48g. penegakan hukum;h. menentukan status dan tata cara perlakuan terhadap tawanan perang;i. penentuan target; danj. terlibat dalam pembuatan perjanjian-perjanjian yang muncul pada saat pelaksanaan Opsgab TNI.27. Kesehatan.a. Dukungan kesehatan diselenggarakan oleh Satkes organik dan unsurunsur kesehatan daerah dan pusat sesuai dengan tingkat kemampuan; b. Kepada satuan yang melaksanakan operasi diberikan bekal kesehatan berupa perangkat kesehatan perorangan maupun satuan sesuai kebutuhan; danc. Bagi personel dengan penyakit ringan sampai dengan sedang ditangani oleh Satkes organik, sedangkan personel dengan penyakit berat dirujuk ke rumah sakit/instansi kesehatan TNI yang lebih tinggi.BAB VIKOMANDO DAN KENDALI28. Umum. Untuk dapat melaksanakan Opsudgab pada OMP secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu komando dan kendali yang jelas, tepat dan terpadu dari strata teratas sampai dengan strata terbawah. 29. Komando. Komando dalam pelaksanaan Opsudgab pada OMP sebagai berikut:a. Komando penuh berada pada Panglima TNI.b. Komando operasional berada pada Pangkogab TNI.c. Komando taktis berada pada Pangkogasudgab.29. Kendali. Kendali dalam pelaksanaan Opsudgab pada OMP sebagai berikut:a. Kendali Operasional. Kendali operasional pelaksanaan Opsudgab dalam OMP berada pada Pangkogasudgab. Apabila mendukung Kogasgab lainnya, kendali operasional berada pada Pangkogasgab yang didukung.b. Kendali Taktis. Kendali taktis pelaksanaan Opsudgab dalam OMPberada pada Komandan Satgas dan/atau Komandan Misi/Mission Commander (MC) yang ditunjuk oleh Pangkogasudgab.
49BAB VIIPENUTUP30. Petunjuk Turunan. Jukgar Opsudgab dalam OMP berada pada strata operasional dan merupakan turunan dari Doktrin OMP yang menjadi pedoman mengikat bagi buku petunjuk turunannya. Petunjuk turunan dari Jukgar Opsudgab dalam OMP berupa Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Referensi (Jukref) Level 3, sebagai berikut:a. Juknis Operasi Intelijen dalam Opsudgab.b. Juknis Operasi Udara Serangan Strategis (OUSS) dalam Opsudgab.c. Juknis Operasi Udara Perlawanan (OUP) dalam Opsudgab.d. Juknis Operasi Informasi dalam Opsudgab.e. Juknis Operasi Mobilitas Udara (OMU) dalam Opsudgab.f. Juknis Operasi Udara Khusus (OUK) dalam Opsudgab.g. Juknis Operasi Teritorial (Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Udara/Dawilhanud) dalam Opsudgab. h. Jukref Level 3. Jukref yang menjadi turunan dari Opsudgab dalam OMP ini antara lain terkait Prosedur Hubungan Komandan dan Staf, Jukref Format Produk Operasi Udara, Rencana Pelibatan, Rencana Gerak, ATO, dan Mission Report serta jukref lainnya sesuai kebutuhan namun terkait erat dengan Jukgar ini.31. Keberhasilan. Keberhasilan penyelenggaraan Opsudgab dalam OMP sangat ditentukan oleh disiplin dan ketaatan dalam memegang teguh segala ketentuan yang ada dalam Jukgar ini.32. Penyempurnaan. Untuk penyempurnaan lebih lanjut terhadap naskah ini terkait kemungkinan terdapat berbagai perubahan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. Hal-hal yang dirasakan perlu dalam rangka penyempurnaan isi Jukgar Opsudgab yang bersifat membangun agar disarankan kepada Panglima TNI melalui Komandan Kodiklat TNI dengan tembusan Asops Panglima TNI sesuai dengan mekanisme umpan balik. a.n. PANGLIMA TNIASOPS,TIOPAN ARITONANGMAYOR JENDERAL TNIRAHASIAParaf:Paban II/Orstra : Kataud : Waasops : Kasetum : RAHASIA
50TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR_________________________________ Lampiran A Keputusan Panglima TNINomor Kep/ / /2020Tanggal 2020______________________________________DAFTAR PENGERTIAN1. Ancaman. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.2. Ancaman Militer. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain. 3. Bawah Komando Operasi. Bawah Komando Operasi adalah status satuan/ unsur yang mempunyai hubungan operasional dengan atasan yang bukan satuan organiknya. Satuan yang menerima bawah komando mempunyai wewenang komando operasional terhadap satuan/unsur yang berstatus bawah komando.4. Bawah Kendali Operasi. Bawah Kendali Operasi adalah status satuan/unsur yang telah mempunyai tugas tertentu, mempunyai hubungan operasional dengan atasan yang bukan satuan atasan organiknya. Satuan yang menerima bawah kendali mempunyai wewenang kendali operasional terhadap satuan/unsur yang berstatus bawah kendali.5. Bawah Koordinasi. Bawah Koordinasi Operasi adalah status suatu satuan atau badan yang telah mempunyai tugas tertentu yang tidak bisa dimasukkan dalam status bawah komando maupun status bawah kendali karena prinsipprinsip imparsial dan independen yang dianut oleh satuan atau badan tersebut tidak mengijinkan untuk bergabung dalam kesatuan komando dan kendali.6. Diplomasi Militer. Diplomasi militer adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh militer untuk mendukung kebijakan politik luar negeri yang bertujuan untuk memengaruhi kepemimpinan negara lain, baik dalam keadaan damai maupun pada situasi bermusuhan. Bentuk diplomasi militer antara lain: unjuk kekuatan militer, latihan bersama, pendidikan, pertemuan militer, kunjungan, kerja sama militer. 7. Doktrin. Doktrin adalah ajaran yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai penuntun, karena secara fundamental manusia memiliki perbedaan satu sama lain dalam kodratnya.8. Doktrin Operasi Udara. Doktrin operasi udara adalah doktrin yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan operasi udara.9. Doktrin TNI AU. Doktrin TNI AU adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi TNI AU dalam melaksanakan tugasnya. 10. Instalasi Penting (Critical Infrastructure). Instalasi penting adalah fasilitas, sistem, jaringan, teknologi baik fisik maupun virtual yang terkait dengan pelayanan umum baik keamanan, kesehatan, transportasi, energi, air minum, komunikasi dan perekonomian. Gangguan terhadap instalasi penting akan melemahkan keamanan, ekonomi nasional, kesehatan masyarakat atau keamanan, atau kombinasinya. Dalam konteks militer merupakan instalasiinstalasi yang memengaruhi keunggulan militer. RAHASIA
5111. Kampanye Militer. Kampanye militer adalah serangkaian dari beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan secara berurutan atau serentak, untuk mencapai sasaran strategis pada suatu ruang dan waktu yang telah ditentukan, sebagai strategi operasional Pangkogab. 12. Keunggulan Udara (Air Superiority). Keunggulan Udara adalah keadaan ini digambarkan dari derajat dominasi kekuatan udara kita pada suatu pertempuran udara terhadap kekuatan udara musuh, sehingga kekuatan udara musuh bukan sebagai ancaman serius di atas suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.13. Kendali Operasional. Kendali Operasionala adalah wewenang Panglima Komando Gabungan untuk menggelar dan mengarahkan satuan-satuan yang ditugaskan kepada komandonya, sehingga dapat menyelesaikan tugas pokok maupun tugas-tugas, memegang atau melimpahkan pengendalian taktis terhadap satuan-satuan dalam komandonya. Wewenang ini mencakup wewenang pengendalian dalam bidang administrasi.14. Kendali Taktis. Kendali Taktis adalah wewenang komando yang diberikan kepada seorang Pangkogasgab dan Dansatgas untuk memimpin pasukan yang ditugaskan ataupun pasukan yang berstatus di bawah kendali operasional, komando-komando, kekuatan militer, pasukan-pasukan yang ditugaskan, yang dibatasi pada kewenangan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pada level taktis dan kendali pergerakan ataupun manuver yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi ataupun tugas yang diberikan.15. Keunggulan Udara (Air Superiority). Keadaan ini digambarkan dariderajat dominasi kekuatan udara kita pada suatu pertempuran udara terhadap kekuatan udara musuh, sehingga kekuatan udara musuh bukan sebagaiancaman serius di atas suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.16. Komando Operasional. Komando Operasional adalah kewenangan yang dimiliki oleh seorang Panglima Komando Gabungan atas satuan-satuan yang ditugaskan dalam komandonya untuk mengkomposisikan satuan, memberikan tugas, menentukan sasaran, mengendalikan dan mengawasi sumber daya yang diberikan serta memimpin dengan kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Untuk melaksanakan fungsi tersebut diperlukan petunjuk tentang wewenang komando dan penentuan status, dukungan, rantai komando, tanggung jawab serta fasilitas komando dan staf.17. Komando Taktis. Komando Taktis adalah wewenang yang diberikan kepada Pangkogasgab dan Dansatgas untuk merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan operasi dari satuan-satuan yang ditugaskan/di BKO-kan (Bawah Komando Operasional) kepadanya untuk pelaksanaan tugas operasi.Wewenang dan tanggung jawab komando taktis berada pada Dansatgas.18. Konflik Bersenjata. Konflik Bersenjata adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara unsur kekuatan militer dua negara atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas terhadap stabilitas keamanan nasional.19. Lawan. Lawan adalah sebutan bagi pihak-pihak bukan negara yang mengancam NKRI. 20. Mission Commander. Mission Commander adalah Komandan yang memimpin suatu misi operasi udara.
5221. Memberdayakan Wilayah Pertahanan. Memberdayakan wilayah pertahanan adalah membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.22. Menegakkan Hukum dan Menjaga Keamanan Udara. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional.23. Militer. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 24. Musuh. Musuh adalah sebutan bagi negara lain yang mengancam NKRI. 25. Objek Vital Nasional. Objek vital nasional adalah objek yang bersifat strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh keputusan pemerintah. Objek vital nasional yang bersifat strategis antara lain Istana Presiden/Wapres, kediaman Presiden/Wapres, bandar udara internasional, pelabuhan internasional, eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam, instalasi nuklir, industri biologi dan kimia skala besar, industri pertahanan, industri dan badan keantariksaan dan perusahaan umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). 26. Operasi. Operasi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk tujuan tertentu yang memiliki komando, pengendalian, dan staf.27. Operasi Intelijen. Operasi Intelijen adalah segala usaha kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah, baik secara terbuka maupun tertutup guna mendapatkan bahan keterangan, menciptakan atau mematangkan suatu situasi/keadaan yang dikehendaki, untuk sasaran dalam melakukan usaha/kegiatan untuk melawan dan menggagalkan penyelenggaraan operasi intelijen musuh.28. Operasi Tempur. Operasi tempur adalah operasi militer untuk melawan/menghadapi kekuatan militer dan atau kekuatan bersenjata atau dapat pula diartikan segala usaha kegiatan dan tindakan secara fisik dengan penggunaan system senjata teknologi untuk menghancurkan dan melumpuhkan kekuatan fisik lawan.29. Operasi Teritorial. Operasi Teritorial adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan secara khusus dalam hubungan ruang dan waktu, yang ditetapkan atas dasar perintah dari pihak atasan yang berwenang dalam menyusun potensi pertahanan negara dan untuk menegakkan serta memelihara kewibawaan pemerintah.30. Operasi Khusus. Operasi khusus adalah Operasi militer yang dilakukan oleh satuan tugas yang dibentuk secara khusus (matra tunggal maupun gabungan/Koopssus TNI) bertujuan untuk merebut, menguasai, menghancurkan dan membebaskan serta menyelamatkan sasaran yang bernilai strategis terpilih baik di daerah musuh/lawan maupun di wilayah sendiri yang dikuasai musuh/lawan, diselenggarakan oleh komando tugas berdiri sendiri
53atau komando tugas yang merupakan rangkaian operasi lainnya dalam melaksanakan tugas pokok TNI.31. Operasi Militer. Operasi militer adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi militer. Operasi militer dapat berdiri sendiri dan dapat merupakan bagian dari operasi berskala lebih besar. Operasi militer dapat dilakukan oleh kogab atau kogasgab atau satgas.32. Operasi Militer Untuk Perang (OMP). Operasi militer untuk perang adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara lain atau Iebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional. 33. Operasi Udara. Operasi Udara adalah Operasi dengan menggunakan segala sumber daya kekuatan udara untuk mencapai tujuan yang dilakukan mulai tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran.34. Operasi SAR Tempur. Operasi SAR tempur merupakan operasi udara yang melibatkan berbagai unsur udara (pesawat intai, pesawat tempur, pesawat helicopter, pesawat angkut, dan pasukan) bertujuan untuk melakukan tindakan penyelamatan personel, materiil, dan dokumen yang bernilai strategis di daerah operasi.35. Operasi Perebutan dan Pengoperasian Pangkalan Udara. Operasi Perebutan dan Pengoperasian Pangkalan Udara adalah suatu bentuk operasi udara yang melibatkan berbagai unsur udara (pesawat intai, pesawat tempur, pesawat helikopter, pesawat angkut, dan pasukan) yang ditujukan untuk merebut dan mengoperasionalkan kembali pangkalan udara yang dikuasai musuh agar siap digunakan sebagai pangkalan operasi.36. Pelanggaran Wilayah. Pelanggaran wilayah adalah suatu tindakan memasuki wilayah negara lain tanpa izin (diplomatic clearance dan flight security clearance), berupa semua wahana udara yang menggunakan media udara sebagai lintasannya, baik berawak maupun tidak berawak, negara maupun sipil asing.37. Pelanggaran Wilayah Udara. Pelanggaran wilayah udara adalah suatu tindakan memasuki wilayah negara lain tanpa izin (diplomatic clearance dan flight security clearance), baik pesawat udara sipil maupun pesawat udara negara. 38. Pemulih. Pemulih adalah kekuatan TNI yang mempunyai kemampuan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi keamanan negara yang kacau atau hancur akibat perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, atau bencana alam. Dalam konteks nasional TNI melaksanakan pemulihan bersama-sama dengan elemen bangsa lainnya membantu fungsi pemerintah. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 39. Pengendalian Udara (Control of the Air). Pengendalian Udara adalah kemampuan untuk menggunakan dimensi ketiga (udara) guna mengendalikan keamanan permukaan maupun dibawahnya tanpa terancam atau diserang, sehingga musuh tidak dapat menggunakan kekuatan udaranya secara efektif.
5440. Penggunaan. Terminologi “Penggunaan” pada naskah doktrin ini adalah suatu istilah yang secara khusus digunakan dalam konteks OMP dan OMSP yang merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki TNI baik SDM maupun alutsista dan sarana pendukungnya. 41. Penggunaan Kekuatan. Penggunaan kekuatan adalah tindakan operasi militer guna mencegah, menangkal, dan menindak setiap ancaman dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan melalui aturan yang dilandasi oleh legitimasi politik dan payung hukum.42. Penangkal. Penangkal adalah kekuatan TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh musuh sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 43. Penindak. Penindak adalah kekuatan TNI yang mempunyai kemampuan untuk menindak atau menghancurkan kekuatan musuh yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 44. Pertahanan Negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.45. Pertahanan Berlapis. Pertahanan berlapis (defence in-depth) meliputi tiga mandala yaitu: a. Di luar wilayah Indonesia sesuai dengan kemampuan terjauh proyeksi kekuatan militer (mandala luar). b. Dalam wilayah yurisdiksi Indonesia sampai dengan batas kemampuan terjauh alutsista pertahanan pantai Indonesia (mandala utama).c. Pantai Indonesia sampai dengan wilayah daratan (mandala dalam). 46. Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar). Jukgar adalah jabaran lebih lanjut dari petunjuk induk yang menjelaskan Si-A-Di-Bi-Ba sebagai pedoman bagi penyelenggara, pelaksana, dan pelaku serta pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan baik operasional maupun fungsional di bidang masing-masing.47. Petunjuk Teknis (Juknis). Juknis TNI adalah jabaran lebih lanjut dari petunjuk penyelenggaraan TNI yang memuat penjelasan tentang tata cara teknis dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan secara terinci termasuk juga penggunaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan peranti keras atau materiil dalam pembinaan di lingkungan TNI. 48. Supremasi Udara (Air Supremacy). Supremasi Udara adalah keadaan ini ditandai dengan kondisi kekuatan udara lawan yang sama sekali bukan merupakan suatu ancaman bagi kekuatan udara kita maupun terhadap kedaulatan nasional atau terhadap operasi darat, laut dan udara yang sedang dilaksanakan.a.n. PANGLIMA TNI ASOPS, TIOPAN ARITONANG MAYOR JENDERAL TNIParaf:Paban II/Orstra : vide drafKataud : vide drafWaasops : Kasetum : RAHASIARAHASIA
55SKEMA KEDUDUKANJUKGAR OPERASI UDARA GABUNGAN DALAM OPERASI MILITER UNTUK PERANGRAHASIAa.n. PANGLIMA TNI a.n.ASOPS,TIOPAN ARITONANGMAYOR JENDERAL TNILampiran B Keputusan Panglima TNINomor Kep/XII/2016Tanggal 2016_____________________________________TENTARA NASIONAL INDONESIAMARKAS BESAR_______________________________RAHASIADOKTRIN OPERASI MILITER UNTUK PERANG TENTARA NASIONAL INDONESIAJUKGAR OPSUDGABJUKNIS-JUKNISParaf:Paban II/Orstra : Kataud : Waasops : Kasetum :
56DAFTAR NAMA PERSONEL POKJAPETUNJUK PENYELENGGARAAN OPERASI UDARA GABUNGANDALAM OPERASI MILITER UNTUK PERANGNO. NAMA PANGKAT, KORPS, GOL.NRP/NIP JABATAN KET.1 2 3 4 51. Tiopan Aritonang Mayor Jenderal TNI Asops Panglima TNI Penanggung Jawab 2. Jorry S. Koloay, S.I.P., M.HanMarsekal Pertama TNI Waasops Panglima TNI Narasumber3. Putra Widiastawa Kolonel Inf, 11950037180471Paban II/Orstra Sops TNINarasumber4. JH Ginting Kolonel Pnb, 521871 Kasubdisbinlambangja DislambangjaauKetua Pokja5. Elistar Silaen, S.T. Kolonel Pnb, 520791 Pamen Sopsau Wakil Ketua I6. Agustinus Gogot W. Kolonel Pnb, 523422 Kasubdis Sarval DislambangjaauSekretaris I7. Rully Evriansyah, S.Pd.Letkol Adm, 524396 Kasubbag Surat menyurat Bagminu Setum TNISekretaris II8. Sigit Hardjanto, S.H., M.H.Kolonel Pas, 519803 Paban Prodok Ditdok Kodiklat TNIAnggota9. Rahmad Agung Widodo, S.T., M.Tr.(Hanla)Letkol Laut (S), 13921/PPabandya-3/Bel. Barang Opslat Paban IV/Renprogar Srenum TNIAnggota10. Budi Winarno Letkol Sus, 525896 Pabandya-3/Giatsing Paban II/Hublu Sintel TNIAnggota11. Ridwan Gultom, S.I.P., M.Si.Kolonel Adm, 516374 Paban II/Bindik Spers TNIAnggota12. Wahyu Laksito Kolonel Tek, 513135 Paban I/Ren Slog TNI Anggota13. Jusak B. Salamate, S.T., M.Si.Letkol Adm, 522730 Pabandya 3/Orpenak Paban II/Puanter Ster TNIAnggota14. Wisnu Kuswahyudi Letkol Lek, 522659 Pabandya2/Detnavvionik Paban III/Lek Skomlek TNIAnggota15. Lismer Lumban Siantar, S.I.P.Kolonel Inf, 32582 Paban III/Latga Sops TNIAnggota16. Budi Handoyo Kolonel Nav, 516364 Pa Ahli Ops Mil untuk Perang Matra Udara Kogabwilhan IIAnggotaLampiran C Keputusan Panglima TNINomor Kep/XII/2016Tanggal 2016_____________________________________TENTARA NASIONAL INDONESIAMARKAS BESAR________________________________RAHASIA
571 2 3 4 517. Candra Waskita Kolonel Pas, 518872 Pa Sahli OMP Matra Udara Kogabwilhan IIIAnggota18. Siswadi Erik SonjayaKolonel Adm, 524527 Pabut Wassus Sahli Bid. Wassus & LH Panglima TNIAnggota19. Aditya Nindra Pasha, S.E.Kolonel Inf, 11940027520773Paban IV/Opsdagri Sops TNIAnggota20. Dr. Ali Ridlo, S.H., M.H.Kolonel Laut (KH), 12997/PKabidrehab Puslemasmil Babikum TNIAnggota21. M. Wahiludin, A.R., S.K.M., M.K.K.K.Kolonel Kes, 524545 Kabidbangkes Puskes TNIAnggota22. Arief Hartono, S.H. Kolonel Pnb, 518797 Staf Ahli PernikaKohanudnasAnggota23. Fathrizal, S.Sos., M.Sc.Kolonel Arh, 11960046161074Pamen Denma MabesadAnggota24. Hendra Kesuma, S.E.Kolonel laut (P), 11380/PKasubdis Dukopslat DisopslatalAnggota25. Yulmaizir Kolonel Pnb, 523380 Kasudislat Disopslatau Anggota26. Trio Sesanda Kolonel Cpn, 11960053570473Dirbincab PuspenerbadAnggota27. Ili Dasili, S.E. Kolonel Mar, 12735/P Sahli Pangkoarmada I F BinkuatmarAnggota28. Dr. Budhi Achmadi, M.Sc.Kolonel Pnb, 518844 Asops Kaskoopsau I Anggota29. Yulius Marvien A., M.SiLetkol Pnb, 532460 Kasiujiprofesi Lambangja Koopsau IAnggota30. Esron Sahat B. Sinaga, S.Sos., M.A.Kolonel Pnb, 518800 Paban II/Lat Ditdiklat KodiklatauAnggota31. Joko Triwibowo Kolonel Pnb, 516345 Dirjian Air Power SeskoauAnggota32. Ari Sutopo Kolonel Nav, 523343 Patun Kelompok SeskoauAnggota33. Ahmad S.S. Qodri Kolonel Pas, 523328 Asops Korpaskhas Anggota34. Muh. Jajar, S.S., M.M.Letkol Arm, 11050013150467Kasubdit Renkammil Ditjian Olah Yudha Pusjiantra TNIAnggota35. Lidia Rina Kolonel Sus, 519764 Kakum Kohanudnas Anggota36. Agung Perwira Negara, S.A.P.Letkol Pnb, 526277 Pabandya-3/Dokops Paban II/Orstra Sops TNIAnggota37. Kriswanto, S.Sos, M.M.Mayor Laut (KH), 17592/P Pabanda Dokops Paban II/Orstra Sops TNIAnggota
581 2 3 4 538. Sari Endah Purwanti Penata III/c, 196708131990032001Kaurmin Paban II/Orstra Sops TNIPendukung39. Dani Ariyanto Serma,21040200660785Bamin Opr Kom Paban II/Orstra Sops TNIPendukung40. Sutaryana Serka, 519916 Bamin Opr Kom Paban II/Orstra Sops TNIPendukung41. Bravonda Wimoro Serka, 21080832920588Bamin Opr Kom Paban II/Orstra Sops TNIPendukung42. Aris Budiyanto Penda Tk. I III/b,197104101996121001Baurmin Paban II/Orstra Sops TNIPendukung43. Dasuki Penda III/a,197005151990031003Baurmin Paban II/Orstra Sops TNIPendukung44. Temi Agustian Penda III/a,197905232003121001Bamin Opr Kom Paban II/Orstra Sops TNIPedukung a.n. PANGLIMA TNI A.N.ASOPS,TIOPAN ARITONANGMAYOR JENDERAL TNIParaf:Paban II/Orstra : Kataud : Waasops : RAHASIAParaf:Paban II/Orstra : Kataud : Waasops : Kasetum : RAHASIA
59TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ________________________________DAFTAR DISTRIBUSI PETUNJUK PENYELENGGARAAN OPERASI UDARA GABUNGAN DALAM OPERASI MILITER UNTUK PERANGNOURUTNOINDEKSNOURUT PEJABAT JUMLAH KET1 2 3 4 5 6MABES TNI1. 01. 1. PANGLIMA TNI 1 BUKU2. 02. 2. KASUM TNI 1 BUKU3. 03. 3. IRJEN TNI 1 BUKU4. 04. 4. DANSESKO TNI 1 BUKU5. 05. 5. PANGKOGABWILHAN I 1 BUKU6. 06. 6. PANGKOGABWILHAN II 1 BUKU7. 07. 7. PANGKOGABWILHAN III 1 BUKU8. 08. 8. ASRENUM PANGLIMA TNI 1 BUKU9. 09. 9. ASINTEL PANGLIMA TNI 1 BUKU10. 10. 10. ASOPS PANGLIMA TNI 1 BUKU11. 11. 11. ASPERS PANGLIMA TNI 1 BUKU12. 12. 12. ASLOG PANGLIMA TNI 1 BUKU13. 13. 13. ASKOMLEK PANGLIMA TNI 1 BUKU14. 14. 14. ASTER PANGLIMA TNI 1 BUKU15. 15. 15. PANGKOOPSUDNAS 1 BUKU16. 16. 16. DANKOOPSSUS TNI 1 BUKU17. 17. 17. DANKODIKLAT TNI 1 BUKU18. 18. 18. KABAIS TNI 1 BUKU19. 19. 19. KABABINKUM TNI 1 BUKUMABES TNI AD20. 20. 1. KASAD 1 BUKU21. 21. 2. PANGKOSTRAD 1 BUKU22. 22. 3. DANKODIKLATAD23. 23. 4. ASRENA KASAD 1 BUKU24. 24. 5. ASINTEL KASAD 1 BUKU25. 25. 6. ASOPS KASAD 1 BUKU26. 26. 7. PANGDAM I/BB 1 BUKU27. 27. 8. PANGDAM II/SWJ 1 BUKU28. 28. 9. PANGDAM III/SLW 1 BUKU29. 29. 10. PANGDAM IV/DIP 1 BUKU30. 30. 11. PANGDAM V/BRW 1 BUKU31. 31. 12. PANGDAM VI/MLW 1 BUKU32. 32. 13. PANGDAM IX/UDY 1 BUKU33. 33. 14. PANGDAM XII/TPR 1 BUKU34. 34. 15. PANGDAM XIII/MDK 1 BUKU35. 35. 16. PANGDAM XIV/HSN 1 BUKURAHASIALampiran II Keputusan Panglima TNINomor Kep KepTanggal_____________________________________
601 2 3 4 5 636. 36. 17. PANGDAM XVI/PTM 1 BUKU37. 37. 18. PANGDAM XVII/CEN 1 BUKU38. 38. 19. PANGDAM XVIII/KSR 1 BUKU39. 39. 20. PANGDAM JAYA/JAYAKARTA 1 BUKU40. 40. 21. PANGDAM IM 1 BUKU41. 41 22. DANSESKOAD 1 BUKUMABES TNI AL42. 42. 1. KASAL 1 BUKU43. 43. 2. ASRENA KASAL 1 BUKU44. 44. 3. ASINTEL KASAL 1 BUKU45. 45. 4. ASOPS KASAL 1 BUKU46. 46. 5. KAPUSHIDROSAL 1 BUKU47. 47. 6. PANGARMADA I 1 BUKU48. 48. 7. PANGARMADA II 1 BUKU49. 49. 8. PANGARMADA III 1 BUKU50. 50 9. DANKORMAR 1 BUKU51. 51. 10. PANGKOLINLAMIL 1 BUKU52. 52. 11. DANKODIKLATAL 1 BUKU53. 53. 12. DANSESKOAL 1 BUKUMABES TNI AU54. 54. 1. KASAU 1 BUKU55. 55. 2. ASRENA KASAU 1 BUKU56. 56. 3. ASINTEL KASAU 1 BUKU57. 57. 4. ASOPS KASAU 1 BUKU58. 58. 5. PANGKOOPSAU I 1 BUKU59. 59. 6. PANGKOOPSAU II 1 BUKU60. 60 7. PANGKOOPSAU III 1 BUKU61. 61 8. DANKORPASKHAS 1 BUKU62. 62. 9. DANKODIKLATAU 1 BUKU63. 63. 10. DANSESKOAU 1 BUKUJUMLAH DIKIRIM 63 BUKUCADANGAN 7 BUKUJUMLAH 70 BUKUCatatan:Dalam hal penambahan daftar distribusi diluar Jukgar Operasi Udara Gabungan Dalam Operasi Militer untuk Perang dari angka 1 s.d. angka 63 harus mendapat izin/persetujuan dari Asops Panglima TNI. a.n. PANGLIMA TNIASOPS,TIOPAN ARITONANGMAYOR JENDERAL TNIParaf:Paban II/Orstra : Kataud : Waasops : Kasetum : RAHASIA