PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENDIDIKAN KETERAMPILAN UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU (LSP P1) TAHUN ANGGARAN 2021

1

Draf 13 April 2021

DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................................5

A. Latar Belakang..............................................................................................................5
B. Dasar Hukum ................................................................................................................6
C. Tujuan............................................................................................................................9
BAB II PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH ....................................................10
A. Karakteristik Bantuan................................................................................................10
B. Penggunaan Dana Bantuan........................................................................................10
C. Kriteria Persyaratan Penerima .................................................................................13
BAB III PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH ..................................................15
A. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan.............................................................................15
B. Organisasi Pengelolaan Bantuan...............................................................................16
C. Pembiyaan ...................................................................................................................17
D. Pelaporan .....................................................................................................................18
E. Pengawasan .................................................................................................................18
F. Sanksi ...........................................................................................................................19
G. Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan ......................................................................19
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................20
LAMPIRAN 1 FORMAT PERJANJIAN KERJASANA ..................................................21
LAMPIRAN 2 FORMAT PERMOHONAN BANTUAN (PROPOSAL).........................26
LAMPIRAN 3 FORMAT KUITANSI PENERIMAAN BANPER ...................................27
LAMPIRAN 4 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ..................28
LAMPIRAN 5 FORMAT LAPORAN PENERIMAAN DANA BANPER ......................29
LAMPIRAN 6 FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN...........................30
LAMPIRAN 7 FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANPER...........31

Draf 13 April 2021

PERATURAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN

PENDIDIKAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,

DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : ……./C6/…../2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENDIDIKAN KETERAMPILAN UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA

SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU (LSP P1)
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN

PENDIDIKAN KHUSUS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan salah tugas Direktorat
Mengingat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus untuk
melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu pada pendidikan
pendidikan khusus dan pendidikan inklusif dilaksanakan
melalui pemberian bantuan pemerintah Pendidikan
Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga Sertifikasi
Profesi Pihak Kesatu (LSP P1);

b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Menengah, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan
Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1).

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 1

Draf 13 April 2021

Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Wajib
Belajar;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan
Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi
Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam
Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan
Sarana Lainnya;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157
tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 173/PMK. 05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 2

Draf 13 April 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan
Dasar dan Menengah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
Pendidikan;

22. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, KI-KD, dan
Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.

23. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor
4060/C/HK/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah;

24. DIPA Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus dan Layanan Khusus Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP
DIPA-023.03.1. 666028/2021 tanggal 23 November 2020
beserta revisinya.

25. Keputusan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus No. 0008/C6/KU/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang
Pengang-katan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan
pada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan
Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendi-
dikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun Anggaran 2021.

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 3

Draf 13 April 2021

Menetapkan MEMUTUSKAN:

: PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENDIDIKAN KETERAMPILAN UNTUK PENGEMBANGAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU (LSP P1)
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan
Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSPP1) sebagaimana tercantum dalam lampiran,
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal………….
Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus,

Dr. Samto
NIP 196506201992031002

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 4

Draf 13 April 2021

LAMPIRAN

PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN
PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR …………. TANGGAL ……………

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN

PEMERINTAH PENDIDIKAN KETERAMPILAN

UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA

SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU (LSP P1)

TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah
Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber
Daya Manusia Indonesia, menegaskan perlunya penyelarasan kompetensi yang
diajarkan di sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan kompetensi yang dibutuhkan
untuk mengisi jenis pekerjaan di dunia usaha dunia industri (DUDI). Inpres tersebut
menugaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membuat peta jalan
pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan DUDI. SMK diharapkan menjadi lembaga
pendidikan yang mampu menghasilkan SDM yang kreatif, berketrampilan, kredibel,
dan mampu bersaing dengan SDM negara lain. Inpres tersebut mengadengkan
beberapa kementerian, badan yang relevan, pemerintah daerah, dan pihak swasta.

Sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) merupakan bagian dari
pendidikan vokasi wajib menerapkan 10 program revitalisasi pendidikan kejuruan
dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan
keterampilan/profesi sesuai dengan kebutuhan DUDI. Program pendidikan dan
pelatihan profesi memiliki peran dalam pembangunan Indonesia termasuk
penyandang disabilitas. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi
penyandang disabilitas diperlukan standar kometensi kerja yang digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan program diklat. Untuk itu, diperlukan acuan baku yang
mengarah pada efektifitas dan efisiensi program pendidikan dan pelatihan kerja sesuai
Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK).

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 5

Draf 13 April 2021

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Dit. PMPK)
memiliki misi untuk menjadikan sekolah luar biasa (SLB) menjadi lembaga sertifikasi
profesi (LSP) 1, sehingga memudahkan lulusan SMALB melaksanakan uji
kompetensi, diakui kompetensinya, dan menjadi pegawai handal di DUDI. LSP
memiliki kewenangan melakukan proses uji kompetensi dan sertifikasi profesi bagi
seseorang untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah dicapai. Proses
menjadikan SLB sebagai LSP 1 tidak mudah, karena harus melalui beberapa tahap,
sesuai dengan aturan yang berlaku, dan melalui prosedur yang telah ditetapkan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Direktorat PMPK bekerjasama dengan Kemenaker menyusun 20 dokumen
standar kompetensi kerja khusus penyandang disabilitas (SK3PD) sebagai acuan uji
kompetensi peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan sertifikat
kompetensi. Tahun 2021 telah disahkan 10 dokumen SK3PD yang terdiri dari;
keterampilan tata boga, tata busana, tata kecantikan, tata graha, teknologi informasi
dan komputer, cetak saring sablon, seni membatik, souvenir, tanaman hortikultura,
dan perbengkelan sepeda motor. SK3PD dilengkapi dengan skema uji kompetensi,
dimana penyusunan materi bekerjasama dengan badan standar nasional pendidikan
(BSNP).

Direktorat PMPK memfasilitasi dana bantuan pemerintah bagi SLB untuk
membetuk LSP 1. Tahun 2021 disediakan dana bantuan pemerintah bagi SLB yang
memenuhi kriteria untuk mempersiapkan SDM dan perangkat dokumen yang
dibutuhkan untuk pendirian LSP.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 6

Draf 13 April 2021

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak
untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

15. Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Indonesia;

16. Peraturan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 4/BNSP/VII/2014 Tentang
Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;

17. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang
Pedoman Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 7

Draf 13 April 2021

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian
Negara/Lembaga;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019
sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem
Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 257);

26. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

27. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar,
dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;

28. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
9038/C.C6/PD/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Standar Kompetensi
Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas;

29. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 8

Draf 13 April 2021

30. DIPA Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-023.03.1 666028/2021 tanggal
23 November 2020 berserta revisinya;

31. Keputusan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus No.
0008/C6/KU/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidikan Masyarakat
dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Tahun Anggaran 2021.

C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Pemberian bantuan pemerintah pendidikan keterampilan secara umum bertujuan
untuk:
a. Memfasilitasi pembentukan LSP di SLB yang memenuhi kriteria
b. Menyiapkan perangkat pendukung pembentukan LSP;
c. Memfasilitasi guru keterampilan untuk mendapatkan sertifikat asesor.

2. Tujuan Khusus
Pemberian bantuan pemerintah pendidikan keterampilan secara khusus bertujuan
supaya sekolah dapat;
a. Menunjukan dukungan stakeholder dari wilayah regional minimal tiga (3)
dan lingkup nasional minimal satu (1) dibuktikan dengan surat dukungan atau
dokumen lain,
b. Menunjukan komitmen stakeholder dari wilayah regional minimal tiga (3)
dan lingkup nasional minimal satu (1) dibuktikan dengan MoU,
c. Membentuk panitia kerja proses pembentukan LSP dan menetapkan tugas
pokok dan fungsi dibuktikan dengan surat keputusan,
d. Memproses legalitas hukum dan menyiapkan SDM (guru) untuk menjadi
asesor sesuai dengan kompetensi mengajar

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 9

Draf 13 April 2021

BAB II
PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Karakteristik Bantuan
Nilai bantuan pemerintah untuk program kemandirian tahun anggaran 2021

sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Nilai bantuan per sekolah Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah sasaran penerima Banper
sebanyak 60 sekolah. Banper Kemandirian ini dimaksudkan untuk mewujudkan
kesiapan pendidikan vokasi menuju pembentukan LSP P1 di SLB.

Bantuan Pemerintah untuk Pendidikan Keterampilan bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
Anggaran 2021 No. DIPA-023.03.1.666028/2021, tanggal 23 November 2020 beserta
revisinya.

B. Penggunaan Dana Bantuan
1. Prinsip Penggunaan Dana Bantuan

Penggunaan dana bantuan pemerintah ini harus memperhatikan prinsip-prinsip
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor Perdirjen No.
4060/C/HK/2020, yaitu:

a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan;

b. efektif, yaitu menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan;

c. transparan, yaitu menjamin keterbukaan informasi mengenai pengelolaan
dana Bantuan;

d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;

e. kepatuhan, yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. manfaat, yaitu hasil pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan
manfaatnya dan berdaya guna bagi penerima Bantuan

2. Penggunaan Dana Bantuan

Bantuan pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) dapat digunakan untuk membiayai

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 10

Draf 13 April 2021

semua kegiatan dalam rangka pengembangan LSP P1. Beberapa pengeluaran
dari kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana bantuan ini anatar lain:

a. Sosialisasi, pembentukan, dan penetapan panitia kerja penyiapan LSP,

b. Sosialisasi, pembentukan, dan penandatanganan perjanjian kerjasama
dengan pihak terkait (DUDI, LKP, perguruan tinggi, asosiasi
profesi/komunitas) untuk mendukung penyiapan LSP di SLB,

c. Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan stakeholder terkait (dinas,
pengawas, dewan guru, karyawan, dan komite) sebagai bentuk komitmen
mendukung penyiapan LSP di SLB,

d. Penyiapan dokumen legalitas hukum SLB sebagai calon LSP,

e. Menyiapkan SDM bersertifikasi asesor melalui pelatihan oleh lembaga
yang memiliki kewenangan melakukan sertifikasi asesor.

3. Larangan Penggunaan Dana

Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) Tahun Anggaran 2021 dilarang
digunakan untuk:

a. Disimpan dengan maksud untuk memperoleh bunga;

b. Dipinjamkan kepada pihak lain;

c. Dipakai untuk kepentingan pribadi;

d. Dan pembiayaan

e. Serta membiayai kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan program
ini;

4. Perpajakan

Perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Pemerintah
Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi
Pihak Kesatu (LSP P1) Tahun Anggaran 2021 dilakukan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5. Skema Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Kemandirian

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 11

Draf 13 April 2021

6. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Bantuan Pemerintah Pendidikan
Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu
(LSP P1)

No Nama Kegiatan Anggaran Waktu

1 Sosialisasi, pembentukan, dan 25% dari 1 minggu
penetapan panitia kerja penyiapan anggaran banper
LSP di SLB

2 Sosialisasi, pembentukan, dan 2 minggu
penandatanganan perjanjian
kerjasama dengan pihak terkait Rp. 12.500.000,-
untuk mendukung penyiapan LSP
di SLB

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 12

Draf 13 April 2021

No Nama Kegiatan Anggaran Waktu

3 Penandatanganan perjanjian 1 minggu
kerjasama dengan stakeholder
terkait sebagai bentuk komitmen
mendukung penyiapan LSP di SLB

4 Penyiapan dokumen legalitas Pelatihan 1 bulan
hukum SLB sebagai calon LSP kompetensi dan 3 bulan
uji sertifikasi
5 Menyiapkan SDM bersertifikasi asesor 5 guru x
asesor melalui pelatihan Rp.7.500.000 =
Rp. 37.500.000

*maksimal 75%
dari anggaran
banper

6 Penyusunan laporan 2 minggu

C. Kriteria Persyaratan Penerima
1. Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah

Kriteria penerima bantuan pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk
Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) yaitu:

a. Satuan penyelenggara pendidikan khusus (SLB/SKh);

b. SLB/SKh yang mempunyai program unggulan keterampilan yang telah
terdaftar di SK3PD (tata boga, tata busana, tata kecantikan, tata graha, TIK,
cetak saring/sablon, seni membatik, souvenir, tanaman holtikultura, dan
perbengkelan sepeda motor);

2. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk
Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) adalah:

a. Direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;

b. Memiliki data peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK);

c. Sekolah mempunyai paling sedikit 5 guru (minimal untuk 2 jenis
keterampilan) yang memiliki latar belakang pendidikan keterampilan (S1)
atau pernah mengikuti diklat tertentu yang relevan;

d. Terdaftar pada sistem Dapodik;

e. Memiliki kepala sekolah definitif atau memiliki SK pengangkatan kepala
sekolah dari Yayasan;

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 13

Draf 13 April 2021

f. SLB yang memiliki ijin operasional (khusus sekolah swasta);

g. Memiliki NPSN;

h. Memiliki program pengembangan pekolah 5 tahunan (SDP: school
development plan);

i. Memiliki NPWP atas nama sekolah;

j. Memiliki rekening bank atas nama sekolah.

3. Jadwal Pelaksananan

No Nama Kegiatan Bulan
123456
1 Sosialisasi, pembentukan, dan penetapan panitia kerja
penyiapan LSP di SLB

2 Sosialisasi, pembentukan, dan penandatanganan
perjanjian kerjasama dengan pihak terkait untuk
mendukung penyiapan LSP di SLB

3 Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan
stakeholder terkait sebagai bentuk komitmen
mendukung penyiapan LSP di SLB

4 Penyiapan dokumen legalitas hukum SLB sebagai
calon LSP

5 Menyiapkan SDM bersertifikasi asesor melalui
pelatihan

6 Penyusunan laporan

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 14

Draf 13 April 2021

BAB III
PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan
Tahap Pelaksanaan
1. Direktorat PMPK menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian Banper;
2. Direktorat PMPK melakukan sosialisasi pemberian Banper kepada Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota tentang rencana pemberian bantuan;
3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mensosialisasikan adanya Banper
kepada sekolah;
4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota merekomendasikan sekolah calon
penerima Banper;
5. Direktorat PMPK menerima hasil rekomendasi dari Dinas Pendidikan terkait
calon sekolah penerima Banper;
6. Direktorat PMPK melakukan verifikasi berkas dan menetapkan sekolah calon
penerima Banper;
7. Pihak sekolah melengkapi RAB dan dokumen kelengkapan sesuai persyaratan;
8. Direktorat PMPK dalam hal ini PPK bersama dengan kepala sekolah penerima
Banper menandatangani surat perjanjian kerja sama beserta kuitansi (lihat contoh
format surat perjanjian dan kuitansi);
9. PPK mengajukan SPP dimaksud kepada PP SPM dengan dilampiri:
a. Rencana pengeluaran dana Banper;
b. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima Banper;
c. Kuitansi bukti penerima bantuan yang telah ditandatangani oleh penerima
Banper;
10. Pencairan dana Banper kepada penerima Banper dalam bentuk uang melalui
mekanisme LS ke rekening penerima Banper tanpa potongan apapun.
11. Sekolah mengirimkan laporan penerimaan dana Banper;
12. Sekolah penerima Banper menyelenggarakan kegiatan sesuai program Banper
yang diberikan;
13. Sekolah mengirim laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan
dana Banper.

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 15

Draf 13 April 2021

B. Organisasi Pengelolaan Bantuan
1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
a. Menyusun dan menyiapkan pedoman pelaksanaan Banper;
b. Melaksanakan sosialisasi program pemberian Banper kepada Dinas
Pendidikan Provinsi;
c. Melakukan verifikasi calon penerima dana Banper;
d. Menetapkan Surat Keputusan (SK) penerima Banper;
e. Menandatangani surat perjanjian kerjasama pemberian Banper;
f. Menyalurkan dana Banper melalui bank/lembaga penyalur atau langsung ke
rekening sekolah;
g. Menerima laporan pertanggungjawaban kegiatan.
2. Peran Dinas Pendidikan Provinsi
a. Melakukan sosialisasi program pemberian Banper kepada kepala sekolah;
b. Merekomendasikan sekolah penyelenggara (SLB/SKh) calon penerima
Banper;
c. Melakukan pendampingan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh penerima Banper;
d. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari penerima Banper;
3. Sekolah Penerima Banper
a. Melengkapi persyaratan sebagai calon penerima Banper meliputi:
1) rencana anggaran biaya (RAB);
2) fotocopy surat ijin operasional sekolah;
3) fotocopy rekening atas nama sekolah;
4) fotocopy NPWP atas nama sekolah;
5) fotocopy Surat pengangkatan kepala sekolah definitif;
b. Melengkapi persyaratan pencairan bantuan meliputi:
1) surat perjanjian kerjasama bantuan pemerintah;
2) kuitansi penerimaan Banper;
3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak/SPTJM, kesanggupan
menggunakan Banper sesuai rencana yang disepakati, kesanggupan
menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara (lihat
contoh format surat penyataan tanggung jawab mutlak);
c. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Banper meliputi:
1) laporan penerimaan dana Banper /laporan awal;

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 16

Draf 13 April 2021

2) laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban.

d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan permohonan Banper yang telah
disepakati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Mengirimkan foto copy bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara
apabila terdapat sisa dana Banper yang tidak digunakan beserta dengan
bunga/jasa bank yang ada penyetoran sisa dana dapat melalui aplikasi Sistem
Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi) yang dapat
dilihat pada laman www.simponi.kemenkeu.go.id dan dapat menghubungi
Satker. Direktorat PMPK (021-7693265).

C. Pembiyaan
1. Pemberi Banper

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus memberikan bantuan
dalam bentuk uang/dana dan diberikan secara utuh kepada sekolah penerima
sesuai rencana anggaran biaya yang disepakati antara pemberi Banper dan
penerima Banper.

2. Pencairan Dana Banper

Dana Banper disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum
Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke rekening sekolah
melalui bank.

3. Penyaluran Banper

a. Dana Banper Pendidikan Vokasi Menuju Pembentukan Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan melalui
rekening sekolah tanpa potongan pajak dari Kas Umum Negara.

b. Penyaluran dana Banper Pendidikan Vokasi Menuju Pembentukan Lembaga
Sertifikasi Profesi dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian
penyaluran antara pihak Direktorat PMPK dengan sekolah penyelenggara.

4. Jangka Waktu Pengelolaan Banper

Jangka waktu pengelolaan dana Banper Pendidikan Vokasi Menuju Pembentukan
Lembaga Sertifikasi Profesi tahun 2021 adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak
dana masuk rekening sekolah dan tidak melewati tanggal 31 Desember 2021
(batas tahun anggaran).

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 17

Draf 13 April 2021

D. Pelaporan
Laporan terdiri atas laporan penerimaan dana Banper, laporan pelaksanaan kegiatan,
dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

1. Laporan penerimaan dana Banper disampaikan 7 hari setelah dana Banper
diterima oleh sekolah. (contoh format laporan penerimaan dana Banper,
terlampir)

2. Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban Banper dikirim
paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir waktu pelaksanaan. (contoh
format struktur laporan pelaksanaan kegiatan, terlampir)

Laporan pelaksanaan kegiatan memuat:

a. Pelaksanaan kegiatan;

b. Penggunaan dana Banper;

c. Permasalahan/kesulitan yang dihadapi dan upaya mengatasinya;

d. Manfaat dana Banper bagi sekolah;

e. Melampirkan foto-foto kegiatan.

E. Pengawasan
Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau
menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang,
kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk
penyelewengan lain. Pengawasan terhadap pelaksanaan program Banper Pendidikan
Vokasi Menuju Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi pengawasan melekat
(waskat), pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-
masing instansi kepada bawahan.

2. Pengawasan Fungsional

Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan Banper adalah Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kemdikbud.

3. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan bantuan, program ini juga dapat diawasi
oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat.

Lembaga tersebut melakukan pengawasan pelaksanaan Banper namun tidak
melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan
Banper, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau
lembaga berwenang lain.

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 18

Draf 13 April 2021

F. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan atau
sekolah akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada
oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk,
antara lain:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang
yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana
banper ke kas negara atau penerapan proses hukum, yaitu mulai proses
penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan bagi pihak yang terindikasi atau
terbukti melakukan penyimpangan dana bantuan Banper.

3. Pengurangan kuota Banper terhadap daerah yang dinilai tidak melaksanakan
penyaluran program Banper Pendidikan Vokasi Menuju Pebentukan
Lembaga Sertifikasi Profesi dengan baik atau melakukan penyimpangan,
pemotongan, memperlambat atau mengulur-ulur waktu pencairan dana
Banper tersebut;

4. Pemblokiran dana Banper dan penghentian sementara Banper yang bersumber
dari APBN pada tahun berikutnya kepada sekolah, bilamana terbukti pelanggaran
tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan
pribadi, kelompok, atau golongan.

G. Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan

Pelayanan Konsultasi dan pengaduan masyarakat diperlukan bagi segenap lapisan
masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan dana Banper
yang dikelola oleh kepala sekolah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila
ada penyalahgunaan keuangan dan penyimpangan dalam pemanfaatan dana Banper
yang dikelola oleh sekolah, maka masyararakat bisa berkonsultasi atau mengajukan
pengaduan kepada instansi yang terkait, yaitu;

1. Jika berkaitan dengan administratif, pelaporan dan pertanggungjawaban
pengelolaan Banper dapat dikonsultasikan pada Direktorat PMPK.

2. Jika berkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan kegiatan dikonsultasikan
dengan dinas terkait atau pihak-pihak yang kompeten dengan kegiatan yang
dikonsultasikan.

Dalam rangka mendukung tranparansi/keterbukaan pelaksanaan program ini,
Direktorat PMPK memberikan pelayanan informasi dan konsultasi melalui alamat :

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus

Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

u.p Fungsi Penilaian, Komplek Kemdikbud Cipete Gedung B, Lt. 3

Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, Telp 021-75906872

Alamat email : [email protected]

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 19

Draf 13 April 2021

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Menuju
Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai acuan bagi pihak terkait dalam
melaksanakan program tersebut, sehingga terbentuk kesamaan pandangan dan persepsi dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Program Banper akan berjalan lancar,
transparan, dan akuntabel, apabila semua yang terlibat konsisten terhadap peraturan
perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Menuju Pembentukan LSP di SLB, diharapkan
membawa dampak positif bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti uji
kompetensi sesuai SK3PD, sehingga mempunyai bukti autentik kompetensi yang dikuasai.
Berbekal sertifikat kompetensi ketrampilan peserta didik penyandang disabilitas diakui DUDI
dan ditempatkan sesuai dengan level atau jenis pekerjaan.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci
dalam surat perjanjian pemberian Banper yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPK.

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 20

Draf 13 April 2021
LAMPIRAN 1 FORMAT PERJANJIAN KERJASANA

PERJANJIAN KERJASAMA

PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
PENDIDIKAN KETERAMPILAN UNTUK PENGEMBANGAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU (LSP P1)

TAHUN 2021

ANTARA

DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PENDIDIKAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN

DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN

.....................................

Nomor: .............................

Pada hari ini ................. tanggal ................ bulan .............. tahun dua ribu dua puluh satu,
yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Aswin Wihdiyanto, ST, MA
NIP : 197512052005011002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fungi Penilaian
Instansi : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat

Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Msyarakat dan Pendidikan Khusus,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 0008/C6/KU/2021 tanggal 4
Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas instansi, yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .....................................
NIP : .....................................
Jabatan : .....................................
Instansi : .....................................
Alamat : .....................................
NPWP : .....................................

Selanjutnya untuk dan atas nama sekolah, disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai
berikut:

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 21

Draf 13 April 2021

a. bahwa salah satu program Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
adalah pemberian Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan
Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1);

b. bahwa PIHAK PERTAMA adalah pihak yang diberi wewenang melaksanakan kegiatan
layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;

c. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan khusus yang menerapkan Kurikulum
2013;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan
dengan sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam
PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PENDIDIKAN
KETERAMPILAN UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI PIHAK KESATU (LSP P1), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut
:

Pasal 1
Dasar Pelaksanaan

Dasar pemberian Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan
Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1), antara lain:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pendidian
Masyarakat dan Pendidikan Khusus No. SP DIPA.023.03.1.666028/2021 tanggal 23
November 2020 beserta revisinya;

2. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Nomor:
..................... tanggal ........ tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah
Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak
Kesatu (LSP P1) Tahun 2021;

3. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk
Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) Tahun Anggaran
2021;

4. Proposal permohonan Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk
Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) Tahun Anggaran
2021.

Pasal 2
Jenis Bantuan dan Tujuan

1. Jenis bantuan ini adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang untuk Pengembangan
Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) Tahun Anggaran 2021.

2. Tujuan pemberian bantuan ini adalah menyiapkan perangkat pendukung pembentukan
LSP;

Pasal 3
Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk
Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana bantuan
tersebut sesuai Pedoman Pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 22

Draf 13 April 2021

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

1. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut PIHAK KEDUA harus melibatkan tenaga
profesional yang dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA;

2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung
sejak dana bantuan diterima di rekening PIHAK KEDUA;

3. PIHAK PERTAMA dan atau petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dapat
melakukan pemantauan keterlaksanaan pelaksanaan program jika dianggap perlu.

4. PIHAK KEDUA harus mengelola dana bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA
sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun
2018 dan peraturan lain yang relevan;

5. Apabila setelah dilakukan proses pembelanjaan/pengadaan masih terdapat sisa dana,
maka sisa dana tersebut harus disetor ke Kas Negara.

Pasal 5
Sumber dan Penggunaan Dana

1. Bantuan Pemerintah Bantuan Pemerintah untuk Pengalihaksaraan Buku Teks Pelajaran ke
Huruf Braille berasal dari APBN yang dialokasikan melalui DIPA Satuan Kerja
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan No. SP DIPA.023.03.1.666028/2021 tanggal 23 November
2020 beserta revisinya;

2. Nilai Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah);

3. Nilai bantuan tersebut pada butir (2) di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 6
Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan

1. Dana bantuan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA ke rekening PIHAK KEDUA melalui
bank penyalur yang telah ditetapkan;

2. Penyaluran dana bantuan kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukan penandatanganan
surat perjanjian kerjasama dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;

3. PIHAK KEDUA mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap dana bantuan ini
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
Kewajiban

Pemberian Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program tersebut pada Pasal 2 diwajibkan
menyusun rencana anggaran biaya;

2. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban
kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah
berakhirnya perjanjian pemberian bantuan ini;

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 23

Draf 13 April 2021

3. PIHAK KEDUA harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang
berlaku;

4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bantuan ini baik
dari segi administrasi, fisik maupun keuangan.

Pasal 8
Force Majeure
1. “Force Majeure” adalah kejadian di luar kekuasaan PIHAK KEDUA baik langsung
maupun tidak langsung seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara,
kebijakan moneter, dan perang, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya
perjanjian ini;

2. Akibat yang timbul pada butir 1 di atas saat pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KEDUA
diharuskan melapor secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 x 24 jam
setelah terjadinya keadaan tersebut.

3. “Force Majeure” hanya diperhitungkan dalam perpanjangan waktu pelaksanaan Bantuan
Pemerintah untuk Pengalihaksaraan Buku Teks Pelajaran ke Huruf Braille;

4. Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, PIHAK
KEDUA tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan “Force Majeure”.

Pasal 9

Sanksi

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian pemberian bantuan
secara sepihak jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan program sesuai dengan
perjanjian.

2. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana kepada PIHAK PERTAMA apabila
terjadi pembatalan perjanjian;

3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap kerugian negara yang diakibatkan
penyalahgunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA;

4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian
Kerjasama dan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Pengalihaksaraan Buku
Teks Pelajaran ke Huruf Braille akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Pasal 10
Lain – Lain

1. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam perjanjian pemberian bantuan ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

2. Segala sesuatu yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak tetapi belum diatur dalam
perjanjian pemberian bantuan ini, akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari perjanjian pemberian bantuan ini.

3. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian pemberian bantuan ini merupakan
bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

4. Perubahan terhadap isi perjanjian pemberian bantuan ini hanya dapat dilakukan atas
persetujuan kedua belah pihak.

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 24

Draf 13 April 2021

Pasal 11

Penutup

Surat perjanjian pemberian bantuan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua rangkap di
antaranya bermaterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Materai, Ttd & Stempel Aswin Wihdiyanto, ST, MA
______________________ NIP 197512052005011002

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 25

Draf 13 April 2021

LAMPIRAN 2 FORMAT PERMOHONAN BANTUAN (PROPOSAL)

Nomor : KOP SEKOLAH
Lampiran
Perihal …………………… ….. April 2021
: 1 (satu) Berkas
: Permohonan Bantuan

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. RS Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan 12420

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang
bermutu bagi peserta didik penyandang disabilitas, dengan hormat kami mengajukan
permohonan Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga
Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No Uraian Volume Biaya (Rp)
1 …..
2 …..
3 …..
4 …..

Jumlah 50.000.000

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Profil Sekolah
2. Akte Pendirian Sekolah
3. NPWP Sekolah
4. Nomor Rekening a.n. Sekolah

Atas perhatian dan kebijakan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala…….,

____________________

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 26

Draf 13 April 2021

LAMPIRAN 3 FORMAT KUITANSI PENERIMAAN BANPER

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN
PENDIDIKAN KHUSUS

Jalan RS.Fatmawati, Gedung B dan E Kompleks Kemedikbud Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon (021) 7693260 s.d. 7693266 Faksimili (021) 7657156

Laman pmpk.kemdikbud.go.id Email [email protected]

No. ………

KUITANSI

1. Tanggal dibukukan :

2. Sudah terima dari : Direktur PMPK, Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen

3. Banyaknya uang : Rp. 50.000.000

4. Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah

5. Untuk Pembayaran : Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk

Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak

6. Nama Sekolah Kesatu (LSP P1)
7. NPWP : …………………………………………………………
8. Alamat Sekolah : …………………………………………………………
: …………………………………………………………

Setuju dibayar Jakarta,………………..2021
Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Sekolah

Aswin Wihdiyanto, ST, MA Meterai
NIP 197512052005011002
………………………………
NIP …………………………

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 27

Draf 13 April 2021

LAMPIRAN 4 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KOP SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………………………..
NIK : ……………………………………………………………..
Tempat, Tanggal Lahir : ……………………………………………………………..
Jabatan : ……………………………………………………………..
Alamat : ……………………………………………………………..

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bersedia menggunakan dana bantuan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Pemerintah Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi
Pihak Kesatu (LSP P1) Anggaran 2021;

2. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Pendidikan
Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1)
Tahun Anggaran 2021;

3. Menyimpan semua bukti administrasi penggunaan dana Bantuan Pemerintah Pendidikan
Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1)
untuk dilakukan pemeriksaan setiap saat oleh yang berwenang, sesuai ketentuan yang
berlaku;

4. Bersedia mengembalikan sisa ke kas negara (jika ada) dana Bantuan Pemerintah
Pendidikan Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak
Kesatu (LSP P1) Tahun Anggaran 2021

5. Apabila di kemudian hari terbukti penggunaan dana bantuan tersebut mengakibatkan
kerugian Negara, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku;

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

………………, ……………. 2021
Kepala………….,

TTD/Stempel

_________________________

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 28

Draf 13 April 2021

LAMPIRAN 5 FORMAT LAPORAN PENERIMAAN DANA BANPER

KOP SEKOLAH

LAPORAN PENERIMAAN DANA BANTUAN

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. RS Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan 12420

Dengan ini kami laporkan bahwa kami sudah menerima uang Bantuan Pemerintah Pendidikan
Keterampilan Untuk Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P1)
Anggaran 2021 pada tanggal ….. bulan ….. tahun 2021, sesuai Surat Perjanjian Pemberian
Bantuan No. .......................... tanggal ................... bulan...........tahun 2021.

Demikian laporan kami sampaikan untuk dapat diketahui.

..............................................

Kepala Sekolah .....................

Ttd dan stempel

..............................................
NIP

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 29

Draf 13 April 2021

LAMPIRAN 6 FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nama Sekolah LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Alamat <NAMA KEGIATAN>
Kode Pos : ..............................................................
Desa /Kelurahan : ..............................................................
Kabupaten/Kota : ..............................................................
Provinsi : ..............................................................
: ..............................................................
: ..............................................................

A. PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, tujuan

B. PELAKSANAAN KEGIATAN
Berisi uraian pelaksanaan kegiatan, yang mencakup jenis kegiatan, waktu, tempat,
dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, jenis keterampilan yang
dikembangkan

C. HASIL KEGIATAN
Berisi uraian hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan, sesuai dengan tujuan dan
manfaat yang direncanakan. Jika terdapat kegiatan yang kurang berhasil, maka
perlu diuraikan penyebabnya.

D. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT
Berisi hal-hal yang mendukung ataupun mungkin menghambat keberhasilan
pelaksanaan kegiatan. Jika ada faktor penghambat atau kendala tersebut, uraian pula
bagaimana sekolahmengatasi hambatan tersebut.

E. DAMPAK PELAKSANAAN KEGIATAN
Berisi uraian tentang dampak positif dan negatif yang dialami sekolah, peserta
didik, guru dan masyarakat dengan pemberian bantuan pemerintah.

F. PENUTUP
berisi kesimpulan dan saran.

..............................................
Kepala Sekolah .....................
Ttd dan stemple

..............................................

NIP

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 30

Draf 13 April 2021

LAMPIRAN 7 FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANPER

Lampiran Surat KOP SEKOLAH
……………………
No & Tgl :

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
PENDIDIKAN KETERAMPILAN UNTUK PENGEMBANGAN LEMBAGA

SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KESATU (LSP P1)
TAHUN ANGGARAN 2021

Nilai Bantuan : Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Lembaga Penerima : ………….
Alamat : ………….

No Uraian *) Volume Biaya (Rp)
1 …..
2 …..
3 …..
4 …..

Jumlah 50.000.000
Sisa Dana **) ………

*) Bukti administrasi pengeluaran secara lengkap disimpan oleh sekolah dan sewaktu-waktu siap untuk
dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuaan yang berlaku.

**) Sisa dana senilai Rp…. (….) telah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank …. Pada tanggal ….
dengan NTPN …….

Kepala Sekolah .....................
Ttd dan stemple

..............................................

NIP

Pedoman Bantuan Pemerintah Pendidikan Keterampilan 31