e Book ANEKA LATSAR CPNS ANGKATAN II BANGKA TENGAH

AKUNTABILITAS

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Fungsi ASN:
1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa.

Perbedaan Responsibilas & Akuntabilitas
Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atau hanya
menggurkan kewajiban, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban
pertanggungjawaban yang harus dicapai, jadi selain menggugurkan kewajiban,
ada goals yang ingin dicapai, ada nilai tambah lainnya yang membuat lebih
baik.
PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.

Nilai-nilai publik: (Ada 4)
1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik

kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor,
kelompok, dan pribadi;
2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah
keterlibatan PNS dalam politik praktis;
3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan
sebagai penyelenggara pemerintahan.

Aspek-Aspek Akuntabilitas (Ada 5)
1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara
individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Oleh sebab
itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang
bertanggung jawab antara kedua belah pihak.
2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat
pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini,
setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggung jawab
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan
berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang
maksimal.
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan
Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap
tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi,
serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah
dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu
berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan
untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah).
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi
Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja
Karena ingin mencapai nilai-nilai yang baik yang harus dicapai, stake
holder merasa puas.

Pentingnya akuntabilitas:
Sebagai prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit
organisasi, untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan
kepentingan public dan memiliki integritas.

Fungsi Akuntabilitas: (Ada 3) (Peran
1. Untuk menyediakan control demokrasi, (Peran Demokrasi)
2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang

Konstitutional)
3. Untuk menigkatkan efisiensi dan efektivitas (Peran belajar)

Akuntabilitas merupakan kontrak
1. Kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi
2. Pemerintah yang diwakili PNS dengan masyarakat

Akuntabilitas public ada 2:
1. Akuntabilitas vertical

adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang
lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit- unit kerja (dinas) kepada
pemerintah daerah, daerah ke pusat, pemerintah pusat kepada DPR
2. Akuntabilitas Horizontal
Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Contohnya adalah lembaga
pemilihan umum yang independen, komisi pemberantasan korupsi, dan
komisi investigasi legislatif.

Tingkatan Akuntabilitas:
1. Akuntabilitas Personal

mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran,
integritas, moral dan etika
2. Akuntabilitas Individu
mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya
3. Akuntabilitas Kelompok
semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam
sebuah institusi.

4. Akuntabilitas Organisasi
Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah
dicapai

5. Akuntabilitas Stakeholder (Masyarakat)
tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan
kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.

Jenis-jenis Akuntabilitas:
1. Akuntabilitas Profesional
2. Akuntabilitas Prosedural
3. Akuntabilitas Perundangan
4. Akuntabilitas Administratif
5. Akuntabilitas Moral
6. Akuntabilitas Sosbud
7. Akuntabilitas Tuhan YME

Mekanisme Akuntabilitas Organisasi
1. sistem penilaian kinerja, (Untuk unit pelayanan)
2. sistem akuntansi, (Untuk unit keuangan)
3. sistem akreditasi (Terkait pendidikan sprit diklat)
4. sistem pengawasan (CCTV, finger prints, ataupun software untuk

memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yang
dikunjungi).

Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka
mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi:
1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum,

Akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang diterapkan
2. Akuntabilitas proses

Bekerja dengan prosedur, adanya tujuan yang dicapai. Pengawasan dan
pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya
kolusi, korupsi dan nepotisme.
3. Akuntabilitas program,
Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan Apakah tujuan yang
ditetapkan dapat tercapai, dan Apakah ada alternatif program lain yang
memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan
terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang
diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Alat Akuntabilitas:
1. Perencanaan Strategis berupa RPJP, RPJM, RKP, RENSTRA, SKPD dan

SKP untuk setiap PNS
2. Kontrak kinerja. Untuk smua PNS. Kontrak atau perjanjian kerja ini

merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
3. LAKIP

Menciptakan Lingkungan Yang Akuntabel
1. Kepemimpinan

Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan
memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya.
2. Transparansi
Tujuannya : a. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama
antara kelompok internal dan eksternal;
b. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan
korupsi dalam pengambilan keputusan; c. Meningkatkan akuntabilitas
dalam keputusan-keputusan; d. Meningkatkan kepercayaan dan
keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan.
3. Integritas

Integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan

mematuhi semua hokum yang berlaku, Undang-undang, kontrak,

kebijakan, dan peraturan yang berlaku.

4. Tanggung Jawab

Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan

kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi

dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk

bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat.

5. Keadilan

Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas.

6. Kepercayaan

Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini

yang akan melahirkan akuntabilitas.

7. Keseimbangan

diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan,

serta harapan dan kapasitas.

8. Kejelasan

Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan

tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang

apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan.

9. Konsistensi

Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari

sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi

terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat

melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.

AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS
A. Transparansi dan Akses Informasi
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya
disingkat: KIP)
Seperti bunyi Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tercantum beberapa tujuan,
sebagai berikut:
(1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan

kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
(2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik;
(3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

(4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

(5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup
orang banyak;

(6) Mengembangkan ilmu pengetahuandan mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan/atau

(7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi.

(Pasal 1 Ayat 2). Informasi publik terbagi dalam 2 kategori:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
2. Informasi yang dikecualikan (informasi publik yang perlu

dirahasiakan). Pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen. Ukuran
untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat
rahasia adalah:
(i) Undangundang;
(ii) kepatutan; dan
(iii) kepentingan umum.

Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan (aksesibilitas)
informasi bersandar pada beberapa prinsip. Prinsip yang paling universal
(berlaku hampir diseluruh negara dunia) adalah:
1. Maximum Access Limited Exemption (MALE)

Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bias diakses
masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan hanya karena apabila
dibuka, informasi tersebut dapat merugikan kepentingan publik.
Pengecualian itu juga harus bersifat terbatas, dalam arti: (i) hanya
informasi tertentu yang dibatasi; dan (ii) pembatasan itu tidak berlaku
permanen.
2. Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan
3. Mekanisme yang Sederhana, Murah, dan Cepat

4. Informasi Harus Utuh dan Benar
5. Informasi Proaktif
6. Perlindungan Pejabat yang Beritikad Baik

B. Praktik Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup
Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang
baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika
birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika
pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi
oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan
yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat
sangat berkaitan dengan etika.
Pada umumnya fraud terjadi karena tiga hal yang dapat terjadi secara
bersamaan, yaitu:
1. Peluang untuk melakukan fraud.
2. Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud
3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud.
Keberhasilan pembangunan suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang
anti kecurangan dapat mendukung secara efektif penerapan nilai-nilai budaya
kerja, yang sangat erat hubungannya dengan hal-hal atau faktor-faktor
penentu keberhasilannya yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya,
yaitu :
1) Komitmen dari Top Manajemen Dalam Organisasi;
2) Membangun Lingkungan Organisasi Yang Kondusif:
3) Perekrutan dan Promosi Pegawai;
4) Pelatihan nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar

pelaksanaan ;
5) Menciptakan Saluran Komunikasi yang Efektif; dan
6) Penegakan kedisiplinan.

C. Penggunaan Sumber Daya Milik Negara
Setiap PNS harus memastikan bahwa:
- Penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku
- Penggunaannya dilaklukan secara bertanggung-jawab dan efisien
- Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggungjawab.

D. Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi
Pemerintah Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta
dilaporkan tersebut harus relevant (relevan), reliable (dapat dipercaya),
understandable (dapat dimengerti), serta comparable (dapat diperbandingkan),
sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan
dan dapat menunjukkan akuntabilitas publik.

Konflik Kepentingan
Tipe-tipe Konflik Kepentingan :
1. Keuangan

Penggunaan sumber daya lembaga (termasuk dana, peralatan atau sumber
daya aparatur) untuk keuntungan pribadi.
2. Non Keuangan
Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan /
atau orang lain.

Bagaimana cara mengidentifikasi konflik kepentingan:
1. Tugas publik dengan kepentingan pribadi
2. Potensialitas
3. Proporsionalitas
4. Presence of Mind
5. Janji

MENJADI PNS YANG AKUNTABEL
Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN) disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN
berdasarkan pada asas:
1. Kepastian hukum;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterpaduan;
5. Delegasi;
6. Netralitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektif dan efisien;
9. Keterbukaan;
10. Nondiskriminatif;
11. Persatuan dan kesatuan;
12. Keadilan dan kesetaraan dan;
13. Kesejahteraan.

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:
1. Nilai dasar;
2. Kode etik dan kode perilaku;
3. Komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Kualifikasi akademik;
6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan;
7. Profesionalitas jabatan.

NASIONALISME

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan
sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:
1. Persatuan;
2. Kedaulatan;
3. Kehormatan;
4. Kebangsaan;
5. Kebhinnekatunggalikaan;
6. Ketertiban;
7. Kepastian Hukum;
8. Keseimbangan;
9. Keserasian; dan
10. Keselarasan.
Bintang Tunggal. Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Perisai hitam dengan
sebuah bintang emas berkepala lima menggambarkan agama-agama besar di
Indonesia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga ideologi sekuler
sosialisme.
Rantai Emas. Sila ke-2: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Rantai yang
disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu
dengan yang lainnya yang saling membantu. Gelang yang lingkaran
menggambarkan wanita, gelang yang persegi menggambarkan pria.
Pohon Beringin. Sila ke-3: Persatuan Indonesia. Pohon beringin (Ficus
benjamina) adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang – sebuah
akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan
bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Ini menggambarkan kesatuan
Indonesia. Pohon ini juga memiliki banyak akar yang menggelantung dari
ranting-rantingnya. Hal ini menggambarkan Indonesia sebagai negara
kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda.

Kepala Banteng. Sila ke-4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Binatang banteng (Latin:
Bos javanicus) atau lembu liar adalah binatang sosial, sama halnya dengan
manusia cetusan Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang
dilakukan bersama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan
merupakan nilai- nilai khas bangsa Indonesia.
Padi Kapas. Sila ke-5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Padi
dan kapas (yang menggambarkan sandang dan pangan) merupakan
kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun
kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial dimana tidak
adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya, namun hal ini bukan
berarti bahwa negara Indonesia memakai ideologi komunisme.

Nilai-Nilai Pancasila:
Sila 1:
 Jujur dan mempunyai integritas
 Hormat pada hak orang lain
 Hormat pada aturan & hukum masyarakat
 Punya etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari
 Tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya
 Sabar
 Jiwa besar
 Berprasangka baik
 Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- masing menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
 Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah

yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha
Esa.
 Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
 Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa kepada orang lain.

Sila 2:
 Toleran
 Berlaku adil
 Menghormati hak azasi orang lain
 Tidak Dzalim
 Sopan/santun
 Saling tolong menolong
 Sila 3:
 Siap sedia membela negara
 Siap sedia membela kehormatan bangsa
 Siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan
 Rukun & Damai
 Menjaga keutuhan bangsa
 Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial .
 Mengembangkan persatuan indonesia atas dasar bhineka tunggal ika.
 Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila 4:
 Tidak mau menangnya sendiri
 Tidak ngotot
 Tidak menghalalkan segala cara
 Tidak berbuat yang merugikan orang / kelompok lain
 Mau mendengar pendapat orang lain
 Siap menang, tetapi juga siap kalah
 Sportif
 Selalu sesuai aturan main/mematuhi undang-undang yang

Sila 5:
 Tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan
 Memperhatikan nasib orang lain
 Gotong royong
 Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul
 Tidak serakah
 Tepat waktu
 Mau bekerja keras
 Saling membantu
 Suka menabung & investasi

ASN yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik
Gaspersz dalam Lukman (1998:8) mengemukakan dimensi kualitas pelayanan
yang meliputi:
 ketepatan waktu pelayanan.
 akurasi pelayanan.
 kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan.
 tanggung jawab.
 Kelengkapan.

 kemudahan mendapatkan pelayanan.
 variasi model pelayanan.
 pelayanan pribadi.
 kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. dan
 atribut pendukung pelayanan lainnya.

ASN Berintegritas Tinggi
Berdasarkan pasal 5 UU ASN ada dua belas (12) kode etik dan kode perilaku
ASN itu, yaitu:
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan

berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat

yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang undangan dan etika pemerintahan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif, dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status,
kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan
atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN; dan

12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin pegawai ASN.

Implementasi ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik
ASN harus memperhatikan prinsip penting sebagai pelaksana kebijakan
publik, yaitu:
ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam
mengimplementasikan kebijakan Publik; ASN harus mengutamakan pelayanan
yang berorientasi pada kepentingan publik; ASN harus berintegritas tinggi
dalam menjalankan tugasnya.
Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah
lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat dan pada hal tertentu
pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas
pelayanan yang dilaksanakan.

KETELADANAN DALAM PENGAMALAN KEMANUSIAAN
“Si Jalak Harupat (Burung Jalak yang Berani)”
Salah seorang tokoh yang cukup dikenang dalam sejarah perjuangan
kemerdekaan Indonesia terkait perjuangannya dalam memuliakan harkat
kemanusiaan kaum terjajah adalah Oto Iskandar Di Nata. Beliau lahir tangga
31 Maret 1897 dari keluarga Lurah Bojongsoang, Bandung
Ketika menjadi guru, Oto Iskandar Di Nata juga aktif dalam pergerakan Budi
Utomo dan menjadi anggota Dewan Kota di Pekalongan. Pada saat aktif inilah,
Oto dikenal sebagai pejuang kemanusiaan yang sangat kritis. Kepeduliannya
terhadap nasib rakyat kecil, mendorongnya untuk bergerak menggugat ketidak
adilan yang kemudian dikenal denga nama :”Peristiwa Bendungan Kemuning”,
dimana pada perisitiwa tersebut petani menjadi korban konspirasi penguasa
dan pengusaha untuk mengambil alih tanah petani.
Gagasan nasionalisme, radikalisme, kemandirian, kemanusiaan yang
ditularkan oleh Douwes Dekker, sangat mempengaruhi dan ikut membentuk
jiwa dan sikap seorang Otto Iskandar Di Nata. Apa yang dilakukan Otto

menggambarkan betapa semangat perikemanusiaan yang adil dan beradab.
Kehidupan manusia tidak bisa berjalan sehat dan lestari tanpa didukung oelh
kesediaan hidup untuk saling mengasihi dan mencintai sesama manusia.
Hidup bersama dengan cinta, berarti harus menghargai setiap orang dengan
menjunjung tinggi hak hak asasinya dengan menegakkan kemerdekaan,
perdamaian, keadilan dan keadaban.

YAP THIAM HIEN:
PEJUANG HAM YANG MENJUNJUNG KEMANUSIAAN
Yap Thiam Hien adalah salah seorang pejuang HAM yang bisa menunjukkan
cita cita Soekarno soal Kemanusiaan. Menurut Soekarno, kemanusiaan boleh
tapi mesti adil. Jangan karena salah sendiri, tidak diapa apakan. Tapi kalau
orang lain yang salah, dihantam. Sebagai pengacara keturunan yang
dilahirkan di Kutaraja Aceh pada 25 Mei 1913, Yap tetap berlaku adil kepada
siapapun termasuk dengan menghukum anaknya sendiri, Hong Gie yang
melanggar karena mengendarai motor tanpa memiliki SIM dan menabrak
anak. Yap tidak membela anaknya karena tahu anaknya yang bersalah, dan
membiarkannya dihukum penjara. Bahkan Yap meminta anaknya untuk
mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
“Jika anda hendak menang perkara, jangan pilih saya sebagai advokat anda,
karena pasti kalah. Tapi jika anda merasa cukup dan yakin mengemukakan
kebenaran anda, maka saya bersedia menjadi pembela anda”.
Sebagai advokat, Yap tidak memilih milih klien. Sejak menjadi advokat tahun
1948, beliau selalu melayani kepentingan masyarakat dari semua lapisan
tanpa kenal lelah. Hampir semua perkara yang ditanganinya sarat dengan
HAM, prinsip prinsip Negara hukum dan keadilan. Ia tak pernah takut
berhadapan dengan kekuasaan walaupun resikonya akan menyulitkan
dirinya: ditahan atau dipenjara.

ETIKA PUBLIK

Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang
harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan
moral mengacupada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang
seharusnya dilakukan.
Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan
baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk
mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab
pelayanan public.
Kode Etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu
kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip
dalam bentuk ketentuanketentuan tertulis.

Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
ASN, yakni sebagai berikut:
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945.
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program

pemerintah.
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,

akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai

perangkat sistem karir.

Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik, yakni:
1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. (Cepat, tepat, Mudah)
2. Sisi dimensi reflektif, Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam

menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi.
3. Modalitas Etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan factual

Sumber-sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi
publik sejak kemerdekaan :
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan

Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang
 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji

Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dimensi Etika Publik
1. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik
2. Dimensi Modalitas
3. Dimensi Tindakan Integritas Public

Reformasi Birokrasi ada 8
1. Manajemen Perubahan.
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi.
4. Penataan Tatalaksana.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM.
6. Penguatan Akuntabilitas.
7. Penguatan Pengawasan.
8. Peningkatan Pelayanan Publik.

KOMITMEN MUTU

Efektivitas merupakan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan
baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja.
Efisiensi merupakan tingkat ketepatan penggunaan sumberdaya sehingga
tidak terjadi pemborosan akibat penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan
alokasi.
Karakteristik tindakan yang efisien dan efektif antara lain :
penghematan, ketercapaian target sesuai dengan yang direncanakan serta
terciptanya kepuasan semua pihak terutama masyarakat / stakeholder.
Inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh
individu satu unit adopsi lainnya

Menurut Edward Deming, “Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan
dan keinginan konsumen”
Menurut Crosby, “Mutu adalah sesuatu yang nihil cacat, kesempurnaan dan
kesesuaian terhadap persyaratan”
Menurut Juran. ”Mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi atau standar
yang ditetapkan”
Menurut Juran. “mutu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi.”

5 Pilar Manajemen Mutu
1. Pemimpin
2. Komitmen
3. Organisasi
4. Proses
5. Produk

Nilai Dasar Orientasi Mutu
 Membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu;
 Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan;
 Beradaptasi dengan perubahan;
 Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun

eksternal;
 Membangun kerjasama kolegial antarpegawai yang dilandasi kepercayaan

dan kejujuran;
 Menampilkan kinerja tanpa cacat (zero-defect) dan tanpa pemborosan

(zero-waste), sejak memulai setiap pekerjaan.
Zeithmalh, dkk (1990: 23) menyatakan bahwa terdapat sepuluh ukuran dalam
menilai mutu pelayanan, yaitu :
1. Tangible (nyata/berwujud),
2. Reliability (kehandalan),
3. Responsiveness (Cepat tanggap),
4. Competence(kompetensi),
5. Access (kemudahan),
6. Courtesy (keramahan),
7. Communication (komunikasi),
8. Credibility (kepercayaan),
9. Security (keamanan),
10. Understanding the Customer (Pemahaman pelanggan).
Alat pemastian mutu pelanggan (Osborne & Plastrik, 2000, hal. 175):
Standar pelayanan pelanggan;
 Ganti rugi pelanggan (customer redress);
 Jaminan mutu;
 Audit mutu;
 Penanganan Keluhan Pelanggan; (Ombudsman)

Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan)
Nomor: KEP/25/M.PAN/2 /2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa
Indeks Kepuasan Masyarakat diukur oleh 14 unsur sebagai berikut :
1. Prosedur pelayanan;
2. Persyaratan Pelayanan;
3. Kejelasan petugas pelayanan;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan;
7. Kecepatan pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan;
9. Kesopanan dan keramahan petugas;
10. Kewajaran biaya pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan;
12. Kepastian jadwal pelayanan;
13. Kenyamanan lingkungan;
14. Keamanan Pelayanan.

Empat Fokus Inovasi

 ‘Product innovation’–menyangkut perubahan produk/jasa yang

dihasilkan;

 ‘Process innovation’ –menyangkut perubahan dalam cara pembuatan

dan/atau pengiriman;

 “Position innovation’ -menyangkut perubahan dalam konteks

promosi untuk memperkenalkan produk/jasa;

 ‘Paradigm innovation’ –menyangkut perubahan dalam hal model mental

atau kerangka kerja organisasi.

Hambatan Proses Inovasi
1. Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program atau

membubarkan organisasi yang dinilai telah gagal.
2. Sangat tergantung kepada high performers bahkan top leader sebagai

sumber inovasi.
3. Walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur organisasi dan budaya kerja,

serta proses birokrasi yang berbelit-belit menghambat berkembangnya
inovasi.
4. Tidak ada rewards atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk
mengadopsi inovasi.
5. Lemah dalam kecakapan (skills) untuk mengelola resiko atau mengelola
perubahan.

ANTI KORUPSI

Korupsi
Berasal dari bahasa latin coruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau
kebobrokan

7 Jenis Korupsi :
1. Korupsi Transaktif

Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara
pemberi dan penerima, demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-
sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.
2. Korupsi Ekstroaktif
Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi (tekanan) tertentu
dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian
yang mengancam diri, kepentingan, orang-orangnya, atau hal-hal yang
dihargai.
3. Korupsi Investif
Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya
pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan
diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi Nepotistik
Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang
mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan
publik.
5. Korupsi Autogenik
Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk
mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu
yang hanya diketahui sendiri
6. Korupsi Suportif

Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk
melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak pidana korupsi yang
lain.
7. Korupsi Defensif
Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari
pemerasan

Kelompok Tindak Pidana Korupsi
Menurut UU No. 31/1999 jo No. UU 20/2001, terdapat 7 :
1. Kerugian keuangan negara,
2. Suap-menyuap,
3. Pemerasan,
4. Perbuatan Curang,
5. Penggelapan dalam Jabatan,
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan,
7. Gratifikasi.

Kerugian Keuangan Negara

Pasal 2

Pasal 3

Suap – Menyuap

- Pasal 5 ayat (1) huruf a - Pasal 11

- Pasal 5 ayat (1) huruf b - Pasal 6 ayat (1) huruf a

- Pasal 13 - Pasal 6 ayat (1) huruf b

- Pasal 5 ayat (2) - Pasal 6 ayat (2)

- Pasal 12 huruf a - Pasal 12 huruf c

- Pasal 12 huruf b - Pasal 12 huruf d

Penggelapan dalam jabatan

- Pasal 8
- Pasal 9

- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c
Pemerasan
- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h
Perbuatan curang
- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1)huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat 2
- Pasal 12 huruf h
Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
- Pasal 12 huruf I
Gratifikasi
- Pasal 12 B jo
- Pasal 12 C
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPK :
Merintangi Proses pemeriksaan perkara Korupsi :
- Pasal 21
Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar :
- Pasal 22 jo.
- Pasal 28
Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
- Pasal 22 jo.
- Pasal 29
Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan
palsu :
- Pasal 22 jo.

- Pasal 35
Orang Yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan
Atau Memberi Keterangan Palsu
Saksi yang membuka identitas pelapor :
- Pasal 24 jo.
- Pasal 31
Nilai Dasar Anti Korupsi
1. Jujur
2. Peduli
3. Mandiri
4. Disiplin
5. Tanggung jawab
6. Kerja keras
7. Sederhana
8. Berani
9. Adil