Doktrin Logistik TNI

DOKTRIN LOGISTIK TENTARA NASIONAL INDONESIA DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI NOMOR KEP/841/X/2020 TANGGAL 22 OKTOBER 2020 TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR _____________________________ NO : 101.05-010529 DT : 0.05

DAFTAR ISI Halaman Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/841/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Doktrin Logistik Tentara Nasional Indonesia. ………………………………………………………………………………… LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1. Umum ………………………………………………………………....... 3 2. Maksud dan Tujuan…………………………………………………… 3 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut………………………………......... 4 4. Dasar …….……………………………………………………………… 4 5. Pengertian ……………………………………………………………… 5 6. Kedudukan…………………………………………………………...... 5 BAB II KETENTUAN-KETENTUAN 7. Umum................................................................................... 5 8. Asas .............……………………………………………………….... 5 9. Metode ………………………………………………….................... 6 10. Peran …………………………………………………………………… 6 11. Pokok-pokok Organisasi dan Fungsi .................................. 7 BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI DAN OPERASIONAL 12. Umum................................................................................... 9 13. Kebijakan ........................................................................... 9 14. Strategi .............................................................................. 9 15. Operasional ....................................................................... 9 BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN TATARAN KEWENANGAN 16. Umum................................................................................... 11 17. Tugas dan Tanggung Jawab …………………………….………….. 12 18. Tataran Kewenangan ............................................................ 13 BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 19. Umum .…….......................................................................... 14 20. Pengawasan ……………………………………………………………. 14 21. Pengendalian ………………………………………………………….. 15 i 1

BAB VI PENUTUP 22. Petunjuk Turunan ............................................................... 15 23. Keberhasilan …………………………………………………………… 16 24. Penyempurnaan ………………………………………………………. 16 LAMPIRAN A PENGERTIAN ..............…………………………………………….. LAMPIRAN B SKEMA KEDUDUKAN ..................………………………........... LAMPIRAN C DAFTAR NAMA PERSONEL POKJA PENYUSUNAN DOKTRIN LOGISTIK ......................................................................... ii 17 21 22

TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Nomor Kep/841/X/2020 tentang DOKTRIN LOGISTIK TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa doktrin yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi umum di bidang logistik sesuai peran, fungsi dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara; b. bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/90/XII/ 2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Logistik Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan doktrin dan organisasi serta perkembangan hukum sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Doktrin Logistik Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 2. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555.a/VI/2018 tanggal 1 Juli 2019 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma;

2 4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/551/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/552/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; Memperhatikan : 1. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/353/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan personel di lingkungan TNI sebagai anggota Pokja penyusunan Doktrin Logistik Tentara Nasional Indonesia; 2. Hasil Perumusan Kelompok Kerja Penyusunan Doktrin Logistik Tentara Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1. Keputusan Panglima TNI tentang Doktrin Logistik Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan menggunakan Kode DT: 0.05 dan berklasifikasi Biasa. 2. Asisten Logistik Panglima TNI sebagai Pembina Materi Doktrin Logistik Tentara Nasional Indonesia. 3. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Buku Petunjuk Induk tentang Logistik TNI yang disahkan dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/90/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020 Distribusi: A dan B Tentara Nasional Indonesia a.n. PANGLIMA TNI DANKODIKLAT, tertanda Dr. SUDIRMAN, S.H., M.H., M.M. MAYOR JENDERAL TNI Autentikasi KEPALA SETUM TNI, RUSMILI, S.I.P., M.Si. BRIGADIR JENDERAL TNI

0p DOKTRIN LOGISTIK TENTARA NASIONAL INDONESIA BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. a. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara di bidang pertahanan yang memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut harus berpedoman pada Doktrin Tri Dharma Eka Karma (Tridek) yang di dalamnya memuat fungsi operasi militer, fungsi umum dan fungsi khusus. Salah satu doktrin fungsi umum yaitu Doktrin Logistik TNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan dan dukungan dalam fungsi logistik TNI. b. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/90/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Logistik Tentara Nasional Indonesia (Bujukinlog TNI) sebagai pedoman penyelenggaraan fungsi logistik dalam pembinaan dan dukungan logistik TNI, digunakan dan dioperasionalkan di lingkungan TNI sudah tidak sesuai dengan perkembangan doktrin, organisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan merevisi Bujukinlog TNI menjadi Doktrin Logistik Tentara Nasional Indonesia yang diharapkan dalam penyelenggaraan fungsi logistik di lingkungan TNI dapat tertata dengan baik dan memiliki keseragaman dan keselarasan dalam menentukan pola pikir, pola sikap dan pola tindak. c. Agar pelaksanaan pembinaan dan dukungan logistik dapat terselenggara secara optimal, maka diperlukan Doktrin Logistik TNI yang menjamin keberhasilan pelaksanaan fungsi logistik dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Doktrin ini disusun dengan maksud untuk memberikan penjelasan fungsi logistik tentang pembinaan dan dukungan logistik dalam penyelenggaraan logistik di lingkungan TNI. b. Tujuan. Tujuan disusunnya doktrin ini sebagai pedoman dalam pembinaan dan dukungan logistik TNI sehingga terwujud kesamaan persepsi, keseragaman sikap, keselarasan dalam peran fungsi logistik pada penggunaan dan pembinaan kekuatan TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Lampiran Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/841/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ________________________________

4 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Doktrin logistik TNI ini membahas tentang pembinaan dan dukungan sebagai fungsi logistik TNI, dengan tata urut sebagai berikut: a. Pendahuluan. b. Ketentuan-ketentuan. c. Kebijakan, Strategi dan Operasional. d. Tugas, Tanggung Jawab dan Tataran Kewenangan. e. Pengawasan dan Pengendalian. f. Penutup. 4. Dasar. a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; e. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/866/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Tulisan Dinas Tentara Nasional Indonesia; f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/867/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Tulisan Dinas; g. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; h. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; i. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma sebagaimana telah diubah dengan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555.a/VI/2018 tanggal 1 Juli 2019 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma; j. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

5 k. Peraturan Panglima TNI Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; l. Peraturan Panglima TNI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Staf Logistik Tentara Nasional Indonesia; m. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/551/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan n. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/552/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. 5. Pengertian. Untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap suatu isi Doktrin Logistik TNI diperlukan adanya pengertian terhadap istilah yang digunakan di dalamnya. Daftar Pengertian tercantum pada lampiran A. 6. Kedudukan. Doktrin Logistik TNI berkedudukan di bawah Doktrin TNI Tridek yang berada pada strata operasional dan bersifat fungsional di bidang logistik serta menjadi acuan bagi penyusunan petunjuk di bawahnya. Skema kedudukan tercantum pada lampiran B. BAB II KETENTUAN-KETENTUAN 7. Umum. Pembinaan dan dukungan logistik merupakan fungsi logistik TNI guna menyiapkan dan memberikan pemenuhan logistik secara efektif dan efisien serta memiliki kemampuan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI sehingga diperlukan ketentuan-ketentuan yang meliputi asas, metode, peran, pokok-pokok organisasi dan fungsi. 8. Asas. Pembinaan dan dukungan logistik dalam fungsi logistik TNI, perlu memperhatikan asas sebagai berikut: a. Adaptif. Asas adaptif harus dapat segera menyesuaikan terhadap perubahan kondisi baik perubahan lingkungan, perubahan kebijakan dan perubahan tugas. b. Akuntabel. Pembinaan dan dukungan logistik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. c. Efektif dan Efisien. Pembinaan dan dukungan logistik harus dapat dilakukan dengan benar, tepat dan mencapai sasaran. d. Ekonomis. Bersifat hati-hati, tidak boros dan hemat dalam penggunaan sumber logistik sehingga dapat mewujudkan fungsi logistik yang optimal. e. Keterpaduan. Proses logistik erat hubungannya dengan kemampuan strategi dan taktik, sehingga kemampuan logistik perlu dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan strategi/taktik, agar dapat menunjang peningkatan kemampuan tempur yang tinggi.

6 f. Obyektif. Proses fungsi logistik harus realistis antara kebutuhan dan dukungan yang diberikan. g. Keamanan. Dalam pelaksanaan kegiatan logistik mutlak dilaksanakan pengamanan baik personel dan materiel. h. Prioritas. Pembinaan dan dukungan logistik dilaksanakan dengan berdasarkan skala prioritas. i. Responsif. Dalam proses fungsi logistik harus peka dan cepat tanggap terhadap tuntutan kebutuhan. j. Sinergi. Kebijakan, prosedur dan sistem dukungan antar-Angkatan dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi, agar hasil yang dicapai sesuai dengan tuntutan kebutuhan. 9. Metode. Fungsi logistik terdapat 2 (dua) metode yaitu: a. Metode dalam Pembinaan Logistik. 1) Dipusatkan. Pembinaan sistem penyelenggaraan fungsi-fungsi dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas, diatur terpusat sesuai dengan strata pembinaan TNI. 2) Organik. Pembinaan sistem penyelenggaraan fungsi-fungsi dengan pendekatan efisiensi dan efektivitas, diatur oleh strata pembinaan organik Angkatan. b. Metode dalam Dukungan Logistik. 1) Dipusatkan. Dukungan logistik jenis bekal tertentu yang dipusatkan dilaksanakan atas dasar kebijakan yang bersifat umum maupun teknis dalam rangka pencapaian efektivitas dan efisiensi kepentingan TNI. 2) Organik. Dukungan logistik organik dilaksanakan berdasarkan pembinaan fungsi-fungsi, ditinjau dari efisiensi dan efektivitas untuk kepentingan TNI yang terdiri atas: a) kebijakan yang bersifat teknis matra; b) kegiatan-kegiatan yang mendukung pembinaan kekuatan; dan c) kegiatan-kegiatan yang mendukung kebijakan komando atas. 3) Bina tunggal. Dukungan logistik bina tunggal dilaksanakan oleh unit organisasi tertentu. 4) Dukungan silang. Dukungan logistik yang dilaksanakan antarAngkatan sesuai dengan kebijakan Panglima TNI dalam rangka penyelenggaraan logistik terpadu. 10. Peran. Peran logistik TNI dalam penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan adalah melaksanakan pembinaan dan dukungan materiel, fasilitas dan jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI.

7 a. Peran Logistik TNI dalam Penggunaan Kekuatan. Menyelenggarakan pembinaan dan dukungan logistik kepada satuan-satuan yang melaksanakan tugas operasi. Dukungan yang diberikan berupa materiel, fasilitas dan jasa sesuai kebutuhan dan kebijakan Panglima TNI, disiapkan sebelum, selama dan sesudah operasi dalam rangka meningkatkan kesiapan satuan baik di dalam negeri maupun luar negeri. b. Peran Logistik TNI dalam Pembinaan Kekuatan. Menyelenggarakan pembinaan dan dukungan logistik guna mewujudkan keberadaan materiel, fasilitas dan jasa agar selalu dalam kondisi layak pakai baik kuantitas maupun kualitas dalam rangka meningkatkan kemampuan, profesionalisme prajurit serta terpeliharanya moril dan kesejahteraan prajurit dan keluarganya dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. 11. Pokok-pokok Organisasi dan Fungsi. a. Pokok-pokok Organisasi. Organisasi logistik TNI dalam penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang logistik diatur sebagai berikut. 1) Tingkat Mabes TNI. a) Staf Logistik TNI (Slog TNI) adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistik dalam rangka penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan TNI untuk mendukung tugas pokok TNI. b) Slog TNI dipimpin oleh Asisten Logistik Panglima TNI (Aslog Panglima TNI) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. c) Aslog Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aslog Panglima TNI (Waaslog Panglima TNI) dan Perwira pembantu Utama (Paban) yaitu Paban I/Perencanaan (Ren), Paban II/Bekal Umum (Bekum), Paban III/Alat Peralatan (Alpal), Paban IV/Fasilitas dan Konstruksi (Faskon), Paban V/Kesehatan (Kes), Paban VI/Angkutan (Ang), Paban VII/Barang Milik Negara (BMN) dan Paban VIII/Sistem Pengembangan (Sisbang). 2) Tingkat Mabes Angkatan. a) Slog Angkatan adalah unsur pembantu pimpinan yang bertugas membantu Kas Angkatan menyelenggarakan fungsi staf umum di bidang logistik dalam rangka pembinaan kekuatan Angkatan. b) Slog Angkatan dipimpin oleh Asisten Logistik (Aslog) Kas Angkatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kas Angkatan, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kas Angkatan. c) Aslog Angkatan dibantu oleh Wakil Aslog Kas Angkatan dan Perwira Pembantu Utama (Paban).

8 b. Fungsi. Fungsi logistik meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Fungsi pembinaan logistik. a) Fungsi organik, terdiri atas: (1) Fungsi utama: (a) perencanaan dan penentuan kebutuhan; (b) penelitian pengembangan dan evaluasi; (c) pengadaan; (d) distribusi; (e) pemeliharaan; (f) penghapusan; dan (g) penatausahaan BMN. (2) Fungsi pendukung: (a) pengendalian inventori; (b) standardisasi; (c) katalogisasi; (d) sistem informasi pembinaan logistik; (e) administrasi perbendaharaan materiel; dan (f) pemanfaatan. b) Fungsi terkait, terdiri atas: (1) logistik wilayah; (2) industri pertahanan; dan (3) mobilisasi/demobilisasi. 2) Fungsi dukungan logistik, meliputi: a) pembekalan; b) pemeliharaan; c) fasilitas dan konstruksi; d) kesehatan; dan e) angkutan.

9 BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI DAN OPERASIONAL 12. Umum. Dinamika perkembangan geopolitik dan geostrategi global serta teknologi yang sangat pesat memiliki konsekuensi terhadap fungsi logistik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis dan teknologi yang diawakinya. Kegiatan fungsi logistik TNI dilaksanakan dalam rangka memelihara, meningkatkan dan mewujudkan kemampuan seluruh materiel, fasilitas dan jasa untuk mendukung ketahanan operasi yang optimal. Untuk dapat tercapainya peningkatan peran penggunaan dan pembinaan kekuatan TNI, maka perlu adanya kebijakan, strategi, dan langkah operasional pada doktrin logistik. 13. Kebijakan. Kebijakan fungsi logistik TNI diarahkan untuk mewujudkan kesiapan dan ketersediaan materiel, fasilitas dan jasa yang optimal melalui sinergitas dan interoperabilitas organisasi TNI dalam penyelenggaraan fungsifungsi logistik yang efektif dan efisien untuk mendukung tugas pokok TNI. 14. Strategi. Strategi yang dilaksanakan dalam pembinaan dan dukungan logistik sebagai berikut: a. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang mengawaki organisasi logistik TNI secara profesional. b. Menyiapkan software/peranti lunak dan hardware/peranti keras berupa peraturan, petunjuk dan sistem logistik di lingkungan TNI sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis. c. Memenuhi kebutuhan materiel, fasilitas dan jasa yang tepat jenis, tepat guna, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu dalam mendukung tugas pokok TNI. d. Menyinergikan satuan kerja organisasi TNI dalam mengelola penggunaan sumber daya nasional secara terpadu agar dapat ditransformasikan menjadi logistik pasukan guna mendukung kepentingan operasi. e. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder/institusi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mengoptimalkan penyelenggaraan logistik TNI untuk mendukung tugas pokok TNI. 15. Operasional. Pelaksanaan fungsi logistik TNI sebagai salah satu fungsi umum yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan dukungan logistik dalam penggunaan dan pembinaan kekuatan TNI guna mendukung kegiatan operasi gabungan dalam rangka OMP dan OMSP mendukung tugas pokok TNI. a. Pembinaan Logistik. 1) Perencanaan dan penentuan kebutuhan logistik dilaksanakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh kebijakan pimpinan.

10 2) Penelitian pengembangan dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan satuan terkait dari proses perencanaan sampai dengan penghapusan. 3) Pengadaan barang dan jasa mengacu kepada kebutuhan pengguna (User Oriented), Opsreq (Operational Requirement) dan spesifikasi teknis yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara transparan, akuntabel dan tertib administrasi. 4) Distribusi diselenggarakan dalam bentuk penerimaan, penyimpanan dan penyaluran materiel, fasilitas dan jasa kepada satuan pengguna secara cepat, tepat dan aman guna mendukung kegiatan operasi dan latihan yang dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri. 5) Pemeliharaan ditujukan untuk mengoptimalkan kesiapan teknis termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebutuhan Alat Utama, Alat Peralatan dan fasilitas selama usia pakai guna mendukung satuan tugas. 6) Penghapusan dilaksanakan untuk menghapus materiel TNI dari daftar BMN berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian sesuai dengan peraturan yang berlaku; 7) Penatausahaan BMN diselenggarakan untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN sesuai peraturan yang berlaku. 8) Pengendalian inventori dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan data/informasi untuk perencanaan kebutuhan, program dan anggaran materiel, pengarahan pengadaan, pengarahan distribusi, pemeliharaan dan penghapusan materiel guna menjamin kemampuan dukungan secara optimal. 9) Standardisasi materiel dilakukan melalui proses penelitian dan pengembangan untuk membakukan dan menyeragamkan jenis dan tipe materiel yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan terbaik ditinjau dari sudut pemakaian dan pemeliharaan. 10) Katalogisasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi materiel dan fasilitas melalui kegiatan penentuan nama baku materiel, klasifikasi materiel, identifikasi materiel dan penetapan National Serial Number (NSN) sebagai identitas materiel sehingga dapat dicapai kesatuan pengertian dan keseragaman bahasan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembinaan logistik. 11) Sistem informasi pembinaan logistik dilaksanakan melalui tahap pengumpulan data, tahap pengelolahan data dan tahap penyajian data guna terselenggaranya sistem informasi materiel dalam rangka penyiapan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan bidang penggunaan materiel. 12) Administrasi perbendaharaan materiel dilaksanakan oleh semua unsur dalam struktur organisasi TNI di bidang logistik yang meliputi kegiatan pengurusan umum dan pengurusan perbendaharaan untuk menjamin tercapainya ketertiban dan kelancaran administrasi materiel.

11 13) Pemanfaatan logistik TNI dilaksanakan melalui kegiatan sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna terhadap BMN yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dengan tetap berpedoman pada prosedur dan peraturan yang berlaku. 14) Logistik wilayah diselenggarakan dengan cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan, sarana dan prasarana serta cadangan materiel strategis yang ada di wilayah sehingga dapat digunakan untuk mendukung sistem pertahanan semesta (perang berlarut). 15) Industri pertahanan perlu dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan TNI untuk mengurangi ketergantungan dari luar negeri guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional. 16) Mobilisasi/demobilisasi diselenggarakan secara tepat, terpadu, terarah dan bertahap melalui pengelolaan sumber daya nasional sebagai potensi kekuatan pertahanan logistik guna mendukung tugas pokok TNI. b. Dukungan Logistik. 1) Pembekalan diselenggarakan melalui kegiatan penentuan kebutuhan, pengadaan, penimbunan/penyimpanan, pemeliharaan dalam penyimpanan dan distribusi semua bekal yang dibutuhkan oleh satuan operasi. 2) Pemeliharaan dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi materiel dan fasilitas agar tetap dalam keadaan siap pakai atau untuk mengembalikan ke dalam keadaan siap pakai dengan penyediaan dukungan berupa suku cadang dan jasa perbaikan selama penggunaan kekuatan dalam operasi baik di dalam maupun di luar negeri. 3) Fasilitas dan konstruksi diselenggarakan untuk penyediaan fasilitas dan instalasi serta pelayanan jasa konstruksi yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap jalannya operasi yang sedang dilaksanakan. 4) Kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan kemampuan dukungan logistik kesehatan, pelayanan kesehatan serta penunjangnya bagi personel dan operasi. 5) Angkutan diselenggarakan untuk penyiapan kebutuhan, pengerahan dan penggunaan materiel, fasilitas serta jasa angkutan baik organik maupan nonorganik TNI.

12 BAB IV TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN TATARAN KEWENANGAN 16. Umum. Dalam pelaksanaan fungsi logistik TNI melibatkan banyak organisasi di lingkungan TNI, untuk itu perlu adanya penjabaran tugas dan tanggung jawab serta kewenangan para pemangku kebijakan di bidang logistik. Penjabaran tugas dan tanggung jawab serta kewenangan tersebut akan memberikan arah yang jelas dan menghindari adanya kerancuan dalam pelaksanaan pembinaan dan dukungan logistik. 17. Tugas dan Tanggung Jawab. a. Slog TNI. 1) Aslog Panglima TNI. a) memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya; b) menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Slog TNI, guna menjamin terselenggaranya tugas utama Slog TNI; c) mengoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan terhadap penyelenggaraan fungsi logistik TNI, baik di lingkungan Slog TNI maupun badan organisasi terkait lainnya sesuai dengan kedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawabnya; dan d) Aslog Panglima TNI dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. 2) Staf Logistik. a) perumusan dan pengembangan rencana logistik guna menunjang strategi TNI dalam rangka pertahanan negara; b) perumusan kebijakan, perencanaan program dan pedoman penyelenggaraan pembina logistik di lingkungan TNI yang meliputi bekal materiel, fasilitas dan jasa; c) perumusan kebijakan dan penyelenggaraan dukungan logistik TNI dalam rangka operasi dan latihan TNI; d) penyelenggaraan administrasi dan pengendalian sebagai bagian dari pelaksanaan pengadaan Kementerian Pertahanan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan logistik TNI; e) penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan fasilitas konstruksi serta barang-barang tidak bergerak milik TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f) perumusan kebijakan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan logistik TNI yang dibinatunggalkan;

13 g) perumusan dan penyiapan rencana pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi materiel, fasilitas dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h) menyiapkan dan melaksanakan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan TNI; i) menyelenggarakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Unit Organisasi Mabes TNI; j) merencanakan penyusunan pengembangan sistem peranti lunak logistik, meningkatkan kerja sama militer di bidang logistik dengan negara sahabat secara selektif dan berkesinambungan serta menyiapkan sistem informasi logistik TNI; dan k) Staf Logistik dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Aslog Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Waaslog Panglima TNI. b. Slog Angkatan. 1) Staf Logistik Angkatan dipimpin oleh Aslog Angkatan, merupakan unsur pembantu pimpinan di tingkat Angkatan yang bertugas membantu Kas Angkatan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Fungsi Logistik dalam rangka pembinaan kekuatan maupun penggunaan kekuatan di masing-masing Angkatan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. 2) Aslog Angkatan dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Kas Angkatan, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Kas Angkatan. 3) Ketentuan tentang tugas dan tanggung jawab Staf Logistik Angkatan diatur lebih lanjut dalam Doktrin Logistik masing-masing Angkatan. 18. Tataran Kewenangan. a. Panglima TNI. Panglima TNI sebagai penentu kebijakan dan keputusan fungsi logistik TNI serta berwenang dalam penentuan sasaran logistik dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan serta pencapaian pembinaan dan dukungan logistik di lingkungan TNI dan Unit Organisasi Mabes TNI. b. Wakil Panglima TNI. Wakil Panglima TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interopability/Tri Matra terpadu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. c. Kasum TNI. Kasum TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan Markas Besar TNI yang bertugas membantu Panglima TNI mengoordinasikan tugas Balakpus TNI dan unsur pelayanan Markas Besar TNI.

14 d. Irjen TNI. Irjen TNI sebagai pembantu Panglima TNI yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan intern program dan anggaran fungsi logistik TNI. e. Asops Panglima TNI. Asops Panglima TNI sebagai pembantu Panglima TNI berwenang menyelenggarakan fungsi staf di bidang operasi meliputi penyusunan kebutuhan logistik operasi dan latihan dalam rangka penggunaan kekuatan dan perumusan operational requirement Alutsista TNI. f. Aslog Panglima TNI. 1) Aslog Panglima TNI sebagai pembantu Panglima TNI berwenang menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistik dalam rangka penggunaan dan pembinaan kekuatan TNI guna mendukung tugas pokok TNI; dan 2) Aslog Panglima TNI merumuskan kebijakan yang dilaksanakan dan/atau dijabarkan oleh badan pelaksana di bawah kewasgiatan Slog TNI yaitu: a) Puskes TNI, khusus terkait penyelenggaraan dukungan kesehatan bidang logistik; b) Pusada TNI, khusus terkait penyelenggaraan bidang pengadaan barang/jasa di UO Mabes TNI; c) Babek TNI, khusus terkait penyelenggaraan pembekalan materiel TNI; dan d) Denma Mabes TNI, khusus terkait penyelenggaraan bidang logistik di lingkungan Mabes TNI. g. Aslog Kas Angkatan. Tataran kewenangan Aslog Angkatan sebagai unsur pembantu pimpinan di tingkat Angkatan diatur lebih lanjut dalam Doktrin Logistik Angkatan masing-masing berdasarkan penjabaran kebijakan TNI. BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 19. Umum. Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap pembinaan dan dukungan logistik yang merupakan fungsi logistik TNI dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan tingkat kewenangan organisasi yang ada di lingkungan TNI, sehingga terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan, serta didapatkan keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaannya. 20. Pengawasan. Pengawasan dilaksanakan dalam penyelenggaraan fungsi logistik TNI agar sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku baik dalam kegiatan penggunaan maupun pembinaan TNI yang dilaksanakan sesuai dengan tataran kewenangan masing-masing pejabat sebagai berikut: a. Panglima TNI, Inspektorat Jenderal TNI dan Aslog Panglima TNI mengawasi fungsi logistik TNI.

15 b. Kas Angkatan, Inspektorat Jenderal Angkatan dan Aslog Angkatan mengawasi fungsi logistik Angkatan. c. Pang/Dan Kotama Angkatan, Inspektur Kotama Angkatan dan Aslog Kotama mengawasi fungsi logistik di Kotama Angkatan. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan alat kendali berupa: pengecekan dokumen, rapat kerja, rapat koordinasi, kalender program dan kegiatan, penyampaian kuisioner dan wawancara, teleconference, kunjungan kerja dan alat kendali lainnya sesuai dengan tingkatan mulai Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Kotama yang dilakukan pada awal, saat berlangsung dan akhir pelaksanaan program dan anggaran pada setiap tahun anggaran. 21. Pengendalian. Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan pembinaan dan dukungan logistik TNI sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran dapat tercapai baik dalam kegiatan penggunaan kekuatan maupun pembinaan kekuatan TNI. Pengendalian dilaksanakan sesuai dengan tataran kewenangan masing-masing pemangku kebijakan di lingkungan TNI. a. Panglima TNI, Inspektorat Jenderal TNI dan Aslog Panglima TNI melaksanakan pengendalian fungsi logistik TNI. b. Kas Angkatan, Inspektorat Jenderal Angkatan dan Aslog Angkatan melaksanakan pengendalian fungsi logistik Angkatan. c. Pang/Dan Kotama Angkatan, Inspektur Kotama Angkatan dan Aslog Kotama melaksanakan pengendalian fungsi logistik di Kotama Angkatan. Pengendalian dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap program anggaran yang sedang berlangsung dan piranti lunak yang terkait dengan fungsi logistik dalam bentuk supervisi dan asistensi yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun. BAB VI PENUTUP 22. Petunjuk Turunan. Doktrin Logistik TNI merupakan doktrin fungsi turunan dari Doktrin Tridek, yang menjabarkan fungsi logistik TNI. a. Petunjuk Penyelenggaraan dari Doktrin Logistik Tentara Nasional Indonesia meliputi: 1) Petunjuk Penyelenggaraan Pengelolahan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 2) Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Bekal di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 3) Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Bekal Materiel Alat Peralatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 4) Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Senjata dan Amunisi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

16 5) Petunjuk Penyelenggaraan Fasilitas dan Konstruksi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 6) Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Logistik Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 7) Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Logistik Angkutan Dalam Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia; dan 8) Petunjuk Penyelenggaraan Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. b. Petunjuk Turunan yang Mengatur Balakpus Sesuai Kewasgiatan Slog TNI meliputi: 1) Puskes TNI membuat petunjuk penyelenggaraan bidang kesehatan sesuai fungsi dan kegiatan berkaitan dengan logistik; 2) Pusada TNI membuat petunjuk penyelenggaraan bidang pengadaan sesuai fungsi dan kegiatan berkaitan dengan logistik; dan 3) Babek TNI membuat petunjuk penyelenggaraan bidang perbekalan dan pergudangan sesuai fungsi dan kegiatan berkaitan dengan logistik. 23. Keberhasilan. Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Doktrin ini oleh Pembina dan Pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaan penyusunan dan penerbitan petunjuk turunannya serta pelaksanaan di lapangan. 24. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Doktrin Logistik Tentara Nasional Indonesia ini agar disarankan kepada Panglima TNI u.p. Dankodiklat TNI dengan tembusan kepada Aslog Panglima TNI dengan menggunakan mekanisme umpan balik. a.n. PANGLIMA TNI A.N. ASLOG, tertanda KUKUH SUDIBYANTO MARSEKAL MUDA TNI Autentikasi KEPALA SETUM TNI, RUSMILI, S.I.P., M.Si. BRIGADIR JENDERAL TNI

PENGERTIAN 1. Administrasi Perbendaharaan Materiel. Administrasi perbendaharaan materiel adalah dilaksanakan di semua unsur dalam jajaran struktur organisasi TNI, meliputi kegiatan-kegiatan yang menjamin tercapainya ketertiban dan kelancaran administrasi pengurusan umum serta pengurusan perbendaharaan atas materiel dan fasilitas sebagai kekayaan negara. 2. Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Alutsista adalah alat peralatan utama beserta perlengkapan dan pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. 3. Bangun Guna Serah. Bangun guna serah adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutkan diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 4. Bangun Serah Guna. Bangun serah guna adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 5. Bekal. Bekal adalah setiap jenis materiel yang diperlukan untuk kegiatan operasi, latihan dan pemeliharaan guna melengkapi dan mendukung satuansatuan TNI di mana materiel tersebut dapat rusak, aus, hilang atau habis di dalam pemakaian dan harus disiapkan penggantinya. 6. Bina Tunggal. Bina tunggal adalah meliputi wewenang yang diberikan kepada salah satu Angkatan, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan alat atau materiel yang digunakan oleh Angkatan. 7. Barang Milik Negara (BMN). Barang Milik Negara yang disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 8. Demobilisasi. Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi. 9. Dipusatkan. Dipusatkan adalah penyelengaraan pembinaan atas fungsi dan atau komoditi logistik tertentu yang dilaksanakan oleh Mabes TNI berdasarkan kebijakan Pimpinan TNI, yang selanjutnya didistribusikan kepada Mabes Angkatan dan seluruh jajarannya. Lampiran A Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/841/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 _____________________________________ TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ________________________________

18 10. Doktrin. Doktrin adalah sesuatu yang diajarkan/pengajaran atau bahkan diperjelas secara khusus sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya dan dianggap sebagai suatu pegangan/pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas/pencapaian tujuan. 11. Doktrin TNI. Doktrin TNI adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya. 12. Dukungan Logistik TNI. Dukungan Logistik TNI adalah tatanan kegiatan yang meliputi penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengorganisasian penggiatan/pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan fungsi dalam lingkup logistik TNI yang bertujuan untuk mendayagunakan/mengerahkan materiel, fasilitas dan jasa yang tersedia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan logistik komponen TNI dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penggunaan kekuatan. 13. Dukungan Silang. Dukungan silang adalah dukungan logistik yang dilaksanakan antar-Angkatan dalam rangka penyelenggaraan logistik terpadu, berdasarkan kebijakan Mabes TNI, sebagai salah satu kelanjutan dari proses pembinaan logistik organik. 14. Industri Pertahanan. Industri pertahanan adalah Industri nasional yang produknya baik secara sendiri maupun kelompok, termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan, atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara. 15. Katalogisasi. Katalogisasi adalah merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan identifikasi materiel dan fasilitas, sehingga dapat dicapai kesatuan pengertian dan keseragaman bahasan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam daur pembinaan guna efisiensi pembinaan logistik khususnya dalam penyelenggaraan fungsi penetuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan pengendalian inventori. 16. Logistik Bina Tunggal. Logistik bina tunggal adalah merupakan penyelenggaraan pembinaan dan dukungan logistik yang terpadu dan terarah atas suatu jenis komoditi dan/atau jasa tertentu, dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi bagi kepentingan unit organisasi lainnya berdasarkan pelimpahan wewenang dari Panglima atas pertimbangan konsep pemakai terbanyak, penguasaan teknis maupun pertimbangan-pertimbangan bagian tertentu lainnya, demi tercapainya efektivitas dan efisiensi. 17. Logistik TNI. Logistik TNI adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan serta pemenuhan kebutuhan materiel, fasilitas dan jasa secara tepat agar fungsi pelaksanaan dukungan logistik dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. 18. Logistik Wilayah. Logistik wilayah adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan, sarana dan prasarana serta cadangan materiel strategis yang ada di wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem pertahanan semesta (perang berlarut). 19. Materiel. Materiel adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan merupakan satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur dan ditimbang.

19 20. Mobilisasi. Mobilisasi adalah Sumber daya nasional yang dapat di mobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiel strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi. 21. Organik. Organik adalah Penyelenggaraan pembinaan dan dukungan logistik dan atau komoditi logistik tertentu yang pelaksanaannya secara penuh berada pada Mabes Angkatan dan seluruh jajarannya. 22. Operasi Militer untuk Perang (OMP). OMP adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. 23. Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan kemanusiaan dan tugas perdamaian. 24. Operational Requirement (Opsreq). Opsreq adalah jabaran dari tuntutan operasional Alutsista TNI, dalam bentuk daya gerak, daya gempur, daya tahan, kemampuan manuver, kemampuan kendali dan lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun spesifikasi teknis. 25. Pemanfaatan. Merupakan fungsi yang meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna terhadap barang milik negara yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 26. Pembinaan. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengerahan, penggunaan dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan seksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistem dan metoda secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik. 27. Pembinaan Logistik TNI. Pembinaan logistik TNI adalah segala usaha tindakan, kegiatan yang terpadu dan terarah, berhubungan dengan penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengorganisasian, penggiatan/pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan yang mencakup pembinaan materiel TNI dan pembinaan fungsi-fungsi logistik TNI secara sentralisasi atau desentralisasi untuk dapat mewujudkan kemampuan dukungan logistik yang dapat diandalkan secara berdaya guna dan berhasil guna, menganut tatanan strategis, dukungan, dan operasional. 28. Pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan materiel tetap dalam keadaan siap pakai, atau untuk mengembalikan kondisi materiel dalam keadaan siap pakai (rekondisi) dengan penyediaan suku cadang, jasa perawatan dan perbaikan termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebutuhan rebuild dan overhaul.

20 29. Penggunaan Kekuatan TNI. Penggunaan kekuatan TNI adalah suatu proses menggunakan satuan TNI untuk mengatasi, menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional yang merupakan tanggung jawab Panglima TNI dan dipertanggungjawabkan kepada Presiden. 30. Pengendalian Inventori. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan suatu jumlah inventori yang minimum, namun dapat menjamin kemampuan dukungan secara optimal. 31. Sistem Informasi Pembinaan Logistik. Merupakan usaha dan kegiatan untuk menata aliran data pembinaan materiel, fasilitas dan jasa mulai pelaksana fungsi kepada pengambilan keputusan kepada pelaksana fungsi. Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan logistik pada dasarnya terbagi dalam tiga tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap pengelolahan data dan tahap penyajian data. 32. Standardisasi Materiel. Standardisasi Materiel adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan melalui proses penelitian dan pengembangan untuk membakukan dan menyeragamkan jenis dan tipe materiel yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan terbaik ditinjau dari sudut pemakaian, pemeliharaan dan masalah logistik pada umumnya. c a.n. PANGLIMA TNI A.N. ASLOG, tertanda KUKUH SUDIBYANTO MARSEKAL MUDA TNI Autentikasi KEPALA SETUM TNI, RUSMILI, S.I.P., M.Si. BRIGADIR JENDERAL TNI

SKEMA KEDUDUKAN DOKTRIN LOGISTIK TENTARA NASIONAL INDONESIA JUKGAR PENGELOLAAN BMP DI LINGKUNGAN TNI DOKTRIN TNI TRIDEK Lampiran B Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/841/X/2020/XII/2016 Tanggal 22 Oktober 202016 _____________________________________ TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR _______________________________ DOKTRIN LOGISTIK TENTARA NASIONAL INDONESIA JUKGAR FASILITAS DAN KONSTRUKSI JUKGAR DUKUNGAN BEKAL DI LINGKUNGAN TNI JUKGAR DUKUNGAN LOGISTIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN TNI JUKGAR DUKUNGAN BEKAL MATERIEL ALPAL DI LINGKUNAN TNI JUKGAR PEMBINAAN SENJATA DAN AMUNISI DI LINGKUNGAN TNI JUKGAR DUKUNGAN LOGISTIK ANGKUTAN DLM RANGKA PENGGUNAAN KEKUATAN TNI JUKGAR PENATAUSAHAAN BMN MELALUI SIMAK BMN DI LINGKUNGAN TNI a.n. PANGLIMA TNI A.N. ASLOG, tertanda KUKUH SUDIBYANTO MARSEKAL MUDA TNI Autentikasi KEPALA SETUM TNI, RUSMILI, S.I.P., M.Si. BRIGADIR JENDERAL TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR DAFTAR NAMA PERSONEL POKJA DOKTRIN LOGISTIK TENTARA NASIONAL INDONESIA NO. NAMA PANGKAT, KORPS, GOL, NRP/NIP JABATAN KET 1 2 3 4 5 1. Kukuh Sudibyanto Marsekal Muda TNI Aslog Panglima TNI Penanggung Jawab 2. Sunarto Setiabudi Brigadir Jenderal TNI Waaslog Panglima TNI Narasumber 3. Erjawan Kolonel Laut (S), 9643/P Paban VIII/Sisbang Slog TNI Ketua 4. M. Arifin Rachmad Jaya H.R., S.T. Letkol Cpl, 11980018180871 Pabandya-I/ Sismetlog Paban VIII/Sisbang Slog TNI Sekretaris I 5. Endik Kukuh Pribadi, S.E. Mayor Laut (S), 17788/P Pabanda Sismetlog Paban VIII/Sisbang Slog TNI Sekretaris II 6. I Wayan Aditya, S.I.P. Kolonel Czi, 32803 Dosen Sesko TNI Anggota 7. A. Dony Kolonel Inf, 11940024140772 Paban II/Binminlog Slogad Anggota 8. Taufik Arief, S.T., M.M. Kolonel Laut (T), 9842/P Paban V/Faslan Slogal Anggota 9. I Nyoman Sumantha, S.E., S.T. Kolonel Tek, 513132 Paban I/Ren Slogau Anggota 10. Deni Minarto, S.E., M.M. Kolonel Laut (S), 10133/P Pabut Indag Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI Anggota 11. Sahrin Dharmawanto, S.E., M.Si. (Han) Letkol Cba, 11950056480174 Irdya Duklog Itben Itjen TNI Anggota 12. Robert Sembiring, S.E. Letkol Kal, 522683 Pabandya Lakprodok Paban Prodok Ditdok Kodiklat TNI Anggota 13. Sudarsono, S.S., M.Si. Letkol Adm, 522740 Pabandya-2/Sisdok Paban II/Jemen Srenum TNI Anggota 14. Sahadi Letkol Cpl, 11980064110276 Pabandya-4/Binsis Alutsista PabanII/Ostra Sops TNI Anggota Lampiran Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/ / /2020 Tanggal : Lampiran C Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/841/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 _____________________________________ _

23 1 2 3 4 5 15. Nanang Suryana, S.E., S.H., M.M. Letkol Chk, 11990009670972 Kabaglog Bidum Babinkum TNI Anggota 16. Rully Evriansyah, S.Pd. Letkol Adm, 524396 Kasubbag Takah Dalminu Bagminu Setum TNI Anggota 17. Zein Noer Putra N., S.T. Letkol Tek, 520893 Pabandya-3/ Sisinfolog Paban VIII/Sisbang Slog TNI Anggota 18. Cornelius H. Sinaga, S.E. Letkol Laut (T), 13863/P Pabandya-2/ Banglog Paban VIII/Sisbang Slog TNI Anggota 19. Zaenal Arifin Letkol Tek, 525047 Pabandya-1/Progar Paban I/Renslog TNI Anggota 20. Imanuel Yoram Dionisius Adoe, S.H., M.Sc. Letkol Cpl, 1198006400876 Pabandya-1/Alpal Darat Paban III/ Alpal Slog TNI Anggota 21. FX. Dedy Fajar Nugrahanto, S.E., M.M. Letkol Laut (T), 13354/P Pabandya-2/Alpal Laut Paban III/Alpal Slog TNI Anggota 22. Ahmad Bukhori, S.Sos. Letkol Adm, 520802 Pabandya-2/BTB Paban IV/Faskon Slog TNI Anggota 23. Drs. Zulfikri, M.Si. Letkol Caj, 11950005160269 Kataud Slog TNI Anggota 24. Katibi Mayor Laut (T), 17176/P Pabanda Prograr Paban I/Renslog TNI Anggota 25. Bayu Aji Sukarwo, Hub.Int. Mayor Arm, 11070075340886 Pabanda Akun BB Paban VII/BMN Slog TNI Anggota 26. Rizki Marhandi, S.H. Mayor Cba, 11070082500386 Pabanda Bekkan Paban II/Bekum Slog TNI Anggota 27. Achmad Febrianto, S.T. Mayor Kal, 533664 Pabanda Angmil Paban VI/Ang Slog TNI Anggota 28. Agus Ristanto Mayor Cpl, 11010014420175 Pabanda Sisinfolog Paban VIII/Sisbang Slog TNI Anggota 29. Novi Kurniawan, S.T. Mayor Tek, 533593 Pabanda Banglog Paban VIII/Sisbang Slog TNI Anggota 30. Lunati Oktayati Serma Ttu/W, 98916 Bamin/Opr Komputer Paban VII/BMN Slog TNI Anggota

24 1 2 3 4 5 31. Khasna Hadi Winata Serka, 533760 Bamin/Opr Komputer Paban VII/BMN Slog TNI Anggota 32. Eko Hadi Nugroho Sertu, 31000537960279 Bamin/Opr. Komputer Paban VIII/Sisbang Slog TNI Anggota 33. 34. M.Ibnu Rizal Ngarsono Edi Pranoto Serda, 21150187861094 Praka, 3108016431087 Bamin/Opr. Komputer Paban VII/BMN Slog TNI Ta Opr. Komputer Taud Slog TNI Pendukung Pendukung 35. Dede Komariah, S.E. Penata Tk. I III/d, 197008031994032 003 Kaurmin Paban I/Ren Slog TNI Pendukung 36. Mariani, S.E. Penata III/c, 196805051994022 001 Kaurpers Taud Slog TNI Pendukung 37. Eman Suherman Penata Muda Tk.I III/b, 196902261990031 002 Kaurmin Paban VII/BMN Slog TNI Pendukung 38. Giyatno, S.H. Penata Muda Tk.I III/b, 196707031996121 001 Bamin Opr/Komputer Paban VIII/Sisbang Slog TNI Pendukung 39. Sri Mulyati Penata Muda Tk.I III/b, 197210051995012 001 Kaurmin Paban VII/BMN Slog TNI Pendukung 40. Ajat Sudrajat Penata Muda Tk.I III/b, 197104101999031 004 Baurku Taud Slog TNI Pendukung a.n. PANGLIMA TNI A.N. ASLOG, tertanda KUKUH SUDIBYANTO MARSEKAL MUDA TNI Autentikasi KEPALA SETUM TNI, RUSMILI, S.I.P., M.Si. BRIGADIR JENDERAL TNI