- 47 - b) Koopsudnas. c) Koharmatau. d) Dinas Pengamanan dan Sandi TNI Angkatan Udara (Dispamsanau). e) Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI Angkatan Udara (Dissurpotrudau). (5) Staf Operasi TNI Angkatan Udara (Sopsau) sebagai supervisor atas: (a) Kodiklatau. (b) Koopsudnas. (c) Koharmatau. (d) Pusat Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara (Puslaiklambangjaau). (e) Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara (Disbangopsau). (f) Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Udara disupervisi oleh Sopsau. (g) Pusat Komando Pengendalian TNI Angkatan Udara (Puskodalau). (6) Staf Personalia TNI Angkatan Udara (Spersau) sebagai supervisor atas: (a) Kodiklatau. (b) Koopudnas. (c) Koharmatau. (d) Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara (Disminpersau). (e) Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara (Disdikau). (f) Dinas Perawatan Personel TNI Angkatan Udara (Diswatpersau). (g) Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara (Diskesau). (h) Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (Dispsiau).
- 48 - (i) Dinas Pembinaan Mental dan Ideologi TNI Angkatan Udara (Disbintalidau). (j) Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa "Saryanto" (Lakespra "Saryanto"). (k) Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara “dr. S. Hardjolukito” (RSPAU “dr. S. Hardjolukito”). (l) Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara (Puspomau). (7) Staf Logistik TNI Angkatan Udara (Slogau) sebagai supervisor atas: (a) Kodiklatau. (b) Koopsudnas. (c) Koharmatau. (d) Pusat Pembekalan Materiel TNI Angkatan Udara (Pusbekmatau). (e) Dinas Materiel TNI Angkatan Udara (Dismatau). (f) Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara (Disaeroau). (g) Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara (Diskomlekau). (h) Dinas Konstruksi TNI Angkatan Udara (Diskonsau). (i) Dinas Barang Tidak Bergerak TNI Angkatan Udara (Disbtbau) (j) Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara (Disadaau). (k) Detasemen Markas (Denma) Mabesau. (8) Staf Potensi Dirgantara (Spotdirga) sebagai supervisor atas: (a) Kodiklatau. (b) Koopsudnas. (c) Koharmatau.
- 49 - (d) Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau). (e) Pusat Potensi Kedirgantaraan (Puspotdirga). (f) Dinas Hukum TNI Angkatan Udara (Diskumau). (9) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara (Skomlekau) sebagai supervisor dari: (a) Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI Angkatan Udara (Diskomlekau). (b) Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Udara (Disinfolahtaau). 4) Unsur Pelayanan mempunyai kewenangan melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam, dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI AU. 5) Balakpus memiliki kewenangan sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup markas besar TNI Angkatan Udara. 6) Kotama Bin memiliki kewenangan menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapan operasional satuansatuan TNI AU dalam jajarannya. 31. Penggunaan Kekuatan. a. Asas. Dalam penggunaan kekuatan TNI AU baik OMP maupun OMSP menggunakan asas-asas antara lain: 1) Efisien. Dalam penggunaan kekuatan TNI AU, segenap faktor yang berpengaruh harus dipertimbangkan dengan cermat sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pengerahan kekuatan TNI AU menjadi efisien. 2) Inisiatif Menyerang. Inisiatif menyerang merupakan tindakan TNI AU mendahului tindakan lawan/musuh untuk menguasai ruang dan waktu dalam mencapai tujuan operasi. 3) Kesatuan Komando. Kesatuan komando merupakan pengerahan seluruh upaya pada setiap sasaran dalam sebuah komando tunggal yang memiliki kewenangan komando terhadap semua kesatuan di bawah kendalinya guna menjamin tercapainya tujuan bersama. 4) Kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan upaya untuk melindungi kekuatan kawan maupun operasi yang dilaksanakan dari serangan musuh yang dapat memberikan keuntungan di pihak musuh.
- 50 - 5) Kesederhanaan. Kesederhanaan adalah menghindari kompleksitas yang tidak perlu dalam pengorganisasian, perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan operasi militer. 6) Pembatasan. Pembatasan adalah penggunaan kekuatan militer mengikuti batasan-batasan dan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. 7) Massa (Mass). Massa adalah pemusatan kekuatan TNI AU yang dikonsentrasikan untuk memperoleh keuntungan ruang dan waktu yang signifikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 8) Manuver. Manuver adalah suatu tindakan yang memanfaatkan kecepatan dan kelincahan dalam bergerak untuk mendapatkan keunggulan ruang dan waktu dengan menempatkan musuh pada posisi yang tidak menguntungkan. 9) Pegang Teguh Tujuan. Pegang teguh tujuan di dalam penggunaan kekuatan TNI AU mengandung arti konsisten pada tujuan operasi udara baik yang bersifat taktis, operasional, maupun strategis. 10) Pendadakan. Pendadakan merupakan tindakan/aksi yang memanfaatkan kelengahan musuh dalam memenangkan pertempuran. b. Prinsip. Selain asas berperang dalam penggunaan kekuatan TNI AU diperlukan suatu strategi yang tepat dan terukur, sehingga mampu menjamin keberhasilan kampanye udara yang diselenggarakan. Kemampuan pengendalian udara (control of the air) menjadi syarat mutlak untuk menjamin keberhasilan operasi-operasi militer yang diselenggarakan TNI. Untuk menjamin keberhasilan dalam mewujudkan kemampuan pengendalian udara tersebut, penggunaan kekuatan harus senantiasa berpedoman kepada prinsip-prinsip yang berlaku universal serta diyakini benar dan relevan antara lain sebagai berikut: 1) Fleksibel dan Multiguna. Penggunaan kekuatan udara secara cepat dan tepat dalam berbagai misi pada level taktis, operasional, dan strategis dalam berbagai tugas termasuk operasi gabungan. 2) Keseimbangan. Menyeimbangkan asas dan prinsip perang dalam penggunaan kekuatan udara pada operasi militer sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 3) Kegigihan. Ketegasan, keuletan dan keteguhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan operasi militer guna memenangkan pertempuran. 4) Prioritas. Penggunaan kekuatan udara didasarkan pada skala prioritas sesuai karakteristik kemampuan yang dimiliki terhadap sasaran-sasaran yang ditentukan.
- 51 - 5) Sinergi. Keterpaduan antar unsur yang terlibat dalam suatu operasi militer untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 6) Sentralisasi Komando dan Desentralisasi Pelaksanaan. Penggunaan kekuatan merupakan gabungan dari berbagai kemampuan yang potensinya dapat diwujudkan secara penuh dan terpadu. Pelaksanaan komando harus dilakukan secara sentral pada panglima/komandan dan pelaksanaannya harus didesentralisasikan pada satuan pelaksana (komando dari panglima, sedangkan pelaksanaan/eksekusi oleh pelaksana operasi). c. Aturan Pelibatan atau Rules of Engagement (RoE). Aturan pelibatan atau RoE merupakan petunjuk/arahan yang dikeluarkan oleh otoritas militer yang berwenang yang menjelaskan keadaan dan batasan-batasan yang menjadi dasar prajurit di lapangan untuk menggunakan kekuatan senjata menghadapi pihak lain dalam operasi yang dilaksanakan. Pengerahan dan penggunaan kekuatan militer baik dalam OMP maupun OMSP tidak boleh melanggar ketentuanketentuan internasional seperti Piagam PBB (UN Charter), hukum perang/hukum humaniter/hukum sengketa bersenjata, HAM dan konvensi-konvensi lainnya. Pengerahan kekuatan militer memerlukan aturan pelibatan/RoE. Adapun jenis RoE dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu RoE yang berlaku dalam keadaan damai (peace time) yang bersifat tetap (standing RoE) dan RoE yang berlaku dalam keadaan perang (wartime RoE). Penjelasan rinci tentang RoE diatur dalam doktrin turunan. d. Tataran Kewenangan. 1) Panglima TNI mempunyai kewenangan: a) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI dan bertanggung jawab kepada Presiden. b) Menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang. c) Menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer. d) Menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer. 2) Kepala Staf Angkatan Udara mempunyai kewenangan: a) Membantu Panglima TNI dalam penggunaan komponen pertahanan negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan. b) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan matra udara yang diberikan oleh Panglima TNI sesuai dengan amanat undang-undang.
- 52 - 32. Komando dan Kendali. Komando dan kendali merupakan pelaksanaan kewenangan dan petunjuk oleh Panglima/Kepala yang ditugaskan untuk memimpin kekuatan yang diberikan kepadanya dalam menyelesaikan tugas pokok. a. Komando. Komando merupakan kewenangan Panglima/Kepala yang diatur berdasarkan hukum dalam melaksanakan kegiatan dengan bawahannya. Komando meliputi kewenangan dan tanggung jawab untuk membina dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif pada saat perencanaan, pengorganisasian, memberikan petunjuk/arahan, serta melakukan koordinasi dan mengendalikan pasukan dalam rangka pencapaian tugas. Panglima/Kepala juga bertanggungjawab terhadap kesehatan, kesejahteraan, moril, dan disiplin dari personel satuannya pada saat melaksanakan tugas. b. Kendali. Kendali merupakan kewenangan Panglima/Kepala dalam melaksanakan sebagian kegiatan bagi organisasi yang termasuk jajarannya atau organisasi lain yang biasanya tidak di bawah komandonya, yang mencakup tanggung jawab untuk mengimplementasikan perintah atau petunjuk/arahan. Semua atau sebagian dari kewenangan ini dapat dipindahkan atau didelegasikan. 33. Pengawasan dan Pengendalian. Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pembinaan dan penggunaan kekuatan di lingkungan TNI AU dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan tingkat kewenangan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan uraian sebagai berikut: a. Pengawasan. Pengawasan dititikberatkan pada upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyimpangan baik di tingkat Mabes TNI AU maupun di satuan jajaran, dilaksanakan secara langsung (operatif) dan tidak langsung (administratif) dengan menggunakan metode yang tepat. b. Pengendalian. Pengendalian merupakan proses pengarahan yang dilaksanakan sejalan dengan kegiatan pengawasan sehingga dapat mewujudkan kegiatan yang lebih teratur, tertib, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penyelenggaraan pengendalian dalam bentuk administrasi, operasional, dan teknis, serta menggunakan metode, alat dan sistem pengendalian untuk mendukung kelancaran pengendalian. 34. Ketentuan Lain. a. Tantangan Tugas. Tantangan tugas akan dihadapi oleh TNI AU apabila ada perubahan situasi yang mendadak, tidak dapat diprediksi, dan di luar perkiraan tugas yang telah direncanakan. Untuk menghadapi tantangan tugas ini perlu upaya-upaya ekstra agar TNI AU berhasil melaksanakan tugas. b. Koordinasi dengan K/L Terkait. Dalam situasi tertentu, berdasarkan UU dan ketentuan lain yang terkait, TNI AU dapat dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh K/L lainnya. Agar koordinasi berjalan lancar dan optimal, dapat dibentuk suatu wadah atau forum baik bersifat permanen atau sementara di berbagai
- 53 - level. Koordinasi dengan K/L yang memerlukan keterlibatan Angkatan Udara antara lain untuk membicarakan substansi kegiatan dan prosedur guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. c. Status Pelibatan TNI AU dengan K/L. 1) Bawah komando operasi (Bakoops) adalah status suatu satuan yang mempunyai hubungan operasional dengan satuan atasan yang bukan satuan atasan organiknya. Satuan yang menerima bawah komando mempunyai wewenang komando operasional terhadap kesatuan yang berstatus bawah komando. 2) Bawah kendali operasi (BKO) adalah status suatu satuan yang telah mempunyai tugas-tugas tertentu, mempunyai hubungan operasional dengan satuan atasan yang bukan satuan atasan organiknya. Satuan yang menerima bawah kendali mempunyai wewenang kendali operasional terhadap satuan yang berstatus bawah kendali. d. Mobilisasi Komponen Cadangan dan Pendukung. Mobilisasi komponen cadangan dan pendukung ditujukan untuk memperbesar dan memperkuat kemampuan komponen utama. Pelaksanaan mobilisasi dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan. e. Penilaian Ancaman dan Gangguan. Penilaian ancaman dan gangguan dilakukan Institusi TNI bersama dan/atau didukung K/L yang bertanggung jawab, sedangkan penilaian ancaman dan gangguan dalam situasi di lapangan dilakukan oleh panglima/komandan. f. Doktrin Tambahan. Dalam hal terdapat perkembangan situasi dan/atau kebijakan pimpinan TNI AU untuk membuat doktrin turunan yang belum terwadahi dalam Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa ini, maka Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa ini harus diamandemen terlebih dahulu dengan memasukkan judul doktrin yang akan disusun. g. Produk Hukum Kepala Staf Angkatan Udara. Setiap dokumen yang berisi materi-materi terkait pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AU diresmikan oleh Kasau atau pejabat terkait atas nama Kasau dalam bentuk Keputusan dan Surat Keputusan. Format naskah doktrin bervariasi tergantung strata dan hierarkinya. Secara umum, naskah-naskah doktrin turunan yang materinya terkait langsung dengan naskah doktrin di atasnya, ditetapkan dengan Keputusan Kasau. Sedangkan untuk naskah-naskah doktrin lain yang disusun dalam rangka menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/sederajat (bersifat delegasi) dan/atau dalam rangka kegiatan-kegiatan lain yang perlu diatur lebih lanjut oleh TNI AU (bersifat atribusi), ditetapkan dengan Surat Keputusan Kasau dan formatnya berbentuk Peraturan Kasau. Ketentuan penyusunan produk hukum Kasau diatur dalam Jukref Tingkat-1 yang berjudul "Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI AU".
- 54 - h. Perubahan, Pengembangan, dan Sinergi. 1) Mekanisme perubahan, dan pengembangan Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa perlu diatur melalui suatu proses evaluasi dan pengkajian terhadap hal-hal yang menjadi faktorfaktor yang mempengaruhi validitas doktrin itu sendiri agar tercipta sinergi internal maupun eksternal. Perubahan terhadap Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa ini dapat dilakukan setiap saat melalui mekanisme ralat, amandemen, dan revisi agar tercapai kesempurnaan dan kekinian dari isiisinya. Mekanisme perubahan doktrin diatur tersendiri dalam doktrin turunan. 2) Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa ini sifatnya mengikat namun tidak dogmatik yang bermakna bahwa doktrin ini bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. Dengan demikian, maka ketentuanketentuan, aturan-aturan, prinsip, asas, dan nilai-nilai lainnya yang ada dalam doktrin ini harus dikembangkan secara terusmenerus melalui penelitian, analisis, dan pengkajian, serta hasil evaluasi. Di samping itu juga harus memperhatikan berbagai faktor, baik eksternal maupun internal yang berpengaruh langsung pada pengembangan doktrin seperti: perubahan ancaman, kondisi geografi dan demografi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya, strategi dan budaya militer, kebijakan-kebijakan pemerintah, konsep-konsep para ahli, perkembangan konsep strategi, kampanye militer atau operasi militer, serta perkembangan doktrin-doktrin militer secara universal. 3) Doktrin TNI AU Swa Buwana Paksa harus bisa bersinergi baik dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma, Doktrin Hanneg maupun dengan Doktrin Dwi Bhakti Eka Dharma (Doktrin K/L lainnya) dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang dapat mengancam baik langsung maupun tidak langsung kepada prajurit dan institusi TNI/TNI AU.
- 56 -
- 57 - BAB VI STRATIFIKASI DAN DOKTRIN TURUNAN 35. Umum. Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa adalah doktrin induk bagi Angkatan Udara yang berada pada strata strategis militer dan merupakan turunan dari doktrin induk TNI yaitu Doktrin TNI Tridek. Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa ini menjadi pedoman yang mengikat bagi doktrin-doktrin turunannya di lingkungan Angkatan Udara. Pada bab ini akan dijelaskan stratifikasi doktrin secara singkat dan doktrin turunan langsung dari Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa ini. 36. Stratifikasi Doktrin. Strata doktrin di lingkungan TNI AU mempunyai bagan yang kongruen dengan doktrin di lingkungan TNI, dimulai dari doktrin induk di tataran paling atas sampai juknis di tataran paling bawah, dengan ketentuan penempatan masing-masing doktrin pada setiap strata seperti diuraikan di bawah ini. Secara rinci, stratifikasi doktrin di lingkungan TNI AU akan diatur tersendiri dalam satu Petunjuk Referensif (Jukref) yang menjadi salah satu turunan langsung dari Doktrin TNI AU ini. Bagan stratifikasi doktrin di lingkungan TNI AU, dapat dilihat pada Lampiran B. a. Strata Strategis. Pada strata ini terdapat Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa. b. Strata Operasional. Pada Strata Operasional terdapat dua level terdiri dari Level Operasional-1, dan Level Operasional-2. Pada Level Operasional-1, sebagai turunan langsung dari Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa terdapat Doktrin Operasi Udara, Doktrin Fungsi, dan Jukref Tingkat-1. Sedangkan pada level Operasional-2, sebagai turunan dari Doktrin Operasi Udara, dan Doktrin Fungsi terdapat Jukgar, dan Jukref Tingkat-2. c. Strata Taktis. Pada strata taktis, sebagai turunan dari Jukgar terdapat Juknis dan Jukref Tingkat-3. Dalam pelaksanaannya, Juknis suatu kegiatan baik fungsi maupun operasi akan dikonversikan menjadi protap di setiap satuan yang menjalankan kegiatan yang sama, atau bila kondisi dan situasinya berbeda. 37. Doktrin Turunan. Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa mempunyai beberapa doktrin turunan langsung, yang disebut Doktrin Bidang, yaitu: Doktrin Operasi Udara, Doktrin Fungsi, dan Jukref Tingkat-1, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Doktrin Operasi Udara (DOU). Berdasarkan peruntukannya, Doktrin Operasi Udara terdiri dari Doktrin Operasi Udara Untuk Perang (DOUP) dan Doktrin Operasi Udara Selain Perang (DOUSP). b. Doktrin Fungsi (DF). Untuk terlaksana dan berhasilnya semua Operasi Militer yang disiapkan di atas, maka diperlukan adanya suatu rangkaian kegiatan sehari-hari berupa perencanaan, penyiapan, dan pembinaan dalam rangka merealisasikan operasi-operasi udara tersebut, baik yang dipersiapkan maupun yang bersifat ad hoc atau spontan. Doktrin-doktrin Fungsi di bawah ini menjadi acuan atau pedoman bagi TNI AU baik yang langsung berhubungan dengan Operasi Udara, maupun yang tidak langsung namun terkait dengan internal
- 58 - dari masing-masing fungsi atau fungsi khusus. Doktrin-doktrin Fungsi dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Fungsi Umum. Doktrin Fungsi Umum (DFU) tersebut meliputi DFU Perencanaan dan Anggaran, DFU Intelijen, DFU Operasi, DFU Personalia, DFU Logistik, DFU Potensi Dirgantara, dan DFU Komunikasi dan Elektronika. 2) Fungsi Khusus. Doktrin Fungsi Khusus (DFK) tersebut meliputi DFK Pembinaan Doktrin (Bindok), DFK Pembinaan Pendidikan (Bindik), DFK Pembinaan Latihan (Binlat), DFK Pengawasan Internal, DFK Keahlian, DFK Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja, DFK Hukum (Kum), DFK Polisi Organik Militer (Pom), dan DFK Pelayanan. a. Jukref Tingkat-1. Jukref yang menjadi turunan dari Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa ini adalah Jukref Tingkat-1 yang diperlukan baik dalam konteks pembinaan maupun penggunaan. Jukref dimaksud antara lain terkait: Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI AU, Tata Tulis Militer, Sasaran Pembinaan Kemampuan TNI AU (capability requirement), Stratifikasi Doktrin, Ketentuan Penyusunan Aturan Pelibatan, Ketentuan Koordinasi TNI AU Dengan K/L Terkait, serta jukref lainnya sesuai kebutuhan namun terkait erat dengan doktrin induk.
- 59 -
- 60 - BAB VII PENUTUP 38. Penutup. Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa harus dipahami dan dihayati oleh seluruh prajurit TNI AU secara utuh. Pengamalan Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa dilaksanakan untuk mencapai kelancaran dan keberhasilan tugas TNI AU dengan dilandasi keyakinan dan tekad luhur melalui penekanan sebagai berikut: a. TNI AU sebagai organisasi dan sebagai individu senantiasa mawas diri untuk tidak menyalahi dan menyimpang dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hakikat perjuangan bangsa Indonesia. b. Isi dan makna yang terkandung di dalam doktrin ini dipahami, dihayati, dan dipedomani dalam rangka pencapaian keberhasilan setiap tugas TNI AU. c. Senantiasa memperkokoh soliditas TNI AU dalam keselarasan dan kebersamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam pelaksanaan tugas yang didasari pada nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. d. Secara terus-menerus doktrin disosialisasikan baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik. e. Menerapkan doktrin secara nyata sehingga prajurit dapat sejalan dalam memahami arah tujuan atau keinginan yang dituju. f. Proses penyempurnaan doktrin ini dilakukan sesuai mekanisme umpan balik melalui ralat dan amandemen. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, YUYU SUTISNA, S.E., M.M. MARSEKAL TNI PEJABAT PARAF WAKASAU IRJENAU ASRENA KASAU DANKODIKLATAU KADISKUMAU DIRDOK KODIKLATAU KASETUMAU
- 61 - TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Lampiran A Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 545 / V /2019 Tanggal 22 Mei 2019 DAFTAR PENGERTIAN 1. Agresi. Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dalam bentuk atau cara-cara antara lain invasi, bombardemen, blokade sebagian atau seluruh wilayah suatu negara, serangan bersenjata terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara, serta keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah suatu negara, yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang disepakati. 2. Aktor Negara. Aktor negara adalah suatu negara atau perwakilan resmi suatu negara yang paling dominan memainkan perannya dalam sistem internasional. 3. Aktor Nonnegara. Aktor nonnegara adalah orang atau kelompok yang setiap tindakannya tidak mewakili atau tidak atas nama suatu negara. 4. Amandemen. Amandemen adalah perubahan berupa amandemen dilakukan bila ada perubahan yang bersifat esensi terhadap sebagian isi suatu petunjuk namun tidak lebih dari 50% isi keseluruhan. 5. Ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 6. Ancaman Bencana. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 7. Ancaman Bersenjata. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata. 8. Ancaman Hibrida. Ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan paduan antara ancaman militer dan nonmiliter. Ancaman hibrida antara lain mengombinasikan antara ancaman konvensional, asimetrik, teroris, dan perang siber serta kriminal yang beragam dan dinamis. Selain berbagai kombinasi ancaman tersebut, ancaman hibrida dapat juga berupa keterpaduan serangan antara penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir dan bahan peledak (chemical, biological, radiological, nuclear and explosive /CBRNE) dan perang informasi. 9. Ancaman Militer. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.
- 62 - 10. Aplikatif. Sesuai dengan kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata aplikatif adalah mengenai (berkenaan dengan) penerapan. Dalam Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa ini kata aplikatif bermakna bahwa petunjuk penyelenggaraan, dan petunjuk teknis merupakan petunjuk aplikatif karena di dalamnya berisikan tentang penerapan/ implementasi dari tahap-tahap kegiatan. 11. Bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 12. Bencana Alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 13. Bencana Nonalam. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 14. Bencana Sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 15. Dasar, Landasan, dan Referensi. a. Dasar. Dasar adalah norma atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan oleh TNI AU dalam melaksanakan tugasnya. b. Landasan. Landasan adalah suatu pijakan yang bersifat fundamental sebagai penguat dalam pemikiran atau ide. c. Referensi. Referensi adalah sumber rujukan atau acuan yang dapat digunakan dalam penyusunan doktrin. 16. Diplomasi Militer. Diplomasi militer adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh militer untuk mendukung kebijakan politik luar negeri yang bertujuan untuk memengaruhi kepemimpinan negara lain, baik dalam keadaan damai maupun pada situasi bermusuhan. Bentuk diplomasi militer antara lain: unjuk kekuatan militer, latihan bersama, pendidikan, pertemuan militer, kunjungan, kerja sama militer. 17. Doktrin. Doktrin adalah ajaran yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai penuntun, karena secara fundamental manusia memiliki perbedaan satu sama lain dalam kodratnya. 18. Doktrin Dasar. Doktrin dasar adalah doktrin yang menjadi dasar bagi semua doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara. Doktrin pertahanan negara berada dalam strata doktrin dasar.
- 63 - 19. Doktrin Fungsi. Doktrin fungsi adalah doktrin yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan semua fungsi manajemen TNI AU. 20. Doktrin Induk. Doktrin induk adalah doktrin yang menjadi dasar bagi semua doktrin yang berhubungan dengan pertahanan militer. Doktrin TNI Tridek merupakan doktrin induk bagi TNI. 21. Doktrin Operasi Udara. Doktrin operasi udara adalah doktrin yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan operasi udara. 22. Doktrin TNI AU. Doktrin TNI AU adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi TNI AU dalam melaksanakan tugasnya. 23. Hambatan. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. 24. Instalasi Penting (Critical Infrastructure). Instalasi penting adalah fasilitas, sistem, jaringan, teknologi baik fisik maupun virtual yang terkait dengan pelayanan umum baik keamanan, kesehatan, transportasi, energi, air minum, komunikasi dan perekonomian. Gangguan terhadap instalasi penting akan melemahkan keamanan, ekonomi nasional, kesehatan masyarakat atau keamanan, atau kombinasinya. Dalam konteks militer merupakan instalasi-instalasi yang memengaruhi keunggulan militer. 25. Kampanye Militer. Kampanye militer adalah serangkaian dari beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan secara berurutan atau serentak, untuk mencapai sasaran strategis pada suatu ruang dan waktu yang telah ditentukan, sebagai strategi operasional Pangkogab. 26. Keadaan Memaksa. Keadaan memaksa adalah situasi dan keadaan yang kalau dibiarkan akan mengakibatkan kekacauan keamanan dan kerugian negara yang lebih besar sehingga perlu segera mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata guna menyelamatkan kepentingan nasional. 27. Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). Kamdagri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 28. Kebijakan dan Keputusan Politik Negara. Kebijakan dan keputusan politik negara merupakan kebijakan dan keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR RI, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas DPR RI di bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Produk hasil rapat konsultasi dan rapat kerja antara lain berupa kesepakatan atau halhal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah agar tidak menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan dan/atau perlu adanya program kegiatan lain yang belum ditentukan dalam program dan anggaran APBN dan lain sebagainya.
- 64 - 29. Keluarga VVIP. Keluarga dalam VVIP adalah istri atau suami dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI, anak dan menantu Presiden RI dan Wakil Presiden RI, keluarga tamu negara yang mendampingi kepala negara/kepala pemerintahan dalam rangka kunjungan kenegaraan atau kunjungan kerja/resmi, serta istri atau suami mantan Presiden RI dan mantan Wakil Presiden RI. 30. Kepentingan Nasional. Kepentingan nasional adalah tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. 31. Kesiagaan Operasional. Kesiagaan operasional adalah kondisi kemampuan satuan yang telah siap siaga setiap saat untuk dilibatkan dalam operasi gabungan (antar angkatan) dan telah dipersiapkan dengan dukungan pelayanan logistik dan unsur angkutan dari basis ke daerah operasi secara terpadu antar angkatan. 32. Kesiapan Operasional. Kesiapan operasional adalah kondisi kemampuan satuan yang sudah siap dioperasikan dengan menggunakan daya tempur secara terpadu dan efektif (terpadu antar cabang) dan telah dilengkapi dengan bekal satuan secara terbatas untuk penugasan dalam Iingkungan yang terbatas. 33. Komando Utama Operasi. Komando utama operasi adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada di bawah komando Panglima TNI. 34. Komando Utama Pembinaan. Komando utama pembinaan adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan. 35. Latihan Bersama. Latihan Bersama adalah latihan antarangkatan dengan negara/beberapa negara lain dalam rangka Diplomasi Militer. 36. Latihan Gabungan Bersama/Multilateral. Latihan gabungan bersama/ multilateral adalah latihan pengerahan kekuatan dan kemampuan TNI dengan melibatkan satuan-satuan TNI secara gabungan bersama-sama dengan angkatan bersenjata negara lain, baik secara bilateral (bilateral joint combine operations) maupun multilateral (multilateral joint combine operations) untuk OMSP tertentu. 37. Lawan. Lawan adalah sebutan bagi pihak-pihak bukan negara yang mengancam NKRI. 38. Melindungi Segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan, dan harta benda setiap warga negara. 39. Membantu Tugas Pemerintahan di Daerah. Membantu tugas pemerintahan di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.
- 65 - 40. Memberdayakan Wilayah Pertahanan. Memberdayakan wilayah pertahanan adalah membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundangundangan; membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 41. Menegakkan Hukum dan Menjaga Keamanan Udara. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional. 42. Menegakkan Kedaulatan Negara. Menegakkan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. 43. Menjaga Keutuhan Wilayah. Menjaga keutuhan wilayah adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya, di darat, laut dan udara yang batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. 44. Militer. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 45. Musuh. Musuh adalah sebutan bagi negara lain yang mengancam NKRI. 46. Objek Vital Nasional/Objek Vital Nasional yang Bersifat Strategis. Objek vital nasional adalah objek yang bersifat strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah. Objek vital nasional yang bersifat strategis antara lain Istana Presiden/Wapres, kediaman Presiden/Wapres, bandar udara internasional, pelabuhan internasional, eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam, instalasi nuklir, industri biologi dan kimia skala besar, industri pertahanan, industri dan badan keantariksaan dan perusahaan umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). 47. Operasi. Operasi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk tujuan tertentu yang memiliki komando, pengendalian, dan staf. 48. Operasi Intelijen. Operasi Intelijen adalah segala usaha kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah, baik secara terbuka maupun tertutup guna mendapatkan bahan keterangan, menciptakan atau mematangkan suatu situasi/keadaan yang dikehendaki, untuk sasaran dalam melakukan usaha/kegiatan untuk melawan dan menggagalkan penyelenggaraan operasi intelijen musuh. 49. Operasi Tempur. Operasi tempur adalah operasi militer untuk melawan/ menghadapi kekuatan militer dan atau kekuatan bersenjata atau
- 66 - dapat pula diartikan segala usaha kegiatan dan tindakan secara fisik dengan penggunaan sistem senjata teknologi untuk menghancurkan dan melumpuhkan kekuatan fisik lawan. 50. Operasi Teritorial. Operasi teritorial adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan secara khusus dalam hubungan ruang dan waktu, yang ditetapkan atas dasar perintah dari pihak atasan yang berwenang dalam rangka menyusun potensi pertahanan negara dan untuk menegakkan serta memelihara kewibawaan pemerintah. 51. Operasi Khusus. Operasi khusus adalah Operasi militer yang dilakukan oleh satuan tugas yang dibentuk secara khusus (matra tunggal maupun gabungan/Koopssus TNI) bertujuan untuk merebut, menguasai, menghancurkan dan membebaskan serta menyelamatkan sasaran yang bernilai strategis terpilih baik di daerah musuh/lawan maupun di wilayah sendiri yang dikuasai musuh/lawan, diselenggarakan oleh komando tugas berdiri sendiri atau komando tugas yang merupakan rangkaian operasi lainnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI. 52. Operasi Militer. Operasi militer adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi militer. Operasi militer dapat berdiri sendiri dan dapat merupakan bagian dari operasi berskala lebih besar. Operasi militer dapat dilakukan oleh kogab atau kogasgab atau satgas. 53. Operasi Militer Perang (OMP). Operasi militer perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara lain atau Iebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. 54. Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Operasi militer selain perang adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas-tugas nontempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian. 55. Operasi Udara. Operasi udara adalah rangkaian operasi militer yang dijalankan oleh TNI AU baik dalam satu komando tempur skala besar maupun skala kecil. Operasi udara yang dilaksanakan oleh komando skala kecil dapat menjadi bagian dari komando skala besar dan dapat juga berdiri sendiri sesuai direktif Panglima TNI berdasarkan skala/eskalasi ancaman. 56. Operasi Rekonstruksi Pangkalan Udara. Operasi rekonstruksi pangkalan udara merupakan operasi udara yang melibatkan berbagai unsur udara bertujuan untuk memperbaiki pangkalan udara yang dirusak musuh agar segera dapat digunakan kembali. 57. Operasi Pengendalian Depan Penanggulangan Bencana. Operasi pengendalian depan penanggulangan bencana merupakan operasi udara yang melibatkan berbagai unsur udara (pesawat intai, pesawat helikopter,
- 67 - pesawat angkut, dan pasukan) bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi akibat bencana alam. 58. Operasi SAR Tempur. Operasi SAR tempur merupakan operasi udara yang melibatkan berbagai unsur udara (pesawat intai, pesawat tempur, pesawat helicopter, pesawat angkut, dan pasukan) bertujuan untuk melakukan tindakan penyelamatan personel, Materiel, dan dokumen yang bernilai strategis di daerah operasi. 59. Operasi Perlindungan Kekuatan Udara. Operasi perlindungan kekuatan udara merupakan operasi udara yang melibatkan unsur pasukan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi personel dan alutsista dari ancaman serangan musuh. 60. Operasi Perebutan dan Pengoperasian Pangkalan Udara. Operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara adalah suatu bentuk operasi udara yang melibatkan berbagai unsur udara (pesawat intai, pesawat tempur, pesawat helikopter, pesawat angkut, dan pasukan) yang ditujukan untuk merebut dan mengoperasionalkan kembali pangkalan udara yang dikuasai musuh agar siap digunakan sebagai pangkalan operasi. 61. Pelanggaran Wilayah. Pelanggaran wilayah adalah suatu tindakan memasuki wilayah negara lain tanpa izin (diplomatic clearance dan flight security clearance), berupa semua wahana udara yang menggunakan media udara sebagai lintasannya, baik berawak maupun tidak berawak, negara maupun sipil asing. 62. Pelanggaran Wilayah Udara. Pelanggaran wilayah udara adalah suatu tindakan memasuki wilayah negara lain tanpa izin (diplomatic clearance dan flight security clearance), baik oleh kendaraan, pesawat terbang maupun kapal-kapal perang. 63. Pembangunan Kekuatan. Pembangunan kekuatan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan dan/atau menyediakan materiel dan fasilitas yang diperlukan guna mendukung pertahanan yang belum dimiliki dan/atau menambah jumlah yang sudah ada. 64. Pembinaan. Pembinaan adalah suatu proses berlanjut dengan tujuan tercapainya suatu kondisi yang siap untuk melaksanakan tugas fungsi dan siaga untuk digunakan dalam tugas OMP dan OMSP. Objek dari proses ini adalah organisasi, personal, Materiel, fasilitas dan sistem metode dimana dalam pelaksanaannya saling berkaitan. 65. Pembinaan Kemampuan. Pembinaan kemampuan adalah upaya mengubah dan membangun kecakapan dan atau kesanggupan melaksanakan kegiatan secara bertahap dan berlanjut sehingga menjadi lebih baik. 66. Pembinaan Kekuatan. Pembinaan kekuatan adalah rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran terhadap kekuatan yang dimiliki dalam rangka mempertahankan kondisi dan kemampuannya untuk digunakan dalam operasi udara. 67. Pemulih. Pemulih adalah kekuatan TNI yang mempunyai kemampuan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi keamanan
- 68 - negara yang kacau atau hancur akibat perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, atau bencana alam. Dalam konteks nasional TNI melaksanakan pemulihan bersama-sama dengan elemen bangsa lainnya membantu fungsi pemerintah. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 68. Penggunaan. Terminologi “penggunaan” pada naskah doktrin ini adalah suatu istilah yang secara khusus digunakan dalam konteks OMP, dan OMSP yang merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki TNI baik SDM maupun alutsista dan sarana pendukungnya. 69. Penggunaan Kekuatan. Penggunaan kekuatan adalah tindakan operasi militer guna mencegah, menangkal, dan menindak setiap ancaman dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan melalui aturan yang dilandasi oleh legitimasi politik dan payung hukum. 70. Penangkal. Penangkal adalah kekuatan TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh musuh atau lawan sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 71. Penindak. Penindak adalah kekuatan TNI yang mempunyai kemampuan untuk menindak atau menghancurkan kekuatan musuh atau lawan yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 72. Perang Siber (Cyber Warfare). Perang siber adalah perang dengan menggunakan jaringan komputer dan internet di dunia maya (cyber space) dalam bentuk pertahanan dan penyerangan terhadap jaringan informasi, struktur dan sistem senjata 73. Perang Hibrida (Hybrid Warfare). Perang hibrida adalah sebuah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur dan ancaman perang siber, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi dan perang. 74. Perang Asimetris (Asymmetric Warfare). Perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra-geografi, demografi, dan sumber daya alam, dan pancagatraideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetris selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang. 75. Perang Proksi (Proxy War). Perang proksi adalah perang di suatu negara yang terjadi akibat hasutan dari kekuatan suatu negara lainnya dengan memanfaatkan aktor nonnegara atau pihak ketiga atas nama mereka untuk melawan negara dimaksud. 76. Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap
- 69 - bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 77. Pertahanan Berlapis. Pertahanan berlapis (defence in-depth) meliputi tiga mandala yaitu: a. Di luar wilayah Indonesia sesuai dengan kemampuan terjauh proyeksi kekuatan militer (mandala luar). b. Dalam wilayah yurisdiksi Indonesia sampai dengan batas kemampuan terjauh alutsista pertahanan pantai Indonesia (mandala utama). c. Pantai Indonesia sampai dengan wilayah daratan (mandala dalam). 78. Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar). Jukgar adalah turunan dari doktrin bidang pada strata operasional yang menjelaskan tahapan penyelenggaraan setiap kegiatan operasi maupun fungsi yang meliputi tahap-tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. 79. Petunjuk Teknis (Juknis). Juknis adalah turunan dari Jukgar di atasnya yang memuat penjelasan rinci tentang teknis pelaksanaan uruturutan kegiatan/pekerjaan di setiap tahapannya dengan rumusan Si-A-DiBi-Ba. 80. Petunjuk Referensi (Jukref). Jukref adalah naskah doktrin yang bersifat referensi, tidak memilikin turunan, berisi: ketentuan, kriteria, dan hal-hal lainnya yang relevan, dengan tujuan agar penyelenggaraan suatu kegiatan berhasil optimal. 81. Postur TNI AU. Postur TNI AU adalah wujud penampilan TNI AU yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, gelar kekuatan, dan kemampuan. 82. Profesional. Yang dimaksud dengan profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. 83. Ralat. Ralat adalah perubahan yang dilakukan bila terjadi kesalahan ringan terkait tata tulis seperti: kesalahan ketik, perubahan makna kata dalam tata bahasa umum, dalam rangka konsistensi penulisan, atau ada perubahan dokumen yang menjadi dasar. Secara umum, ralat tidak mengubah esensi materi dari naskah doktrin dimaksud. 84. Revisi. Revisi adalah perubahan yang dilakukan dengan ketentuan: a. Bila sudah berlaku lebih dari dua tahun dan terdapat beberapa ralat dan amandemen. b. Bila ada perubahan yang bersifat esensi terhadap sebagian besar atau lebih dari 50% isi keseluruhan suatu petunjuk.
- 70 - 85. Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri 4.0. adalah suatu perkembangan teknologi yang ditandai dengan cyber physical berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data dengan menggunakan internet/digital. Prinsip-prinsipnya adalah virtualisasi, desentralisasi, real time, orientasi layanan, dan adaptif. 86. Senjata Konvensional. Senjata Konvensional adalah persenjataan yang secara umum digunakan negara-negara yang berkonflik dan bukan senjata pemusnah massal (NCB). Secara umum senjata ini dibagi dalam tiga golongan besar berupa major conventional arms, small arms dan light weapons. 87. Tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. 88. Tantangan Tugas. Tantangan tugas adalah hal-hal yang menantang TNI dalam melaksanakan tugas di mana sebelum menjalankan tugas tersebut harus terlebih dahulu mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. 89. Tugas TNI Matra Udara. Tugas TNI matra udara yaitu melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan dan melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara. 90. Tugas TNI AU Sendiri. Tugas TNI AU sendiri yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, YUYU SUTISNA, S.E., M.M. MARSEKAL TNI PEJABAT PARAF WAKASAU IRJENAU ASRENA KASAU DANKODIKLATAU KADISKUMAU DIRDOK KODIKLATAU KASETUMAU
- 1 - S T R A T E G I S T A K T I S O P E R A S I O N A L TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran B Keputusan Panglima TNI MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/ 545 / V /2019 Tanggal 22 Mei 2019 BAGAN STRATIFIKASI DOKTRIN DI LINGKUNGAN TNI AU a. Bagan Umum Stratifikasi Doktrin. DOKTRIN TRIDEK DOKTRIN SBP JUKREF TINGKAT-1 DOKTRIN FUNGSI (DF) DOKTRIN OPSUD (DOU) JUKGAR JUKREF TINGKAT-2 JUKGAR JUKREF TINGKAT-2 JUKREF TK-3 JUKNIS JUKNIS JUKREF TK-3 PROTAP DOKTRIN KEP DOKTRIN JJM
- 72 - O P E R A S I O N A L b. Bagan Stratifikasi Doktrin Operasi Udara. c. Bagan Stratifikasi Doktrin Fungsi Umum. DOKTRIN SBP JUKGAR JUKRE F TK-1 DOKTRIN SBP DFU POTDIRGA DFU PERS DFU INTEL DFU OPS DF DOU DFDF DFK DFU RENA DFU LOG O P E R A S I O N A L S T R A T E G I S S T R A T E G I S DOUSP JUKGAR DF JUKREF TK-1 DF DFKDF JUKREF TK-1 DFU KOMLEK DOUP
- 74 - DOKTRIN SBP DF K BIN KU M KTTN KOORD DG K/L KTTN ROE DOKTRIN SBP DFK POM DFK BINLAT DFK BINDOK DFK AHLI DFK BINDIK DFK YAN DFK KUM DFK WASRIK O P E R A S I O N A L S T R A T E G I S O P E R A S I O N A L S T R A T E G I S DFK LAIKLAMBANGJA d. Bagan Stratifikasi Doktrin Fungsi Khusus. e. Bagan Stratifikasi Petunjuk Referensif Tingkat-1. PEJABAT PARAF DFU INT EL DFU INT EL DFU DFU INT EL DOU DFU INT EL DFU INT EL JUK REF DF K BIN KU M DFK BIN KUM DF DFK K BIN KU M DFU PPH AU TTM SASBIN PUAN STRA DOK DFK YA N DOU KEPALA STAF ANGKATAN UDARA YUYU SUTISNA, S.E., M.M. MARSEKAL TNI
- 75 - TENTARA NASIONAL INDONESIA Lampiran C Keputusan Panglima TNI MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Nomor Kep/ 545 / V /2019 Tanggal 22 Mei 2019 DAFTAR NAMA PERSONEL POKJA REVISI DOKTRIN TNI AU SWA BHUWANA PAKSA 2019 NO. NAMA PANGKAT, KORPS, GOL. NRP/NIP JABATAN KET. 1 2 3 4 5 1. Fahru Zaini Isnanto, S.H., M.D.S. Marsdya TNI Wakasau Penanggungjawab 2. 3. Asep Dian Hermawan Yadi Indrayadi Sutanandika, M.S.S. Marsda TNI Marsda TNI Asrenaau Irjenau Narasumber Narasumber POKJA 4. Andjar Sungkowo, S.E. M.Si (Han) Marsda TNI Dankodiklatau Ketua 5. Donny Ermawan T., M.D.S. Marsda TNI Danseskoau Wakil Ketua 6. J.H. Ginting Kolonel Pnb/521871 Kasubdisnatdirga Dispotdirga Sekretaris I 7. Drs. Roby M. Fawzi, M.AP. SUBPOKJA BID TEORI/ KONSEP PERENCANAAN Kolonel Sus/520759 Paban I/Dok Ditdok Kodiklatau Sekretaris II 8. Kustono, S.Sos. Marsma TNI Dirdiklat Kodiklatau Ketua Bidang 9. Sugeng Sutrisno Marsma TNI Pati Sahli Kasau Bidkomsos Sahli Kasau Wakil Ketua 10. Dr. Supri Abu, S.H., MH. Kolonel Pnb/509827 Kasubdiskumdirga Diskumau Anggota 11. Dra. Maylina Saragih . Kolonel Sus/522922 Kasubdisjarah Dispenau Anggota 12. Lidya Rina, S.H., MH. Kolonel Sus/519764 Kasubdisundang Diskumau Anggota
- 76 - 1 2 3 4 5 13. Henri Ahmad Badawi Kolonel Pnb/521877 Kasubdisdukopslat Disopslatau Anggota 14. Ellia Adriyanto Kolonel Pas/505564 Pamen Sahli Bidistrabangnas Sahli Kasau Anggota 15. Budhi Ahmadi Kolonel Pnb/518844 Pamen Sahli Kasau Bidantarkemen Anggota 16. Sigit Gatot, M.Moas. Letkol Pnb/525101 Padya Evlap Spaban I Renops Sopsau Anggota 17. Dedy Ghazy Elsyaf Kolonel Pnb/514575 Paban II/Jiandik Ditjian Kodiklatau Anggota 18. Asep Rahmat Kolonel Sus/518856 Paban III/Intelud Spamau Anggota 19. Bayu G.H. Kusuma Kolonel Pnb/514506 Asren Kohanudnas Anggota 20. Wahju Tjahjadi, S.S. Kolonel Adm/520800 Wakasetumau Anggota 21. Yostariza, S.E. Kolonel Pnb/517488 Asops Kaskohanudnas Anggota 22. Firmansjah Kolonel Sus/518794 Asintel Kaskoopsau I Anggota 23. Rolland D.G. Waha Kolonel Pas/513171 Pamen Korpaskhas Anggota 24. Arifaini Nur Dwiyanto Kolonel Pnb/517489 Paban I/Ren Spotdirga Anggota 25. Tri Bowo S.C., S.Sos., M.M. Kolonel Pas/517472 Paban IV/Permildas Ditdok Kodiklatau Anggota 26. Roni Armanto, S.E., M.M. Letkol Pnb/523407 Kasubdisops Disopslat Anggota
- 77 - 1 2 3 4 5 SUB POKJA BID TEKNOLOGI 27. I Nyoman Trisantoso Marsma TNI Wadan Kodiklatau Ketua Bidang 28. Fajar Sumaridjaji, M.Sc. Marsma TNI Dir. F Bais TNI Wakil Ketua 29. Asmawie Prawiro Kolonel Tek/510436 Paban I/Ren Ditum Kodiklatau Anggota 30. Imam Ghozali, S.E. Kolonel Tek/512495 Pamen Sahli Airframe Koharmatau Anggota 31. I Nyoman Sudarsana Kolonel Tek/513117 Pamen Koharmatau Anggota 32. Sujatmiko, G.S., M.Sc. Kolonel Tek/510420 Pamen Sahli Bidang Asro Koharmatau Anggota 33. P.J. Bambang Purwanto Kolonel Lek/512505 Pamen Diskomlekau Anggota 34. Dwi Atep Isnugroho Kolonel Tek/512617 Pamen Sahli Bidhansus Koharmatau Anggota 35. Sumantri Hidayat Kolonel Pnb/521884 Kalambangja Kodiklatau Anggota 36. Ramot P. Sinaga, S.E. Kolonel Pnb/517433 Paban I Ditdiklat Kodiklatau Anggota 37. Agus Setiawan, S.T Kolonel Pnb/518864 Paban II/Sismet Ditdok Kodiklatau Anggota 38. Tiopan Setiawan, S.T. Kolonel Pnb/521824 Patun Kelompok Seskoau Anggota 39. Darmawan H.W., M.Eng., S.C. Kolonel Nav/521835 Patun Kelompok Seskoau Anggota 40. Edy Supriyanto Kolonel Lek/513155 Pamen Diskomlekau Anggota
- 78 - 1 2 3 4 5 41. Dedie Rosewan Semet Kolonel Pnb/509837 Paban II/Spotdirga Anggota 42. Ferdinand Roring Kolonel Pnb/514588 Paban II/Ditdiklat Kodiklatau Anggota 43. Dr. Ir. Sofian Aritonang, M.Si. Kolonel Sus/519725 Sek Prodi Teknologi Daya Gerak Unhan Anggota SUB POKJA BIDANG ORGAS 45. Irwan Is. Dunggio, S.Sos. Marsma TNI Dirdok Kodiklatau Ketua Bidang 46. Nailul Humam Marsma TNI Dirjian Kodiklatau Wk Ketua 47. Harry Sofyan, S.IP., M.M. Kolonel Adm/ 518384 Pabab II/Binteman Spersau Anggota 48. Edy Wuryanto Kolonel Adm/ 513166 Paban III/Binkar Spersau Anggota 49. Djoko Tjahjono, S.E., M.M. Kolonel Pnb/514576 Paban II/Jemen Srenaau Anggota 50. Ir. Bob Henry Panggabean Kolonel Pnb/515539 Paban III/Litbangasro Srenaau Anggota 51 I Putu Gede Suartika Kolonel Pnb/516338 Asren Koopsau I Anggota 52. Nelson Michiil Noak Kolonel Adm/513164 Paban III/Binorg Ditdok Kodiklatau Anggota 53. Loekman, S.E., M.M. Kolonel Lek/507829 Paban IV/Komlek Slogau Anggota 54. Ari Sutopo Kolonel Nav/523343 Sahli Hanudgab Kohanudnas Anggota 55. 56. A. Gogot Benny Bayu Nirwan Kolonel Pnb/523422 Kolonel Kal/521785 Kasubdissurta Dissurpotrudau Dirbakpal Babek TNI Anggota Anggota
- 79 - 1 2 3 4 5 PENDUKUNG 57. Akhmad Hudi, S.IP. Letkol Adm/520777 Dandenma Kodiklatau Koordinator 58. Yudha Deliyanto Mayor Tek/527619 Staf Lambangja Kodiklatau Sekretaris 59. Dra. Chistiana Letkol Adm/518327 Pabandyaevalorg Ditdok Kodiklatau Pembantu Umum 60. Tejo Pramono, S.Pd. Letkol Kes/522760 Pabandyaevaldok Ditdok Kodiklatau Pembantu Umum 61. Samidi, S.Pd. Letkol Kes/519786 Pabandyarendok Ditdok Kodiklatau Pembantu Umum 62. Bagus Hariadi Letkol Pnb/525029 Kadisops Sekkau Sie Kelengkapan 63. Iryanto Mayor Kal/507484 Kadisops Denma Kodiklatau Anggota 64. Dedi Permana Letkol Lek/528284 Kadisbin Sekkau Sie Konsumsi 65. Richard Mayor Adm/524289 Kadispers Denma Kodiklatau Anggota 66. Endah Purwaningrum Kapten Sus/511191 Kasubsiap Infolahta Kodiklatau Sie Penerima Tamu 67. Dini Kustono Mayor Lek/532335 Kasenkom Kodiklatau Sie Sound System 68. Suryo Leksono Wibowo, M.M. Mayor Kal/531221 Kadislog Denma Kodiklatau Sie Akomodasi 69. 70. Angga Hadi Saputra Rustam Oddang, S.Kom. Kapten Adm/537867 Lettu Sus/541681 Kasilakminu Set Kodiklatau Kasubsikomp Infolahta Kodiklatau Sie Undangan Sie Adovie
- 80 - 1 2 3 4 5 71. Rifaid, S.Sos. Letkol Sus/522910 Kapen Kodiklatau Sie Dokumentasi 72. JB Advani T.H. Lettu Pom/518381 Dansatprov Denma Kodiklatau Sie Keamanan 73. Misri Yuli Anlina Lettu Adm/517412 Kasiminpers Denma Kodiklatau Sie Pembawa Acara 74. Herlambang Dewandaru Sertu/542017 Ba Operator Ditdok Kodiklatau Anggota 75. Vianani P. Serda/546047 Ba Opskomp Infolahta Kodiklatau Anggota PEJABAT PARAF WAKASAU IRJENAU ASRENA KASAU DANKODIKLATAU KADISKUMAU DIRDOK KODIKLATAU KASETUMAU KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, YUYU SUTISNA, S.E., M.M. MARSEKAL TNI