JUKGAR PENGGUNAAN PERSONEL

ii TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PG: PRS-01 PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN PERSONEL DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA NOMOR KEP/319/XI/2020 TANGGAL 25 NOVEMBER 2020

ii DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI i Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/319/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel ... BAB I PENDAHULUAN 1. Umum ........................................................................ 3 2. Maksud dan Tujuan ................................................... 3 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.................................... 3 4. Dasar ......................................................................... 4 5. Pengertian .................................................................. 4 6. Kedudukan................................................................. 4 BAB II KETENTUAN-KETENTUAN 7. Umum ........................................................................ 5 8. Tujuan dan Sasaran................................................... 5 9. Prinsip........................................................................ 5 10. Penggunaan Personel ................................................. 5 BAB III ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB 11. Umum ........................................................................ 32 12. Organisasi .................................................................. 32 13. Tugas dan Tanggung Jawab ....................................... 33 BAB IV TAHAP PENYELENGGARAAN 14. Umum ........................................................................ 34 15. Tahap Perencanaan.................................................... 34 16. Tahap Persiapan......................................................... 35 17. Tahap Pelaksanaan .................................................... 36 18. Tahap Pengakhiran .................................................... 37 BAB V DUKUNGAN 19. Umum ........................................................................ 38 20. Anggaran.................................................................... 38 21. Administrasi Umum ................................................... 38 22. Personel...................................................................... 38 23. Logistik....................................................................... 38 24. Komunikasi................................................................ 39 25. Kesehatan .................................................................. 39 26. Pengamanan............................................................... 39 27. Hukum....................................................................... 39 BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 28. Umum ........................................................................ 39 29. Pengawasan................................................................ 39 30. Pengendalian.............................................................. 39

BAB VII PENUTUP 1. Petunjuk Turunan...................................................... 39 2. Keberhasilan .............................................................. 40 3. Penyempurnaan ......................................................... 40 LAMPIRAN A : DAFTAR PENGERTIAN .……………………………..…………. 41 LAMPIRAN B : SKEMA KEDUDUKAN …………....…………………………… 43 LAMPIRAN C : SUSUNAN KEPANGKATAN PNS ..……………………..……… 44 LAMPIRAN D : PENGANGKATAN DALAM PANGKAT ………………………. 45 LAMPIRAN E : KESETARAAN GOLONGAN DAN ESELON JABATAN………. 46 LAMPIRAN F : DAFTAR PERSONEL POKJA ……………..……………..……. 47 DAFTAR DISTRIBUSI

KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN UDARA Nomor Kep/319/XI/2020 tentang PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN PERSONEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA STAF ANGKATAN UDARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI angka 24 huruf d Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/143/VII/2020 tentang Doktrin Fungsi Umum Personalia, perlu menetapkan keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara; 2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1055/IX/2019 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI; 3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/588/VII/2020 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI; 4. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Staf Personalia TNI Angkatan Udara; 5. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/143/VI/2020 tentang Doktrin Fungsi Umum Personalia; ; Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/944/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang penugasan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel; 2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel;

- 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini menggunakan kode: PG:PRS-…… dan berklasifikasi Biasa. 2. Asisten Personalia Kepala Staf Angkatan Udara sebagai Pembina Materi Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel. 3. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kasau Nomor Kep/724/X/2017 Tentang Penggunaan Prajurit beserta perubahannya dan Keputusan Kasau Nomor Kep/729/XII/2013 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2020 Aspers Kasau : Wadankodiklatau : Dirdok Kodiklatau : Kadiskumau : Kasetumau : Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA, AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M. KOLONEL ADM NRP 515583 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA DANKODIKLAT, Cap/tertanda TATANG HARLYANSYAH, S.E., M.M. MARSEKAL MUDA TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN PERSONEL BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. a. Doktrin Fungsi Umum Personalia yang meliputi Pembinaan Sumber Daya Manusia (Bin SDM) dan Pembinaan Personel (Binpers) TNI Angkatan Udara (TNI AU), merupakan upaya penyiapan personel untuk siap mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Penyiapan personel tersebut diawali dari proses perencanaan dan pembinaan personel yang meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan. Penggunaan personel merupakan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan terpadu melalui pendayagunaan personel TNI AU dalam penugasan pada jabatan struktural maupun fungsional dan penugasan lain, serta memberikan pengembangan karier seluas-luasnya. b. Dengan terbitnya Doktrin Fungsi Umum Personalia maka Keputusan Kasau Nomor Kep/724/X/2017 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Penggunaan Prajurit beserta perubahannya dan Keputusan Kasau Nomor Kep/729/XII/2013 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU Tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan doktrin TNI AU, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan. c. Guna tercapainya ketertiban dan keselarasan dalam penyelenggaraan penggunaan personel, maka perlu disusun Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel. 2. Maksud dan Tujuan. Maksud dan tujuan penyusunan petunjuk penyelenggaraan (Jukgar) ini adalah: a. Maksud. Jukgar ini disusun dengan maksud menyajikan ketentuan dan tahapan penyelenggaraan penggunaan personel di lingkungan TNI AU, yang meliputi ketentuan tentang ikatan dinas, jabatan, kenaikan pangkat dan penugasan didalam dan diluar struktur dalam memberdayakan personel untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan kepentingan karier individu secara seimbang dan terukur b. Tujuan. Tujuan disusunnya Jukgar penggunaan personel ini sebagai pedoman agar pemangku kepentingan yang terkait tercapai kesamaan persepsi, pola pikir, dan pola tindak dalam penyelenggaraan kegiatan penggunaan personel di lingkungan TNI AU. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup dan tata urut Jukgar ini sebagai berikut: a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup Jukgar ini meliputi ketentuan dan pokok-pokok penyelenggaraan penggunaan personel. Lampiran Keputusan Kasau Nomor Kep/ / /2020 Tanggal 2020

- 4 - b. Tata Urut. Tata urut penyusunan Jukgar ini sebagai berikut: 1) Pendahuluan. 2) Ketentuan-Ketentuan. 3) Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab. 4) Tahapan Penyelenggaraan 5) Dukungan. 6) Pengendalian dan Pengawasan 7) Penutup. 4. Dasar. Dasar yang digunakan dalam penyusunan Jukgar ini sebagai berikut: a. Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. b. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/53/XII/2017 tentang Penggunaan Prajurit TNI. c. Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam Jabatan di Luar Struktur TNI. d. Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia. e. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1534/XII/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil TNI. f. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/245/X/2019 tentang Petunjuk Referensi Tingkat I Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. g. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/285/XI/2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI Angkatan Udara. h. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/143/VI/2020 tentang Doktrin Fungsi Umum Personalia. 5. Pengertian. Untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap istilah yang digunakan dalam Jukgar ini, maka disusun beberapa istilah dalam daftar pengertian. Daftar pengertian sebagaimana tercantum pada lampiran A. 6. Kedudukan. Jukgar Penggunaan Personel ini berada pada strata operasional level 2, dan merupakan petunjuk turunan dari Doktrin Fungsi Umum Personalia. Skema kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran B.

- 5 - BAB II KETENTUAN- KETENTUAN 7. Umum. Beberapa ketentuan yang digunakan dalam penyelenggaraan penggunaan personel, meliputi tujuan dan sasaran, prinsip serta ketentuan penggunaan personel yang mengatur tentang penggunaan prajurit dan penggunaan PNS di lingkungan TNI AU. 8. Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran penggunaan personel sebagai berikut: a. Tujuan. Penggunaan personel bertujuan untuk mendayagunakan setiap personel secara optimal dalam penugasan serta memberikan pengembangan karier seluas-luasnya dalam pelaksanaan tugas. b. Sasaran. Adapun sasaran penggunaan personel sebagai berikut: 1) Tercapainya keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kepentingan perorangan dengan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. 2) Terwujudnya keadilan bagi setiap personel dengan memberikan kesempatan secara adil dan wajar untuk mencapai karier yang setinggitingginya. 3) Tercapainya giliran penugasan Tour of Duty (TOD) dan giliran daerah penugasan Tour of Area (TOA) bagi personel dilaksanakan seluas-luasnya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. 4) Terlaksananya penugasan bagi personel wanita TNI AU (Wara dan PNS wanita) disesuaikan dengan kodrat dan harkat kewanitaannya. 5) Terwujudnya kesesuaian pangkat, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada seorang personel dalam jabatan yang diembannya. 9. Prinsip. Prinsip dalam penggunaan personel sebagai berikut: a. Ketepatan. Penggunaan personel didasarkan pada kesesuaian kemampuan dan klasifikasi yang didukung dengan sistem seleksi. b. Keterpaduan. Penggunaan personel dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi tidak terpisahkan dari sistem pembinaan personel. c. Pengembangan. Setiap personel mendapat kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier setinggi-tingginya dan penugasan seluasluasnya sesuai dengan kemampuannya. d. Kesejahteraan. Kepentingan individu tetap diperhatikan, namun kepentingan organisasi lebih diutamakan. 10. Penggunaan Personel. Ketentuan penggunaan personel meliputi penggunaan prajurit dan penggunaan PNS, yang diatur sebagai berikut: a. Penggunaan Prajurit. Perjalanan karier prajurit dimulai saat dilantik sampai dengan masa akhir dinas keprajuritan dengan melalui penentuan kecabangan, pendidikan, penugasan, dan kepangkatan. Pembinaan

- 6 - kecabangan dilaksanakan oleh instansi pembina profesi, sedangkan untuk pengalaman penugasan oleh instansi pengguna personel. Penyelenggaraan penggunaan prajurit yang meliputi pembinaan karier, penugasan, golongan jabatan, faktor pertimbangan, tahapan penempatan jabatan, status jabatan, pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian sementara, penugasan diluar struktur, kepangkatan, ketentuan lain kenaikan pangkat dan pengakhiran dinas keprajuritan serta pengendalian karier, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pembinaan Karier Perwira. Pembinaan karier perwira melalui pola pengembangan sebagai berikut: a) Pola Dasar Karier Perwira. Pola dasar karier perwira merupakan suatu rancangan yang menggambarkan secara umum perkembangan karier seorang perwira, mulai dari saat pengangkatan sampai akhir masa dinasnya. Pola dasar tersebut terbagi dalam empat periode pengembangan, yaitu: (1) Periode Pengembangan Dasar: (a) Pangkat mulai dari letnan dua sampai dengan kapten. (b) Pada periode ini seorang perwira ditempatkan dalam jabatan yang dituntut dalam penguasaan taktis dan teknis sesuai bidangnya serta memiliki kemampuan mempraktekkan kepemimpinan lapangan, senjata dan alat peralatan dari cabangnya serta kepemimpinan dan teknik memegang komando. (2) Periode Pengembangan Profesi: (a) Pangkat mulai dari mayor sampai dengan letnan kolonel. (b) Pada periode ini seorang perwira diutamakan pada pengembangan kemampuan kepemimpinan dan manajerial sesuai bidangnya serta kemampuan memadukan pengetahuan dengan pengalaman taktis operasional. (3) Periode Bakti dan Pengembangan Lanjutan: (a) Pangkat kolonel. (b) Pada periode ini seorang perwira diutamakan memiliki kemampuan berpikir, memandang, menilai dan menganalisis yang bersifat strategis. (4) Periode Darma Bakti: (a) Pangkat Marsma sampai dengan marsekal. (b) Periode waktu mulai menjadi perwira tinggi sampai akhir masa dinas keprajuritan.

- 7 - (c) Pada periode ini seorang perwira diutamakan memiliki kemampuan dalam strategi pertahanan dan kebijakan nasional, regional dan internasional. b) Bidang Karier Perwira. Untuk memfokuskan keahlian prajurit dalam mencapai profesionalismenya, perlu ditentukan korps dan spesialisasinya sebagai berikut: (1) Spesialisasi merupakan bidang karier yang disebut kecabangan atau korps. Perwira lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU), Sekolah Pertama Perwira Prajurit Karier (Semapa PK), dan Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) dimulai dari saat lulus Pendidikan Dasar Kecabangan (Diksarcab), sedangkan bagi bintara yang mendapat kesempatan menjadi perwira melalui Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) kecabangannya ditetapkan sejak dilantik menjadi perwira. (2) Seorang perwira sampai dengan pangkat kolonel tetap dalam kecabangan/korpsnya. Dalam bidang karier mereka mempunyai kesempatan untuk meningkatkan keahlian melalui berbagai pendidikan dan penempatan dalam berbagai jabatan dan dapat pula menempuh pendidikan lain yang diselenggarakan oleh TNI AU, Mabes TNI, Kemhan RI dan Kementerian/Lembaga lain. Program pendidikan yang dapat diikuti oleh para personel adalah pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri (3) Markas Besar TNI AU membentuk Instansi Pembina Profesi (Inbinprof) yang mempunyai kewajiban memelihara dan mengikuti perkembangan profesi untuk karier setiap perwira. Setiap perwira dapat meminta informasi tentang keadaan dirinya melalui konsultasi karier dengan atasan, para Binprof, dan pembina karier Spersau. Sebaliknya organisasi juga dapat memperoleh data mutakhir setiap perwira yang dapat digunakan untuk menyusun kualifikasi perwira. Keaktifan para Inbinprof dalam pembinaan karier prajurit akan sangat membantu penataan personel sesuai dengan prinsip menempatkan prajurit pada jabatan sesuai kualifikasi dan klasifikasi yang tepat (the right man on the right place). (4) Perwira tinggi tidak terikat lagi pada bidang kecabangannya, sehingga menanggalkan tanda korps/kecabangan dan merupakan perwira dengan kecakapan umum. Pembinaan karier selanjutnya dilakukan di tingkat Mabes TNI. Dalam pengarahan jabatan perwira tinggi, pengalaman penugasan sebelumnya serta keahlian dasar yang dimilikinya tetap mempunyai pengaruh yang menentukan. (5) Setiap perwira diberi kesempatan untuk berkarier setinggi-tingginya dalam korps dan kecabangannya sesuai ketentuan. (6) Penjurusan korps ditentukan berdasarkan hasil penelusuran minat dan hasil psikologi serta diputuskan

- 8 – dalam sidang Wanjak dengan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Personel (Renbutpers) yang telah ditentukan. c) Kecabangan/Korps Perwira. Kecabangan/korps perwira mengatur tentang pengembangan kemampuan yang terbuka bagi prajurit untuk mendapatkan peningkatan karier yang meliputi: (1) Pengembangan kemampuan atau kecakapan dalam suatu kecabangan/korps sejalan dengan kepangkatan, jabatan, dan pendidikan yang dimulai sejak diangkat sampai mencapai kedudukan tertinggi di kecabangannya. (2) Setiap kecabangan atau korps mempunyai pola karier tersendiri yang bentuk, susunan, penggunaan, dan sebutan korps (disingkat dalam tiga huruf) yang ditentukan oleh Kasau. Kecabangan perwira diperoleh melalui pendidikan dasar kecabangan, pengembangan karier selanjutnya semua perwira berkarier melalui kecabangan masing-masing dan jenjang pendidikan menuju tingkat yang lebih tinggi dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar. (3) Korps yang ada saat ini adalah Penerbang (Pnb), Navigator (Nav), Teknik (Tek), Elektronika (Lek), Perbekalan (Kal), Pasukan (Pas), Polisi Militer (Pom), Administrasi (Adm), Kesehatan (Kes) dan Dinas Khusus (Sus). (4) Perpindahan korps perwira dapat dilaksanakan sebelum melaksanakan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum) pertama (Sekkau), dengan mengajukan permohonan secara berjenjang dan diputuskan melalui sidang yang melibatkan pejabat terkait. d) Program Karier Khusus. Program karier khusus perwira menggambarkan identitas karier personel yang bersangkutan meliputi: (1) Program karier khusus merupakan suatu gambaran pengembangan kemampuan/kecakapan dalam suatu bidang/fungsi tertentu, berupa jalur urutan kepangkatan, jabatan, dan pendidikan bagi perwira dari beberapa kecabangan/korps sejak diangkat sampai mencapai kedudukan tertingi dalam bidang/fungsi tersebut. (2) Program karier khusus meliputi: (a) Fungsi teknis yang bukan murni kecabangan, tetapi mengarah pada kualifikasi tertentu. Contoh perwira korps Pnb/Tek/Lek/Kal yang memilih profesi peneliti di lingkungan Dislitbangau. (b) Spesialisasi/keahlian diberikan kepada perwira yang akan menduduki jabatan fungsional untuk membantu mencapai organisasi melaksanakan tugas pokoknya. Perwira yang memasuki bidang karier sebagai tenaga spesialis/tenaga ahli mengikuti

- 9 – program karier khusus dengan ketentuan sebagai berikut: i. Penugasan pada jabatan-jabatan fungsional sesuai dengan jenis keahliannya. ii. Mengikuti pendidikan keahlian dan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi. iii. Jenjang keahlian/kualifikasi keahlian didasarkan kepada penilaian tertentu/khusus yang didapat dari penugasan, hasil karya, dan pendidikan spesialisasi/keahlian yang ditempuh. iv. Jenjang kepangkatan dan jabatan didasarkan pada penilaian kriteria umum meliputi Masa Dinas Perwira (MDP), Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) dan prestasi, sedangkan secara khusus dikaitkan dengan jenjang kualifikasi keahliannya. 2) Pembinaan Karier Bintara dan Tamtama. Bintara berperan sebagai pimpinan unit kecil, dan diarahkan sebagai pelaksana yang tangguh sesuai dengan jenjang pangkat serta pengalaman sebagai pengawas, guru, pelatih, dan merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas TNI AU. Sedangkan tamtama diarahkan sebagai pelaksana dengan keterampilan yang semakin meningkat, penugasan disesuaikan dengan tingkat keterampilan dan pendidikan yang dimiliki disertai bimbingan dan pengawasan dari atasan masing-masing meliputi: a) Pola Dasar Karier Bintara dan Tamtama. Pola dasar karier bintara dan tamtama merupakan suatu rancangan yang menggambarkan hubungan antara unsur-unsur pembinaan yang mencakup tingkat keterampilan, penugasan, pendidikan, dan kepangkatan. Pola dasar tersebut dapat dibagi menjadi kejuruan dasar untuk tamtama, kejuruan lanjutan untuk serda sampai dengan serma, dan kejuruan puncak untuk Pelda dan Peltu. b) Pengelompokan Spesialisasi Dalam Tingkat Kualifikasi dan Keterampilan. Penentuan ketajaman subspesialisasi dalam setiap tingkat kualifikasi/keterampilan tidak selalu dalam pola yang sama untuk semua spesialisasi. Hal ini tergantung pada kecanggihan teknologi kejuruan yang bersangkutan dan pola penugasan pada bidang profesi tersebut. c) Perpindahan kejuruan bagi bintara dapat dilaksanakan sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan Kursus Bintara Menejemen Kejuruan (Susbamenjur) dan sebelum Kursus Kejuruan Lanjutan Tamtama (Susjurlata) bagi tamtama, atau berdasarkan kebijakan dan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. d) Arah Pemanfaatan. Fungsi dan peran bintara dan tamtama dalam penggunaan prajurit diatur sebagai berikut:

- 10 – (1) Fungsi dan Peran. Untuk membina karier bintara dan tamtama menjadi prajurit yang profesional, maka fungsi dan perannya harus sesuai dengan tujuan yang diinginkan meliputi: (a) Bintara dan tamtama, sesuai dengan fungsi dan peranannya, diberi tugas dan pekerjaan menurut tingkat keterampilan yang dimiliki. (b) Penugasan yang tepat sesuai dengan bekal pendidikan dan latihan yang diperoleh, disertai dengan bimbingan dan pengawasan, akan mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan bintara dan tamtama ke tingkat yang maksimal. (2) Arah Pembinaan. Arah pembinaan bintara dan tamtama adalah sebagai berikut: (a) Arah pembinaan bintara dan tamtama tidak terlepas dari peranannya dalam struktur penugasan prajurit secara keseluruhan. (b) Makin lama bertugas dalam kejuruannya, seorang bintara dan tamtama akan semakin berpengalaman dan semakin tinggi tingkat keterampilannya. (c) Pembinaan tingkat keterampilan mulai tamtama sampai dengan bintara dipolakan dalam rangka pemanfaatan secara optimal. (d) Dalam keadaan tertentu, berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan bintara dan tamtama dapat dialihtugaskan ke bidang kejuruan lain setelah mendapatkan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan bidang kejuruan yang baru. 3) Penugasan Prajurit. Penugasan prajurit terdiri atas: a) Sifat Penugasan. Sifat penugasan prajurit terdiri atas: (1) Penugasan Tetap. Penugasan tetap yaitu penugasan yang mengakibatkan perubahan terhadap jabatan dan pangkat, meliputi: (a) Giliran Penugasan (Tour of Duty). TOD yaitu pengalihan tugas seorang prajurit dari suatu jabatan ke jabatan lainnya dalam lingkungan satuan tertentu, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. (b) Giliran Daerah Penugasan (Tour of Area). TOA yaitu giliran penugasan seorang prajurit dari suatu daerah ke daerah lainnya, untuk memberi pengalaman dan wawasan tentang berbagai aspek dari tiap-tiap daerah penugasan.

- 11 – (2) Penugasan Tidak Tetap. Penugasan tidak tetap yaitu penugasan yang bersifat sementara dan pelaksanaannya dibatasi waktu. b) Lingkup Penugasan. Lingkup penugasan yang tersedia bagi prajurit meliputi: (1) Dalam Struktur TNI AU. Lingkup penugasan bagi semua prajurit, sebagian besar berada di dalam satuan organisasi TNI AU, mulai dari tingkat Mabesau, Kotama, Balakpus sampai dengan Satker. (2) Luar Struktur TNI AU. Penugasan di luar struktur TNI AU, yaitu: (a) Dalam Struktur Mabes TNI. Lingkup penugasan bagi prajurit yang berdinas di jajaran Mabes TNI memiliki peluang karier yang sama. (b) Luar Struktur TNI. Lingkup penugasan bagi prajurit yang berdinas di luar TNI memiliki peluang karier yang sama sesuai dengan mekanisme yang berlaku. c) Bidang Penugasan. Bidang penugasan prajurit dikelompokkan atas: (1) Bidang Penugasan Perwira. Pada dasarnya setiap perwira dapat ditugaskan di berbagai bidang penugasan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Bidang penugasannya sedapat mungkin dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan kemampuan dan potensinya. (2) Bidang Penugasan Bintara dan Tamtama. Pada dasarnya bintara dan tamtama disiapkan untuk ditugaskan di bidang tertentu (spesialisasi). Penugasan bintara dan tamtama disesuaikan dengan tingkat kejuruan dan tingkat keterampilan yang dimilikinya. d) Kebijakan Penugasan. Pedoman dalam mengatur penugasan prajurit sebagai berikut: (1) Penempatan prajurit pada jabatan yang tepat sesuai dengan klasifikasi prajurit. (2) Prajurit yang baru diangkat, sedapat mungkin diberi penugasan lapangan sesuai dengan kecabangan, kejuruan/spesialisasi/keahliannya. Penugasan lapangan ini merupakan kesempatan untuk mengenal dan merasakan secara langsung hakikat kehidupan prajurit. Di samping itu juga merupakan kesempatan untuk melaksanakan kepemimpinan tatap muka dan memegang tanggung jawab satuan tingkat bawah. (3) Setiap prajurit diberi kesempatan yang sama dalam penugasan untuk dikembangkan berdasarkan prestasi yang telah dicapainya melalui mekanisme yang berlaku. Khusus untuk prajurit berpangkat letnan kolonel yang akan dipromosikan dalam jabatan golongan IV (kolonel) dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai talent scouting perwira, penilaian kompetensi, dan nilai kesegaran jasmani serta hasil pemeriksaan kesehatan.

- 12 - (4) Penugasan pada jabatan teras/penting dengan tanggung jawab yang besar hanya diberikan kepada perwira yang telah berprestasi dalam pelaksanaan tugas sebelumnya, serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk memangku jabatan yang lebih tinggi. (5) Lama penugasan pada suatu jabatan maksimal 3 tahun untuk perwira kecuali untuk spesialisasi dan keahlian tertentu sesuai kebutuhan organisasi, sedangkan bagi bintara dan tamtama 2 tahun sampai 5 tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pembinaan karier. (6) Bagi prajurit yang sedang dalam penyelesaian kasus tindak pidana tidak dilaksanakan rotasi TOA dan TOD. (7) Percepatan dapat diberikan kepada prajurit yang berprestasi dan tetap pada batasan norma. (8) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI diselenggarakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara berkoordinasi dengan Panglima TNI, dan pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian yang bersangkutan. 4) Golongan Jabatan. Golongan jabatan terbagi atas: a) Golongan jabatan perwira disusun dari pangkat Letda dengan golongan IX sampai dengan marsekal dengan golongan 0, sesuai ketentuan yang berlaku. b) Jabatan pangkat letnan kolonel sampai dengan Marsda TNI dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu: (1) Golongan Promosi (P), yaitu jabatan promosi yang dijabat oleh perwira yang berpangkat setingkat lebih rendah dari pangkat dalam golongan jabatan tersebut dan dapat dijabat oleh perwira sesuai dengan pangkat dalam golongan jabatannya. (2) Golongan Mantap (M), yaitu jabatan pemantapan yang dijabat oleh perwira sesuai dengan pangkat dalam golongan jabatan tersebut dan pernah menjabat pada jabatan golongan promosi. c) Golongan jabatan bintara dan tamtama tidak disusun dalam tingkatan tertentu, namun disusun dalam kelompok spesialisasi penugasan yang disesuaikan dengan kepangkatan berdasarkan tingkat kejuruan dan keterampilan yang dibutuhkan.

- 13 – d) Penentuan golongan jabatan pada golongan bintara dan tamtama diatur sesuai ketentuan dalam tataran wewenang dan tanggung jawab. e) Penyetaraan tingkat, eselon, golongan jabatan diatur secara tersendiri. 5) Faktor Pertimbangan. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penempatan jabatan prajurit adalah: a) Pertimbangan Umum Penempatan Dalam Jabatan. Pertimbangan penempatan dalam jabatan terdapat beberapa hal yang bersifat umum. Bagi perwira akan dipertimbangkan tentang kualifikasi, prestasi kerja dan potensi, minat, bakat, pengalaman jabatan dan penugasan, pendidikan dan latihan, senioritas dan MDP. Bagi bintara dan tamtama dengan memperhatikan tingkat kejuruan, keterampilan, pendidikan, kepangkatan, dan penugasan yang dipersyaratkan oleh tugas/pekerjaan tersebut. Khusus bagi Wara dengan mempertimbangkan kodrat, harkat, dan martabat kewanitaannya. b) Pertimbangan Khusus Penempatan Dalam Jabatan. Penempatan dalam jabatan terdapat beberapa hal yang bersifat khusus, antara lain telah memasuki masa pensiun, pengunduran diri, sakit, pelanggaran disiplin dan pidana dan mengikuti pendidikan/penugasan yang lamanya lebih dari enam bulan. 6) Tahapan Penempatan Jabatan. Penempatan jabatan perwira dilakukan secara bertahap, dan teratur untuk memberikan bekal pengalaman dengan berbagai macam penugasan dalam jabatan secara adil serta mencerminkan seleksi karier yang jelas. Keberhasilan di dalam berbagai tugas jabatan merupakan prestasi yang perlu dihargai, sehingga menjadi kredit poin positif dan membuka peluang untuk menjabat pada tingkat jabatan yang lebih tinggi dan berpengaruh pada kenaikan pangkat. Adapun penempatan jabatan dilakukan sebagai berikut: a) Penempatan Jabatan Perwira Pertama (Pama). Penempatan jabatan Pama diatur sebagai berikut: (1) Penempatan jabatan berkaitan dengan bidang teknis profesi yang memungkinkan kualifikasi kemampuannya dapat meningkat secara bertahap. (2) Penempatan jabatan sejalan dengan karier kepangkatan dan tingkat kemampuan profesinya. (3) Bagi yang keluar dari tugas jabatan yang bukan profesinya, dan memerlukan keahlian profesi tertentu, maka perwira tersebut dapat alih profesi dengan mengikuti kursus kecabangan sesuai dengan bidang tugasnya. b) Penempatan Jabatan Perwira Menengah (Pamen). Penempatan jabatan pamen diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Penempatan jabatan Pamen yang berpangkat mayor disesuaikan dengan golongan jabatan dan kualifikasi serta spesialisasi yang dipersyaratkan.

- 14 - (2) Penempatan jabatan Pamen berpangkat Letkol dan kolonel dengan mempertimbangkan Dikbangum, Dikbangspes atau Dikiptek sesuai dengan kebutuhan organisasi. (3) Penempatan jabatan perwira yang berpangkat Letkol yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan golongan IV mempertimbangkan penilaian kompetensi, pemeriksaan kesehatan dan penilaian kesegaran jasmani serta nilai dalam talent scouting. (4) Penempatan dalam jabatan golongan IV/kolonel yang bersifat multi/multi terbatas dalam Daftar Susunan Personel (DSP) maka pengawakannya dilaksanakan secara bergantian sesuai urutan korps yang tercantum dalam DSP. (5) Penempatan dalam jabatan Pamen baik golongan jabatan IV, dan V diarahkan melalui beberapa jabatan secara bertahap guna memberikan pembekalan dan pengalaman. Bagi pamen yang berpangkat Letkol dan kolonel melalui jabatan promosi terlebih dahulu, selanjutnya dapat diarahkan pada jabatan pemantapan. c) Penempatan Jabatan Perwira Tinggi (Pati). Penempatan dalam jabatan Pati untuk jabatan marsekal pertama (Marsma) promosi dilakukan melalui jabatan kolonel mantap terlebih dahulu dengan mempertimbangkan Dikbangum tertinggi dan pendidikan Lemhannas, sedangkan untuk jabatan yang memerlukan keahlian tertentu diperlukan Dikbangspes atau Dikiptek yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. 7) Status Jabatan. Status jabatan terdiri atas: a) Pejabat Penuh, bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut. b) Pemangku Sementara (PS), bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat pada jabatan tersebut, kecuali persyaratan MDP minimal. Status PS paling lama 1 tahun, kemudian ditinjau kembali untuk ditentukan statusnya sesuai ketentuan. c) Pengganti Sementara (Pgs), bila pejabat definitif belum ada dan dalam proses pengangkatan dalam jabatan tersebut. d) Wakil Sementara (WS), bila pejabat definitif ada tetapi belum diangkat atau berhalangan melaksanakan jabatannya, sedangkan wakil tetap pada organisasi tersebut belum diangkat atau berhalangan melaksanakan jabatannya.

- 15 – 8) Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan. Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan diatur sebagai berikut: a) Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilakukan terhadap prajurit yang melaksanakan penugasan tetap dalam status pejabat penuh atau pemangku sementara. b) Pemberhentian dari jabatan dilakukan apabila prajurit tersebut: (1) Dipisahkan dari dinas keprajuritan. (2) Diperlukan dalam jabatan yang lain. (3) Untuk kepentingan dinas. Adanya perintah kedinasan berupa penugasan atau pendidikan selama sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut. c) Pengangkatan dalam jabatan dilakukan karena prajurit yang bersangkutan diperlukan dalam jabatan tersebut baik untuk kepentingan organisasi maupun bagi pengembangan kariernya. d) Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tataran wewenang dan tanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas kedudukan seorang prajurit, dikaitkan dengan kewajiban, hak, wewenang, dan tanggung jawab. e) Prajurit yang diangkat pada suatu jabatan tertentu yang memerlukan sumpah jabatan, diharuskan mengucapkan sumpah/janji jabatan menurut ketentuan yang berlaku. 9) Pemberhentian Sementara dari Jabatan. Pemberhentian sementara dari jabatan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: a) Sebab-sebab pemberhentian sementara dari jabatan: (1) Berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankum diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI AU, kepentingan dinas dan disiplin prajurit. (2) Pelanggaran disiplin, karena yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan TNI AU. (3) Apabila yang bersangkutan berada dalam penahanan yustisial. (4) Apabila yang bersangkutan sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan serendahrendahnya 1 bulan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 16 – b) Pembatalan pemberhentian sementara dari jabatan terhadap prajurit yang diduga melakukan perbuatan merugikan/dapat merugikan TNI AU atau berada dalam penahanan yustisial, apabila yang bersangkutan: (1) Tidak terbukti melakukan perbuatan merugikan TNI AU. (2) Yang bersangkutan tidak berada dalam penahanan yustisial. (3) Berdasarkan keputusan Ankum atau Papera dinyatakan tidak bersalah. (4) Tidak ada proses hukum dan tidak ada keputusan hukum yang tetap dari Ankum dan Papera dalam waktu paling lama enam bulan. (5) Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. c) Pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan terhadap prajurit apabila: (1) Telah dijatuhi hukuman disiplin karena terbukti melakukan tindakan merugikan/dapat merugikan TNI AU. (2) Telah selesai menjalani hukuman penjara/kurungan. d) Tindak lanjut dari pencabutan pemberhentian sementara dari atau dalam jabatan dapat berupa: (1) Diberhentikan dari dinas keprajuritan untuk kepentingan dinas. (2) Diangkat kembali dalam suatu jabatan karena tenaganya dibutuhkan organisasi dan yang bersangkutan dapat diperbaiki atau sanggup memperbaiki diri. (3) Dilanjutkan perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan untuk kepentingan yustisial, apabila yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan. e) Pembatalan atau pencabutan dari pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan penilaian oleh Ankum atau Papera sekurang-kurangnya 6 bulan setelah pemberhentian atau dilanjutkan perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan. f) Pengangkatan kembali dalam jabatan tidak harus pada jabatan yang dipangku ketika diberhentikan sementara dari jabatannya. g) Pemberhentian sementara dari jabatan, pembatalan, pencabutan, dan pengangkatan kembali dalam jabatan

- 17 – ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan. 10) Penugasan di Luar Struktur TNI AU. Penugasan prajurit dalam jabatan di luar struktur TNI AU pada dasarnya untuk memenuhi permintaan instansi pengguna untuk mengisi jabatan sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan secara selektif. Penugasan di luar formasi TNI AU dilaksanakan berdasarkan: a) Lingkungan Penugasan. Tempat penugasan prajurit di luar struktur TNI AU yaitu di lingkup Mabes TNI dan di luar struktur TNI. b) Mekanisme Penugasan. Mekanisme penugasan prajurit dalam jabatan di luar struktur TNI AU meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan melibatkan unsur Mabes TNI/Angkatan dan instansi di luar struktur TNI meliputi aspek prosedur penugasan, alih jabatan, alih tugas, prosedur penarikan dan pengembalian prajurit dalam jabatan di luar struktur TNI AU. c) Penugasan Lain. Penugasan lain merupakan penugasan personel keluar struktur angkatan atau struktur TNI yang bersifat sementara berdasarkan atas permintaan instansi lain di luar instansi pusat tertentu kementerian dan lembaga yang sudah ditetapkan TNI. Penugasan lain dilaksanakan berdasarkan nota kesepakatan/perjanjian kerja sama antara TNI/TNI AU dengan pihak ketiga, surat permohonan dari instansi lain serta kebijakan pimpinan TNI AU dalam rangka melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Status personel selama melaksanakan penugasan bersifat Luar Formasi Murni (LF Murni) dalam waktu lebih dari 6 bulan sesuai ketentuan. d) Penyaluran Kerja (Lurja). Lurja merupakan upaya TNI AU untuk menyalurkan prajurit ke instansi lain sebelum memasuki masa pensiun, yang akan diakhiri dengan pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS), ataupun pensiun karena telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). 11) Kepangkatan. Kepangkatan adalah bagian dari kegiatan pembinaan prajurit berupa kenaikan pangkat dan pemberian pangkat prajurit secara reguler dan atau khusus, dapat sebagai keabsahan wewenang karena jabatan yang dipangkunya, kebutuhan pelaksanaan tugas tertentu atas kebutuhan organisasi, penghargaan atas prestasi yang luar biasa melebihi panggilan tugas dan penghargaan atas kesetiaan dan dedikasi tak terputus selama menjalani dinas keprajuritan. a) Sifat Pangkat. Pangkat dibedakan menurut sifat, dasar pemberian, dan perlakuannya yaitu: (1) Pangkat Efektif. Pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh.

- 18 – (2) Pangkat Lokal. Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi, setelah melaksanakan tugas jabatan, kembali ke pangkat jabatan semula. (3) Pangkat Tituler. Pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara Indonesia yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI AU. Selama mengemban jabatan keprajuritan tersebut dan membawa akibat administrasi terbatas, dan tidak memungkinkan untuk memperoleh kenaikan pangkat, serta tidak dapat dipindahkan dari jabatan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan. b) Penggolongan Pangkat Prajurit. Penggolongan pangkat prajurit berdasarkan tingkatan dan mempunyai ciri yang khas sehingga dapat membedakan tingkat kewenangan dan tanggung jawab. c) Macam Kenaikan Pangkat. Kenaikan pangkat berlaku sebagai penghargaan atau anugerah dari negara atas pengabdian seorang prajurit, yang diberlakukan atas dasar prestasi sesuai dengan pola karier yang berlaku dan jabatan yang dipangkunya dengan masa penilaian tertentu. Kenaikan pangkat bagi prajurit dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan organisasi pada tingkat kepangkatan tertentu sesuai dengan jabatan dan bidang tugas yang dipersyaratkan, dengan mempertimbangkan komposisi personel, DSP, Dikbangum, dan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) serta penilaian pekerjaan secara hierarki. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada prajurit terdiri atas: (1) Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi. Kenaikan pangkat perwira tinggi dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan organisasi, di mana yang bersangkutan sudah menduduki jabatan tersebut. (2) Kenaikan Pangkat Reguler. Kenaikan pangkat reguler terdiri atas: (a) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan pada kala waktu tertentu yaitu 1 April dan 1 Oktober kepada prajurit yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan. (b) Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) satu tingkat lebih tinggi diberikan kepada prajurit yang sangat berjasa bagi kepentingan organisasi TNI dan/atau negara di luar Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). (3) Kenaikan Pangkat Khusus. Kenaikan pangkat khusus terdiri atas:

- 19 - (a) Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). KPLB merupakan anugerah kenaikan pangkat yang diberikan kepada prajurit dalam melaksanakan tugas secara langsung baik tugas tempur maupun tugas nontempur, dengan pertaruhan jiwa raga dan berjasa melampaui panggilan tugas tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya melakukan tindakan kepahlawanan demi bangsa dan negara yang walaupun tindakan itu tidak dilakukannya ia tidak akan dipersalahkan. Kenaikan pangkat luar biasa meliputi KPLB Operasi Militer Perang, KPLB Operasi Militer Selain Perang, KPLB Operasi Militer Perang Anumerta dan KPLB Operasi Militer Selain Perang Anumerta. (b) Kenaikan Pangkat Penghargaan (KPH). KPH yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada prajurit karier menjelang akhir masa dinas keprajuritannya karena telah melaksanakan pengabdian secara sempurna tanpa cacat dan tanpa terputus dengan dedikasi yang tinggi dan prestasi kerja yang baik, kenaikan pangkat penghargaan (KPH) diberikan paling cepat 3 bulan atau paling lambat 1 bulan sebelum pensiun baik yang melaksanakan MPP maupun tidak, yang diatur dalam ketentuan tersendiri. d) Dasar-Dasar Kenaikan Pangkat. Dasar-dasar kenaikan pangkat sebagai berikut: (1) Kenaikan pangkat merupakan penghargaan atau anugerah dari negara atas pengabdian seorang prajurit yang berakibat terhadap perubahan administrasi. (2) Setiap prajurit yang dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi pada dasarnya disetujui kenaikan pangkatnya dan merupakan penyesuaian dengan jabatan yang disandangnya. (3) Seleksi kenaikan pangkat dilaksanakan pada waktu pemilihan seorang prajurit yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat pada jabatan keprajuritan tertentu, dan untuk meyakinkan atas penilaian dalam pemilihan maka diberlakukan masa peninjauan semenjak menduduki jabatan tersebut. (4) Kenaikan pangkat hanya berlaku bagi pangkat efektif, untuk perwira dengan memperhitungkan Masa MDP, MDDP dan Masa Dinas Dalam Jabatan (MDDJ), sedangkan untuk bintara dan tamtama dengan memperhitungkan MDDP. Bagi prajurit yang pernah melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, maka akan mengurangi jumlah MDP yang bersangkutan sesuai ketentuan.

- 20 - (5) Tidak sedang dalam proses hukum atau menjalani sanksi administrasi berdasarkan penetapan sanksi administrasi karena terlibat kasus. e) Persyaratan Kenaikan Pangkat. Persyaratan kenaikan pangkat adalah sebagai berikut: (1) Telah menduduki jabatan penuh dalam jabatan sesuai Tabel Organisasi Personel (TOP) dan DSP jabatan berdasarkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. (2) Masa peninjauan pada saat menduduki jabatan sampai dengan kala waktu kenaikan pangkat diatur sesuai ketentuan yang berlaku. f) Masa Dinas Untuk Kenaikan Pangkat. Masa dinas untuk kenaikan pangkat dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi MDDJ, MDP, dan MDDP sesuai ketentuan. 12) Ketentuan Lain Kenaikan Pangkat Perwira. Beberapa ketentuan lain kenaikan pangkat bagi perwira antara lain: a) Bagi perwira yang kenaikan pangkatnya terlambat atau tidak tepat waktu, maka diberlakukan MDDP paling singkat 2 tahun. b) Bagi perwira yang pernah mendapatkan sanksi administrasi akibat dari putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka proses kenaikan pangkatnya melalui mekanisme yang telah ditentukan. c) Kenaikan Pangkat Pilihan. Kenaikan pangkat pilihan ke pangkat kolonel diberlakukan masa peninjauan 3 bulan setelah menduduki jabatan. d) Ketentuan MDP Penyesuaian. Ketentuan masa dinas penyesuaian bagi perwira diatur tersendiri sebagai bentuk penghargaan terhadap para perwira dalam proses kenaikan pangkat. 13) Dinas Keprajuritan. Pelaksanaan tugas sebagai prajurit dibuat sedemikian rupa sehingga pengaturan pentahapan dapat mencerminkan loyalitas setiap prajurit dalam kurun waktu tertentu. Dalam dinas keprajuritan diatur kurun waktu yang pada dasarnya untuk menyeleksi prajurit sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI AU. Pelaksanaan dinas keprajuritan antara satu golongan kepangkatan dengan lainnya dibuat berbeda sesuai dengan fungsinya. a) Ketentuan Umum Dinas Keprajuritan. Ketentuan umum dinas keprajuritan sebagai berikut: (1) Prajurit Karier (PK), menjalani dinas keprajuritan dengan Ikatan Dinas Pertama (IDP) dan dapat dilanjutkan dengan Ikatan Dinas Lanjutan (IDL), sampai berusia setinggi-tingginya 58 tahun.

- 21 - (2) Prajurit Karier (PK), yang mendapat tugas belajar mengikuti pendidikan keahlian atau kejuruan tertentu dikenakan Ikatan Dinas Khusus (IDK). (3) Perwira Sukarela Dinas Pendek (PSDP) menjalani dinas ikatan dinas sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 10 tahun, PSDP yang telah selesai menjalani ikatan dinas pendek dan memenuhi persyaratan dapat diangkat Kembali menjadi PK. (4) Prajurit Wajib (PW) melaksanakan Dinas Keprajuritan Wajib (DKW) berdasarkan undang-undang. (5) IDP, IDL, IDK dan Ikatan Dinas Pendek PSDP diwujudkan dalam bentuk surat perjanjian ikatan dinas. b) Pelaksanaan Dinas Keprajuritan. Pelaksanaan dinas keprajuritan meliputi: (1) Ikatan Dinas Pertama. Surat perjanjian IDP dibuat sebelum diangkat menjadi prajurit siswa dan berlaku terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama. Ketentuan lamanya IDP selama 10 tahun bagi perwira, bintara, dan tamtama. (2) Ikatan Dinas Lanjutan. Ikatan dinas lanjutan merupakan sarana seleksi dalam pembinaan karier untuk memperpanjang ikatan dinas selanjutnya, yang menjadi hak atau wewenang dari organisasi untuk menentukan personel tertentu masih diperlukan oleh dinas atau tidak. (3) Ikatan Dinas Khusus. Ikatan dinas khusus diberlakukan bagi prajurit yang melaksanakan tugas pendidikan dengan biaya negara, sebagai persyaratan apabila akan mengakhiri dinas keprajuritannya Atas Permintaan Sendiri (APS) diatur sesuai ketentuan yang berlaku. 14) Pengakhiran Dinas Keprajuritan. Pengakhiran dinas keprajuritan pada dasarnya tidak dapat dilakukan, kecuali: a) Mengajukan permohonan berhenti dari dinas keprajuritan enam bulan sebelum berakhirnya masa IDP atau IDL-I dan diizinkan. b) Tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani. c) Karena melakukan perbuatan pidana dan/atau disiplin keprajuritan. d) Telah mencapai masa dinas minimum yang dipersyaratkan sesuai ketentuan. 15) Pengendalian Karier. Pengendalian karier merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan kepada prajurit untuk mendapatkan jabatan (penugasan), kenaikan pangkat, dan pendidikan secara wajar guna mencapai karier tertinggi. Keberadaan pengendalian karier secara

- 22 - berjenjang melekat pada fungsi dan tanggung jawab komandan/kepala pada satuan dimana prajurit bertugas. Pengendalian karier ini dimaksudkan untuk mempertegas fungsi pengendalian kepada setiap insan prajurit agar terjamin kesempatan yang wajar untuk mencapai karier tertinggi. Dalam pengendalian karier prajurit ini juga membahas berbagai hal yang meliputi: a) Wewenang Pengendalian Karier. Wewenang pengendalian karier secara umum menjadi tanggung jawab Kasau. Mengingat luas penugasan yang dilaksanakan oleh prajurit dalam bidang pertahanan maka wewenang pengendalian kariernya didelegasikan kepada: (1) Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) untuk prajurit yang bertugas di luar struktur TNI. (2) Sekjen Kemhan untuk prajurit yang bertugas di Kemenhan. (3) Kasum TNI untuk prajurit yang bertugas di Mabes TNI dan Balakpus. (4) Aspers Kasau untuk prajurit yang bertugas di lingkungan TNI AU. b) Sarana Pengendalian Karier. Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penggunaan prajurit pada berbagai lapangan penugasan, maka sarana yang digunakan antara lain meliputi: (1) Daftar Susunan Personel (DSP)/Tabel Organisasi Personel (TOP)/Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur (POP). DSP/TOP/POP digunakan untuk pengisian personel pada struktur organisasi. DSP/TOP memuat daftar jabatan dari suatu organisasi TNI AU disertai dengan ketentuan pangkat yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. (2) Data Prajurit. Data prajurit adalah data perorangan yang harus tetap dipelihara, lengkap, benar dan mutakhir sesuai dengan keadaan sebenarnya. c) Klasifikasi Prajurit. (1) Klasifikasi prajurit merupakan hasil evaluasi yang dilaksanakan terus menerus selama prajurit dalam dinas keprajuritan, yang menggambarkan kemampuan menurut profesi dan spesialisasi yang disusun dalam peringkat berdasarkan tingkat keterampilan, pendidikan, dan golongan pangkat yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pengembangan karier prajurit yang bersangkutan atau untuk pertimbangan pemisahan. (2) Klasifikasi prajurit dilaksanakan melalui evaluasi yang lengkap, benar, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan data terakhir.

- 23 - (3) Tata cara dan norma yang digunakan dalam pengklasifikasian prajurit akan dijabarkan dalam petunjuk teknis tersendiri. d) Penilaian Prajurit. Penilaian merupakan sarana untuk mengikuti perkembangan kemampuan profesional prajurit yang diwujudkan berupa hasil kinerja pada organisasi. Sebagai salah satu sarana pembinaan prajurit beberapa penilaian yang dilaksanakan terhadap prajurit adalah: (1) Daftar Penilaian (Dapen) Prajurit. Daftar penilaian prajurit adalah sebuah daftar penilaian yang pada dasarnya disusun untuk memperoleh data kualitatif seorang prajurit yang dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sistematis. Daftar penilaian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan karier prajurit dalam proses usul kenaikan pangkat, seleksi pendidikan dan penugasan-penugasan yang memerlukan daftar penilaian tersebut. Daftar penilaian prajurit ditentukan dalam lima faktor penilaian, yaitu faktor unjuk kerja (prestasi), faktor perilaku (kepribadian), faktor tampilan ketakwaan, faktor kesehatan dan kesegaran jasmani, serta faktor potensi perwira. Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda (subjektif) maka faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan melalui daftar penilaian sebagai berikut: (a) Daftar Penilaian Perwira. Daftar penilaian merupakan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas perwira yang meliputi penilaian unjuk kerja, penilaian perilaku, penilaian tambahan, penilaian tampilan ketakwaan, kesehatan, dan kesamaptaan jasmani, penilaian potensi, keterangan tambahan dan pendapat serta hal-hal lain yang dianggap perlu. (b) Daftar Penilaian Bintara dan Tamtama. Pembinaan karier bintara dan tamtama harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, terarah, dan berlanjut guna memperoleh tenaga yang berkualitas sehingga hubungan langsung antara bintara dan tamtama selaku pelaksana tugas tidak dapat dipisahkan. Agar terpenuhi norma pembinaan bintara dan tamtama secara tepat dan optimal sesuai dengan tugas, fungsi, dan peranannya, maka penilaian terhadap bintara dan tamtama dibuat meliputi penilaian unjuk kerja, penilaian perilaku, penilaian tampilan ketakwaan, kesehatan, dan kesamaptaan jasmani dan kepribadian serta beberapa penilaian lain yang dibutuhkan. (c) Tata cara dan norma yang digunakan dalam daftar penilaian prajurit akan dijabarkan dalam petunjuk teknis tersendiri. (2) Penilaian Kinerja Individu. Penilaian kinerja individu merupakan bagian dari pelaksanaan program reformasi

- 24 - birokrasi. Tujuan penilaian kinerja individu adalah untuk menilai dan mengukur kinerja setiap personel dalam mengemban jabatannya, sehingga dapat menentukan tingkat pencapaian kinerja individu yang berkaitan langsung dan menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Talent Scouting Perwira. Talent scouting perwira merupakan suatu data perwira yang disusun berdasarkan rekam jejak yang bersangkutan sehingga mendapatkan data yang lebih akurat, terintegrasi dan memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penyelenggaraan talent scouting perwira dapat digunakan oleh dewan pertimbangan karier sebagai bahan dalam proses pemilihan seorang perwira dalam mengikuti rangkaian kegiatan antara lain seleksi pendidikan, promosi/penempatan jabatan dan penugasan. (4) Uji Kompetensi. Uji Kompetensi merupakan suatu penilaian atas kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan secara konsisten dengan memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan. Dalam penilaian kompetensi meliputi tiga aspek penilaian yang terdiri dari potensi psikologi, kompetensi, dan penilaian tiga ratus enam puluh derajat. Penilaian kompetensi dilaksanakan dua kali dalam setahun, dengan masa berlaku selama dua tahun sejak tanggal disahkan. Hasil penilaian merupakan nilai akhir berskala seratus disertai rekomendasi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Bagi perwira yang tidak memenuhi syarat maka akan diberikan kesempatan untuk konseling (feed back) dan diberi kesempatan untuk mengulang kembali. (5) Pemeriksaan Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dimaksudkan adalah untuk mengetahui kemampuan dan kualitas sumber daya yang prima dalam melaksanakan setiap penugasan yang mengandung berbagai tantangan mental maupun fisik disebabkan oleh pengaruh lingkungan udara terhadap kondisi tubuh, oleh karena itu personel harus memiliki derajat kesehatan yang prima, agar mampu mengatasi berbagai pengaruh kondisi lingkungan tersebut. (6) Penilaian Kesegaran Jasmani. Penilaian kesegaran jasmani dimaksudkan agar terwujudnya derajat kesegaran jasmani yang optimal bagi setiap personel sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik tugas sehari-hari maupun tugas-tugas operasi. (7) Catatan Personel. Catatan personel merupakan data personel yang berisikan bahan keterangan dan atau dokumen tentang pelanggaran yang dilakukan oleh personel sehingga berdampak dan sangat berpengaruh terhadap pembinaan karier selanjutnya. Adapun catatan personel yang digunakan sebagai bahan pertimbangan

- 25 - pembinaan karier selanjutnya adalah catatan penelitian personel, catatan penyidikan dan catatan hukum. Adapun aspek catatan personel yang menyangkut tata cara dan norma yang digunakan akan dijabarkan dalam aturan atau petunjuk teknis tersendiri. e) Dewan Pengendalian Karier. Dalam rangka memberikan pembinaan karier yang tepat bagi seorang prajurit, maka dibentuk dewan pengendalian karier yang melekat dalam jabatan struktural dan menangani bidang personel antara lain: (1) Dewan pengendalian karier berfungsi mengendalikan karier setiap prajurit untuk menempuh karier secara wajar. (2) Dewan pengendalian karier disusun secara berjenjang mulai dari Satker penugasan prajurit. (3) Dewan pengendalian karier meliputi Kasatker tempat prajurit bekerja atau Instansi Pengguna Personel (Ingunpers), Inbinprof dan dewan pertimbangan karier. f) Dewan Pertimbangan Karier. Untuk kepentingan karier prajurit dibentuk dewan pertimbangan karier meliputi: (1) Dewan pertimbangan karier merupakan suatu dewan yang bersifat kepanitiaan yang terdiri atas pejabat struktural dan bertugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan pembinaan karier prajurit. (2) Dewan pertimbangan karier di lingkungan Mabesau ditentukan oleh Kasau yang dijabarkan dalam petunjuk teknis. g) Konsultasi Karier. Guna mengetahui karier prajurit yang bersangkutan, maka anggota dapat berkonsultasi karier kepada pimpinannya secara langsung dan dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan. b. Penggunaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penggunaan merupakan proses kegiatan pembinaan PNS yang tepat agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal untuk memberikan kemungkinan pengembangan karier, dengan demikian di dalam pendayagunaannya harus melalui perencanaan yang mendalam agar diperoleh pengembangan dan peningkatan kemampuan individu selama pengabdiannya dalam organisasi TNI AU. Adapun penggunaan PNS sebagai berikut: 1) Penempatan Jabatan. Penempatan jabatan PNS bertujuan untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dengan memberikan peluang untuk pengembangan karier bagi PNS yang bersangkutan, dilaksanakan melalui pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan kenaikan pangkat dalam suatu pola karier yang didasarkan atas pertimbangan pendidikan, keahlian dan pengalaman serta penilaian pelaksanaan pekerjaan oleh pimpinan secara objektif.

- 26 - 2) Pengangkatan Dalam Jabatan. Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi TNI AU dan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Menteri Pertahanan berwenang menetapkan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan yang didelegasikan kepada Kepala Staf Angkatan Udara untuk jabatan PNS selain jabatan fungsional. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural/fungsional merupakan suatu kepercayaan dan tanggung jawab yang didasarkan atas persyaratan sebagai berikut: a) Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional, dan kecakapan, serta pengalaman yang diperlukan. b) Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi. c) Telah memiliki tingkat dan jenis pendidikan formal yang dipersyaratkan untuk golongan jabatan struktural yang akan diduduki. d) Memiliki pangkat sekurang-kurangnya satu tingkat dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk golongan jabatan yang bersangkutan. e) Masih dapat dikembangkan kemampuannya. f) Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) rata-rata bernilai baik, terdiri atas Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. g) Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. h) Bagi jabatan fungsional tertentu diwajibkan memenuhi angka kredit kumulatif minimal dan persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. i) PNS yang sudah menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural lain atau jabatan fungsional. 3) Pemberhentian Dalam Jabatan. Pemberhentian dalam jabatan disebabkan antara lain: a) Telah mencapai batas usia pensiun dalam jabatan yang diduduki. b) Dipindahkan atau diangkat dalam jabatan lain termasuk diangkat menjadi pejabat negara. c) Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d) Menjalankan cuti di luar tanggungan negara. e) Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

- 27 - yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan. f) Mengundurkan diri dari jabatannya atas permintaan sendiri. g) Tidak memenuhi syarat lagi untuk menduduki jabatan karena tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan tidak sehat jasmani dan rohani. h) Meninggal dunia. i) Mengikuti pendidikan lebih dari enam bulan. j) Tidak bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan struktural yang telah dipersyaratkan. k) Diberhentikan sebagai PNS. l) Adanya perampingan organisasi. m) Melaksanakan bebas tugas/Masa Persiapan Pensiun (MPP). n) Untuk jabatan fungsional tertentu tidak mencapai angka kredit yang ditentukan. 4) Kepangkatan PNS. PNS yang menduduki jabatan diberikan tanggung jawab sesuai pangkat dan jabatan yang diembannya, semakin tinggi pangkat yang disandang semakin tinggi tanggung jawab yang diberikan/dipercayakan kepadanya. Kenaikan pangkat PNS berpedoman pada penilaian setiap unsur dalam prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 tahun terakhir. Adapun uraian kenaikan pangkat PNS diatur sebagai berikut: a) Pangkat PNS. Pangkat PNS adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. b) Susunan Kepangkatan PNS. Susunan kepangkatan PNS dapat dilihat pada lampiran C. c) Pengangkatan. Pengangkatan dalam pangkat dapat dilihat pada lampiran D. d) Kenaikan Pangkat. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara dan dimaksudkan sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan pengabdiannya. e) Masa Kenaikan Pangkat. Kenaikan pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. f) Jenis Kenaikan Pangkat. Jenis kenaikan pangkat sebagai berikut:

- 28 - (1) Kenaikan Pangkat Reguler yaitu: (a) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fugsional tertentu. (b) Kenaikan pangkat regular diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung. (c) Kenaikan pangkat regular dapat diberikan setingkat lebih tinggi sekurang-kurangnya telah empat tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir. (d) Kenaikan pangkat puncak regular PNS diberikan mulai dari pengatur muda golongan ruang II/a bagi yang memiliki ijazah sekolah dasar sampai dengan pembina tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang memiliki ijazah doktor (S-3), sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Kenaikan Pangkat Pilihan. (a) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan dan kepadanya diberikan penghargaan kenaikan pangkat. (b) Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. (c) PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi ketentuan masa dinas dalam pangkat dan masa dinas dalam jabatannya. (d) PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi masa dinas dalam pangkat terakhir dan telah memenuhi angka kredit yang ditentukan. (e) PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa selama 1 tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat. (f) PNS yang menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat dan diberikan pada saat yang bersangkutan telah satu tahun dalam pangkat terakhir serta penilaian prestasi kerja dalam 1 tahun terakhir ratarata bernilai baik.

- 29 - (g) PNS yang diangkat menjadi pejabat negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat sekurangkurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir. (h) PNS yang memperolah ijazah baik sebelum maupun sesudah diangkat sebagai PNS dan diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. (i) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural/ fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila sekurangkurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir. (j) PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh ijazah sesuai dengan sekolah yang diikuti dapat dinaikan pangkatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. (k) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi sebanyak-banyaknya tiga kali kecuali bagi yang dipekerjakan pada lembaga pendidikan, sosial, kesehatan dan perusahaan jawatan apabila sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir. (l) PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan ketentuan yang berlaku. (3) Kenaikan Pangkat Anumerta. (a) PNS yang dinyatakan tewas, dapat diberikan kenaikkan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi mulai tanggal yang bersangkutan tewas dan keputusan kenaikan pangkat anumerta diberikan sebelum dimakamkan. (b) CPNS yang tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan berlaku ketentuan sebagaimana dimakud pada butir (a) di atas.

- 30 - (c) Apabila tempat kedudukan pejabat pembina kepegawaian jauh sehingga tidak memungkinkan pemberian kenaikan pangkat anumerta tepat pada waktunya, maka Kasatker PNS yang bersangkutan dapat menetapkan keputusan sementara. (d) Keputusan sementara sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memenuhi syarat yang ditentukan. (e) Akibat keuangan dari kenaikan pangkat anumerta baru timbul, setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang. (4) Kenaikan Pangkat Pengabdian. PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. 5) Manajemen Karier. Manajemen karier bertujuan guna menjamin kepastian alur pembinaan PNS khususnya pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan a) Manajemen karier PNS meliputi: (1) Pengembangan karier. (2) Mutasi. (3) Promosi. (4) Pengembangan kompetensi. (5) Sistem informasi manajemen karier. b) Penyelengaraan manajemen karier PNS bertujuan untuk: (1) Memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS. (2) Menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan instansi. (3) Meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS. (4) Mendorong peningkatan profesionalitas PNS. c) Manajemen karier PNS dilakukan sejak pengangkatan pertama sebagai PNS sampai dengan pemberhentian, dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, dengan menyusun: (1) Standar Kompetensi Jabatan.

- 31 - (2) Profil PNS 6) Sarana Pengendalian Karier PNS. Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penggunaan PNS perlu adanya sarana pengendalian karier yang meliputi antara lain: a) Struktur Kekuatan dan Komposisi PNS. Struktur kekuatan ditentukan oleh Panglima TNI, namun dibatasi oleh alokasi dari instansi yang berwenang di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara serta komposisi PNS antar golongan disusun setiap Renstra sesuai dengan tugas dan fungsinya. b) Data Personel Mutakhir. Merupakan data pokok personel PNS dalam rangka pengendalian karier yang digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan pengangkatan dalam jabatan PNS. c) Penilaian Prestasi Kerja PNS. Penilaian prestasi kerja yaitu suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja PNS, untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, dilaksanakan minimal sekali dalam setahun oleh pejabat penilai dan disahkan oleh atasan pejabat penilai. d) Penilaian Kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari pelaksanaan program reformasi birokrasi. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menilai dan mengukur kinerja setiap personel dalam mengemban jabatannya, sehingga dapat menentukan tingkat pencapaian kinerja individu yang berkaitan langsung dan menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian kinerja PNS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, dan transparan. e) Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) PNS. DUK merupakan salah satu bahan objektif dalam melaksanakan pembinaan karier PNS. Jika ada promosi jabatan yang lebih tinggi maka PNS yang menduduki urutan lebih tinggi untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan syarat-syarat kecakapan, kepemimpinan, pengetahuan, dan lain-lain. f) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Guna menjamin obyektivitas pembinaan karier PNS khususnya dalam pengangkatan jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat perlu adanya Baperjakat dengan

- 32 - tugas memberikan pertimbangan kepada Kasau dalam pelaksanaan pembinaan karier PNS. Adapun keanggotaan Baperjakat terdiri atas para pejabat fungsional tingkat Mabes TNI AU dengan susunan sebagai berikut: (1) Ketua : Kadisminpersau. (2) Wakil Ketua : Sesdisminpersau. (3) Sekretaris : KasubdisminPNS Disminpersau. (4) Anggota : Paban II/Jemen Srenaau. (5) Anggota : Paban II/Binteman Spersau. (6) Anggota : Paban III/Binkar Spersau. (7) Anggota : Kasubdislitpers Dispamsanau. (8) Anggota : Diridik Puspomau. (9) Anggota : Kasubdisdargakkum Diskumau. (10) Anggota : Kasubdisbinprof yang diperlukan. (11) Anggota : Aspers/Dispers/Dirmin/Paban II Pers Kotama/Balakpus. (12) Anggota : Instansi Pengguna personel terkait. g) Ujian Dinas. Peserta ujian dinas adalah PNS yang berpangkat Pengatur tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a dan Penata tingkat I golongan ruang II/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan juga harus lulus ujian dinas dimaksud kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 11. Umum. Untuk terlaksananya penggunaan personel secara optimal diperlukan adanya organisasi penyelenggaraan yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya, sebagai pedoman bagi pejabat dalam melaksanakan tugas. 12. Organisasi. Organisasi penyelenggaraan pembinaan personel disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab pengemban fungsi pembinaan personel di satuan jajaran TNI AU, serta sesuai dengan tuntutan tugas dengan melibatkan unsur pendukung lainnya, yang berlaku sama dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. a. Struktur Organisasi. Struktur organisasi dalam penggunaan personel sebagai berikut:

- 33 - Ket: Garis komando Garis koordinasi b. Susunan Organisasi. Susunan Organisasi dalam penggunaan personel sebagai berikut: 1) Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) selaku penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan penggunaan personel. 2) Asisten Personalia Kasau (Aspers Kasau) selaku penyelenggara penggunaan personel. 3) Kepala Dinas Administrasi Personel TNI Angkatan Udara (Kadisminpersau) selaku pelaksana penyelenggara penggunaan personel. 4) Inbinprof selaku perencana, penyusun, dan pembina profesi guna penggunaan personel sesuai korps/kecabangannya. 5) Aspers/Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus selaku pelaksana penyelenggara penggunaan personel di tingkat Kotama/Balakpus. 6) Kadispers/Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satuan Kerja (Satker) tertentu selaku pelaksana penyelenggara penggunaan personel Satker TNI AU. 13. Tugas dan Tanggung jawab. Uraian tugas dan tanggung jawab dalam penggunaan personel dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kasau. Kasau membantu dan pelaksana Panglima TNI dalam menyelenggarakan penggunaan personel dalam rangka pembinaan kekuatan dan kemampuan personel. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA INBINPROF ASPERS PANGLIMA TNI IRJENAU ASRENA KASAU ASPERS KASAU KADISMINPERSAU ASPERS/DIRMIN/DIRPERS/PABAN II PERS/KOTAMA/BALAKPUS KADISPERS/KADISBIN/ KABAGUM/DIRMINLOG /KATAUD SATKER TERTENTU MENHAN & KA BKN

- 34 - b. Irjenau. Irjenau bertugas dan bertanggung jawab membantu Kasau dalam menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daya guna, hasil guna, tertib hukum dan tertib tindak terhadap penyelenggaraan penggunaan personel berdasarkan kebijakan, rencana, program, norma, ketentuan, dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. c. Asrena Kasau. Asrena Kasau bertugas dan bertanggung jawab membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staf di bidang perencanaan program dan anggaran termasuk di dalamnya pengendalian program dan anggaran penggunaan personel. d. Aspers Kasau. Aspers Kasau bertugas membantu Kasau dalam supervisi staf terkait pelaksanaan tugas pembinaan karier, penugasan, kepangkatan, dinas keprajuritan dan pengendalian karier personel. e. Kadisminpersau. Kadisminpersau bertugas membina dan memantau penyelenggarakan fungsi administrasi personel yang berkaitan dengan penggunaan personel. f. Inbinprof. Inbinprof bertugas merencanakan, menyusun, dan mengembangkan profesi guna penggunaan personel. g. Aspers/Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus. Aspers/Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus bertugas menyelenggarakan administrasi pembinaan karier, penugasan, kepangkatan, dinas keprajuritan dan pengendalian karier di tingkat Kotama/Balakpus. h. Kadispers/Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satker Tertentu. Kadispers/Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satker tertentu bertugas menyelenggarakan administrasi pembinaan karier, penugasan, kepangkatan, dinas keprajuritan dan pengendalian karier di satuan kerjanya. BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN 14. Umum. Penggunaan Personel merupakan mata rantai pembinaan personel secara utuh, maka perlu diatur tahapan penyelenggaraan dalam pelaksanaannya yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. 15. Tahap Perencanaan. Tahap perencanaan dalam kegiatan penggunaan personel diatur sebagai berikut: a. Kasau. Kasau menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan penggunaan personel. b. Irjenau. Irjenau menyelenggarakan pengawasan dalam perencanaan penyelenggaraan penggunaan personel. c. Asrena. Asrena Kasau mengeluarkan kebijakan perencanaan anggaran dalam penggunaan personel. d. Aspers. Aspers Kasau merencanakan kebijakan umum dalam pelaksanaan penggunaan personel berupa: 1) Menetapkan kegiatan penggunaan personel.

- 35 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 3) Menyusun kesiapan administrasi manajemen penggunaan personel. e. Kadisminpersau. Kadisminpersau merencanakan penggunaan personel berupa: 1) Merencanakan kegiatan penggunaan personel. 2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 3) Merencanakan kesiapan administrasi manajemen karier personel. 4) Merencanakan waktu pelaksanaan kegiatan manajemen karier personel. f. Instansi Pembina Profesi. Inbinprof melaksanakan perencanaan dalam manajemen karier personel sesuai dengan kecabangan profesinya. g. Aspers/Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus. Aspers /Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus merencanakan kegiatan penggunaan personel di tingkat Kotama/Balakpus. h. Kadispers/Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satker Tertentu. Kadispers/Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satker tertentu dengan merencanakan kegiatan penggunaan personel di satuan kerja. 16. Tahap Persiapan. Kegiatan penyelenggaraan penggunaan personel pada tahap persiapan dilaksanakan dengan uraian kegiatan sebagai berikut: a. Kasau. Kasau memonitor persiapan penyelenggaraan penggunaan personel. b. Irjenau. Irjenau menyelenggarakan pengawasan dalam persiapan penyelenggaraan penggunaan personel. c. Asrena Kasau. Asrena Kasau mengeluarkan kebijakan anggaran dalam persiapan penggunaan personel. d. Aspers Kasau. Aspers Kasau melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Memberikan arahan dalam kegiatan penggunaan personel. 2) Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait. e. Kadisminpersau. Kadisminpersau melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Memberikan arahan dalam kegiatan penggunaan personel. 2) Koordinasi dengan instasi terkait. 3) Menetapkan waktu pentahapan pelaksanaan kegiatan manajemen karier personel.

- 36 - f. Inbinprof. Inbinprof menyiapkan pelaksanaan manajemen pembinaan karier personel sesuai dengan kecabangan profesinya. g. Aspers/Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus. Aspers /Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Memberikan arahan dalam kegiatan penggunaan personel di tingkat Kotama/Balakpus. 2) Koordinasi dengan instasi terkait. 3) Menetapkan waktu pentahapan pelaksanaan kegiatan manajemen karier personel di tingkat Kotama/Balakpus. h. Kadispers/Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satker Tertentu. Kadispers/Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satker tertentu dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Memberikan arahan dalam kegiatan penggunaan personel di tingkat Satker. 2) Koordinasi dengan instasi terkait. 3) Menetapkan waktu pentahapan pelaksanaan kegiatan manajemen karier personel di tingkat Satker. 17. Tahap Pelaksanaan. Kegiatan penyelenggaraan penggunaan personel pada tahap pelaksanaan dilaksanakan dengan uraian kegiatan sebagai berikut: a. Kasau. Kasau mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum penggunaan personel. b. Irjenau. Irjenau menyelenggarakan pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penggunaan personel. c. Asrena Kasau. Asrena Kasau mengeluarkan kebijakan anggaran dalam pelaksanaan penggunaan personel. d. Aspers Kasau. Aspers Kasau melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan penggunaan personel. 2) Melaksanakan asistensi dan supervisi penggunaan personel. e. Kadisminpersau. Kadisminpersau melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan penggunaan personel. 2) Melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan karier, kenaikan pangkat, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi jabatan personel. 3) Melaksanakan kegiatan manajemen karier personel.

- 37 - 4) Mengatur jalanya pelaksanaan penggunaan personel. 5) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penggunaan personel. d. Inbinprof. Inbinprof melakukan kegiatan manajemen pembinaan karier personel sesuai dengan kecabangan profesinya dan mengkoordinasikan dengan Disminpersau utuk pelaksanaanya. e. Aspers/Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus. Aspers /Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan penggunaan personel di tingkat Kotama/Balakpus. 2) Melaksanakan kegiatan dalam rangka Pengembangan karier, pengembangan kompetensi,kenaikan pangkat, pola karier, mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Kotama/Balakpus untuk ditindaklanjuti ke Disminpersau dan kordinasi dengan Inbinprof. 3) Melaksanakan kegiatan manajemen karier personel di tingkat Kotama/Balakpus. 4) Mengatur jalanya pelaksanaan penggunaan personel di tingkat Kotama/Balakpus. 5) Mengordinir pelaksanaan kegiatan penggunaan personel di tingkat Kotama/Balakpus. f. Kadispers/Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satker Tertentu. Kadispers/Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satker Tertentu dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada pelaksanaan penggunaan personel di tingkat Satker. 2) Melaksanakan kegiatan dalam rangka Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, kenaikan pangkat, mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Satker dan dilaporkan ke Kotama. 3) Melaksanakan kegiatan manajemen karier personel di tingkat Satker. 4) Mengatur jalanya pelaksanaan penggunaan personel di tingkat Satker. 5) Mengordinir pelaksanaan kegiatan penggunaan personel di tingkat Satker. 18. Tahap Pengakhiran. Kegiatan penyelenggaraan penggunaan personel pada tahap pengakhiran dilaksanakan dengan uraian kegiatan sebagai berikut: a. Kasau. Kasau menerima laporan hasil pelaksanan penggunaan personel. b. Irjenau. Irjenau menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan dalam pengakhiran penyelenggaraan penggunaan personel.

- 38 - c. Asrena Kasau. Asrena Kasau mengevaluasi bidang anggaran dalam pengakhiran penggunaan personel. b. Aspers Kasau. Aspers kasau melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi penggunaan personel kepada Kasau. c. Kadisminpersau. Kadisminpersau melakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Membuat laporan pelaksanaan dan evaluasi penggunaan personel. 2) Menyusun evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan personel. d. Inbinprof. Inbinprof menyusun evaluasi pembinaan karier personel sesuai dengan kecabangan profesinya. e. Aspers/Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus. Aspers/Dirmin/Dirpers/Paban II Pers Kotama/Balakpus menyusun evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan personel di tingkat Kotama/Balakpus. f. Kadispers/Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satker Tertentu. Kadispers /Kadisbin/Kabagum/Dirminlog/Kataud Satker tertentu dengan menyusun evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan personel di tingkat Satker. BAB V DUKUNGAN 19. Umum. Penyelenggaraan penggunaan personel dapat tercapai dengan optimal bila mendapat dukungan yang meliputi anggaran, administrasi umum, personel, logistik, komunikasi, kesehatan, pengamanan dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 20. Anggaran. Penyelenggaraan penggunaan personel didukung anggaran berdasarkan program kerja yang sudah mendapat persetujuan. 21. Administrasi Umum. Dukungan administrasi umum diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan penggunaan personel antara lain: a. Persyaratan administrasi dalam penyelenggaraan penggunaan personel. b. Mekanisme dan prosedur administrasi penggunaan personel. 22. Personel. Dukungan personel dalam penyelenggaraan penggunaan personel yaitu: a. Personel yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang pembinaan personel. b. Personel yang memiliki latar belakang pendidikan/kursus/penataran dibidang pembinaan personel. 23. Logistik. Dukungan logistik dalam penyelenggaraan penggunaan personel berdasarkan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan norma indeks yang berlaku.

- 39 - 24. Komunikasi. Komunikasi dalam pelaksanaan penggunaan personel bersumber dari alat komunikasi yang tergelar di satuan masing-masing. 25. Kesehatan. Dukungan kesehatan dalam penyelenggaraan penggunaan personel menggunakan dukungan kesehatan dari satuan organik. 26. Pengamanan. Dukungan pengamanan dalam penyelenggaraan penelitian personel dilaksanakan secara berjenjang melalui institusi bidang pengamanan. 27. Hukum. Dukungan bidang hukum dalam penyelenggaraan penggunaan personel dilaksanakan melalui penyuluhan hukum dan bantuan hukum. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 28. Umum. Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan penggunaan personel, perlu dilaksanakan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang. 29. Pengawasan. Tataran pengawasan penyelenggaraan penggunaan personel dilaksanakan sebagai berikut: a. Kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan penggunaan personel secara umum berada pada Kasau. b. Pengawasan internal dalam program penggunaan personel berada pada Irjenau. c. Kendali utama pengawasan penyelenggaraan penggunaan personel berada pada Aspers Kasau. 30. Pengendalian. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan penggunaan personel sebagai berikut: a. Kendali utama dalam penyelenggaraan penggunaan personel berada pada Aspers Kasau. b. Kendali taktis dan operasional berada pada Kadisminpersau dan Kepala Dinas terkait. BAB VII PENUTUP 31. Petunjuk Turunan. Petunjuk turunan dari Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel yaitu: a. Petunjuk Teknis (Juknis) antara lain: 1) Juknis Penempatan Jabatan Perwira. 2) Juknis Penempatan Jabatan Bintara dan Tamtama. 3) Juknis Kenaikan Pangkat Perwira. 4) Juknis Kenaikan Pangkat Bintara dan Tamtama. 5) Juknis Ikatan Dinas Prajurit.

- 40 - 6) Juknis Pengangkatan Dalam Jabatan PNS. 7) Juknis Kenaikan Pangkat PNS. 8) Juknis lain yang diperlukan. b. Petunjuk Referensi (Jukref) Tingkat III antara lain: 1) Jukref Tingkat III Ikatan Dinas Keprajuritan. 2) Jukref Tingkat III Jabatan Fungsional Prajurit. 3) Jukref Tingkat III Penilaian Kinerja Individu. 4) Jukref Tingkat III Talent Scouting Perwira. 5) Jukref Tingkat III Penugasan Diluar Struktur. 6) Jukref Tingkat III Pemberhentian Sementara dari Jabatan. 7) Jukref Tingkat III Pembinaan Jabatan Fungsional PNS. 8) Jukref Tingkat III lain yang diperlukan. 32. Keberhasilan. Disiplin untuk mentaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Penyelenggaraan Penggunaan Personel oleh satuan pembina dan atau pengguna, akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan penggunaan personel. 33. Penyempurnaan. Hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka penyempurnaan petunjuk penyelenggaraan ini, dapat disarankan kepada Kasau melalui Aspers Kasau dengan tembusan Dankodiklatau sesuai dengan mekanisme umpan balik. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ASISTEN PERSONALIA, Cap/tertanda A. GUSTAF BRUGMAN, M.SI.(HAN) MARSEKAL MUDA TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA, AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M. KOLONEL ADM NRP 515583

DAFTAR PENGERTIAN 1. Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang. 2. Badan Pertimbangan Karier. Badan pertimbangan karir adalah tim yang dibentuk di lingkungan Mabes yang bertujuan untuk membantu pimpinan dalam hal pengambilan keputusan mengenai penempatan jabatan, kenaikan pangkat dan mengikuti pendidikan. 3. Daftar Penilaian. Daftar penilaian adalah pencatatan secara sistematis tentang unjuk kerja (prestasi kerja), perilaku (kepribadian), potensi, tampilan ketaqwaan dan keragaan, serta keterangan tambahan dalam kurun waktu tertentu. 4. Disiplin. Disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) personel TNI AU kepada peraturan/tata tertib dalam melaksanakan tugasnya. 5. Ikatan Dinas. Ikatan dinas adalah hubungan hukum antara seorang warga negara dengan negara yang secara sukarela mengikatkan diri guna menjalani dinas keprajuritan. 6. Inbinprof. Instansi pembina profesi adalah instansi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan segala usaha, tindakan dan kegiatan perencanaan, penyusunan, pengembangan profesi guna kepentingan peningkatan kemampuan personel dibidangnya. 7. Ingunpers. Instansi pengguna personel adalah instansi setingkat kotama yang diberi wewenang untuk menggunakan, meningkatkan kemampuan dan memberikan pengalaman kepada prajurit yang sesuai dengan bidang profesi masing-masing melalui tugas dan jabatan yang dipercayakan kepadanya. 8. Jabatan. Jabatan adalah sekumpulan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang merupakan satu kesatuan, dimaksudkan sebagai suatu pekerjaaan yang lazimnya diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada seorang prajurit selama memangku jabatan. 9. Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 10. Jabatan Struktural. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang personel dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 11. Karier. Karier adalah perkembangan dan kemajuan yang terbuka bagi prajurit dan PNS dalam mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, kenaikan pangkat, kesempatan masuk pendidikan, pemindahan, dan giliran penugasan. 12. Kompetensi. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang dapat dipakai untuk memprediksi tingkat efektivitas dan atau keberhasilan dalam tugas dan tanggung jawab dalam situasi tertentu. TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Lampiran A Keputusan Kasau Nomor Kep/ 319 / XI /2020 Tanggal 25 November 2020

- 42 – 13. Pejabat Definitif. Pejabat definitif adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada organisasi secara sah. 14. Pembinaan Karier. Pembinaan karier adalah bagian dari pembinaan personel berupa kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan dan pendidikan yang tepat, baik bagi prajurit yang bersangkutan maupun bagi organisasi. 15. Penggunaan PNS. Penggunaan PNS merupakan proses kegiatan pengangkatan PNS TNI dalam jabatan yang tepat agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal serta memberikan kemungkinan pengembangan karier. 16. Penilaian 360 derajat. Penilaian 360 derajat adalah penilaian kerja seseorang berdasarkan umpan balik dari setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengannya,yaitu atasan,rekan kerja,mitra dan anak buah. 17. Personel. Personel adalah prajurit dan PNS TNI AU dengan kualifikasi tertentu yang menjadi pelaksana suatu organisasi dengan memperhatikan cipta, karsa, dan karya. 18. Pola Karier. Pola karier adalah rencana yang menggambarkan bagaimana personel TNI AU akan menempuh karier selama pengabdiannya yang berhubungan dengan jabatan, kepangkatan, dan pendidikan. 19. Prajurit Karier (PK). Prajurit karier adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun yang dapat diperpanjang. 20. Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP). Prajurit sukarela dinas pendek adalah prajurit yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat lima tahun dan paling lama sepuluh tahun dapat diangkat kembali menjadi prajurit karier sesuai dengan persyaratan. 21. Profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu (profesional bersangkutan dengan profesi). 22. Sistem Karier. Sistem karier adalah suatu sistem kepegawaian yang dalam pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan pengembangan lebih lanjut diperhatikan masa kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lain yang menentukan. 23. Spesialisasi. Spesialisasi adalah keahlian dalam suatu bidang tertentu yang dimiliki seseorang, diukur dari tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang mendukungnya. a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ASISTEN PERSONALIA, Cap/tertanda A. GUSTAF BRUGMAN, M.SI.(HAN) MARSEKAL MUDA TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA, AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M. KOLONEL ADM NRP 515583

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA SKEMA KEDUDUKAN DOKTRIN FUNGSI UMUM PERSONALIA PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN PERSONEL PETUNJUK TEKNIS TERKAIT PENGGUNAAN PERSONEL PETUNJUK REFERENSI TINGKAT III TERKAIT PENGGUNAAN PERSONEL Lampiran B Keputusan Kasau Nomor Kep /319/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA, AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M. KOLONEL ADM NRP 515583 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ASISTEN PERSONALIA, Cap/tertanda A. GUSTAF BRUGMAN, M.Si. (Han) MARSEKAL MUDA TNI

SUSUNAN KEPANGKATAN PNS NO NAMA PANGKAT DIGAJI MENURUT GOLONGAN RUANG 1. Juru Muda I a 2. Juru Muda Tingkat I I b 3. Juru I c 4. Juru Tingkat I I d 5. Pengatur Muda II a 6. Pengatur Muda Tingkat I II b 7. Pengatur II c 8. Pengatur Tingkat I II d 9. Penata Muda III a 10. Penata Muda Tingkat I III b 11. Penata III c 12. Penata Tingkat I III d 13. Pembina IV a 14. Penata Tingkat I IV b 15. Pembina Utama Muda IV c 16. Pembina Utama Madya IV d 17. Pembina Utama IV e TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Lampiran C Keputusan Kasau Nomor Kep/319/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ASISTEN PERSONALIA, Cap/tertanda A. GUSTAF BRUGMAN, M.Si. (Han) MARSEKAL MUDA TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA, AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M. KOLONEL ADM NRP 515583

PENGANGKATAN DALAM PANGKAT NO MEMILIKI SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/IJAZAH/ AKTA/DIPLOMAT PENGANGKATAN DALAM PANGKAT PANGKAT PERTAMA GOL RUANG PANGKAT TERTINGGI GOL RUANG 1. STTB/Ijazah Sekolah Dasar/setingkat Juru Muda I/a Pengatur Muda II/a 2. STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setingkat Juru I/c Pengatur II/c 3. Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama Juru I/c Pengatur Tk.I II/d 4. Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama 4 Tahun Juru I/c Pengatur Tk.I II/d 5. Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun/Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I Pengatur Muda II/a Pengatur Muda Tk.I III/b 6. Diploma II Pengda Tk.I II/b Penda Tk.I III/b 7. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa Pengda Tk.I II/b Penata III/c 8. Diploma III/Sarjana Muda/Akademi atau Bakalauoreat Pengatur II/c Penata III/c 9. Sarjana, Diploma IV Penata Muda III/a Penata Tk.I III/d 10. Dokter/Apoteker/S-2/atau ijazah lain yang setara Penata Muda Tk.I III/b Pembina IV/a 11. Doktor (S-3) Penata III/c Pembina Tk.I IV/b TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Lampiran D Keputusan Kasau Nomor Kep/319/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ASISTEN PERSONALIA, Cap/tertanda A. GUSTAF BRUGMAN, M.Si. (Han) MARSEKAL MUDA TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA, AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M. KOLONEL ADM NRP 515583

KESETARAAN GOLONGAN DAN ESELON JABATAN NO GOL JAB PANGKAT MILITER PANGKAT PNS PERSYARATAN PANGKAT PNS (TerendahTertinggi) 1. I Marsdya Pembina Utama IV/e-IV/e 2. II Marsda Pembina Utama IV/d-IV/e 3. III Marsma Pembina Utama Madya IV/c-IV/d 4. IV Kolonel Pembina Utama Muda IV/b-IV/c 5. V Letkol Pembina Tk I IV/a-IV/b 6. VI Mayor Pembina III/d-IV/a 7. VII Kapten Penata/Penata Tk I III/c-III/d 8. VIII Lettu Penata Muda Tk I III/b-III/c 9. IX Latda Penata Muda III/a-III/b Lampiran E Keputusan Kasau Nomor Kep/319/XI/2020 Tanggal 25 November 2020 TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA a.n. KEPALA STAF ANGKATAN UDARA ASISTEN PERSONALIA, Cap/tertanda A. GUSTAF BRUGMAN, M.SI.(HAN) MARSEKAL MUDA TNI Autentikasi KEPALA SEKRETARIAT UMUM TNI ANGKATAN UDARA, AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M. KOLONEL ADM NRP 515583

DAFTAR PERSONEL POKJA PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN PERSONEL NO NAMA PANGKAT, KORPS GOL. NRP/NIP JABATAN KET. 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. A. Gustaf Brugman, M.Si. (Han) Djamaluddin, M.Si. (Han). Edi Wuryanto, S.I.P., CFrA. Drs. Aceng hidayat Agus Basuki, S.T.,M.M. Rustivo Idris Yunus Bambang Sumantri, S.I.P., M.Si. Yostariza, S.E. Albertus Irianto Ign Wahyu Anggono, S.E., M.M. Julianto Sutrisnawan Drs. Roby, M.F., M.A.P. Dadan Muljadi, S.E. Drg. Agus Sobar M., Sp.Perio. Marsekal Muda TNI Marsekal Pertama TNI Kolonel Adm/513166 Letkol Adm/519742 Letkol Adm/525331 Kolonel Pnb/512488 Kolonel Pnb/514521 Kolonel Pnb/517436 Kolonel Adm/515594 Kolonel Pnb/516357 Kolonel Kal/512522 Kolonel Sus/513167 Kolonel Adm/516387 Kolonel Kes/516305 Aspers Kasau Waaspers Kasau Paban III/Binkar Spersau Pabandyabintugas Paban III/Binkar Spersau Pabandyabinjab Paban III/Binkar Spersau Irdapers Itjenau Paban II/Jemen Srenaau Paban I/Ren Spersau Paban II/Bin SDM Spersau Paban IV/Bindik Spersau Paban V/Watpers Spersau Paban I/Dok Ditdok Kodiklatau Kasubdismin PNS Disminpersau Kasubdisbinprofkes Diskesau Narasumber Narasumber Ketua Pokja Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA Lampiran F Keputusan Kasau Nomor Kep/319/XI/2020 Tanggal 25 November 2020