TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI KELENGKAPAN BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Kelengkapan BuktiBukti Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Udara terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Udara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6267); 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara; 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/08/M/IX/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Dephan dan TNI; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kemhan dan TNI; 10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kemhan dan TNI; 11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kemhan dan TNI; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kemhan dan TNI; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI;
- 3 - 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 17. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Besar TNI Angkatan Udara; 18. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Udara; 19. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI KELENGKAPAN BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Udara, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 19 huruf a angka 1 ditambahkan huruf g), huruf h) dan huruf i) dan huruf b angka 1 ditambahkan huruf g), huruf h) dan huruf i), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan belanja modal dengan pembayaran sekaligus (100%) diatur sebagai berikut: a. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), adalah sebagai berikut: 1. pembayaran dengan menggunakan uang persediaan dengan cara pembelian langsung, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 4 - b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) Surat Perintah Bayar (SPBy); e) bukti pembelian (nota, bon, faktur) yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); g) faktur pajak/e-faktur pajak; h) Surat Setoran Pajak (SSP); dan i) surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak). 2. pembayaran dengan menggunakan LS, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) bukti pembelian (nota, bon, faktur) yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; e) faktur pajak/e-faktur pajak; f) Surat Setoran Pajak (SSP); g) surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); dan h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). b. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan belanja modal untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), adalah sebagai berikut: 1. pembayaran dengan menggunakan uang persediaan dengan cara pembelian langsung, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM);
- 5 - c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) Surat Perintah Bayar (SPBy); e) kuitansi umum yang dilegalisasi oleh PPK atas nama KPA; f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); g) faktur pajak/e-faktur pajak; h) Surat Setoran Pajak (SSP); dan i) surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak). 2. pembayaran dengan menggunakan LS, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) kuitansi umum yang dilegalisasi oleh PPK atas nama KPA; e) faktur pajak/e-faktur pajak; f) Surat Setoran Pajak (SSP); g) surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); dan h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). c. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan belanja modal untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan LS, adalah sebagai berikut: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 6 - 4. berita acara pembayaran; 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan/barang yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia barang/jasa, dilampiri dengan daftar barang yang diserahterimakan; 6. kuitansi umum yang dilegalisasi oleh PPK atas nama KPA; 7. berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa; 8. faktur pajak/e-faktur pajak; 9. Surat Setoran Pajak (SSP); 10. surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); 11. Surat Perintah Kerja (SPK) asli; 12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (untuk pekerjaan konstruksi); 13. fotokopi asuransi all risk (untuk pekerjaan konstruksi); 14. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (untuk pekerjaan konstruksi); 15. berita acara prestasi pekerjaan oleh tim komisi/direksi (untuk pekerjaan konstruksi); dan 16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). d. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan belanja modal untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan LS, adalah sebagai berikut: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. berita acara pembayaran; 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan/barang yang ditandatangani oleh PPK
- 7 - dan penyedia barang/jasa, dilampiri dengan daftar barang yang diserahterimakan; 6. kuitansi umum yang dilegalisasi oleh PPK atas nama KPA; 7. berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa; 8. berita acara uji fungsi (apabila dipersyaratkan dalam kontrak); 9. jaminan pemeliharaan (apabila dipersyaratkan dalam kontrak); 10. faktur pajak/e-faktur pajak; 11. Surat Setoran Pajak (SSP); 12. surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); 13. salinan akte notaris (untuk pembelian barangbarang tak bergerak); 14. berita acara pembebasan tanah (untuk transaksi pembebasan tanah); 15. surat perjanjian/kontrak asli; 16. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (untuk pekerjaan konstruksi); 17. fotokopi asuransi all risk (untuk pekerjaan konstruksi); 18. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (untuk pekerjaan konstruksi); 19. berita acara prestasi pekerjaan oleh tim komisi/direksi (untuk pekerjaan konstruksi); dan 20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) Bukti pertanggungjawaban keuangan satker lembar kesatu (asli) disimpan oleh satker. (2) Bukti pertanggungjawaban keuangan satker lembar kedua dan ketiga diatur sebagai berikut:
- 8 - a. lembar kedua dikirim langsung oleh satker ke Diskuau (u.p. Subdisdalku) dan sudah diterima paling lambat T+10 bulan berikutnya; b. lembar ketiga dikirim oleh satker ke Kaku Kotama dan sudah diterima paling lambat T+10 bulan berikutnya; dan c. khusus satker jajaran Balakpus, bukti wabku yang dikirim ke Kupus yaitu lembar kedua dan sudah diterima paling lambat T+10 bulan berikutnya. (3) Dalam rangka menilai bukti pertanggungjawaban keuangan, maka Kaku Kotama menerbitkan Nota Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan (NHPW) Pendahuluan kepada Pekas/Progar Balakpus selaku PPSPM dengan tembusan Irjenau dan Kadiskuau dan sudah diterima paling lambat T+25 bulan berikutnya. (4) Bukti pertanggungjawaban keuangan yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lengkap mulai dari transaksi awal bulan sampai dengan akhir bulan dilengkapi dengan daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) satker dari aplikasi Online MonitoringSistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN). (5) Dalam hal penerbitan NHPW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. Pasal II Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2020 Paraf : 1. Wakasau ............. 2. Kadiskuau ............. 3. Kadiskumau ............. 4. Kasetumau ............. 5. Kasubdisdalku ............. Autentikasi KEPALA DINAS HUKUM ANGKATAN UDARA, HARYO KUSWORO KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, tertanda FADJAR PRASETYO
- 9 -