TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PN: MAT-18 PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR KEP/451/XII/2021 TANGGAL 20 DESEMBER 2021
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI i Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/451/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Petunjuk Teknis Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara ……………………………………………………………………………………..... 1 BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. ..……………………………………………….…………………. 3 2. Maksud dan Tujuan …………………………………………………... 3 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut………………………………………. 3 4. Dasar ……………………………………………………………………... 4 5. Pengertian.. ……………………………………………………………… 5 6. Kedudukan ..…………………………………………………………….. 5 7. Tujuan dan Sasaran............................................................... 5 8. Pengelompokan BMN ............................................................. 5 9. Sebab Penghapusan............................................................... 5 10. Dokumen Administrasi .......................................................... 6 11. Ketentuan Penghapusan ........................................................ 9 BAB II TAHAP PERENCANAAN 12. Umum.. ..…………………………………………………………………. 10 13. Urutan Kegiatan.................................................................…. 10 14. Dukungan..........................................................................…. 11 BAB III TAHAP PERSIAPAN 15. Umum.................................................................................... 11 16. Urutan Kegiatan..................................................................... 11 BAB IV TAHAP PELAKSANAAN 17. Umum.................................................................................... 13 18. Urutan Kegiatan..................................................................... 13 BAB V TAHAP PENGAKHIRAN 19. Umum.................................................................................... 16 20. Urutan Kegiatan..................................................................... 16 BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. Umum.................................................................................... 17 22. Pengawasan ........................................................................... 17 23. Pengendalian ......................................................................... 17 BAB VII PENUTUP 24. Keberhasilan.......................................................................... 18 25. Penyempurnaan..................................................................... 18 LAMPIRAN A : DAFTAR PENGERTIAN……………………………………………………… 19
ii LAMPIRAN B : SKEMA KEDUDUKAN………………………………………………………. 21 LAMPIRAN C : ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA ALUTSISTA KARENA PENYERAHAN BMN KEPADA PENGELOLA BARANG, PENGALIHAN STATUS, PEMINDAHTANGANAN, DAN PEMUSNAHAN……………………………………………..………………………….. 22 LAMPIRAN D : ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA ALUTSISTA KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN, MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN SEBAB-SEBAB LAIN………………………………………………………… 24 LAMPIRAN E : ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA NONALUSISTA KARENA PENYERAHAN BMN KEPADA PENGELOLA BARANG, PENGALIHAN STATUS, PEMINDAHTANGANAN, DAN PEMUSNAHAN………………………………………………………………… 26 LAMPIRAN F : ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA NONALUTSISTA KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN, MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, DAN SEBAB-SEBAB LAIN DENGAN NILAI PEROLEHAN SAMPAI DENGAN 100 JUTA PER UNIT/SATUAN…. 28 LAMPIRAN G : ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA NONALUTSISTA KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN, MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, DAN SEBAB-SEBAB LAIN DENGAN NILAI PEROLEHAN DI ATAS 100 JUTA PER UNIT/SATUAN ..…………… 30 LAMPIRAN H : CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGHAPUSAN BMN…………. 32 LAMPIRAN I : DAFTAR PESERTA POKJA…………………………………………………. 35 DAFTAR DISTRIBUSI
KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/621/VIII/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan atau Bangunan, perlu menetapkan keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara; 2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/145/II/2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/943/X/2021 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 4. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/621/VIII/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan atau Bangunan; Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/1005/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang perintah melaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Selain
- 2 - Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara; 2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan menggunakan Kode PN: MAT-18 dan berklasifikasi biasa. 2. Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Udara sebagai Pembina materi Petunjuk Teknis Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara. 3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/818/2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Penghapusan Barang Bergerak TNI Angkatan Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KOMANDAN KODIKLAT, tertanda TATANG HARLYANSAH S.E., M.M. MARSEKAL MADYA TNI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021 Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. a. Penghapusan barang milik negara (BMN) merupakan salah satu penyelenggaraan fungsi organik dalam fungsi pembinaan logistik TNI Angkatan Udara (TNI AU). Penyelenggaraan fungsi tersebut didasarkan kepada ketentuan yang mengatur tentang penghapusan BMN disebabkan penyerahan kepada pengelola barang, pengalihan status, pemindahtanganan, adanya putusan pengadilan, menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan, pemusnahan, hilang, mati, force majeure. Berdasarkan sebabsebab di atas maka BMN selain tanah dan/atau bangunan harus diusulhapuskan agar tidak menjadi beban negara dan satker-satker di lingkungan TNI Angkatan Udara. b. Mengingat pentingnya kegiatan penghapusan BMN sangat diperlukan penanganan secara tertib dan terkendali agar tahap akhir dari proses pembinaan materiel logistik ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan saat ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kasau Nomor Kep/818/XII/2016 tentang Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Penghapusan Barang Bergerak TNI Angkatan Udara. Namun dengan adanya perkembangan organisasi, doktrin dan perubahan ketentuan maka petunjuk teknis tersebut sudah tidak optimal untuk dioperasionalkan. c. Agar pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara. 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Maksud penyusunan petunjuk teknis (juknis) ini untuk menyajikan ketentuan dan tahapan penghapusan BMN sebagai dasar dan rujukan bagi satuan kerja (satker) dalam kegiatan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU. b. Tujuan. Tujuan penyusunan juknis ini sebagai pedoman agar tercapai keseragaman pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam kegiatan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup penyusunan juknis ini meliputi halhal yang berkaitan dengan ketentuan dan tahapan pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang merupakan tahap akhir dari proses pembinaan materiel.
- 4 - b. Tata Urut. Tata urut penyusunan juknis ini sebagai berikut: 1) Pendahuluan. 2) Tahap Perencanaan. 3) Tahap Persiapan. 4) Tahap Pelaksanaan. 5) Tahap Pengakhiran. 6) Pengawasan dan Pengendalian. 7) Penutup. 4. Dasar. Dasar yang digunakan dalam penyusunan juknis ini sebagai berikut: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. c. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep/2006/M/XII/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Barang Khususnya Dalam Pengajuan Permohonan Pemusnahan, Penghapusan, Pemindah-tanganan dan Permohonan Penerbitan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. d. Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. e. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tugas Dinas Materiel TNI Angkatan Udara. f. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/621/VIII/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan atau Bangunan. g. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. h. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/285/XI/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. i. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/98/IV/2020 tentang Petunjuk Referensi Tingkat II Penetapan Instansi Pembina Item di Lingkungan TNI Angkatan Udara.
- 5 - 5. Pengertian. Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman istilahistilah yang digunakan pada petunjuk teknis ini perlu dijelaskan beberapa pengertian. Daftar pengertian sebagaimana tercantum pada lampiran A. 6. Kedudukan. Petunjuk Teknis Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara berkedudukan pada strata taktis dan merupakan petunjuk turunan dari Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan atau Bangunan. Skema kedudukan tercantum pada lampiran B. 7. Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagai berikut: a. Tujuan. Tujuan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan yaitu untuk membebaskan pengguna barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang (KPB) dari tanggung jawab baik administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya berupa Aset Tak Berwujud (ATB) maupun dalam hal fisik BMN sudah tidak berada dalam penguasaanya. b. Sasaran. Sasaran penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagai berikut: 1) Terwujudnya tertib administrasi dalam kegiatan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan. 2) Terwujudnya inventarisasi BMN selain tanah dan/atau bangunan yang optimal. 3) Terpenuhinya tahapan proses penghapusan BMN sesuai dengan klasifikasi sebab-sebab penghapusan. 8. Pengelompokan BMN. Pengelompokan BMN selain tanah dan/atau bangunan dalam pengajuan dan permohonan penerbitan keputusan penghapusan sebagai berikut: a. Aset Berwujud: 1) Alutsista. 2) Nonalutsista. 3) Barang sediaan. b. Aset Tak Berwujud (ATB). Aset Tak Berwujud yang disingkat ATB adalah aset nonmoneter yang dapat diidentisifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik yaitu berupa aplikasi atau software. 9. Sebab Penghapusan. Sebab penghapusan data BMN dari Sistem Manejemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) dan/atau pada Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), dilakukan dalam hal: a. Penyerahan BMN kepada Menkeu selaku Pengelola Barang. b. Pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga lain. c. Fisik BMN sudah dipindahtangankan. d. Fisik BMN sudah dimusnahkan.
- 6 - e. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. f. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Sebab-sebab lainnya: 1) Sebab lainnya yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan karena: a) Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair. b) Mati untuk hewan dan tanaman. c) Sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure). 2) Sebab lainnya yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan untuk BMN berupa ATB antara lain: a) Sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. b) Sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. c) Rusak berat. d) Masa manfaat/kegunaan telah berakhir. 10. Dokumen Administrasi. Dokumen-dokumen administrasi pendukung untuk pengajuan persetujuan dan penerbitan keputusan penghapusan BMN sesuai dengan sebab penghapusan BMN karena: a. Sebab Penyerahan BMN Kepada Pengelola Barang, berupa: 1) Surat persetujuan penyerahan BMN dari Menkeu selaku Pengelola Barang dan/atau Menhan selaku Pengguna Barang. 2) Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN kepada Menkeu selaku Pengelola Barang. 3) Berita acara pelaksanaan penyerahan BMN kepada Menkeu selaku Pengelola Barang. b. Sebab Pengalihan Status Penggunaan BMN Kepada Kementerian/ Lembaga, berupa: 1) Surat persetujuan pengalihan status penggunaan BMN dari Menkeu selaku Pengelola Barang dan/atau Menhan selaku Pengguna Barang. 2) BAST pengalihan status penggunaan BMN. 3) Berita acara pelaksanaan penyerahan BMN kepada kementerian/lembaga lain. c. Sebab Pemindahtanganan, berupa: 1) Pemindahtanganan BMN dengan cara penjualan:
- 7 - a) Surat persetujuan pemindahtanganan BMN dengan cara penjualan dari Menkeu selaku Pengelola Barang, Menhan selaku Pengguna Barang dan/atau Kasau selaku Pembantu Pengguna Barang Eselon-1 (PPB-E1). b) Risalah lelang, berita acara pelaksanaan penjualan, BAST BMN dan bukti setor ke kas negara. 2) Pemindahtanganan BMN dengan cara tukar-menukar: a) Surat persetujuan pemindahtanganan BMN dengan cara tukarmenukar dari Menkeu selaku Pengelola Barang, Menhan selaku Pengguna Barang dan/atau Kasau selaku PPB-E1. b) Berita acara pelaksanaan tukar-menukar dan BAST BMN. 3) Pemindahtanganan BMN dengan cara hibah: a) Surat persetujuan pemindahtanganan BMN dengan cara hibah dari Menkeu selaku Pengelola Barang, Menhan selaku Pengguna Barang dan/atau Kasau selaku PPB-E1. b) Berita acara pelaksanaan pemberian hibah dan BAST BMN. d. Sebab Pemusnahan, berupa: 1) Surat persetujuan pemusnahan dari Menkeu selaku Pengelola Barang, Menhan selaku Pengguna Barang dan/atau Kasau selaku PPB-E1. 2) Berita acara pelaksanaan pemusnahan BMN. e. Sebab adanya putusan pengadilan, berupa: 1) Keputusan penetapan status penggunaan (PSP). 2) Surat rekomendasi dari bin item. 3) Surat perintah panitia penelitian pemeriksaan. 4) Berita acara penelitan pemeriksaan yang paling sedikit memuat: a) Pertimbangan dan alasan pengajuan penghapusan BMN. b) Data BMN yang diajukan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan. 5) Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan. 6) Kartu identitas barang untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang. 7) Foto berwarna BMN. 8) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak ada, maka dapat digantikan dengan:
- 8 - a) Dokumen lainnya seperti dokumen kontrak dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bermaterai cukup ditandatangani oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa BMN tersebut merupakan BMN pada TNI AU. 9) Surat putusan dari pengadilan. f. Sebab melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa: 1) Keputusan penetapan status penggunaan (PSP). 2) Surat rekomendasi dari bin item. 3) Surat perintah panitia penelitian pemeriksaan. 4) Berita acara penelitan pemeriksaan yang paling sedikit memuat: a) Pertimbangan dan alasan pengajuan penghapusan BMN. b) Data BMN yang diajukan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan. 5) Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan. 6) Kartu identitas barang untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang. 7) Foto berwarna BMN. 8) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak ada, maka dapat digantikan dengan: a) Dokumen lainnya seperti dokumen kontrak dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bermaterai cukup ditandatangani oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa BMN tersebut merupakan BMN pada TNI AU. 9) Fotokopi ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Sebab lain, berupa: 1) Keputusan penetapan status penggunaan (PSP). 2) Surat rekomendasi dari bin item. 3) Surat perintah panitia penelitian pemeriksaan. 4) Berita acara penelitan pemeriksaan yang paling sedikit memuat: a) Pertimbangan dan alasan pengajuan penghapusan BMN. b) Data BMN yang diajukan untuk dihapuskan, paling sedikit memuat tahun perolehan, identitas barang, dan nilai perolehan.
- 9 - 5) Fotokopi dokumen kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan. 6) Kartu identitas barang untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang. 7) Foto berwarna BMN. 8) Dalam hal dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak ada, maka dapat digantikan dengan: a) Dokumen lainnya seperti dokumen kontrak dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bermeterai cukup ditandatangani oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa BMN tersebut merupakan BMN pada TNI AU. 9) Surat pernyataan kehilangan akibat dari pencurian, menguap, mencair, kematian, dan karena keadaan kahar (force majure) dari satker yang terkait. 10) Surat keterangan kehilangan akibat dari pencurian, menguap, mencair, kematian, dan karena keadaan kahar (force majure) dari instansi yang terkait. 11) Tuntutan ganti rugi (TGR) untuk BMN yang hilang, kecurian, terbakar yang tejadi karena kelalaian. 11. Ketentuan Penghapusan. Ketentuan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU sebagai berikut: a. BMN yang akan dihapus adalah materiel yang tercatat/terdaftar pada Simak BMN dan/atau pada DBKP. b. BMN yang belum tercatat/terdaftar pada Simak BMN dan/atau pada DBKP agar dicatatkan/didaftarkan terlebih dahulu. c. BMN telah memiliki keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kecuali pada BMN berupa barang sediaan. d. Sebelum satker mengajukan permohonan persetujuan penghapusan satker terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari bin item. e. Penghapusan BMN dilaksanakan dengan cara menghapus data pada Simak BMN dan/atau pada DBKP berdasarkan keputusan penghapusan dari Kemhan selaku Pengguna Barang untuk BMN berupa alutsista dan dari Kasau Selaku PPB-E1 untuk BMN berupa nonalutsista. f. Penghapusan BMN di tingkat satker dilaksanakan oleh pejabat/operator Simak BMN setelah mendapat surat perintah pelaksanaan penghapusan dari kasatker. g. Perubahan DBKP sebagai akibat dari penghapusan BMN dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna semester dan tahunan. h. Alur proses pelaksanaan penghapusan BMN tercantum pada lampiran C, D, E, F, dan G.
- 10 - i. Pelaksanaan penghapusan dituangkan ke dalam berita acara penghapusan. Format berita acara penghapusan tercantum pada lampiran H. BAB II TAHAP PERENCANAAN 12. Umum. Perencanaan dalam proses penghapusan BMN merupakan kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan pada tahap selanjutnya yang disusun secara teratur, terencana, dan sistematis sesuai dengan tingkat kewenangan. 13. Urutan Kegiatan. Pada tahap perencanaan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Kasau Selaku PPB-E1. Menetapkan pedoman penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU. b. Kadismatau. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU. c. Kotama Selaku Pembantu Pengguna Barang Wilayah (PPB-W). Merencanakan usul penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan diwilayah dan satker jajarannya. d. Satker Selaku KPB. Melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Merencanakan kegiatan penyisihan, penelitian, pemeriksaan dokumen dan fisik BMN serta pengajuan usul penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan sebab: a) Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. b) Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Sebab-sebab lainya berupa: (1) Aset berwujud sebab hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair mati untuk hewan dan tanaman sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure). (2) Aset tak berwujud karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat dan masa manfaat/kegunaan telah berakhir. 2) Merencanakan pengajuan permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan sebab: a) Penyerahan BMN kepada Menkeu selaku Pengelola Barang. b) Pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/ lembaga lain. c) Fisik BMN sudah dipindahtangankan.
- 11 - d) Fisik BMN sudah dimusnahkan. 14. Dukungan. Agar tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran dapat berjalan dengan lancar diperlukan dukungan baik dari komando atas maupun satker terkait dalam pelaksanaannya. Dukungan yang dibutuhkan meliputi: a. Personel. Berkoordinasi dengan satuan terkait agar personel yang melaksanaan kegiatan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan memahami ketentuan dan alur dalam pelaksanaannya. b. Sarana Prasarana. Berkoordinasi dengan satuan terkait untuk mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan. c. Anggaran. Anggaran untuk kegiatan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan didukung dari anggaran yang telah dialokasikan ke tiaptiap satker. BAB III TAHAP PERSIAPAN 15. Umum. Tahap persiapan merupakan kegiatan sebelum pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh satker terkait. Pada tahap ini, setiap tingkatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangannya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah ditetapkan. 16. Urutan Kegiatan. Kegiatan pada tahap persiapan sesuai dengan tindak lanjut dari tahap perencanaan adalah sebagai berikut: a. Kasau Selaku PPB-E1. Melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menerima permohonan persetujuan usul penghapusan BMN yang diajukan oleh PPB-W untuk BMN sebab adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebabsebab lain. 2) Menerima permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN dari satker selaku KPB untuk BMN sebab penyerahan BMN kepada Menkeu selaku Pengelola Barang, pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga lain, fisik BMN sudah dipindahtangankan, dan fisik BMN sudah dimusnahkan. b. Kadismatau. Melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menerima permohonan persetujuan usul penghapusan BMN yang diajukan oleh PPB-W untuk BMN sebab adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebabsebab lain. 2) Menyiapkan konsep surat Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang permohonan persetujuan usul penghapusan BMN dari kotama selaku PPB-W sebab adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebabsebab lainnya kepada: a) Menkeu selaku Pengelola Barang untuk BMN berupa ATB.
- 12 - b) Menhan selaku Pengguna Barang untuk BMN berupa barang sediaan. c) Panglima TNI selaku Pembantu Pengguna Barang (PPB) untuk BMN berupa alutsista. 3) Menerima permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN dari satker selaku KPB untuk BMN sebab penyerahan BMN kepada Menkeu selaku Pengelola Barang, pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga lain, fisik BMN sudah dipindahtangankan, dan fisik BMN sudah dimusnahkan. 4) Menyiapkan konsep surat Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, pengalihan status, pemindahtanganan, dan pemusnahan kepada Menhan selaku Pengguna Barang, untuk BMN berupa alutsista. 5) Menyiapkan konsep surat perintah Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang perintah pelaksanaan penghapusan BMN karena Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, pengalihan status, pemindahtanganan, dan pemusnahan kepada Menhan selaku Pengguna Barang, untuk BMN berupa alutsista. 6) Menyiapkan konsep keputusan Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang keputusan penghapusan BMN kepada satker selaku KPB, untuk BMN berupa nonalutsista. c. Kotama Selaku PPB-W. Menerima permohonan persetujuan usul penghapusan BMN yang diajukan satker selaku KPB untuk BMN sebab adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan sebab-sebab lain. d. Satker Selaku KPB. Melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Mempersiapkan dokumen kelengkapan permohonan persetujuan usul penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada kotama selaku PPB-W untuk BMN karena adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebabsebab lainnya. 2) Mempersiapkan dokumen kelengkapan permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Kasau selaku PPB-E1 untuk BMN sebab penyerahan BMN kepada Menkeu selaku Pengelola Barang, pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga lain, fisik BMN sudah dipindahtangankan, dan fisik BMN sudah dimusnahkan. 3) Melaksanakan penyisihan dokumen serta fisik BMN yang akan di ajukan usul penghapusan untuk BMN karena adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebab-sebab lainnya. 4) Menyiapkan kebutuhan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan dokumen serta fisik BMN karena adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebab-sebab lainnya.
- 13 - 5) Menyiapkan personel sebagai panitia penelitian dan pemeriksaan dokumen serta fisik BMN karena adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebabsebab lainnya. e. Panitia Penelitian dan Pemeriksaan. Melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menyiapkan hal-hal terkait penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi kelengkapan dan fisik barang yang akan dihapus. 2) Menyiapkan materi pembuatan berita acara pelaksanaan penelitan dan pemeriksaan. BAB IV TAHAP PELAKSANAAN 17. Umum. Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan utama dalam pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan lingkungan TNI AU. 18. Urutan Kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut: a. Kasau Selaku PPB-E1. Melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Mengajukan/meneruskan permohonan persetujuan usul penghapusan BMN dari kotama selaku PPB-W karena adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebab-sebab lainnya kepada: a) Menkeu selaku Pengelola Barang untuk BMN berupa ATB. b) Menhan selaku Pengguna Barang untuk BMN berupa barang sediaan. c) Panglima TNI selaku Pembantu Pengguna Barang (PPB) untuk BMN berupa alutsista. 2) Mengajukan/meneruskan permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN dari satker selaku KPB karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, pengalihan status, pemindahtanganan, dan pemusnahan kepada Menhan selaku Pengguna Barang, untuk BMN berupa alutsista. 3) Menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan kepada satker selaku KPB setelah mendapat keputusan penghapusan BMN dari Menhan selaku Pengguna Barang, karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, pengalihan status, pemindahtanganan, dan pemusnahan kepada Menhan selaku Pengguna Barang, untuk BMN berupa alutsista. 4) Menerbitkan keputusan penghapusan BMN kepada satker selaku KPB untuk BMN berupa nonalutsista. 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan penghapusan BMN.
- 14 - 6) Melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan BMN yang dilaksanakan oleh satker selaku KPB kepada Menhan selaku Pengguna Barang. 7) Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Aslog Kasau. b. Kadismatau. Kadismatau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan pemeriksaan/verifikasi dokumen administrasi kelengkapan dan fisik terhadap permohonan persetujuan usul penghapusan BMN. 2) Melaksanakan pemeriksaan/verifikasi dokumen administrasi kelengkapan terhadap permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN. 3) Membuat surat Kasau yang ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang permohonan persetujuan usul penghapusan BMN dari kotama selaku PPB-W karena adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebab-sebab lainnya kepada: a) Menkeu selaku Pengelola Barang untuk BMN berupa ATB. b) Menhan selaku Pengguna Barang untuk BMN berupa barang sediaan. c) Panglima TNI selaku Pembantu Pengguna Barang (PPB) untuk BMN berupa alutsista. 4) Membuat surat Kasau yang ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, pengalihan status, pemindahtanganan, dan pemusnahan kepada Menhan selaku Pengguna Barang, untuk BMN berupa alutsista. 5) Membuat surat perintah Kasau yang ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang perintah pelaksanaan penghapusan BMN karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang, pengalihan status, pemindahtanganan, dan pemusnahan kepada Menhan selaku Pengguna Barang, untuk BMN berupa alutsista. 6) Membuat keputusan Kasau yang ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang keputusan penghapusan BMN kepada satker selaku KPB, untuk BMN berupa nonalutsista. 7) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penghapusan BMN. 8) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penghapusan BMN. 9) Membuat surat Kasau yang ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang laporan pelaksanaan penghapusan BMN yang dilaksanakan oleh satker selaku KPB kepada Menhan selaku Pengguna Barang.
- 15 - c. Kotama Selaku PPB-W. Kotama selaku PPB-W di lingkungan TNI AU melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Mengajukan/meneruskan permohonan persetujuan usul penghapusan BMN yang diajukan satker selaku KPB kepada Kasau selaku PPB-E1 untuk BMN karena adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebab-sebab lainnya. 2) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penghapusan BMN yang dilaksanakan oleh satker-satker di bawah jajaranya. 3) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penghapusan BMN. d. Satker Selaku KPB. Satker selaku KPB di lingkungan TNI AU melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Mengajukan permohonan rekomendasi usul penghapusan BMN kepada bin item untuk BMN karena adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebabsebab lainnya. 2) Mengajukan permohonan persetujuan usul penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada kotama selaku PPB-W dengan melampirkan dokumen untuk BMN karena adanya putusan pengadilan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebabsebab lainnya. 3) Mengajukan permohonan penerbitan keputusan penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Kasau selaku PPB-E1 untuk BMN karena penyerahan kepada Pengelola Barang, pengalihan status, pemindahtanganan, dan pemusnahan, memberikan tembusan kepada kotama selaku PPB-W. 4) Menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan kepada pejabat yang berwenang di bidang pengelolaan data BMN setelah mendapat keputusan penghapusan BMN dari Menhan selaku Pengguna Barang dan/atau Kasau selaku PPB-E1. 5) Melaksanakan penelitan dan pemeriksaan antara dokumen dengan fisik BMN yang diajukan usul penghapusan. 6) Melaksanakan penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya setelah mendapat keputusan penghapusan BMN Menhan selaku Pengguna Barang dan/atau Kasau selaku PPB-E1. 7) Menandatangani berita acara penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya. 8) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya. 9) Melaksanakan penatausahaan BMN yang dihapuskan. 10) Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya.
- 16 - 11) Melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan ke Dismatau dalam bentuk buku laporan sebanyak lima rangkap. e. Panitia Penelitian dan Pemeriksaan. Panitia penelitian dan pemeriksaan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi kelengkapan dan fisik barang yang akan dihapus. 2) Membuat berita acara pelaksanaan penelitan dan pemeriksaan. f. Pelaksana Penghapusan. Pelaksana penghapusan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan penghapusan data BMN di Simak BMN dan/atau pada DBKP setelah mendapat surat perintah pelaksanaan penghapusan berdasarkan keputusan penghapusan BMN dari Menhan selaku Pengguna Barang dan/atau Kasau selaku PPB-E1. 2) Menandatangani berita acara penghapusan BMN. 3) Melaksanakan penata usahaan BMN yang dihapuskan. BAB V TAHAP PENGAKHIRAN 19. Umum. Tahap pengakhiran merupakan tahap akhir dari seluruh kegiatan penghapusan BMN. Pada tahap ini dilaksanakan pelaporan, evaluasi kegiatan untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan BMN sekaligus sebagai indikator keberhasilan serta sebagai bahan pertimbangan pada pelaksanaan kegiatan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU. 20. Urutan Kegiatan. Urutan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pengakhiran sebagai berikut: a. Kasau Selaku PPB-E1. Pada tahap pengakhiran kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU. 2) Menerima laporan hasil pelaksanaan penghapusan BMN yang dilaksanakan oleh satker selaku KPB kepada Menhan selaku Pengguna Barang dari Dismatau. b. Kadismatau. Pada tahap pengakhiran kegiatan yang dilaksanakan Kadismatau adalah sebagai berikut: 1) Menerima laporan pelaksanaan penghapusan BMN yang dilaksanakan oleh satker selaku KPB. 2) Membuat surat Kasau yang ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang laporan pelaksanaan penghapusan BMN yang dilaksanakan oleh satker selaku KPB kepada Menhan selaku Pengguna Barang.
- 17 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan BMN yang dilaksanakan oleh satker selaku KPB kepada Menhan selaku Pengguna Barang kepada Kasau. c. Kotama Selaku PPB-W dan Satker selaku KPB. Pada tahap pengakhiran kegiatan yang dilaksanakan satker adalah sebagai berikut: 1) Melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan BMN kepada Kasau selaku PPB-E1 paling lama satu bulan sejak keputusan penghapusan BMN ditandatangani dengan membukukan dokumen administrasi sesuai dengan sebab penghapusan disertakan dengan berita acara penghapusan dan transaksi harian penghapusan yang ada dalam Simak BMN. 2) Melaksanakan evaluasi kegiatan pelaksanaan penghapusan BMN. 3) Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan penghapusan BMN. 4) Melaporkan permasalahan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penghapusan BMN secara berjenjang kepada Kadismatau. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. Umum. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara hierarki dan berjenjang sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terwujud kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan. 22. Pengawasan. Wewenang dan tanggung jawab terkait pengawasan terhadap pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: a. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Irjenau). Irjenau melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan. b. Asisten Logistik Kasau (Aslog Kasau). Aslog Kasau melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan. c. Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Kadismatau). Kadismatau melaksanakan pengawasan teknis dalam pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan. 23. Pengendalian. Wewenang dan tanggung jawab terkait pengendalian terhadap pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: a. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau). Asrena Kasau melaksanakan pengendalian anggaran dalam pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan. b. Asisten Logistik Kasau (Aslog Kasau). Aslog Kasau melaksanakan pengendalian kebijakan dalam pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan.
- 18 - c. Kepala Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Kadismatau). Kadismatau melaksanakan pengendalian kegiatan dalam pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan. d. Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Kasatker melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di satuan kerja masing-masing. BAB VII PENUTUP 24. Keberhasilan. Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis ini oleh pembina dan pengguna petunjuk teknis akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI AU. 25. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Petunjuk Teknis Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan TNI Angkatan Udara ini agar disarankan kepada Kasau melalui Kadismatau dengan tembusan Dankodiklatau sesuai mekanisme umpan balik. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran A Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 DAFTAR PENGERTIAN 1. Alat Utama Sistem Senjata. Alat utama sistem senjata yang selanjutnya disebut alutsista adalah satu sistem senjata yang secara terintegrasi atau bagian dari suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok TNI. 2. Barang Milik Negara. Barang milik negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainya yang sah. 3. Berita Acara Penelitian Pemeriksaan. Berita acara penelitian pemeriksaan adalah berita acara yang disusun oleh panitia penelitian pemeriksaan pada saat penelitian pemeriksaan dilaksanakan. 4. Berita Acara Penghapusan. Berita acara penghapusan adalah berita acara yang disusun oleh pelaksana penghapusan pada saat penghapusan dilaksanakan (pejabat dan/atau operator simak BMN). 5. Daftar Barang. Daftar barang adalah daftar yang memuat data BMN. 6. Daftar Barang Pengguna. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data BMN yang digunakan oleh masingmasing pengguna barang. 7. Daftar Barang Kuasa Pengguna. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data BMN yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja. 8. Keadaan Kahar. Kaedaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 9. Kuasa Pengguna Barang. Kuasa pengguna barang selanjutnya disingkat KPB adalah Panglima/Gubernur/Komandan/Kepala satuan kerja (satker) sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan satuan kerja. 10. Panitia Penelitian dan Pemeriksaan. Panitia penelitian dan pemeriksaan adalah personel yang ditunjuk atau diangkat oleh pejabat yang berwenang (kasatker) yang bertugas melaksanakan penilaian dan analisis terhadap data administrasi dan fisik BMN. 11. Pelaksana Penghapusan. Pelaksana penghapusan adalah pejabat/personel yang menangani pengelolaan data BMN bertugas melaksanakan penghapusan data BMN setelah mendapat surat perintah dari kasatker berdasarkan keputusan penghapusan dari Pengguna Barang (Menhan) dan/atau PPB-E1 (Kasau). 12. Pembantu Pengguna Barang. Pembantu pengguna barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah Panglima TNI selaku pejabat yang membantu Menteri dalam pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan TNI. 13. Pembantu Pengguna Barang Eselon-1. Pembantu pengguna barang eselon-1 selanjutnya disingkat PPB-E1 di lingkungan TNI Angkatan Udara adalah Kasau.
- 20 - 14. Pembantu Pengguna Barang Wilayah. Pembantu pengguna barang wilayah selanjutnya disingkat PPB-W di lingkungan TNI Angkatan Udara adalah Pangkohanudnas, Pangkoopsau I, Pangkoopsau II, Pangkoopsau III, Dankodiklatau, Dankoharmatau, dan Dankorpaskhas. 15. Pemindahtanganan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara (BMN). 16. Pemusnahan. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik negara (BMN). 17. Pengelola Barang. Pengelola barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 18. Pengguna Barang. Pengguna barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI. 19. Penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara (BMN) dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran B Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 SKEMA KEDUDUKAN PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800 PETUNJUK PELAKSANAAN TNI AU TENTANG PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran C Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA ALUTSISTA KARENA PENYERAHAN BMN KEPADA PENGELOLA BARANG, PENGALIHAN STATUS, PEMINDAHTANGANAN, DAN PEMUSNAHAN. Keterangan: 1. Setelah BMN dilaksanakan: a. Penyerahan BMN Kepada Pengelola Barang. b. Pengalihan Status Penggunaan BMN Kepada Kementerian/Lembaga. c. Pemindahtanganan dengan cara: 1) Penjualan. SATKER (KPB) KASAU (PPB-E1) ASLOG KASAU (PELAKSANA FUNGSIONAL) DISMATAU (PELAKSANA TEKNIS) MENHAN (PENGGUNA BARANG) MENKEU (PENGELOLA BARANG) PELAKSANA PENGHAPUSAN DARI (DBKP/SIMAK BMN) PANGLIMA TNI (PPB) KOTAMA (PPB-W) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 23 - 2) Tukar-menukar. 3) Hibah. d. Pemusnahan. Satker selaku KPB mengajukan permohonan penerbitan keputusan penghapusan kepada Dismatau, tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau, dan kotama (PPB-W). 2. Dismatau mengonsep surat Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang pengajuan permohonan penerbitan keputusan penghapusan kepada Menhan (Pengguna Barang) tembusan kepada Panglima TNI (PPB). 3. Menhan selaku Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan. 4. Dismatau mengonsep surat perintah Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang perintah pelaksanaan penghapusan ke satker (KPB). 5. Kasatker menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan kepada pelaksana penghapusan. 6. Pelaksana penghapusan melaksanakan penghapusan BMN dan melaporkan hasil pelaksanaan yang dituangkan di berita acara penghapusan kepada kasatker. 7. Satker selaku KPB melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Dismatau selaku pelaksana teknis PPB-E1. 8. Dismatau mengonsep surat Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang laporan hasil pelaksanaan penghapusan dari satker (KPB) kepada Menhan (Pengguna Barang). 9. Menhan selaku Pengguna Barang meneruskan laporan hasil pelaksanaan penghapusan dari Kasau (PPB-E1) kepada Menkeu (Pengelola Barang). a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran D Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA ALUTSISTA KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN, MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN SEBAB-SEBAB LAIN. Keterangan: 1. Satker selaku KPB mengajukan permohonan persetujuan/rekomendasi penghapusan ke bin item tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau, Dismatau, dan Kotama (PPB-W). 2. Bin item menyetujui atau tidak menyetujui terhadap permohonan rekomendasi penghapusan BMN. SATKER (KPB) KASAU (PPB-E1) ASLOG KASAU (PELAKSANA FUNGSIONAL) DISMATAU (PELAKSANA TEKNIS) MENHAN (PENGGUNA BARANG) MENKEU (PENGELOLA BARANG) PELAKSANA PENGHAPUSAN DARI (DBKP/SIMAK BMN) PANGLIMA TNI (PPB) BINITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KOTAMA (PPB-W)
- 25 - 3. Setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi, satker (KPB) mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada kotama (PPB-W) tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau dan, Dismatau (dokumen kelengkapan yang asli dikirimkan ke Dismatau). 4. Kotama selaku PPB-W meneruskan pengajuan ke Dismatau tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau. 5. Dismatau mengonsep surat Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang pengajuan permohonan persetujuan penghapusan kepada Panglima TNI (PPB). 6. Panglima TNI selaku PPB meneruskan permohonan persetujuan penghapusan ke Kemhan (Pengguna barang). 7. Kemhan selaku Pengguna Barang meneruskan permohonan persetujuan penghapusan ke Kemenkeu (Pengelola Barang). 8. Kemenkeu selaku Pengelola Barang menolak atau memberikan persetujuan penghapusan. 9. Kemhan menerbitkan keputusan penghapusan setelah mendapat persetujuan dari Kemenkeu. 10. Dismatau mengonsep surat perintah Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang perintah pelaksanaan penghapusan ke satker (KPB). 11. Kasatker menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan kepada pelaksana penghapusan. 12. Pelaksana penghapusan melaksanakan penghapusan BMN dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan yang dituangkan di berita acara penghapusan kepada kasatker. 13. Satker selaku KPB melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Dismatau selaku pelaksana teknis PPB-E1. 14. Dismatau mengonsep surat Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang laporan hasil pelaksanaan penghapusan dari satker (KPB) kepada Menhan (Pengguna Barang). 15. Menhan selaku Pengguna Barang meneruskan laporan hasil pelaksanaan penghapusan dari Kasau (PPB-E1) kepada Menkeu (Pengelola Barang). a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran E Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA NONALUTSISTA KARENA PENYERAHAN BMN KEPADA PENGELOLA BARANG, PENGALIHAN STATUS, PEMINDAHTANGANAN, DAN PEMUSNAHAN. Keterangan: 1. Setelah BMN dilaksanakan: a. Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang. b. Pengalihan status penggunaan BMN kepada kementerian/lembaga. c. Pemindahtanganan dengan cara: 1) Penjualan. SATKER (KPB) KASAU (PPB-E1) ASLOG KASAU (PELAKSANA FUNGSIONAL) DISMATAU (PELAKSANA TEKNIS) MENHAN (PENGGUNA BARANG) MENKEU (PENGELOLA BARANG) PELAKSANA PENGHAPUSAN DARI (DBKP/SIMAK BMN) PANGLIMA TNI (PPB) KOTAMA (PPB-W) 1 2 3 4 5 6 7
- 27 - 2) Tukar-menukar. 3) Hibah. 4) Penyertaan modal pemerintah pusat. d. Pemusnahan. Satker selaku KPB mengajukan permohonan penerbitan keputusan penghapusan ke Dismatau, tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau, dan PPB-W. 2. Dismatau mengonsep surat Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang keputusan penghapusan. 3. Kasatker menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan kepada pelaksana penghapusan. 4. Pelaksana penghapusan melaksanakan penghapusan BMN dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan yang dituangkan di berita acara penghapusan kepada kasatker. 5. Satker selaku KPB melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Dismatau selaku pelaksana teknis PPB-E1. 6. Dismatau mengonsep surat Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang laporan hasil pelaksanaan penghapusan dari satker (KPB) kepada Menhan (Pengguna Barang). 7. Menhan selaku Pengguna Barang meneruskan laporan hasil pelaksanaan penghapusan dari Kasau (PPB-E1) kepada Menkeu (Pengelola Barang). a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran F Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA NONALUTSISTA, ATB KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN, MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN SEBAB-SEBAB LAIN. DENGAN NILAI PEROLEHAN SAMPAI DENGAN 100 JUTA PER UNIT/SATUAN Keterangan: 1. Satker selaku KPB mengajukan permohonan persetujuan/rekomendasi penghapusan ke bin item tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau, Dismatau, dan Kotama (PPB-W). 2. Bin item menyetujui atau tidak menyetujui terhadap permohonan rekomendasi penghapusan BMN. SATKER (KPB) KASAU (PPB-E1) ASLOG KASAU (PELAKSANA FUNGSIONAL) DISMATAU (PELAKSANA TEKNIS) MENHAN (PENGGUNA BARANG) MENKEU (PENGELOLA BARANG) PELAKSANA PENGHAPUSAN DARI (DBKP/SIMAK BMN) PANGLIMA TNI (PPB) KOTAMA (PPB-W) BINITEM 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
- 29 - 3. Setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi, satker (KPB) mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada kotama (PPB-W) tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau, dan Dismatau (dokumen kelengkapan yang asli dikirimkan ke Dismatau). 4. Kotama selaku PPB-W meneruskan pengajuan ke Dismatau tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau. 5. Dismatau mengonsep keputusan Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang keputusan penghapusan. 6. Kasatker menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan kepada pelaksana penghapusan. 7. Pelaksana penghapusan melaksanakan penghapusan BMN dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan yang dituangkan di berita acara penghapusan kepada kasatker. 8. Satker selaku KPB melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Dismatau selaku pelaksana teknis PPB-E1. 9. Dismatau mengonsep surat Kasau yang akan ditandatangani oleh Aslog Kasau tentang laporan hasil pelaksanaan penghapusan dari satker (KPB) kepada Menhan (Pengguna Barang). 10. Menhan selaku Pengguna Barang meneruskan laporan hasil pelaksanaan penghapusan dari Kasau (PPB-E1) kepada Menkeu (Pengelola Barang). a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran G Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA NONALUTSISTA KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN, MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SEBAB-SEBAB LAIN DENGAN NILAI PEROLEHAN DIATAS 100 JUTA PER UNIT/SATUAN Keterangan: 1. Satker selaku KPB mengajukan permohonan persetujuan/rekomendasi penghapusan ke bin item tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau, Dismatau, dan kotama (PPB-W). 2. Bin item menyetujui atau tidak menyetujui terhadap permohonan rekomendasi penghapusan BMN. SATKER (KPB) KASAU (PPB-E1) ASLOG KASAU (PELAKSANA FUNGSIONAL) DISMATAU (PELAKSANA TEKNIS) MENHAN (PENGGUNA BARANG) MENKEU (PENGELOLA BARANG) PELAKSANA PENGHAPUSAN DARI (DBKP/SIMAK BMN) PANGLIMA TNI (PPB) KOTAMA (PPB-W) BINITEM 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4
- 31 - 3. Setelah mendapatkan persetujuan/rekomendasi, satker (KPB) mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada kotama (PPB-W) tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau, dan Dismatau (dokumen kelengkapan yang asli dikirimkan ke Dismatau). 4. Kotama selaku PPB-W meneruskan pengajuan ke Dismatau tembusan kepada Kasau, Aslog Kasau. 5. Dismatau selaku pelaksana teknis PPB-E1 menerbitkan surat izin prinsip. 6. Satker selaku KPB mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada Menkeu (DJKN Pusat/PKNSI/DJKN Wilayah/KPKNL) sesuai arestasi nilai. 7. Kemenkeu selaku Pengelola Barang (DJKN Pusat/PKNSI/DJKN Wilayah/ KPKNL) menyetujui atau tidak menyutujui usul penghapusan. 8. Satker selaku KPB mengajukan permohonan penerbitan keputusan penghapusan kepada Dismatau selaku pelaksana teknis PPB-E1 setelah mendapat persetujuan dari Kemenkeu (DJKN Pusat/PKNSI/DJKN Wilayah/KPKNL). 9. Dismatau selaku pelaksana teknis PPB-E1 menerbitkan keputusan penghapusan. 10. Kasatker menerbitkan surat perintah pelaksanaan penghapusan kepada pelaksana penghapusan. 11. Pelaksana penghapusan melaksanakan penghapusan BMN dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan yang dituangkan di berita acara penghapusan kepada kasatker. 12. Satker selaku KPB melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Dismatau selaku pelaksana teknis PPB-E1. 13. Dismatau selaku pelaksana teknis PPB-E1 meneruskan laporan hasil pelaksanaan penghapusan dari Satker (KPB) kepada Menhan (Pengguna Barang). 14. Menhan selaku Pengguna Barang meneruskan laporan hasil pelaksanaan penghapusan dari Kasau (PPB-E1) kepada Menkeu (Pengelola Barang). a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran H Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGHAPUSAN BMN ……………(1)…………….. …………………………….. BERITA ACARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Nomor: BA-HAP/…(Nomor)... /…Satker…/VIII/2021 A. Pada hari ini …(2)... tanggal …(3)... bulan …(4)... tahun …(5)... Berdasarkan: 1. Keputusan …(6)... 2. Surat perintah …(7)... 3. Surat perintah …(7)... 4. Surat perintah …(7)... telah melaksanakan penghapusan barang milik negara (BMN) berupa …(8)... sebanyak …(9)... unit/ea/item dari daftar barang kuasa pengguna (DBKP) dan/atau dari aplikasi simak BMN inventaris TNI AU Dhi. …(10)..., sebagai mana tercantum dalam daftar rincian barang milik negara yang di hapus. B. Penghapusan BMN dari daftar barang kuasa pengguna (DBKP) dan/atau dari aplikasi simak BMN inventaris TNI AU Dhi. …(10)... dilaksanakan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan disebabkan karena BMN telah …(11)... sesuai dengan: 1. Surat …(12)... 2. Surat …(12)... 3. Surat …(12)... 4. Surat …(12)... 5. Risalah Lelang …(13)... 6. Berita Acara …(14)... 7. Berita Acara Serah Terima …(15)...
- 33 - DAFTAR BMN YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA (DBKP) DAN/ATAU DARI APLIKASI SIMAK BMN …(11)..., Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya. Keterangan: (1) Diisi dengan kop surat. (2) Diisi dengan hari pelaksanaan penghapusan. NO KODE BARANG NAMA BARANG NUP MEREK TYPE TAHUN NILAI PEROLEHAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Fisik BMN telah ………………… dan data BMN telah dihapus 2. Fisik BMN telah ………………… dan data BMN telah dihapus 3. Fisik BMN telah ………………… dan data BMN telah dihapus 4. Fisik BMN telah ………………… dan data BMN telah dihapus 5. Fisik BMN telah ………………… dan data BMN telah dihapus 6. Fisik BMN telah ………………… dan data BMN telah dihapus JUMLAH Mengetahui …………Pang/Gub/Dan/Ka Satker………, ……….Nama………. ………….Pangkat NRP……….. Pelaksana Pejabat Simak BMN, ……….Nama………. ………….Pangkat NRP……….. Pengawas Pejabat Logistik, ……….Nama………. ………….Pangkat NRP………..
- 34 - (3) Diisi dengan tanggal pelaksanaan penghapusan. (4) Diisi dengan bulan pelaksanaan penghapusan. (5) Diisi dengan tahun pelaksanaan penghapusan. (6) Diisi dengan keputusan penghapusan dari Kemhan (pengguna barang) atau dari Kasau (PPB-E1). (7) Diisi dengan surat perintah penghapusan dari Panglima TNI (PPB), Kasau (PPB-E1) dan/atau dari Kasatker (KPB). (8) Diisi dengan komoditi barang. (9) Diisi dengan jumlah barang. (10) Diisi dengan saktker. (11) Diisi dengan penyebab penghapusan BMN. (12) Diisi dengan surat-surat penyebab penghapusan BMN antara lain: (a) Surat persetujuan dari Menkeu (pengelola barang), Menhan (pengguna barang), dan/atau Kasau (PPB-E1). (b) Surat perintah dari Menkeu (pengelola barang), Menhan (pengguna barang), Panglima TNI (PPB), Kasau (PPB-E1) dan/atau dari Kasatker (KPB). (c) Surat izin prinsip dari Kasau (PPB-E1). (13) Diisi dengan risalah lelang untuk BMN yang dipindahtangankan dengan cara lelang. (14) Diisi dengan berita acara pelaksanaan: (a) Pemindahtanganan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah dari panitia satker. (b) Pemusnahan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah dari panitia satker. (15) Diisi dengan berita acara serah terima. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800
TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran I Keputusan Kasau MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/451/XII/2021 Tanggal 20 Desember 2021 DAFTAR NAMA PESERTA POKJA PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN UDARA NO. N A M A PANGKAT/ NRP JABATAN/ORGANIK JABATAN DALAM POKJA 1 2 3 4 5 1. Budi Prasetyono, S.T. Marsma TNI Kadismatau Narasumber 2. Ismail Manan, S.E. Kolonel Kal/ 513137 Sesdismatau Narasumber 3. Abidin Abubakar, S.T. Kolonel Kal/ 523375 Kabina ALMS Dismatau Ketua 4. Humaedi Kolonel Kal/ 517486 Kasubdisdukbinmat Dismatau Wakil Ketua 5. Ahmad Firdaus Tj, S.Sos. Letkol Adm/ 527093 Kabagum Dismatau Sekretaris 6. Herry Yanto Kolonel Kal/ 513129 Kasubdismatleksen Dismatau Anggota 7. Pandoe Noerendro Kolonel Kal/ 517513 Kabinakatstand Dismatau Anggota 8. Sebastianus Danang Kolonel Kal/ 517505 Kasubdisbekumranmor Dismatau Anggota 9. Edi Siswoyo S.E., M.M. Kolonel Kal/ 517511 Kasubdismatpesbang Dismatau Anggota 10. Benny B. Nirwan, S.T., M.Han. Kolonel Kal/ 521785 Kasubdisbek BMP Dismatau Anggota 11. Iwan Setiawan Kolonel Kal/ 518853 Kasubdisbinprofkal Dismatau Anggota 12. Agus Fiyanto, S.T., M.Si. Letkol Sus/ 525885 Kasubdisminfaskon Dismatau Anggota 13. Fredi A.N. Letkol Kal/ 524225 Pabandyabinkal Slogau Anggota 14. Nursanti Letkol Sus/ 520940 Pabandyametode Paban II/ Binjuk Ditdok Kodiklatau Anggota
- 36 - 1 2 3 4 5 15. Dodi Harjon, S.Pd., M.Si. Letkol Adm/ 522741 Kabagminu Setumau Anggota 16. Haridinuto, S.T., PGDip., MSS. Letkol Adm/ 528722 Pabandyapenak Paban II/ Jemen Srenaau Anggota 17. Dilla Ismail Nugroho Letkol Kal/ 523353 Kasibmpumratsarfas Subdisbekbmp Dismatau Anggota 18. Tanto, S.T., M.M. Letkol Kal/ 523367 Kasimatradavi Subdismatleksen Dismatau Anggota 19. Sigit Gunawan, S.E. Letkol Adm/ 524309 Kabagprogar Dismatau Anggota 20. Robbi Tingga, S.T., M.Pol. Letkol Kal/ 528732 Kasimatpesangheli Subdismatpesbang Dismatau Anggota 21. Purnawan F.I., S.E., M.I.Pol. Letkol Kal/ 527681 Kasipa Subdisbinprofkal Dismatau Anggota 22. Rismunanto Letkol Kal/ 523362 Kasiranmor Subdisbekumranmor Dismatau Anggota 23. J. Fernando L.X., S.I.P., M.I.Pol. Letkol Kal/528734 Kasibekum Subdisbekumranmor Dismatau Anggota 24. Suhardi, S.T. Letkol Kal/ 528741 Kasibmpuddalwas Subdisbekbmp Dismatau Anggota 25. Frans Eddy B. Siregar., S.E., M.Si. Letkol Kal/526353 Kasikatalogident Binakatstand Dismatau Anggota 26. Wing Pandu Eko Y, S.T., M.M. Letkol Kal/ 526265 Kasisimak BMN BTB Subdisminfaskon Dismatau Anggota 27. Arief Widi N., S.A.P., M.I.Pol. Letkol Kal/ 529684 Kasibata Subdisbinprofkal Dismatau Anggota 28. Sambodo Tatag P., S.T., M.M. Letkol Kal/ 521870 Kasipergudmatsus Subdisdukbinmat Dismatau Anggota
- 37 - 1 2 3 4 5 29. Renaldi, S.E., M.M. Letkol Kal/ 529692 Kasimatkomnavleksusen Subdismatleksen Dismatau Anggota 30. Nomi Angkasa Letkol Kal/ 529702 Kasihapmat Subdisdukbinmat Dismatau Anggota 31. Edwin Hutabarat Letkol Kal/ 525130 Kasipdeapl Bina ALMS Dismatau Anggota 32. Asnal Afif Letkol Kal/ 525042 Kasirisblik Binakatstad Dismatau Anggota 33. Bayu Suhartono, S.Sos. Letkol Kal/525821 Kasiminsarprasintens Subdisminfaskon Dismatau Anggota 34. Tri Handayani, A.Md. Letkol Kal/ 530419 Kasisimak BMN BB Subdisdukbinmat Dismatau Anggota 35. Hilman K. Romadhonas Mayor Kal/ 529685 Kasijarkomfasduk Bina ALMS Dismatau Anggota 36. Ardi Nugroho S.H. Mayor Sus/ 534532 Kasubsihardoinfoundang Subdisundang Diskumau Anggota 37. Asep A. S., S.A.P., M.A.P. Mayor Adm/ 538648 Kasubbagmin Dismatau Anggota 38. Gatot Dwitanto Kapten Kal/ 514883 PS Kasubsijarkom Bina ALMS Dismatau Anggota Autentikasi KEPALA SEKERTARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KEPALA DISMAT, tertanda JULIANTO SUTRISNAWAN MARSEKAL PERTAMA TNI
- 38 - DAFTAR DISTRIBUSI NO. NAMA JABATAN JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Mabesau Kasau Wakasau Irjenau Koorsahli Kasau Asrena Kasau Asintel Kasau Asops Kasau Aspers Kasau Aslog Kasau Aspotdirga Kasau Askomlek Kasau Kapuslaiklambangjaau Kadiskuau Kadislitbangau Kadispamsanau Kadissurpotrudau Kadisbangopsau Kadisopslatau Danpuspomau Kadisdikau Kadiskesau Kadisminpersau Kadiswatpersau Kadispsiau Kadisbintalidau Kapusbekmatau Kadisadaau Kadisaeroau Kadiskonsau Kadisbtbau Kadismatau Kapuspotdirga Kadispenau Kadiskumau Kadiskomlekau Kadisinfolahtaau Kasetumau Dandenmabesau Kohanudnas Beserta Jajaranya Pangkohanudnas Pangkosek Hanudnas I Pangkosek Hanudnas II Pangkosek Hanudnas III Pangkosek Hanudnas IV Danpusdiklat Hanudnas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 39 - 1 2 3 4 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Koopsau I Beserta Jajaranya Pangkoopsau I Danlanud Halim Perdanakusuma Danlanud Atang Sendjaja Danlanud Roesmin Noerjadin Danlanud Supadio Danlanud Suryadarma Danlanud Sultan Iskandar Muda Danlanud Soewondo Danlanud Husein Sastranegara Danlanud Sutan Sjahrir Danlanud Sri Mulyono Herlambang Danlanud Raden Sadjad Danlanud Maimun Saleh Danlanud Abdullah Sanusi Hanandjoeddin Danlanud Raja Haji Fisabilillah Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Danlanud Harry Hadisoemantri Danlanud Wiriadinata Danlanud Sugiri Sukani Danlanud Hang Nadim Koopsau II Beserta Jajaranya Pangkoopsau II Danlanud Iswahjudi Danlanud Abdurachman Saleh Danlanud Sultan Hasanuddin Danlanud I Gusti Ngurah Rai Danlanud Muljono Danlanud Dhomber Danlanud Sam Ratulangi Danlanud T.G.K.H.M. Zainudin Abdul Madjid Danlanud Anang Busra Danlanud Sjamsudin Noor Danlanud Haluoleo Danlanud Iskandar Danlanud El Tari Danlanud Jenderal Besar Soedirman Koopsau III Beserta Jajaranya Pangkoopsau III Danlanud Silas Papare Danlanud Manuhua Danlanud Johannes Abraham Dimara Danlanud Pattimura Danlanud Leo Wattimena Danlanud Dominicus Dumatubun Danlanud Yohanis Kapiyau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 40 - 1 2 3 4 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. Koharmatau Beserta Jajaranya Dankoharmatau Dandepohar 10 Dandepohar 20 Dandepohar 30 Dandepohar 40 Dandepohar 50 Dandepohar 60 Dandepohar 70 Dandepohar 80 Kodiklatau Beserta Jajaranya Dankodiklatau Danlanud Adisutjipto Danlanud Adi Soemarmo Danlanud Sulaiman Danwingdiktek Danwingdikkal Danwingdikum Dansekkau Seskoau Danseskoau AAU Gubernur AAU Korpaskhas Beserta Jajaranya Dankorpaskhas Danwing I Paskhas Danwing II Paskhas Danwing III Paskhas Danpusdiklat Paskhas Dansat Bravo 90 Ka-RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito Kalakespra Saryanto Kalakesgilut Diskesau Kalafiau Diskesau Arsip Cadangan Bagum Dismatau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Jumlah 119