Juknis TNI AU Penempatan Dalam Jabatan Perwira

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN DALAM JABATAN PERWIRA DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR KEP/362/XII/2020 TANGGAL 23 DESEMBER 2020DESEMBER 2020 PN : ADM - 08 .

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI i Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/362/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira ...................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN 1. Umum.......................................................................... 3 2. Maksud dan Tujuan ..................................................... 3 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut ...................................... 3 4. Dasar ........................................................................... 4 5. Pengertian ……….......................................................... 4 6. Kedudukan................................................................... 4 7. Tujuan dan Sasaran..................................................... 4 8. Prinsip.......................................................................... 5 9. Pedoman Penempatan Dalam Jabatan Perwira ............. 5 10. Penyelenggaraan Penempatan Dalam Jabatan Perwira.. 19 BAB II TAHAP PERENCANAAN 11. Umum........................................................................... 24 12. Urutan Kegiatan............................................................ 24 13. Dukungan..................................................................... 25 BAB III TAHAP PERSIAPAN 14. Umum........................................................................... 26 15. Urutan Kegiatan............................................................ 26 BAB IV TAHAP PELAKSANAAN 16. Umum........................................................................... 28 17. Urutan Kegiatan............................................................ 28 18. Dukungan..................................................................... 29 BAB V TAHAP PENGAKHIRAN 19. Umum........................................................................... 29 20. Urutan Kegiatan............................................................ 29 BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. Umum........................................................................... 31 22. Pengawasan ………........................................................ 31 23. Pengendalian................................................................. 31 BAB VII PENUTUP 24. Keberhasilan................................................................. 31 25. Penyempurnaan............................................................ 32

ii LAMPIRAN A : DAFTAR PENGERTIAN .................................................... 33 LAMPIRAN B : SKEMA KEDUDUKAN ..................................................... 36 LAMPIRAN C : MEKANISME TOA/TOD PERWIRA DI LINGKUNGAN TNI AU........................................................................... 37 LAMPIRAN D : PENGUSULAN PERSONEL UNTUK RAHJAB DARI MABESAU KE MABES TNI (DALAM & LUAR STRUKTUR TNI).............................................................. 38 LAMPIRAN E : PERMINTAAN PERSONEL DARI MABES TNI UNTUK PENGISIAN JABATAN DI LUAR STRUKTUR TNI AU.............. 39 LAMPIRAN F : PROSEDUR PENGISIAN JABATAN KOSONG DI LINGKUNGAN TNI AU...................................................... 40 LAMPIRAN G : PROSES PENARIKAN DAN PENGGANTIAN DI LUAR STRUKTUR TNI AU.......................................................... 41 LAMPIRAN H : PROSEDUR PENGAWAKAN ORGANISASI BARU/VALIDASI ORGANISASI................................................................... 42 LAMPIRAN I : PROSEDUR TINDAK LANJUT DARI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN........................................................................ 43 LAMPIRAN J : DAFTAR PESERTA RAPAT TOA/TOD (RAKOR PAMEN/ PRAWANJAK PAMA, PRAWANJAK PAMEN/WANJAK PAMA DAN WANJAK PAMEN)..................................................... 44 LAMPIRAN K : DAFTAR PERSONEL POKJA.............................................. 47 DAFTAR DISTRIBUSI

KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA Nomor Kep/362/XII/2020 tentang PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN DALAM JABATAN PERWIRA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII angka 31 huruf a. angka 1) Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/319/XI/2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel, perlu menetapkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira. Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara; 2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1055/IX/2019 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/4/I/2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; 4. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Disminpersau; 5. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/319/XI/2020 tentang Petunjuk Penyelengaraan Penggunaan Personel; Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/1307/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang perintah melaksanakan pokja penyusunan Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira TNI Angkatan Udara;

- 2 - 2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira; MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan menggunakan kode: PN: ADM-08 dan berklasifikasi Biasa. 2. Kadisminpersau sebagai pembina materi Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira. 3. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, ketentuan tentang materi penempatan dalam jabatan perwira yang tercantum dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/886/XII/2016 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI Angkatan Udara Tentang Penempatan Dalam Jabatan Prajurit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA DANKODIKLAT, tertanda TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M. MARSEKAL MUDA TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

- 3 - TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN DALAM JABATAN PERWIRA BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. a. Penempatan prajurit dalam suatu jabatan merupakan realisasi dari kepercayaan pimpinan yang berkonsekuensi adanya wewenang dan tanggung jawab guna menambah pengalaman, pengetahuan, serta wawasan bagi prajurit yang bersangkutan, sedangkan penempatan dalam jabatan bagi perwira TNI Angkatan Udara (TNI AU) pada dasarnya ditetapkan dengan dasar pertimbangan untuk dapat menciptakan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perlakuan norma-norma pembinaan karier perwira TNI AU. b. Ketentuan mengenai penempatan dalam jabatan prajurit, saat ini berpedoman pada Petunjuk Teknis TNI Angkatan Udara Tentang Penempatan Dalam Jabatan Prajurit sesuai dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/886/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016. Namun juknis tersebut khususnya pada materi penempatan dalam jabatan perwira sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan doktrin di lingkungan TNI Angkatan Udara. c. Untuk dapat lebih menjamin keberhasilan pola pembinaan personel dalam penempatan jabatan perwira TNI AU, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira. 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud menyajikan ketentuan dan tahapan bagi satuan jajaran di lingkungan TNI AU dalam menyelenggarakan penempatan dalam jabatan perwira. b. Tujuan. Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini sebagai pedoman bagi satuan jajaran di lingkungan TNI AU agar memiliki kesamaan visi, persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam menyelenggarakan administrasi penempatan dalam jabatan perwira. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup tentang ketentuan-ketentuan dan tahapan kegiatan yang berhubungan dengan penempatan dalam jabatan perwira. b. Tata Urut. Tata urut dari penyusunan petunjuk teknis ini sebagai berikut: 1) Pendahuluan. 2) Tahap Perencanaan. Lampiran Keputusan Kasau Nomor Kep/362/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020

- 4 - 3) Tahap Persiapan. 4) Tahap Pelaksanaan. 5) Tahap Pengakhiran. 6) Pengawasan dan Pengendalian. 7) Penutup. 4. Dasar. Dasar yang digunakan dalam penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut: a. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit TNI. b. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Kepangkatan Prajurit TNI. c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan. d. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit TNI Angkatan Udara. e. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/414/VI/2013 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Sistem Klasifikasi dan Spesialisasi Prajurit. f. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/386/IV/2017 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU Tentang Dewan Pertimbangan Karier Prajurit. g. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. h. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/285/XI/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. i. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/319/XI/2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel. 5. Pengertian. Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap istilah-istilah dalam petunjuk teknis ini, maka disusun beberapa istilah dalam daftar pengertian. Daftar pengertian tercantum pada lampiran A. 6. Kedudukan. Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira berkedudukan pada strata taktis dan merupakan petunjuk turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel. Skema kedudukan tercantum pada lampiran B. 7. Tujuan dan Sasaran. a. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penempatan jabatan perwira adalah agar pembinaan dan pengembangan karier perwira dapat

- 5 - diselenggarakan secara optimal dan pengawakan organisasi dapat dipenuhi secara efektif serta efisien. b. Sasaran. Sasaran yang ingin dicapai dalam penempatan jabatan perwira adalah: 1) Terwujudnya kesempatan yang adil bagi setiap perwira dalam memperoleh penempatan jabatan. 2) Tercapainya ketertiban penerapan aturan/ketentuan dalam proses penempatan dalam jabatan perwira. 3) Terpenuhinya kebutuhan pengawakan organisasi TNI AU sesuai skala prioritas. 8. Prinsip. Prinsip penempatan dalam jabatan perwira meliputi: a. Mendukung pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AU dalam pembentukan postur organisasi yang tepat. b. Mendukung pemerataan penempatan perwira dengan memperhatikan perimbangan jumlah daftar susunan personel (DSP) dan riil. c. Meningkatkan kualitas personel secara profesional. d. Menempatkan perwira pada jabatan sesuai dengan kualifikasi dan spesialisasi yang tepat. e. Mendorong setiap perwira untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. f. Mendorong kesempatan yang adil kepada setiap perwira untuk mengembangkan karier, melalui perencanaan yang baik meliputi kesempatan mengikuti pendidikan, dan jenjang kepangkatan untuk mencapai prestasi yang tinggi. 9. Pedoman Penempatan Dalam Jabatan Perwira. Proses penempatan dalam jabatan perwira harus diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu, dan terorganisir sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu meliputi: a. Kebijakan Penugasan. Kebijakan dalam penugasan bagi perwira pada dasarnya dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut: 1) Penempatan perwira pada jabatan yang tepat, sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasinya. 2) Perwira yang baru diangkat, sedapat mungkin diberi penugasan lapangan sesuai dengan kecabangan untuk memberikan kesempatan mengenal dan merasakan secara langsung hakikat kehidupan prajurit. Di samping itu juga merupakan kesempatan untuk melaksanakan kepemimpinan tatap muka dan memegang tanggung jawab satuan tingkat bawah. 3) Setiap perwira mendapat kesempatan yang sama dalam penempatan jabatan untuk dikembangkan berdasarkan prestasi yang telah dicapainya. 4) Penempatan pada jabatan dengan tanggung jawab yang besar hanya diberikan kepada perwira yang telah berprestasi tinggi dalam pelaksanaan

- 6 - tugas sebelumnya, serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk memangku jabatan yang lebih tinggi lagi. 5) Bagi perwira yang sedang dalam penyelesaian perkara pidana/disiplin, tidak dilaksanakan tour of area (TOA)/tour of duty (TOD), jabatannya diberhentikan sementara dengan status perwira diperbantukan (Pa DP) di satker terjadinya perkara. 6) Bagi perwira yang sedang menunggu keputusan penempatan dalam jabatan namun karena kebutuhan organisasi harus melaksanakan pemindahan, maka dapat dilaksanakan dengan surat perintah bawah perintah (BP). 7) Penempatan dalam jabatan untuk perwira wanita disesuaikan dengan kodrat, harkat, dan martabat kewanitaannya. 8) Pembinaan karier perwira yang menduduki jabatan di luar struktur TNI AU diselenggarakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara berkoordinasi dengan Panglima TNI, dan pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. b. Penugasan Perwira. Penugasan perwira dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Sifat Penugasan. Sifat penugasan perwira terdiri atas: a) Penugasan Tetap. Penugasan tetap yaitu penugasan yang mengakibatkan perubahan terhadap jabatan dan pangkat, meliputi: (1) Giliran Penugasan/TOD. Giliran penugasan/TOD yaitu pengalihan tugas seorang perwira dari suatu jabatan ke jabatan lainnya dalam lingkungan satuan tertentu, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. (2) Giliran Daerah Penugasan/TOA. Giliran daerah penugasan/ TOA yaitu giliran penugasan seorang perwira dari suatu daerah ke daerah lainnya, untuk memberi pengalaman dan wawasan tentang berbagai aspek dari tiap-tiap daerah penugasan. Giliran daerah penugasan yang dimaksud bisa saja hanya berpindah wilayah kerja/penugasan. b) Penugasan Tidak Tetap. Penugasan tidak tetap yaitu penugasan yang tidak berpengaruh terhadap jabatan dan pangkat serta pelaksanaannya dibatasi waktu yang meliputi: (1) Orientasi tugas. Waktu penugasan di satuan kerja kurang dari dua bulan. (2) Bawah Perintah (BP). BP dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Waktu penugasan di satuan kerja sampai dengan 6 (enam) bulan. (b) Dapat diperpanjang sampai dengan 2 (dua) kali. (c) Setelah 2 (dua) kali perpanjangan, perwira tersebut dikembalikan ke satuan asal atau diangkat dalam jabatan sesuai kepangkatan di satuan kerja tersebut.

- 7 - (3) Penugasan sesuai fungsi, yaitu penugasan dalam kurun waktu tertentu bagi personel disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi yang berlaku di lingkungan organisasi tersebut. 2) Lingkup Penugasan. Lingkup penugasan yang tersedia bagi perwira meliputi: a) Dalam Struktur TNI AU. Lingkup penugasan berada di dalam satuan organisasi TNI AU, mulai dari tingkat Mabesau, kotama, balakpus sampai dengan satker. b) Luar Struktur TNI AU. Penugasan di luar struktur TNI AU, yaitu: (1) Dalam Struktur Mabes TNI. Lingkup penugasan bagi perwira yang berdinas di jajaran Mabes TNI memiliki peluang karier yang sama. (2) Luar Struktur TNI. Lingkup penugasan bagi perwira yang berdinas di luar struktur TNI memiliki peluang karier yang sama sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 3) Bidang Penugasan. Bidang penugasan perwira dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan kemampuan dan potensinya, meliputi jabatan-jabatan sebagai berikut: a) Pimpinan. b) Staf/Pembantu Pimpinan. c) Pendidik/Instruktur. d) Peneliti. e) Pengawas/Pemeriksa. f) Tenaga Ahli/Spesialis. 4) Periode Penempatan Dalam Jabatan. a) Penempatan Rutin Dalam Jabatan. (1) Golongan pati tidak terikat dengan periode penempatan dalam jabatan namun menyesuaikan perencanaan sidang wanjakti yang diselenggarakan oleh Mabes TNI. (2) Golongan pamen dan pama dilaksanakan setiap semester/periode (enam bulan sekali), yaitu periode April dan Oktober. b) Penempatan Nonrutin Dalam Jabatan. (1) Penempatan bagi perwira lulusan pendidikan pertama (dikma), pendidikan pembentukan (diktuk), dan sekolah dasar kecabangan (sesarcab). (2) Penempatan bagi perwira yang sedang menjalani/sudah selesai mengikuti pendidikan pengembangan umum (dikbangum)/

- 8 - pendidikan pengembangan spesialisasi (dikbangspes)/pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (dikiptek)/penugasan di dalam dan luar negeri (melalui penerbitan sprin Kasau) yang lamanya sampai dengan 6 bulan atau lebih. (3) Penempatan perwira dalam organisasi baru maupun validasi organisasi. (4) Penempatan bagi perwira dikarenakan adanya permintaan personel dari Mabes TNI (dalam dan luar struktur TNI) untuk pengisian jabatan di luar TNI AU yang sifatnya segera/urgent. (5) Penempatan khusus dalam jabatan tidak terikat dengan periode tetapi disesuaikan dengan kebijakan pimpinan atas dasar kebutuhan organisasi. Sebagai contoh pengisian jabatan untuk menggantikan personel yang promosi pati, Atas Permintaan Sendiri (APS), pensiun/Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan meninggal dunia. (6) Penempatan bagi perwira yang sedang menjalani proses hukum dan yang telah selesai menjalani proses hukum. 5) Masa Dinas Dalam Jabatan. a) Perhitungan masa dinas dalam jabatan dihitung sejak terhitung mulai tanggal (TMT) surat perintah pelaksanaan (sprinlak) jabatan. b) Lama penempatan dalam jabatan perwira pada satu jabatan minimal dua tahun dan maksimal tiga tahun. c) Dalam keadaan khusus/pertimbangan kebutuhan organisasi, lama penempatan dalam jabatan/penugasan pada jabatan perwira dapat diperpendek atau diperpanjang maksimal satu tahun. d) Bagi perwira yang baru selesai dikma/diktuk yang akan berdinas di luar struktur TNI AU, Masa Dinas Perwira (MDP) minimal yang dipersyaratkan adalah selama kurang lebih dua tahun, kecuali ada hal-hal khusus MDP tersebut dapat diperpendek sesuai kebijakan dari pimpinan TNI AU. 6) Alat Kendali. Faktor utama yang harus dipertimbangkan sebagai alat kendali untuk penempatan dalam jabatan perwira sebagai berikut: a) Daftar Susunan Personel (DSP)/Tabel Organisasi Personel (TOP)/Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur (POP). DSP/TOP/ POP digunakan untuk pengisian personel pada struktur organisasi. DSP/TOP memuat daftar jabatan dari suatu organisasi TNI AU disertai dengan ketentuan pangkat/korps/kejuruan/klasifikasi yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. b) Data Perwira. (1) Data perwira adalah data yang harus tetap dipelihara, lengkap, benar, dan mutakhir sesuai dengan keadaan sebenarnya.

- 9 - (2) Data perwira disusun dalam bentuk riwayat hidup (RH) yang disimpan dalam file database, bersifat perorangan yang memuat: (a) Nama. (b) Pangkat, korps, profesi, dan spesialisasi. (c) NRP. (d) Asal masukan/TMT. (e) Dikmilti/TMT. (f) Dikumti/TMT. (g) Jabatan/TMT. (h) Golongan jabatan. (i) Kesatuan dan kotama. (j) Tempat, tanggal lahir. (k) Agama. (l) Jenis kelamin. (m) Suku, golongan darah, status pernikahan, alamat, dan nomor telepon. (n) Riwayat pendidikan (dikum dan dikmil). (o) Riwayat kepangkatan. (p) Riwayat jabatan. (q) Penugasan tidak tetap. (r) Bahasa. (s) Potensi. (t) Tanda penghargaan/tanda jasa. (u) Data keluarga. (v) Daftar perkara. (3) Data tambahan lain bila diperlukan. c) Klasifikasi Prajurit. (1) Klasifikasi prajurit merupakan hasil evaluasi yang dilaksanakan terus menerus selama prajurit dalam dinas keprajuritan, yang menggambarkan kemampuan menurut profesi dan spesialisasi yang disusun dalam peringkat berdasarkan tingkat keterampilan, pendidikan, dan golongan pangkat

- 10 - yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pengembangan karier prajurit yang bersangkutan atau untuk pertimbangan pemisahan. (2) Klasifikasi prajurit dilaksanakan melalui evaluasi yang lengkap, benar, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan data terakhir. (3) Klasifikasi prajurit menggunakan sistem klasifikasi spesialisasi. d) Penilaian Prajurit. Penilaian merupakan sarana untuk mengikuti perkembangan kemampuan profesional prajurit yang diwujudkan berupa hasil kinerja pada organisasi. Sebagai salah satu sarana pembinaan prajurit khususnya golongan perwira, beberapa penilaian yang dilaksanakan terhadap perwira adalah: (1) Daftar Penilaian Perwira. Daftar penilaian perwira adalah sebuah daftar penilaian yang pada dasarnya disusun untuk memperoleh data kualitatif seorang perwira yang dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sistematis. Daftar penilaian perwira ditentukan dalam lima faktor penilaian, yaitu faktor unjuk kerja (prestasi), faktor perilaku (kepribadian), faktor tampilan ketakwaan, kesehatan dan kesamaptaan jasmani, serta faktor potensi dan talent scouting. Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda (subjektif) maka faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan melalui daftar penilaian sebagai berikut: (a) Faktor Unjuk Kerja (Prestasi). Unjuk kerja merupakan bentuk dari kinerja yang diukur dari prestasi kualitas dan kuantitas kerja. Unjuk kerja terdiri dari sepuluh variabel, variabel tersebut antara lain: i. Kepatuhan terhadap peraturan. ii. Ketepatan waktu pelaksanaan tugas. iii. Efisiensi dan efektifitas. iv. Inisiatif. v. Kreatifitas dan inovasi. vi. Kerja sama. vii. Kepemimpinan. viii. Kemampuan memutuskan. ix. Kemampuan menyatakan pendapat. x. Kemampuan manajemen. (b) Faktor Perilaku (Kepribadian). Faktor perilaku merupakan bentuk dari ukuran terhadap nilai kepribadian seorang perwira dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak terhadap lingkungan penugasannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Variabel evaluasi perilaku terdiri atas:

- 11 - i. Pengabdian. ii. Disiplin. iii. Kejujuran. iv. Tanggung jawab. v. Ketabahan. vi. Moral dan etika. vii. Loyalitas. viii. Integritas. ix. Penampilan. x. Kemampuan komunikasi. (c) Faktor Tampilan Ketakwaan, Kesehatan, dan Kesamaptaan Jasmani. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk diketengahkan dan merupakan faktor-faktor yang dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan tugas perwira, meliputi faktor-faktor sebagai berikut: i. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. ii. Kesehatan. iii. Kesamaptaan jasmani. (d) Penilaian Tambahan. Penilaian tambahan merupakan nilai yang diambil dari penilaian talent scouting perwira, adapun nilai dari talent scouting perwira yang dicantumkan dalam daftar penilaian perwira adalah nilai terakhir pada saat daftar penilaian perwira dibuat. (e) Faktor Potensi. Faktor potensi merupakan kemampuan yang belum digunakan secara maksimal oleh seorang perwira, namun dapat dikembangkan pada masa mendatang. Potensi tersebut adalah sebagai berikut: i. Potensi sebagai pemimpin. ii. Potensi sebagai perwira staf. iii. Potensi sebagai pendidik. iv. Potensi sebagai peneliti. v. Potensi sebagai pengawas/pemeriksa. vi. Potensi sebagai tenaga ahli/spesialis.

- 12 - (f) Keterangan Tambahan. Keterangan tambahan merupakan uraian secara singkat oleh penilai tentang ciriciri khas, kelebihan dan/atau kekurangan, hasil-hasil karya yang menonjol, pengetahuan dan kecakapan istimewa, serta keadaan-keadaan khusus yang mempengaruhi dari seorang perwira yang dinilai dalam periode penilaian. (g) Pendapat. Pendapat merupakan rekomendasi dari atasan penilai terhadap hasil penilaian penilai. (2) Penilaian Kinerja Individu. Penilaian kinerja individu merupakan bagian dari pelaksanaan program reformasi birokrasi. Tujuan penilaian kinerja individu adalah untuk menilai dan mengukur kinerja setiap personel TNI AU dalam mengemban jabatannya, sehingga dapat menentukan tingkat pencapaian kinerja individu yang berkaitan langsung dan menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Talent Scouting Perwira. Talent scouting perwira merupakan suatu data perwira yang disusun berdasarkan rekam jejak yang bersangkutan sehingga mendapatkan data yang lebih akurat, terintegrasi, dan memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penyelenggaraan talent scouting perwira dapat digunakan oleh dewan pertimbangan karier salah satunya sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemilihan seorang perwira dalam rangka promosi/penempatan jabatan dan penugasan. (4) Uji Kompetensi. Uji kompetensi merupakan suatu penilaian atas kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan secara konsisten dengan memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan. Dalam penilaian kompetensi meliputi tiga aspek penilaian yang terdiri dari potensi psikologi, kompetensi, dan penilaian 360 (tiga ratus enam puluh) derajat. Penilaian kompetensi dilaksanakan dua kali dalam setahun, dengan masa berlaku selama dua tahun sejak tanggal disahkan. Hasil penilaian merupakan nilai akhir berskala 100 (seratus) disertai rekomendasi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Bagi perwira yang tidak memenuhi syarat maka akan diberikan kesempatan untuk konseling (feedback) dan diberi kesempatan untuk mengulang kembali. (5) Pemeriksaan Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dimaksudkan adalah untuk mengetahui kemampuan dan kualitas sumber daya yang prima dalam melaksanakan setiap penugasan yang mengandung berbagai tantangan mental maupun fisik disebabkan oleh pengaruh lingkungan udara terhadap faal tubuh, oleh karena itu personel TNI AU harus memiliki derajat kesehatan yang prima, agar mampu mengatasi berbagai pengaruh kondisi lingkungan tersebut. (6) Penilaian Kesegaran Jasmani. Penilaian kesegaran jasmani dimaksudkan agar terwujudnya derajat kesegaran jasmani yang optimal bagi setiap personel TNI AU sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik tugas seharihari maupun tugas-tugas operasi.

- 13 - e) Catatan Personel. Catatan personel merupakan data personel yang berisikan bahan keterangan dan atau dokumen tentang pelanggaran yang dilakukan oleh personel TNI AU sehingga berdampak dan sangat berpengaruh terhadap pembinaan karier selanjutnya. Adapun catatan personel yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karier selanjutnya adalah catatan penelitian personel, catatan penyidikan pomau, dan catatan hukum. 7) Penugasan perwira di luar dari hal yang telah diatur di atas menjadi kewenangan penuh Kasau. c. Pertimbangan Penempatan Dalam Jabatan. Dalam mengajukan usul penempatan dalam jabatan (usul TOA/TOD) bagi perwira, faktor yang menjadi bahan pertimbangan adalah sebagai berikut: 1) Pertimbangan Umum. Pertimbangan umum penempatan dalam jabatan meliputi: a) DSP atau kualifikasi yang disyaratkan dalam setiap jabatan. b) Prestasi kerja dan potensi. c) Kualitas perorangan dengan memperhatikan bakat dan minat. d) Pengalaman jabatan/penugasan. e) Pendidikan dan latihan. f) Senioritas tanpa mengorbankan kualitas. g) Ketentuan MDP minimal pada jabatan promosi untuk kenaikan pangkat (kenkat) bagi yang jenjang kariernya tepat waktu, yaitu: (1) Golongan jabatan II ke atas disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. (2) Golongan jabatan III/marsma : 26 tahun (MDP minimal kenaikan pangkat kolonel ke marsma: 27 Tahun). (3) Golongan jabatan IV/kolonel : 21 tahun (MDP minimal kenaikan pangkat letkol ke kolonel: 22 Tahun). (4) Golongan jabatan V/letkol : 17 tahun (MDP minimal kenaikan pangkat mayor ke letkol: 18 Tahun). (5) Golongan jabatan VI/mayor : 13 tahun (MDP minimal kenaikan pangkat kapten ke mayor: 14 Tahun). (6) Golongan jabatan VII/kapten : 8 tahun (MDP minimal kenaikan pangkat lettu ke kapten: 9 Tahun). (7) Golongan jabatan VIII/lettu : 3 tahun (MDP minimal kenaikan pangkat letda ke lettu: 4 Tahun). h) Menggunakan pola karier dan giliran penugasan/giliran daerah penugasan (TOA/TOD) dengan catatan tidak menjabat dua kali pada jabatan yang sama di satker yang sama, kecuali satker tersebut mengalami validasi.

- 14 - i) Proses alih/perubahan korps untuk perwira dapat dilaksanakan sebelum melaksanakan dikbangum pertama (Sekkau) atau dikbangspespa (suspajemen), dengan mengajukan permohonan secara berjenjang (dari satker ke kotama kemudian kotama meneruskan ke Aspers Kasau dengan tembusan Kadisminpersau) dan selanjutnya akan diputuskan melalui sidang yang melibatkan pejabat terkait. 2) Pertimbangan Khusus. Pertimbangan khusus penempatan dalam jabatan diambil apabila ada pemberhentian jabatan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a) Promosi ke jabatan/pangkat yang lebih tinggi. b) Pensiun atau memasuki masa pensiun. c) Pengunduran diri dalam jabatan. d) Sakit. e) Meninggal dunia. f) Pelanggaran disiplin dan pidana. g) Dalam penyelesaian proses hukum. h) Mengikuti pendidikan/penugasan yang lamanya 6 bulan atau lebih. 3) Pertimbangan Khusus Jabatan Golongan IV/Kolonel. Dalam pembinaan karier perwira yang akan mendapatkan promosi dalam jabatan golongan IV/kolonel terlebih dahulu melaksanakan assesment test/uji kompetensi (penilaian psikologis, kompetensi, dan kinerja), pemeriksaan kesehatan dan penilaian kesegaran jasmani. d. Tahapan Penempatan Dalam Jabatan. Penempatan dalam jabatan perwira dilakukan secara bertahap, dan teratur untuk memberikan bekal pengalaman dengan berbagai macam penugasan dalam jabatan secara adil serta mencerminkan seleksi karier yang jelas. Keberhasilan di dalam berbagai tugas jabatan merupakan prestasi yang perlu diapresiasi dan membuka peluang untuk menjabat pada tingkat jabatan yang lebih tinggi. Adapun penempatan dalam jabatan dilakukan sebagai berikut: 1) Penempatan dalam jabatan perwira pertama (pama). Penempatan dalam jabatan pama diatur sebagai berikut: a) Penempatan dalam jabatan berkaitan dengan bidang teknis profesi yang memungkinkan kualifikasi kemampuannya dapat meningkat secara bertahap. b) Penempatan dalam jabatan sejalan dengan karier kepangkatan dan tingkat kemampuan profesinya. c) Bagi yang keluar dari tugas jabatan yang bukan profesinya, dan memerlukan keahlian profesi tertentu, maka perwira tersebut dapat alih profesi/alih kecabangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 15 - 2) Penempatan dalam jabatan perwira menengah (pamen). Penempatan dalam jabatan pamen diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a) Penempatan dalam jabatan pamen yang berpangkat mayor disesuaikan dengan golongan jabatan dan kualifikasi serta spesialisasi yang dipersyaratkan. b) Penempatan dalam jabatan pamen berpangkat letkol dan kolonel dengan mempertimbangkan dikbangum, dikbangspes atau dikiptek sesuai dengan kebutuhan organisasi. c) Penempatan dalam jabatan perwira yang berpangkat letkol yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Gol. IV/kolonel mempertimbangkan penilaian assesment test (nilai psikologis, kompetensi dan kinerja), pemeriksaan kesehatan dan penilaian kesegaran jasmani serta nilai dalam talent scouting. d) Penempatan dalam jabatan Gol. IV/kolonel yang bersifat multi/multi terbatas dalam DSP maka pengawakannya dilaksanakan secara bergantian sesuai urutan korps yang tercantum dalam DSP. e) Penempatan dalam jabatan pamen baik golongan jabatan IV dan V diarahkan melalui beberapa jabatan secara bertahap guna memberikan pembekalan dan pengalaman. Bagi pamen yang berpangkat letkol dan kolonel melalui jabatan promosi terlebih dahulu, selanjutnya dapat diarahkan pada jabatan pemantapan. 3) Penempatan dalam jabatan perwira tinggi (pati). Penempatan dalam jabatan pati untuk jabatan marsekal pertama (marsma) promosi dilakukan melalui jabatan kolonel mantap terlebih dahulu dengan mempertimbangkan dikbangum tertinggi dan pendidikan Lemhannas, sedangkan untuk jabatan yang memerlukan keahlian tertentu diperlukan dikbangspes atau dikiptek yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. e. Golongan Jabatan. Golongan jabatan terbagi atas: 1) Golongan jabatan perwira disusun sebagai berikut: a) Golongan jabatan 0/marsekal TNI. b) Golongan jabatan I/marsekal madya TNI. c) Golongan jabatan II/marsekal muda TNI. d) Golongan jabatan III/marsekal pertama TNI. e) Golongan jabatan IV/kolonel. f) Golongan jabatan V/letkol. g) Golongan jabatan VI/mayor. h) Golongan jabatan VII/kapten. i) Golongan jabatan VIII/lettu. j) Golongan jabatan IX/letda.

- 16 - 2) Jabatan pangkat letkol sampai dengan marsekal muda TNI dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu: a) Golongan Mantap (M). Golongan mantap yaitu jabatan pemantapan yang harus dijabat oleh perwira yang sesuai dengan pangkat dalam golongan jabatan tersebut dan pernah menjabat pada golongan promosi. b) Golongan Promosi (P). Golongan promosi yaitu jabatan promosi yang dijabat oleh perwira yang berpangkat setingkat lebih rendah dari pangkat dalam golongan jabatan tersebut, dan dapat dijabat oleh perwira sesuai dengan pangkat dalam golongan jabatan tersebut. f. Status Jabatan. Status jabatan meliputi: 1) Pejabat Penuh, bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut. 2) Pemangku Sementara (PS), bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat pada jabatan tersebut, kecuali persyaratan MDP minimal. Status PS diberikan paling lama setahun, kemudian ditinjau kembali untuk ditentukan statusnya pada salah satu kemungkinan sebagai berikut: a) Diangkat sebagai pejabat penuh dalam jabatan tersebut (paling cepat satu tahun/paling lambat enam bulan sebelum kenaikan pangkat). b) Diangkat dalam jabatan lain. c) Diangkat kembali sebagai PS dalam jabatan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3) Pengganti Sementara (Pgs), bila pejabat definitif belum ada atau dalam proses pengangkatan dalam jabatan tersebut. 4) Wakil Sementara (WS), bila pejabat definitif dan wakil tetap pada organisasi tersebut belum diangkat atau berhalangan melaksanakan jabatannya. g. Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan. Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan diatur sebagai berikut: 1) Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilakukan terhadap perwira yang melaksanakan penugasan tetap dalam status pejabat penuh atau pemangku sementara. 2) Pemberhentian dari jabatan dilakukan apabila perwira tersebut: a) Dipisahkan dari dinas keprajuritan. b) Diperlukan dalam jabatan lain. c) Cuti di luar tanggungan negara. d) Tidak dapat melaksanakan tugas jabatan dikarenakan penugasan/pendidikan/sakit selama sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut.

- 17 - 3) Perwira yang tidak dapat melaksanakan tugas jabatan sesuai nomor 2), huruf c) dan d), maka akan diberikan status jabatan pamen/pama satker. 4) Pengangkatan dalam jabatan dilakukan karena perwira yang bersangkutan diperlukan dalam jabatan tersebut yang disesuaikan dengan pola pembinaan karier yang berlaku baik untuk kepentingan organisasi maupun bagi pengembangan kepentingan kariernya. 5) Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tataran wewenang dan tanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas kedudukan seorang perwira, dikaitkan dengan kewajiban, hak, wewenang, dan tanggung jawab. 6) Perwira yang diangkat pada suatu jabatan tertentu yang memerlukan sumpah jabatan, diharuskan mengucapkan sumpah/janji jabatan menurut ketentuan yang berlaku. h. Pemberhentian Sementara Dari Jabatan. 1) Sebab-sebab seorang perwira mendapatkan pemberhentian sementara dari jabatan: a) Berdasarkan pemeriksaan tingkat Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), perwira yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI/TNI AU, kepentingan dinas dan disiplin prajurit. b) Perwira yang bersangkutan berada dalam penahanan yustisial. c) Perwira yang bersangkutan sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan serendah-rendahnya satu bulan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Status jabatan yang diberikan kepada perwira dimulai dari saat menjalani proses hukum sampai dengan selesai proses hukum adalah sebagai berikut: a) Pamen/Pama DP Satker. Status diperbantukan (DP) diberikan kepada perwira selama proses hukum (sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan oleh kasatker dan ditetapkan sebagai terperiksa/tersangka) sampai dengan ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani putusan tersebut (hukuman disiplin, pidana penjara/kurungan), adapun status perwira diperbantukan (pa DP) diberikan di satker terjadinya perkara. b) Pamen/Pama Satker. Status jabatan ini diberikan bagi perwira yang telah selesai menjalankan putusan hukum baik itu hukuman pidana ataupun hukuman disiplin (peninjauan status pamen/pama satker kurang lebih selama enam bulan di satker terjadinya perkara, setelahnya dapat diberikan jabatan yang setingkat dengan kepangkatannya). 3) Pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan terhadap perwira yang diduga melakukan perbuatan merugikan/dapat merugikan TNI/

- 18 - TNI AU atau berada dalam penahanan yustisial, apabila yang bersangkutan: a) Tidak terbukti melakukan perbuatan merugikan TNI/ TNI AU. b) Dinyatakan tidak bersalah oleh ankum atau Perwira Penyerah Perkara (Papera) melalui keputusan dengan berdasarkan pada saran pendapat hukum dari oditur militer. c) Tidak ada proses hukum dan tidak ada keputusan hukum yang tetap dari ankum dan papera dalam waktu paling lama enam bulan. d) Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. 4) Tindak lanjut dari pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan yaitu dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana/perkara disiplin, sebagai contoh dansathanlan lanud diduga melakukan tindak pidana/perkara disiplin kemudian komandan lanud mengeluarkan surat perintah penyidikan, pada tahapan ini berakibat diberikannya jabatan pamen DP lanud. Setelah mendapatkan saran pendapat hukum dari staf Pam, Pom, Kum/oditur militer atau hasil putusan sidang pengadilan militer yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa dinyatakan tidak bersalah, maka dapat diusulkan menjadi dansathanlan lanud atau ke jabatan lainnya yang setara. 5) Pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan apabila: a) Telah dijatuhi hukuman disiplin karena terbukti melakukan tindakan merugikan/dapat merugikan TNI/TNI AU. b) Telah selesai menjalani hukuman penjara/kurungan. 6) Tindak lanjut dari pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan adalah sebagai berikut: a) Diberhentikan dari dinas keprajuritan untuk kepentingan dinas. b) Diangkat kembali dalam suatu jabatan pamen/pama di satker tempat terjadinya perkara setelah selesai menjalankan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, dan dapat diperbaiki atau mau memperbaiki diri. Sebagai contoh kaset lanud diduga melakukan tindak pidana/perkara disiplin kemudian komandan lanud mengeluarkan surat perintah penyidikan, pada tahapan ini berakibat diberikannya jabatan pama DP lanud. Setelah dilaksanakan penyidikan dan proses peradilan memutuskan prajurit tersebut terbukti bersalah maka prajurit tersebut masih berstatus pama DP Lanud sampai selesai melaksanakan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (pidana penjara/kurungan). Selanjutnya perwira tersebut akan menjalankan Sanksi Administrasinya (SA) dan juga akan dilaksanakan peninjauan dalam pemberian jabatan selama kurang lebih enam bulan, dalam masa peninjauan tersebut tetap berstatus pama lanud.

- 19 - c) Dilanjutkan perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan untuk kepentingan yustisial, apabila yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan. 7) Usulan penempatan dalam jabatan dilakukan atas dasar penilaian oleh ankum atau papera sekurang-kurangnya enam bulan setelah pemberhentian sementara dari jabatan. 8) Pengangkatan kembali dalam jabatan tidak harus pada jabatan yang dipangku pada saat diberhentikan sementara dari jabatannya. 9) Pemberhentian sementara dari jabatan, pembatalan, pencabutan, dan pengangkatan kembali dalam jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan. 10. Penyelenggaraan Penempatan Dalam Jabatan Perwira. Penentuan jabatan perwira pada hakikatnya harus dapat mengembangkan potensi dan menunjang peningkatan serta pengembangan karier perwira yang bersangkutan. Agar penyelenggaraan penempatan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, maka harus melalui prosedur dan tahapan yang telah ditentukan serta melibatkan instansi-instansi yang terkait. a. Prosedur Usul Penempatan Dalam Jabatan (TOA/TOD). Prosedur TOA/TOD bagi perwira diatur sebagai berikut: 1) Prosedur TOA/TOD golongan pati sebagai berikut: a) Kasau mengajukan TOA/TOD perwira kepada Panglima TNI untuk dapat diikutkan dalam Sidang Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi (Wanjakti) Mabes TNI, sesuai dengan hasil Sidang Wanjakti TNI AU yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan arahan Kasau. b) Kasum TNI mengadakan sidang prawanjakti. c) Panglima TNI mengadakan sidang wanjakti untuk menetapkan hasilnya. d) Panglima TNI mengeluarkan keputusan (kep) penempatan berdasarkan hasil sidang wanjakti Mabes TNI. e) Kasau mengeluarkan sprinlak penempatan dalam jabatan menindaklanjuti keputusan Panglima TNI. 2) Prosedur TOA/TOD di dalam struktur TNI AU untuk golongan pama dan pamen sebagai berikut: a) Disminpersau mengeluarkan telegram ke seluruh satker perihal rencana TOA/TOD. b) Kotama melaksanakan rapat koordinasi (rakor) tingkat kotama setelah menerima usulan dari satker jajaran, dihadiri pejabat personel/kadispers, dan dipimpin pang/dan/kas/wadan kotama sedangkan Denmabesau melaksanakan rakor untuk balakpus yang berada di lingkungan Mabesau dengan dihadiri pejabat personel/kabagum di tiap balakpus terkait, serta dipimpin oleh Komandan Denmabesau.

- 20 - c) Kotama mengirimkan usulan TOA/TOD ke Disminpersau dengan tembusan inbinprof. d) Denmabesau mengirimkan usulan TOA/TOD yang merupakan hasil rakor dengan balakpus di lingkungan Mabesau ke Disminpersau dengan tembusan inbinprof. e) Inbinprof mengirim usulan TOA/TOD ke Disminpersau. f) Usulan TOA/TOD yang diakomodir dalam bahan rapat adalah sebagai berikut: (1) Usulan TOA/TOD di intern kotama/balakpus. (2) Usulan kotama/balakpus yang lintas dari kotama/ balakpusnya masing-masing namun diakomodir/diusulkan ulang oleh Inbinprof. (3) Usulan Inbinprof. g) Disminpersau mengadakan rakor TOA/TOD yang dipimpin Kadisminpersau. h) Disminpersau melanjutkan rapat TOA/TOD dewan pertimbangan kebijakan dan kepangkatan (wanjak) pama dan prawanjak pamen yang dipimpin oleh Aspers Kasau. i) Disminpersau melanjutkan rapat TOA/TOD wanjak pamen yang dipimpin oleh Wakasau. j) Dari hasil wanjak tersebut kemudian dilanjutkan proses pembuatan kep Kasau. k) Setelah keputusan Kasau terbit dilanjutkan pembuatan salinan kep Kasau dan didistribusikan. 3) Prosedur TOA/TOD di luar struktur TNI AU untuk golongan pama dan pamen. a) Pengusulan Personel dari Mabesau ke Mabes TNI (Dalam dan Luar Struktur TNI). (1) Inbinprof mengusulkan nama ke Disminpersau personel yang akan diarahkan jabatan (rahjab) ke Mabes TNI (baik di dalam maupun luar struktur TNI) (2) Disminpersau menindaklanjuti dengan mengirim surat Kasau yang ditandatangani oleh Aspers Kasau tentang usulan rahjab ke Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI (untuk Gol. V/ letkol ke bawah) atau ke Kasum TNI (untuk Gol. IV/kolonel). Disminpersau terlebih dahulu mengusulkan untuk pelaksanaan penelitian personel kepada Dispamsanau, Puspomau, dan Diskumau. (3) Mabes TNI akan melaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Karier (Wantimkar), selanjutnya sesuai hasil sidang tersebut Panglima TNI melalui Aspers Panglima TNI akan mengirim

- 21 - jawaban dengan surat/surat telegram Panglima TNI tentang persetujuan/penolakan usul rahjab tersebut. (4) Disminpersau akan mengirim surat ke inbinprof tentang jawaban persetujuan/penolakan dari Panglima TNI melalui Aspers Panglima TNI. (5) Bagi personel yang telah disetujui oleh Panglima TNI maka akan diterbitkan kep Kasau. (6) Untuk pelaksanaannya akan diterbitkan sprinlak Kasau melalui Aspers Kasau, dan bagi perwira yang mendapatkan kep Kasau ke luar struktur TNI AU diwajibkan mengambil sprinlak Kasau di Disminpersau sebagai dasar pelaporan ke Spers TNI dan proses selanjutnya akan diterbitkan kep Panglima TNI oleh Mabes TNI. b) Permintaan Personel dari Mabes TNI. Permintaan personel dari Mabes TNI untuk pengisian jabatan di luar struktur TNI AU: (1) Panglima TNI melalui Aspers Panglima TNI mengirimkan permintaan personel untuk pengisian jabatan tertentu dari luar struktur/dalam struktur Mabes TNI kepada Kasau u.p. Aspers Kasau. (2) Disminpersau mengirimkan surat permohonan pengisian jabatan sesuai kualifikasi dan spesifikasi yang diminta ke inbinprof terkait, berdasarkan disposisi Aspers Kasau. (3) Inbinprof berkoordinasi dengan ingunpers terkait permintaan usul nama. (4) Inbinprof mengirimkan surat ke Disminpersau tentang pengusulan nama sesuai dengan permintaan pengisian jabatan. (5) Disminpersau akan mengajukan nama personel yang telah diusulkan inbinprof untuk dilaksanakan penelitian personel kepada Dispamsanau, Puspomau, dan Diskumau. (6) Kasau melalui Aspers Kasau mengirimkan surat usulan rahjab ke Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI (untuk Gol. V/ letkol ke bawah) atau ke Kasum TNI (untuk Gol. IV/kolonel) tentang pengusulan nama, adapun proses selanjutnya Mabes TNI akan mengirimkan surat ke instansi luar struktur untuk meminta persetujuan usul nama tersebut, bila disetujui akan ditindaklanjuti dengan penerbitan kep Kasau dan sprinlak Kasau. (7) Perwira yang mendapatkan kep Kasau ke luar struktur TNI AU diwajibkan mengambil sprinlak Kasau di Disminpersau sebagai dasar pelaporan ke Spers TNI dan proses selanjutnya akan diterbitkan kep Panglima TNI oleh Mabes TNI. c) Pengembalian dari Luar Struktur TNI AU. (1) Panglima TNI melalui Aspers Panglima TNI mengajukan permintaan pengembalian jabatan perwira dari luar struktur TNI AU kepada Kasau u.p. Aspers Kasau.

- 22 - (2) Disminpersau mengajukan tanggapan permintaan pengembalian jabatan kepada inbinprof terkait, berdasarkan disposisi Aspers Kasau. (3) Inbinprof menanggapi persetujuan/penolakan pengembalian jabatan kepada Kadisminpersau tembusan Aspers Kasau. (4) Kasau melalui Aspers Kasau mengirimkan surat balasan kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI (untuk Gol. V/ letkol ke bawah) atau ke Kasum TNI (untuk Gol. IV/kolonel) terkait jawaban persetujuan/penolakan. (5) Apabila disetujui, Panglima TNI menerbitkan kep penempatan dalam jabatan bagi perwira yang disetujui untuk pengarahan jabatan di dalam struktur TNI AU. (6) Bagi perwira yang sudah mendapatkan kep Panglima TNI untuk pengarahan jabatan di dalam struktur TNI AU, proses selanjutnya melaksanakan lapor datang ke Denmabesau untuk tumpang rawat sementara, setelahnya Denmabesau mendata serta melaporkan perwira yang sudah mendapatkan kep pengembalian dari Mabes TNI tersebut ke Disminpersau dan inbinprof terkait. (7) Disminpersau menindaklanjuti dengan penerbitan kep Kasau sebagai tindak lanjut dari kep Panglima TNI, selanjutnya sebagai kelengkapan administrasi mutasi, Denmabesau menerbitkan sprinlak dan petikan jabatan. d) Proses Penarikan dan Penggantian. (1) Inbinprof mengajukan permintaan penarikan dan atau penggantian perwira yang sedang menduduki jabatan di luar struktur TNI AU kepada Aspers Kasau u.p. Kadisminpersau. (2) Kasau melalui Aspers Kasau mengajukan permintaan penarikan dan atau penggantian perwira yang sedang menduduki jabatan di luar struktur TNI AU kepada Panglima TNI u.p. Aspers Panglima TNI (untuk Gol. V/letkol ke bawah) atau ke Kasum TNI (untuk Gol. IV/kolonel). (3) Mabes TNI akan melaksanakan sidang wantimkar, selanjutnya sesuai hasil sidang tersebut Panglima TNI melalui Aspers Panglima TNI menanggapi persetujuan/penolakan permintaan penarikan dan atau penggantian perwira kepada Kasau u.p. Aspers. (4) Apabila disetujui Panglima TNI menerbitkan kep penempatan dalam jabatan bagi perwira yang disetujui untuk pengarahan jabatan di dalam struktur TNI AU dan sebaliknya Kasau menerbitkan kep penempatan bagi perwira yang disetujui untuk pergantian di luar struktur TNI AU. (5) Bagi perwira yang sudah mendapatkan kep Panglima TNI untuk pengarahan jabatan di dalam struktur TNI AU, proses selanjutnya melaksanakan lapor datang ke Denmabesau untuk tumpang rawat sementara, setelahnya Denmabesau mendata

- 23 - serta melaporkan perwira yang sudah mendapatkan kep pengembalian dari Mabes TNI tersebut ke Disminpersau. (6) Disminpersau menindaklanjuti dengan penerbitan kep Kasau sebagai tindak lanjut dari kep Panglima TNI, selanjutnya sebagai kelengkapan administrasi mutasi, Denmabesau menerbitkan sprinlak dan petikan jabatan. b. Prosedur Usul Pengisian Jabatan Kosong. Prosedur dalam mengusulkan pengisian jabatan kosong perwira dalam suatu satuan kerja tertentu diatur sebagai berikut: 1) Satker sebagai ingunpers mengusulkan jabatan kosong yang prioritas kepada kotama dengan tembusan Kadisminpersau dan inbinprof terkait. 2) Kotama/balakpus mengirimkan surat permohonan pengisian jabatan kosong kepada inbinprof terkait dengan tembusan Aspers Kasau dan Kadisminpersau. 3) Usulan pengisian jabatan kosong dari kotama/balakpus yang diakomodir oleh inbinprof terkait, selanjutnya diteruskan melalui surat usulan TOA/TOD ke Disminpersau. 4) Usulan nama dari inbinprof selanjutnya akan dibahas melalui proses rapat TOA/TOD terdekat atau dengan memperhatikan tingkat urgensi dan kebijakan pimpinan maka akan ditindaklanjuti dengan kep Kasau terkait penempatan dalam jabatan. c. Prosedur Pengawakan Organisasi Baru/Validasi Organisasi. Prosedur dalam proses pengawakan suatu organisasi baru atau validasi organisasi diatur melalui tahapan sebagai berikut: 1) Disminpersau dengan mengacu pada POP/organisasi dan tugas, serta DSP dari organisasi baru/validasi organisasi selanjutnya mengirimkan surat permohonan personel untuk pengisian jabatan ke inbinprof terkait. 2) Inbinprof mengirimkan usulan nama-nama personel untuk pengawakan organisasi baru/validasi organisasi ke Disminpersau. 3) Disminpersau melaksanakan rakor pengawakan organisasi baru/validasi organisasi beserta inbinprof/ingunpers terkait. 4) Hasil rapat pengawakan organisasi/validasi organisasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan kep Kasau terkait penempatan dalam jabatan. d. Perubahan Hasil Rapat Koordinasi (Rakor), Pra Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Prawanjak), dan Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak). Perubahan hasil rakor, prawanjak, dan wanjak perwira hanya dapat dilakukan atas seizin ketua sidang dengan tetap berpedoman pada kebutuhan organisasi, serta melalui penelitian personel (pam, pom, dan kum). e. Penyelesaian Administrasi. Penyelesaian administrasi dilakukan setelah seluruh proses rapat wanjak penempatan dalam jabatan selesai, meliputi: 1) Penerbitan Kep Kasau. Sesuai dengan hasil rapat wanjak/rakor, Disminpersau melaksanakan tindak lanjut administrasi dengan

- 24 - menerbitkan kep Kasau untuk penempatan dalam jabatan perwira yang ditandatangani oleh Kasau. 2) Distribusi. Pendistribusian kep penempatan dalam jabatan perwira, dilaksanakan dengan mengirim salinan dari keputusan tersebut ke seluruh kotama/balakpus di jajaran TNI AU. Salinan ke perwira tersebut diautentikasi dan ditandatangani oleh Kadisminpersau. 3) Tindak Lanjut Administrasi. a) Atas dasar salinan kep, kotama menerbitkan telegram pelaksanaan paling lambat dua minggu dari TMT keputusan, kasatker mengeluarkan petikan kep dan sprinlak untuk melaksanakan penempatan dalam jabatan yang baru paling lambat dua minggu TMT telegram kotama atau paling lambat satu bulan TMT kep Kasau. b) Apabila ada hal-hal yang membuat perwira yang mendapatkan kep belum/tidak melaksanakan penempatan dalam jabatan yang baru, kasatker melaporkan ke kotama, tembusan inbinprof dan Kadisminpersau melalui surat/telegram. c) Disinfolahtaau dan inbinprof melaksanakan pemutakhiran data terhadap perubahan-perubahan akibat terbitnya kep tersebut. BAB II TAHAP PERENCANAAN 11. Umum. Agar proses penempatan dalam jabatan perwira dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka perlu disusun dalam tahapan-tahapan yang berkesinambungan dengan diawali melalui tahap perencanaan. 12. Urutan Kegiatan. Urutan kegiatan pada tahap perencanaan penempatan dalam jabatan perwira dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kasau. Kasau menetapkan kebijakan-kebijakan pokok mengenai penempatan dalam jabatan perwira. b. Irjenau. Irjenau menyelengarakan pengawasan dalam perencanaan penempatan dalam jabatan perwira. c. Asrena Kasau. Asrena Kasau merumuskan kebijakan program dan anggaran dalam rangka penempatan dalam jabatan perwira. d. Aspers Kasau. Aspers Kasau merumuskan kebijakan umum pelaksanaan tentang penempatan dalam jabatan perwira. e. Kadisminpersau. Kadisminpersau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Merumuskan dan menetapkan Rencana Program Kerja Disminpersau di bidang admininistrasi perwira. 2) Mengeluarkan telegram Kadisminpersau tentang tahapan dan permohonan usulan TOA/TOD perwira kepada balakpus dan kotama serta menentukan tanggal batas akhir penerimaan usulan dari balakpus dan kotama untuk disusun menjadi bahan rakor TOA/TOD.

- 25 - 3) Memastikan seluruh balakpus dan kotama sudah menerima telegram Kadisminpersau. 4) Memastikan kotama dapat menyelenggarakan kegiatan rakor TOA/TOD tingkat kotama sebelum batas akhir usulan TOA/TOD diterima Disminpersau. 5) Menentukan perencanaan waktu rakor, prawanjak, dan wanjak TOA/TOD. f. Inbinprof. Inbinprof melaksanakan perencanaan pembinaan karier bagi perwira sesuai dengan kecabangan profesinya masing-masing. g. Ingunpers/Balakpus. Ingunpers/balakpus melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Mendata dan menginventarisir personel perwira di lingkungan satker/balakpusnya masing-masing untuk diusulkan penempatan dalam jabatan (TOA/TOD). 2) Ingunpers di tingkat kotama menerima usulan-usulan TOA/TOD perwira dari satker jajarannya masing-masing, sedangkan Denmabesau menerima usulan-usulan TOA/TOD dari balakpus di lingkungan Mabesau. 3) Ingunpers di tingkat kotama merencanakan dan melaksanakan rakor TOA/TOD kotama serta untuk Denmabesau merencanakan dan melaksanakan rakor TOA/TOD tingkat balakpus di lingkungan Mabesau. 13. Dukungan. Pada tahapan perencanaan ini, dukungan yang diperlukan meliputi: a. Anggaran. Anggaran biaya penyelenggaraan penempatan dalam jabatan (TOA/TOD) perwira dibebankan pada mata anggaran Disminpersau. Anggaran tersebut diusulkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) sesuai prosedur yang berlaku, serta untuk inbinprof/ ingunpers/balakpus kaitan kebutuhan biaya disesuaikan dengan mata anggaran di instansinya masing-masing. b. Administrasi Umum. Dalam penyelenggaraan penempatan dalam jabatan (TOA/TOD) perwira diperlukan kelengkapan ATK memadai yang berasal dari pengadaan Progar Disminpersau untuk menghasilkan produk administrasi umum berupa pembuatan surat dan telegram. c. Personel. Dalam penyelenggaraan penempatan dalam jabatan (TOA/TOD) perwira diperlukan dukungan staf personel dari Disminpersau, inbinprof, ingunpers/balakpus dan operator jarkombra di Diskomlekau. d. Komunikasi. Dukungan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai untuk pendistribusian telegram TOA/TOD dengan menggunakan jarkombra di Diskomlekau dan penggunaan jalur komunikasi PABX serta telepon genggam yang digunakan untuk melaksanakan koordinasi ke seluruh satuan dalam rangka memastikan telegram TOA/TOD yang dikeluarkan Disminpersau dapat diterima dan memastikan tindak lanjut dari satuan.

- 26 - BAB III TAHAP PERSIAPAN 14. Umum. Berdasarkan perencanaan penempatan dalam jabatan perwira yang telah disusun selanjutnya dilaksanakan tahap persiapan. Dalam tahap persiapan penempatan dalam jabatan (TOA/TOD) perlu dilakukan langkah-langkah guna tercapainya penyelenggaraan penempatan dalam jabatan sesuai dengan yang diharapkan, adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah penyempurnaan rencana penempatan dalam jabatan yang akan dilaksanakan. 15. Urutan Kegiatan. Urutan kegiatan pada tahap persiapan proses TOA/TOD perwira dengan urutan kegiatan sebagai berikut: a. Kasau. Kasau memonitor persiapan penyelenggaraan penempatan dalam jabatan (TOA/TOD) perwira. b. Irjenau. Irjenau menyelengarakan pengawasan dalam persiapan penempatan dalam jabatan perwira. c. Aspers Kasau. Aspers Kasau menerima laporan dari Kadisminpersau terkait persiapan penyelenggaraan penempatan dalam jabatan perwira. d. Kadisminpersau. Kadisminpersau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menerima usulan TOA/TOD perwira dari inbinprof dan ingunpers. 2) Menyusun bahan rakor TOA/TOD perwira dan mengajukan litpers kepada pam, pom, dan kum yang diusulkan dari ingunpers dan inbinprof. 3) Menerbitkan surat undangan tentang waktu pelaksanaan rakor TOA/TOD yang dikirimkan kepada seluruh undangan yang terkait dengan penempatan dalam jabatan perwira yang akan dilaksanakan Disminpersau. 4) Berkoordinasi dengan seluruh kotama dan inbinprof untuk memastikan pejabat yang akan menghadiri rakor TOA/TOD. 5) Berkoordinasi dengan seluruh inbinprof untuk pengecekan akhir bahan rakor TOA/TOD. e. Inbinprof. Inbinprof mengusulkan TOA/TOD perwira sesuai kecabangan profesinya kepada Kadisminpersau dengan mempertimbangkan usulan-usulan dari ingunpers/balakpus. f. Ingunpers/Balakpus. Ingunpers/balakpus melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Ingunpers di tingkat kotama mengusulkan TOA/TOD personel perwira kepada Kadisminpersau dengan tembusan inbinprof terkait sesuai dengan hasil rakor kotama. 2) Denmabesau mengusulkan TOA/TOD personel perwira kepada Kadisminpersau dengan tembusan inbinprof terkait sesuai dengan hasil rakor tingkat balakpus di lingkungan Mabesau.

- 27 - g. Kadispamsanau. Kadispamsanau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Meneliti data perwira yang tercantum dalam konsep TOA/TOD yang diterima dari Disminpersau, menyangkut aspek penelitian personel. 2) Menyiapkan data hasil penelitian perwira yang diusulkan TOA/TOD. 3) Menyerahkan data hasil penelitian perwira yang diusulkan TOA/TOD ke Disminpersau sebelum dilaksanakan sidang. h. Kadiskumau. Kadiskumau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Meneliti data perwira yang tercantum dalam konsep TOA/TOD yang diterima dari Disminpersau, menyangkut aspek pelanggaran hukum yang dilakukan perwira terkait. 2) Menyiapkan data hasil penelitian perwira yang diusulkan TOA/TOD. 3) Menyerahkan data hasil penelitian perwira yang diusulkan TOA/TOD ke Disminpersau sebelum dilaksanakan sidang. i. Danpuspomau. Danpuspomau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Meneliti data perwira yang tercantum dalam konsep TOA/TOD yang diterima dari Disminpersau, menyangkut aspek pelanggaran disiplin dan tata tertib serta pidana. 2) Menyiapkan data hasil penelitian perwira yang diusulkan TOA TOD. 3) Menyerahkan data hasil penelitian perwira yang diusulkan TOA/TOD ke Disminpersau sebelum dilaksanakan sidang. j. Kadispsiau. Kadispsiau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Membuat telegram pemanggilan dan melaksanakan assesment test bagi perwira yang akan mendapatkan promosi jabatan Gol. IV/kolonel yang usulan namanya diterima dari Disminpersau. 2) Menyiapkan data hasil assesment test perwira yang diusulkan promosi Gol. IV/kolonel. 3) Menyerahkan data hasil nilai assesment test perwira yang diusulkan promosi Gol. IV/kolonel ke Disminpersau sebelum dilaksanakan sidang. k. Kadiskesau. Kadiskesau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Membuat telegram pemanggilan dan melaksanakan tes garjas terpusat dan pemeriksaan hasil rikkes bagi perwira yang akan mendapatkan promosi jabatan Gol. IV/kolonel yang usulan namanya diterima dari Disminpersau. 2) Menyiapkan data hasil tes garjas terpusat dan pemeriksaan hasil rikkes perwira yang diusulkan promosi Gol. IV/kolonel. 3) Menyerahkan data hasil nilai tes garjas terpusat dan pemeriksaan hasil rikkes perwira yang diusulkan promosi Gol. IV/kolonel ke Disminpersau sebelum dilaksanakan sidang.

- 28 - BAB IV TAHAP PELAKSANAAN 16. Umum. Dalam rangka kelancaran proses penempatan dalam jabatan perwira di lingkungan TNI AU agar berjalan secara optimal sesuai sasaran yang diharapkan perlu adanya prosedur yang harus dilaksanakan secara jelas dengan memperhatikan tahapan dalam pelaksanaannya. Dari hasil tahap perencanaan serta tahap persiapan penempatan dalam jabatan perwira yang telah disusun maka dilaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan penempatan dalam jabatan perwira. 17. Urutan Kegiatan. Urutan kegiatan pada tahap pelaksanaan TOA/TOD perwira dengan urutan kegiatan sebagai berikut: a. Kasau. Kasau memonitor proses pelaksanaan penempatan dalam jabatan (TOA/TOD) perwira. b. Irjenau. Irjenau menyelengarakan pengawasan dalam pelaksanaan penempatan dalam jabatan perwira. c. Aspers Kasau. Aspers Kasau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menerima laporan hasil rakor TOA/TOD dari Kadisminpersau. 2) Memimpin pelaksanaan wanjak TOA/TOD pama dan prawanjak pamen. 3) Menjadi sekretaris pada pelaksanaan wanjak TOA/TOD pamen. d. Kadisminpersau. Kadisminpersau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menyajikan data prajurit yang direncanakan untuk di TOA/TOD kan sebagai bahan pembahasan dalam rakor/prawanjak/wanjak. 2) Memimpin pelaksanaan rakor TOA/TOD pamen/prawanjak pama dan menyelenggarakan pelaksanaan prawanjak TOA/TOD pamen/wanjak pama dan wanjak TOA/TOD pamen dengan melibatkan instansi-instansi terkait. Daftar peserta rapat TOA/TOD tercantum pada lampiran J. e. Inbinprof. Inbinprof melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menyiapkan data personel dalam lingkup pembinaannya yang diusulkan TOA/TOD dengan dibantu oleh subinbinprof. 2) Mengikuti rangkaian sidang rakor dan prawanjak TOA/TOD. 3) Memonitor realisasi TOA/TOD bagi perwira yang dalam lingkup pembinaannya. f. Ingunpers/Balakpus. Ingunpers/balakpus melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menyiapkan data personel dalam lingkup satkernya yang diusulkan TOA/TOD. 2) Mengikuti rangkaian sidang rakor/prawanjak/wanjak TOA/TOD bagi ingunpers/balakpus yang terlibat sesuai daftar peserta rapat.

- 29 - g. Kadispamsanau. Kadispamsanau menyajikan data hasil penelitian perwira yang diusulkan TOA/TOD pada saat rangkaian pelaksanaan sidang TOA/TOD. h. Kadiskumau. Kadiskumau menyajikan data hasil penelitian perwira yang diusulkan TOA/TOD pada saat rangkaian pelaksanaan sidang TOA/TOD. i. Danpuspomau. Danpuspomau menyajikan data hasil penelitian perwira yang diusulkan TOA/TOD pada saat rangkaian pelaksanaan sidang TOA/TOD. j. Kadispsiau. Kadispsiau menyajikan data hasil nilai assesment test perwira yang diusulkan promosi jabatan Gol. IV/kolonel pada saat rangkaian pelaksanaan sidang TOA/TOD. k. Kadiskesau. Kadiskesau menyajikan data hasil nilai tes garjas terpusat dan pemeriksaan hasil rikkes perwira yang diusulkan promosi jabatan Gol. IV/kolonel pada saat rangkaian pelaksanaan sidang TOA/TOD. l. Kadisinfolahtaau. Kadisinfolahtaau menyajikan data yang diperlukan oleh Disminpersau menyangkut data riwayat hidup perwira yang diusulkan TOA/TOD. 18. Dukungan. Pada tahapan pelaksanaan ini, dukungan yang diperlukan meliputi: a. Logistik. Dukungan berupa ruang rapat dan kelengkapannya serta akomodasi menggunakan fasilitas dan dukungan dari Disminpersau, Spersau, dan Wakasau. b. Personel. Dukungan dari staf Disminpersau dan personel rapat yang dihadiri oleh para pejabat personel di kotama, inbinprof, personel yang membidangi pam, pom, dan kum serta undangan yang terkait dengan penempatan dalam jabatan perwira (disesuaikan dengan tahapan rapat). c. Administrasi Umum. Dukungan kelengkapan ATK yang bersumber dari pengadaan Progar Disminpersau dalam rangka penyusunan bahan rakor, prawanjak, dan wanjak yang disusun berdasarkan usulan dari ingunpers dan inbinprof. BAB V TAHAP PENGAKHIRAN 19. Umum. Pada tahap pengakhiran setelah selesai pelaksanaan sidang wanjak, Disminpersau mengolah data yang telah diputuskan oleh pimpinan sidang berdasarkan persetujuan forum sehingga Disminpersau dapat menindaklanjuti dengan pengajuan keputusan Kasau terkait penempatan dalam jabatan perwira. 20. Urutan Kegiatan. Kegiatan tahap pengakhiran dilaksanakan dengan urutanurutan kegiatan sebagai berikut: a. Kasau. Kasau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Menerima laporan hasil penyelenggaraan sidang penempatan dalam jabatan (TOA/TOD) perwira. 2) Menetapkan keputusan tentang penempatan dalam jabatan sesuai hasil sidang TOA/TOD perwira.

- 30 - b. Irjenau. Irjenau menyelengarakan pengawasan dan pemeriksaan dalam pengakhiran proses penempatan dalam jabatan perwira. c. Aspers Kasau. Aspers Kasau melaporkan hasil penyelenggaraan sidang penempatan dalam jabatan (TOA/TOD) perwira kepada Kasau. d. Kadisminpersau. Kadisminpersau melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Mengumpulkan, mengolah data dan menyiapkan laporan hasil sidang yang telah disetujui oleh forum sidang wanjak TOA/TOD. 2) Sesuai hasil wanjak TOA/TOD mengirimkan surat atas nama Kasau tanda tangan Aspers Kasau tentang pengusulan rahjab ke Mabes TNI bagi perwira yang akan dirahjabkan keluar/masuk dari/ke Mabes TNI/luar struktur TNI dan untuk selanjutnya akan disidangkan kembali di Mabes TNI. 3) Menindaklanjuti hasil wanjak penempatan dalam jabatan perwira untuk diajukan penerbitan keputusan Kasau. Adapun bagi hasil sidang TOA/TOD yang belum dapat diterbitkan keputusan Kasau (kep tunda) dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: a) Menunggu persetujuan rahjab dari dalam dan luar struktur TNI/TNI AU. b) Rangkaian pensiun. Pengeluaran kep Kasau saat personel tersebut menjelang pensiun beserta rangkaiannya. c) Rangkaian pendidikan. Pengeluaran kep Kasau saat personel tersebut sedang menjalani/sudah selesai pendidikan beserta rangkaiannya. d) Rangkaian penugasan. Pengeluaran kep Kasau saat personel tersebut sedang melaksanakan/sudah kembali dari penugasan beserta rangkaiannya. 4) Menerbitkan salinan kep Kasau dilanjutkan dengan penerbitan sprin Kasau bagi yang mendapatkan kep Kasau ke Mabes TNI/luar struktur TNI. e. Inbinprof. Inbinprof memonitor kep TOA/TOD bagi perwira yang dalam lingkup pembinaannya. f. Ingunpers/Balakpus. Ingunpers/balakpus menindaklanjuti keputusan Kasau tentang penempatan dalam jabatan prajurit dengan menerbitkan petikan keputusan Kasau dan surat perintah pelaksanaan. g. Kadisinfolahtaau. Kadisinfolahtaau melaksanakan pemutakhiran data prajurit berdasarkan tembusan salinan keputusan Kasau tentang penempatan dalam jabatan perwira yang diterima dari Disminpersau.

- 31 - BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 21. Umum. Keberhasilan penyelenggaraan penempatan dalam jabatan perwira sangat dipengaruhi tataran kewenangan dan tanggung jawab dari penyelenggara. Untuk itu tataran kewenangan dan tanggung jawab dari sistem penyelenggaraan di lingkungan TNI Angkatan Udara perlu diatur pada setiap strata organisasi TNI Angkatan Udara dengan pengawasan dan pengendalian pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. 22. Pengawasan. Pengawasan dalam penyelenggaraan penempatan dalam jabatan perwira diatur sebagai berikut: a. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Irjenau). Irjenau mengawasi terhadap ketentuan dan penyelenggaraan penempatan dalam jabatan perwira. b. Asisten Personalia Kasau (Aspers Kasau). Aspers Kasau menyelenggarakan pengawasan serta sebagai supervisi terhadap penyelenggaraan penempatan dalam jabatan perwira. 23. Pengendalian. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dengan tujuan agar penempatan dalam jabatan perwira dapat terselenggara dengan tertib, tersusun dan mengikuti aturan yang berlaku sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai, yang dilaksanakan dengan bentuk pengendalian administrasi maupun pengendalian kegiatan. Pengendalian administrasi dilaksanakan untuk menjamin tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang baku. Adapun yang berwenang untuk melaksanakan pengendalian penempatan dalam jabatan perwira adalah: a. Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau). Kasau menetapkan keputusan penempatan dalam jabatan perwira. b. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau (Asrena Kasau). Asrena Kasau melaksanakan pengendalian dukungan anggaran pada proses penempatan dalam jabatan perwira. c. Asisten Personalia Kasau (Aspers Kasau). Aspers Kasau melaksanakan pengendalian penyelenggaraan sidang penempatan dalam jabatan perwira. d. Kepala Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara (Kadisminpersau). Kadisminpersau melaksanakan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan kegiatan penempatan dalam jabatan perwira. BAB VII PENUTUP 24. Keberhasilan. Ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira ini akan berhasil apabila seluruh satuan pembina dan pengguna dapat memahami, mengerti, dan melaksanakan petunjuk teknis ini dengan baik.

- 32 - 25. Penyempurnaan. Hal-hal yang dipandang perlu dalam penyempurnaan Petunjuk Teknis Penempatan Dalam Jabatan Perwira, agar disarankan kepada Kasau melalui Kadisminpersau dengan tembusan Aspers Kasau dan Dankodiklatau sesuai dengan mekanisme umpan balik. Kadisminpersau : Sesdis : Kasubdisminpa : a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISMINPERS, tertanda AMINTO SENISUKA, S.T., M.Eng. MARSEKAL PERTAMA TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

- 36 - TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA DAFTAR PENGERTIAN 1. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum). Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang. 2. Atrisi (Pensiun). Atrisi (pensiun) adalah personel yang diberhentikan dengan hormat karena sudah habis masa dinas atau pengabdiannya secara normal di kedinasan yang dilihat dari tanggal kelahiran personel yang bersangkutan, yaitu untuk perwira sampai dengan umur 58 tahun. 3. Bawah Perintah (BP). BP adalah penugasan dalam kurun waktu tertentu yang diberikan kepada personel yang bukan merupakan anggota organik dari satuan tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan yang diperbantukan. 4. Daftar Susunan Personel (DSP). Daftar susunan personel adalah suatu daftar yang menunjukkan jumlah, macam pangkat dan keahlian dari personel yang dibutuhkan pada unit organisasi, disesuaikan dengan beban kerja. 5. Dalam Struktur. Dalam struktur adalah kotak jabatan yang tercantum dalam DSP TNI AU. 6. Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak). Wanjak adalah dewan yang melaksanakan sidang antarinstansi terkait dipimpin oleh Kasau/Wakasau untuk membahas hasil sidang prawanjak penempatan dalam jabatan. 7. Diperbantukan (DP). Prajurit diperbantukan adalah prajurit TNI AU yang dilepas dari jabatan untuk sementara karena sedang dalam proses hukum. 8. Instansi Pembina Profesi (Inbinprof). Inbinprof adalah instansi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala usaha, tindakan dan kegiatan perencanaan/penyusunan, pengembangan profesi guna kepentingan peningkatan kemampuan personel di bidangnya. 9. Instansi Pengguna Personel (Ingunpers). Ingunpers adalah instansi (setingkat kotama/balakpus) yang diberi wewenang untuk menggunakan, meningkatkan kemampuan dan memberikan pengalaman kepada prajurit yang sesuai dengan bidang profesi masing-masing melalui tugas dan jabatan yang dipercayakan kepadanya. 10. Jabatan. Jabatan adalah sekumpulan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang merupakan satu kesatuan, dimaksudkan sebagai suatu pekerjaan yang lazimnya diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang prajurit selama memangku jabatan. 11. Luar Struktur. Luar struktur adalah kotak jabatan yang terdapat di luar DSP TNI AU, yang termasuk dalam luar struktur TNI AU yaitu Mabes TNI beserta subkoordinasinya, Kemenkopolhukam, Kemhan, Setmilpres, BIN, Lemsaneg, Lemhannas, Wantannas, Basarnas (Badan Nasional Pertolongan dan Pencarian), BNN, MA, Bakamla, BNPT, dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan permintaan kementerian/lembaga lain yang membutuhkan. Lampiran A Keputusan Kasau Nomor Kep/362/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020

- 37 - 12. Orientasi Tugas. Orientasi tugas adalah penugasan dalam kurun waktu tertentu bagi personel baru berkaitan dengan tugas, jabatan dan satuan kerjanya agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru. 13. Perwira Penyerah Perkara (Papera). Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan, dalam lingkungan peradilan militer atau dalam lingkungan peradilan umum. 14. Pejabat Definitif. Pejabat definitif adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada organisasi secara sah. 15. Pembinaan Karier. Pembinaan karier adalah bagian dari pembinaan prajurit berupa kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan, dan pendidikan yang tepat baik bagi prajurit yang bersangkutan maupun bagi organisasi. 16. Pengarahan Jabatan. Pengarahan jabatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Disminpersau bersama dengan inbinprof dan Mabes TNI untuk mengarahkan seorang prajurit pada sebuah jabatan tertentu baik yang berada di dalam struktur maupun luar struktur TNI. 17. Penugasan. Penugasan adalah penempatan prajurit dalam jabatan di dalam atau luar struktur TNI sebagaimana diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku. 18. Prajurit. Prajurit adalah anggota tentara atau militer TNI Angkatan Udara yang masih aktif. 19. Pra Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Prawanjak). Prawanjak adalah dewan yang melaksanakan sidang antarinstansi terkait dipimpin oleh Aspers Kasau untuk membahas hasil rapat koordinasi penempatan dalam jabatan. 20. Rapat Koordinasi (Rakor). Rakor adalah rapat yang dilaksanakan untuk berkoordinasi antarinstansi terkait dipimpin oleh Kadisminpersau untuk mendapatkan hasil awal tentang penempatan dalam jabatan prajurit perwira. 21. Sistem Klasifikasi Spesialisasi Prajurit. Sistem klasifikasi spesialisasi prajurit adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasikan kualifikasi spesialisasi prajurit secara jelas. 22. Subinstansi Pembina Profesi (Subinbinprof). Subinbinprof adalah bagian dari instansi pembina profesi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala usaha, tindakan dan kegiatan perencanaan/penyusunan, pengembangan sesuai dengan profesi masing-masing dan berkoordinasi dengan instansi pembina profesi. - 34 -

- 38 - 23. Wilayah Kerja. Wilayah kerja adalah cakupan dari suatu area/satuan/tempat pelaksanaan dinas. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISMINPERS, tertanda AMINTO SENISUKA, S.T., M.Eng. MARSEKAL PERTAMA TNI - 35 - Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

- 39 - TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA SKEMA KEDUDUKAN PETUNJUK TEKNIS PENEMPATAN DALAM JABATAN PERWIRA a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISMINPERS, tertanda AMINTO SENISUKA, S.T., M.Eng. MARSEKAL PERTAMA TNI PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN PERSONEL Lampiran B Keputusan Kasau Nomor Kep/362/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

- i TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA MEKANISME TOA DI LINGKUN Disminpersau mengeluarkan telegram ke galaxy perihal rencana TOA/TOD Kotama melaksanakan rak dihadiri pejabat pers/kadisper kotama sedangkan Denmabe untuk balakpus yang berada dengan dihadiri pejabat per balakpus, serta dipimpin oleh PERIODE APRIL (AWAL NOVEMBER) PERIODE OKTOBER (AWAL MEI) PERIODE APRIL (MING PERIODE OKTOBER (M Disminpersau mengadaka dipimpin Kadis Disminpersau melanjutkan rapat TOA/TOD wanjak pama dan prawanjak pamen yang dipimpin oleh Aspers Kasau PERIODE APRIL (MINGG PERIODE OKTOBER (MING Proses rahjab ke Mabes TN personel yang TOA/TOD kelu ke dalam struktur TNI A Disminpersau melanjutkan rapat wanjak TOA/TOD pamen yang dipimpin oleh Wakasau Bagi personel yang TOA/TOD struktur TNI AU Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

i - A/TOD PERWIRA NGAN TNI AU Lampiran C Keputusan Kasau Nomor Kep/362/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISMINPERS, tertanda AMINTO SENISUKA, S.T., M.Eng. MARSEKAL PERTAMA TNI kor tingkat kotama yang rs, dan dipimpin pang/dan esau melaksanakan rakor a di lingkungan Mabesau rsonel/kabagum dari tiap h Komandan Denmabesau Kotama dan Denmabesau mengirimkan usulan TOA/TOD ke Disminpersau tembusan inbinprof GGU I BLN JANUARI) MINGGU III BLN JUNI) PERIODE APRIL (MINGGU II BLN JANUARI) PERIODE OKTOBER (MINGGU IV BLN JUNI) Inbinprof mengirim usulan TOA/TOD ke Disminpersau an rakor TOA/TOD yang sminpersau PERIODE APRIL (MINGGU IV BLN JANUARI) PERIODE OKTOBER (MINGGU III BLN JUNI) GU II BLN FEBRUARI) GGU II BLN AGUSTUS) NI bagi uar dan AU Proses pembuatan Kasau menunggu hasil rahjab dari Mabes TNI/Kep Pang TNI D dalam Proses pembuatan kep Kasau Salinan kep Kasau dilanjutkan pendistribusian

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PENGUSULAN PERSO DARI MABESAU (DALAM DAN LUAR Disminpersau me kepada Diskumau Dispam Inbinporf mengusulkan nama ke Disminpersau personel yang akan dirahjabkan ke Mabes TNI (dalam dan luar struktur TNI) Disminpersau m dengan mengirim s usulan rahjab Untuk pelaksanaannya akan diterbitkan sprin Kasau yang ditandatangani oleh Aspers Kasau Bagi personel ya Spers TNI akan dite pada kesempa Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

ONEL UNTUK RAHJAB U KE MABES TNI R STRUKTUR TNI) Lampiran D Keputusan Kasau Nomor Kep/362/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISMINPERS, tertanda AMINTO SENISUKA, S.T., M.Eng. MARSEKAL PERTAMA TNI engusulkan Litpers u, Puspomau, dan msanau Spers TNI mengirim jawaban dengan surat/ST Pang TNI, disetujui/ditolak terkait usul rahjab tersebut menindaklanjuti surat Kasau tentang b ke Spers TNI ng disetujui oleh erbitkan kep Kasau atan pertama Disminpersau akan mengirim surat ke inbinprof tentang jawaban persetujuan/penolakan dari Spers TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PERMINTAAN PERSON UNTUK PENGISIAN JABATAN Instansi luar struktur Mabes TNI usulan/menolak/setuju da T M Mabes TNI kirim surat ke instansi luar struktur TNI untuk minta persetujuan Permintaan personel dari Mabes TNI, bila usul nama dari Mabesau disetujui oleh Mabes TNI, dilanjutkan proses kep Kasau dan selanjutnya terbit kep Pang TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

NEL DARI MABES TNI N DI LUAR STRUKTUR TNI AU Lampiran E Keputusan Kasau Nomor Kep/362/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISMINPERS, tertanda AMINTO SENISUKA, S.T., M.Eng. MARSEKAL PERTAMA TNI Permintaan personel alam/luar struktur Mabes TNI melalui Mabes TNI ke Mabesau (Disminpersau) Disminpersau mengirimkan surat permohonan permintaan nama sesuai kualifikasi dan spesialisasi yang diminta ke inbinprof Inbinprof berkoordinasi dengan ingunpers terkait usul nama Disminpersau usulan Litpers kepada PAM, POM, KUM Inbinprof mengirim surat ke Disminpersau tentang usul nama Disminpersau mengirim surat ke Mabes TNI tentang usul nama

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PROSEDUR PENGISIA DI LINGKUN Satker sebagai ingunpers mengusulkan jabatan kosong yang diprioritaskan kepada kotama dengan tembusan Kadisminpersau dan inbinprof terkait Usulan nama dari inbinprof selanjutnya akan dibahas melalui rapat TOA/TOD terdekat atau dengan memperhatikan tingkat urgensi dan kebijakan pimpinan maka akan ditindaklanjuti dengan kep Kasau terkait penempatan jabatan Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

Lampiran F Keputusan Kasau Nomor Kep/362/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 AN JABATAN KOSONG NGAN TNI AU a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISMINPERS, tertanda AMINTO SENISUKA, S.T., M.Eng. MARSEKAL PERTAMA TNI Kotama/balakpus mengirimkan surat permohonan pengisian jabatan kosong kepada inbinprof terkait dengan tembusan Aspers Kasau dan Kadisminpersau Usulan pengisian jabatan kosong dari kotama/balakpus yang diakomodir oleh inbinprof terkait, selanjutnya diteruskan melalui surat usulan TOA/TOD ke Disminpersau

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PROSES PENARIKAN DI LUAR STRU Inbinprof mengajukan permintaan penarikan dan atau penggantian perwira yang sedang menduduki jabatan di luar struktur TNI AU kepada Aspers Kasau u.p. Kadisminpersau Kasau melalui Aspers permintaan pen penggantian perw menduduki jabata TNI AU kepada Pang TNI (untuk Gol. V/le ke Kasum TNI (untu Apabila disetujui Pa kep patjab bagi Pa T untuk rahjab di dal dan sebaliknya Kas penempatan bagi Pa untuk pergantian di Disminpersau menindaklanjuti dengan penerbitan kep Kasau sebagai tindak lanjut dari kep Pang TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800

Lampiran G Keputusan Kasau Nomor Kep/362/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 N DAN PENGGANTIAN UKTUR TNI AU a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA KADISMINPERS, tertanda AMINTO SENISUKA, S.T., M.Eng. MARSEKAL PERTAMA TNI s Kasau mengajukan arikan dan atau wira yang sedang an di luar struktur TNI u.p. Aspers Pang etkol ke bawah) atau uk Gol. IV/kolonel) Mabes TNI akan melaksanakan sidang wantimkar, selanjutnya sesuai hasil sidang tersebut Pang TNI melalui Aspers Pang TNI menanggapi persetujuan/penolakan permintaan penarikan dan atau penggantian perwira TNI AU kepada Kasau u.p. Aspers ang TNI menerbitkan TNI AU yang disetujui lam struktur TNI AU sau menerbitkan kep TNI AU yang disetujui luar struktur TNI AU Pa TNI AU yang sudah mendapatkan Kep Pang TNI untuk rahjab di dalam struktur TNI AU, proses selanjutnya melaksanakan lapor datang ke Denmabesau untuk tumpang rawat sementara, setelahnya Denmabesau mendata serta melaporkan Pa TNI AU yang sudah mendapatkan kep pengembalian dari Mabes TNI tersebut ke Disminpersau

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PROSEDUR P ORGANISASI BARU/VA Disminpersau dengan mengacu pada POP/Orgas, serta DSP dari organisasi baru/validasi organisasi selanjutnya mengirimkan surat permohonan personel untuk pengisian jabatan ke inbinprof terkait Hasil rapat pengawakan organisasi/validasi organisasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan kep Kasau Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI AU, WAHJU TJAHJADI, S.S., C.Fr.A. KOLONEL ADM NRP 520800