BUKU PROFIL 2023 KPP PRATAMA LANGSA
Kop surat adalah tajuk di bagian atas kertas surat. Tajuk tersebut biasanya terdiri dari nama dan alamat, serta logo atau desain perusahaan, dan terkadang pola latar belakang. Istilah "kop surat" sering digunakan untuk menyebut lembaran utuh yang tercetak dengan tajuk seperti itu. Banyak perusahaan dan perorangan lebih suka membuat templat kop surat di aplikasi pengolah kata atau aplikasi perangkat lunak lainnya. Templat ini umumnya mencakup informasi yang sama dengan stasioneri yang sudah tercetak namun tanpa biaya tambahan. Kop surat kemudian dapat dicetak pada stasioneri (atau kertas biasa) sesuai kebutuhan dengan perangkat cetak lokal atau dikirim secara elektronik. Tajuk tersebut biasanya terdiri dari nama dan alamat, serta logo atau desain perusahaan, dan terkadang pola latar belakang. Istilah "kop surat" sering digunakan untuk menyebut lembaran utuh yang tercetak dengan tajuk seperti itu. Kepada Yth. Bapak Ketut Susilo Hormat Saya, Samira Hadid LANGSA Samira Hadid
Dengan wilayah kerja yang luas disertai kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif dan tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas menghimpun penerimaan Negara khususnya disektor pajak dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. SAMBUTAN KEPALA KANTOR Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga dengan berkah dan rahmat-Nya, kita mampu menjalankan tugas mengemban amanah menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak. Sebuah kebanggaan bagi KPP Pratama Langsa dapat menyusun buku profil sebagai bentuk laporan kinerja kantor, baik dalam penerimaan pajak maupun pelayanan kepada wajib pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama Langsa. KPP Pratama Langsa berada dibawah pengawasan Kanwil DJP Aceh yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Langsa yang meliputi 4 (empat) wilayah daerah tingkat II yaitu Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues. Walaupun demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder dengan melakukan perubahan serta perbaikan layanan dengan selalu mengimplementasikan nilainilai kementerian keuangan, dengan harapan hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan masyarakat serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya Akhir kata, semoga buku profil ini dapat menjadi bahan evaluasi yang mampu mendorong upaya perbaikan dan peningkatan kinerja KPP Pratama Langsa. BENITO IKRAR
Nilai-nilai Kementerian Keuangan 1. Integritas 2. Profesionalisme 3. Sinergi 4. Pelayanan 5. Kesempurnaan Visi dan Misi DJP Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil, dan Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. VISI Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". MISI
SEJARAH KPP PRATAMA LANGSA KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa pada mulanya adalah Kantor IPEDA. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor IPEDA berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Langsa pada tahun 1985. KPPBB Langsa sendiri baru menjalankan modernisasi dan berubah nama dan fungsi menjadi KPP Pratama Langsa pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PJ/2008, perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan peleburan wilayah dari KPPBB Langsa, KP4 Langsa, dan pendelegasian fungsi KARIKPA Banda Aceh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas dan fungsi KPP Pratama adalah sebagai berikut : 1. Kedudukan KPP Pratama Langsa dipimpin oleh Kepala dengan jabatan Eselon III atau jabatan Administrator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh. 2. Tugas Pokok KPP Pratama Langsa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP; pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat; 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Langsa menyelenggarakan fungsi: KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak; pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan; penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan; pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal; pemutakhiran basis data perpajakan; pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan pelaksanaan administrasi kantor.
PROPOSAL BISNIS Liceria & Co. 2023 Produk Skincare Alami
WILAYAH KERJA KPP Pratama Langsa memiliki wilayah kerja yang meliputi tiga kabupaten dan satu kota, yang terdiri dari Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Langsa, dengan Seksi Pengawasan Kewilayahan sebagai penanggung jawab sebagai berikut : Kota Langsa : Seksi Pengawasan II Kabupaten Aceh Tamiang : Seksi Pengawasan III Kabupaten Aceh Timur : Seksi Pengawasan V Kabupaten Gayo Lues : Seksi Pengawasan IV WWW.REALLYGREATSITE.COM
SUMBER DAYA MANUSIA KPP Pratama Langsa per September 2023 memiliki pegawai sebanyak 91 orang dengan latar belakang yang beragam
Kepala KPP Pratama Langsa Struktur Organisasi Kelas 7A Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal Seksi Penjamin Kualitas Data Sekretaris Bendahara Seksi Piket Seksi Keamanan Seksi Olahraga Seksi Upacara Cahaya Dewi Ketut Susilo Jayanti Utami Brigita Tsamara Siswa-Siswi Kelas 7A