jawa Barat: Kab Bandung

kebijakan/pimpinan baik Ormas, di Barat dan Kab Garut

wilayahnya dalam upaya penurunan • Provinsi Sumatera Barat :

Stunting dan optimalisasi pelaksanaan Kabupaten Pasaman Barat dan

GERMAS. kabupaten Solok

• Meningkatkan kapasitas Fasilitator di

Kabupaten/Kota dan kecamatan dalam

pencegahan stunting

• Melaksanakan Optimalisasi Germas

dan berperan serta dalam Penurunan

Stunting

4 2019 • Meningkatkan komitmen Penentu • Provinsi Jawa Barat -Kabupaten

kebijakan/pimpinan baik Ormas, di Garut,

wilayahnya dalam upaya penurunan • Provinsi Sumatera Barat

Stunting dan optimalisasi pelaksanaan Kabupaten Solok)

GERMAS. • Provinsi NTT kabupaten Timor

Tengah Selatan/ TTS)

6

• Meningkatkan kapasitas Fasilitator di • Provinsi Kalimantan Tengan
Kabupaten/Kota dan kecamatan dalam Kabupaten Kota Waringin Timur
pencegahan stunting

• Melaksanakan Optimalisasi Germas
dan berperan serta dalam Penurunan
stunting

5 2020 Sosialisasi kesehatan/keselamatan ibu, • DKI JAKARTA:

bayi baru lahir dan anak(KIBBLA) pada o Jakarta Barat

masa Pandemi melalui kunjungan rumah, o Jakarta Utara

Internet(media sosial serta kelompok o Jakarta Pusat (1 RW)

media sosial) serta sarana telepon dan o Jakarta Timur (2 RW)

media luar ruang

• JAWA TIMUR:
o Kota Surabaya
o Kabupaten Malang

• Kabupaten Tuban

7

Bab 2
SEKILAS PROGRAM
PERCEPATAN PENCEGAHAN
DAN PENURUNAN STUNTING

2.1. Latar Belakang

Stunting telah menjadi persoalan kesehatan yang serius dan menjadi salah prioritas
pembangunan kesehatan kita. Secara mudah stunting ditandai dengan kondisi fisik yang kerdil,
yang awalnya disebabkan masalah gizi. Lombok Utara – NTB merupakah salah satu kabupaten
yang memiliki kasus stunting yang relatif tinggi. Dari 5 kecamatan dan 8 puskesmas yang
tersebar, ada 20 desa yang memiliki kasus stunting dan tersebar di semua kecamatan.

Namun demikian, pemerintah daerah kabupaten Lombok Utara telah berkomitmen dalam
penanganan untuk pengurangan kasus dan pencegahan stunting dengan menerbitkan Peraturan
Bupati Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Upaya Penanggulangan Stunting
Terintegrasi. Secara umum PERBUP ini mengatur pelaksanaan konvergensi penanggulangan
stunting di daerah.
Pelaksanaan konvergensi melibatkan OPD lintas sektor di daerah mulai
dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan penanggulangan stunting. Lebih jauh
PERBUP menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung terintegrasinya pelaksanaan
intervensi penanggulangan stunting di kabupaten Lombok Utara, maka dibutuhkan upaya
perbaikan gizi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang
sehat dan bebas stunting; -bahwa penanggulangan stunting memerlukan intervensi yang
terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang dilakukan dengan pendekatan
multi sector melalui sinkronisasi program-program masing-masing perangkat daerah di
Kabupaten Lombok Utara; bahwa penanggulangan stunting melalui upaya perbaikan gizi pada
ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita

8







PPI Nasional akan memfasilitasi koordinasi yang melibatkan PPI NTB, PPI kabupaten
Lombok Utara, kepala Puskesmas di Lombok Utara yang akan membicarakan hal teknis yang
harus dilakukan dan menggali masukan perbaikan mekanisme terbaik dalam pencapaian tujuan
program.

3.4. Rekrutmen Kader PPI Desa

PPI kabupaten berkoordinasi dengan tim lain dari kabupaten (Puskemas) melakukan
perekrutan kader PPI Desa. Nama Kader terseleksi hendaknya dikomunikasikan kepada kepala
desa untuk mendapatkan dukungan dan selanjutnya disampaikan ke PPI Pusat.

Secara keseluruhan akan ada 20 kader yang direkrut dan tersebar di 5 kecamatan. Seleksi
kader PPI desa sebagai pelaksana hendaknya mempertimbangkan kriteria:

1. kemampuan penguasaan teknologi (terutama dalam menggunakan media sosial),
2. kemampuan dan kemauan mobilitas ke wilayah sasaran,
3. dan diutamakan dari wilayah setempat.
Kader PPI yang direkrut bisa menggabungkan antara kader kesehatan yang telah ada di desa,
kader PKK, ataupun kader remaja seperti GENRE yang dibina BKKBN.

3.5.Pendataan Untuk Monitoring, Evaluation Accountability and
Learning (MEAL)

Pendekatan MEAL memiliki komponen, monitoring, evaluasi, akuntabilitas dan pembelajaran
yang kesemuanya saling terkait. Pendekatan ini penting untuk menemukan dasar untuk
melakukan program dan kegiatan. Data dasar membantu desain program yang akan
dilaksanakan. Sementara data pembanding untuk melihat perubahan diukur saat akhir program.
MEAL akan mengumpulkan data kuantitaif dan kualitatif sebagai bahan pembelajaran
pelaksana program untuk perbaikan kinerjanya di lapangan termasuk dengan mengumpulkan
umpan balik dari parapihak.

PPI Nasional akan menyiapkan instrumen pendataan. Pendataan akan dilakukan dua kali yakni
di awal dan akhir program (untuk dilakukan pembandingan). Pendataan ini dilakukan oleh tim
kecamatan dengan supervisi tim kabupaten. Data diambil melalui goegle form dan formulir
terlampir yang dikumpulkan di koordinator wilayah (PPI kabupaten) untuk selanjutnya
digunakan sebagai dasar untuk melakukan sosialisasi. Data juga disampaikan ke PPI Pusat.
Data yang dikumpulkan mengenai:

1. Kinerja posyandu

12

2. Penjangkauan tenaga kesehatan dengan pendekatan Komunikasi Antara Pribadi (KAP)
3. Kinerja kader (yang direkrut sebagai kader PPI desa):

a. Pemahaman stunting, tumbuh kembang bayi, balita dan baduta, Ante Natal Care
(ANC) atau penanganan anemia dan gizi remaja

b. Pengetahuan tentang peran dan penjangkauan posyandu
c. Kemampuan penyadaran masyarakat untuk mengakses layanan posyandu
d. Penggunaan media sosial dalam penjangkauan
e. Kemampuan koordinasi dengan ormas lain di desa
f. Kemampuan koordinasi dengan perangkat desa
g. Kemampuan koordinasi dengan Puskesmas

Instrumen penggalian data akan disosialisasikan saat orientasi.

3.6. Pelatihan KAP dan Bimbingan Kader PPI Desa

KAP atau komunikasi antar pribadi adalah salah satu strategi penjangkaun kelompok sasaran
dalam peningkatan keaktifan layanan Posyandu dan sarana penyadaran untuk perubahan
perilaku bagi masyarakat, terutama kelompok sasaran utama.

Ada dua kegiatan yang akan dilakukan terkait hal ini:

3. 6.1. Orientasi Pelaksana

Orientasi diberikan kepada:
a. Kader ormas dalam hal ini kader PPI Kecamatan
b. PPI provinsi, PPI Kabupaten, kader PPI kecamatan, Dinkes provinsi, Dinkes
Kabupaten, Kepala Puskesmas, TP PKK Provinsi, TP PKK Kabupaten dan TP PKK
Kecamatan

Orientasi akan dilakukan secara daring dengan materi:
a. Pengenalan tentang PPI dan Kegiatannya
b. Kondisi Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat
c. Edukasi tentang cara Percepatan Pencegahan Stunting dan intervensi percepatan
posyandu menjadi posyandu aktif
d. Edukasi tentang Percepatan Pencegahan Stunting dengan kelas pengasuhan
e. Penajaman Tugas dan Fungsi Kader dalam program Pencegahan/penurunan stunting
f. Montoring dan Evaluasi dengan pendekatan MEAL dan Tahapan Kegiatan di lapangan

3.6.2. Pertemuan Bimbingan Kader PPI Desa

13

Kegiatan ini akan dilakukan secara tatap muka (luring) dengan memperhatikan protokol
kesehatan secara ketat. Peserta pertemuan terdiri dari Dinkes kabupaten, PPI Provinsi, PPI
Kabupaten, Kader PPI Kecamatan, Puskesma/pendamping, Dinkes Kabupaten, TP PKK
kecamatan.

Pertemuan ini bertujuan:
a. Membangun pemahaman mengenai pentingnya penjangkauan sasaran pengguna

layanan Posyandu dengan teknik komunikasi antar pribadi
b. Membangun keterampilan komunikasi antar pribadi yang bisa dipraktikkan dalam

melaksanakan kegiatan penyadaran, memotivasi sasaran maupun dalam pengembangan
koordinasi dengan organisasi terkait didesa, pemerintah desa dan Puskesmas

3.7. Pelaksanaan Kegiatan Oleh Kader di Desa

Kader Desa akan menjadi garda depan kegiatan ini. Kader akan membantu pengaktifan
Posyandu dengan penjangkauan sasaran. Kader Desa PPI yang berjumlah 20 orang akan
melakukan penjangkauan sejumlah 200 sasaran utama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang
memiliki balita dan baduta serta remaja puteri serta keluarganya.

Penjangkauan kelompok sasaran utama untuk memberikan pengetahuan mengenai
stunting (dengan menggunakan bahan KIE) dan membangun kesadaran untuk perubahan
perilaku pencegahan stunting sejak dini. Inilah yang disebut dengan pendekatan KAP
(komunikasi antar pribadi). Hasil penjangkauan ini akan dicatat dalam format (Lampiran).

Dalam penjangkaun kelompok sasaran, kader disarankan melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan organisasi perempuan yang ada misalnya PKK atau kelompok lainnya. Juga
membanguan koordinasi dengan pelaku kesehatan di desa seperti bidan desa dan kader-kader
Posyandu setempat.

Karena kondisi pandemik, bisa jadi layanan berupa kunjungan ke Posyandu memang akan
berkurang. Namun layanan Posyandu dengan penjangkauan masih bisa dilaksanakan. Kader
bisa membantu Posyandu dengan kunjungan rumah sasaran, ataupuan dengan menggunakan
komunikasi media sosial. Misalnya dalam penyebaran informasi ataupun pemberian konsultasi
yang diperlukan.

3.8. Laporan Kegiatan

Kader akan membuat laporan kegiatan yang kemudian dikumpulkan oleh koordinator (PPI
kabupaten) dan selanjutnya dikirim ke PPI Nasional dengan menggunakan format yang
disediakan. Selanjutnya laporan akan direkap oleh PPI kabupaten dan dikumpulkan oleh PPI

14

propinsi NTB. Bahan-bahan laporan ini akan menjadi dasar laporan yang harus disusun oleh
PPI Nasional.

Bab 4

TUGAS KADER
PITA PUTIH INDONESIA

DALAM PENINGKATAN KINERJA POSYANDU DALAM PENCEGAHAN
DAN PENURUNAN KASUS STUNTING

4.1. Siapakah Kader PPI

Kader PPI adalah garda depan dalam program ini, yang memiliki kemauan dalam
penjangkauan ke kelompok sasaran agar mendapat informasi mengenai stunting, penyebabnya,
dan pencegahannya. Mereka akan berada di desa.

4.2. Tugas dan Peran Kader PPI

Kader PPI akan melakukan:
a. Membantu melakukan pendataan awal dan akhir (baseline dan endline) dengan
instrumen yang akan menggunakan format google (googleform) yang akan diisi oleh
kader maupun kelompok sasaran utama. Karena masalah teknologi, bila dibutuhkan
kader PPI bisa membantu dalam proses pengisian
b. Kegiatan membantu kegiatan Posyandu menjangkau kelompok sasaran utama: ibu
hamil, ibu menyusui, ibu dengan balita, dan remaja putri

15

c. Melakukan pencataan dan pelaporan kegiatan penjangkauan kelompok sasaran dengan
menggunakan format dalam lampiran

d. Melakukan penjangkaun kelompok sasaran utama mendapatkan pengetahuan
mengenai:
- Stunting dan pencegahannya
- Gizi dan pentingnya bagi pencegahan stunting
- Pola Hidup Bersih Sehat
- Kasus Kehamilan Tak Diharapkan

e. Berkoordinasi dengan tokoh kesehtan (seperti bidan desa, petugas Posyandu dan
Puskemas), untuk memetakan persoalan kelompok sasaran utama dan hal-hal terkait
stunting

f. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan aparat desa untuk mendapat dukungan
g. Bila dibutuhkan akan dilakukan pertemuan koordinasi secara daring dengan PPI KLU,

PPI NTB dan tim pelaksana program PPI Nasional serta pihak lain terkait, guna melihat
perkembangan proses kegiatan di lapangan dan menggali pembelajaran kunci.

4.3. Kemampuan Kader PPI Desa

Kader PPI Desa memiliki peran yang penting. Untuk diharapkan memiliki kemampuan:
Sebagai fasilitator yang mau mendengarkan saran, keluhan dan informasi dari kelompok
sasaran utama dan tokoh masyarakat serta aparat desa

a. Komunikasi yang bersifat memotivasi, terutama ketika berupaya membangun kesadaran
dan perubahan perilaku

b. Kerja kolaboratif dan berkoordinasi dengan tim untuk mencapai hasil yang maksimal
c. Kepekaan mengenai kondisi sosial dan kebiasaan lokal yang menjadi kearifan local

16

17