HAN 2

Dr. Ishviati J Koenti, S.H,M.Hum

Hubungan Hukum Administrasi Negara
dengan cabang ilmu hukum lain

• Hukum Administrasi Negara adalah suatu perangkat aturan yang memungkinkan
administrasi negara melaksanakan fungsinya. Adanya Hukum Administrasi Negara
akan melindungi warga negara terhadap segala perbuatan tindak administrasi
negara, selain juga sebagai pelindung administrasi negara itu sendiri

• Dalam praktek, terdapat berbagai hubungan antara Hukum Administrasi Negara
dengan cabang-cabang ilmu hukum yang lain. Hubungan tersebut diantaranya
adalah Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah salah satu cabang dari ilmu hukum
yang tersendiri. Namun yang terkait dengan cabang ilmu hukum yang lain dengan
pembatasan-pembatasan yang tegas namun saling berhubungan antara Hukum
Administrasi Negara dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya. Diantara cabang-
cabang ilmu hukum yang erat hubungannya dengan Hukum Administrasi Negara
adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Perdata dan hukum pidana

Hubungan Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara

Di Belanda, awalnya hukum administrasi negara (HAN) merupakan bagian dari hukum tata negara (HTN),
dengan nama staats en administratief recht, yang kemudian berdiri sendiri dengan nama administratiefrehct.

Terdapat dua pendapat terkait dengan hubungan HTN dan HAN :

Pendapat pertama menyatakan bahwa ada perbedaan yuridis dan prinsipiil antara HTN dan HAN antara
lain Oppenheim, Van Vollen Hoven dan Logemman.

Pendapat kedua bahwa antara HAN dengan HTN tidak ada perbedaan prinsip.

1. 2. 3.
OPPENHEIM VAN VOLLENHOVEN LOGEMANN

Hubungan keduanya sangat erat Mula-mula pendapatnya sama HAN mempelajari tentang hubungan
sekali karena obyek yang ditelaah dengan Oppenheim bahwa HTN istimewa , yang dipelajari sifatnya,
sama , yaitu negara, tetapi ada membahas negara dalam keadaan bentuk dan akibat hukum yang timbul
perbedaannya. diam dan HAN membahas negara karena perbuatan-perbuatan hukum
-HTN membahas negara dalam dalam keadaan bergerak. istimewa yang dilakukan oleh para
keadaan diam/berhenti, Kemudian memakai teori residu pejabat dalam melaksanakan
sedangkan HAN membahas bahwa HAN merupakan sisa dari tugasnya.
negara dalam keadaan bergerak; semua peraturan hukum nasional HTN mempelajari tentang hubungan
-HAN diartikan : Aturan hukum setelah dikurangi HTN materiil, Hk kompetensi :
yang mengadakan alat Perdata materiil dan Hk. Pidana Siapa,Bagaimana,fungsi,kekuasaan
perlengkapan negara dan materiil. hukum,hubungan antara jabatan,
mengatur kekuasaan alat jabatan dlm susunan negara, dan
perlengkapan negara batas organ-organ kenegaraan.

Pendapat bahwa antara HAN dengan HTN
tidak ada perbedaan prinsip

Tidak ada perbedaan prinsip antara HAN dengan HTN, sebab lahirnya HAN
sebagai ilmu yang berdiri sendiri bukan karena perbedaan isinya dengan
HTN tetapi karena HAN sudah berkembang sedemikian rupa sehingga
memerlukan perhatian tersendiri.

Ada konsepsi yang sama antara HAN dengan HTN

HTN mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu
tentang dasar-dasar dari negara dan menyangkut langsung

warga negara.

HAN lebih menitik beratkan pada hal-hal yang teknis saja.

Pendapat kedua menyatakan bahwa antara HAN
dengan HTN tidak ada perbedaan Prinsip

1. 2.
KRANENBURG BAGIR MANAN

HTN dan HAN tidak mempunyai perbedaan prinsip, Segala keilmuan hukum yang
sebab perbedaan kedua ilmu tersebut hanyalah akibat mengatur tingkah laku negara (alat
perkembangan sejarah semata. perlengkapan ) dimasukkan ke
Hubungan HTN dan HAN adalah hubungan umum dalam kelompok HTN,
khusus. sedangkan hukum yang mengatur
HTN adalah peraturan-peraturan hukum yang tingkah laku pemerintah (dalam
mengandung struktur umum dari pemerintahan suatu arti administrasi negara) masuk ke
negara.. dalam kelompok HAN
HAN adalah peraturan-peraturan khusus dari HTN,
seperti UU Kepegawaian, UU Perburuhan, UU Agraria.
Semua peraturan-peraturan khusus tadi merupakan
defensiasi /perbedaan sendiri-sendiri yang lama
kelamaan berkembang menjadi hukum tersendiri.

1.Hubungan

Apabila dilihat dari pengelompokkan ilmu hukum sebenarnya antara HAN dengan Hukum
Perdata berbeda, sebab HAN termasuk Hukum Publik sedang Hukum Perdata termasuk
Hukum Privat, akan tetapi banyak ajaran-akaran Hukum perdata yang diambil alih oleh HAN.

2.Perbedaan

Dapat dilihat dari segi klasifikasi, hukum administrasi negara diklasifikasi sebagai
hukum publik dimana HAN adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara

dengn alat alat perlengkapan negara atau negara dengan warga negaranya.
Sedangkan hukum perdata diklasifikasikan sebagai hukum perdata dimana
hukum privat mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain
dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Persamaaannya hukum
administrasi negara dengan hukum perdata keduanya merupakan hukum positif

yang juga merupakan Hukum yang tertulis di Indonesia

HUBUNGAN HAN
DAN HK.PERDATA HAN merupakan Hukum Khusus yaitu hukum tentang
MENURUT PAUL organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum

SCHOLTEN : umum

• Ajaran Paul Scholten itu mengandung 2 asas , yaitu:

1.Negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan yang berasal dari
hukum perdata.

• Pada asas ini badan-badan hukum publik dapat menggunakan bentuk/lembaga dari hukum
perdata maksudnya HAN mengadoptir bentuk-bentuk /kaidah-kaidah hukum perdata
sebagai bentuk/kaidah HAN.

2.Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yaitu hukum yang bersifat khusus
menyampingkan hukum yang bersifat umum. Artinya bila suatu peristiwa hukum diatur baik
oleh hukum perdata maupun HAN, maka peristiwa ini akan diselesaikan berdasarkan HAN
sebagai hukum yang bersifat khusus.

MENURUT HAN dapat dilengkapi dengan aturan Hukum
Perdata atau dengan kata lain Hukum
W.F. PRINS Perdata merupakan cadangan dari HAN.

• Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedua lapangan hukum ini yaitu HAN
dan Hukum Perdata akan bersinggungan atau berhubungan dalam hal :

• Pada waktu terjadi adopsi kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum HAN;

• Apabila badan administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh
Hukum Perdata;

• Apabila suatu kasus dikuasai oleh Hk . Perdata dan HAN maka kasus tersebut
diselesaikan berdasarkan ketentuan HAN.

Istilah Hukum Perdata Perbuatan Melawan
yang diambil alih oleh Hukum (Onrechtmatige

HAN daad) berasal dari
ketentuan pasal 1365 BW

Teori Kebatalan Hukum
(Nietig Teorie).

Teori Kekhilafan (Dwalling
Teorie)

dll

PHILIPUS M HADJON dkk

• Keikutsertaan badan atau pejabat tata negara dalam berbagai perbuatan hukum perdata, ikut
mempengaruhi hubungan hukum keperdataan yang berlangsung dimasyarakat umum.

• Contoh : pejabat pemerintah mengadakan perjanjian sewa menyewa
Bukan tidak mungkin berbagai ketentuan publik (utamanya peraturanperundang-undangan
tata usaha negara) akan menyusup dan mempengaruhiperaturan perundang-undangan hukum
perdata.Contoh : ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa (PP no. 54 / 2010)

INDROHARTO

• Penggunaan instrumen hukum perdata oleh pemerintah yang dilakukan melalui
perjanjian, sifatnya mengikat baik pemerintah maupun orang atau

• Badan hukum perdata,sebagai lawan kontraknya. Pemerintah dengan demikian menjalankan
aktifitas pemerintahan dengan kapasitas, selaku pelaku hukum perdata dengan mengikat diri
pada norma-norma hokum perdata

DAVID FOULKES

• Badan-badan hukum politik dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam kapasitasnya
sebagai subyek hukum privat.

• Tindakan pemerintah untuk mengikatkan dari dalam suatu perjanjian seringkali dibatasi oleh
peraturan perundang-undangan (HAN).

VAN WIJK

• Badan-badan hukum pemerintahan dapat mengikatkan diri dalam perjanjian
berdasarkan hukum privat.

• Misalnya : sewa menyewa, pengadaan barang inventaris, pembelian inventaris kantor.

FAM STROINK

• Badan hukum publik ikut serta dalam hubungan hukum keperdataan maka dia
tidak bertindak sebagai penguasa/sebagai organisasi kekuasaan, tetapi pemerintah menggunakan
hak-hak pada kedudukan yang sama dengan rakyat di dalam hukum privat.

• Badan-badan tersebut pada dasarnya tunduk pada peradilan biasa seperti halnya rakyat biasa.

Hubungan HAN dengan Hukum Pidana

Ada yang berpendapat bahwa :

• Hukum adminitrasi materil terletak di antara hukum privat
dan hukum pidana.

• Hukum pidana berisi norma-norma yang penting bagi
kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma-norma
tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir (swasta) tetapi
harus dilakukan oleh penguasa (negara).

• Hukum perdata sebagai hukum privat berisi norma-norma
yang penegakannya kepada pihak partikelir (swasta). Di antara
kedua bidang hukum terletak hukum adminitrasi atau hukum
tata usaha negara, hukum adminitrasi dapat dikatakan “hukum
antara”

Perbedaan antara hukum adminitrasi dengan bidang
hukum lainya

menurut Philipus • Hukum Adminitrasi formal tidak hanya mengenal
M. Hadjon dkk: hukum acara sengketa dan hukum acara non sengketa;

• Dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum
pidana yang mengenal kodifikasi, hukum adminitrasi
umum tidak/belum memiliki kodifikasi;

• Tidak ada perbedaan tegas antara hukum tata negara
dan hukum adminitrasi. Terhadap hukum tata negara,
hukum adminitrasi perpanjangan dari hukum tata
negara. Hukum adminitrasi melengkapi hukum tata
negara.

Pendapat • Hukum Pidana memberi sanksi istimewa, baik atas
Utrecht pelanggaran kaidah hukum privat maupun pelanggaran
kaidah hukum publik yang telah ada. Apabila ada
pelanggaran HAN, maka sanksinya terdapat dalam hukum
pidana.

Pendapat • Kewajiban-kewajiban hukum yang telah ada dibagian lain
Van Kan dari hukum itu (Hk. Perdata, Hk.Pajak, HAN dan HTN)
ditegaskan kembali dengan suatu paksaan istimewa, yaitu
paksaan yang lebih keras dari paksaan-paksaan yang ada
dibagian-bagian lain dari hukum tersebut.

Pendapat • Hukum Pidana dapat dipandang sebagai hukum
Romeyn pembantu (Hulp Recht) dari HAN , karena penerapan
sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan
HAN, sebaliknya peraturan hk dalam per-UU-an
administratif dapat dimasukkan dalam lingkungan
hukum pidana.

• Dalam HAN , ada peraturan-peraturan hukum yang
mencantumkan ketentuan hukum pidana dalam
materinya. Ini berarti ketentuan hukum pidana dalam
HAN bersifat khusus dan ketentuan hukum pidana
dalam KUHP bersifat umum;