All About Kepatuhan Internal

Buku Rangkuman

ALL ABOUT

KEPATUHAN
INTERNAL

KANWIL DJPB PROVINSI

JAWA TENGAH

2022

DAFTAR ISI

Manajemen risiko........................................................................................................ 1
Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan
Kemeterian Keuangan............................................................................................. 6
Kode Etik dan Kode Perilaku PNS.................................................................... 12
Pengendalian Gratifikasi....................................................................................... 16
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan(PIPK)...................... 26
Pengelolaan Pengaduan...................................................................................... 29
Gerakan Efisiensi........................................................................................................ 33
Kerangka Kerja Integritas Kementerian Keuangan............................. 40
Pengelolaan atas Konflik Kepentingan....................................................... 42
Timeline dan Link Laporan................................................................................... 44

2022

1ST EDITION

BAGIAN PERTAMA

Manajemen Risiko

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

1

1

B

Manajemen Risiko

DASAR HUKUM:

KMK 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara
PMK 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko
Pengelolaan Keuangan Negara
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor
KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan
Manajemen Risiko di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan
KMK Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko
di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2

1

B

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah proses Strategi penerapan manajemen risiko
sistematis dan terstruktur yang secara efektif dengan cara
didukung budaya sadar Risiko untuk membangun infrastruktur
mengelola Risiko pada tingkat yang
dapat diterima guna memberikan (menciptakan tooks aturan MR dan
keyakinan yang memadai terhadap membentuk struktur UPR),
pencapaian Sasaran.
membangun kapasitas (melakukan
Dalam rangka menjaga proses sosialisasi, menyelenggarakan dan
manajemen risiko yang efektif, menugaskan pegawai training MR,
akuntabel dan transparan, UPR membangun sarana komunikasi dan
DmASeAnyRuHsUuKnUdMa:n menyampaikan dokumen
KmMaKn1a0je5m/KeMnK.01r/i2s0ik2o2 tenbtearnugpaPetupniajugkam informasi terkait MR),
Pmelaankasajenmaean Mriasinkaoj,emdoeknumRiesnikopendukung mengintegrasikan manajemen risiko
PpeinaggaemlolaamnaKnaeujeamnegnan rNiseikgoara(perumusan
·PkMonKte2k2s2,/PpMroKf.i0l 1/r2is0ik2o1 ,temntaannugaMl aInndaijkeamtoern
RRisiiskikooPeUntgaemloal,aarnenKceaunaangmanitiNgaesgi arraisiko),
KKilEeanpspPiuod-7rtea9unn6sta/ilP,nBlDma/2piar0ojne1ra6najnetPemenpertbenamenngadnrPaitsehaikduaooraamnana(blnaNeprookmaraloanr,
PleonsseraepvaenntMadnataajebmaseen R(LiEsDik)o), dpi erubahan
LpiniaggkaumngmananDaitjejemnePnerrbiseiknodadhaanradaonkumen
KpMeKndNuokmunogr. 577/KMK.01/2019 tentang

Manajemen Risiko di Lingkungan
Kementerian Keuangan

3

1

B

Manajemen Risiko

Laporan Terkait MR

Laporan Loss Event Database (LED)
LED merupakan dokumen yang berisi catatan kejadian kerugian yang
terjadi pada tahun berjalan baik yang telah diidentifikasi dalam profil
Risiko maupun tidak. Loss Event Database (LED) diperbarui setiap
munculnya kejadian kerugian dan dilaporkan secara kuartalan. Dalam
hal terjadi kejadian kerugian luar biasa dan harus segera
diinformasikan/mendapat keputusan Pimpinan UPR tingkat lebih
tinggi, maka harus dilaporkan paling lambat 1 hari setelah kejadian
DkAeSrAugRiaHnU. KUM:

KMK 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk

PLealapkosraannaPaenmManatnaaujeamn MenanRaisjeikmoen Resiko
PLeanpgoeralonlapaenmKaenutaaunagnanrisNikeogapraaling sedikit memuat tren besaran risiko,
·PmMitKiga2s2i2/rPisMikKo.0y1a/2n0g21tteelanhtandiglaMksaannaajkeamn,endan rencana mitigasi yang
Raiskiakon PdeilnagkuekloalnaanpaKdeauapnegriaondeNesgelaarnajutnya. sebagaimana tercantum
dalam KMK Nomor 105/KMK.01/2022 tentang petunjuk pelaksanaan
KKmeEpPaun-7at9uje6sma/PneBnD/2irri0sjei1k6notPepenertnbagenenglodlPaaeahdnaorkameaunaanNngoamnonregara.

Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukungnya
KMPMaianKgaaNjemommeoMnraR5n7ias7ijk/eKomMdeKni L.0in1R/g2isk0iuk19ongteapnnatalinngg sedikit memuat pernyataan
KpeimmpeinntaenriaUnPRK,eudafntgaar nkejadian Risiko, level Risiko awal periode, dan
residual harapan.

4

1

B

Manajemen Risiko

Timeline Laporan Terkait MR





Dokumen Periode Penyampaian Keterangan





PIAGAM MANAJEMEN PALING LAMBAT 31 DOKUMEN
RISIKO DAN DOKUMEN JANUARI TAHUN DISAMPAIKAN
OLEH PIMPINAN
PENDUKUNGNYA BERIKUTNYA UPR KEPADA
PIMPINAN UPR

ESELON I PALING TINGKAT LEBIH
LAMBAT TANGGAL TINGGI
LAPORAN PEMANTAUAN 14 SETIAP BULAN
MANAJEMEN RISIKO JANUARI, APRIL,
JULI DAN OKTOBER
TRIWULANAN
ESELON II DAN III

DITETAPKAN OLEH
LOSS EVENT DATABASE ESELON 1 MASING-
MASING
(LED)

5

1ST EDITION

BAGIAN KEDUA

Sistem Pengendalian Intern

di Lingkungan Kemeterian Keuangan

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

6

2B

Sistem Pengendalian
Intern

Dasar Hukum

Penerapan sistem pengendalian intern tahun 2022
menggunakan dasar hukum yang menggantikan KMK
940/KMK.09/2017 yaitu KMK-322/KMK.09/2021 tentang
Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern

di Lingkungan Kementerian Keuangan dan
KMK-477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan
Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan. Dalam KMK tersebut mengatur pihak-pihak

DASAR HUKUM:

yang terlibat dalam penerapan sistem pengendalian
intern meliputi Pimpinan Unit Eselon I, Manajemen

Operasional, dan UKI.






7

2B

Sistem Pengendalian
Intern

Penerapan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
adalah menentukan efektivitas pengendalian intern tingkat
entitas yang mencakup 5 (lima) unsur pengendalian intern.
EPITE dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam dua tahun
atau jika ada kondisi perubahan kepemimpinan, perubahan
probis strategis, dan/atau perubahan struktur organisasi. EPITE
dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 6 (enam)
bulan terhitung sejak kondisi berkenaan diimplementasikan
secara efektif. Proses EPITE sebagai berikut:

D1.APSAeRnyHuUsKuUnMa: n Program Kerja
2. Pelaksanaan Evaluasi
3. Penyusunan Hasil Evaluasi
4. Pelaksanaan Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai
Etika
5. Penarikan Simpulan EPITE
6. Penyusunan dan Penyampaian Laporan EPITE

8

2B

Sistem Pengendalian
Intern

Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE), PPINE terdiri
dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode
Perilaku, Penyusunan Profil Pegawai, Pemanfaatan Fraud Risk Scenario
(FRS):

1.Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku
Pemantauan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun kepada
seluruh pegawai yang berada di lingkungan kantor, melaksanakan tugas
di luar kantor, beraktivitas di media sosial, dan berperilaku sehari-hari.

2.Penyusunan Profil Pegawai
Penyusunan profil pegawai dituangkan dalam bentuk matriks profil
DpAeSgAaRwHaUi.KDUaMla: m hal pegawai yang telah diprofil mengalami mutasi, UKI
unit kerja lama harus menyampaikan matriks profil pegawai atas
pegawai tersebut kepada UKI unit kerja baru pegawai tersebut dalam
bentuk data elektronik melalui surat elektronik kedinasan paling lambat
satu bulan sejak tanggal keputusan.

3.Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS)
Tujuan FRS untuk mendeteksi terjadinya fraud yang dapat dilakukan
secara tersendiri atau bersamaan dengan PPITA, pemantauan
penerapan kode Etikat dan kode perilaku serta penyusunan profil
pegawai. UKI memanfaatkan FRS dengan melakukan pemantauan
indikator fraud yang tercantum dalam FRS. Hasil pemanfaatan FRS ada
dua yaitu LTBF dan LHPIF.

9

2B

Sistem Pengendalian
Intern

Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA), Tahapan
PPITA ada tiga yaitu Perencanaan PPITA, Pemantauan Pengendalian
Utama (PPU), dan Pemantauan Pengendalian Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (PPTIK). Perencanaan PPITA meliputi jadwal
pemantauan dan penggunaan sumber daya, penetapan jumlah sampel
PPU (memperkirakan jumlah populasi, menetapkan TDR, menetapkan
EPDR, dan menetapkan ARO). Proses PPU diawali persiapan
pemantauan dengan permintaan dokumen dan perangkat pemantauan
kemudian pelaksanaan pengujian kepatuhan pengendalian utama,
pelaksanaan pengujian keakuratan pengendalian utama, penentuan
efektivitas pengendalian utama dan proses bisnis, perumusan temuan
DPAPSUA,RPHeUlaKpUoMra: n (LHPPU, LAT, LTS).

PPTIK, dilakukan dengan tahapan pelaksanaan PPTIK, pelaporan PPTIK,
dan tindak lanjut PPTIK

10

2B

Sistem Pengendalian
Intern

Laporan Terkait SPIP

Laporan Efektiitas Pengendalian Intern Unit (EPITE) : dilakukan satu kali dalam 2
tahun



Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) : Pimpinan UKI-II
menyampaikan LHPPU kepada pimpinan UKI- I untuk LHPPU periode yang berakhir
s.d. 31 Maret, 30 Juni,30 September, dan 20 Desember.

Laporan Hasil Pemantauan Indikator Fraud (LHPIF)
LHPIF disampaikan secara tersendiri paling lambat pada tanggal 15 Juli untuk
pelaporan semester I dan pada tanggal 15 Januari untuk pelaporan semester II.
DASALHRPHIFUyKaUnMg :disusun oleh UKI-II merupakan kompilasi dari UKI-II dan UKI-III.

Laporan Akhir Triwulanan (LAT)
LAT merupakan laporan kompilasi hasil PPU UKI dengan UKI di tingkat bawahnya
untuk periode yang berakhir s.d. 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 20
Desember. (ada sistematika pelaporan)

Laporan Profil Pegawai : periode tahunan
Laporan Efektifitas Pengendalian Intern Konsolidasi (LEPI - Konsolidasi) : periode
tahunan

PPTIK : Laporan PPTIK. PPTIK bertujuan untuk memantau efektivitas pengendalian
aplikasi melalui analisis data elektronik. PPTIK dilaporkan secara periodik paling
sedikit sekali dalam sebulan berisi: Jumlah data wajar dan Jumlah data anomaly

11

1ST EDITION

BAGIAN KETIGA

Kode Etik dan Kode Perilaku PNS

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

12

3B
Kode Etik dan
Perilaku PNS

Dasar Hukum

Dasar Hukum penerapan disiplin PNS dan kode etik PNS
adalah PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PMK
Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode
Perilaku PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan.

KMK Nomor 5/KMK.01/2022 tentang pedoman
pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021
tentang disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan
kementerian keuangan

DASAR HUKUM:

Tujuan kode etik PNS adalah menjaga
pelanggaran disiplin dan menjaga martabat
dan kehormatan PNS di lingkungan
Kementerian Keuangan. Manfaat kode etik
PNS adalah sebagai arah dan pedoman bagi
PNS dan mengajak bersikap kritis dan
rasional sedangkan bagi organisasi sebagai
sarana kontrol sosial , menjangkau wilayah
abu-abu kaitannya dengan moral PNS, dan
memperbaiki iklim organisasi

13

3B
Kode Etik dan
Perilaku PNS

Laporan Terkait Kode Etik dan Perilaku PNS

Dalam PMK Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan
Kode Perilaku PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan telah
dijelaskan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi,
Pelayanan, Kesempurnaan. Pencegahan pelanggaran kode etik
dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan peran pimpinan
unit kerja dan atasan langsung. Tugas pimpinan unit kerja
adalah memberdayakan UKI di unitnya, berkoordinasi dengan
DASAIRtjeHnUKUdaMl:am melaksanakan pengawasan, berkoordinasi dengan
BPPK untuk mengupayakan pemahaman kode etik dan kode
perilaku, serta menginternalisasi nilai.nilai dan kode etik dan kode
perilaku Kemenkeu. Selanjutnya tugas atasan langsung adalah
memberikan keteladanan, melakukan pembinaan, pengawasan
terhadap bawahannya.

14

3B
Kode Etik dan
Perilaku PNS

Laporan Terkait Kode Etik dan Perilaku PNS

Laporan Deadline

Pemantauan Penerapan Kode Etik 5 (lima) hari kerja sejak
di unit kerja Kanwil DJPb (Laporan berakhirnya pelaksanaan

Hasil Pemantauan) pemantauan

Pemantauan Penerapan Kode Etik 5 (lima) hari kerja sejak
di KPPN yang termasuk wilayah berakhirnya pelaksanaan
kerjanya (jika ada) (Laporan Hasil
pemantauan
Pemantauan) (pemantauan minimal
dilaksanakan 1 kali dalam

1 triwulan)

Pelaporan Hasil Pemantauan 10 (sepuluh) hari kerja
Kode Etik Lingkup Kanwil DJPb sejak triwulan berkenaan
sampai dengan triwulan berkenan
berakhir
(Kertas Kerja simpulan hasil
pemantauan penerapan kode etik
dan kode perilaku tingkat Kanwil

DJPb)

15

1ST EDITION

BAGIAN KEEMPAT

Pengendalian Gratifikasi

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

16

4

B

Pengendalian Gratifikasi

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan
PMK Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

DASAR HUKUM:

KMK Nomor 258/KMK.09/2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan

Reminder :
Kanwil DJPb merupakan UPG Tingkat II

17

4

B

Pengendalian Gratifikasi

Penggunaan istilah gratifikasi ini menunjukkan suatu bentuk kesadaran
bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan rentan
disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik
(memicu perilaku koruptif). Perbedaan suap, pemerasan, dan gratifikasi
adalah suap bersifat transaksional dan ada meeting of mind, pemerasan
merupakan perbuatan meminta dengan paksaan dan inisiatif dari pemberi
layanan, sedangkan gratifikasi tidak ada meeting of mind, tidak perlu
transaksional, niat jahat belum ada saat penerimaan namun dianggap ada
jika tidak dilaporkan setelah 30 hari kerja. Kewajiban ASN Kemenkeu
menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan, melaporkan penolakan
gratifikasi kepada UPG dan melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak
dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada KPK.

Pelaporan Gratifikasi disampaikan paling lambat dalam waktu 10 hari kerja
DAStAeRrhHitUuKnUgM:sejak diterima/ditolaknya gratifikasi dan laporan disampaikan

melalui form pelaporan gratifikasi. Pelapor gratifikasi dapat menyampaikan
permohonan kompensasi untuk memperoleh kepemilikan atas objek
gratifikasi yang telah dilaporkan kepada KPK dengan syarat objek gratifikasi
berbentuk barang atau fasilitas, pelapor gratifikasi kooperatif dan beritikad
baik, dan pelapor gratifikasi bersedia mengganti objek gratifikasi dengan
sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan (sesuai
taksiran yang ditetapkan KPK. UPG Unit Kerja melaksanakan rencana kerja
pengendalian Gratifikasi pada unit kerjanya masing-masing. Hasil
pelaksanaan rencana kerja disampaikan kepada UPG satu tingkat di
atasnya dan UPG Koordinator secara triwulanan paling lambat tanggal 5
pada bulan berikutnya setelah periode triwulanan berakhir.

18

4

B

Pengendalian Gratifikasi

Dalam hal batas waktu penyampaian jatuh pada hari libur, maka
penyampaian hasil pelaksanaan rencana kerja triwulanan dilakukan
paling lambat pada hari kerja pertama. Penyusunan identifikasi titik
rawan praktik Gratifikasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja
terakhir bulan Februari tahun berjalan dan dapat dimutakhirkan
sepanjang tahun dalam hal terdapat potensi terjadinya Gratifikasi yang
baru teridentifikasi dan berpotensi akan berdampak signifikan; dan
pemantauan identifikasi titik rawan praktik Gratifikasi dilaksanakan
paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Agustus tahun berjalan.

Pemantauan pelaksanaan pengendalian gratifikasi paling sedikit
dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan periode
pelaporan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi atau lebih dari 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) tahun dalam hal diperlukan atau sesuai arahan
DASpAimRpHinUaKnU.M:Selanjunya evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi
dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Evaluasi dilaksanakan oleh
UPG Tingkat I dan UPG Tingkat II atas pelaksanaan pengendalian
Gratifikasi pada unit kerjanya masing-masing dan instansi vertikal di
bawahnya. Laporan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi terdiri atas
laporan tengah tahunan dengan periode laporan mulai tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan; dan laporan
tahunan dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember. UPG Unit kerja agar menyusun laporan
lingkup unit kerjanya dan kompilasi unit vertical dibawahnya. Laporan
tersebut agar disampaikan ke UPG setingkat diatasnya.

19

4

B

Pengendalian Gratifikasi

Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi

Identifikasi titik rawan dilaksanakn UPG Unit Kerja 1.Paling Lambat hari
kerja terakhir bulan Februari tahun berjalan disampaikan kepada UPG
Unit Kerja di atasnya bersamaan dengan penyampaian realisasi
rencana kerja Triwulan I. Identifikasi titik rawan meliputi:

1. proses bisnis/ layanan yang diberikan;
2. potensi terjadinya gratifikasi;
3. probabilitas potensi gratifikasi;
4. dampak gratifikasi;
5. level risiko gratifikasi;
6. faktor penyebab;
7. sistem pengendalian dan pengawasan yang ada;
8. rencana mitigasi/perbaikan;
DAS9A.RUHnUiKt UinM:Charge; dan
10. Target Waktu Mitigasi
11. faktor penyebab;
12. sistem pengendalian dan pengawasan yang ada;
13. rencana mitigasi/perbaikan;
14. Unit in Charge; dan
15. Target Waktu Mitigasi

20

4

B

Pengendalian Gratifikasi

Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi

Identifikasi titik rawan dilaksanakn UPG Unit Kerja Paling Lambat hari
kerja terakhir bulan Februari tahun berjalan disampaikan kepada UPG
Unit Kerja di atasnya bersamaan dengan penyampaian realisasi
rencana kerja Triwulan I. Identifikasi titik rawan meliputi:

1. proses bisnis/ layanan yang diberikan;
2. potensi terjadinya gratifikasi;
3. probabilitas potensi gratifikasi;
4. dampak gratifikasi;
5.l evel risiko gratifikasi;
6. faktor penyebab;
7. sistem pengendalian dan pengawasan yang ada;
DASAR H8U. KrUeMnc: ana mitigasi/perbaikan;
9. Unit in Charge; dan
10. Target Waktu Mitigasi
11. faktor penyebab;
12. sistem pengendalian dan pengawasan yang ada;
13. rencana mitigasi/perbaikan;
14. Unit in Charge; dan
15. Target Waktu Mitigasi

Form IdentifikasiTitik Rawan (Lampiran IIC)



PMK Nomor 227 Tahun 2021


21

4

B

Pengendalian Gratifikasi

Pemantauan Tindak Lanjut
Identifikasi Titik Rawan




Pemantauan TindakLanjut Identifikasi Titik Rawan dilaksanakn UPG
Unit Kerja Paling Lambat hari kerja terakhir bulan Agustus tahun
berjalan dan disampaikan kepada UPG Unit Kerja di atasnya
bersamaan dengan penyampaian realisasi rencana kerja Triwulan III
Pemantauan Tindak Lanjut Identifikasi Titik Rawan meliputi:

1. potensi terjadinya gratifikasi;
2.rencana mitigasi/perbaikan;
3.kendala rencana mitigasi/perbaikan;
4.progres tindak lanjut; dan
DASA5R. leHvUeKlUrMisi:ko setelah dilakukan mitigasi,

Form Pemantauan tindak lanjut IdentifikasiTitik Rawan
(Lampiran IID)



PMK Nomor 227 Tahun 2021



PMK Nomor 227 Tahun 2021


22

4

B

Pengendalian Gratifikasi

Laporan PPG

(Tengah tahunan dan Tahunan)


Laporan Tahunan berisi mengenai:
Laporan Tengah Tahunan berisi
1.Pelaksanaan Rencana Kerja s.d.
mengenai:
Triwulan IV beserta kompilasi
1.Pelaksanaan Rencana Kerja s.d.
Pelaksanaan Rencana Kerja
Triwulan II beserta kompilasi
pada UPG Unit Kerja di Bawah
Pelaksanaan Rencana Kerja
Lingkup Kerjanya,
pada UPG Unit Kerja di Bawah
2.Pelaksanaan Proses Pelaporan
Lingkup Kerjanya
Gratifikasi atas UPG tingkat II,
2.Pelaksanaan Proses Pelaporan
3.Kompilasi Pelaksanaan Proses
Gratifikasi atas UPG tingkat II
Pelaporan Gratifikasi atas UPG
3.Kompilasi Pelaksanaan Proses
tingkat III di bawahnya;
DASARPHelUaKpUoMra:n Gratifikasi atas UPG
4. Pemantauan pelaksanaan
tingkat III di bawahnya, dan
pengendalian gratifikasi pada
4. Pemantauan pelaksanaan
UPG Tingkat III di bawahnya;
pengendalian gratifikasi pada
dan
UPG Tingkat III di bawahnya
5.Evaluasi pelaksanaan

pengendalian gratifikasi pada

UPG Tingkat II dan UPG Tingkat

Laporan Tengah Tahunan (1 Januari III di bawahnya.

- 30 Juni)

Batas Waktu Penyampaian: 20 Juli Batas Waktu Penyampaian: 20 Januari

23

4

B

Pengendalian Gratifikasi

Pasal Pentinng

PMK Nomor 227 Tahun 2021



DASAR HUKUM:

PMK Nomor 227 Tahun 2021


24

4

B

Pengendalian Gratifikasi

Laporan Terkait dengan Pengendalian Gratifikasi

Laporan Deadline

Laporan pelaksanaan rencana kerja 1.TW I : 10 April
pengendalian gratifikasi lingkup unit kerja 2.TW II : bersamaan dengan

Laporan kompilasi pelaksanaan rencana laporan tengah tahunan
kerja UPG tingkat III 3.TW III : 10 Oktober
4.TW IV : bersamaan dengan

laporan Tahunan

Penyampaian hasil pelaksanaan rencana laporan tengah tahunan (20 Juli)
kerja pengendalian gratifikasi Laporan Tahunan ( 20 Januari)
cek Linktree Dropbox upg no.7
(Laporan Pelaksanaan Pengendalian
Gratifikasi)

DASAR HUKUM: Paling Lambat hari kerja terakhir
bulan Februari tahun berjalan
Identifikasi titik rawan (Pemetaan titik
rawan (Risk Profiling) disampaikan kepada UPG Unit Kerja
di atasnya bersamaan dengan

penyampaian realisasi rencana kerja
Triwulanan

Pemantauan Tindak Lanjut Terhadap Hasil Paling Lambat hari kerja terakhir
Identifikasi Titik Rawan bulan Agustus tahun berjalan

(Laporan Pemantauan Pelaksanaan disampaikan kepada UPG Unit Kerja
Pengendalian Gratifikasi) di atasnya bersamaan dengan

penyampaian realisasi rencana kerja
triwulan III

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tahunan (1 Januari - 30 Desember)
Pengendalian Gratifikasi

https://linktr.ee/upge1djpb
http://Bit.ly/dataupgkanwiljateng

25

1ST EDITION

BAGIAN KELIMA

Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (PIPK)

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

26

5

B

Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan (PIPK)

Dasar Hukum

Dasar Hukum PIPK adalah PMK-17/PMK.09/2019
Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat

DASAR HUKUPMIP: K merupakan pengendalian yang secara spesifik
dirancang untuk memberi keyakinan pada pelaporan
keuangan/kegiatan yang terkait dengan keuangan
Negara. Tujuan dan Manfaat Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan Penerapan PIPK bertujuan untuk
memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan
keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah
dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang
memadai.

27

5

B

Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan (PIPK)

Adapun manfaat penerapan PIPK antara lain adalah:
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi;
Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem
pelaporan keuangan;
Meningkatnya keandalan laporan keuangan;
Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan perundangundangan; dan
Meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan
para pemangku kepentingan

Dokumen Terkait

Laporan Pemantauan Tahapan :

DASAR HUKUM:Internal atas Pelaporan 1. Perencanaan

Keuangan (PIPK) 2. Penilaian tingkat

Tingkat Entitas = 1 tahun entitas

sekali (dapat 3. Penilaian tingkat

menggunakan tahun proses/transaksi

sebelumnya - SK berlaku) 4. Penilaian secara

Tingkat Proses/Transaksi keseluruhan




= 1 tahun sekali

Rentang waktu: 1 Sept -

15 Jan




28

1ST EDITION

BAGIAN KEENAM

Pengelolaan Pengaduan

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

29

6

B

Pengelolaan Pengaduan

Dasar Hukum

Perdirjen Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola
Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Perdirjen Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Kepdirjen Nomor KEP-593/PB/2016 tentang Tata Cara
DASARPeHnUgKuUmMp:ulan Bahan dan Keterangan, dan Investigasi
Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

1.


30

6

B

Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan adalah laporan indikasi pelanggaran yang
disampaikan pelapor. Pelapor bisa dari pegawai,
stakeholder atau masyarakat. Pelanggaran merupakan
perbuatan yang melanggar peraturan perundang-
undangan, kode etik pegawai, kebijakan Kementerian
Keuangan, Kebijakan DJPb, tindakan lain yang sejenis
berupa ancaman langsung atas kepentingan umum,
dan/atau KKN yang terjadi di lingkungan DJPb

1.
Tugas UKI dalam pengelolaan pengaduan adalah
menerima pengaduan, mengadministrasikan pengaduan,
DASAR HUKUM: menganalisis pengaduan untuk menentukan tindak lanjut,
menindaklanjuti pengaduan, menyusun laporan
pengelolaan pengaduan. Bentuk tinjut pengaduan berupa
pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket),
investigasi, penerusan kepada atasan langsung untuk
dilakukan pemeriksaan, penerusan kepada pihak eksternal,
diarsipkan.

1.


31

6

B

Pengelolaan Pengaduan

Laporan terkait Pengaduan Deadline
Laporan

Laporan Bulanan
Pengaduan Unit Kerja  

Laporan Pengaduan Tingkat Triwulanan
Jika ada
DASAR HUKUM: Wilayah  Tahunan

Laporan Hasil Pengumpulan
Bahan dan Keterangan
(LHPBK) 

 Laporan
Rekapitulasi
Penandatanganan Pakta
Integritias Eksternal

32

1ST EDITION

BAGIAN KETUJUH

Gerakan Efisiensi

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

33

7

B

Gerakan Efisiensi

Dasar Hukum

·Surat Edaran Nomor SE-45/PB/2017 tentang Gerakan
Efisiensi di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
·Surat Edaran Nomor SE-1/MK.9/2019 tentang Pedoma
Review Pelaksanaan Gerakan Efisiensi di Lingkungan
Kementerian Keuangan
DASA·RInHsUtKruUkMs:i Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017
tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian lmplementasi
Penguatan Budaya Kementerian Keuangan.

1.


34

7

B

Gerakan Efisiensi

·Sebagai bagian implementasi penguatan budaya Kementerian
Keuangan dan untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan
Negara yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan, serta menjawab tingginya tuntutan publik terhadap
efisiensi birokrasi, perlu dilaksanakan upaya-upaya efisiensi
pelaksanaan tugas dan anggaran birokrasi. Gerakan efisiensi
dimaksudkan untuk:

a. Mengimplementasikan dan mengintemalisasikan Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan sertaupaya untuk mendorong
DASARpHeUrKuUbMa: han mind set, pola kerja dan spirit dalam
pelaksanaan tugas;

b. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas,
sehingga memberikan waktu kepada pegawai untuk
melakukan aktivitas sosial diluar jam kerja (work-
lifebalance);

c. Meningkatkan efisiensi anggaran birokrasi dan mencegah
ketidakpatutan penggunaan anggaran.

351.

7

B

Gerakan Efisiensi

Kepala/Petugas Unit Kepatuhan Internal melakukan review
atas pelaksanaan Gerakan Efisiensi setiap semester dengan
cara sebagai berikut:

a. Melakukan survei persepsi pejabatlpegawai terhadap
pelaksanaan gerakan efisiensi di lingkungan Kementerian
Keuangan, (Format Lampiran A ( SE-1/MK.9/2019))

b. Me-review efisiensi pelaksanaan tugas, dengan kertas kerja
dengan (Format Lampiran B ( SE-1/MK.9/2019)) rincian sebagai
berikut:
DASAR H1)UKmUMe:-review dokumen terkait lembur dan menganalisis

pengurangan jam lembur dengan pendekatan work-life-
balance;
2) me-review percepatan penyelesaian pelaksanaan tugas
terutama pada area-area yang diidentifikasi terdapat
pengaduan atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan
tugas.
3) me-review dokumen terkait rapat pembahasan dan
menganalisis ketepatan waktu dan kesesuaian dengan
standarnya serta memberi simpulan kesesuaian dengan
aturan gerakan efisiensi;

36

7

B

Gerakan Efisiensi

·Kepala/Petugas Unit Kepatuhan Internal melakukan review
atas pelaksanaan Gerakan Efisiensi setiap semester dengan
cara sebagai berikut:

a. Melakukan survei persepsi pejabatlpegawai terhadap
pelaksanaan gerakan efisiensi di lingkungan Kementerian
Keuangan, (Format Lampiran A ( SE-1/MK.9/2019))

b. Me-review efisiensi pelaksanaan tugas, dengan kertas kerja
dengan (Format Lampiran B ( SE-1/MK.9/2019)) rincian sebagai
berikut:
DASAR H1U)KUmMe: -review dokumen terkait lembur dan menganalisis

pengurangan jam lembur dengan pendekatan work-life-
balance;
2) me-review percepatan penyelesaian pelaksanaan tugas
terutama pada area-area yang diidentifikasi terdapat
pengaduan atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan
tugas.
3) me-review dokumen terkait rapat pembahasan dan
menganalisis ketepatan waktu dan kesesuaian dengan
standarnya serta memberi simpulan kesesuaian dengan
aturan gerakan efisiensi;

37

7

B

Gerakan Efisiensi

c. Me-review efisiensi anggaran birokrasi, dengan kertas kerja
(Format Lampiran B ( SE-1/MK..9/2019)) dengan rincian sebagai
berikut:

1) me-review perjalanan dinas dan pembayarannya serta
menganalisis tingkat kepentingan perjalanan dinas;

2) menganalisis frekuensi, jumlah peserta dan pembayaran
Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja (RDK) serta
menganalisis tingkat kepentingan RDK;

3) menganalisis pemberian jamuan berupa kudapan dan
DASARpHeUmKUbMe: rian makan siang dalam acara rapat;

4) menganalisis pemberian honorarium tim kerja dan
narasumber bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersangkutan;

5) menganalisis penggunaan daya dan jasa seperti air,
listrik, internet, dan telepon, serta penggunaan ATK;

6) menganalisis pelaksanaan belanja barang dan jasa.

1.


38

7

B

Gerakan Efisiensi

Kepala Unit Kepatuhan Internal pada kantor-kantor vertikal di
lingkungan Kementerian Keuangan menyampaikan laporan
hasil review dan kertas kerja review secara berjenjang
kepada Unit Kepatuhan Internal kantor pusat masing-masing
unit eselon I. Kepala Unit Kepatuhan Internal kantor pusat
unit eselon I menyampaikan hasil review atas pelaksanaan
Gerakan Efisiensi kepada pimpinan unit eselon I dan lnspektur
Jenderal selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus untuk periode
review semester 1 (Januari sampai dengan Juni tahun yang
bersangkutan) dan 15 Februari untuk periode review semester
2 (Juli sampai dengan Desember tahun sebelumnya). Format
DlAaSpAoRrHaUnKUhMa: sil review kantor pelayanan, kantor wilayah, kantor
pusat unit eselon I dan lnspektorat Jenderal sebagaimana
tercantum dalam lampiran huruf C.
(Format Lampiran C ( SE-1/MK.9/2019))

Laporan terkait gerakan efisiensi: (10 Februari dan 10 Agustus)
Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Gerakan Efisiensi
(Unit Kerja Kanwil DJPb)
Laporan Hasil Reviu Tingkat Wilayah
(dilengkapi Rekapitulasi Laporan Hasil Reviu)

39

1ST EDITION

BAGIAN KEDELAPAN

Kerangka Kerja Integritas
Kementerian Keuangan

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

40

8B
Kerangka Kerja Integritas
Kementerian Keuangan



Dasar Hukum

·KMK 323/KMK.09/2021 tentang pedoman pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian
Keuangan

1.
DASAR HUKUM: ·Pedoman Pengukuran Penerapan Kerangka Kerja
Integritas merupakan panduan bagi unit kerja untuk
melaksanakan kegiatan pengukuran dan memberikan
keyakinan memadai dalam penerapan Kerangka Kerja
Integritas secara terintegrasi dan konsisten dalam
rangka meningkatkan integritas serta mencegah
korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pelaksanaan pengukuran penerapan Kerangka Kerja
Integritas dilaksanakan sekali dalam setahun.

Dokumen Terkait: Pakta Integritas

41

1ST EDITION

BAGIAN KESEMBILAN

Pengelolaan atas Konflik
Kepentingan

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

42

9B
Pengelolaan atas Konflik
Kepentingan




Dasar Hukum

Proses implementasi pengelolaan pengaduan mengacu
pada KEP-253/PB/2020 mengenai juknis pelaksanaan
IF-Instrumen Pengelolaan Konflik Kepentingan.

1.
Definisi konflik kepentingan adalah kondisi Pejabat
Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk

DASAR HUKUM: menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam
penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi
netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang
dibuat dan/atau dilakukannya. Sumber konflik kepentingan
dari hubungan afiliasi, gratifikasi, kepemilikan asset,
rangkap jabatan dan moonlighting, kelemahan sistem
organisasi, dan kepentingan pribadi.

Laporan Terkait:
Pengelolaan atas konflik kepentingan proses implementasi
Laporan Monev Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran
Pegawai

43

1ST EDITION

BAGIAN KESEMBILAN

Timeline dan Link Laporan

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

44

NO Nama Laporan Periode Dasar Hukum

1 Piagam Manajemen Risiko dan Paling lambat 31 Januari tahun • KMK Nomor 577/KMK.01/2019
dokumen pendukungnya berikutnya • KMK 105/KMK.01/2022

2 Laporan Pemantauan Manajemen 1. Eselon I paling lambat tanggal 14 Contoh laporan dan Peraturan
Risiko Triwulanan setiap bulan Januari, April, Juli dan terkait Manajemen Risiko

3 Loss Event Database (LED) Oktober
2. Eselon II dan III ditetapkan oleh
4 Laporan Profil Pegawai
eselon 1 masing-masing.

Tahunan

Laporan Hasil Pengujian Pimpinan UKI-II menyampaikan LHPPU
Pengendalian Utama (LHPPU)
5 kepada pimpinan UKI- I untuk LHPPU
periode yang berakhir s.d. 31 Maret, 30

Juni,30 September, dan 20 Desember.

Laporan Efektifitas Pengendalian KMK-477/KMK.09/2021
Contoh Laporan dan Peraturan
6 Intern Konsolidasi (LEPI - Tahunan
Terkait Pengendalian Intern
Konsolidasi)

7 Laporan Efektivitas Pengendalian satu kali dalam 2 tahun
Intern Unit Kerja (EPITE)

8 Laporan Hasil Pemantauan Paling lambat 15 Juli (Semester I)
Indikator Fraud (LHPIF) Tanggal 15 Januari (Semester II)

9 Laporan Akhir Triwulanan (LAT) 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan
20 Desember

Laporan pelaksanaan rencana TW I : 10 April
10 kerja pengendalian gratifikasi TW II : bersamaan dengan laporan

lingkup unit kerja tengah tahunan

11 Laporan kompilasi pelaksanaan TW III : 10 Oktober
rencana kerja UPG tingkat III TW IV : bersamaan dengan laporan
PMK Nomor 227/PMK.09/2021
Tahunan

Penyampaian hasil pelaksanaan laporan tengah tahunan (20 Juli) tentang Pengendalian Gratifikasi di
rencana kerja pengendalian Lingkungan Kementerian Keuangan.

12 gratifikasi Laporan Tahunan ( 20 Januari)

(Laporan Pelaksanaan cek Linktree Dropbox upg no.7 KMK Nomor 258/KMK.09/2022

Pengendalian Gratifikasi) tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengendalian Gratifikasi di
13 Identifikasi titik rawan (Pemetaan Paling Lambat hari kerja terakhir bulan
titik rawan (Risk Profiling) Februari tahun berjalan Lingkungan Kementerian Keuangan
Contoh Laporan dan Peraturan
disampaikan kepada UPG Unit Kerja di Pengendalian Gratifikasi
atasnya bersamaan dengan

penyampaian realisasi rencana kerja

Triwulanan Link Pendukung berisi format dan

Pemantauan Tindak Lanjut Paling Lambat hari kerja terakhir bulan mekanisme:

Terhadap Hasil Identifikasi Titik Agustus tahun berjalan https://linktr.ee/upge1djpb

14 Rawan disampaikan kepada UPG Unit Kerja di http://Bit.ly/dataupgkanwiljateng
(Laporan Pemantauan atasnya bersamaan dengan

Pelaksanaan Pengendalian penyampaian realisasi rencana kerja

Gratifikasi) triwulan III

15 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tahunan (1 Januari - 30 Desember)
Pengendalian Gratifikasi

16 Laporan Pemantauan Internal atas PMK-17/PMK.09/2019
Pelaporan Keuangan (PIPK) Contoh laporan dan Peraturan PIPK

Tahunan

17 Laporan Pengaduan Unit Kerja Bulanan

18 Laporan Pengaduan Tingkat PER-20/PB/2016
Wilayah PER-3/PB/2013

Triwulanan

45

19 Laporan Hasil Pengumpulan Bahan
dan Keterangan (LHPBK)
Jika ada Contoh Laporan dan Peraturan
Laporan Rekapitulasi Tahunan Terkait Pengaduan
20 Penandatanganan Pakta Integritias
KMK 323/KMK.09/2021
Eksternal Kerangka Kerja Integritas

21 Pakta Integritas • Instruksi Menteri Keuangan
Nomor 346/IMK.01/2017
Tahunan • Surat Edaran Nomor
SE-1/MK.9/2019
Laporan Hasil Review atas Semesteran • Surat Edaran Nomor
22 Pelaksanaan Gerakan Efisiensi 10 Februari dan 10 Agustus SE-45/PB/2017

(Unit Kerja Kanwil DJPb) Tahunan Contoh Laporan dan Peraturan
terkait Gerakan Efisiensi
Laporan Hasil Reviu Tingkat
KEP-253/PB/2020
23 Wilayah (dilengkapi Rekapitulasi Bemturan Kepentingan

Laporan Hasil Reviu) KMK Nomor 5/KMK.01/2022
PMK Nomor 190/PMK.01/2018
24 Pengelolaan atas konflik Contoh Laporan dan Peraturan
kepentingan proses implementasi
terkait Kode Etik
Pemantauan Penerapan Kode Etik 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya
25 di unit kerja Kanwil DJPb (Laporan pelaksanaan pemantauan

Hasil Pemantauan)

Pemantauan Penerapan Kode Etik 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya
di KPPN yang termasuk wilayah
26 kerjanya (jika ada) (Laporan Hasil pelaksanaan pemantauan (pemantauan
minimal dilaksanakan 1 kali dalam 1
Pemantauan)
triwulan)

Pelaporan Hasil Pemantauan

Kode Etik Lingkup Kanwil DJPb

sampai dengan triwulan berkenan 10 (sepuluh) hari kerja sejak triwulan
27 (Kertas Kerja simpulan hasil berkenaan berakhir

pemantauan penerapan kode etik

dan kode perilaku tingkat Kanwil

DJPb)

28 Laporan Monev Hasil Penanganan Semesteran
Dugaan Pelanggaran Pegawai

46

1ST EDITION

Sekian dan Terima Kasih
Semoga Bermanfaat !

2022 KANWIL DJPB PROVINSI
JAWA TENGAH

44