TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI KELENGKAPAN BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, Menimbang : bahwa Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 6 Tahun 2015 tentang standardisasi kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI Angkatan Udara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara yang berlaku, sehingga perlu diubah dan disesuaikan serta diatur kembali dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6267); 5. Keputusan Presiden Nomor 2/TNI/Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara;
- 2 - 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/08/M/IX/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Dephan dan TNI; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kemhan dan TNI; 10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kemhan dan TNI; 11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kemhan dan TNI; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kemhan dan TNI; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 17. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/3/VII/2007 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI Angkatan Udara; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA TENTANG STANDARDISASI KELENGKAPAN BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA. BAB I
- 3 - KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 3. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan cacatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. 4. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Pertahanan/TNI yang melaksanakan kegiatan Kementerian Pertahanan/TNI dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan. 6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 8. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
- 4 - belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kemhan dan TNI. 9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan fungsi kuasa BUN. 11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker, atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 12. Pembayaran menggunakan mekanisme langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Penerima Hak atau Bendahara Pengeluaran atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 16. Bukti penerimaan/pengeluaran uang negara adalah bentuk dokumen yang terdiri dari lapku, kuitansi dan bukti pendukung (supporting document) sesuai dengan peraturan yang berlaku. 17. Barang/jasa adalah semua barang/jasa yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara, atau semua barang/jasa yang belum digunakan secara langsung namun dalam keadaan darurat, dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh TNI Angkatan Udara untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.
- 5 - 18. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa di lingkungan TNI Angkatan Udara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 19. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 20. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang. 21. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 22. Biaya komando pengendalian yang selanjutnya disebut Kodal adalah dana yang diberikan kepada pimpinan di lingkungan TNI Angkatan Udara untuk mendukung kegiatan operasional. 23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas pengguna jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 24. Pertelaan adalah daftar rincian penggunaan dana yang berisi tentang perhitungan kekuatan personel, lama tugas, dan indek biaya. 25. Pertanggungjawaban keuangan yang selanjutnya disebut Wabku adalah laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. 26. Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalarn bentuk barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan; atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi UO pemerintah.
- 6 - 27. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. 28. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 29. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 30. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. 31. Penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 32. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 33. Rekening penampungan dana hibah langsung yang selanjutnya disebut rekening hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh K/L/satuan kerja dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 34. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan hibah dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui kuasa BUN. 35. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja yang
- 7 - bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui kuasa BUN. 36. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah yang penarikan dananya tidak melalui kuasa BUN kepada pemberi hibah. 37. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah yang penarikan dananya tidak melalui kuasa BUN kepada pemberi hibah. 38. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. 39. Perjalanan dinas pindah/mutasi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah/mutasi. 40. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. 41. Alat utama sistem senjata TNI yang selanjutnya disebut alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI. 42. Rekening dana cadangan alutsista adalah rekening untuk menampung dana titipan milik Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan alutsista yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. 43. Gaji induk adalah gaji prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan hak yang dimiliki. 44. Gaji susulan adalah gaji prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan yang belum dibayarkan dan belum dimintakan pembayarannya melalui gaji induk. 45. Gaji terusan adalah terusan penghasilan yang diberikan kepada janda/duda/anak/orang tua yang menurut peraturan perundang-undangan berhak menerima
- 8 - pensiun dari prajurit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia/tewas/gugur. 46. Santunan cacat TNI adalah santunan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada prajurit penyandang cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya. 47. Uang bahaya/kecelakaan TNI adalah sejumlah uang yang digunakan untuk membayar premi asuransi kecelakaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (Perjama) antara TNI AU dengan PT Asuransi. 48. Jaminan uang muka adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditionan) yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa sehubungan dengan pembayaran uang muka atas kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah. 49. Jaminan pemeliharaan adalah jaminan tertulis dari penerbit jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemeliharaan yang telah dilakukan pembayarannya maka penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara ini mengatur tentang: a. ketentuan penerimaan dan pengeluaran negara; b. kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk penerimaan dan pengeluaran negara; dan c. waktu pengiriman bukti pertanggungjawaban keuangan. BAB III KETENTUAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA Bagian kesatu Umum Pasal 3
- 9 - (1) Pengelolaan anggaran UO TNI Angkatan Udara diserahkan kepada KPA masing-masing satker melalui penetapan DIPA petikan satker yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. (2) Dengan penetapan DIPA sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara, maka atas kewenangannya KPA menetapkan PPK dan PPSPM, serta mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang persediaan. (3) Pelaksanaan tugas PPK di antaranya menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan. (4) Pelaksanaan tugas PPSPM di antaranya menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung, serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih. (5) Pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran di antaranya menguji Surat Perintah Bayar (SPBy) yang diajukan oleh PPK, melakukan pemotongan/pemungutan pajak atau kewajiban lain kepada negara atas pembayaran dan menyetorkan ke rekening kas negara. (6) Dokumen hak tagih dan kewajiban kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) harus dikelompokkan menurut jenis penerimaan negara dan pengeluaran negara untuk memudahkan penatausahaan dalam bentuk bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan. (7) Dalam hal pelaksanaan anggaran terdapat pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran dan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya, maka dilakukan mekanisme pembukaan rekening dana cadangan alutsista atau rekening escrow sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 4 (1) Dalam hal pengeluaran belanja, maka dilakukan pembuatan komitmen oleh PPK atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. (2) Pembuatan komitmen belanja pegawai dilakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, surat keputusan, surat perintah, dan/atau akta/surat keterangan. (3) Pembuatan komitmen belanja barang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang/jasa, surat keputusan, surat
- 10 - tugas, surat perintah, dan perikatan lain yang mengakibatkan pengeluaran uang negara. (4) Pembuatan komitmen belanja modal dilakukan dalam bentuk pengadaan barang/jasa, surat keputusan, surat tugas, dan perikatan lain yang mengakibatkan pengeluaran uang negara. Bagian kedua Jenis Penerimaan Negara Pasal 5 (1) Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. (2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penerimaan perpajakan; b. penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan c. penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. Pasal 6 (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas: a. pendapatan pajak dalam negeri; dan b. pendapatan pajak perdagangan internasional. (2) Pendapatan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah semua penerimaan negara yang berasal dari: a. pajak penghasilan (PPh); b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN); c. pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM); d. pajak bumi dan bangunan; e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; f. cukai; dan g. pajak lainnya. (3) Pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah semua penerimaan negara yang berasal dari:
- 11 - a. bea masuk; dan b. pajak/pungutan ekspor. Pasal 7 (1) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. (2) Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. penerimaan kembali sisa anggaran tahun lalu; b. penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara; c. penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara; d. penerimaan hasil penyimpanan uang negara; e. penerimaan ganti rugi atas kerugian negara; f. penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; g. penerimaan jasa yanmasum dan BPJS kesehatan; dan h. penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8 (1) Penerimaan negara yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, diklasifikasikan menurut bentuk, jenis, dan sumbernya. (2) Hibah berdasarkan bentuknya, meliputi: a. hibah uang; b. hibah barang/jasa; dan c. hibah surat berharga. (3) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. uang tunai; dan b. uang untuk membiayai kegiatan.
- 12 - (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai bagian dari APBN. (5) Hibah menurut jenisnya, meliputi: a. hibah yang direncanakan; dan/atau b. hibah langsung. (6) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, merupakan hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. (7) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. (8) Hibah menurut sumbernya, meliputi: a. hibah dalam negeri; dan b. hibah luar negeri. (9) Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, berasal dari: a. lembaga keuangan dalam negeri; b. lembaga nonkeuangan dalam negeri; c. pemerintah daerah; d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia; e. lembaga lainnya; dan f. perorangan. (10) Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berasal dari: a. negara asing; b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa; c. lembaga multilateral; d. lembaga keuangan asing; e. lembaga nonkeuangan asing; f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan g. perorangan.
- 13 - (11) Penarikan hibah dilakukan: a. melalui kuasa BUN; atau b. tidak melalui kuasa BUN. (12) Hibah yang penarikannya melalui kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, merupakan hibah yang proses penarikannya dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau KPPN. (13) Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, merupakan hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, barang, jasa, dan surat berharga, yang proses penarikannya dilaksanakan melalui Kementerian Negara/Lembaga. Bagian ketiga Jenis Pengeluaran Negara Pasal 9 (1) Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. (2) Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengeluaran belanja pegawai; b. pengeluaran belanja barang; dan c. pengeluaran belanja modal. Paragraf 1 Jenis Pengeluaran Belanja Pegawai Pasal 10 (1) Pengeluaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi: a. belanja pegawai gaji berupa seluruh komponen gaji seperti gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan uang lauk pauk TNI yang dimasukkan dalam daftar pembayaran penghasilan (DPP); dan
- 14 - b. belanja pegawai nongaji berupa belanja pegawai yang dibayarkan di luar DPP gaji. (2) Belanja pegawai gaji yang terdapat dalam DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. gaji induk; b. gaji susulan; dan c. gaji terusan. (3) Belanja pegawai nongaji yang dibayarkan di luar DPP gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. tunjangan kinerja; b. uang makan PNS; c. uang lembur; d. tunjangan brevet; e. tunjangan terbang/keterampilan khusus; f. tunjangan keahlian/keterampilan; g. santunan cacat TNI; dan h. uang bahaya/kecelakaan anggota TNI. Paragraf 2 Jenis Pengeluaran Belanja Barang Pasal 11 (1) Pengeluaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi: a. belanja barang operasional; b. belanja barang nonoperasional; c. belanja barang persediaan; d. belanja jasa; e. belanja pemeliharaan; dan f. belanja perjalanan dinas. (2) Belanja barang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. belanja keperluan perkantoran; b. belanja pengadaan bahan makanan;
- 15 - c. belanja honor operasional satker; dan d. belanja barang operasional lainnya; (3) Belanja barang nonoperasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. belanja bahan; b. belanja honor output kegiatan; dan c. belanja barang nonoperasional lainnya. (4) Belanja barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. belanja barang persediaan barang konsumsi; b. belanja barang persediaan amunisi; c. belanja barang persediaan bahan baku; d. belanja barang persediaan barang dalam proses; dan e. belanja barang persediaan lainnya. (5) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. belanja langganan listrik; b. belanja langganan telepon; c. belanja langganan air dan gas; d. belanja langganan daya dan jasa lainnya; e. belanja jasa pos dan giro; dan f. belanja sewa. (6) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; b. belanja barang persediaan pemeliharaan gedung; c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya; d. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; e. belanja bahan bakar minyak dan pelumas (BMP);
- 16 - f. belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan; dan g. belanja pemeliharaan lainnya. (7) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi: a. belanja perjalanan dalam negeri; dan b. belanja perjalanan luar negeri. (8) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi: a. belanja perjalanan dinas dalam kota; b. belanja perjalanan dinas luar kota; dan c. belanja perjalanan pindah/mutasi; (9) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, adalah belanja perjalanan biasa luar negeri. Pasal 12 (1) Belanja keperluan perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi: a. biaya pak/kirim/simpan barang; b. biaya rapat; c. biaya penerimaan tamu; d. pembelian alsintor; e. biaya bahan komputer; dan f. dukungan perlengkapan kantor/inventor. (2) Belanja pengadaan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi: a. ULP nonorganik; b. ULP hewan/satwa; dan c. uang makan kegiatan Rapim TNI AU. (3) Belanja honor operasional satker sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, adalah untuk mendukung honor PPSPM/PPABP dan operator Simak BMN.
- 17 - (4) Belanja barang operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d, antara lain meliputi: a. belanja barang untuk pelaksanaan tupoksi; b. kaporlap TNI AU/PNS; c. pengadaan alat olahraga/buku/binjas/bintal; d. duk perawatan jenazah; e. duksus Renprogar/Binku; f. dukungan kodal; g. pengadaan bekal kesehatan; h. yankes tertentu non-BPJS; i. belanja barang tanda jasa; j. dukungan peserta latihan simulator; k. jasa angkutan; l. kegiatan Litbanghan; m. belanja pengadaan sertifikasi tanah; n. belanja barang yang menggunakan komponen Standar Biaya Khusus (SBK); dan o. lain-lain belanja barang operasional lainnya. (5) Belanja barang untuk pelaksanaan tupoksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, antara lain meliputi: a. kegiatan fungsi/pembinaan; b. pokja; c. rapat/rakor/rakernis; d. penerbitan/penyusunan buku/modul; e. seminar; f. sosialisasi; g. verifikasi/sertifikasi; h. penyusunan laporan; i. penyusunan juklak/juknis/jukref; j. dukgiat Rapim TNI AU;
- 18 - k. duksus pimpinan; l. bimtek; m. penataran; n. pelatihan; o. survei; dan p. dukungan lain-lain. (6) Belanja barang yang menggunakan komponen Standar Biaya Khusus (SBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf n, antara lain meliputi: a. penyelenggaraan OMSP; b. penyelenggaraan latihan opslat kematraan; c. latihan bersama internasional luar negeri/dalam negeri; d. operasi pendidikan dan latihan (opsdiklat); e. laporan penyidikan perkara pidana/pelanggaran prajurit/pengurusan tahanan sementara; f. laporan bantuan dan nasihat hukum perkara pidana militer/umum, perdata/tun penggugat/tun tergugat; dan g. duksus intelpam/dukgiat bin intelpam. Pasal 13 (1) Belanja barang persediaan barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf a, antara lain meliputi: a. pembelian ATK rutin; b. dukungan ATK cetak DPP/gaji personel; dan c. biaya cetak; (2) Belanja barang persediaan amunisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf b, antara lain meliputi: a. pengadaan amunisi udara; b. pengadaan cad/pad; c. pengadaan amunisi kaliber besar;
- 19 - d. pengadaan rudal. e. pengadaan amunisi kaliber kecil; dan f. pengadaan amunisi khusus/roket. Paragraf 3 Jenis Pengeluaran Belanja Modal Pasal 14 (1) Pengeluaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi: a. belanja modal peralatan dan mesin; b. belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola; c. belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan; d. belanja modal gedung dan bangunan; e. belanja penambahan nilai gedung dan bangunan; f. belanja penambahan nilai aset tetap lainnya; dan g. belanja modal lainnya. (2) Dalam rangka mendukung belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat biaya administrasi proyek atau rendalwas. Pasal 15 (1) Pengeluaran belanja barang dan belanja modal dilaksanakan atas pembuatan komitmen pengadaan barang/jasa melalui: a. penyedia; dan b. swakelola. (2) Pengeluaran belanja barang dan belanja modal menggunakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut: a. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) menggunakan bukti pembelian/pembayaran (nota, bon, faktur); b. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan
- 20 - Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuitansi; c. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK); d. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) menggunakan surat perjanjian/kontrak; dan e. pengadaan barang/jasa lainnya melalui E-Purchasing dan toko daring menggunakan surat pesanan, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pengeluaran belanja barang dan belanja modal menggunakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Dalam hal pekerjaan swakelola membutuhkan pengadaan barang/jasa oleh penyedia, maka dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut: a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI AU; b. penyelenggaraan pendidikan dan latihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; c. pekerjaan survey, pemprosesan data, perumusan kebijakan, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu; d. pekerjaan yang bersifat rahasia; e. penelitian dan pengembangan; dan f. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar.
- 21 - Paragraf 4 Pembayaran Pasal 16 (1) Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan melalui mekanisme UP atau LS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pembayaran sekaligus (100%); dan b. pembayaran dengan uang muka dan termin. BAB IV KELENGKAPAN BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN UNTUK PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA Bagian kesatu Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Untuk Penerimaan Negara Pasal 17 Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk penerimaan negara diatur sebagai berikut: a. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan penerimaan perpajakan, meliputi: 1. faktur pajak/e-faktur; 2. Surat Setoran Pajak (SSP); dan 3. surat keterangan bebas pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak), dan bukti kewajiban pajak lainnya sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. b. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi: 1. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); 2. bukti dari aplikasi simponi; dan 3. bukti penerimaan/kuitansi dari setiap jenis PNBP, meliputi bukti penerimaan kembali sisa anggaran tahun lalu, penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara, penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara, penerimaan hasil penyimpanan uang negara, penerimaan ganti rugi atas kerugian negara, penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, penerimaan jasa yanmasum dan BPJS kesehatan
- 22 - dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk penerimaan negara yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang, meliputi: 1. surat perjanjian hibah langsung uang; 2. Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah langsung uang; 3. nomor register hibah; 4. surat persetujuan pembukaan rekening hibah; 5. fotokopi rekening koran atas rekening hibah; 6. salinan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL); 7. salinan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL); 8. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL), apabila ada; dan 9. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL), apabila ada. Bagian kedua Kelengkapan Bukti-Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Untuk Pengeluaran Negara Paragraf 1 Kelengkapan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja Pegawai Pasal 18 Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai diatur sebagai berikut: a. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai berupa gaji induk, gaji susulan, dan gaji terusan, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampiran SPM; 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. rekapitulasi DPP (KU-106); 5. daftar pembayaran penghasilan (KU-107);
- 23 - 6. daftar rekapitulasi pembayaran per status penghasilan (KU-109); 7. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21; 8. KU-1 dalam hal terdapat prajurit, PNS dan calon PNS yang mengalami perubahan susunan keluarga (untuk gaji susulan); 9. fotokopi SKPP (untuk gaji susulan); 10. dokumen mutasi kepegawaian lainnya bagi personel yang naik pangkat, gaji berkala, mutasi jabatan (untuk gaji susulan); 11. salinan surat keputusan pengangkatan pertama dalam hal penambahan personel sebagai prajurit TNI dan calon PNS (untuk gaji susulan); 12. surat perintah dari PPK untuk calon PNS (untuk gaji susulan); 13. surat keputusan Kasau tentang pemberian gaji terusan (untuk pembayaran pertama); 14. surat penunjukkan istri/suami (untuk gaji terusan); dan 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). b. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai untuk tunjangan kinerja, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampiran SPM; 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. rekapitulasi daftar tunjangan kinerja (KU-106); 5. daftar pembayaran tunjangan kinerja (KU-107); 6. rekapitulasi per grade; 7. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21; 8. daftar rekapitulasi penilaian kinerja perorangan; dan 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). c. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai untuk uang makan PNS, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 24 - 2. Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampiran SPM; 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. rekapitulasi daftar uang makan PNS (KU-106); 5. daftar perhitungan/pembayaran uang makan PNS; 6. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21; 7. daftar hadir kerja; dan 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). d. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai untuk uang lembur, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. Surat Perintah Bayar (SPBy); 5. surat perintah kerja lembur; 6. daftar hadir lembur; 7. daftar perhitungan pembayaran; 8. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21; dan 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). e. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai untuk tunjangan brevet, tunjangan keahlian/keterampilan, dan tunjangan terbang/keahlian khusus, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. Surat Perintah Bayar (SPBy); 5. salinan keputusan pengangkatan untuk pembayaran yang pertama; 6. daftar perhitungan pembayaran tunjangan; 7. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21; dan
- 25 - 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). f. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai untuk santunan cacat TNI, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. Surat Perintah Bayar (SPBy); 5. daftar perhitungan pembayaran santunan cacat; 6. fotokopi keputusan Panglima TNI tentang tingkat kecacatan dan golongan kecacatan beserta nilai nominal; 7. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) terakhir; 8. fotokopi surat keterangan kematian (apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan keputusan Panglima TNI tentang kecacatan dan golongan kecacatan beserta nilai nominal, namun sebelum dibayarkan yang bersangkutan meninggal dunia); 9. surat keterangan ahli waris (apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan keputusan Panglima TNI tentang kecacatan dan golongan kecacatan beserta nilai nominal, namun sebelum dibayarkan yang bersangkutan meninggal dunia); dan 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). g. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai untuk pembayaran premi asuransi bahaya/kecelakaan anggota TNI, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. Surat Perintah Bayar (SPBy); 5. kuitansi umum yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; 6. surat tagihan premi dari PT Asuransi; 7. Perjanjian Kerja Sama (Perjama); 8. daftar nama personel yang diasuransikan; dan
- 26 - 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Paragraf 2 Kelengkapan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan Pembayaran Sekaligus (100%) Pasal 19 Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan belanja modal dengan pembayaran sekaligus (100%) diatur sebagai berikut: a. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), adalah sebagai berikut: 1. pembayaran dengan menggunakan uang persediaan dengan cara pembelian langsung, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) Surat Perintah Bayar (SPBy); e) bukti pembelian (nota, bon, faktur) yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; dan f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 2. pembayaran dengan menggunakan LS, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) bukti pembelian (nota, bon, faktur) yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; e) faktur pajak/e-faktur pajak; f) Surat Setoran Pajak (SSP); g) surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); dan h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 27 - b. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan belanja modal untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), adalah sebagai berikut: 1. pembayaran dengan menggunakan uang persediaan dengan cara pembelian langsung, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) Surat Perintah Bayar (SPBy); e) kuitansi umum yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; dan f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 2. pembayaran dengan menggunakan LS, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) kuitansi umum yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; e) faktur pajak/e-faktur pajak; f) Surat Setoran Pajak (SSP); g) surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); dan h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). c. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan belanja modal untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan LS, adalah sebagai berikut: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 28 - 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. berita acara pembayaran; 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan/barang yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia barang/jasa, dilampiri dengan daftar barang yang diserahterimakan; 6. kuitansi umum yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; 7. berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa; 8. faktur pajak/e-faktur pajak; 9. Surat Setoran Pajak (SSP); 10. surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); 11. Surat Perintah Kerja (SPK) asli; 12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (untuk pekerjaan konstruksi); 13. fotokopi asuransi all risk (untuk pekerjaan konstruksi); 14. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (untuk pekerjaan konstruksi); 15. berita acara prestasi pekerjaan oleh tim komisi/direksi (untuk pekerjaan konstruksi); dan 16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). d. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan belanja modal untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan LS, adalah sebagai berikut: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. berita acara pembayaran;
- 29 - 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan/barang yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia barang/jasa, dilampiri dengan daftar barang yang diserahterimakan; 6. kuitansi umum yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; 7. berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa; 8. berita acara uji fungsi (apabila dipersyaratkan dalam kontrak); 9. jaminan pemeliharaan (apabila dipersyaratkan dalam kontrak); 10. faktur pajak/e-faktur pajak; 11. Surat Setoran Pajak (SSP); 12. surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); 13. salinan akte notaris (untuk pembelian barangbarang tak bergerak); 14. berita acara pembebasan tanah (untuk transaksi pembebasan tanah); 15. surat perjanjian/kontrak asli; 16. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (untuk pekerjaan konstruksi); 17. fotokopi asuransi all risk (untuk pekerjaan konstruksi); 18. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (untuk pekerjaan konstruksi); 19. berita acara prestasi pekerjaan oleh tim komisi/direksi (untuk pekerjaan konstruksi); dan 20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Paragraf 3 Kelengkapan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan Pembayaran Uang Muka dan Termin Pasal 20
- 30 - Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan belanja modal dengan pembayaran uang muka dan termin dengan menggunakan LS diatur sebagai berikut: a. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan dengan pembayaran uang muka, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. berita acara pembayaran uang muka; 5. kuitansi umum yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; 6. jaminan uang muka berupa bank garansi dari bank pemerintah; 7. faktur pajak/e-faktur pajak; 8. Surat Setoran Pajak (SSP); 9. surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); 10. fotokopi surat perjanjian/kontrak; 11. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (untuk pekerjaan konstruksi); 12. fotokopi asuransi all risk (untuk pekerjaan konstruksi); 13. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (untuk pekerjaan konstruksi); dan 14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). b. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan dengan pembayaran termin pertama, kedua, dan seterusnya, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. berita acara pembayaran termin; 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan/barang ditandatangani oleh PPK dan
- 31 - penyedia barang/jasa, dilampiri dengan daftar barang yang diserahterimakan; 6. kuitansi umum yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; 7. berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa; 8. faktur pajak/e-faktur pajak; 9. Surat Setoran Pajak (SSP); 10. surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); 11. fotokopi surat perjanjian/kontrak; 12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (untuk pekerjaan konstruksi); 13. fotokopi asuransi all risk (untuk pekerjaan konstruksi); 14. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (untuk pekerjaan konstruksi); 15. berita acara prestasi pekerjaan oleh tim komisi/direksi (untuk pekerjaan konstruksi); dan 16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). c. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan dengan pembayaran termin terakhir, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. berita acara pembayaran termin terakhir; 5. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan/barang ditandatangani oleh PPK dan penyedia barang/jasa, dilampiri dengan daftar barang yang diserahterimakan; 6. kuitansi umum yang dilegalisir oleh PPK atas nama KPA; 7. berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa; 8. berita acara uji fungsi (apabila dipersyaratkan dalam kontrak);
- 32 - 9. jaminan pemeliharaan (apabila dipersyaratkan dalam kontrak); 10. faktur pajak/e-faktur pajak; 11. Surat Setoran Pajak (SSP); 12. surat keterangan bebas/tidak dikenakan pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak); 13. surat perjanjian/kontrak asli; 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (untuk pekerjaan konstruksi); 15. fotokopi asuransi all risk (untuk pekerjaan konstruksi); 16. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) (untuk pekerjaan konstruksi); 17. berita acara prestasi pekerjaan oleh tim komisi/direksi (untuk pekerjaan konstruksi); dan 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Paragraf 4 Kelengkapan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja Barang dan Belanja Modal Nonkontraktual Pasal 21 Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang dan belanja modal nonkontraktual diatur sebagai berikut: a. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk pembayaran honorarium operasional satker, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. Surat Perintah Bayar (SPBy); 5. surat perintah; 6. daftar perhitungan/pembayaran honorarium; 7. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21; dan 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). b. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk pembayaran honorarium lainnya, meliputi:
- 33 - 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. Surat Perintah Bayar (SPBy); 5. surat perintah; 6. daftar perhitungan/pembayaran honorarium; 7. daftar hadir; 8. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 21; dan 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). c. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang berupa dukungan kodal, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. Surat Perintah Bayar (SPBy); 5. pertelaan dengan rincian; dan 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). d. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang berupa dukungan perawatan jenazah, meliputi: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 2. Surat Perintah Membayar (SPM); 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4. Surat Perintah Bayar (SPBy); 5. daftar pembayaran kepada ahli waris; 6. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang; 7. surat keterangan ahli waris; dan 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). e. bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang untuk perjalanan dinas, adalah sebagai berikut: 1. perjalanan dinas dalam kota, meliputi:
- 34 - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) Surat Perintah Bayar (SPBy); e) daftar perhitungan biaya perjalanan dinas; f) surat perintah/surat tugas lembar kedua dan dilegalisir oleh satuan tujuan; dan g) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 2. perjalanan dinas luar kota, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) Surat Perintah Bayar (SPBy); e) daftar perhitungan biaya perjalanan dinas; f) surat perintah/surat tugas lembar kedua; g) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait di tempat tujuan perjalanan dinas; h) tiket pesawat, boarding pass, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; i) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; j) daftar pengeluaran riil; dan k) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 3. perjalanan dinas pindah/mutasi, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) Surat Perintah Bayar (SPBy);
- 35 - e) surat perintah pindah/mutasi lembar kedua; f) SPD lembar kedua; g) daftar perhitungan perjalanan dinas pindah/mutasi; h) daftar keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang khusus bagi yang berkeluarga (KU-1); i) surat keterangan anak yang masih sekolah, apabila ada anak berumur 21 tahun dan maksimal usia 25 tahun dan belum menikah; j) surat keterangan dokter, apabila ada anak yang cacat umur di atas 21 tahun dan tidak punya penghasilan sendiri; dan k) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 4. perjalanan dinas luar negeri, meliputi: a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b) Surat Perintah Membayar (SPM); c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d) Surat Perintah Bayar (SPBy); e) daftar perhitungan biaya perjalanan dinas; f) surat perintah/surat tugas dari Kasau lembar kedua; g) fotokopi izin berangkat ke luar negeri (exit permit); h) bukti pembelian tiket pesawat atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan pembuatan visa; i) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan j) tiket pesawat, boarding pass, fotokopi paspor yang dilegalisir oleh imigrasi negara asal dan tujuan, serta SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait ditempat tujuan di luar negeri menjadi dokumen yang disimpan oleh PPK. Paragraf 5
- 36 - Kelengkapan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja Barang dan Belanja Modal Melalui Rekening Dana Cadangan Alutsista Pasal 22 (1) Dalam hal pemindahan sisa alokasi dana atas kontrak yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke rekening dana cadangan alutsista, maka bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai berikut: a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); b. Surat Perintah Membayar (SPM) LS; c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS; d. perjanjian/kontrak pengadaan alutsista; e. keputusan KPA tentang penyelesaian sisa pekerjaan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya; f. surat pemberitahuan pembukaan rekening dana cadangan alutsista dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Menteri Pertahanan; dan g. surat permohonan pembukaan rekening dana cadangan alutsista dari Menteri Pertahanan. (2) Dalam hal pencairan dana dari rekening dana cadangan alutsista, selain melampirkan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 atau 20, maka melampirkan bukti tambahan berupa: a. keputusan KPA tentang pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa atas beban rekening dana cadangan alutsista; b. Surat Pengesahan Surat Ketetapan Pencairan (SPSKP); dan c. Surat Ketetapan Pencairan (SKP) yang diterbitkan oleh KPA. Paragraf 6 Kelengkapan Bukti-Bukti Pengeluaran Belanja Barang Menggunakan Komponen Standar Biaya Khusus (SBK) Pasal 23 Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan belanja barang yang menggunakan Komponen Standar Biaya Khusus (SBK) berupa kegiatan penyelenggaraan OMSP, penyelenggaraan latihan opslat kematraan, latihan bersama internasional luar negeri/dalam negeri, operasi pendidikan dan latihan (opsdiklat), laporan penyidikan perkara pidana/pelanggaran
- 37 - prajurit/pengurusan tahanan sementara, laporan bantuan dan nasihat hukum perkara pidana militer/umum, perkara perdata/tun penggugat/tun tergugat, dan duksus Intelpam/dukgiat bin intelpam diatur sebagai berikut: a. belanja bahan. Mengikuti bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 atau 20; b. honor output kegiatan. Mengikuti bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b; c. belanja barang nonoperasional lainnya. Mengikuti buktibukti pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 atau 20; d. belanja perjalanan dinas. Mengikuti bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e angka 1 dan 2; dan e. belanja sewa. Mengikuti bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 atau 20. BAB V WAKTU PENGIRIMAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Pasal 24 (1) Bukti pertanggungjawaban keuangan satker lembar kesatu dan kedua dikirim dan sudah diterima oleh Keuangan Kotama paling lambat T+10 bulan berikutnya. (2) Bukti pertanggungjawaban keuangan satker lembar kesatu disertai dengan NHPW Pendahuluan dari Kaku Kotama dikirim dan sudah diterima oleh Diskuau (Subdisdalku) paling lambat T+25 bulan berikutnya. (3) Bukti pertanggungjawaban keuangan satker Mabesau dan satker Kotama lembar kesatu dikirim dan sudah diterima oleh Diskuau (Subdisdalku) paling lambat T+10 bulan berikutnya. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 25 Sosialisasi peraturan Kasau ini akan dilaksanakan oleh satuan kerja pemrakarsa dengan mengikutsertakan perwakilan dari satker di lingkungan TNI AU. Pasal 26
- 38 - Ketentuan tentang bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan mekanisme Foreign Military Sales (FMS) dan Letter of Credit (LC) diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. BAB VII PENUTUP Pasal 27 Pada saat peraturan Kasau ini mulai berlaku, maka peraturan Kasau Nomor 6 Tahun 2015 tentang standardisasi kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI Angkatan Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 28 Peraturan Kasau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2019 Paraf : 1. Wakasau ............. 2. Kadiskuau ............. 3. Kadiskumau ............. 4. Kasetumau ............. 5. Kasubdisdalku ............. Autentikasi KEPALA DINAS HUKUM ANGKATAN UDARA, HARYO KUSWORO KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, tertanda YUYU SUTISNA